Docstoc

penipuan, pencurian ,penggelapan

Document Sample
penipuan, pencurian ,penggelapan Powered By Docstoc
					     MAKALAH DELIK-DELIK KHUSUS
     PENCURIAN, PENGGELAPAN, PENIPUAN




                 Disusun oleh :
               Abdul Rohman Rizki
                (0741173300057)
               Bayu Andhika Putra
                (0841173300123)
                 Sivra Oktaviani
                (0841173300049)




FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
               KARAWANG
                     2009
                             KATA PENGANTAR




       Dengan mengucap puji dan syukurkehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada

waktunya.


      Maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dalam mata

kuliah Delik-Delik Khusus, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa.


      Penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna, disebabkan kemampuan dan

pengetahuan yang terbatas. Oleh karena itu, diharapkan krituk dan saran yang

membangundemi kesempurnaan penulisan makalah ini nantinya.


      Semoga penulisan makalah ini bermanfaat bagi yang memerlukan untuk

pengembangan lebih lanjut.




                                                               Karawang, Oktober 2009




                                                                        Penulis
                                     DAFTAR ISI



Kata Pengantar                                    i

Daftar isi                                        ii

BAB I Pendahuluan                                 1

     Permasalahan                                2

BAB II Pembahasan                                 3

     Pencurian                                   3

       a. Pencurian dengan pemberatan             4

       b. Pencurian Ringan                        5

       c. Pencurian Dalam Keluarga                6

     Penggelapan                                 8

       a. Penggelapan dengan Pemberatan           9

       b. Penggelapan Ringan                      9

       c. Penggelapan Khusus                      10

     Penipuan                                    12

       a. Penipuan Ringan                         13

       b. Penyerahan barang                       14

       c. Memakai Nama atau Kedudukan palsu       14

       d. Penipuan Dalam Jual-Beli                15

BAB III Kesimpulan                                16

Daftar Pustaka
                                           BAB I

                                        Pendahuluan



       Menurut sistimatika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis kejahatan yang

termasuk ke dalam golongan “kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak

yang timbul dari hak milik” atau apa yang di dalam bahasa Belanda disebut “Misdrijven

tegen de eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijke rechten” adalah kejahatan-

kejahatan :


   1. Pencurian atau Diefstal

   2. Pemerasan atau Afpersing

   3. Penggelapan atau Verduistering

   4. Penipuan atau Bedrog dan

   5. Pengrusakan atau Vernieling



       Menurut Profesor Mr. D. SIMONS, penadahan itu sangat erat hubungannya dengan

kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau pun penipuan. Dan justru karena

adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah

maksudnya untuk melakukan pencuruian, penggelapan, penipuan.

       Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan kita

ketahui bahwa semua kejahatan tersebut diatas diatur di dalam buku kedua dengan

pemisahan, yaitu bahwa kejahatan pencurian diatur dalam bab ke-XXII, kejahatan pemerasan

di dalam bab ke-XXIII, kejahatan penggelapan di dalam bab ke-XXIV, kejahatan penipuan di

dalam bab ke-XXV, kejahatan pengrusakan di dalam bab ke-XXVII, dan kejahatan

pemudahan di dalam bab ke-XXX.
                          PERMASALAHAN



 Apa saja unsur-unsur subyektif dan obyektif dari tindak pidana pencurian,

  penggelapan, penipuan dan pidana turunan nya??
                                                     BAB II

                                               PEMBAHASAN



       A. PENCURIAN



       Pencurian dalam bemtuknya yang pokok itu diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-

Undang Hukum pidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hak. Maka ia dihukum

karena salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun

atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

       Melihat dari rumusan pasal tersebut segera dapat kita ketahui, bahwa kejahatan

pencurian itu merupakan delict yang dirumus kan secara formal, dimana yang dilarang dan

diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan

“mengambil”.

