Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/2010

Document Sample
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/2010 Powered By Docstoc
					                                                                www.dadangsolihin.com   2




                          Materi
•   Tupoksi DPRD
    T   k i
•   Best Practices
•   Tinjauan Peran dan Fungsi DPRD
•   Tantangan bagi DPRD yang Efektif
•   Orientasi Dasar Politik DPRD
•   Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan
•   Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK oleh DPRD
    (Kepmendagri 13/2010)
•   Beberapa Temuan BPK di Daerah
•   Pemeriksaan: Beban atau Kebutuhan?


                           www.dadangsolihin.com            3   www.dadangsolihin.com   4
                                                                                  Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                                                                                                            Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Wadah Perwakilan Rakyat                                                                      Pemda
                                                                                          Kebijakan dan
                                                                                                                DPRD
                                                                                                             Produk-produk
                                                                                                                               Parpol       LSM
                                                                                                                                  Program partai       Kebijakan dan
                                                                                                                                                                             Ormas
                                                                                                                                                                         Agenda lobi dan
                                                                                            Program          Fungsi DPRD             dan janji        program khusus      tekanan politik
                                                                                          Pembangunan                               kampanye                LSM
Pemerintah Daerah yang dipimpin                 Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih                 dengan rakyat d secara
                                                d         k t dan                                                         Arena Pembangunan
secara langsung oleh rakyat                     nyata sering memperjuangkan
                                                                                                Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
                                                kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik                                                          Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang          Pembuatan
                                                   g            yang
                                                Organisasi mana y g terkait               bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari    keputusan partisipatif
N            berpihak dan berjuang
Negara yang b ih k d b j                        langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat                        kepentingan rakyat?
                                                                                                                           Lembaga Intermediary
Berbagai partai politik yang                    Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik           yang mempunyai sumberdaya                    Pemda               DPRD                p
                                                                                                                                 Parpol                     LSM              Ormas
sipil tertinggi dari rakyat                     pembangunan yang dapat                     KDH, Sekda,         Pimpinan,          Pimpinan Partai,    Berbagai bentuk    Berbagai bentuk
                                                didayagunakan untuk secara                   SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
LSM dan berbagai bentuk asosiasi                nyata dan cepat memenuhi                                        Kaukus                 Partai
yang menjadi wadah fungsional atas
y g      j            g                         kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu                                                                  Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
                                                Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan              mempunyai dasar pijakan kuat                                  Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
yang dibentuk mulai dari tingkat                dan konkrit di lingkungan                    Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan           Organisasi
dusun sampai ti k t nasional
d            i tingkat     i   l                rakyat?
                                                                                               Laki               Kaya                 Tetap               Mapan            Kelompok

                        www.dadangsolihin.com                                 5                                                www.dadangsolihin.com                                         6
                                                                                           Perempuan              Miskin           Tidak Tetap             Rentan           Individual
                                                                                         Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)




       Fungsi DPRD                                                                                           Fungsi Legislasi
     menurut UU 27/2009                                                              •    Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
                                                                                          Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
                                                                                          Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
                                                                                          Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
    1.
    1               Legislasi                                                        •    Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
                                                                                     •    Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
                                                                                          menjadi instrumen p
                                                                                              j                      g           g     y
                                                                                                            perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
     2.
     2              Anggaran
                                                                                     •    Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

    3.                 g
                    Pengawasan




                        www.dadangsolihin.com                                 7                                                www.dadangsolihin.com                                         8
                   g     gg
                Fungsi Anggaran                                                         Fungsi Pengawasan
•   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses                       •   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan                        pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda                 pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    tentang APBD.                                                               pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat                   k j        internasional di d
                                                                                kerjasama i t      i           h
                                                                                                       l daerah.
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,     •   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
    DPRD dan pemerintah daerah.                                                 adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh                 •   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam              daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    satu tahun anggaran.                                                        kualitas pelayanan publik.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik            •   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada                      responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa                   penyediaan pelayanan publik di daerah.
           i t h b ti d k”
    pemerintah bertindak”.
                           www.dadangsolihin.com                        9                              www.dadangsolihin.com                        10




