Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai PP 3/2007

Document Sample
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah  sesuai PP 3/2007 Powered By Docstoc
					                                                                www.dadangsolihin.com   2




                    Materi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada
P     i t h
Pemerintah
Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah (LKPJ)
kepada DPRD
Tupoksi DPRD
Best Practices
Tinjauan Peran dan Fungsi DPRD
Tantangan bagi DPRD yang Efektif
Orientasi Dasar Politik DPRD
Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah



                     www.dadangsolihin.com                  3   www.dadangsolihin.com   4
                 Apa itu LPPD?                                                   Tata Cara Penyampaian LPPD

                              Laporan Penyelenggaraan                   1. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada
                              Pemerintahan Daerah kepada                   Mendagri melalui Gubernur.
                              Pemerintah (LPPD) adalah:
                                                                            LPPD Akhir Tahun disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun
                               • Laporan atas penyelenggaraan               anggaran berakhir.
                                 pemerintahan daerah selama 1
                                                                            LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan paling lambat 30 hari
                                 (satu) tahun anggaran                      setelah pemberitahuan DPRD.
                               • Berdasarkan Rencana Kerja
                                 Pembangunan Daerah (RKPD)              2.
                                                                        2 Apabila Kepala Daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran:
                               • Yang disampaikan oleh Kepala
                                 Daerah kepada Pemerintah.                  LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau PLT Kepala Daerah.
                                                                            Materi LPPD yang disampaikan oleh PLT Kepala Daerah
Selain menyampaikan LPPD, Kepala Daerah dapat menyampaikan:                 berdasarkan laporan dalam Memori Serah Terima Jabatan Kepala
1. Laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah;           Daerah yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan
2 Laporan teknis, apabila diminta oleh K/L
2.        teknis                       K/L.                                 akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

                          www.dadangsolihin.com                     5                             www.dadangsolihin.com                         6




                                                                                                  Lingkup LPPD
                 Evaluasi LPPD                                                                   (Pasal 2 PP 3/2007)


                                 •   Gubernur melakukan evaluasi           Urusan                    Tugas                    Tugas Umum
                                     terhadap LPPD kabupaten/kota.      Desentralisasi             Pembantuan                 Pemerintahan
                                 •   Ringkasan hasil evaluasi
                                     disampaikan kepada Mendagri
                                                                                                  TP yang diterima            P    l
                                                                                                                              Penyelenggaraan
                                     paling lambat 1 (satu) bulan        Urusan Wajib
                                                                                                  dari Pemerintah               Tugas Umum
                                     setelah Gubernur menerima LPPD        26 Urusan
                                                                                                                                Pemerintahan
                                     Kabupaten/Kota.                                                 y g
                                                                                                  TP yang diterima
                                 •   Hasil evaluasi LPPD dijadikan                                  dari Provinsi                Materi LPPD
                                                                         Urusan Pilihan                                         Tugas Umum
                                     dasar untuk melakukan pembinaan        8 Urusan               TP kepada Desa               Pemerintahan
                                     dalam penyelenggaraan
                                     Pemerintahan Kabupaten/Kota.
                                                                          Materi LPPD                Materi LPPD
                                                                            Urusan                     Tugas
                                                                         Desentralisasi              Pembantuan

                          www.dadangsolihin.com                     7                             www.dadangsolihin.com                         8
                                                                                                       Urusan Desentralisasi
      Urusan Wajib dan Pilihan                                                                                   Urusan Wajib

•   Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib                    1. Pendidikan                                    15. Keluarga Berencana dan Keluarga
                                                                          2. Kesehatan                                         S j ht
                                                                                                                               Sejahtera
    diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan
                                                                          3. Lingkungan Hidup                              16. Perhubungan
    pelayanan dasar.                                                                                                       17. Komunikasi dan Informatika
                                                                          4. Pekerjaan Umum
•   Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada       5 Penataan Ruang
                                                                          5.                                               18. Pertanahan
    dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat            6. Perencanaan Pembangunan                       19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
    sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah                                                               Negeri
                                                                          7. Perumahan
                                                                                                                           20. Otonomi Daerah, Pemerintahan
    yang bersangkutan.                                                    8. Kepemudaan dan Olahraga
                                                                                                                               Umum, Administrasi Keuangan
                                                                          9. Penanaman Modal                                   Daerah, Perangkat Daerah,
                                                                          10. Koperasi dan Usaha Kecil dan                     Kepegawaian, dan Persandian
                                                                              Menengah                                     21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
                                                                          11. Kependudukan dan Catatan Sipil               22.
                                                                                                                           22 Sosial
                 PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan         12. Ketenagakerjaan                              23. Kebudayaan
                                                                          13. Ketahanan Pangan                             24. Statistik
                                                                          14. Pemberdayaan Perempuan dan                   25. Kearsipan
                                                                              Perlindungan A k
                                                                              P li d       Anak                            26. Perpustakaan.

