BAPPENAS
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah‐Bappenas Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas
Up‐Grading Nasional Fungsi dan Peran DPRD Kota Lubuk Linggau Hotel Aston‐Jakarta, 15 Desember 2008
www.dadangsolihin.com
2
Materi Workshop Materi Materi Workshop
Apa Tujuan Pembangunan? p j g Wadah Perwakilan Rakyat Peran dan Fungsi DPRD Tantangan bagi DPRD yang Efektif Best Practices Best Practices Orientasi Dasar Politik DPRD Siklus Representasi Wakil Rakyat Siklus Representasi Wakil Rakyat Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat Paradigma Governance Anggaran Berbasis Kinerja A B b i Ki j
www.dadangsolihin.com 3
Apa Tujuan Pembangunan? Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, p p y g p g g papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self‐esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.
www.dadangsolihin.com
4
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan 1 Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar s b daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 2 M b d k k td t k k i ki 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat i k k d d k j h k daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya 5 M t h k t j k l t i b d alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). masa datang (berkelanjutan).
www.dadangsolihin.com 5
Wadah Perwakilan Rakyat Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
www.dadangsolihin.com
Mana yang paling dekat dengan M li d k d rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan y rakyat? Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
6
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Pemda
Kebijakan dan Program Pembangunan g
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM
Produk‐produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye p y Kebijakan dan program khusus LSM
Kelompok M Kelompok Median
Ormas
Agenda lobi dan tekanan politik
Sosial
Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga
Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan
Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari
Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah. Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka. Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual. www.dadangsolihin.com
Kelembagaan
Pembuatan keputusan partisipatif
Pemda
KDH, Sekda, SKPD
DPRD
Lembaga Intermediary Parpol
Pimpinan Partai, Biro‐biro dalam Bi bi d l Partai
LSM
Ormas
Berbagai bentuk dan jenis Ormas d j i O
Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus F ki K k
Berbagai bentuk dan jenis LSM d j i LSM
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan‐kepentingannya
Gender
Laki Perempuan
Ekonomi
Kaya Miskin
Domisili
Tetap
www.dadangsolihin.com Tidak Tetap
Keamanan
Mapan Rentan
Organisasi
Kelompok Individual
7
8
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
Pendukung Pemilu endukung P endukung
Pada umumnya mereka y mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. kebanyakan Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat lapisan tengah mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini. k l k di i i
www.dadangsolihin.com 9
Fungsi DPRD menurut UU Fungsi DPRD menurut UU
1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga e ba as da e ye uju / e o a ape da ya g d usu a o e e se u membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan b h APBD di j k l hk l d h d menerapkan Perda tentang APBD. g g p g p Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Sumber: UU 32/2004
2.
3.
www.dadangsolihin.com
10
Peran dan Fungsi DPRD (1966‐1998) Peran dan Fungsi DPRD (1966 1998)
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan h k k k fk k d kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. masyarakat Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen. i hd h l h i k i i k i Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD y g y p yang loyal pada rezim. • •
Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu. l bh d d k db d k d l l Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan y y j y g p p p , memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan‐ keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya. Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki p y g gg p g harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
•
•
•
•
•
www.dadangsolihin.com
11
www.dadangsolihin.com
12
Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang‐orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih p mewarnai kehidupan sehari‐hari di Indonesia. • Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. k t bi
Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)
• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. mengikis kepercayaan publik • Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang lebih dari 1 000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. • DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. untuk menyetujuinya
www.dadangsolihin.com 14
www.dadangsolihin.com
13
Mengapa Hal Ini Terjadi? Mengapa Hal Ini Terjadi?
• sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih b / d l bh berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. li h k li b i b i d i k ilih k b li “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali y g gp gg p , g melibatkan uang.
Kemauan untuk Mereformasi Kemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari‐hari. • Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. • DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.
•
• •
www.dadangsolihin.com
15
www.dadangsolihin.com
16
Best Practices (1) Best Practices (1)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai d b ik k t k t t k di i t i pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa Reses yang Bermakna Penggunaan Masa Reses yang Bermakna • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya. melakukan konsultasi dengan para konsituennya • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing‐masing.
Best Practices (2) Best Practices (2)
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok‐kelompok masyarakat sipil. k d ik l kk l k k t i il • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah. • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.
www.dadangsolihin.com
17
www.dadangsolihin.com
18
Best Practices (3) Best Practices (3)
Dengar Pendapat Publik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik. k t l l id d t blik • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. • Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.
Best Practices (4) Best Practices (4)
Transparansi Anggaran • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah t k k d k b hk t l h menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.
19 www.dadangsolihin.com 20
www.dadangsolihin.com
Orientasi Dasar Politik DPRD Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan k k bl d kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. reformasi birokrasi.
