Docstoc

Peraturan Kepegawaian Yayasan Ulil Albab Batam

Document Sample
Peraturan Kepegawaian Yayasan Ulil Albab Batam Powered By Docstoc
					                           BAB I
                      KETENTUAN UMUM

                            Pasal 1
                           Pengertian

Peraturan pegawai      : Peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan
                         yayasan Ulil Albab Batam

Yayasan                : Yayasan yang dimaksud adalah yayasan Ulil Albab Batam
                         sebagaimana tertera dalam akta pendidikan dengan nomor
                         Akta Pendirian No.35 oleh Notaris Khairuddin Rasyid,
                         SH.SpN, 24 Januari 2008.

Ketua yayasan          : Ketua Yayasan Ulil Albab Batam

Kepala sekolah         : Kepala satuan pendidikan di lingkungan Yayasan Ulil
                         Albab Batam.

Pegawai tetap          : Karyawan yang diterima oleh yayasan dengan masa tidak
                         terbatas.

Pegawai tidak tetap    : Karyawan yang diterima oleh yayasan dengan perjanjian
                         yang ditentukan.

Tenaga pendidik        : Tenaga pendidik dan kependidikan yang bekerja dan
                         menerima gaji atau honor yang telah ditetapkan dan
                         disetujui berdasarkan perjanjian hubungan kerja dengan
                         yayasan.

Tenaga kependidikan    : Pegawai yayasan yang memiliki tugas utama sebagai staf
                         pendukung

Keluarga pegawai       : Istri pertama yang sah dan anak (dua) 2 orang yang belum
                         mencapai usia 21 tahun atau sedang sekolah / kuliah dan
                         pernah menikah serta mempunyai mata pencaharian tetap
                         dalam batas usia tersebut dan termasuk dalam daftar gaji
                         yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
Jam kerja              : Waktu seorang pegawai melaksanakan amanah dari
                         yayasan

Perjalanan dinas       : Perjalanan karyawan untuk mengikuti program dari dinas
                         dan pihak yang berkompeten

Jam kerja lembur       : Kegiatan tambahan di luar jam kerja yang dilakukan atas
                         perintah pimpinan langsung secara struktural untuk
                         kepentingan yayasan dan tidak lebih dari 14 jam sepekan
                         atau 3 jam adalam sehari

Hari libur resmi       : Hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI sebagai hari
                         libur atau hari yang ditetapkan yayasan dengan jumlah hari


                                1
                            sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah RI dalam
                            hal ini Departemen Pendidikan Nasional.

Mangkir                    : Karyawan yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas.

Gaji                       : Hitungan pendapatan yang bernilai uang termasuk
                             tunjangan-tunjangan yang diperoleh pegawai dari yayasan.

Gaji pokok                 : Gaji berdasarkan patokan golongan yang ditetapkan oleh
                             yayasan

Penggolongan:               Besaran yang menunjukkan gaji pokok seorang pegawai
                            tetap yang merupakan hasil penilaian terhadap masa, jam,
                            dan hasil penilaian jenjang pegawai.

Golongan                   : Tingkatan kepangkatan seseorang berdasarkan ketentuan
                             yayasan

Pensiun                    : Jaminan hari tua karyawan tetap yang dibayar berupa uang
                              pesangon dan penghargaan

Pemutusan hubungan kerja   : Berakhirnya hubungan kerja antara yayasan dengan
                             pegawai

Pesangon                   : Uang tanda penghargaan        setelah   seorang   pegawai
                             mengalami PHK

Tunjangan                  : Suatu fasilitas dan atau nilai uang yang disediakan atau
                             diberikan yayasan

Sanksi                     : Peringatan atau hukuman yang diberikan karena telah
                             terjadi pelanggaran peraturan yayasan yang telah
                             ditetapkan

Skorsing                   : Masa pemberhentian karyawan pada masa tertentu yang
                             diakibatkan oleh pelanggaran ketentuan yayasan

Tempat kerja :              Tempat, ruang, lokasi, kantor atau kelas di mana pegawai
                            harus bekerja

Penghargaan                : Bentuk apresiasi yang diberikan yayasan atas prestasi yang
                             ditunjukkan oleh pegawai

Ketentuan yayasan          : Peraturan yang ditetapkan melalui surat keputusan yayasan
                             yang terkait dengan kepegawaian

Unit                       : Penyelenggaraan kegiatan yayasan dalam bentuk lembaga
                             pendidikan, sosial, keagamaan dan badan usaha.

Tunjangan                  : Salah satu bentuk insentif yang diberikan berdasarkan
                             jabatan, ......