                           www.dadangsolihin.com                      9                                        www.dadangsolihin.com                                     10




                                                                                                        Urusan Desentralisasi
                     Urusan Desentralisasi
                                                                                                Materi LPPD Urusan Desentralisasi

                                                                          I.   Ringkasan RKPD, Kerangka Ekonomi              9. Permasalahan dan solusi; dan
                                                                               Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah,         10. Hal lain yang dianggap perlu untuk
                               Urusan Pilihan                                  Rencana Kerja dan Pendanaan.                      dilaporkan.

                                                                          II. Penyelenggaraan Urusan Wajib:                III. Penyelenggaraan Urusan Pilihan:
                1. Kelautan dan Perikanan;                                    1.
                                                                              1 Prioritas Urusan Wajib;                         1. Prioritas Urusan Pilih
                                                                                                                                1 P i it U          Pilihan;
                                                                              2. Program dan Kegiatan;                          2. Program dan Kegiatan;
                2. Pertanian;
                                                                              3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan           3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
                3. Kehutanan;                                                    Minimal;                                          Menyelenggarakan Urusan Pilihan;
                                                                              4.
                                                                              4 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang              4.          Pegawai,           Pendidikan
                                                                                                                                4 Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan,
                4. Energi dan Sumber Daya Mineral;                               Menyelenggarakan Urusan Wajib;                    Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
                                                                                                                                   Struktural Dan Fungsional;
                5. Pariwisata;                                                5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
                                                                                 Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat           5. Alokasi dan Realisasi Anggaran;
                6. Industri;
                           ;                                                     Struktural dan Fungsional;
                                                                                                   g                            6. Sarana dan Prasarana yang Digunakan;
                                                                                                                                                           y g g         ;
                                                                              6. Alokasi dan Realisasi Anggaran;                7. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan
                7. Perdagangan;                                               7. Sarana dan Prasarana yang Digunakan;              Pembangunan;
                8. Ketransmigrasian.                                          8. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan             8. Permasalahan dan Solusi;
                                                                                 Pembangunan;                                   9. Hal lain yang dianggap perlu untuk
                                                                                                                                   dilaporkan.

                           www.dadangsolihin.com                  11                                           www.dadangsolihin.com                                     12
                                 Tugas Pembantuan                                                           Tugas Umum Pemerintahan


 TP yang diterima dari             TP yang diterima dari
                                                                     TP kepada Desa             Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi:
     Pemerintah                          Provinsi

1. Dasar Hukum;                   1. Dasar Hukum;                  1. Dasar Hukum;             1. Kerjasama antar daerah;
2. Instansi Pemerintah Pemberi    2. Instansi Pemerintah Pemberi   2. Urusan Pemerintahan
   Tugas Pembantuan;
      g               ;              Tugas Pembantuan;
                                        g               ;             yang Menjadi             2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. Program dan Kegiatan Serta     3. Program dan Kegiatan Serta       Kewenangan Kabupaten/
   Realisasinya;                     Realisasinya;                    Kota yang
                                                                                               3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. Sumber dan Jumlah Anggaran     4. Sumber dan Jumlah Anggaran       Ditugaspembantuankan
   yang Digunakan;                   yang Digunakan;                                           4. Pembinaan batas wilayah;
                                                                      ke Desa;
5.
5 Satuan Kerja Perangkat          5 Satuan Kerja Perangkat
                                  5.
   Daerah yang                       Daerah yang                   3. Sumber dan Jumlah        5. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
   Menyelenggarakan Tugas            Menyelenggarakan Tugas           Anggaran yang
                                                                      Digunakan.
                                                                                               6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan
   Pembantuan;                       Pembantuan;
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi    6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi                                  daerah;
   Pendidikan, Pangkat dan           Pendidikan, Pangkat dan
   Golongan;                         Golongan;
                                                                                               7. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;dan
7. Sarana dan Prasarana yang      7. Sarana dan Prasarana yang                                 8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang
   Digunakan;                        Digunakan;
8 Permasalahan dan Solusi
8.                    Solusi.     8.
                                  8 Permasalahan dan Solusi
                                                        Solusi.                                   dilaksanakan oleh daerah.