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. sangat mendasar dan tidak klise Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat dari warga anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses p politik yang berlangsung dalam berbagai y g g g g sidang DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. penentuan APBD dan pengawasan politik.
www.dadangsolihin.com 22
www.dadangsolihin.com
21
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. b ik Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dit t t t k b iki itif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan g p ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. politik pendukungnya
www.dadangsolihin.com 23
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. b lik d f k if Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan litik d t l l l k k up‐date terhadap informasi dan program kerjanya. program kerjanya. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara gg j g terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. partai politik yang mengambang
www.dadangsolihin.com 24
Siklus Representasi Wakil Rakyat p y
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak‐haknya untuk diwakili oleh k h b k b h kh k kd kl l h anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk R k t ih d t k h k l t k mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut p p y g oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. d l iti i di t blik
www.dadangsolihin.com 25
Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT PEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan)
Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi)
DPRD
Fungsi Legislasi
MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK
Fungsi Anggaran
Fungsi Pengawasan
Perlindungan hak‐ hak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP
Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat
www.dadangsolihin.com
26
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat Dalam pelaksanaan mandat rakyat dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi‐fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap k kl h k kl k b k dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok‐kelompok dalam diartikulasikan melalui peran kelompok‐kelompok dalam masyarakat maupun individu‐invidu warga negara.
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Komunikasi dan hubungan dengan konstituen media serikat Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain‐lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
www.dadangsolihin.com
27
www.dadangsolihin.com
28
Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat
Tertinggi Kebutuhan sebagai aspirasi bersama (atau banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi. atau memperbaiki kondisi
Tertinggi
Pergeseran Paradigma: From Government to Governance G tt G
Menengah p g ,y Kepentingan, yakni hak‐hak sosial‐ ekonomi‐politik individu maupun kelompok masyarakat. Terendah Keinginan individu atau kelompok orang untuk keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut dan kedudukan (ekonomi‐politik)
Menengah
Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya.
Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
Terendah
Sumber: LGSP
www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Paradigma Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol
Pelaku Pembangunan: Stakeholders Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media
Dunia Usaha Swasta
Pemerintah
Masyarakat
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police
organized into:
Nilai Pertumbuhan Pasar
Redistibusi Melalui Pelayanan
BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
Apabila sendi‐sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.
www.dadangsolihin.com 31
www.dadangsolihin.com
32
Troika
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara
Masyarakat y Pemerintah
VISI
Good Governance
Dunia Usaha
www.dadangsolihin.com
33
www.dadangsolihin.com
34
Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan P i t h M ih Di l k
Anggaran Berbasis Kinerja A B b i Ki j
www.dadangsolihin.com
35
www.dadangsolihin.com
36
Apa itu ABK? A it ABK?
Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja. ki j ABK terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity).
Landasan Hukum
TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Good Governance: discipline, sustainable, transparent, efficient, accountable t t ffi i t t bl
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; g g g UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb Nasional; UU 1 /2004 tentang P 15/2004 Pemeriksaan P ik Pengelolaan d T l l dan Tanggung J Jawab b Keuangan Negara; PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
www.dadangsolihin.com
37
www.dadangsolihin.com
38
Pengertian ABK Pengertian ABK
ABK adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan ABK d l h d h ik keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang p p p diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. ( (Pasal 7 ayat (1) PP 21/2004) y ( ) / ) Dalam ABK diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan Dalam ABK diperlukan indikator kinerja standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. (Pasal 7 ayat (2) PP 21/2004) (Pasal 7 ayat (2) PP 21/2004)
Tujuan ABK Tujuan ABK
Dengan penyusunan ABK diharapkan rencana dan program program Dengan penyusunan ABK diharapkan rencana dan program‐program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada: – terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, – dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, – tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional. k di i i l – mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan g y g kegiatan yang akan dilaksanakan.
www.dadangsolihin.com
39
www.dadangsolihin.com
40
Reformasi Sistem Penganggaran Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Reformasi Sistem Penganggaran Reformasi Sistem Penganggaran
Paradigma Lama Paradigma Lama Paradigma Baru Paradigma Baru
Visi: Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN Misi: Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin d pengeluaran ti dan l pembangunan
Visi: Melaksanakan program kerja Presiden/Kepala Daerah terpilih Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi serta kerangka investasi dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D Anggaran disusun b d A di berdasarkan k RKP/D dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara
41 www.dadangsolihin.com 42
Penganggaran g gg Berbasis: 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran 2 P l Pembangunan
Penganggaran g gg dengan Pendekatan: 1. Anggaran Terpadu 2. 2 KPJM 3. Anggaran Kinerja
www.dadangsolihin.com
Penerapan ABK Penerapan ABK
Mengubah Fokus Pengukuran M b hF k P k
bergeser
Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya
FLEKSIBILITAS
Latar Belakang: 3 Tuntutan Latar Belakang: 3 Tuntutan
1. azas keseimbangan (checks and balances) dalam penganggaran 2. penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) 3 Komitmen dalam 3. menggunakan sumber daya yang terbatas.
Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya
Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel.
www.dadangsolihin.com
43
www.dadangsolihin.com
44
Pendekatan Sistem Penganggaran Pendekatan Sistem Penganggaran
Anggaran negara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, f pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi u gs a o as d a sa a a aga su be daya ya g a g a dapa Fungsi alokasi dilaksanakan agar sumber daya yang langka dapat dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai skala prioritas guna mencapai tujuan negara; Pendekatan tradisional (line item budget) menempatkan klasifikasi P d k t t di i l (li it b d t) tk kl ifik i ekonomi (jenis‐belanja) sebagai instrument utama pengalokasian anggaran; Penerapan prinsip “Good Governance” menuntut penggeseran pendekatan tradisional ke ABK yang didukung dengan pendekatan Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
Manfaat Penerapan ABK (1) Manfaat Penerapan ABK (1)
1. Transparansi Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya. Melalui penuangan kebijakan pemerintah ke dalam program‐program, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah dipahami. dipahami. Penganggaran dan pencatatan akuntansi dapat dilakukan menurut program sehingga pemisahan data biaya dan penerimaan per program memperjelas untuk pengambilan keputusan, di samping memberikan gambaran yang jelas pula pengambilan keputusan di samping memberikan gambaran yang jelas pula mengenai keluaran dan hasil yang diharapkan; Dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih mendasarkan pada pengelompokan menurut jenis belanja, penganggaran yang disusun berdasarkan pengelompokan menurut jenis belanja penganggaran yang disusun berdasarkan program jelas lebih relevan dan mudah diakses oleh para politisi dan publik.
www.dadangsolihin.com
45
www.dadangsolihin.com
46
Manfaat Penerapan ABK (2) Manfaat Penerapan ABK (2)
2. Pola Penganggaran Mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada bagaimana mendapatkan anggaran & membelanjakannya menjadi bagaimana membiayai kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai membiayai kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas (money follow function). Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil yang diharapkan sesuai tujuan dan sasaran program, kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Pengukuran kinerja juga bisa disusun guna mengukur efektifitas dari Pengukuran kinerja juga bisa disusun guna mengukur efektifitas dari kegiatan pencapaian tujuan yang diinginkan.
Manfaat Penerapan ABK (3) Manfaat Penerapan ABK (3)
3. Penentuan Prioritas Pendekatan ABK memberikan peluang kepada Lembaga Penentu/pembuat Kebijakan seperti Kabinet dan DPR untuk dapat menentukan prioritas secara lebih rasional. secara lebih rasional Hal ini dimungkinkan karena anggaran program pemerintah tidak sekedar menggambarkan pengelompok an menurut organisasi dan jenis belanja, menggambarkan pengelompok an menurut organisasi dan jenis belanja, akan tetapi lebih dari itu di dalam program secara jelas tercermin hasil yang diinginkan untuk dicapai. Pendekatan ABK membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah, bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas. target serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas
www.dadangsolihin.com
47
www.dadangsolihin.com
48
Manfaat Penerapan ABK (4) Manfaat Penerapan ABK (4)
4. Efisiensi Birokrasi Penerapan ABK berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi. ABK mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong terfokuskannya pencapaian hasil. yang prima yang mendorong terfokuskannya pencapaian hasil Hal ini terjadi karena dengan adanya lembaga yang bertanggung‐ jawab atas penyediaan layanan barang dan jasa publik sementara K/L lebih difokuskan pada tanggungjawab pengaturan regulasinya, maka kejelasan pengaturan kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan oleh birokrasi.
ABK
Secara konsepsi penerapan ABK merupakan proses transformasi yang mengedepankan pencapaian efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya. f
Penghargaan tertinggi
Efisien secara ekonomi efektivitas ekonomis BIAYA SUMBER DAYA
Efisien secara teknis
KELUARAN PROSES Anggaran berbasis Keluaran
HASIL
Anggaran tradisional
Anggaran berbasis hasil
anggaran kinerja gg j
mengubah arah/orientasi penganggaran melalui
Pelaksanaan anggaran terpadu, anggaran berbasis (berorientasi) kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
•
Tuntutan g g Lingkungan •
•
www.dadangsolihin.com 49
azas keseimbangan (checks and balances) dalam penganggaran penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) Komitmen dalam menggunakan sumber daya yang terbatas.
www.dadangsolihin.com 50
Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from y , p p y University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas.
TERIMA KASIH
www.dadangsolihin.com
51
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies, g , Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Shanghai International Program He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced g g gy g , International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 52