Docstoc

Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah - Download as PDF - PDF

Document Sample
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah - Download as PDF - PDF Powered By Docstoc
					BAPPENAS

Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Drs. H. Drs H Dadang Solihin, MA Solihin Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Bontang, Kalimantan Timur Bontang, 3 Desember 2008
www.dadangsolihin.com 2

Materi
Bagian 1 g
1. Isu dan Masalah Pembangunan Daerah 2. 2 Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Isu dan Masalah Pembangunan Daerah

www.dadangsolihin.com

3

Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap g, p p y , g pangan, orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi p g , sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.

How?
1. 1 Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat d mengentaskan 2 M b d k k t dan t k kemiskinan. 3. 3 Menciptakan atau menambah lapangan kerja kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. daerah 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). www.dadangsolihin.com 6

www.dadangsolihin.com

5

Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: masyarakat, • memberikan pelayanan kepada masyarakat • mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Pembangunan Daerah (3)
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). • Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Pembangunan Daerah (4)
• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur unsurunsur lain. • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Pergeseran Paradigma:

From G Government t G t to Governance

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, M k t b dik t i k t bilit partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja e aga e ja Kontrol Kontrol

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya.

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Dunia Usaha  Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Nilai Pertumbuhan Pasar

Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan

www.dadangsolihin.com

11

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance www.dadangsolihin.com akan Good.

12

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police

Troika

CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Ternyata Pemerintah M ih Di l k P i t h Masih Diperlukan

Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara

Masyarakat y Pemerintah

VISI

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola P l persebaran i b investasi untuk PMA d PMDN t i t k dan secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, g ) kesehatan dan gizi).
www.dadangsolihin.com 17

Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan i t wilayah. t d intra il h Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. listrik Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi p y kebutuhan pelayanan infrastruktur.
www.dadangsolihin.com 18

Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya k lit permukiman (k M kualitas ki (kemacetan, t kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). suara sampah) Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau ( (RTH) di wilayah pe o aa )d aya perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan p permukiman secara signifikan. g

Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. y p Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, t t l terutama pada k d kawasan yang b f berfungsi li d i lindung.

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
4. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, masyarakat dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.

Bagian 2 g

Perencanaan Pembangunan Daerah

www.dadangsolihin.com

21

Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. pilihan pilihan
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
www.dadangsolihin.com 23

Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y
www.dadangsolihin.com 24

Syarat Perencanaan . . .
• • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau  Komprehensif atau menyeluruh

Fungsi/Manfaat Perencanaan
Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

25

www.dadangsolihin.com

26

Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  perencanaannya tidak realistis  id k li i sehingga tidak mungkin pernah  bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar  sehingga pertimbangan‐ pertimbangan teknis  pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

Kegagalan Perencanaan K l P
www.dadangsolihin.com 27

www.dadangsolihin.com

28

Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi p pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. y p y
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. p pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, p p , aparat p masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Kegagalan Perencanaan (3)
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai d t t tid k i dengan k di i d kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. g g
Misalnya, orientasi semata‐ mata pada pertumbuhan  yang menyebabkan makin  melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang  Dengan demikian, yang keliru bukan semata‐mata  perencanaannya, tetapi  falsafah atau konsep di balik  falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30

Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system) system).
www.dadangsolihin.com 31

Bias‐bias dalam Bias bias dalam Perencanaan Pembangunan g
www.dadangsolihin.com 32

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1)
Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2)
Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root). (grass root). Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat masyarakat.

Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan p pikiran y g demikian. yang

www.dadangsolihin.com

33

www.dadangsolihin.com

34

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3)
Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena:
– kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4)
Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang:
terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

www.dadangsolihin.com

35

www.dadangsolihin.com

36

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5)
Bias kelima Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma j g masyarakat.

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6)
Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut di i ki k t dirinya sendiri. di i Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.
www.dadangsolihin.com 38

www.dadangsolihin.com

37

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7)
Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang b d h d malas, d l k k bodoh dan l dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi.