                                    2
                                           Pasal 2
                                       Landasan hukum

1. AI-Qur’an,
2. Hadits,
3. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 Undang-Undang dasar 1945,
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
5. Undang_Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
   dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
   Lembaran Negara Nomor 3851),
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
7. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulil Albab Batam


                                             Pasal 3
                                             Fungsi

Sebagai pedoman pelaksanaan ketenagakerjaan di lingkungan yayasan agar tercipta hubungan kerja
yang harmonis, produktif, dan penuh keberkahan

                                             Pasal 4
                                             Tujuan
4.1 Menggariskan kewajiban-kewajiban karyawan dan kewajiban-kewajiban yayasan.
4.2 Memberikan jaminan hak-hak karyawan dan hak-hak yayasan.
4.3 Menciptakan hubungan kerja yang kokoh, terpeliharanya ketenangan kerja, kegairahan kerja serta
    cara-cara kerja yang harmonis antara yayasan dengan karyawan dalam penyelenggaraan
    pendidikan Sekolah Islam terpadu (SIT) dan Dakwah Islam Ulil Albab Batam

                                            Pasal 5
                                         Ruang lingkup

5.1 Peraturan kepegawaian ini berlaku untuk semua pegawai tetap sepanjang syarat-syarat kerjanya
    tidak diatur dalam perjanjian khusus, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
    berlaku.
5.2 Peraturan kepegawaian ini mengatur hubungan terbatas mengenai hal-hal yang umum seperti
    yang tertera dalam peraturan yayasan, tanpa mengurangi hak-hak yayasan dan pegawai sejauh
    tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5.3 Peraturan untuk pegawai kontrak dan percobaan dimuat dalam surat perjanjian kontrak kerja.


                                          BAB II
                                       KEPEGAWAIAN

                                             Pasal 6
                                         Status Pegawai

6.1   Status kepegawaian yang berlaku di yayasan adalah pegawai tetap, kontrak, honor, dan masa
      percobaan.
6.2   Pegawai tetap adalah pegawai yang telah diangkat oleh yayasan sebagai pegawai tetap yang
      dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dan bekerja penuh waktu pada yayasan.



                                                3
6.3   Pegawai kontrak adalah pegawai yang bekerja pada yayasan untuk jangka waktu tertentu dan
      diikat dengan perjanjian kontrak kerja antara yayasan dan pegawai bersangkutan
6.4   Pegawai honor adalah pegawai yang bekerja dalam jangka tertentu, jam/sesi tertentu sesuai
      kesepakatan antara yayasan dan pegawai yang bersangkutan.
6.5   Pegawai dalam masa percobaan adalah pegawai yang bekerja pada yayasan dalam jangka waktu
      3 bulan pertama.
6.6   Pegawai kontrak dapat diangkat menjadi pegawai tetap hanya jika memenuhi persyaratan dan
      sesuai dengan kebutuhan yayasan.
6.7   pengangkatan pegawai tetap hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan telah menjadi
      pegawai kontrak minimal selama 1 tahun.

                                             Pasal 7
                                      Penggolongan Pegawai

7.1   Penggolongan kepangkatan jabatan fungsional tenaga pendidik tetap terdiri dari:
         a. pratama
         b. muda
         c. madya
         d. utama

7.2   Penggolongan kepangkatan jabatan fungsional tenaga kependidikan tetap terdiri atas:
         a. penata
         b. pelaksana
         c. pratama
         d. utama

7.3   Penggolongan pegawai diatur sebagai berikut:

Tenaga pengajar/guru

           Golongan        Pangkat                   Jenjang Akademik/masa bakti
           1 A-D        Guru Pratama        Diploma 1-6 thn, S1 0-4 thn
           II A-D       Guru Muda           Diploma 6-12 thn, S1 4-8 thn S2 (0-4 thn)
           III A-D      Guru Madya          S1 8-12 thn, S2 (4-8 thn) S3 (0-4 thn)
           IV A-D       Guru Utama          S1 (lebih dari 12 thn) S2 (8-12 thn), S3 4-8 thn.


Tenaga non pengajar


           Golongan        Pangkat                   Jenjang Akademik/masa bakti
           1 A-D        Penata              SD (0-12 thn), SMP (0-8thn)
           II A-D       Pelaksana           SMA (0-8 thn), D3 (0-4 thn)
           IIIA-B       Madya tk. 1         D3 (4-8 thn), S1 (0-4 thn)
           III C-D      Madya tk. 2         S1 (4-8 thn), S2 (0-4 thn)
           IV A-D       Utama               S1 (8-12 thn) S2 (4-8 hn) S3 (0-4 thn)




                                                 4
                                               Pasal 8
                            penentuan jabatan, mutasi, promosi, dan demosi

8.1    Yayasan memiliki wewenang penuh dalam menentukan jabatan, mutasi, promosi, dan demosi
       seorang pegawai.
8.2    Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, penanggung jawab kegiatan, wali kelas, asisten wali
       kelas adalah jabatan struktural yang diprioritaskan bagi guru tetap.
8.3    Peralihan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional atau sebaliknya diatur dengan
       ketentuan yayasan mengenai jenjang karier.
8.4    Penggolongan kepangkatan didasarkan pada hasil penilaian kinerja setiap tahun yang diatur
       dalam ketentuan yayasan.
8.5    Penggolongan kepangkatan merupakan salah satu bentuk penjenjangan karir pegawai yang
       diatur dalam perjenjangan karier yayasan.