                                   www.dadangsolihin.com                                  13                         www.dadangsolihin.com               14




                       Tugas Umum Pemerintahan


       Materi LPPD Tugas Umum Pemerintahan sekurang-
       k            li ti
       kurangnya-meliputi:

      1. Program dan kegiatan;
      2. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan
      2 S t     k j         k td     h           l       k
         tugas umum pemerintahan;
      3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan
         golongan;
      4. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk
         menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
      5. Sarana dan prasarana yang digunakan; dan
      6. Permasalahan dan solusi.


                                   www.dadangsolihin.com                                  15                         www.dadangsolihin.com               16
                  Apa itu LKPJ?                                                                   Muatan LKPJ

                                 Laporan Keterangan Pertanggung-            1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah.
                                 jawaban Kepala Daerah kepada                     Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Prioritas Daerah.
                                 DPRD (LKPJ) adalah:
                                                                            2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro, termasuk
                                 • Laporan yang berupa informasi               Pendapatan dan Belanja Daerah.
                                    penyelenggaraan pemerintahan                  Pengelolaan Pendapatan Daerah: Intensifikasi dan
                                    daerah selama 1 (satu) tahun                  Ekstensifikasi, Target dan Realisasi PAD, Permasalahan dan
                                    anggaran atau akhir masa jabatan              Solusi;
                                 • Yang disampaikan oleh kepala                                                                Anggaran,
                                                                                  Pengelolaan Belanja Daerah: Kebijakan Umum Anggaran
                                    daerah kepada DPRD.                           Target dan Realisasi APBD, Permasalahan dan Solusi.
                                                                            3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi.
                                                                                                                          Pilihan.
                                                                                  Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
                                                                            4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
                                                                            5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.


                          www.dadangsolihin.com                    17                                 www.dadangsolihin.com                    18




       Penyampaian LKPJ (1/2)                                                  Penyampaian LKPJ (2/2)
•   LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna           •   LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah merupakan ringkasan
    DPRD.                                                                   laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa
•   LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib        jabatan yang belum dilaporkan.
    DPRD.                                                               •   Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum
•   Berdasarkan basil pembahasan DPRD menetapkan Keputusan                  dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa
    DPRD dan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah         jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat
    LKPJ diterima.                                                          kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan
•   Keputusan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rapat             laporan d l
                                                                            l                     i    h terima j b t
                                                                                    dalam memori serah t i      jabatan.
    Paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada         •   Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa
    Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan              jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau
    daerah ke depan.                                                           l k
                                                                            pelaksana t      kepala d
                                                                                       tugas k            h
                                                                                                  l daerah.
•   Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah
    LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk
    penyempurnaan.
                          www.dadangsolihin.com                    19                                 www.dadangsolihin.com                    20
                                                                                                              Wadah Perwakilan Rakyat
                                                                                                              Pemerintah Daerah yang dipimpin                 Mana yang paling dekat
                                                                                                              oleh Kepala Daerah yang dipilih                 dengan rakyat d secara
                                                                                                                                                              d         k t dan
                                                                                                              secara langsung oleh rakyat                     nyata sering memperjuangkan
                                                                                                                                                              kepentingan rakyat?
                                                                                                              DPRD sebagai organisasi politik                    g            yang
                                                                                                                                                              Organisasi mana y g terkait
                                                                                                              Negara yang b ih k d b j
                                                                                                              N            berpihak dan berjuang              langsung memperjuangkan
                                                                                                              untuk kepentingan rakyat                        kepentingan rakyat?
                                                                                                              Berbagai partai politik yang                    Lembaga dan organisasi mana
                                                                                                              seharusnya menjadi organisasi politik           yang mempunyai sumberdaya
                                                                                                              sipil tertinggi dari rakyat                     pembangunan yang dapat
                                                                                                                                                              didayagunakan untuk secara
                                                                                                              LSM dan berbagai bentuk asosiasi                nyata dan cepat memenuhi
                                                                                                              y g      j            g
                                                                                                              yang menjadi wadah fungsional atas              kebutuhan hidup rakyat?
                                                                                                              perjuangan kepentingan tertentu
                                                                                                                                                              Organisasi mana yang
                                                                                                              Berbagai organisasi kemasyarakatan              mempunyai dasar pijakan kuat
                                                                                                              yang dibentuk mulai dari tingkat                dan konkrit di lingkungan
                                                                                                              dusun sampai ti k t nasional
                                                                                                              d            i tingkat     i   l                rakyat?

