Keiminal

Document Sample
Keiminal Powered By Docstoc
					         ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA
      PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA POLRI

Dengan maksud untuk mengetahui mengetahui penerapan penggunaan senjata api menurut
hukum positif yang berlaku di Indonesia, penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api
oleh anggota Polri, sanksi yang diterapkan kepada oknum Polri pelaku penyalahgunaan
senjata api dan upaya Polri dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh
anggota Polri baik dengan upaya preventif maupun dengan upaya represif yang kesemuanya
itu akan penulis buat dalam laporan yang berbentuk skripsi dengan judul ” ETIOLOGI
KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API
OLEH ANGGOTA POLRI ”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran
yang jelas tentang penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri .
Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penerapan
penggunaan senjata api menurut hukum positif di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang
ekstrem. Penyebab penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri adalah karena labilnya
emosi anggota Polri yang disebabkan belum matang usianya dan karena kurangnya
kedisiplinan anggota Polri dalam menyimpan dan mengamankan senjata apinya. Terhadap
anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api dapat diterapkan sanksi pidana dan sanksi
disiplin Polri. Keberadaan atau dikenakannya sanksi disiplin Polri tersebut adalah tidak
menghapuskan sanksi pidananya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka
penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri adalah dengan menggunakan
upaya preventif/pencegahan dan upara represif/penindakan. Upaya preventif dilakukan
dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api (senpi), tidak
mengijinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai
senjata api serta segera menarik senjata api yang berada di tangan anggota yang menunjukkan
perubahan perilaku, sedang mempunyai masalah maupun yang melakukan pelanggaran
disiplin. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara melaksanakan pemeriksaan
terhadap anggota Polri pemegang senjata api, melakukan pengecekan prosedur pemberian
surat ijin pemegangan senjata api oleh anggota Polri, menindaklanjuti laporan masyarakat
terkait penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri.
Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN” ini
secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak
pidana                                                                              pemerkosaan.
Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada
umumnya             dan          ilmu         hukum         pidana        pada         khususnya.
Apabila dilihat dari kegunaan praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada
pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan. Sumbangan pemikiran ini terutama
ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijaksanaan hukum pidana di
Indonesia.
Untuk mendapatkan landasan teoritis mengenai penyusunan skripsi ini, maka penulis
mempergunakan studi kepustakaan yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku yang ada
hubungannya dengan pokok permasalahan. Dalam penelitiaan ini data yang telah dikumpulkan dan
diteliti adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif,
sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai
skripsi                          yang                        bersifat                      ilmiah.
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pemerkosaan dalam hukum
positif yang berlaku di Indonesia antara lain disebutkan dalam Pasal 285 KUHP, Pasal 5 dan Pasal 8
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan
Pasal 489 Konsep KUHP Tahun 2004-2005. Hukum positif yang berlaku Indonesia saat ini belum
mampu memberikan perlindungan kepada korban kejahatan secara maksimal, khususnya dalam hal
kerugian immaterial yang diderita korban tindak pidana perkosaan. Adapun kendala yang muncul
dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan antara lain
adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian
immaterial yang diderita korban tindak pidana perkosaan. Kendala lainnya adalah sistem penegakan
hukum, dimana mulai dari kepolisian sampai ke persidangan di pengadilan, korban hanya dianggap
sebagai saksi, dalam hal ini adalah saksi korban.
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA
PENCABULAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa
sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal
34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar
1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk
berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat
maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan
anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.
Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan
keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan
anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.
Sebetulnya usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia
maupun di dunia internasional. Sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya
peradilan anak telah timbul dimana-mana. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini
tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena
dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama
itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan.
Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa
tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam Universal Declaration of Human Right
tahun 1958. bertolak dari itu, kemudian pada tanggal 20 Nopember 1958 Majelis Umum PBB
mengesahkan Declaration of The Rights of The Child (Deklarasi Hak-hak anak). Sementara
itu masalah anak terus dibicarakan dalam konggres-konggres PBB mengenai The Prevention
of Crime and The Treatment of Offenders. Pada konggres ke I di Jenewa tahun 1955
dibicarakan topik Prevention of Juvenile Delinquency.
Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak
yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat
dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi
perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap
hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak.
Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah
akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November.
Konvenan ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika
Serikat.