                      (1966-
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)                                               Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
•   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan             •   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
    kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang                    lalu.
    diprakarsai eksekutif.                                                  •   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
•   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk           daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
    melakukan analisa secara independen atau untuk meminta                      pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses
    masukan dari masyarakat.                                                    penganggaran daerah.
•   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan                  •   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
    kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,                            keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
    pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan                aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
    prioritas konstituen.                                                       ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
•   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih                  •   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
    anggota DPRD yang loyal pada rezim.                                         lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
                                                                                memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                           www.dadangsolihin.com                      11                               www.dadangsolihin.com                        12
    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2)                                    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2)

•   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali      •   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
    terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri           terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
    sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita                kepercayaan publik.
    kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai                  •   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
    k hid         h i h i Indonesia.
    kehidupan sehari-hari di I d      i                                       dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
•   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan                     penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
    merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak      •   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
      t                  k t      k b h k          t t      l k
    atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus   kh        menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
    dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.                       merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
                                                                          •   Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
                                                                              untuk menyetujuinya.




                           www.dadangsolihin.com                     13                              www.dadangsolihin.com                      14




          Mengapa Hal Ini Terjadi?                                             Kemauan untuk Mereformasi
•   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi             •   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada           sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    berpihak pada pemilih dan masyarakat.                                     hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
•   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan              hari.
    dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota        •   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji                 permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    mereka kepada partai.                                                     para politisi.
•   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai           •   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye                  memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    pemilihan kembali.                                                        transparansi.
•   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
    tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
    seringkali melibatkan uang.


                           www.dadangsolihin.com                     15                              www.dadangsolihin.com                      16
                                                                                      Best Practices (1/4)
                                                                        Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
                                                                        • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan
                                                                          memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya
                                                                          dalam proses pembuatan keputusan.

                                                                        Penggunaan Masa Reses yang Bermakna
                                                                        • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk
                                                                          melakukan konsultasi dengan para konsituennya.
                                                                        • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik,
                                                                                                                           masing masing.
                                                                          misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.




                          www.dadangsolihin.com                    17                            www.dadangsolihin.com                    18




              Best Practices (2/4)                                                    Best Practices (3/4)
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah                   Dengar Pendapat Publik
• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan             • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan
  dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.                                masyarakat melalui dengar pendapat publik.
• Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
                p                             g                         • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
                                                                                 p
  kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam      konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi
  proses penyusunan peraturan daerah.                                     satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.
• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam p
       g       p                 y                         proses       • Ruang sidang p p
                                                                               g                               p       p             p guna
                                                                                        g paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa g
  pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih               meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini
  mantap dan mudah dilaksanakan.                                          pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.




                          www.dadangsolihin.com                    19                            www.dadangsolihin.com                    20
             Best Practices (4/4)
Transparansi Anggaran
• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
   mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
   kepada publik dalam bentuk poster.
• Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program
   radio untuk membicarakan anggaran daerah.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
  Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
  Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.



                         www.dadangsolihin.com                      21              www.dadangsolihin.com                    22




            Agenda Politik Nyata                                         Argumentasi Politik Mendasar
                                                                                 Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
                                                                                 mendasar dan tidak klise.
                         Agenda politik yang sangat nyata dan                       Dengan membawa d k
                                                                                    D            b                litik    t dari
                                                                                                       dukungan politik nyata d i
                         langsung memenuhi kebutuhan warga.                         warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
                                                                                    pijakan mereka dalam proses politik yang
                              Penanggulangan kemiskinan;
                                                                                                                        DPRD.
                                                                                    berlangsung dalam berbagai sidang DPRD
                              Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
                                                                                    Dengan informasi dan pengetahuan yang
                              pendidikan dan kesehatan;
                                                                                    langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
                              Pemberantasan korupsi dan reformasi                   anggota DPRD akan mampu membawakan
                              birokrasi.                                            semua kepentingan warga ke dalam proses
                                                                                    pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
                                                                                                     politik
                                                                                    dan pengawasan politik.