       Untuk dapat apa yang sebenarnya diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana itu, pertama-tama perlu diketahui unsure-unsur dari perbuatan pencurian

tersebut, yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu “unsur-unsur obyektif” dan “unsur-unsur

subyektif” sebagai berikut1 :

       Unsur-unsur obyektif adalah :

       1. Perbuatan mengambil

       2. Suatu benda




          1
              Lamintang, Delik-delik khusus, Bandung, Tarsito, 1995, hlm 49
      3. Sifat dari benda itu haruslahseluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian

          kepunyaan orang lain



      Unsur-unsur subyektif adalah :

      1. Maksud dari si pembuat

      2. Untuk menguasai benda itu sendiri

      3. Secara melawan hak



     a. Pencurian dengan pemberatan

      Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal-pasal 363 dan 365 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan itu adalah

perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian dalam

bentuknya yang pokok,dank arena di tambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman

hukumannya menjadi diperberat.

      Pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur dalam pasal 363 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

      Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun

          a. Pencurian ternak;

          b. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau

             gempa laut, letusan gunung berapi, kecelakaan kereta api, huru hara,

             pemberontakan atau bahaya perang;

          c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah

             pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat suatu kediaman, oleh orang yang

             berada disana diluar pengetahuan atau diluar keinginan dari orang yang

             berhak;
              d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

              e. Pencurian dimana yang bersalah telah mengusahakan jalan ke tempat

                  kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya yaitu dengan jalan

                  membongkar, merusak atau memanjat, dengan kunci-kunci palsu, dengan

                  perintah palsu atau dengan mempergunakan seragam palsu.


       Unsur-unsur dari kejahatan pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana diatas, yang ternyata merupakan unsur-unsur yang

menyebabkan pencurian itu diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada kejahatan

pencurian di dalam bentuknya yang pokok.

       Di dalam doctrineperlu dicatat pendapat Profesor Mr. D. SIMONS, mengenai

pengertian “medeplegen”tersebut antara lin sebagai berikut :

“turut serta melakukan melukiskan suatu satu bentuk pelaku; barang siapa turut serta

melakukan adalah juga pelaku; dimana beberapa orang secara bersama-sama melakukan

kejahatan, maka secara timbal balik merupakan mededader dari sesamanya, orang yang turut

serta melakukan sebagai pelaku, harus lah memiliki semua sifat yang disyarat kan sebagai

daderschap didalam rumusan undang-undang; barang siapa tidak dapat menjadi

pelakutunggal juga tidak dapat menjadi mededader”2



     b. Pencurian Ringan

       Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang

dimaksud dengan “geprivilegeerde diefstal” adalah perbuatan pencurian yang yang memiliki

unsur-unsur dari pencurian dari bentuk pokok nya, yang karena ditambah dengan unsur-unsur

yang lain, ancaman hukuman nya di peringan.


          2
              Simons, Prof. Mr. D., op cit hal. 313
       Perlu diketahui, bahwa juga “pencurian keluarga” seperti yang diatur di dalam pasal

367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu termasuk kedalam jenis pencurian ini. bunyi

pasal 364 adalah sebagai berikut :

“perbuatan-perbuatan yang diterangkan di dalam pasal 362 dan pasal 363 no. 4. Demikian

pula yang diterangkan didalam sebuah tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang

diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman dan jika nilai benda yang dicuri itu tidak melebihi

dua puluh lima rupiah, dihukum karena melakukan pencurian ringan, dengan hukuman

penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tinggi nya enam puluh rupiah”3

       Dimasukannya “pencurian ringan” sebagai sebagaian dari lain-lain kejahatan yang

diberi predikat ringan itu adalah berkenaan dengan kekuasaan pengadilan atau ada

hubungannya dengan hokum acara pidana yang berlaku di Indonesia.



     c. Pencurian Dalam keluarga

       Sebagaimana telah diuraikan diatas, jenis pencurian ini diatur dalam pasal 367 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

       1. Jika si pelaku atau orang yang membantu salah satu kejahatan termaksud didalam

              title ini, adalah orang-orang yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau

              bercerai harta benda, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka orang-

              orang tersebut tidak dapat dituntut;

       2. Jika mereka telah bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda

              atau keluarga sedarah ataupun ada hubungan keluarga, baik dalam garis lurus

              kebawah maupun dalam garis ke samping dalam tingkatan kedua, tuntutan

              terhadap mereka hanyalah dapat dilakukan atas pengaduan dari orang terhadap

              siapa kejahatan itu telah dilakukan;

