5a. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA 1 [Compatibility Mode]

Document Sample
5a. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA 1 [Compatibility Mode] Powered By Docstoc
					PEMBUKTIAN SUATU
 TINJAUAN HUKUM
 ACARA PERDATA
            Oleh:
Febby Mutiara Nelson, SH, MH



                               1
                  PEMBUKTIAN
Pembuktian merupakan tahap yang khas dan
menentukan dalam tahapan persidangan perkara
perdata, karena pada tahap ini para pihak diberi
kesempatan untuk menunjukan kebenaran terhadap
fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa.
fakta-
Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang
kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan para
pihak dalam suatu sengketa di pengadilan.
Sistem Pembuktian dalam Peradilan Perdata:
Kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim, cukup
                 (formeel waarheid).
kebenaran formil (formeel waarheid).
Beban Pembuktian:
Barang Siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang
adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun
untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan
hak tersebut atau fakta lian (Pasal 163 HIR dan Pasal
283 RBg).
                                                        2
Pihak Penggugat harus dapat
                                dalil-
membuktikan apa yang menjadi dalil-dalil
gugatannya, sedangkan fihak Tergugat
dibebani untuk menyangkal apa yang
diajukan oleh Penggugat itu. Hal ini
berakibat bahwa kedua belah fihak
                      masing-
terbebani pembuktian masing-masing.
Dan dengan demikian, maka beban
pembuktian itu berkaitan dengan Resiko
Pembuktian.
                                           3
     MACAM-
     MACAM- MACAM ALAT BUKTI (1)
Berdasarkan Ketentuan Pasal 164 HIR dan
Pasal 284 RBg serta Pasal 1866 KUHPerdata,
ada lima alat bukti dalam perkara perdata di
Indonesia, yaitu:
1. Bukti Tertulis atau Surat
2. Bukti dengan Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
Dalam praktek masih ada satu macam alat bukti
lain yang sering dipergunakan, yaitu
pengetahuan Hakim, adalah hal atau keadaan
yang diketahuinya sendiri oleh Hakim dalam
sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada
waktu melakukan pemeriksaan setempat.         4
        MACAM-
        MACAM- MACAM ALAT BUKTI (2)

Add. 1. Bukti Tertulis atau Surat
  Dalam acara perdata, bukti tertulis merupakan alat bukti
  yang penting dan paling utama di banding alat bukti
  yang lain.
  Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang
           tanda-
  memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk
  mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah
  pikiran seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau
  orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian.
  Ada dua macam alat bukti tertulis atau surat, yaitu:
  1. Surat yang bukan akta, dan
  2. Surat yang berupa akta; yang dapat dibagi lagi atas:
       a. Akta Otentik; dan
       b. Akta dibawah tangan.


                                                              5
Add. 1. Surat Yang Bukan Akta
  Surat di Bawah tangan yang bukan akta tercantum dalam Pasal
  1874 KUHPerdata.
  Beberapa jenis surat tertentu digolongkan ke dalam surat yang
                                             surat-
  bukan akta, yaitu: buku daftar (register), surat-surat rumah tangga,
       catatan-
  dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh kreditur pada suatu alas
  hak yang selamanya dipegangnya (Ps. 1881, 1883 KUHPer, Ps.
  294, 297 RBg).
  Kekuatan Pembuktian terhadap surat yang bukan akta diserahkan
  sepenuhnya kepada pertimbangan hakim (Ps. 1881 ayat (2)
  KUHPer, Ps. 294 ayat (2) RBg).
  Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa
  yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak
  awal untuk maksud pembuktian.
  Syarat formal sebuah akta adalah adanya tanda tangan pada akta
  tersebut (Ps. 1869 KUHPer). Hal ini bertujuan untuk membedakan
  kebenaran akta yang dibuat oelh orang yang satu dengan orang
  yang lain. Jadi, fungsi tanda tangan pada akta adalah untuk
  memudahkan identifikasi dan mencirikan serta mengindividualisir
  suatu akta. Dengan demikian, karcis kereta api, rekening listrik dan
  resi tidak termasuk dalam pengertian akta.