                                           www.dadangsolihin.com                                         21                           www.dadangsolihin.com                             22




Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                        Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
         Pemda              DPRD           Parpol       LSM                              Ormas                       Fungsi DPRD
      Kebijakan dan      Produk-produk        Program partai       Kebijakan dan     Agenda lobi dan
        Program
      Pembangunan
                         Fungsi DPRD             dan janji
                                                kampanye
                                                                  program khusus
                                                                        LSM
                                                                                      tekanan politik
                                                                                                                   menurut UU 27/2009
                                      Arena Pembangunan
            Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
     Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang          Pembuatan
      bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari    keputusan partisipatif
                                                                                                                  1.
                                                                                                                  1               Legislasi
                                       Lembaga Intermediary
         Pemda
       KDH, Sekda,
                             DPRD
                           Pimpinan,
                                             Parpol
                                                 p
                                              Pimpinan Partai,
                                                                        LSM
                                                                  Berbagai bentuk
                                                                                         Ormas
                                                                                     Berbagai bentuk
                                                                                                                   2
                                                                                                                   2.             Anggaran
         SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
                            Kaukus                 Partai

             Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur                                          3.                 g
                                                                                                                                  Pengawasan

                          Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
         Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan           Organisasi
           Laki               Kaya                 Tetap               Mapan            Kelompok

                                           www.dadangsolihin.com                                         23                           www.dadangsolihin.com                             24
       Perempuan              Miskin           Tidak Tetap             Rentan           Individual
     Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
                Fungsi Legislasi                                                              g     gg
                                                                                           Fungsi Anggaran
                                                                           •   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
•   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan                     dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
    Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan            pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
    Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak                  APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
    Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.                                     tentang APBD.
•   Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.           •   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
•   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus                  melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
    menjadi instrumen p
        j             perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
                               g           g     y                             DPRD dan pemerintah daerah.
•   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.                 •   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
                                                                               nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
                                                                               satu tahun anggaran.
                                                                           •   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
                                                                               anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
                                                                               kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
                                                                                      i t h b ti d k”
                                                                               pemerintah bertindak”.
                           www.dadangsolihin.com                      25                              www.dadangsolihin.com                     26




            Fungsi Pengawasan                                                                    (1966-
                                                                           Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
•   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan              •   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
    pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,               kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
    pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja               diprakarsai eksekutif.
    pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan            •   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
    k j        internasional di d
    kerjasama i t      i           h
                           l daerah.                                           melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
•   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan                 masukan dari masyarakat.
    adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.             •   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
•   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik                kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
    daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan                 pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
    kualitas pelayanan publik.                                                 prioritas konstituen.
•   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih        •   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap                     anggota DPRD yang loyal pada rezim.
    penyediaan pelayanan publik di daerah.

                           www.dadangsolihin.com                      27                              www.dadangsolihin.com                     28
    Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)                                             Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2)

•   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa             •   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
    lalu.                                                                        terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
•   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan                sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
    daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh                  kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
    pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses                         kehidupan sehari-hari di I d
                                                                                 k hid         h i h i Indonesia.  i
    penganggaran daerah.                                                     •   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
•   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai                         merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
    keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara                     t                  k t      k b h k          t t      l k
                                                                                 atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus   kh
    aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan                  dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
    ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
•   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
    lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
    memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                           www.dadangsolihin.com                        29                              www.dadangsolihin.com                     30




    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2)                                             Mengapa Hal Ini Terjadi?
•   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang               •   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
    terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis              lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
    kepercayaan publik.                                                          berpihak pada pemilih dan masyarakat.
•   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih           •   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
    dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam                    dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota
    penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.                   DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
•   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya                       mereka kepada partai.
    menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun                    •   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
    merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.                                pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
•   Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD               pemilihan kembali.
    untuk menyetujuinya.                                                     •   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
                                                                                 tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
                                                                                 seringkali melibatkan uang.


                           www.dadangsolihin.com                        31                              www.dadangsolihin.com                     32
     Kemauan untuk Mereformasi
•   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
    hari.
•   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    para politisi.
•   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    transparansi.