          3
              Lamintang, op cit, hlm 100-101
       3. Jika karena adanya lembaga keibuan, kekuasaan kebapaan itu dilakukan oleh

              orang lain dari seorang bapak, maka ketentuan-ketentuan seperti dimaksudkan

              dalam ayat terdahulu, juga berlaku dalam keadaan seperti ini,

       Jenis pencurian yang pertama itu terjadi, jika seoramg suami melakukan sendiri

pencurian atau membantu orang lain melakuakan pencurian terhadap harta benda istrinya

atau pun jika seorang istri melakukan sendiri pencurian ataupun membantu orang lain

melakukan pencurian terhadap harta benda suaminya, sedangkan hubungan suami istri itu

belum diputuskan oleh suatu perceraian ataupun mereka masih tinggal bersama didalam satu

rumah akan tetapi dengan satu putusan pengadilan harta benda mereka itu belum dipisahkan,

maka mereka itu secara mutlak tidak dapat dituntut.4

       Putusan kasasi mahkamah Agung tanggal 7 November1956 No. 51/l/sip/1956. Yang

menyatakan :5

       a. Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya

              perkawinan termasuk harta gono-gini, meskipun mungkin sekali hasil kegiatannya

              suami sendiri;

       b. Dalam hukum adat tidak ada suatu peraturan, bila sseorang istri dengan diam-diam

              lari dari suaminya, maka istri itu tidak lagi berhak atas harta gono-gini tersebut.




          4
              Ibid, hlm 102-104
          5
              Majalah hukum tahun 1957, No 5-6, hlm 31 dan seterusnya
      B. PENGGELAPAN



      Kejahatan penggelapan didalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 372 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

“barabg siapa dengan sengaja menguasaisecara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya

atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada didalam kekuasaannya bukan karena

kejahatan, dihukum karena telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-

lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tinggi nya enampuluh rupiah”

      Unsur-unsur yang terdapat didalam kejahatan penggelapan menurut rumusan pasal

372 KUHPidana adalah :

      1. Unsur-unsur obyektif

         a.     Menguasai untuk dirinya sendiri

         b.     Suatu benda

         c.     Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

         d.     Yang ada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan

         e.     Secara melawan hak

      2. Unsur subyektif

         a. Dengan sengaja,

      Dari rumusan kejahatan penggelapan diatas, nampaklah bahwa yang dilarang dan

diancam dengan hukuman itu adalah perbuatan “menguasai untuk dirinya sendiri”6.




         6
             Samosir. C. Djisman, Delik-Delik Khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik edisi kedua,
                        Bandung, tarsito, 1990, hlm 115
       a. Penggelapan dengan Pemberatan



       Yang dimaksud dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal-pasal 374

dan 375 KUHPidana, yang berbunyi :

“penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya

atau karena pekerjaannya ataupun karena mendapat uang karena imbalan jasa, dihukum

penjara selama-lamanya lima tahun”

       Adapun unsur-unsur dari kejahatan penggelapan seperti yang diatur dalam pasal 374

diatas adalah :

            a. Penggelapan

            b. Dilakukan oleh seseorang

            c. Benda

            d. Ada dibawah kekuasaannya

            e. Dikarenakan hubungan kerja, mata pencahariannya, mendapat imbalan jasa.



       b. Penggelapan Ringan



       Yang dimaksudkan dengan tindak kejahatan penggelapan ringan adalah kejahatan

penggelapan seperti yanb diatur dalam pasal 373, yang berbunyi :

“perbuatan yang dimaksudkan di dalam pasal 372 itu, jika penggelapan tidak dilakukan

terhadap ternak ataupun nilainya kurang dari duapuluh lima rupiah, dihukum karena salah

telah melakukan kejahatan penggelapan ringan dengan hyukuman penjara selama-lamanya

tiga bulan atau hukuman denda sebanyak-banyak nya enampuluh rupiah”
       Dari rumusan delict diatas, jelas lah bahwa untuk dapat dikatakan terdapat kejahatan

penggelapan ringan hanya lah harus memenuhi dua syarat, yaitu, bahwa yang digelapkan itu

bukabn ternak dan jika nilai barang yang digelapkan itu nilainya kurang dari duapuluh lima

rupiah.7

       Apa sebabnya disebutkan, bahwa yang digelapkan itu harus lah bukan ternak, karena

pencurian atau penggelapan terhadap ternak justru merupakan unsur yang memberat kan

seperti yang suadah diaturdalam pasal 373, sehingga pembentuk undang-undang memandang

ternak itu sebagai “barang khusus”.



       c. Pengelapan Khusus



       Diatas sudah dikemukakan bahwa dasar pokok dari tindak pidana penggelapan adalah

bahwa sipelaku mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang.