Dalam Pasal 16 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa tidak ada seorangpun anak akan
dikenai campur tangan semena-mena atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga,
rumah atau surat menyuratnya, atau mendapat serangan tidak sah atas harga diri dan
reputasinya. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa anak berhak untuk memperoleh
perlindungan hukum dari campur tangan atau serangan semacam itu.
Mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa anak berhak
untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah
dan surat menyurat serta dari fitnah.
Di Indonesia secara sosiologis perhatian terhadap anak-anak telah mulai ada sejak adanya
berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun badan-badan
sosial, seperti Yayasan Pra Yuwana dan Wisma Permadi Siwi yang pada akhirnya telah
mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak.
Kesejahteraan Anak menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan
perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Adapun
kesejahteraan anak itu sendiri menurut Arif Gosita adalah :
“Hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan
bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan
kesejahteraan anak tersebut. Setiap peserta bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan
anak. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib)
berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang
merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat,
yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam
masyarakat tersebut. Oleh karena itu usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai segi
perlindungan anak mutlak harus dikembangkan”.

Dari definisi tentang kesejahteraan anak tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa
kesejahteraan anak merupakan hak asasi bagi masing-masing anak dan pengadaan
kesejahteraan anak merupakan kewajiban asasi setiap anggota masyarakat dan negara.
Termasuk perlindungan anak dari kemungkinan menjadi korban tindak pidana.
Sebagai hak asasi, kesejahteraan anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian melihat arti pentingnya anak
bagi kelangsungan bangsa dan negara, pemerintah tetap memandang perlu adanya acuan
yuridis formal yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak. Atas dasar
pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang
secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.
Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang
dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
Seiring dengan perkembangan jaman, perlindungan terhadap anak semakin dituntut
pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi dewasa ini telah
memunculkan beberapa efek positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Efek
atau dampak positif dari perkembangan teknologi dan budaya adalah semakin canggihnya
teknologi yang ada pada saat ini, sedangkan efek negatifnya adalah adanya pergaulan bebas
dan semakin meningkatnya kejahatan seks yang terjadi, khususnya yang menimpa anak -anak.

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan
dibahas dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dari tindak pidana
pencabulan ?
2. Hambatan apa yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari
tindak pidana pencabulan ?


L. METODE PENELITIAN
1. Metode pendekatan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris.
Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasikan dan
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem
kehidupan yang mempola. J. Supranto mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah
penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah
data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis
juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana
pencabulan.
2. Spesifikasi Penelitian.
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Hal ini bertujuan untuk membuat
suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian
ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
anak dari tindak pidana pencabulan.
3. Metode Penentuan Sampel
Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif
dari seluruh populasi.
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan
populasi merupakan jumlah manusia ataupun fenomena yang mempunyai karakteristik sama.
Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah semua yang terlibat dalam pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana pencabulan. Mengingat luasnya
populasi yang diteliti, maka untuk menghemat waktu dan biaya serta untuk menjaga akurasi
data yang diperoleh, penulis menggunakan metode pengambilan sampel. Teknik yang
digunakan adalah teknik non random sampling, yang artinya hanya objek yang memenuhi
syarat-syarat tertentu yang dapat diambil sebagai sampel, dengan demikian yang dijadikan
sampel dalam penelitian ini adalah hanya objek yang memiliki keterlibatan langsung dalam
pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pencabulan.
Sebagai responden dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;
a. Ketua JPPA Kabupaten Kudus.
b. Kanit PPA Polres Kudus.
c. 20 (dua puluh) orang masyarakat (orang tua) di Kabupaten Kudus.
Untuk menentukan sampel dari masyarakat di Kabupaten Kudus, digunakan teknik random
sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara sembarangan atau tanpa pilih atau secara
rambang, dimana setiap objek atau individu atau gejala yang memenuhi syarat mempunyai
kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.
4. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang akurat maka diperlukan data primer dan data sekunder ;
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh
dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden a dan b.
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam
mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi
atau keterangan-keterangan. Khusus untuk mengumpulkan data primer dari responden c yaitu
masyarakat Kabupaten Kudus digunakan teknik kuesioner atau penyebaran angket.
b. Data Sekunder
Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan
teoritis.
Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (Library
Research), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-
buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para
sarjana.
Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier.
a) Bahan hukum primer:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
b) Bahan hukum sekunder:
1) Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum
terhadap anak dari tindak pidana pencabulan;
2) Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.
c) Bahan hukum tersier:
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2) Kamus Hukum.
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data
Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-
apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan
penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha
untuk mengolahnya.
Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk
menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data
diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kaliamat
yang sistematis.
6. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu
dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga
memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan
dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima
terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari
bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana
pencabulan.
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA
PENCABULAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa
sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal
34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar
1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk
berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat
maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan
anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.
Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan
keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan
anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.
Sebetulnya usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia
maupun di dunia internasional. Sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya
peradilan anak telah timbul dimana-mana. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini
tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena
dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama
itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan.
Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa
tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam Universal Declaration of Human Right
tahun 1958. bertolak dari itu, kemudian pada tanggal 20 Nopember 1958 Majelis Umum PBB
mengesahkan Declaration of The Rights of The Child (Deklarasi Hak-hak anak). Sementara
itu masalah anak terus dibicarakan dalam konggres-konggres PBB mengenai The Prevention
of Crime and The Treatment of Offenders. Pada konggres ke I di Jenewa tahun 1955
dibicarakan topik Prevention of Juvenile Delinquency.
Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak
yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat
dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi
perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap
hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak.
Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah
akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November.
Konvenan ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika
Serikat.
Dalam Pasal 16 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa tidak ada seorangpun anak akan
dikenai campur tangan semena-mena atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga,
rumah atau surat menyuratnya, atau mendapat serangan tidak sah atas harga diri dan
reputasinya. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa anak berhak untuk memperoleh
perlindungan hukum dari campur tangan atau serangan semacam itu.
Mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa anak berhak
untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah
dan surat menyurat serta dari fitnah.
Di Indonesia secara sosiologis perhatian terhadap anak-anak telah mulai ada sejak adanya
berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun badan-badan
sosial, seperti Yayasan Pra Yuwana dan Wisma Permadi Siwi yang pada akhirnya telah
mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak.
Kesejahteraan Anak menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan
perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Adapun
kesejahteraan anak itu sendiri menurut Arif Gosita adalah :
“Hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan
bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan
kesejahteraan anak tersebut. Setiap peserta bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan
anak. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib)
berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang
merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat,
yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam
masyarakat tersebut. Oleh karena itu usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai segi
perlindungan anak mutlak harus dikembangkan”.

Dari definisi tentang kesejahteraan anak tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa
kesejahteraan anak merupakan hak asasi bagi masing-masing anak dan pengadaan
kesejahteraan anak merupakan kewajiban asasi setiap anggota masyarakat dan negara.
Termasuk perlindungan anak dari kemungkinan menjadi korban tindak pidana.
Sebagai hak asasi, kesejahteraan anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian melihat arti pentingnya anak
bagi kelangsungan bangsa dan negara, pemerintah tetap memandang perlu adanya acuan
yuridis formal yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak. Atas dasar
pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang
secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.
Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang
dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
Seiring dengan perkembangan jaman, perlindungan terhadap anak semakin dituntut
pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi dewasa ini telah
memunculkan beberapa efek positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Efek
atau dampak positif dari perkembangan teknologi dan budaya adalah semakin canggihnya
teknologi yang ada pada saat ini, sedangkan efek negatifnya adalah adanya pergaulan bebas
dan semakin meningkatnya kejahatan seks yang terjadi, khususnya yang menimpa anak-anak.

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan
dibahas dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dari tindak pidana
pencabulan ?
2. Hambatan apa yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari
tindak pidana pencabulan ?


L. METODE PENELITIAN
1. Metode pendekatan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris.
Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasikan dan
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem
kehidupan yang mempola. J. Supranto mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah
penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah
data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis
juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana
pencabulan.
2. Spesifikasi Penelitian.
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Hal ini bertujuan untuk membuat
suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian
ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
anak dari tindak pidana pencabulan.
3. Metode Penentuan Sampel
Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif
dari seluruh populasi.
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan
populasi merupakan jumlah manusia ataupun fenomena yang mempunyai karakteristik sama.
Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah semua yang terlibat dalam pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana pencabulan. Mengingat luasnya
populasi yang diteliti, maka untuk menghemat waktu dan biaya serta untuk menjaga akurasi
data yang diperoleh, penulis menggunakan metode pengambilan sampel. Teknik yang
digunakan adalah teknik non random sampling, yang artinya hanya objek yang memenuhi
syarat-syarat tertentu yang dapat diambil sebagai sampel, dengan demikian yang dijadikan
sampel dalam penelitian ini adalah hanya objek yang memiliki keterlibatan langsung dalam
pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pencabulan.
Sebagai responden dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;
a. Ketua JPPA Kabupaten Kudus.
b. Kanit PPA Polres Kudus.
c. 20 (dua puluh) orang masyarakat (orang tua) di Kabupaten Kudus.
Untuk menentukan sampel dari masyarakat di Kabupaten Kudus, digunakan teknik random
sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara sembarangan atau tanpa pilih atau secara
rambang, dimana setiap objek atau individu atau gejala yang memenuhi syarat mempunyai
kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.
4. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang akurat maka diperlukan data primer dan data sekunder ;
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh
dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden a dan b.
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam
mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi
atau keterangan-keterangan. Khusus untuk mengumpulkan data primer dari responden c yaitu
masyarakat Kabupaten Kudus digunakan teknik kuesioner atau penyebaran angket.
b. Data Sekunder
Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan
teoritis.
Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (Library
Research), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-
buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para
sarjana.
Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier.
a) Bahan hukum primer:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
b) Bahan hukum sekunder:
1) Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum
terhadap anak dari tindak pidana pencabulan;
2) Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.
c) Bahan hukum tersier:
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2) Kamus Hukum.
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data
Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-
apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan
penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha
untuk mengolahnya.
Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk
menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data
diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kaliamat
yang sistematis.
6. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu
dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga
memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan
dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima
terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari
bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana
pencabulan.
           10 RAHASIA!! CARA MUDAH
                MENYELESAIKAN
        TA-THESIS-SKRIPSI TA-Skripsi-Tesis
TA-THESIS-SKRIPSI TA-Skripsi-Tesis atau apa aja namanya memang dianggap
menjadi suatu yang menakutkan bagi mahasiswa, karena merupakan prasyarat akhir
sebelum wisuda, sebenarnya kalau dicermati hal tersebut adalah mudah saja, hanya
kita sudah menganggapnya sesuatu hal yang sulit untuk diselesaikan. Nah berikut akan
dijelaskan langkah-langkah mudah bagaimana menyelesaikan TA-Skripsi-Tesis yang
sebenarnya jika kita mau sedikit santai akan terasa mudah bahkan akan dapat
mengembangkan wawasan anda apa arti penelitian lebih luas jika anda
menikmatinya... langkah-langkah dan segala sesuatu hal yang diperlukan akan saya
jelaskan sebagai berikut:
1. Jangan Terlalu Idealis dan Perfeksionis
Banyak mahasiswa yang ingin penelitiannya lain daripada yang lain dengan memaksakan
idenya atau ingin skripsinya sempurna, hehehe mungkin ingin dianggap hebat dan lebih baik
dari pada yang lainnya wajar kok.
Tapi biasanya mereka yang demikian ini cenderung kesulitan pada akhirnya dan menjadikan
penelitiannya malah gak selesai. Jadi intinya biasa aja ambil aja topik atau kajian yang umum
dan ringan-ringan aja, intinya anda memahami apa yang akan anda teliti, percuma kan anda
meneliti tetapi anda tidak tau arah penelitian anda nantinya. Karena pada intinya yang
namanya Ta-Skripsi-Thesis itu cuman pembelajaran untuk mempelajari fenomena yang
terjadi ketika anda telah terjun ke lapangan, menjumpai temuan atau permasalahan dan
menemukan cara menyelesaikannya. Kalau toh tetep ngeyel pengen menuangkan ide yang
pikiran anda sendiri nantinya juga ga masalah kan, karena pada tahap awal anda sudah belajar
melakukan penelitian yang mudah, sehingga tau bagaimana membuat suatu penelitian yang
lebih baik. Hehe intinya setelah belajar yang mudah nanti yang sulitpun anda akan tetap bisa.
2. Mengambil Kajian Yang Sederhana
Ambil judul yang umum, jangan takut judul pasaran, yang penting anda menguasai latar
belakang dan permasalahan dosen pasti akan berpikir dua kali untuk gak acc judul anda.