                                            BAB III
                                      HAK DAN KEWAJIBAN

                                              Pasal 9
                                          Perjanjian kerja

9.1    Setiap karyawan wajib menandatangani perjanjian kerja.
9.2    Perjanjian kerja meliputi perjanjian kerja waktu tertentu untuk karyawan tidak tetap.
9.3    Karyawan diterima setelah menandatangani surat pejanjian kerja.
9.4    Hubungan kerja waktu tertentu berakhir demi hukum dengan habisnya waktu yang ditetapkan
       dalam perjanjian dan dapat diperpanjang kembali jika dirasa perlu oleh yayasan


                                            Pasal 10
                                   Kewajiban dalam Beraktivitas

1.    Setiap karyawan wajib menjalankan syariat Islam.
2.    Setiap karyawan wajib loyal pada atasan sesuai dengan syari’at Islam.
3.    Setiap karyawan wajib menaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan yayasan.
4.    Setiap karyawan wajib menyimpan rahasia jabatan, serta membela nama baik yayasan.
5.    Setiap karyawan wajib melapor secara tertulis kepada yayasan c.q kepala sekolah mengenai status
      dirinya, susunan keluarga, alamat dan sebagainya setiap tahun dan setiap kali ada perubahan.
6.    Setiap karyawan wajib hadir ditempat tugasnya tepat pada waktu dan tidak meninggalkan tempat
      tugas yaitu sampai dengan akhir waktu kerja yang ditentukan.
7.    Setiap karyawan wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang ditentukan baginya oleh yayasan
      dengan penuh rasa tanggung jawab.
8.    Setiap karyawan wajib menjaga kerapian dan kebersihan diri dan lingkungan .
9.    Setiap karyawan wajib mengisi absensi kehadiran setiap hari kerja dan tidak boleh diwakili.
10.   Jam istirahat pada pukul 12:00 s/d 13:00, Kecuali guru yang mendapatkan tugas piket.
11.   jika poin 9 dan 10 tidak dilaksanakan, maka karyawan bersangkutan akan diberi sanksi sesuai
      dengan peraturan ini.




                                                  5
12. Setiap karyawan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur dalam peraturan
    tersendiri oleh yayasan/unit seperti tentang seragam, tentang larangan merokok dan lain
    sebagainya.
13. Setiap karyawan wajib ikut serta menjaga, memelihara dan mempertahankan ketentuan barang-
    barang inventaris yayasan atau dikelola oleh yayasan.
14. Setiap karyawan wajib menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di tempat kerjanya, baik
    dengan pimpinan, rekan kerja maupun tanpa melibatkan pihak lain.

                                          Pasal 11
                                    Larangan bagi Pegawai

1. Karyawan dilarang mabuk, membawa, menyimpan atau menyalahgunakan bahan narkotika,
    melakukan perjudian dengan nama apapaun, merokok di lingkungan pendidikan.
2. Karyawan dilarang melakukan tindakan menghasut.
3. Karyawan dilarang melakukan tindakan menfitnah.
4. Karyawan dilarang melakukan tindakan adu domba/ghibah.
5. Karyawan dilarang melakukan tindakan asusila.
6. Karyawan dilarang menghina, mengancam, bertengkar atau berkelahi dengan anak didik, maupun
    sesama karyawan dan pimpinan serta orang tua murid.
7. Karyawan dilarang menempel/ mengedarkan tulisan, poster atau alat propraganda lain tanpa
    seizin kepala sekolah.
8. Karyawan dilarang melakukan kegiatan lain dari tugasnya pada jam kerja tanpa izin tertulis dari
    ketua yayasan c.q kepala sekolah.
9. Karyawan dilarang bekerja pada perusahaan/yayasan yang lain pada jam kerja dan waktu-waktu
    lain yang terkait dengan pekerjaan.
10. Karyawan dilarang memanipulasi nilai pelajaran dan atau menjual berkas soal-soal ujian.
11. Karyawan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang tidak edukatif dalam proses pendidikan
    terhadap siswa yang ada pada unit seperti memukul siswa atau hukuman fisik yang
    membahayakan siswa.
12. Karyawan dilarang meninggalkan tempat kerja pada jam dinas tanpa alasan yang jelas dan tanpa
    persetujuan kepala sekolah.

                                            Pasal 12
                                          Hak Pegawai

1. Menerima kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di yayasan.
2. Mendapatkan fasilitas kerja yang memadai
3. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan
   pekerjaannya.


                                            BAB IV
                                            SANKSI

                                           Pasal 13
                                       Ketentuan Sanksi

13.1 Yayasan dan pegawai menyadari bahwa disiplin kerja perlu ditegakkan, maka pelanggaran
     terhadap kewajiban pegawai dan atau melakukan apa-apa yang dilarang akan mendapatkan
     sanksi.