                           www.dadangsolihin.com                      33                             www.dadangsolihin.com                    34




               Best Practices (1/4)                                                      Best Practices (2/4)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi                      Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan               • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
  memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya                dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
  dalam proses pembuatan keputusan.                                        • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
                                                                                           p                             g
                                                                             kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam
Penggunaan Masa Reses yang Bermakna                                          proses penyusunan peraturan daerah.
• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk                   • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam p
                                                                                  g       p                 y                         proses
  melakukan konsultasi dengan para konsituennya.                             pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik,              mantap dan mudah dilaksanakan.
                                                   masing masing.
  misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.




                           www.dadangsolihin.com                      35                             www.dadangsolihin.com                    36
              Best Practices (3/4)                                                  Best Practices (4/4)
Dengar Pendapat Publik                                                 Transparansi Anggaran
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan             • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
  masyarakat melalui dengar pendapat publik.                              mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
         p                                                                kepada publik dalam bentuk poster.
  konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi     • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program
  satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.               radio untuk membicarakan anggaran daerah.
• Ruang sidang p p
       g                               p       p             p guna
                g paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa g
  meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini     Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
  pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.                     • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
                                                                         Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
                                                                         Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.



                         www.dadangsolihin.com                    37                            www.dadangsolihin.com                      38




                                                                                   Agenda Politik Nyata

                                                                                                Agenda politik yang sangat nyata dan
                                                                                                langsung memenuhi kebutuhan warga.
                                                                                                     Penanggulangan kemiskinan;
                                                                                                     Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
                                                                                                     pendidikan dan kesehatan;
                                                                                                     Pemberantasan korupsi dan reformasi
                                                                                                     birokrasi.




                         www.dadangsolihin.com                    39                            www.dadangsolihin.com                      40
 Argumentasi Politik Mendasar                                             Positif dan Konstruktif
         Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat        Pemikiran yang selalu mencari upaya
         mendasar dan tidak klise.                              perbaikan.
            Dengan membawa d k
            D            b                litik    t dari
                               dukungan politik nyata d i            Anggota DPRD akan selalu dituntut
            warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat                untuk berpikir positif dan
            pijakan mereka dalam proses politik yang                 konstruktif dalam melaksanakan
                                                DPRD.
            berlangsung dalam berbagai sidang DPRD                   t     d fungsinya.
                                                                     tugas dan f     i
            Dengan informasi dan pengetahuan yang                    Sering tanpa disadari kebiasaan ini
            langsung diperoleh dari warga masyarakat, para           justru meningkatkan kapasitas
            anggota DPRD akan mampu membawakan                          d l li ik
                                                                     modal politik yang memang
            semua kepentingan warga ke dalam proses                  dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
            pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD               struktur politik pendukungnya.
                             politik
            dan pengawasan politik.




            www.dadangsolihin.com                       41                                www.dadangsolihin.com                    42




      g            p
Membangun Sistem Umpan Balik                                       Siklus Representasi Wakil Rakyat
                Membangun dan memperkokoh sistem
                umpanbalik yang cepat dan efektif.                Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
                    Para anggota DPRD dan partai                  rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
                    politiknya dapat selalu melakukan up-         anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
                    date terhadap informasi dan program           Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
                    kerjanya.
                    k j                                           mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
                    Partai politik yang diwakili oleh anggota     Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
                    DPRD tersebut juga secara terus               mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
                                        l   i diri
                    menerus mengevaluasi di i apakah  k h         dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
                    mereka mempunyai akar yang kuat di            yang akan datang.
                    tingkat akar rumput atau justru               Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
                    berkembang menjadi partai politik yang        wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
                    mengambang.                                   maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
                                                                  delegitimasi di mata publik.

            www.dadangsolihin.com                       43                                www.dadangsolihin.com                    44
 Siklus Representasi Wakil Rakyat
                                   RAKYAT
                                                                                     d ato e a sa aa      a dat yang a (1/2)
                                                                                   Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( / )
                                      PEMILU
                                                                                    Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
                               Representasi Rakyat
                                 (keterwakilan)                                     menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
                                                                                    positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
      Hubungan dengan
                                                                                    anggaran dan pengawasan.
                                       DPRD
                                                          Fungsi Legislasi
          Pemilih                                                                   Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
                                                                                    perwakilan.
      Hubungan dengan             MEMBUAT
     media dan kelompok          KEPUTUSAN                Fungsi Anggaran           DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
        kepentingan                POLITIK                                          keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
        Sumber daya
                                                                                    dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
     (anggaran, staf, riset                               Fungsi Pengawasan         melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
        d informasi)
        dan i f       i)                                                            i di id i id warga negara.
                                                                                    individu-invidu