                         www.dadangsolihin.com                      23              www.dadangsolihin.com                    24
          Positif dan Konstruktif                                             g            p
                                                                        Membangun Sistem Umpan Balik
Pemikiran yang selalu mencari upaya                                                                      Membangun dan memperkokoh sistem
perbaikan.                                                                                               umpanbalik yang cepat dan efektif.
     Anggota DPRD akan selalu dituntut                                                                         Para anggota DPRD dan partai
     untuk berpikir positif dan                                                                                politiknya dapat selalu melakukan up-
     konstruktif dalam melaksanakan                                                                            date terhadap informasi dan program
     tugas dan f
     t               i
           d fungsinya.                                                                                        kerjanya.
                                                                                                               k j
     Sering tanpa disadari kebiasaan ini                                                                       Partai politik yang diwakili oleh anggota
     justru meningkatkan kapasitas                                                                             DPRD tersebut juga secara terus
        d l li ik
     modal politik yang memang                                                                                                     l   i diri
                                                                                                               menerus mengevaluasi di i apakah  k h
     dibutuhkan oleh anggota DPRD dan                                                                          mereka mempunyai akar yang kuat di
     struktur politik pendukungnya.                                                                            tingkat akar rumput atau justru
                                                                                                               berkembang menjadi partai politik yang
                                                                                                               mengambang.



                          www.dadangsolihin.com                    25                                www.dadangsolihin.com                           26




                                                                        Siklus Representasi Wakil Rakyat
   Siklus Representasi Wakil Rakyat                                                                       RAKYAT

                                                                                                             PEMILU
  Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
                                                                                                      Representasi Rakyat
  rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh                                       (keterwakilan)
  anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
  Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk                Hubungan dengan                  DPRD
                                                                                                                                 Fungsi Legislasi
  mempengaruhi proses pengambilan keputusan.                                     Pemilih

  Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan                Hubungan dengan             MEMBUAT
  mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat               media dan kelompok          KEPUTUSAN                Fungsi Anggaran
                                                                               kepentingan
  dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun                                           POLITIK

  yang akan datang.                                                            Sumber daya
  Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang            (anggaran, staf, riset                               Fungsi Pengawasan
                                                                               d informasi)
                                                                               dan i f       i)
  wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
  maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
  delegitimasi di mata publik.                                                             Perlindungan               Peningkatan
                                                                                         hak-hak Individu       Kesejahteraan Individu
                                                                                          dan masyarakat            dan Masyarakat
                          www.dadangsolihin.com                    27   Sumber: NDI, LGSP            www.dadangsolihin.com                           28
  d ato e a sa aa      a dat yang a (1/2)
Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( / )                                     d ato e a sa aa      a dat yang a (2/2)
                                                                               Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( / )

 Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat                        Secara substansial
 menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak                    perlindungan hak
 positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
                                                                                    peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
 anggaran dan pengawasan.
                                                                                Secara prosedural
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
 perwakilan.                                                                        mengikuti prosedur hukum yang benar
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah                                melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
 keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap                  Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
 dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan              Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
 melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun                        Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
 individu-invidu
 i di id i id warga negara.                                                     mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                          www.dadangsolihin.com                          29                            www.dadangsolihin.com                    30




                                                                                  Pengertian Pengawasan
                                                                              Pengawasan bermakna
                                                                              • Proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan
                                                                              • Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan
                                                                                yang diinginkan
                                                                                y g      g
                                                                              • Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya
                                                                                sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track).