                                                                         6
Add. 2a. Akta Otentik
  Mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, 285 RBg dan 1868
  KUHPerdata.
  Akta Otentik adalah Akta yang dibuat oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk
                                           perundang-
  itu oleh pemerintah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik
  dengan maupun tanpa bantuan pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa
  yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oelh yang berkepentingan. Dalam hal
  ini yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Notaris, Panitera,
  Jurusita, Pegawai Catatan Sipil, Hakim, dsb.
  Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli
                   orang-
  warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Dengan kata
                                                 ketidakbenaran-
  lain, isi akata otentik dianggap benar, selama ketidakbenaran-nya tidak dapat
  dibuktikan.
  Akta Otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu:
  1. Kekuatan pembuktian formil
          Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa
  yang ditulis dalam akta tersebut.
  2. Kekuatan pembuktian materiil
                                                 benar-
          Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang
  tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.
  3. Kekuatan mengikat
          Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal
  tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai
  umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
  Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka akta otentik mempunyai kekuatan
  bukti keluar.
                                                                              7
Add. 2b. Akta di Bawah Tangan
  Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang
  ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk
  dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum.
  Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang
  sempurna seperti akta otentik, apabila isi dan tanda
  tangan dari akta tersebut diakui oleh orang yang
  bersangkutan.
  Dalam akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari
  pihak yang bersangkutan agar mempunyai kekuatan
  pembuktian yang sempurna.
  Dalam Akta otentik, tanda tangan tidak merupakan
  persoalan, akan tetapi dalam akta di bawah tangan
  pemeriksaan tentang benar tidaknya akta yang
  bersangkutan telah ditandatangani oleh yang
  bersangkutan merupakan acara pertama.



                                                         8
         MACAM-
         MACAM- MACAM ALAT BUKTI (3)

Add. 2. Bukti Saksi
  Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal
  yang tidak dikecualikan oleh undang-undang (Ps. 1895
  KUHPerdata).
  Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi
  mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang
  diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian (Ps.
  1907 KUHPer, Ps. 171 HIR). Dengan kata lain, Saksi adalah
  seseorang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri
  kejadian (atau peristiwa hukum) yang diperkarakan.
  Testimonium de auditu (kesaksian de auditu) adalah keterangan
  yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau
  mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang
  kejadian itu. Pada prinsipnya, testimonium de auditu tidak dapat
  diterima sebagai alat bukti.
  Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat
  dipercaya, disebut juga Unus testis nullus testis (Pasal 1905
  KUHPer, Ps. 169 HIR).


                                                                 9
 Yang tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu (Ps. 145
 HIR):
 1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah
      satu pihak menurut garis lurus.
 2. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah
      bercerai.
      Anak-
 3. Anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun
                           kadang-
 4. Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya
      terang.
Mereka ini boleh didengar keterangannya, akan tetapi
 bukan sebagai saksi. Keterangan yang mereka berikan
 hanya boleh dianggap sebagai penjelasan. Untuk
 memberikan keterangan tersebut mereka tidak perlu
 disumpah (pasal 145 ayat 4 HIR).
 Akan tetapi, dalam perkara tertentu keluarga sedarah
 atau keluarga semenda cakap menjadi saksi (Ps. 145
 ayat 2 HIR). Misal: dalam perkara2 mengenai
 kedudukan perdata salah satu pihak, perkara2
 mengenai nafkah yang harus dibayar, perkara
 mengenai alasan yang dapat menyebabkan
 pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang 10
 tua, perkara mengenai suatu perjanjian kerja, dsb.
Yang boleh mengundurkan diri untuk memberikan
kesaksian, yaitu (Ps. 146 ayat 1 HIR):
1. Saudara laki2 dan saudara perempuan, ipar laki2
    dan ipar perempuan dari salah satu pihak.
2. Keluarga sedarah menurut keturunan garis lurus,
    saudara laki2 dan saudara perempuan dari laki2
    atau isteri salah satu pihak.
3. Semua orang karena martabat, pekerjaan atau
    jabatan yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia
    yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan
    atau jabatan itu.




