SISTEM PEMERINTAHAN by alker

VIEWS: 1,610 PAGES: 7

									Nama        : Hally Nababan
              Jona Simanungkalit
              Kalpin Sigalingging
              Leo Simbolon
              Patar Situmorang
Mata Kuliah : Agama Hindu dan Budha
Dosen       : Pdt. P.N.B. Pardede, M.Th


                   SISTEM PEMERINTAHAN/POLITIK ISLAM


Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang lain sama sekali dengan sistem-
sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi landasan
berdirinya, pemikiran, pemahaman, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan
untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar serta
undang-undang yang diberlakukannya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan
wujud negara tadi, maupun hal-hal yang menjadikannya beda sama sekali dari seluruh
bentuk pemerintahan yang ada di dunia.>> wahidin.blogspot.com/158202002.html

A. Pemerintahan Islam Bukan Monarchi

      Sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk monarchi. Bahkan, Islam tidak
mengakui sistem monarchi, maupun yang sejenis dengan sistem monarchi.
Kalau sistem monarchi, pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota),
dimana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya,
seperti kalau mereka mewariskan harta warisan. Sedangkan sistem pemerintahan Islam
tidak mengenal sistem waris. Namun, pemerintahan akan dipegang oleh orang yang
dibai'at oleh umat dengan penuh ridla dan bebas memilih.