                                                6
13.2 Dalam menentukan sanksi akan dipertimbangkan berat ringannya kesalahan/pelanggaran yang
     dilakukan serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kesalahan/pelanggaran tersebut.
13.3 Sanksi terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai dimaksudkan sebagai
     tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah laku pegawai.
13.4 sanksi didasarkan pada:
     a. macam pelanggaran
     b. frekuensi pelanggaran
     c. berat ringannya pelanggaran
     d. tata tertib yang tertuang dalam kewajiban dan larangan.
     e. unsur kesengajaan
13.5 Jenis sanksi pelanggaran adalah sebagai berikut:
     a. teguran/nasihat
     b. surat teguran
     c. surat peringatan 1
     d. surat peringatan 2
     e. pemutusan hubungan kerja (PHK)

                                           Pasal 14
                                           Teguran

14.1 Teguran diberikan oleh atasannya yang dicatat dalam data personal yang bersangkutan sesaat
     setelah diberikan teguran dan masa berlakunya 2 minggu.
14.2 Pelanggaran yang dikenakan sanksi teguran:
     a. akumulatif waktu terlambat masuk kerja selama 2 jam dalam satu bulan tanpa alasan yang
         dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa izin.
     b. meninggalkan tempat kerjanya ke tempat lain dalam atau di luar lingkungan unit kerjanya
         untuk keperluan yang tidak ada hubunganyya dengan pekerjaan tanpa seizin atasan.
     c. melalaikan kewajibannya untuk memberitahukan dan menyerahkan surat keterangan sakit
         dari dokter yang sah pada saat kesempatan pertama masuk kerja.

                                           Pasal 15
                                        Surat Teguran

   15.1 Surat teguran dibuat, ditandatangani, dan diberikan oleh kepala unit dan ditembuskan
        kepada ketua yayasan.
   15.2 pelanggaran yang dikenakan sanksi surat teguran adalah:
          a. peningkatan sanksi pelanggaran dari teguran/nasihat
          b. akumulatif waktu terlambat masuk kerja 4 jam dalam sebulan tanpa alas an yang
              dapat dipertanggungjawabkan dan atau tanpa izin.
          c mangkir satu hari kerja dalam sebulan
          d. mengganggu ketenangan dan ketertiban dalam lingkungan kerja
          e. tidak mematuhi pengarahan dari atasannya tanpa alasan yang dapat diterima
          f. tidak mengenakan ID card atau tanda pengenal yang resmi
          g. tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada unit masing-masing:
              1) tidak berseragam sesuai ketentuan
              2) tidak bersepatu sesuai ketentuan
              3) menggunakan atribut partai yang melekat pada dirinya
              4) berambut gondrong
              5) tidur pada waktu jam kerja
          h. surat teguran akan berpengaruh terhadap penilaian kerja.



                                              7
                                       Pasal 16
                             Surat Teguran Pertama (SP 1)

16.1 Surat teguran pertama dibuat, ditandatangani dan diberikan oleh kepala unit yayasan.
16.2 Pelanggaran yang dikenakan sanksi surat peringatan meliputi:
       a. peningkatan sanksi pelanggaran dari surat teguran yang jenis atau berat
           pelanggarannya sama dan atau lebih rendah.
       b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tidak patut
       c. mempergunakan barang-barang milik yayasan untuk kepentingan pribadi tanpa izin
           pejabat berwenang.
16.3 SP 1 akan berpengaruh terhadap penilaian kerja.

                                       Pasal 17
                              Surat Teguran Kedua (SP 2)

17.1 Surat peringatan kedua diusulkan, dibuat oleh kepala unit untuk ditandatangani dan
     diberikan oleh ketua yayasan.
17.2 Surat peringatan kedua akan diberikan apabila pegawai yang telah diberi SP 1 dan dinilai
     tidak berhasil memperbaiki kinerjanya dalam waktu yang telah ditentukan.
17.3 Pegawai yang memperoleh SP2 akan dikenakan penurunan pangkat/golongan dan atau
     pencopotan jabatan.

                                          Pasal 18
                                          Skorsing

18.1 Yayasan dapat memberikan skorsing kepada karyawan yang sedang dalam proses
     pemutusan hubungan kerja.
18.2 Karyawan yang sedang melakukan sanksi skorsing tidak berhak atas gaji dan tunjangan
     lainnya.

                                     Pasal 19
                             Pemutusan Hubungan Kerja

Dilaksanakan dengan surat pemutusan hubungan kerja yang ditandatangani oleh ketua yayasan
sesuai ketentuan pada aturan PHK.


                                      BAB V
                                   WAKTU KERJA

                                        Pasal 20
                                  Hari dan Jam Kerja

20.1 Mengacu pada UU RI No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
20.2 Hari kerja pegawai ditetapkan sebagai berikut:
      Pegawai tetap wajib bekerja selama 6 hari dalam sepekan mulai hari senin sampai Sabtu.
20.3 Jam wajib kerja pegawai ditetapkan sebagai berikut:
      a. Jumlah jam wajib kerja untuk pegawai tetap adalah 8 jam sehari (termasuk istirahat 8
          jam) atau 48 jam sepekan.
      b. Jumlah jam wajib kerja pegawai tetap untuk unit TK adalah 6 jam sehari atau 42 jam
          sepekan (termasuk istirahat 5 jam).