Contoh ringan ambil aja judul yang ada di http://www.skripsi-gratis.co.cc/ ikuti ketentuannya
agar mendapatkan proposal gratisnya. Ambil judul sembarang sesuai dengan kajian anda,
kemudian pelajari proposal atau bab 1- 3 yang dikirimkan mulai pendahuluan, landasan teori
dan metpennya. Cara mempelajari yang baik adalah dengan rileks dan santai umpamakan aja
anda sedang membaca buku, novel atau komik kesukaan anda. Jadi ketika anda membaca
buku, novel atau komik kesukaan anda ketika ditanya jalan cerita anda bisa menjelaskannya
dengan mudah karena anda rilek dan menyukai, nah kenapa membaca skripsi tidak seperti itu
hehehehe kan ntar kalau ditanya tentang skripsi yang anda tulis anda pasti bisa
menjelaskannya, nggak perlu belajar lagi kan. Klo anda ambil topik yang sulit meski anda
tertarik kadang masih kesulitan memahami dan sulit juga dalam mencari teori, belum lagi lagi
pasti banyak revisi yang bikin pusing dijamin dech ga bakal cepet kelar tuch penelitian.
3. Menjalin Komunikasi Dengan Pembimbing (Dosen)
Sebenarnya klo mau jujur ga ada dosen pembimbing yang mempersulit mahasiswa
bimbingannya, yang ada hanya mahasiswa yang merasa dipersulit, kenapa? Penyebab
utamanya biasanya adalah kita kurang menguasai bahan atau topik penelitian kita, sehingga
ketika ditanya mahasiswa dianggap kurang bisa menjelaskan, tentunya dosen menganggap
hal ini akan mempersulit mahasiswa nantinya dalam mempertanggungjawabkan hasil
penelitiannya, nah akhirnya dosen memberikan saran atau revisi agar lebih mudah..hehehe.
Tapi uniknya karena kebanyakan mahasiswa hanya ya...pak, ya...bu akhirnya mereka merasa
kesulitan sendiri, karena kebanyakan juga mereka ngga ngerti apa yang dimaksudkan dosen
pembimbing, nah disini mahasiswa merasa dipersulit. (Lagian klo di logika mana ada dosen
yang suka mahasiswanya bimbingan ga selesai2 mending kan cepet selesai trus ngerjain yang
lain ya ...kan).
4. Jangan Pernah Takut Rumus Atau Angka
Kalau yang ini khusus buat mahasiswa ekonomi dan fisip aja kali, hehehe soalnya jarang jg
penelitian hukum pake rumus. Artinya ketika akan menentukan judul sebenarnya lebih
mudah yang pake metode kuantitatif daripada kualitatif, soalnya dengan kuantitatif peneliti
atau mahasiswa sudah punya hasil analisis dalam bentuk angka yang sudah dihasilkan dari
hasil penelitiannya nah tinggal menjelaskan aja kan, klo kualitatif wah kita harus pandai2
mengarang, soalnya pertanyaan bisa lebih bermacam-macam.
Contohnya begini: Dari judul skripsi kuantitatif seperti “Analisis Pengaruh Bauran Promosi
Terhadap Penjualan” dari judul itu paling kita hanya menjelaskan seberapa besar aja
pengaruh bauran promosi terhadap penjualan. Dan hasil seberapa besar itu dah ada di hasil
analisis kita, kita juga hanya menjelaskan ada pengaruh apa tidak yang hasil dan kriteria ada
atau tidaknya sudah ada di skripsi kita.
Klo judulnya kualitatif seperti “Pelaksanaan promosi terhadap penjualan ptX” wah
permasalahannya bisa ribet kita harus paham benar pelaksanaan promosi yang baik,
kurangnya dimana, kita harus ngapain hehe dan berbagai macam pertanyaan yang lainnya.
Masalah rumus santai aja, kenapa kita ngga pernah takut ketika kita tau kalau rumus luas
adalah panjang x lebar, atau rumus segitiga setengah alas x tinggi, nah kenapa kita sekarang
takut klo rumus mencari pengaruh adalah dengan menggunakan regresi y = a + bx (rumus
regresi sederhana), rumus cari hubungan adalah korelasi, atau berbagai macam rumus
lainnya, Nah sebenarnya kan sudah bisa dijelaskan klo rumus ya rumus ga mungkin kita
disuruh menjelaskan kenapa rumus luas itu panjang x lebar ia kan.