Pasal 374 dan 375 ,asing-masing merumuskan jenis penggelapan barang, dimana tergambar

lebih tebal kepercayaan yang dilimpahkan kepada si pelaku. Maka, olek karenanya

maksimum hukuman dipertinggi yaituoleh pasal 374 dijadikan hukuman penjara lima tahun,

dan oleh pasal 375 dijadikan enam tahun, sedangkan pasal 372 hanya mengancam dengan

maksimum hukuman penjara empat tahun.

       Pasal 375 menambah lagi maksimum hukumannya karena kepercayaan yang dilimpah

kan kepada si penggelap lebih tebal lagi, pertama-tama disebutkan penyimpanan barang yang

terpaksa dilakukan. Yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang adalah penitipan barang

dari pasal 1703 Burgerlijk Wetboek, yaitu penitipan yang dipaksakan oleh suatau keadaan




           7
               Lamintang, P.A.P, Delik-delik khusus kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan orang,
                         Bandung, bina cipta, 1985, hlm 137
yang terjadinya tidak disangka lebih dahulu, seperti dalam kebakaran, rumah runtuh, banjir,

perampokan atau kecelakaan dilaut.

       Selanjutnya disebut kan hubungan antara wali dan pupil,antara curator dan kurandus,

antara seorang pengurus barang dan yang menyuruh mengurusnya, antara seorang yang

bertugas menjalankan suatu surat hibah wasiat di satu pihak dan para ahli watis di pihak lain,

anjtara pengurus lembaga-lembaga social atas barang-barang milik lembaga. Maksimum

hukumana menjadi agak beratkarena dapat dikatakan keterlaluan apabila orang-orang itu

sampai hati menggelapkan barang-barang yang dipercayakan kepada mereka. Demikian juga

waktu yang menentukan, yaitu waktu barang-barang nya dititipkan harus pada waktuada

hubungan-hubungan tertentu8.




          8
              Prodjodikoro. Wirjono, tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung, refika aditama, 2008
         C. PENIPUAN



         Kejahatan penipuan diatur dalam buku ke II bab ke XXV KUHP dari pasal 378

samapai dengan pasal 395. Dalam bab ke XXV di pergunakan perkataan “penipuan”, karena

sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-[erbuatan yang ditujukan

terhadap harta bend, dimana oleh si pelaku telah dipergunakan perbutan-perbuatan yang

bersifat menipu atau dipergunakantipu muslihat.

         Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 378 KUHP

yang berbunyi :

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu atau pun mempergunakan tipu

muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu

benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena

setelah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat

tahun”

         Dari rumusan undang-undang tersebut kita peroleh sejumah unsur-unsur yang dapat

kita bagi menjadi 9:

   1. Unsur-unsur objektif :

         a. Menggerakan

         b. Orang lain

         c. Untuk menyerahkan suatu benda

         d. Untuk mengadakan perjanjian hutang

         e. Untuk meniadakan suatu piutang
           9
               Samosir. C. Djisman, Delik-Delik Khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik edisi kedua,
                          Bandung, tarsito, 1990, hlm 175
        f. Dengan mempergunakan upaya berupa :

                      Mempergunakan nama palsu

                      Mempergunakan tipu muslihat

                      Mempergunakan sifat palsu

                      Mempergunakan susunan kata-kata bohong

   2. Unsur-unsur subyektif :

        a. Dengan maksud

        b. Untuk menguntung kan diri sendiri

        c. Secara melawan hak



       a. Penipuan Ringan

       Kejahatan penipuan ringan diatur di dalam pasal 379 KUHP yang berbunyi :

“perbuatan yang dilakukan dalam pasal 378 itu, apa bila barang yang diserahkan bukan

berupa ternak dan nilai dari benda hutang atau piutang itu tidak lebih dari duapuluh lima

rupiah, sebagai perbuatan melakukan penipuan ringan, dihukum dengan hukuman penjara

selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyak nya enam puluh rupiah”

       Dengan berlakunya peraturan pemerintah No. 18/1960, maka pidana denda yang

terdapat dalam pasal 378 KUHP itu dikalikan lima belas, hingga menjadi Sembilan ratus

rupiah. Unsur-unsur dari kejahatan penipuan ringan itu adalah10 :

        a. Semua unsur dari kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok;

        b. Benda yang diserahkan itu haruslah bukan berupa ternak dan nilai nya tidak lebih

           dari duapuluh lima rupiah;

        c. Hutang yang diadakan ataupun piutang yang di tiadakan itu nilai nya harus tidak

           lebih dari duapuluh lima rupiah.