                    Perlindungan               Peningkatan
                  hak-hak Individu       Kesejahteraan Individu
                   dan masyarakat            dan Masyarakat
 Sumber: NDI, LGSP            www.dadangsolihin.com                           45                             www.dadangsolihin.com                          46




  d ato e a sa aa      a dat yang a (2/2)
Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( / )

 Secara substansial
    perlindungan hak
    peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
 Secara prosedural
    mengikuti prosedur hukum yang benar
    melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
 Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
 Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
 Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
 mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                              www.dadangsolihin.com                           47                             www.dadangsolihin.com                          48
            Apa Itu Pembangunan?
             p            g                                                                                              How?
   Pembangunan adalah:                               Tujuan Pembangunan:                     1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     proses perubahan ke                  1.    Peningkatan standar hidup (levels                   antar daerah
     arah kondisi yang lebih                    of living) setiap orang, baik                       antar sub daerah
     baik                                       pendapatannya, tingkat konsumsi
                                                pangan, sandang, papan, pelayanan
                                                                                                                                           keadilan).
                                                                                                    antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
     melalui upaya yang                         kesehatan, pendidikan, dll.                  2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
     dilakukan secara                     2.    Penciptaan berbagai kondisi yang             3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
     terencana
     terencana.                                         ki k tumbuhnya rasa
                                                memungkinkan t      b h
                                                                                             4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
                                                percaya diri (self-esteem) setiap
                                                orang.                                       5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
                                          3
                                          3.    Peningkatan kebebasan                           agar bermanfaat bagi g
                                                                                                 g                                   g     generasi masa
                                                                                                                   g generasi sekarang dan g
                                                (freedom/democracy) setiap orang.               datang (berkelanjutan).
                                                                        Todaro, 2000


                                    www.dadangsolihin.com                             49                               www.dadangsolihin.com                       50




     Tantangan dalam Pembangunan Daerah                                                       PEMBANGUNAN DAERAH                      PEMBANGUNAN DI DAERAH

                                                                     • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                             ketimpangan
                             memadai dan                             • Memberdayakan             p y
                                                                                               Upaya terencana untuk
                              berkualitas                              masyarakat                                                     Upaya untuk memberdayakan
                                                                                               meningkatkan kapasitas
                                                                     • Mengentaskan                                                   masyarakat di seluruh daerah
                                                                                                Pemerintahan Daerah
                                                                       kemiskinan.
                                                                     • Menambah lapangan
                                                                       kerja.                   Sehingga tercipta suatu                    Sehingga tercipta suatu
                                               Dunia usaha yg        • Menjaga kelestarian    kemampuan yang andal dan                lingkungan yang memungkinkan
                                                  kondusif             SDA                       profesional dalam:                          masyarakat untuk:
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas
                Koordinasi yang                                                               Memberikan pelayanan kepada               Menikmati kualitas kehidupan
               semakin baik antar                                                                                                                  baik, maju,
                                                                                                                                        yang lebih baik maju dan
                 stakeholders                                                                 masyarakat,
                                                                                                                                        tenteram,
                                                                                              Mengelola sumber daya                     Peningkatan harkat, martabat,
                                                                                              ekonomi daerah.                                      diri.
                                                                                                                                        dan harga diri
Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    www.dadangsolihin.com                             51                               www.dadangsolihin.com                       52
                                                                                                      Pergeseran Paradigma:
               PEMBANGUNAN DAERAH                                                                  From Government to Governance
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi                 Pengelolaan
                                                               Good Governance
     Daerah                       Sumberdaya

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan                   Dunia Usaha                       Masyarakat
                                                                                                     Government                                 Governance
   Menjalankan dan                                                                           Memberikan hak ekslusif bagi           Persoalan-persoalan publik
menciptakan lingkungan        Mewujudkan penciptaan             Penciptaan interaksi                                 hal-hal
                                                                                             negara untuk mengatur hal hal          adalah urusan bersama
politik dan hukum yang          lapangan kerja dan              sosial, ekonomi dan          publik,                                pemerintah, civil society dan
 kondusif bagi unsur-              pendapatan.                         politik.              Aktor di luarnya hanya dapat           dunia usaha sebagai tiga aktor
       unsur lain.                                                                           disertakan sejauh negara
                                                                                                           j      g                 utama.
                                                                                             mengijinkannya.
                                www.dadangsolihin.com                                  53                             www.dadangsolihin.com                          54




