Docstoc

SIDANG PPKI

Document Sample
SIDANG PPKI Powered By Docstoc
					SIDANG PPKI

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI sebagai bentuk janjinya, meyakinkan bangsa
Indonesia dengan menunjuk Ir. Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil. Tanggal 18 Agustus
1945 PPKI menggelar siding pertama kalinya di Pejambon yang sekarang merupakan Gedung
Departemen kehakiman.

Soekarno : Sidang yang terhormat, pada hari ini kita menyusun UUD Negara Indonesia yang
kemerdekaannya kemarin. Rasanya tidak perlu lagi kita mengadakan pembicaraan panjang lebar. Saya
persilahkan kepada tuan Hatta untuk memberitahukan perubahan usulan UUD serta pasal-pasalnya.

Hatta : Tuan ketua yang mulia, siding yang terhormat, diantara berbagai usul yang masuk pada
zimukyoku ialah : menghilangkan pernyataan Indonesia merdeka serta pembukaan yang lama,
    1. Pasal 6 alinea 1; Menjadi “presiden ialah orang Indonesia asli, yang beragama Islam”dicoret.
    2. Pasal 29 ayat 1; Kalimat “dengan kewajiban”, “dan lain” dicoret.
    3. Pasal 4; Ditambah dengan kata “menurut Undang-undang dasar”.
    4. Pasal 4 ayat 2; Jangan ada dua orang wapres tapi satu orang saja.
    5. Pasal 8 ayat 1; Pada bagian kedua dari kalimat “Ia diganti oleh wakil presiden” kesatunya
         dicoret.
    6. Ayat 2; Dihilangkan.
    7. Demikian juga pasal 9.
    8. Pasal 24; Pada ayat pertama ditambahkan “menurut undang-undang”.
    9. Pasal 25; Ditambah sedikit menjadi “syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan
         sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang”.
    10. Pasal 26; Berubah sama sekali.

Soekarno : Sidang yang terhormat! Pertama perubahan “mukadimah” diganti dengan “pembukaan”.
Kemudian kata-kata tadi sudah dibacakan oleh tuan Moh. Hatta. Baiklah sekali lagi saya bacakan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sidang yang terhormat, demikianlah pembukaan itu, diharap supaya usul itu dapat secara kilat bisa kita
terima.

Ki Bagus Hadikusumo : Saya kira “menurut dasar kemanusiaan” lebih baik diganti dengan “Ketuhanan
Yang Maha Esa”, kemanusiaan yang adil” dan seterusnya.

Soekarno : Tuan Ki Bagus mengusulkan, supaya dipakai perkataan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan
“Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab” dicoret saja.

Ki Bagus Hadikusumo : Yang disusun disini pemerintahan, bukan kemerdekaan, jadi sebaik-baiknya
”maka disusunlah pemerintahan”.

Soekarno : Tidak, kemerdekaan karena pemerintahan kita susun dengan UUD.

Ki Bagus Hadikusumo : Apa tidak bisa diubah jadi “maka disusunlah kemerdekaan itu”.

Soekarno : Tidak, pemerintahan itu disusun dalam UUD. Sudah? Tuan-tuang lain?

Moh. Hatta : Rakyat kita, kita antarkan kedepan pintu gerbang saja.
Gusti Ktut Pudja : Ayat 3 “atas berkat rahmat Allah” diganti dengan Tuhan saja.

Soekarno : Diusulkan, supaya perkataan “Allah” diganti “Tuhan Yang Maha Esa”. Tuan-tuan mufakat?
Kalau tidak ada lagi saya bacakan seluruhnya maka kemudian saya sahkan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Soekarno : Sekarang tuan-tuan, saya bicarakan Undang-Undang Dasar. Mr.Soepomo saya persilahkan
member penjelasan tentang opzetnya.

Soepomo :

Soekarno : Agar supaya lelah mengerti, saya adakan istirahat sebentar. Rapat ditutup pukul 12.34 dan
dibuka lagi pukul 12.46.

Soekarno : Sidang saya buka lagi. Saya beri kesempatan untuk membuat pemandangan umum. Tuan
Amir, Tuan Ratulangie. Tidak ada lagi? Sekarang saya persilahkan tuan Amir.

Amir : Tuan ketua yang saya hormati, saya sebagai orang Indonesia yang ada di Sumatra, setuju dengan
susunan itu. Tapi pulau-pulau di luar jawa perlu diberi pemerintahan sendiri supaya bisa mengurus
rumah tangganya sendiri.

Soepomo : Itu mengenai cara pemerintahan dan akan dibicarakan kemudian.

Ratulangie : Tuan ketua yang terhormat, ada beberapa hal ganjal dalam perasaan saya :
    1. Grondwet perlu ditambah dengan beberapa artikel dan peraturan untuk menyempurnakan
       pemerintahan dikemudian hari.
    2. Daerah pemerintahan di beberapa pulau-pulau besar harus diberi hak seluas-luasnya untuk
       mengurus keperluannya sendiri atas pikirannya sendiri.