          10
               Ibid, hlm 187
       b. Penyerahan Barang

       Agar terpenuhi unsur ini tidak perlu barang harus diserahkan oleh orang yang tipu.

Misalnya dalam hal asuransi, kerugian yang harus diganti oleh asuradorharus ditaksir oleh

tiga orang tukang taksir. Mungkin sekali para tukang taksir ditipu oleh yang menderita

kerugian, tetapi uang ganti kerugian diserahkan oleh asurador.

       Sebaliknya, harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan tipu muslihat dan

penyerahan barang. Apabila barang nya diserahkan berdasar atas suatu lisderma yang

menceritakan hal yang bohong misalnya seorang yang masih hidup dikatakan meninggal

dunia, tetapi penyerahan barang itu tidak di dorong oleh peristiwa wafatnya orang itu, maka

selanjutnya kini hanya ada percobaan untuk melakukan penipuan, dengan akibat, bahwa

maksimumhukumannya dikurangi dengan sepertiga.



       c. Memakai Nama atau Kedudukan Palsu

       Hal pemakaian kedudukan palsu sebetulnya agak kabur,maka dalam praktek dapat

menimbulkan keragu-raguan. Kiranya yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya berada

dalam suatu keadaanyang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya padanya,

dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat utang atau

menghapuskan piutang.dengan demikian, mungkin sekali suatu keadaan kadang-kadang

dapat merupakan kedudukan palsu, kadang-kadang tidak.11




          11
               Prodjodikoro, Prof. DR. Wirjono, tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung,
                        refikaaditama, 2008. Hlm 39-40
       d. Penipuan dalam jual Beli

       Dalam pasal 378a diancam dengan hukuman apabila seseorang pembelimenjadikan

pencaharian atau kebiasaan dari membeli barang dengan maksud mendapat barang itu untuk

dirinya atau unuk orang lain dengan tidak membayar lunas. Maksimum hukuman nya empat

tahun, jadi sama dengan penipuan dalam arti sempit dari pasal 378. Pasal 379a ini

dicantumkan dalam KUHP pada tahun 1930 dan merupakan suatu contoh bahwa pembentuk

KUHP menemukan gejala-gejala tidak baik dalam sikap pembeli-pembeli yang mula-mula

tidak di kenai hukuman. Dengan demikian perbuatan seperti ini jelas bersifat menipu.12




          12
               Ibid, hlm 42.
                                           BAB III
                                         KESIMPULAN


       Pada dasar nya tindak pidana pencurian, penipuan, dan penggelapan hampir sama

bentuk nya, yaitu mengambil kepunyaan orang secara melawan hak baik sebagian maupun

keseluruhan milik orang lain, namun yang membedakan nya adalah unsur-unsur obyektif dan

subyektif dari tindak pidana tersebut,

       Namun dalam tindak pidana ringan semua unsur nya sama, seperti : bukan berupa

ternak, dan nilai dari barangnya tidak lebih dari duapuluh lima rupiah. Namun dalam

hukuman tindak pidana ringan tidak semuanya sama, antara pidana pencurian, penipuan, dan

penggelapan, meskipun unsur pidana ringan nya sama satu sama lain.
                                 DAFTAR PUSTAKA



       Samosir, C. Djisman, SH. 1995. Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan

terhadap hak milik. Bandung, Tarsito

       Prodjodikoro, Prof. DR. Wirjono. 2008, Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia.

Bandung, Rafika Aditama

       Lamintang, Drs. P.A.F, SH. 1986, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,

dan Tubuh serta Kejahatan mengenai Kekayaan Orang. Bandung, Binacipta

       www.google.com

       www.yahooanswer.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23999
posted:3/12/2010
language:Indonesian
pages:20