                          www.dadangsolihin.com                          31                            www.dadangsolihin.com                    32
  Pelaksanaan Pengawasan                                                                    Tahapan Pengawasan
                                                              Internal-
Feedforward         Concurrent            Feedback                                           y
                                                                                   Preliminary Control                Interim Control                  Post Control
                                                              external
Dilakukan           Memfokuskan         Pengawasan ini      Pengawasan              Merupakan pengawasan             Untuk memastikan layanan      Untuk memastikan layanan
sebelum aktivitas   pada apa yang       dilakukan           internal                anggota DPRD pada saat           publik berjalan sesuai        publik berjalan sesuai
dimulai.            terjadi selama      setelah aktivitas   memberikan              pembahasan anggaran.             standar yang ditetapkan dan   harapan,
                                                                                    Meneliti setiap usulan           memenuhi harapan              Diperuntukkan atas
Untuk menjamin      proses berjalan     selesai             kesempatan              anggaran khususnya dari          masyarakat selama             evaluasi terhadap target
kejelasan           Memonitor           dilaksanakan.       untuk                   penyedia layanan publik,         pelayanan dilakukan dalam     yang direncanakan.
sasaran;            aktivitas yang      Tujuan untuk        memperbaiki             baik dari sisi input, output     jangka waktu tertentu.        Diharapkan akan
                    sedang berjalan     menyediakan         se d
                                                            sendiri                 maupun outcomes dari             Diarahkan terhadap            menghasilkan rekomendasi
Tersedianya                                                                         setiap jenis layanan.            pelaksanaan anggaran atas     mempertahankan,
arahan yang         untuk menjamin      informasi yang      Pengawasan
                                                                                    Melakukan pengawasan             layanan publik atau           memperbaiki atau
memadai;            segala sesuatu      berguna untuk       eksternal melalui       sejak tahap perencanaan,         pelaksanaan sebuah            meningkatkan kualitas
                    sesuai rencana      meningkatkan        supervisi dan           sebab apa yang akan              peraturan.                    layanan.
Ketersediaan                            kinerja di masa     penggunaan
                    Untuk                                                           dilak kan oleh pemda bisa
                                                                                    dilakukan
sumber daya yang                        depan dan           administrasi            diketahui dari rencana yang
dibutuhkan.         mengurangi hasil
                                        memfokuskan         formal.                 dibuat oleh pihak eksekutif.
                    yang yang tidak
Memfokuskan         diinginkan.         pada kualitas
pada kualitas                           hasil.
                                        hasil
sumber daya.
                          www.dadangsolihin.com                                                                     www.dadangsolihin.com                                34
                                                                            33




Ruang Lingkup Pengawasan                                                                    Langkah Pengawasan
                                                                                    Menentukan                      g
                                                                                                                Mengukur                 ,
                                                                                                                                    Hasil, Sasaran          Tindakan
    Pengawasan Preventif                    Pengawasan Represif                  Sasaran dan Standar          Kinerja Aktual         dan Standar            Perbaikan

                                                                                   DPRD lebih awal            DPRD memiliki         Membandingkan        Menjadi bahan
Pengawasan yang dilakukan               Pengawasan terhadap proses-                menentukan                 informasi atas        hasil                evaluasi untuk
pada tahap persiapan dan                proses aktivitas sebuah                    sasaran yang               kinerja lembaga       pengawasan           perbaikan sistem
perencanaan suatu kegiatan.             lembaga layanan publik.                    akan dipantau.             yang bersifat         dengan sasaran       layanan atau
                                                                                   Termasuk pula              faktual.              dan standar          peningkatan
Pengawasan ini bertujuan
    g                j                  Pengawasan bertujuan
                                            g              j                       adanya dokumen             Informasi             yang telah           standar layanan
pada aspek pencegahan dan               menghentikan pelanggaran                   atau informasi             tersebut sebagai      ditetapkan           pada lembaga
perbaikan, termasuk pula                dan mengembalikan pada                     tentang standar            masukan bagi          Untuk                atau pelayanan
pengusulan perbaikan atau               keadaan semula, baik disertai              kualitas layanan           DPRD dalam            memastikan           publik tertentu.
                                                                                   publik yang                membuat               apakah sudah         Mengambil
pembentukan regulasi baru               atau tanpa sanksi.                         diberlakukan               rekomendasi           berjalan sesuai      tindakan
untuk berbaikan.                                                                   selama ini.                perbaikan atas        yang diharapkan.     perbaikan yang
                                                                                                              pengawasan                                 dibutuhkan
                                                                                                              yang dilakukan
                                                                                                              di masa depan.
                          www.dadangsolihin.com                             35                                      www.dadangsolihin.com
                                                                                                                                                                            36
           Jenis Pengawasan (1/4)                                                          Jenis Pengawasan (2/4)
1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang                            5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan
   dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.                                    oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan
2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang                               oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk
   melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.                                       melakukan pengawasan.
3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang                            6. Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan
   lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan                           tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau
   dilaksanakan oleh Komisi.                                                         kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD.
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang                            Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung
   ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi                         melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-
   tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.                  masing sebagai sikap politik.