      Pelaku Pembangunan: Paradigma                                                         Pelaku Pembangunan: Stakeholders
               Governance
               Governance
  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                     transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
  yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb                                                   STATE                        CITIZENS
                                  Tenaga Kerja                                                                                                organized into:
                                                                                                                 Executive
                  Kontrol                           Kontrol                                                      Judiciary        Community-based organizations
                                                                                                                Legislature       Non-governmental organizations
                                                                                                                                  Non governmental
                                                                                                                                     Professional Associations
                                                                                                               Public service
                                                                                                                                         Religious groups
       Dunia Usaha                                                                                                Military               Women’s groups
                                  Pemerintah                   Masyarakat                                          Police
         Swasta                                                                                                                                Media


                      Nilai                      Redistibusi
                                                                                                                               BUSINESS
                 Pertumbuhan                 Melalui Pelayanan
                                             Melalui Pelayanan                                                       Small / medium / large enterprises
                                     Pasar                                                                              Multinational Corporations
                                                                                                                            Financial institutions
                                                                                                                               Stock exchange
          sendi sendi          dipenuhi,
  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan
  Good.
                                www.dadangsolihin.com                                  55                             www.dadangsolihin.com                          56
                                         Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
        Troika                                                          y
                                           Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



                                           Masyarakat,
                                           Bangsa,
                                           Bangsa dan
                                             Negara                                Masyarakat

                                                                                                VISI
                                                                            Pemerintah

                                         Good Governance          Dunia Usaha
                                                                  D i U h




       www.dadangsolihin.com        57                     www.dadangsolihin.com                       58




Perumusan Visi Daerah                      Perumusan Visi Daerah
                     Stakeholders                                        Stakeholders




      PEMDA                                                PEMDA




       www.dadangsolihin.com        59                     www.dadangsolihin.com                       60
Permasalahan Pembangunan Daerah (1/5)                                 Permasalahan Pembangunan Daerah (2/5)

1. Pembangunan Ekonomi                                                3. Pembangunan Prasarana Wilayah
     Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan                              Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
     Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk                        intra wilayah.
     mengembangkan sektor riil
         g        g                                                        Menurunnya kapasitas p
                                                                                      y     p                                pengaturan
                                                                                                     pemerintah daerah dalam p g
     Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara                   dan pengelolaan infrastruktur.
     nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang                Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
     cukup tinggi antarwilayah
          p gg             y                                               listrik.
2. Pembangunan Sosial                                                      Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
     Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-                      Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
                             (pendidikan,             gizi).
     pelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi)                            infrastruktur
                                                                           pelayanan infrastruktur.




                         www.dadangsolihin.com                   61                            www.dadangsolihin.com                   62




Permasalahan Pembangunan Daerah (3/5)                                 Permasalahan Pembangunan Daerah (4/5)

4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup                   5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
     Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,           Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
     pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).                  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
     Berkurangnya ruang p
              g y                          g
                         g publik dan ruang terbuka hijau (
                                                      j (RTH) di
                                                              )          acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p
                                                                                      p                 g             y pada
     wilayah perkotaan.                                                  Perencanaan.
     Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman      Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
     secara signifikan.
              g                                                          serta meningkatnya DAS kritis.
                                                                                    g    y
                                                                         Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
                                                                         frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
                                                                         terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.
                                                                                  p             yang      g         g




                         www.dadangsolihin.com                   63                            www.dadangsolihin.com                   64
Permasalahan Pembangunan Daerah (5/5)

6. Permasalahan Khusus
   Lemahnya daya saing investasi
   Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
   antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
                           p         ,    y      ,
   Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
   masyarakat
                                                                      Terima Kasih
   Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
   keamanan di daerah perbatasan negara.




                         www.dadangsolihin.com                   65     www.dadangsolihin.com   66




                         www.dadangsolihin.com                   67

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:1683
posted:3/21/2010
language:Indonesian
pages:17
Description: Capacity Building DPRD Kota Lubuklinggau di Ibis Hotel-Semarang, 19 Maret 2010