Iwa Koesoema Soemantri : Tuan-tuan yang terhormat, ini mengenai UUD. Disini belum ada artikel
tentang perubahan UUD dan itu masih perlu diadakan. Terimakasih.

Soepomo : Menurut pendapat saya ayat 3 dicoret saja dan diganti menjadi “ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat” mengundang majelis tersebut atas permintaan presiden Indonesia, ¼
daripada anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat.

Soekarno : Siapa yang minta bicara tentang ayat 3 ini, yang tadi dikemukakan Mr.Soepomo?

Amir : Opmerking saudara Soepomo tadi, saya rasa lebih penting ditetapkan siapa yang menjadi
pemimpin Majelis Permusyawaratan.

Soekarno : Tuan-tuan, pasal 2 ayat 1 diterima?

Seluruh anggota : Diterima!

Soekarno : Pasal 2 ayat 2 diterima?

Seluruh anggota : Diterima!
Soekarno : Sekarang ayat 3 diusulkan oleh tuan Soepomo supaya dicoret bagaimana?

Hatta : Saya tidak setuju kalau dicoret, sebab ketentuan itu berdasarkan kedaulatan rakyat.

Soepomo : Menurut saya bukan hanya soal kedudukan rakyat, tapi kewajiban dasar siapa yang berhak.
Bukan hanya presiden yang berhak, tetapi anggota DPR bisa meminta supaya majelis berkumpul.

Otto Iskandardinata : Tuan ketua, sebetulnya saya melulu yang mendengarkan teori, seolah-olah kita
berada di waktu damai. Saya merasa perlu anjurkan kepada para anggota supaya mengingat suasana
yang kita hadapi ini, ialah suasana genting.

Soekarno : Terimakasih, saya setuju bulat-bulat dengan perkataan tuan Otto. Jadi pasal 3 tetap. Baiklah
saya bacakan bab-babnya.
BAB III : tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
Pasal 4 ayat 1; Ayat 2; Pasal 3 dicoret; Pasal 6 ayat 1; Pasal 6 ayat 2; Pasal 7; Pasal 8 ayat 1, ayat 2
dicoret; Pasal 9 s/d pasal 15.
BAB IV : Dewan Perwakilan Agung
Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2.
BAB V : Kementrian Negara
Pasal 17 ayat 1-3.
BAB VI : Pemerintah Daerah
Pasal 18.
BAB VII : Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 19 ayat 1 dan 2; Pasal 20 ayat 1 s/d pasal 22.
BAB VIII : Hal Keuangan
Pasal 23 ayat 1
BAB IX : Kekuasaan Hakim
Pasal 24 ayat 1 dan 2; Pasal 25.
BAB X
Pasal 26-28
BAB XI : Agama
Pasal 29 ayat 1 dan 2.
BAB XII : Pertahanan Negara
Pasal 30 ayat 1 dan 2.
BAB XIII : Pendidikan
Pasal 31 ayat 1 dan 2.
BAB XIV : Kesejahteraan Sosial
Pasal 33-34.
BAB XV : Bendera dan Bahasa.
Pasal 35-36.
BAB XVI : Perubahan Undang-undang Dasar
Pasal 37.

Hasan : saya minta dalam bab V supaya kabinet adalah kabinet Indonesia artinya termasuk juga orang-
orang dari luar Jawa.

Soekarno : Saya ingin menyatakan sudah tentulah begitu.
Hasan : Tidak setuju dengan perkataan departemen; departemen itu kantornya, diatas ada perkataan
“kementrian”.

Hatta : Kementrian Negara!

Soekarno : Baiklah, selebihnya semua mufakat.

Seluruh anggota : Setuju!

Soekarno : Baiklah, siding saya tutup pukul 11.50 dan dibuka lagi pukul 13.00.

Soekarno : Sidang saya buka lagi, saya minta zimukyoku membagikan stembiljet.

Otto Iskandardinata : Berhubungan dengan keadaan waktu, saya harap supaya pemilihan presiden
diselenggarakan dengan aklamasi dan saya memajukan Bung Karno sebagai calon.

Seluruh anggota : (berdiri dan tepuk tangan)

Soekarno : Tuan-tuan terimakasih banyak atas kepercayaannya.

Otto Iskandardinata : Untuk memilih Wakil Kepala Negara saya usulkan cara yang baru ini dijalankan.

Seluruh anggota : (tepuk tangan)

Salah satu anggota : Bung Hatta! Hidup Bung Hatta.

Soekarno : Baiklah tuan-tuan semuanya sudah cukup adil dan rancangan aturan peralihan sudah
dibicarakan bahkan dengan pengulangan yang jelas. Sidang kali ini saya kira cukup. Sidang saya tutup
pukul 16.12 dan kita lanjutkan besok pukul 10.00.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11091
posted:3/10/2010
language:Indonesian
pages:4