                                           8
     c. Yayasan dapat menentukan jam ikat kerja kepada pegawai tetap di luar ketentuan a atau
        b Sesuai dengan aturan mengajar yang diterbitkan resmi pemerintah.

                                       Pasal 21
                         Bertugas di Luar Hari dan Jam Kerja

21.1 Yang dimaksud dengan tugas di luar hari dan jam kerja adalah: lembur, kepanitiaan khusus,
     perjalanan dinas, rapat kerja, dan pelatihan.
21.2 Jika diperlukan, pegawai dapat diminta menjalankan pekerjaannya di luar hari dan jam
     kerja. Permintaan bertugas di luar hari dan jam kerja berasal dari pimpinan pegawai yang
     bersangkutan dengan memnuhi persyaratan yang berlaku.
21.3 Bertugas di luar hari dan jam kerja pada dasarnya bersifat sukarela, kecuali dalam hal-hal
     sebagai berikut:
     a. adanya tugas-tugas khusus yang harus segera diselesaikan
     b. adanya situasi dan kondisi yang gawat dan darurat.
     c. adanya kepentingan masyarakat yang khusus dan mendesak.
21.4 Setelah menyelesaikan kegiatannya, pegawai yang melakukan tugas di luar hari dan jam
     kerja membuat laporan kepada atasannya.
21.5 pegawai yang melaksanakan tugas di luar hari dan jam kerjanya yang resmi akan
     memperoleh hak-haknya. Hak-hak tersebut diatur dalam peraturan yayasan.

                                        Pasal 22
                                    Perjalanan Dinas

22.1 Perjalanan dinas adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas
      yayasan di luar tempat kerja yang telah ditetapkan.
22.2 Pelaksanaan perjalanan dinas diatur dalam prosedur mutu terkait.

                                        Pasal 23
                                       Kehadiran

23.1 Kehadiran kerja pegawai meliputi hadir fisik dan keabsahan administrasi kehadiran melalui
      sistem kehadiran otomatis.
23.2 Kehadiran dianggap sah apabila:
      a. pegawai melaksanakan pengisian pada sistem kehadiran otomatis pada saat datang dan
           akan pulang.
      b. Tidak meninggalkan unit tugasnya selama jam kerja kecuali untuk urusan dinas atau
           mendesak harus dengan persetujuan atasannya.
      c. melakukan pencatatan kehadiran dan kepulangan pada system kehadiran otomatis
           paling cepat 30 menit sebelum jam masuk kerja dan paling lambat 30 menit setelah jam
           kepulangan, sesuai jam kerja pegawai masing-masing.
23.3 Apabila sistem kehadiran otomatis tidak berfungsi, maka dilakukan pencatatan secara
      manual.

                                        Pasal 24
                                 Perhitungan Kehadiran

24.1 Periode kehadiran dalam satu bulan dihitung mulai tanggal 26 bulan sebelumnya sampai
      dengan tanggal 25 bulan yang bersangkutan sesuai dengan absensi komputer.
24.2 Perhitungan hari kehadiran dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai pada hari kerja dan
      libur selain hari libur nasional.


                                            9
                                       Pasal 25
                              Hak Cuti dan Libur Pegawai

25.1 Pegawai mempunyai hak cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja dalam satu tahun ajaran yang
      diperhitungkan dalam perhitungan penggajian, terdiri dari:
      a. Hari-hari libur yang diatur dalam kalender pendidikan yayasan dan tersebar pada
           liburan semester, awal Ramadhan dan atau Iedul Fitri/Iedul Adha.
      b. Cuti individu yang dapat diambil dengan persetujuan tertulis dari atasannya.
25.2 Cuti bersalin diberikan selama 3 bulan.
25.3 Pegawai yang akan melaksanakan cuti bersalin, harus mengajukan surat permohonan
      kepada yayasan dengan melampirkan surat keterangan perkiraan kelahiran dari bidan/dokter
      yang memeriksanya 1 bulan sebelum cuti yang dilaksanakan diambil.
25.4 Karyawan perempuan yang menyusui diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika hal
      itu harus dilakukan selama waktu kerja
25.5 Untuk keperluan menjalankan ibadah haji atau umrah, diberikan dispensasi meninggalkan
      pekerjaan tidak melebihi 2 bulan.
25.6 Pegawai yang mengalami keguguran kandungan diberi hak cuti sesuai rekomendasi dokter,
      maksimum selama 1,5 bulan.
25.7 Hari libur nasional tidak dihitung sebagai hari kerja, termasuk dalam penghitungan
      penggajian.
25.8 Cuti pernikahan
      a. Pernikahan karyawan 12 hari kerja, dengan ketentuan mengajukan surat pemberitahuan
           1 bulan sebelumnya.
      b. Pernikahan anak karyawan 3 hari kerja.
      c. Istri karyawan melahirkan 2 hari kerja.
      d. Suami, istri dan anak, ibu / mertua karyawan meninggal dunia 6 kerja.
      e. Saudara kandung, anak yang sudah menikah, menantu karyawan meninggal dunia 3
           hari kerja.
      f. Saudara kandung menikah 2 hari kerja

                                         Pasal 26
                                     Istirahat Sakit

26.1 Pegawai yang tidak hadir kerja karena sakit harus memberitahukan kepada atasan langsung
      pada hari tersebut atau selambat-lambatnya pada hari pertama kehadirannya dengan
      menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter.
26.2 Istirahat sakit maksimal 10 hari dalam setiap tahunnya.

