Docstoc

PROBLEMATIKA PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA

Document Sample
PROBLEMATIKA PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA Powered By Docstoc
					                 Makalah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank

         PROBLEMATIKA PERKEMBANGAN
PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI
                              INDONESIA




                            Makalah ini disusun untuk
        memenuhi tugas Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank




                                  Disusun Oleh :
            1. M.S.H. Kamal                        (30.07.53.054)
            2. Mushlih T.                          (30.07.53.055)
            3. Novianto Taufik A.                  (30.07.53.056)
            4. Nurul Sustriawan                    (30.07.53.057)




    PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
                     JURUSAN EKONOMI ISLAM
     SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
                                      2008


Makalah BLKNB                                                           0
                                          BAB I
                                    PENDAHULUAN




       Islam merupakan agama rahmatan lil’alamin, bersifat universal oleh karena itu kita
dapat menyimpulkan bahwa islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur
semua sendi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia, maka tidak ada satupun aspek
kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Dalam hal ini
adalah perbankan islam.
       Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa “maa laa yatimm al-wajid illa
bihi fa huwa wajib”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka
ia wajid diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan
karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya
lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka
kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi sangat jelas.
       Perbankan syariah yang untuk saat ini sedang mengalami perkembangan pesat mulai
membuka jalan optimis kepada masyarakat perbankan. Di Indonesia, perkembangan
perbankan lebih didominasi oleh perbankan syariah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh
beberapa factor, diantaranya politik, globalisasi, budaya, dll. Namun tidak bisa dipungkiri,
seperti halnya perbankan konvensional, perkembangan perbankan syariah juga mengalami
hambatan dan tantangan baik dari internal maupun eksternal.




Makalah BLKNB                                                                             1
                                         BAB II
                                    PEMBAHASAN




A.   Perkembangan Perbankan Konvensional di Indonesia
          Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami banyak sekali hambatan,
     khususnya pada tahun 1997 saat krisis moneter. Dalam hal ini, perbankan Indonesia
     dalam perkembangannya mengalami dinamika.


     Sebelum 1997
          Mari kita tinjau kembali perkembangan perbankan sebelum tahun 1997. Pada masa
     ini dunia perbankan di Indonesia dipicu untuk mendukung perkembangan dan
     pertumbuhan industrialisasi di Indonesia. Bank pada saat ini juga dipacu untuk
     mendukung pencapaian Gross Domestic Growth yang tinggi. Atas dasar ini Pemerintah
     merasa bahwa peranan perbankan harus ditingkatkan.
          Untuk ini Pemerintah melaksanakan deregulasi perbankan. Pemikiran dari
     deregulasi perbankan pada waktu itu adalah memberikan kebebasan kepada perbankan
     untuk membuka bank, dengan hanya bermodalkan Rp 10 miliar. Perbankan yang baru
     diijinkan, menjalankan kegiatan perbankan secara pesat dan luas; termasuk pembukaan
     cabang, ekspansi kredit, dan menjadi bank devisa di mana persyaratannya lunak.
     Dengan sendirinya, sebagai akibat dari kebijakan deregulasi tersebut, dunia perbankan
     berkembang dengan cepat sekali.
          Perkembangannya luar biasa, hampir pasti akan terkena koreksi dengan
     kemungkinan bahwa imbasnya akan fatal, serta pembenahan di kemudian hari akan
     memakan waktu yang lama.
          Salah satu faktor yang dikhawatirkan adalah bahwa jumlah bank meningkat dalam
     tujuh tahun sebanyak 51 bank dan cabang sebanyak 2.745 buah. Kenaikan pesat seperti
     ini pasti akan menimbulkan kompetisi yang tidak sehat, dengan kualitas perbankan yang
     lemah. Bank-bank baru tersebut pada umumnya dimiliki para pengusaha yang sama
     sekali tidak mengerti mengenai risiko menjalankan suatu bank. Malah ada tendensi
     bahwa bank-bank tersebut dipergunakan sebagai kasir usahanya sendiri. Dengan
     demikian, hilang sama sekali paradigma berpikir bankir sejati, yang seharusnya
     independen pemikirannya. Berpikir dan bertindak secara independen merupakan


Makalah BLKNB                                                                           2
    persyaratan utama bagi seorang bankir. Jumlah aktiva dalam 7 tahun meningkat dengan
    398% atau rata-rata 57% setahun. Dalam dunia perbankan yang normal kenaikan 12%
    setahun sudah dianggap agresif.
         Kemudian satu kriteria lain yang tidak pernah menjadi perhatian adalah masalah
    SDM. Secara de facto, peranan yang paling penting dalam manajemen perbankan di
    Indonesia adalah pemilik, sedangkan sumber daya manusia atau SDM hanyalah
    dianggap sebagai syarat administrasi saja. Pembajakan ini tidak mempedulikan
    konsekuensi, efisiensi dan efektivitas, mereka kurang memperhatikan professionalisme,
    kurang diperhatikan masalah sistem manajemen yang baik serta kurang memperhatikan
    kultur dan motivasi yang seharusnya berlaku, yang penting kalau perlu orang ”ambil”
    saya. Gejala-gejala yang disebutkan tersebut, barangkali dampak dari deregulasi
    perbankan. Perbankan pada periode itu memang berkembang dengan cepat tetapi
    fondasinya sangat rapuh.