Gampangnya rumus itu kaya alat ngolah data aja supaya tau hasilnya, dapat kita terjemahkan
umpamanya ada ikan dan kita ingin ikan masak, maka untuk menggoreng ya pake
penggorengan, untuk merebus ya pake panci, untuk membakar ikan tersebut ya harus pake
panggangan, tidak mungkin kita merebus dengan minyak goreng dan penggorengan, tidak
mungkin kita ingin ikan bakar tapi kita masukkan ikan tersebut kedalam air mendidih, sama
seperti alat masak tadi, rumus juga alat kenapa takut...
5. Pahami Tahap Penyusunan Penelitian
Biar penelitian cepat selesai sebenarnya kita hanya perlu belajar tentang tahapan penyusunan
aja mulai pendahuluan sampai kesimpulan, memang lain lain kampus lain pula cara atau
format penulisannya tapi pada intinya sama. Adapun tahapan yang umum dari penulisan ta-
skripsi-thesis adalah sebagai berikut:
Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang kenapa kita mengambil judul, secara umum menggambarkan
secara singkat tentang topik yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah permasalahan/masalah
penelitian dimana dari latar belakang tadi kita mengemukakan permasalahan yang ada untuk
diselesaikan, kemudian ada tujuan penelitian dimana dalam sub bab ini kita mengemukakan
tujuan yang pada intinya tujuan merupakan gambaran dari permasalahan yang harus kita
selesaikan jadi masalah dan tujuan harus sinkron atau mudahnya tujuan pada intinya ya harus
menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah manfaat atau kegunaan penelitian dimana dalam
sub bab ini biasanya menjelaskan manfaat dari penelitian yang kita lakukan. Biasanya
manfaat ini terbagi atas manfaat praktis dan teoritis, tetapi ada juga yang menggunakan
model menunjukkan kegunaan manfaat bagi penulis, perusahaan, dan peneliti lain. Tetapi
pada intinya sub bab manfaat penelitian ini harus mampu menunjukkan apa manfaat
penelitian yang dilakukan ini ke depan. Dan biasanya ada yang ditambahkan dengan
sistematika penulisan, yang berisi bentuk kerangka penulisan kita mulai dari pendahuluan
hingga penutup.
TEORI DAN HIPOTESIS
Selanjutnya setelah menjelaskan pendahuluan, maka suatu penelitian yang baik harus didasari
oleh teori-teori yang baik pula, mudahnya kita tidak bisa dengan mudah mengambil suatu
judul misal “pengaruh bauran promosi terhadap penjualan pt.x” tanpa kita menjelaskan apa
arti bauran promosi, apa arti penjualan dll. Nah disinilah pentingnya bab landasan teori,
kerangka teori, tinjauan pustaka atau apapun namanya diperlukan dalam suatu skripsi atau
thesis. Hal tersebut dikarenakan dalam bab ini akan menjelaskan definisi dari sesuatu
(variabel-variabel) yang akan kita teliti sesuai dengan pendapat para ahli yang telah ahli di
bidangnya dalam bentuk literatur atau buku penunjang. Setelah menjelaskan masing-masing
akhirnya kita dapat menentukan hipotesis/dugaan (untuk penelitian menggunakan hipotesis)
atau bahasa mudahnya setelah kita membaca dan menyajikan teori dari para ahli kemudian
kita menduga, nah adanya dugaan ini kita sesuaikan dengan permasalahan dan tujuan dari
penulisan. Misalnya kalau tujuannya berisi “untuk menganalisis pengaruh secara bersama -
sama” tentu saja hipotesis atau dugaannya adalah “diduga ada pengaruh secara bersama
sama” demikian seterusnya.
METODE PENELITIAN
Dalam bab ini berisi urutan atau tata cara dalam membuktikan dugaan/hipotesis yang ada.