                                        Pasal 27
                                Izin Tidak Masuk Kerja

27.1 Izin tidak masuk kerja diperhitungkan dalam cuti tahunan.
27.2 Pegawai yang bersangkutan wajib menyerahkan surat permohonan izin kepada atasannya.
27.3 permohonan untuk izin tersebut, diajukan selambat-lambatnya 48 jam sebelumnya, kecuali
     dalam keadaan mendesak/mendadak.
27.4 Atasan pegawai yang bersangkutan berhak menolak memberikan izin.
27.5 Apabila pegawai tidak mengikuti prosedur pada ayat 2 dan 3 di atas, yayasan
     menganggapnya sebagai mangkir.




                                           10
                                          BAB VI
                                        KOMPENSASI
                                          Pasal 28

                                         Gaji Pegawai

28.1 Gaji bulanan pegawai terdiri dari gaji pokok dan insentif.
28.2 Insentif adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai dalam hubungannya dengan:
     a. jabatan struktural
     b. lembur, piket, dan KSM (kelebihan sesi mengajar)
     c. tunjangan fungsional
     d. tunjangan keluarga
28.3 Lain-lain adalah ketentuan khusus yang ditetapkan dalam rangka penyesuaian, yang di
     antaranya riwayat penggajian pegawai.
28.4 insentif jabatan struktural diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan struktural dan
     besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan beban dan tanggung jawab.
28.5 Lembur, piket, dan KSM diberikan kepada pegawai yang tidak memangku jabatan struktural
     yang bekerja lebih waktu dan besarnya berdasarkan ketentuan yayasan.
28.6 Tunjangan fungsional diberikan kepada tenaga pendidik dengan besaran sesuai dengan
     ketentuan yayasan.
28.7 Yayasan memberikan tunjangan hari tua/pensiun bagi pegawai yang telah memiliki masa kerja
     sebagai pegawai tetap.
28.8 Tunjangan hari raya Iedul Fitri diberikan kepada pegawai yayasan yang besarnya ditentukan
     oleh yayasan.
28.9 Ketentuan lebih lanjut tentang aturan pelaksanaan pemberian tunjangan, insentif, dan benefit
     diatur dalam ketentuan tersendiri.
28.10 Gaji dipindahbukukan ke rekening pegawai di bank paling lambat setiap tanggal 29 pada tiap
        bulannya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, pemindahbukuan dilakukan pada
        hari kerja bank berikutnya.
28.11 Kenaikan gaji dilaksanakan per 1 tahun kerja, jumlah kenaikan disesuaikan dengan
        penghargaan yang direkomendasikan oleh kepala masing-masing kepala unit (TK, SD dan
        SMP).


                                            Pasal 29
                                          Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada pegawai berdasarkan ketentuan yayasan dengan mempertimbangkan
usulan dari kepala unit.

                                            Pasal 30
                                            Ta’awun

30.1 Unit memberikan ta’awun kepada pegawai yang melahirkan, menikah, sakit
     berkepanjangan/berat, dan tertimpa musibah pada keluarga.
30.2 Besar ta’awun yang diberikan diatur berdasarkan anggaran unit dan individu yang bersangkutan
     serta akan diputuskan dan dilaksanakan bersama dengan kepala sekolah/unit yang
     bersangkutan.




                                               11
                                            Pasal 31
                                          Rumah Dinas

Fasilitas rumah dinas dapat diberikan kepada pegawai sesuai ketentuan yayasan.

                                            Pasal 32
                                         pengembangan

Dalam rangka peningkatan kualitas pengajar, maka tiap pengajar akan difasilitasi untuk mengikuti
sekolah/kursus/pelatihan. Hal-hal mengenai keputusan jenis seko-lah/kursus/pelatihan.