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8)
Bias kedelapan Bi k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan masyarakat, menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), (sustainable) tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat t k i d tid k b t b if t teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi y g ada pada rakyat g yang y sebagai kekuatan pembangunan.
39 www.dadangsolihin.com 40

www.dadangsolihin.com

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9)
Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, tradisional kurang produktif dan memiliki masa produktif, investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. itu • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh g p y gg gg membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.
www.dadangsolihin.com 41

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10)
Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. d b i i Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi k k h j di kukuh.

www.dadangsolihin.com

42

Sistem Perencanaan yang Berhasil

Perencanaan yang Ideal y g
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t satu tahap; harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. k d • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi y p y (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
43 www.dadangsolihin.com 44

• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta swasta.

www.dadangsolihin.com

Materi
Bagian 3

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah g

• Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi • Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) • Pengertian Indikator Kinerja • Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja 2004 2009 • Penjabaran Indikator Kinerja RPJMN 2004-2009

www.dadangsolihin.com

46

Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi

Gambaran Sistem M$E (Sekarang dan Akan Datang) ( g g)
Sekarang Akan Datang
Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara pembangunan komprehensif Depdagri Sistem evaluasi yang b Si t l i baru dih diharapkan k mewujudkan integrasi dan saling LAN keterkaitan yang bersinergi dan Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah Setneg p yang Memperkenalkan evaluasi y g K/L terkait t k it terintegrasi, sistem top-down dan bottomTidak adanya implikasi/dampak dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran i i i b l j institusi Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari Evaluasi pasif E l i if hasil h il evaluasi l i Kurangnya penghargaan terhadap www.dadangsolihin.com komunitas evaluator hasil Adanya 48 evaluasi

Sederhana dan mudah dikontrol Kapasitas evaluasi yang kuat Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi Adanya penghargaan terhadap kinerja Kejelasan status hasil evaluasi

www.dadangsolihin.com

47

Who does what?

Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan ( ( t ) l k (on-going), maupun setelahnya i ) l h (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
49 www.dadangsolihin.com 50

+ 30 Laws and Regulations regarding M&E di
www.dadangsolihin.com Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government

Pengertian Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN 1999:3) (LAN, Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan j j yang p g p tujuan stratejik y g ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena berkarya, karya. itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi gg g y g tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
• • • • •

Pengembangan Indikator Kinerja
Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi). Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan. Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan diimplementasikan dan ditafsirkan diformulasikan, dengan buruk Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa.

www.dadangsolihin.com

51

www.dadangsolihin.com

52

Fungsi Indikator Kinerja
• memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • membangun dasar pengukuran, analisis, dan • evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif

Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 53 www.dadangsolihin.com 54

Jenis Indikator Kinerja
Input Proses Output Outcomes

Terminologi Setiap Tingkatan
DAMPAK
Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional

MANFAAT

Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran

Indikator Kinerja

Benefit

HASIL

Impact

OUTPUT

Sesuatu yang langsung diperoleh/ p pelaksanaan kegiatan g dicapai dari p Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg www.dadangsolihin.com diharapkan

INPUT
www.dadangsolihin.com 55

56

Indikator Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana) (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau di t ib i sumberdaya d D i j distribusi b d dapat di t dianalisis apakah li i k h alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
•

Indikator Kinerja OUTPUT
Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan g g p g instansi. Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – – – – • – – – –
57

•

•

Contoh: • Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi Jumlah permohonan yang diselesaikan Jumlah l tih J l h pelatihan / peserta pelatihan t l tih Jumlah jam latihan dalam sebulan Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah gedung /jembatan yg dibangun meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 58

Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan

Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan

www.dadangsolihin.com

Indikator Kinerja OUTCOME
• P Pengukuran indikator H il seringkali rancu d k i dik t Hasil i k li dengan pengukuran indikator Keluaran. output. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui p yang p p apakah hasil y g telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
www.dadangsolihin.com 59