                           www.dadangsolihin.com                          37                                www.dadangsolihin.com                           38




           Jenis Pengawasan (3/4)                                                          Jenis Pengawasan (4/4)
                                                                                 Aktor
                                                                                 Akt          Tindakan P if
                                                                                              Ti d k Pasif                          Tindakan
                                                                                                                                    Ti d k Aktif
 Aktor        Tindakan Pasif                       Tindakan Aktif               Pansus      Menerima pengaduan dari         Kunjungan lapangan –
Personal    Menerima pengaduan              Kunjungan langsung ke lapangan                  masyarakat                      Rapat Kerja dengan pihak terkait,
                          aspirasi,
            melalui posko aspirasi                                                          Mendapatkan i f
                                                                                            M d                i
                                                                                                    tk informasi
                                            Menelpon langsung                                                               Hearing dengan kelompok yang
            SMS, persuratan, atau                                                           lewat media
                                            penyelenggaran layanan yang                                                     peduli terhadap isu yang ditangani.
            informasi melalui media
                                            diadukan
            cetak dan merespon balik                                                                                        Mengundang kelompok independen,
                l l i
            melalui media
                       di                   Melibatkan media                                                                akademisi untuk memberi pendapat
                                                                                                                             k d i i t k       b i     d   t
Komisi      Menerima pengaduan, surat,      Kunjungan langsung di lapangan,                                                 Melibatkan media
            SMS atau informasi media        Rapat Kerja,                        Fraksi      Menerima pengaduan dari         Melakukan kunjungan
            cetak                                                                           masyarakat
                                            H i d           ih k terkait
                                            Hearing dengan pihak t k it serta
                                                                           t                                                M
                                                                                                                            Mengundang pihak l
                                                                                                                                   d                  b i
                                                                                                                                         ih k luar memberi
                                           Melibatkan media                                 Mendapatkan informasi           masukan atas hasil pengawasan di
Gabungan    Menerima pengaduan, surat,     Kunjungan langsung di lapangan,                  lewat media                     lapangan
Komisi      sms atau informasi media       Rapat K j
                                           R   t Kerja,                                                                     Melibatkan media
            cetak                                                               Pimpinan    Menerima pengaduan              Menindaklanjuti hasil/rekomendasi
                                           Hearing pihak terkait dll                        masyarakat, sms, persuratan     hasil pengawasan komisi, gabungan
                                           Melibatkan media                                 Mendapat informasi lewat
                                                                                                  p                         komisi, pansus dll
                                                                                            media                           Melibatkan media
                           www.dadangsolihin.com                          39                                www.dadangsolihin.com                           40
                                                                        1.         Merespons Pengaduan Masyarakat
              Bentuk Pengawasan
              B t kP
                                                                             •   Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi
                                                                                 masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.
                         Merespons pengaduan
             1.          masyarakat                                          •   Mengembangkan posko aspirasi
                                                                             •   Membangun Website dewan masing-masing daerah.
                                                                                           g                      g      g
                                                                             •   Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus.
             2.          Pengawasan ke unit layanan
                                                                             •   Bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan
                                                                                           publik.
                                                                                 layanan publik
             3.          Pengawasan ke SKPD                                  •   Lewat telepon on-line.
                                                                             •   Persuratan
                         Pengawasan kepada Kepala                            •   F    i il
                                                                                 Facsimile.
             4.          Daerah                                              •   E-mail