                                       BAB VII
                             PENYELESAIAN PERMASALAHAN

                                            Pasal 33
                                   Penyelesaian Permasalahan

   Setiap pegawai yang mempunyai keluh kesah atas setiap tindakan yayasan dapat melakukan
   pengaduan secara lisan dan tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pegawai yang mempunyai permasalahan apa pun juga terlebih dahulu wajib menghubungi
       atasannya langsung dengan mengutarakan masalahnya. Atasan wajib menanggapi keluh kesah
       tersebut secara wajar sehingga memungkinkan terjadinya penyelesaian secara baik.
   b. Apabila pegawai, setelah permasalahannya ditanggapi oleh atasannya belum merasa puas,
       pegawai yang bersangkutan dapat menghubungi atasan setingkat di atas atasan tersebut.
   c. Apabila poin b di atas belum memuaskan juga, pegawai bersangkutan dapat meneruskan
       permasalahannya pada pengurus Yayasan Ulil Albab Batam.
   d. Penyelesaian permasalahan senantiasa harus berlandaskan pada musyawarah dan semangat
       ukhuwah islamiyah.
   e. Jika terjadi pertentangan dalam menafsirkan isi atau hal-hal lain yang belum diatur dalam
       peraturan ini, maka akan dipakai peraturan ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang RI,
       peraturan pemerintah, dan atau peraturan menteri yang berlaku.


                                       BAB VIII
                              PUTUS HUBUNGAN KERJA (PHK)

                                            Pasal 34
                              Hal-hal yang Dikenakan Sanksi PHK

Karyawan yang melanggar tata tertib kerja yayasan, melanggar hukum atau merugikan yayasan dapat
dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pelanggaran tersebut antara lain:

   1. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik yayasan dan teman sekerja.
   2. Mencemarkan nama baik yayasan dengan menyebarkan kepada para guru, orang tua murid dan
      pihak lain.
   3. Memberikan keterangan palsu/dipalsukan sehingga merugikan yayasan.
   4. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau
      menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya yang dilarang
      oleh peraturan perundang-undangan di tempat kerja dan ditempat-tempat yang ditetapkan
      yayasan serta ditempat umum lainnya.


                                                12
   5. Mengajak atau mengedarkan narkoba kepada teman-teman dan siswa untuk menggunakannya.
   6. Melakukan perbuatan asusila (amoral) dan perjudian apapun bentuknya.
   7. Menyerang, mengintimidasi atau menipu atasan, teman sekerja dan memperdagangkan barang-
      barang terlarang baik dalam lingkungan yayasan maupun diluar lingkungan yayasan.
   8. Menganiaya, mengancam baik secara fisik maupun mental dan menghina atasan/teman sekerja
      secara kasar.
   9. Membujuk atasan/teman sekerja untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan
      hukum/kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Membongkar atau membocorkan rahasia yayasan/mencemarkan nama baik, keluarga Yayasan
      yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
  11. Menerima sogokan, komisi atau suap orang tua siswa dan siswa sendiri atau pihak-pihak lain.
  12. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan atasan dan teman sekerja dalam keadaan bahaya di
      tempat kerja.
  13. Karyawan dilarang menjual nama yayasan untuk kepentingan pribadi.


                                         Pasal 35
                             Melamar Pekerjaan di Luar Yayasan

36.1 Pegawai yang pada jam kerja meninggalkan pekerjaannya, melakukan proses melamar
     pekerjaan dan atau mengikuti tes penerimaan pegawai di luar yayasan dinyatakan mangkir dan
     dianggap mengundurkan diri.
36.2 Pegawai kontrak yang mengikuti tes penerimaan pegawai di luar yayasan diatur dalam surat
     perjanjian kerja (SPK).

                                          Pasal 36
                                 Terputusnya Hubungan Kerja

36.1 Dalam keadaan-keadaan yang memaksa sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja,yayasan
     bertindak dengan memperhatikan ketentuan peraturan yayasan dan peraturan perundangan yang
     berlaku.
36.2 Putusnya hubungan kerja dapat terjadi dalam hal:
     a. dalam masa percobaan
     b. mengundurkan diri
     d. tidak mampu bekerja (medically unfit)
     e. meninggal dunia
     f. pelanggaran disiplin kerja
     g. pegawai ditahan oleh pihak yang berwajib
     h. rasionalisasi
     i. tidak cakap bekerja

                                          Pasal 37
                                    Dalam Masa Percobaan

37.1 Dalam masa percobaan, kedua belah pihak sewaktu-waktu dapat melakukan pemutusan
     hubungan kerja tanpa kewajiban memberitahukan sebelumnya.
37.2 pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan tidak disertai dengan pemberian
     imbalan/uang penghargaan masa kerja atau pesangon.

                                          Pasal 38
                                      Mengundurkan Diri


                                              13
38.1 Pegawai yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat:
     a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis disertai dengan alas- an selambat-
        lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri dan atau dalam semester berjalan.
     b. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
     c. tidak sedang terikat dalam ikatan dinas.
38.2 Pegawai yang mengundurkan diri secara baik, yayasan akan memberikan surat keterangan kerja

                                            Pasal 39
                                     Sakit Berkepanjangan

39.1 Pegawai yang mengalami sakit yang berkepanjangan, yakni dalam rentang waktu 6 bulan, terus-
     menerus dan tidak mampu bekerja dengan berdasarkan keterangan dokter yang sah, yayasan
     dapat melakukan pemutusan hubungan kerjanya. Pegawai diberikan haknya sesuai dengan
     ketentuan peraturan yayasan yang berlaku.
39.2 Bagi pegawai yang mengalami sakit yang berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan
     kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas selama 6 bulan secara
     terus-menerus, dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja. Pegawai diberikan haknya sesuai
     dengan peraturan perundangan yang berlaku.
     Termasuk sakit berkepanjangan:
     a. sakit menahun sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara terus-menerus.
     b. setelah lama sakit kemudian bekerja kembali, tetapi tidak lebih dari 4 minggu kemudian
         sakit kembali.