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung h l h l yang negatif P l hal-hal tif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg
www.dadangsolihin.com 60

•

•

Indikator Kinerja BENEFIT
• • • Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, lokasi dana dll) Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang – % Kenaikan Lapangan kerja – Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat • Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang – Penurunan Tingkat Penyakit TBC – Penurunan Tingkat Kriminalitas – Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas
www.dadangsolihin.com 61

Indikator Kinerja DAMPAK j
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh d i h il k i f di l h dari hasil kegiatan. S Seperti h l i halnya i dik indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara , g sektoral, regional dan nasional. Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 62

Contoh: •

Contoh: •

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured ( What
gets managed”)

Sumber Pembuktian (Means of Verification)
• How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, collected analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected?

• ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and TTAINABLE-dapat
appropriate collection method)

• RELEVANT (i f (information needs of the people who will i d f h l h ill
use the data)

• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadangsolihin.com 63

www.dadangsolihin.com

64

Penyusunan Indikator
1. Indikator masukan (input) 1 I dik k (i ) Cantumkan jumlah dana untuk setiap jenis masukan

Prosedur Pelaksanaan Evaluasi

Tentukan unit kegiatan (investasi) yang dilakukan dalam satu ruang lingkup kegiatan yang rinci. Identifikasikan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Tentukan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. kegiatan 2. Indikator keluaran (output) j jumlah keluaran fisik dalam satuan fisiknya y Tentukan jenis dan j seperti kilometer jalan, hektar tanah, ton pupuk, jumlah orang yang dilatih dan lainnya.
www.dadangsolihin.com 66

Penetapan Indikator
1. Indikator hasil (outcome) 1 I dik h il ( ) Tentukan ukuran kuantitatif yang menunjukkan fungsi lansung keluaran setelah kegiatan selesai, misalnya pembangunan jalan sepanjang 15 Km, Pelatihan tenaga pelaksana perencanaan 50 orang. Tentukan k T t k ukuran kualitatif yang menunjukkan langsung k l k lit tif j kk l keluaran, misalnya ; biaya yang dikeluarkan 80 % dibawah pagu. Uraikan dengan singkat fungsi langsung y g diharapkan dari g g g g g yang p keluaran

Penetapan Indikator . . .
2. Indikator Manfaat Tentukan hasil positif/negatif dari kegiatan yang sesuai dengan sasaran lingkungan secara regional, misalnya perekonomian tumbuh t b h melalui munculnya central bi i di kit pembangunan l l i l t l bisnis disekitar b jalan tersebut. Sebutkan manfaat yang dicapai dan dapat berfungsi secara y g p p g optimal 3. Indikator dampak Tentukan hasil positif/negatif kegiatan yang sesuai dengan sasaran regional/nasional Misalnya peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor transportasi yang lancar, yang memudahkan arus barang dari satu tempat ketempat lain (diperlukan analisis dan rentang waktu). waktu)

www.dadangsolihin.com

67

www.dadangsolihin.com

68

Proses Penggunaan Indikator
1. Tentukan I dik 1 T k Indikator Kuantitatif ( K i if (sumber d b daya yang di digunakan), k ) Bandingkan estimasi pengerahan sumber daya dengan sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil. Misalnya: Estimasi pengerahan sumber daya (100% ) : sumber daya yg digunakan (80%), maka terjadi effisiensi penggunaan sumber d b daya 20 % 2. Tentukan Indikator Kualitatif ( hasil fisik dan Non fisik) Bandingkan rencana yang diharapkan dengan hasil setelah pelaksanaan kegiatan selesai (apakah sesuai dengan spesifikasi, standar ) Bagaimana d B i dampaknya, apakah b d k k h berdampak positif/negatif k i if/ if Bagaimana manfaatnya, apakah positif/negatif ?
www.dadangsolihin.com 69

Target Kinerja
• • Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai. Target Kinerja harus: T t Ki j h 1. Berupa angka numerik 2. 2 Dapat diperbandingkan 3. Cukup spesifik. Contoh: Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Sumsel 2005-2025
Aspek SDM Sasaran Terwujudnya masyarakat y g yang ... Parameter Peningkatan kualitas manusia
www.dadangsolihin.com

•

Indikator Target 2025 IPM ?