                            www.dadangsolihin.com                  41                              www.dadangsolihin.com                   42




2.          Pengawasan ke Unit Layanan                                  3.         Pengawasan ke SKPD
     •   Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan         •   DPRD perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD jika
         baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa                ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan
         dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal,              yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat
         anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit-                pelayanan publik
           it l k         teknis daerah.
         unit pelaksana t k i d       h
     •   Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan
         peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai
                     itif terhadap       d
         respons positif t h d pengaduan masyarakat.k t




                            www.dadangsolihin.com                  43                              www.dadangsolihin.com                   44
4.        Pengawasan kepada Kepala Daerah                                    Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan

 •   Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun            •   Hasil pengawasan yang dilakukan gabungan komisi atau Pansus,
     dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban                dapat dilakukan dalam rapat internal anggota gabungan komisi
     (LKPJ).                                                                 dan/atau anggota Pansus, dan hasilnya ditujukan kepada pimpinan
 •   LKPJ dapat memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang          DPRD.
     telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan       •   Hasil pengawasan, baik individu, komisi dan gabungan komisi serta
     akhir tahun anggaran                                                    Pansus juga dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pimpinan
 •   Agar bisa menilai LKPJ dengan baik, anggota DPRD melakukan uji          yang diperluas.
     petik terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur,         •   Hasil pengawasan DPRD bisa dipertanggungjawabkan melalui
     pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang                  sidang paripurna atau dengan melibatkan masyarakat luas melalui
     pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat       forum evaluasi satu tahun masa sidang DPRD.
                   blik bidang pelayanan d
     anggaran publik di bid       l                 k h       i ke
                                          dasar, apakah sampai k         •   Yang terpenting pula, bagaimana hasil pengawasan tersebut
     masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak.                         terdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelola
 •   Anggota DPRD bisa melakukan penelusuran pelaksanaan proyek              dengan baik serta mudah dan murah untuk diakses oleh Publik.
     dengan melibatkan k
     d                       tit         daerah pemilihan.
                 lib tk konstituennya di d    h     ilih
                            www.dadangsolihin.com                   45                              www.dadangsolihin.com                    46




     Tindak Lanjut Pengawasan
 •   Perbaikan Pengorganisasian
 •   Perubahan Alokasi APBD
 •   Perbaikan Regulasi
 •   Mengusulkan Raperda
 •   Perbaikan Rencana Strategis Daerah
 •   Pengorganisasian Hasil Pengawasan




                            www.dadangsolihin.com                   47                              www.dadangsolihin.com                    48
           Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)                                                        Tindak Lanjut LHP BPK

    •   UUD 1945 (setelah amandemen) mengamanatkan bahwa hasil                    •   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang
        pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK                           bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban
        diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD, sesuai dengan                            keuangan negara.
        kewenangannya untuk ditindaklanjuti.                                      •   Tindak lanjut LHP BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan
    •   LHP yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD,                          oleh Pemda untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan
        dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali untuk informasi yang                   dalam rekomendasi LHP BPK.
        sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dirahasiakan.
    •   BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan selama satu
        semester kepada DPR, DPD dan DPRD serta kepada Presiden dan
        Gubernur/Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah
        berakhirnya semester ybs.
        b khi             t    b

                                        UU 15/2004 tentang Pemeriksaan
.                                       Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
                                        Negara
                                www.dadangsolihin.com                       49                               www.dadangsolihin.com                      50




                                    (1/6
    Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD (1/6)                                                                         (2
                                                                                  Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD (2/6)