Landasan Politik di Masa Rasulullah
Langkah-langkah Rasulullah dalam memimpin masyarakat setelah hijrahnya ke Madinah,
juga beberapa kejadian sebelumnya, menegaskan bahwa Rasulullah adalah kepala sebuah
masyarakat dalam apa yang disebut sekarang sebagai negara. Beberapa bukti bisa
disebut, diantaranya:
1. Bai’at Aqabah
Pada tahun kesebelas kenabian, enam orang dari suku Khajraz di Yathrib bertemu dengan
Rasululah di Aqabah, Mina. Mereka datang untuk berhaji. Sebagai hasil perjumpaan itu,
mereka semua masuk Islam. Dan mereka berjanji akan mengajak penduduk Yathrib
untuk masuk Islam pula. Pada musim haji berikutnya, dua belas laki-laki penduduk
Yathrib menemui Nabi di tempat yang sama, Aqabah. Mereka, selain masuk Islam, juga
mengucapkan janji setia (bai’at) kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Allah, tidak
mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, serta tidak mengkhianati Nabi. Inilah Bai’at
Aqabah Pertama. Kemudian pada musim haji berikutnya sebanyak tujuh puluh lima
penduduk Yathrib yang sudah masuk Islam berkunjung ke Makkah. Nabi menjumpai
mereka di Aqabah. Di tempat itu mereka mengucapkan bai’at juga, yang isinya sama
dengan bai’at yang pertama, hanya saja pada yang kedua ini ada isyarat jihad. Mereka
berjanji akan membela Nabi sebagaimana membela anak istri mereka, bai’at ini dikenal
dengan Bai’at Aqabah Kedua.
Kedua bai’at ini menurut Munawir Sadjali (Islam dan Tata Negara, 1993) merupakan
batu pertama bangunan negara Islam. Bai’at tersebut merupakan janji setia beberapa
penduduk Yathrib kepada Rasulullah, yang merupakan bukti pengakuan atas Muhammad
sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai Rasul, sebab pengakuan sebagai Rasulullah
tidak melalui bai’at melainkan melalui syahadat. Dengan dua bai’at ini Rasulullah telah
memiliki pendukung yang terbukti sangat berperan dalam tegaknya negara Islam yang
pertama di Madinah. Atas dasar bai’at ini pula Rasulullah meminta para sahabat untuk
hijrah ke Yathrib, dan beberapa waktu kemudian Rasulullah sendiri ikut Hijrah
bergabung dengan mereka.
2. Piagam Madinah
Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Rasulullah hijrah ke Yathrib, yang
kemudian berubah menjadi Madinah. Di Madinahlah untuk pertama kali lahir satu
komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi Muhammad,
Penduduk Madinah ada tiga golongan. Pertama kaum muslimin yang terdiri dari kaum
Muhajirin dan Anshar, dan ini adalah kelompok mayoritas. Kedua, kaum musyrikin,
yaitu orang-orang suku Aus dan Kharaj yang belum masuk Islam, kelompok ini
minoritas. Ketiga, kaum Yahudi yang terdiri dari empat kelompok. Satu kelompok
tinggal di dalam kota Madinah, yaitu Banu Qunaiqa. Tiga kelompok lainnya tinggal di
luar kota Madinah, yaitu Banu Nadlir, Banu Quaraizhah, dan Yahudi Khibar. Jadi
Madinah adalah masyarakat majemuk. Setelah sekitar dua tahun berhijrah Rasulullah
memaklumkan satu piagam yang mengatur hubungan antar komunitas yang ada di
Madinah, yang dikenal dengan Piagam (Watsiqah) Madinah.Inilah yang dianggap
sebagai konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Piadam Madinah ini adalah konstitusi
negara yang berasaskan Islam dan disusun sesuai dengan syariat Islam.
3. Peran Sebagai Kepala Negara
a. Dalam negeri
Sebagai Kepala Negara, Rasulullah sadar betul akan arti pengembangan sumber daya
manusia, dan yang utama sehingga didapatkan manusia yang tangguh adalah penanaman
aqidah dan ketaatan kepada Syariat Islam. Di sinilah Rasulullah, sesuai dengan misi
kerasulannya memberikan perhatiaan utama. Melanjutkan apa yang telah beliau ajarkan
kepada para sahabat di Makkah, di Madinah Rasul terus melakukan pembinaan seiring
dengan turunnya wahyu. Rasul membangun masjid yang dijadikan sebagai sentra
pembinaan umat. Di berbagai bidang kehidupan Rasulullah melakukan pengaturan sesuai
dengan petunjuk dari Allah SWT. Di bidang pemerintahan, sebagai kepala pemerintahan
Rasulullah mengangkat beberapa sahabat untuk menjalankan beberapa fungsi yang
diperlukan agar manajemen pengaturan masyarakat berjalan dengan baik. Rasul
mengangkat Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai wajir. Juga mengangkat beberapa
sahabat yang lain sebagai pemimpin wilayah Islam, diantaranya Muadz Bin Jabal sebagai
wali sekaligus qadhi di Yaman.
b. Luar Negeri
Sebagai Kepala Negara, Rasulullah melaksanakan hubungan dengan negara-negara lain.
Menurut Tahir Azhari (Negara Hukum, 1992) Rasulullah mengirimkan sekitar 30 buah
surat kepada kepala negara lain, diantaranya kepada Al Muqauqis Penguasa Mesir, Kisra
Penguasa Persia dan Kaisar Heraclius, Penguasa Tinggi Romawi di Palestina. Nabi
mengajak mereka masuk Islam, sehingga politik luar negeri negara Islam adalah dakwah
semata, bila mereka tidak bersedia masuk Islam maka diminta untuk tunduk, dan bila
tidak mau juga maka barulah negara tersebut diperangi.
Hubungan Rakyat dan Negara
Peran Rakyat
Dalam Islam sesungguhnya tidak ada dikotomi antara rakyat dengan negara, karena
negara didirikan justru untuk kepentingan mengatur kehidupan rakyat dengan syariat
Islam. Kepentingan tersebut yaitu tegaknya syariat Islam secara keseluruhan di segala
lapangan kehidupan. Dalam hubungan antara rakyat dan negara akan dihasilkan
hubungan yang sinergis bila keduanya memiliki kesamaan pandangan tentang tiga hal
(Taqiyyudin An Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam, 1997), pertama asas
pembangunan peradaban (asas al Hadlarah) adalah aqidah Islam, kedua tolok ukur
perbuatan (miqyas al ‘amal) adalah perintah dan larangan Allah, ketiga makna