70

Realisasi/Capaian Kinerja
• Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang p y g dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu. • Realisasi/capaian kinerja harus: p j 1. Berupa angka numerik 2. berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya

LangkahLangkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja
1. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) 2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. – Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. 3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh b b h besar terhadap k b h il pelaksanaan h d keberhasilan l k kebijaksanaan/program/kegiatan.

www.dadangsolihin.com

71

www.dadangsolihin.com

72

Penjabaran Indikator Kinerja RPJMN 2004-2009 2004Da apat diimpleme entasika seca oper an ara rasional
VISI STRATEGI POKOK MISI AGENDA SASARAN
Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan

Visi Pembangunan Nasional
Fo okus pada tu ujuan p pemba anguna an
1. Terwujudnya k hid 1 T j d kehidupan masyarakat b k bangsa, d negara yang dan aman, bersatu, rukun, dan damai; 2. Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta 3. Terwujudnya k hid 3 T j d kehidupan masyarakat b k t bangsa, d negara yang dan mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan

PRIORITAS SASARAN PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN
www.dadangsolihin.com

73

www.dadangsolihin.com

74

Strategi Pokok
1. STRATEGI PENATAAN KEMBALI INDONESIA
Menyelamatkan sistem ketatanegaraan RI berdasarkan semangat ,jiwa, dan konsensus dasar; jiwa Tetap tegaknya NKRI; p g y pluralisme dan keberagaman dengan g g Tetap berkembangnya p prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Misi Pembangunan Nasional
1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; 2. Mewujudkan Indonesia y g Adil dan Demokratis; j yang ; 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera.

2. STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Diarahkan untuk membangun di segala bidang merupakan perwujudan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 terutama p y penciptaan landasan p dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan p pembangunan yang kokoh.

www.dadangsolihin.com

75

www.dadangsolihin.com

76

Agenda Pembangunan Nasional
1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai j yang 2. Mewujudkan Indonesia y g Adil dan Demokratis 3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
Sasaran g y 1. Meningkatnya rasa aman dan damai Prioritas 1. Peningkatan rasa saling p g g percaya dan y harmonisasi antar kelompok; 2. Pengembangan budaya yang berlandaskan pada nilai nilai luhur; nilai-nilai 3. Peningkatan keamananm ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas 2. Semakin kokohnya NKRI 1. Pencegahan dan penanggulangan separatisme; 2. Pencegahan d penanggulangan 2 P h dan l terorisme; 3. Peningkatan kemampuan p g p pertahanan negara.

www.dadangsolihin.com

77

www.dadangsolihin.com

78

Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
Sasaran 1. Meningkatnya keadilan dan p penegakan hukum g Prioritas 1. Pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum; 2. Penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk; 3. Penghormatan, pemenuhan, d 3 P h t h dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia 2. Keadilan gender 1. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak 1. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia
Sasaran 1. Penurunan Prioritas 1. Penanggulangan kemiskinan;

• j l h penduduk miskin jumlah d d k i ki 2. Peningkatan i 2 P i k t investasi dan ekspor non t id k dari 16,6% menjadi 8,2%, migas • pengangguran terbuka dari 9,5% menjadi 5,1%. 3. Peningkatan daya saing industri manufaktur 4. Revitalisasi pertanian; 5. 5 Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro mikro, kecil, dan menenngah; 6. Peningkatan pengelolaan BUMN 7. Peningkatan kemampuan I t k 7 P i k t k Iptek 8. Perbaikan iklim keytenaga-kerjaan 9. Pemantapan stabilitas ekonomi makro p 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah 1. Pembangunan perdesaan 2. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah t il h
80