    •   DPRD menerima LHP BPK yang meliputi:
                                                                                  •   DPRD meminta kepada BPK LHP yang diterima telah
        1 LHP keuangan;
        1.
                                                                                      dikonfirmasikan kepada SKPD.
        2. LHP kinerja;
                                                                                  •   Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas LHP tersebut,
        3. LHP dengan tujuan tertentu.                                                DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada
    •   DPRD meminta Pemda untuk menindaklanjuti LHP BPK dan                          SKPD.
        meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK dari Pemda.             •   DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK dalam rapat panitia
    •   LHP BPK dapat berupa:
                  p       p                                                           kerja, dengan ketentuan:
        1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);                       – LHP dengan opini
        2. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);                            1. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);
        3.
        3 opini tidak wajar (adversed opinion); atau                                       2.
                                                                                           2 opini tidak wajar (adversed opinion); atau
        4. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).                    3. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of
                                                                                               opinion).
                                                                                                            tertentu
                                                                                       – LHP dengan tujuan tertentu.
                                www.dadangsolihin.com                       51                               www.dadangsolihin.com                      52
                                (3
Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD (3/6)                                                                     (4
                                                                          Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD (4/6)



Pembahasan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:                   •   Laporan hasil pembahasan Sidang Paripurna DPRD dapat berisi
1. Pembahasan atas LHP BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2                usulan:
   (dua) minggu setelah menerima LHP BPK.                                      1. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD
2. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1
                                                 p    g                            atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan
   (satu) minggu.                                                                  ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan
3. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan                              kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan
   konsultasi dengan BPK.
                  g                                                                BPK; dan
4. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang                         2. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam
   Paripurna DPRD .                                                                hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di
                                                                                   satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil
                                                                                          ik                       l k      d l       lebih lanjut.
                                                                                   pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman l bih l j t




                           www.dadangsolihin.com                     53                                www.dadangsolihin.com                      54




                                (5
Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD (5/6)                                                                     (6
                                                                          Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD (6/6)

                                                                          •   DPRD melakukan monitoring kepada Pemda atas pelaksanaan
                                                                              tindak lanjut LHP dan
•   DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemda atas pelaksanaan
    tindak lanjut LHP BPK,berupa:                                         •         b ik dorongan k
                                                                              memberikan d                 d Pemda t k              t h k
                                                                                                       kepada P d untuk mempertahankan
                                                                              kualitas opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalam
    1. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP keuangan;
                                                                              penyelenggaraan pemerintahan.
    2. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP kinerja; dan                 •           d
                                                                              DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada
                                                                                           t    l k k                 d       it i k     d
    3. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP dengan tujuan tertentu           Pemda untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi
•   Pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui                   opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).
    koordinasi dengan tim tindak lanjut LHP BPK yang dibentuk oleh        •           d
                                                                              DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur,
                                                                                           t          lk k     d K      l D      h t k
    Pemda yang terdiri atas:.                                                 memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD
    1. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku                      sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak
       penanggungjawab;                                                                         opinion).
                                                                              wajar (adversed opinion)
    2. Inspektur Propinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris; dan           •   DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan
                                                                              dan/atau klarifikasi dari Pemda terkait pernyataan menolak
    3. Para Kepala SKPD terkait selaku anggota.
                                                                                                               opinion).
                                                                              memberikan opini (disclaimer of opinion)

                           www.dadangsolihin.com                     55                                www.dadangsolihin.com                      56
     Tindak Lanjut LHP BPK oleh Pemda

•   Pemda menindaklanjuti LHP BPK yang tidak dimintakan penjelasan
    dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada
    BPK dengan membentuk Tim Tindak Lanjut.
•   Pemda melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK
    kepada BPK dan DPRD
•   DPRD dan Pemda mendorong BPK untuk memutakhirkan data
    status temuan dan tindak lanjut LHP BPK yang tercantum dalam
                                 j             y g
    situs BPK sesuai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemda.