                                                     11
           MACAM-
           MACAM- MACAM ALAT BUKTI (4)
Add. 3. Alat Bukti Persangkaan
  Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh
  hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu
  peristiwa yang tidak diketahui umum (Ps. 1915 KUHPerdata, Ps. 173 HIR,
  Ps. 310 RBg).
  Persangkaan undang-undang atau persangkaan hukum adalah
  persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang
  berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa
  tertentu (Ps. 1916 KUHPer).
  Persangkaan2 semacam ini, antara lain:
  1. perbuatan yang oleh UU dinyatakan batal, karena semata-mata demi
      sifat dan wujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu
      ketentuan UU.
  2. Perbuatan yg oleh UU diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan
      utang disimpulkan dari keadaan tertentu.
  3. Kekuatan yg oleh UU diberikan kepada suatu putusan hakim yg telah
      memperoleh kekuatan hukum tetap.
  4. Kekuatan yg oleh UU diberikan kepada pengakuan atau sumpah salah
      satu pihak.
  Persangkaan Hakim adalah persangkaan berdasarkan kenyataan atau
  fakta (fetelijke vermoeden) atau presumptiones facti yang bersumber dari
  fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai titik tolak menyusun
  persangkaan (Ps. 1922 KUHPer, Ps. 173 HIR).
                                                                         12
      MACAM-
      MACAM- MACAM ALAT BUKTI (5)
Add. 4. Alat Bukti Pengakuan (Ps. 1923
 KUHPer, Ps. 174 HIR)
 Pengakuan adalah pernyataan atau
 keterangan yang dikemukakan salah satu
 pihak kepada pihak lain dalam proses
 pemeriksaan suatu perkara.
 Pernyataan atau keterangan itu dilakukan
 di muka hakim atau dalam sidang
 pengadilan.
 Keterangan itu merupakan pengakuan,
 bahwa apa yang didalilkan atau yang
 dikemukakan pihak lawan benar untuk
 keseluruhan atau sebagian.
                                            13
        MACAM-
        MACAM- MACAM ALAT BUKTI (6)
Add. 5. Bukti Sumpah
  Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan
  atau pernyatan yang dikuatkan atas nama Tuhan,
  dengan tujuan:
  - agar orang yang bersumpah dalam memberi
     keterangan atau pernyataan itu takut atas murka
     Tuhan apabila dia berbohong;
  - takut kepada murka atau hukuman Tuhan, dianggap
     sebagai daya pendorong bagi yg bersumpah untuk
     menerangkan yang sebenarnya.
  Ada 2 macam sumpah, yaitu:
  1. sumpah yang dibebankan oleh hakim
  2. sumpah yang dimohonkan pihak lawan.
  Apabila sumpah telah diucapkan, hakim tidak
  diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari
  orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang
  dikuatkan dengan sumpah termaksud (Ps. 177 HIR).
                                                         14
Dalam perkara pidana pembuktian ditujukan untuk
mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran atau
                sebenar-
kepastian yang sebenar-benarnya mengenai suatu
tindak pidana dan pelakunya. Sedangkan dalam perkara
perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil,
yang berarti kebenaran berdasarkan anggapan dari para
pihak yang bersengketa. Walaupun demikian, pada
dasarnya bagi perkara perdata tidak dilarang untuk
                                     materil[1].
mencari dan menemukan kebenaran materil[1].

            MA-
[1] Putusan MA-RI No.3136 K/Pdt/1983.



                                                     15
Perbedaan kebenaran formil dan materil terletak pada
syarat adanya keyakinan hakim. Dalam hukum acara
perdata tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang
                          alat-
terpenting adalah adanya alat-alat bukti yang sah dan
             alat-
berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan
mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa
yang kalah. Sedangkan hakim pidana dalam mencari
                                          bukti-
kebenaran materil selain ditentukan oleh bukti-bukti yang
sah, juga diperlukan keyakinan hakim tentang kesalahan
terdakwa.[1]
terdakwa.[1]


    [1]Ibid., hal.131-
    [1]Ibid., hal.131-132.

                                                       16