Biasanya berisi variabel yang kita teliti, lokasi, populasi sampel, sumber data, teknik
pengumpulan data dan setelah data kita peroleh, tentu saja yang terakhir adalah cara kita
mengolah data tersebut sesuai permasalahan, tujuan dan hipotesis yang ada, dimana dikenal
dengan Teknik Analisis Data. Dalam Teknik analisis data kita sesuaikan apakah pakai kuanti
atau kuali, kalau kuanti pake rumus apa, dan juga apa kriterianya. (Makanya rumus cuman
alat untuk mencari hasil saja)
HASIL DAN PEMBAHASAN, KESIMPULAN
Bab ini berisi temuan dilapangan dan dengan menggunakan metode penelitian dan teknik
analisis yang telah dijelaskan akan disajikan hasil penelitian dan selanjutnya dibahas apa
hasilnya sesuai dengan permasalahan, tujuan dan hipotesis yang telah dikemukakan
sebelumnya, nah selanjutnya tinggal dibuat kesimpulanya dimana kesimpulan ini juga harus
sesuai dengan permasalahan, tujuan dan hipotesis yang telah dikemukakan. NAH MUDAH
BUKAN!!
6. DAFTAR PUSTAKA (JANGAN TAKUT MEMODIFIKASI ISI SKRIPSI)
Seperti ketika kita kesulitan untuk mencari bahan literatur yang baru, santai aja ganti aja
literatur tahun lama dengan tahun yang baru, lagian pasti kalau judul pengarangnya sama
pasti isinya juga sama cuman beda halaman aja, yang penting biar ga ketahuan ganti juga
daftar pustakanya. Dari pengalaman saya sejak tahun 1998-2008 dalam membuat skripsi
jarang juga dosen yang cek sampai detail paling 5 dosen dari 100 mahasiswa. (dalam 1
semester 40-50 orang mahasiswa yang saya bantu). Kalau masalah kesulitan data modifikasi
aja tahunnya jadi yang terbaru (untuk data-data tertentu aja yang ga bisa dimodifikasi
misalnya yang berkaitan dengan saham atau pemerintahan tapi kalau u yakin jg ga masalah
yang penting bisa menjelaskan)
7. JANGAN MELIHAT HASIL TEMAN
Jangan pernah membandingkan hasil penelitian anda dengan hasil teman anda, yang ada anda
hanya akan bingung karena belum tentu metode teman sama dengan punya anda, yang
penting anda belajar dan yakin aja punya anda yang terbaik.
8. PERHATIKAN WAKTU BIMBINGAN
Sekiler apapun pembimbing menurut anda tapi kalau anda memilih waktu yang tepat pasti
anda akan dibimbing dengan benar, artinya kita juga harus memperhatikan saat akan
bimbingan dosen lagi sibuk apa nyantai, nah misalnya dengan menanyakan apakah dosen
pembimbing ada waktu, soalnya kalau mereka pas lagi sibuk2nya ya jangan salah kan kalau
dibaca sekilas ya mending kalau di acc tapi kalau dicoret2 dan kita ngga sempat diskusi
payah kan. .
9. JANGAN TAKUT DEADLINE
Ini biasanya penyakit mahasiswa yang takut ketika teman selesai dan adanya deadline dari
kampus, ini malah bikin konsentrasi anda buyar dan skripsi malah bisa ga selesai atau bisa
selesai tapi biasanya ga maksimal, klo ada dealine dari kampus pastikan sendiri kebenarannya
dan anda tetap tenang aja, soalnya belajar dari pengalaman jarang kampus yang kegiatannya
sesuai kalender akademik Doain aja molor.
10. JANGAN PERNAH MEMPREDIKSI PERTANYAAN WAKTU UJIAN
Sudah bukan rahasia umum lagi saat akan mendekati ujian anda pasti berpikir besok ditanya
apa ya? Apa lagi tanya teman yang sudah ujian dulu wah jangan itu bikin pikiran, mending
mulai sekarang saya ajari memprediksi secara tepat bahwa yang akan ditanya waktu ujian ya
bab pendahuluan sampai kesimpulan ya kan.... Nah makanya konsentrasi aja belajar biar
ilang rasa takut besok ditanya apa.



KETENTUAN MENDAPATKAN FILE SKRIPSI LENGKAP

SETELAH ANDA MENDAPAT PROPOSAL DARI http://www.skripsi-gratis.co.cc/ maka
disini kami akan mencoba memberikan ketentuan mendapatkan skripsi lengkap dalam format
dokumen yang bisa langsung anda edit untuk mempercepat penulisan skripsi/tesis anda

SETELAH ANDA MEMPELAJARI CONTOH PROPOSAL GRATIS DARI KAMI
DALAM FORM PDF KAMI JUGA MENYEDIAKAN DALAM FORM DOCUMENT
LENGKAP YANG BISA ANDA EDIT DENGAN CEPAT