                           www.dadangsolihin.com                      57                              www.dadangsolihin.com                  58




                    (1/4
Beberapa Temuan BPK (1/4)                                                                      (2
                                                                           Beberapa Temuan BPK (2/3)
Hasan Bisri, Anggota BPK RI (2008)                                         Hasan Bisri, Anggota BPK RI (2008)




1. APBD terlambat disahkan, untuk membiayai kegiatan ditalangi dari        7. Pengeluaran2 yang tidak ada anggarannya dalam APBD.
   dana kas bon ke kas daerah.                                             8. Prosedur pengadaan barang/jasa yang menyimpang dari
2. Pengeluaran kas bon tanpa didasari SPM, tidak dipertanggung-               ketentuan, mark up dan bahkan pengadaan fiktif.
   jawabkan tepat waktu, bahkan cenderung dimanipulasi.                    9. Gubernur/Bupati/Walikota membuat berbagai kebijakan yang pada
3. Belum seluruh penerimaan daerah/retribusi masuk ke Kas Daerah.             intinya betujuan untuk memberikan tambahan benefit kepadanya
   Masih ada penerimaan yang ditampung pada berbagai rekening                 dan/atau pejabat eksekutif lainnya, seperti adanya berbagai
   satker atau pejabat, di luar rekening kas daerah (belum menganut           tunjangan, honor tim/pokja dll.
   prinsip single treassury account                                        10. Pemda memberikan berbagai jenis tunjangan atau benefit lain
4. Sistem akuntansi (pencatatan dan pelaporan) belum baku, hal ini             kepada pejabat dan juga kepada Anggota DPRD yg tidak sesuai
   juga karena peraturan dari pusat sering berubah.                            dengan ketentuan yang lebih tinggi.
5. SDM yang profesional di bidang akuntansi belum ada atau masih           11. Berbagai jenis perjalanan dinas yang tidak relevan.
   kurang.                                                                 12. Tumpang tindih pembiayaan kegiatan dari dana dekonsentrasi,
6. Sistem komputer y g dikembangkan tidak compatible.
                p     yang           g              p                          dana tugas p
                                                                                      g perbantuan dan dana APBD.

                           www.dadangsolihin.com                      59                              www.dadangsolihin.com                  60
                    (3
Beberapa Temuan BPK (3/3)
Hasan Bisri, Anggota BPK RI (2008)                                                           Pemeriksaan:
                                                                                         B b    t Kebutuhan?
                                                                                         Beban atau K b t h ?
13. Pada belanja pegawai yang merupakan titik rawan adalah
    mengenai kebenaran jumlah PNS Daerah yang masih benar-benar
    aktif, karena data kepegawaian tidak akurat.                                      Beban                                    Keb t han
                                                                                                                               Kebutuhan
14. Anggota DPRD tidak menguasai peraturan keuangan daerah,                Manajemen belum menyadari arti            Semangat good governance
    sehingga seringkali terjerumus pada pelanggaran hukum, karena          penting good governance,                  telah menjadi budaya organisasi,
    filter dari sekretaris dewan yang kurang ketat.                        Pemeriksaan dinilai hanya                 Pemeriksaan dilakukan secara
15. Penguasaan dan pengelolaan aset milik daerah tidak tertib, terjadi     mencari-cari kesalahan,                   obyektif dan fair,
    penggelapan aset karena administrasi aset tidak diselenggarakan
    p gg p                                                 gg              Tidak ada kepastian hukum                 Ada kepastian hukum mengenai
    dengan baik.                                                           mengenai tindak lanjut hasil              tindak lanjut hasil pemeriksaan,
16. Tukar guling aset tanah/bangunan, yang biasanya secara fisik           pemeriksaan,
    volume aset pengganti lebih luas, tetapi nilainya j
                 p gg               ,     p        y jauh di bawah aset    Pemeriksaan tidak memberikan              Pemeriksaan memberikan nilai
    yang dilepas.                                                          nilai tambah bagi organisasi yang         tambah bagi organisasi yang
17. Bukti kepemilikan aset tidak lengkap dan tidak pernah dilakukan        diperiksa.                                diperiksa.
    inventarisasi ulang atas seluruh aset y g dimiliki.
                      g                   yang

                           www.dadangsolihin.com                      61                               www.dadangsolihin.com                       62




                    Terima Kasih




                           www.dadangsolihin.com                      63                               www.dadangsolihin.com                       64

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:1937
posted:3/11/2010
language:Indonesian
pages:16
Description: Capacity Building DPRD Kota Binjai Komisi A di Topaz Hotel-Bandung, 11 Maret 2010