kebahagiaan (ma’na sa’adah) dalam kehidupan adalah mendapatkan ridha Allah. Ketiga
hal tersebut ada pada masa Rasulllah. Piagam Madinah dibuat dengan asas Islam serta
syariat Islam sebagai tolok ukur perbuatan.
Adapun peran rakyat dalam negara Islam ada tiga, pertama melaksanakan syariat Islam
yang wajib ia laksanakan, ini adalah pilar utama tegaknya syariat Islam, yakni kesediaan
masing-masing individu tanpa pengawasan orang lain karena dorongan taqwa semata,
untuk taat pada aturan Islam, kedua, mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh negara
dan jalannya penyelenggaraan negara, ketiga, rakyat berperan sebagai penopang
kekuatan negara secara fisik maupun intelektual, agar menjadi negara yang maju, kuat,
disegani di tengah-tengah percaturan dunia. Di sinilah potensi umat Islam dikerahkan
demi kejayaan Islam (izzul Islam wa al Muslimin).
Aspirasi Rakyat
Dalam persoalaan hukum syara’, kaum muslimin bersikan sami’ na wa atha’na. Persis
sebagaimana ajaran al Qur’an, kaum muslimin wajib melaksanakan apa saja yang telah
ditetapkan dan meninggalkan yang dilarang. Dalam masalah ini Kepala Negara Islam
menetapkan keputusannya berdasarkan kekuatan dalil, bukan musyawarah, atau bila
hukumnya sudah jelas maka tinggal melaksanakannya saja. Menjadi aspirasi rakyat
dalam masalah tasyri’ untuk mengetahui hukum syara’ atas berbagai masalah dan terikat
selalu dengannya setiap waktu. Menjadi aspirasi mereka juga agar seluruh rakyat taat
kepada syariat, dan negara melaksanakan kewajiban syara’nya dengan sebaik-baiknya.
Rakyat akan bertindak apabila terjadi penyimpangan.
Di luar masalah tasyri’, Rasulullah membuka pintu musyawarah. Dalam musyawarah
kada Rasulullah mengambil suara terbanyak, kadang pula mengambil pendapat yang
benar karena pendapat tersebut keluar dari seorang yang ahli dalam masalah yang
dihadapi. Dan para sahabat pun tidak segan-segan mengemukakan pendapatnya kepada
Rasulullah, setelah mereka menanyakan terlebih dahulu apakah hal ini wahyu dari Allah
atau pendapat Rasul sendiri.
Penegakkan Hukum
Hukum Islam ditegakkan atas semua warga, termasuk non muslim di luar perkara ibadah
dan aqidah. Tidak ada pengecualian dan dispensasi. Tidak ada grasi, banding, ataupun
kasasi. Tiap keputusan Qadhi adalah hukum syara’ yang harus dieksekusi. Peradilan
berjalan secara bebas dari pengaruh kekuasaan atau siapapun.
        Kalau teori sosial, khusunya kritikal teori, selalu melihat hubungan teori sosial
dan praktik politik, dibalik pemikiran apa pun dari mereka, pada hakikatnya termuat
pandangan mengenai praktik politik. Demikianlah setiap pemikiran Islam pun, pada
hakikatnya-baik secara implisit maupun eksplisit mempunyai kandungan politik tertentu.
Hubungan antara sebuah refleksi pemikiran kesilamam demgan praltol politik inilah yang
lain dilihat untuk memperjelas spektrum pemikiran cendikiawan “neo-modernis”. .. . . .
(Budhy Mnawar-Rachman Islam Pluralis, 363-364) PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
2004.
        Sifat religius syariah dan fokisnya pada pengaturan hubungan antara Tuhan dan
manusia mungkin satu-satunya lasan utama bertahan dan berkembangnya pegadilan-
pengadilan secular yang berfungsu memutuskan perkara-perkara praktis alam
pelaksanaan peradilan dan pemerintahan secara umum. Aspek lain dari sejarah hokum
masyarakat Islam yang diasosiasikan dengan sifar religius syariah adalah perkembangan
fatwa (ifta). >> hal. 34
        Umum dikeahui bahwa Islam merupakan agama monoteistik yanhg disebarkan
Nabi Muhammad Saw. Antara 610-632 Masehi manakala beliau menyampaikan Al-
Quran dan menguraikan makna-makna dan aplikasi-aplikasi secara terperinci melalui
apa yang kemudian diknal sebagai Sunnah Nabi, merupakan dasar dari pengertian istilah
Islam dan konsep-konsep turunan serta ajektiva yang digunakan, khususnya di kalangan
umat Islam. Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah sumber rukum iman yang dijunjung tinggi
oleh indivodu-individu Muslim, sumber praktik-praktik ritual yang mesti mereka
jalankan, serta ajaran-ajaran moral dan etika yang mereka hormati. Al-Quran dan Sunnah
Nabi juga adlaah pedoman bagi umat islam dalam mengembangkan hubungan2 sosialdan
politik, serya mengembangkan norma-norman dan institusi2 hukumnya. Islam dalam
artian pokok ajaran ini adalah tentang bagaimana mewujudkan kekuatan yang
membebaskan dari sebuah kesaksian yang hidup dan proaktif akan Tuhan yang Maha
Esa, Mahakuasa, dan Mahaada (tauhid). Hal. 26


Abdullahi Ahmed An-Na’im Islam dan Negara Sekular, (Bandung: Mizam Media
Utama, 2007)
KESIMPULAN

1. Madinah adalah negara Islam pertama dengan Muhammad Rasulullah sebagai kepala
negara. Praktek kenegaraan di segala bidang berjalan dengan baik
2. Tidak ada dikotomi antara rakyat dengan negara. Keduanya adalah pilar penopang
tegaknya hukum Allah dan penentu tegaknya Izzul Islam wa al muslimin
3. Yang disebut sebagai aspirasi rakyat dalam negara Islam adalah terlaksananya serta
terselenggaranya pemerintah dengan sebaik-baiknyademi tercapainya tujuan dakwah
Islam. Di luar masalah tasyri’, menjadi tuntunan Islam keputusan diambil dengan
musyawarah baik berdasarkan suara terbanyak atau pendapat yang paling benar. Demi
terselenggaranya praktek kenegaraan dengan baik, penting sekali peran muhasabah
(koreksi) dari rakyat kepada penguasa
4. Hukum dijalankan atas semua warga, tanpa kecuali. Tidak ada grasi, amnesti,
dispensasi, banding atau kasasi. Keputusan qadhi adalah tinggal yang wajib dilaksanakan

								
To top