                                          Pasa 40
                                       Meninggal Dunia

Pegawai yang meninggal dunia, mengakibatkan hubungan kerja terputus dengan sendirinya.

                                          Pasal 41
                                  Pelanggaran Disiplin Kerja

41.1 bila pegawai melakukan kesalahan berat dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja
     secara seketika oleh yayasan.
41.2 kepada pegawai yang dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan
     ayat 1 pasal ini, yayasan tidak memberikan uang pesangon.

                                          Pasal 42
                            Pegawai Ditahan Oleh Pihak Berwajib

42.1 Yayasan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja ditahan oleh pihak
     berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.
42.2 Pemutusan hubungan kerja sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dapat dilakukan setelah 6 bulan
     pegawai tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara.
42.3 apabila pegawai dinyatak tidak bersalah, maka yayasan wajib mempekerjakan pegawai kembali.
42.4 Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan berakhir dan pegawai
     dinyatakan bersalah, maka yayasan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada
     pegawai yang bersangkutan.


                                            Pasal 43


                                               14
                                          Rasionalisasi

43.1 Rasionalisasi adalah keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan sehingga mengakibatkan
     yayasan harus melakukan pemutusan hubungan kerja.
43.2 Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh rasionalisasi merupakan pilihan terakhir yang
     diambil yayasan. Pelaksanaan rasionalisasi mengacu pada ketentuan peraturan yayasan dan
     peraturan perundangan yang berlaku.


                                           Pasal 44
                                     Tidak Cakap Bekerja

Dalam hal pegawai dinyatakan tidak cakap bekerja, walaupun sudah dicoba di bidang tugas yang lain
dan telah mendapat surat peringatan kedua untuk hal itu, maka hubungan kerja dapat diputuskan
sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan yang berlaku.


                                         Pasal 45
                      Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja

45.1 Ketentuan dan syarat-syarat pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja
     mengikuti ketentuan peraturan yayasan yang berlaku.

45.2 Pegawai yang mendapat pesangon dari pemutusan hubungan kerja adalah pegawai yang
     diputuskan hubungan kerjanya karena:
       a. sakit berkepanjangan
       b. meninggal dunia
       c. rasionalisasi
       d. pensiun

                                          Pasal 46
                               Penyelesaian Kewajiban Pegawai

46.1 Pada saat putusnya hubungan kerja, pegawai wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya
     kepada yayasan.
46.2 Pegawai wajib mengembalikan kepada yayasan:
     a. sarana dan prasarana kerja dan dokumen yayasan
     b. kartu pegawai (id card)
     c. utang pegawai pada yayasan berdasarkan bukti yang sah.




                                        BAB IX
                                    PROGRAM PENSIUN

                                            Pasal 47
                                            Pensiun

47.1 Usia pensiun pegawai yayasan Ulil Albab Batam ditetapkan 55 tahun untuk tenaga
     kependidikan dan 60 tahun untuk tenaga pendidik.


                                               15
47.2 Tenaga pendidik yang t elah mencapai usia 60 tahun sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal
     ini diminta untuk meletakkan jabatan dan diberhentikan dengan hormat.
47.3 Tenaga kependidikan yang telah mencapai usia 55 tahun sebagaimana tersebut dalam ayat 1
     pasal ini diminta untuk meletakkan jabatan dan diberhentikan dengan hormat.
47.4 Pegawai akan menerima hak-haknya dari yayasan pada saat yang bersangkutan mencapai usia
     seperti yang disebutkan ayat 1 pasal ini dan ketentuan peraturan yayasan yang berlaku serta
     surat keputusan tersendiri.
47.5 Pegawai yang telah memasuki usia pensiun dan dipensiunkan masih dapat dipekerjakan
     kembali apabila kompetensinya diperlukan dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
47.6 Pensiun di luar ketentuan di atas, diatur dalam ketentuan yayasan.


                                           BAB X
                                          PENUTUP

                                  Pasal 48 Ketentuan Penutup
48.1 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pegawai akan ditetapkan kemudian dengan
     memperhatikan atau berpedoman pada peraturan yayasan
48.2 Jika dipandang perlu oleh yayasan, peraturan pegawai ini akan disempurnakan.
48.3 Demikian peraturan kepegawaian Yayasan Ulil Albab Batam ini disusun semoga Allah SWT
     selalu meridhai upaya-upaya yang kita laksanakan demi tercapainya visi dan misi yayasan.

                                     Ditetapkan di Batam



                                         …………..
                                  Yayasan Ulil Albab Batam




                                              16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7491
posted:3/15/2010
language:Indonesian
pages:16