3. Otonomi Daerah

4. Meningkatnya pelayanan 1. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa birokrasi 5. 5 Terlaksananya pemilu 2009 1. 1 Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh secara demokratis, jujur, dan adil www.dadangsolihin.com 79

www.dadangsolihin.com

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia
Sasaran 3. Meningkatnya kualitas manusia Indonesia Prioritas 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas y y g 3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial 4. 4 Pembangunan kependudukan dan kependudukan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga; 5. 5 Peningkatan kualitas kehidupan beragama 4. Membaiknya mutu LH 5. Membaiknya Infrastruktur 1. Perbaikan pengelolaan SDA dan pelestarian mutu lingkungan hidup 1. Percepatan pembangunan infrastruktur

Kebutuhan akan Indikator Pembangunan
Contoh: Prioritas Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Penanggulangan Keamanan, Ketertiban, Kriminalitas Sasaran Prioritas
1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan konflik; 2. Terpeliharanya situasi aman dan damai; p y 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan j publik dan p y penyelesaian kebijakan p persoalan sosial kemasyarakatan.

Indikator??
Indeks Kriminalitas di wilayah konflik

www.dadangsolihin.com

81

www.dadangsolihin.com

82

Sasaran Penting RPJMN 2004-2009 2004Ekonomi M k (1) Ek i Makro
Indikator d ato 2005
Penggangguran terbuka Jumlah (juta orang) % t h d angkatan k j terhadap k t kerja Penduduk miskin Jumlah (juta orang) % terhadap p p penduduk Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan PDB (%) PDB per kapita (ribu Rp.) Laju inflasi, Ind Harga Kons (%) Neraca Pembayaran Transaksi Berjalan/PDB (%) Cadangan d i (US$ miliar) C d devisa ili ) Keuangan Negara Keseimbangan Primer APBN/PDB ( ) (%) Surplus/Defisit APBN/PDB (%) 9,9 9,5 95 5,5 7.946 7,0 1,6 36,8 36 8 1,8 -0,7 07

Sasaran Penting RPJMN 2004-2009 2004Ekonomi M k (2) Ek i Makro
Sasaran

Sasaran 2006
9,4 8,9 89 6,1 8.333 5,5 0,5 36,0 36 0 1,7 -0,6 06

2007
8,5 7,9 79 6,7 8.791 5,0 0,1 35,6 35 6 1,9 -0.3 03

2008
7,3 6,6 66 7,2 9.317 4,0 -0,2 35,2 35 2 1,9 -0,0 00

2009
5,7 5,1 51 18,8 8,2 , 7,6 9.914 3,0 -0,6 35,9 35 9 2,0 0,3 03
83

Indikator I dik t 2005 2006 2007
5,0 16,3 6,4 10,2 3,6 7,8 8,7 87 6,9 99,7 , 44,9 45,1 12,0 12,0 42,7 42,9

2008
5,8 14,3 7,4 10,8 3,6 8,6 9,4 94 7,4 103,0 , 45,4 44,1 12,7 12,3 44,9 43,6

2009
6,3 12,8 10,1 11,0 3,8 9,5 10,2 10 2 7,6 106,6 , 45,7 42,9 13,4 12,6 47,4 44,5 84

www.dadangsolihin.com

Pertumbuhan PDB sisi pengeluaran (%) 5,2 4,1 Konsumsi 17,8 14,6 Investasi 6,0 5,7 Ekspor 8,6 10,3 Impor Pertumbuhan PDB sisi produksi (%) Pertanian 3,2 3,4 6,1 6,9 Industri Pengolahan Industri Pengolahan N I d tiP l h Non-migas i 6,8 68 7,7 77 Lainnya 5,8 6,3 Tenaga Kerja Kesempatan Kerja (j p j (juta orang) g) 94,2 , 96,7 , Pertanian 43,8 44,4 distribusi (%) 46,5 45,9 11,1 11,5 Industri Pengolahan 11,8 11,9 distribusi (%) Lainnya 39,3 40,8 distribusi (%) 41,7 42,2 www.dadangsolihin.com

Sasaran Penting RPJMN 2004-2009 2004Sektor Utama Lainnya
Sektor Pendidikan Sasaran
1. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. 2 Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah 3. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini 4. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 5 persen 1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun; 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup; 3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup; dan 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8 25 8 persen menjadi 20 0 persen. j di 20,0
www.dadangsolihin.com 85

Sasaran Penting RPJMN 2004-2009 2004Sektor Utama Lainnya
Sektor Lingkungan Hidup Sasaran
1. Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau dan situ) dan kualitas air tanah disertai pengendalian p p dan pemantauan terpadu antar sektor 2. Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut 1. 1 Meningkatnya kondisi dan kualitas pelayanan berbagai prasarana dan sarana dengan menurunkan tingkat backlog pemeliharaan. 2. Meningkatnya aksesibilitas setiap golongan masyarakat dan setiap daerah terhadap layanan prasarana dan sarana yang berkualitas. 3. Revitalisasi pengelolaan kelembagaan prasarana dan sarana 4. Peningkatan kapasitas penyediaan prasarana dan sarana bagi pemerintah daerah
www.dadangsolihin.com 86

Prasarana dan Sarana

Kesehatan

Agenda Pembangunan dan Indikator Pencapaian (Daerah)
Agenda Pembangunan Nasional
Aman dan Damai

Agenda Pembangunan dan Indikator Pencapaian (Daerah)
Agenda Pembangunan Nasional
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Indikator
1. Indeks kriminalitas 2. HDI dan HPI daerah konflik 1. Angka Gender-related D 1 A k G d l t d Development I d (GDI) dan l t Index (GDI); d 2. Angka Gender Empowerment Measurement (GEM) 3. Kesejahteraan anak: g a partisipasi sekolah (APS) - Angka pa s pas se o a ( S) - Status gizi balita buruk - Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan 4. Perlindungan anak: - Pekerja anak (%) - Jumlah anak yang memilki akte kelahiran 5. Peraturan daerah yang spesifik mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi 6. Perbaikan 6 P b ik proses penyelenggaraan M l Musrenbang b

Indikator
Ekonomi Pertumbuhan PDRB Struktur PBRB dan PDRB per kapita Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah penduduk miskin Investasi dan aktivitas ekspor-impor Peningkatan peran UKM Pendidikan Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun keatas Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah Angka Melanjutkan k l h A k M l j tk sekolah Angka putus sekolah Angka mengulang kelas p y pendidikan Rata-rata lama penyelesaian p
www.dadangsolihin.com 88

Adil d dan Demokratis

www.dadangsolihin.com

87

Agenda Pembangunan dan Indikator Pencapaian (Daerah)
Agenda Pembangunan Nasional
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Indikator
Kesehatan Umur Harapan Hidup (UHH) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Gizi Kurang Kependudukan dan KB p Laju pertumbuhan penduduk (%) Unmet need KB (%) Total Fertility Rate/TFR (per perempuan) Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%) Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) Prasarana dan Sarana Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan berbagai prasarana dan sarana

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com

89

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development  Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development  Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from  y , p p y University of Colorado, USA. His previous post is Director for System  and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas.  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies,  g , Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University  of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Shanghai International Program  He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building  Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced  g g gy g , International Training Programme of Information Technology Management, at  Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management,  Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur,  Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002).  Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and  Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He  published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile  www.dadangsolihin.com 91 at +62812 932 2202


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2281
posted:12/3/2008
language:Indonesian
pages:23
Description: Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Bontang, Kalimantan Timur; Bontang, 3 Desember 2008