    Sejak 1997 sampai Sekarang (2002)
         Kemudian timbul resesi sejak semester kedua tahun 1997. Yang terutama
    menyebabkannya adalah koreksi terhadap nilai tukar rupiah yang dianggap overvalued.
    Proses ini tidak dilakukan oleh Pemerintah, tetapi justru diprakarsai oleh pasar, sehingga
    dengan sendirinya berakibat sangat dahsyat. Rupiah terdepresiasinya dari kurang lebih
    Rp 2.000 menjadi Rp10.000, bahkan pernah mencapai sekitar Rp12.000, untuk nilai
    tukar Rupiah per satu dolar AS.
         Akibat depresiasi rupiah, maka debitur yang meminjam dalam dolar dan tidak
    mempunyai penghasilan dalam dolar tidak mampu lagi untuk membayar kreditur-
    krediturnya di luar negeri maupun perbankan dalam negeri. Proses ini berkembang terus
    dimana bank-bank di satu pihak menerima bunga pinjaman yang kecil sedangkan di
    pihak lain bunga yang harus dibayar untuk dana pihak ketiga besar. Atas kejadian
    tersebut net interest margin pada perbankan sangat besar defisitnya, ini kemudian secara
    akumulasi menggerogoti posisi modal, dan insolvency perbankan tidak dapat
    dihindarkan.
         Jaminan-jaminan yang dimiliki perbankan dalam bentuk aset merosot dengan ± 80
    persen, sehingga di satu pihak nasabah tidak mampu membayar bunga maupun cicilan,
    sedangkan di pihak lain aset yang dijaminkan telah merosot nilainya, dengan demikian
    apabila perbankan ingin mempergunakan jaminan untuk melunasi utang tidak akan
    cukup.


Makalah BLKNB                                                                               3
          Ciri yang kemudian lahir akibat perkembangan ekonomi yang merosot terus dan
     sistem perbankan yang praktis lumpuh, menghilangkan kepercayaan terhadap sistem
     perbankan di Indonesia. Ini kemudian berkembang dimana bank-bank koresponden di
     luar negeri menghentikan dan tidak lagi memberikan fasilitas kepada perbankan
     Indonesia. Perbankan sangat memerlukan hubungan koresponden dengan bank luar
     negeri, baik untuk liquidity management maupun untuk trade financing, fasilitas ini
     praktis tidak ada, sehingga sulit untuk perbankan di Indonesia berfungsi dalam
     international banking. Pelarian modal (capital fligh)t secara besar-besaran terjadi karena
     kekhawatiran bahwa akibat daripada krisis ini, Pemerintah akan melaksanakan financial
     control, ataupun Pemerintah tidak lagi mampu untuk menyediakan foreign exchange
     secukupnya apabila diperlukan untuk pembayaran luar negeri ataupun melaksanakan
     transaksi dengan luar negeri.


B.   Problematika Perbankan di Indonesia
          Perkembangan sektor perbankan yang terlalu cepat tidak disertai infrastruktur yang
     mendukungnya seperti kebijakan yang sempurna, arah kegiatan usaha, dan ketersediaan
     sumber daya manusia yang professional dapat menimbulkan masalah perbankan. Bank
     bagi pemilik lebih berfungsi sebagai fasilitator memobilisasi dana masyarakat untuk
     kepentingan usahanya. Pembajakan karyawan perbankan menjadi cara cepat untuk
     memenuhi kebutuhan tenaga professional. Promosi yang terlalu cepat menjadi proses
     pematangan karyawan yang tidka sebanding dengan pengalaman, kemampuan,
     ketrampilan. Sebagai imbalannya, para pemilik bank menuntut prestasi kerja yang tinggi
     untuk memberikan keuntungan atas biaya besar yang telah dikeluarkannya. Hal ini
     menimbulkan tekanan kerja yang tinggi bagi karyawan perbankan sehingga sikap agresif
     dan terburu-buru yang cenderung mengabaikan aspek ketelitian dan kehati-hatian.
          Banyak bank tidak memiliki strategi usaha yang focus. Penyaluran kredit
     dilakukan serampangan tanpa melalui strategi segmentasi/distribusi dan diversifikasi
     yang jelas. Sementara itu, struktur dan kemampuan sumber dana pendukung ekspansi
     sangatlah lemah sehingga menimblkan gap yang cukup besar. Lebih mengerikan lagi,
     ternyata banyak bank yang beroperasi dengan system dan prosedur operasi seadanya
     tanpa disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Kurangnya perhatian
     terhadap aspek manajemen perbankan ini menyebabkan pengelolaan risiko menjadi
     terabaikan.



Makalah BLKNB                                                                                4
         Ketatnya persaingan disektor perbankan menuntut perbankan mengadaptasi
    penggunaan teknologi canggih untuk melakukan diferensiasi dan peningkatan mutu
    pelayanan. Masalahnya, banyaknya bank dengan skala usaha yang kecil menyebabkan
    penggunaan teknologi menjadi tidak optimal atau dalam kondisi under full capacity. Hal
    ini menimbulkan konsekuensi biaya operasi yang tinggi dan inefisiensi.
         Meletusnya krisis moneter pada akhir Juli 1997 menyebabkan guncangan hebat
    terhadap seluruh sendi perekonomian. Jatuhnya nilai rupiah langsung merevauasi
    seluruh posisi valuta asing perbankan baik asset maupun kewajibannya. Ketika terjadi
    penarikan tiba-tiba akibat capital flight atau pencairan simpanan valuta asing, perbankan
    tidak memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk memenuhinya. Keadaan ini
    memaksa Bank Indonesia turun tangan dengan usaha dana talangan BLBI yang sangat
    besar ke sector perbankan. Namun, injeksi likuiditas ini justru merepotkan otoritas
    monoter sendiri karena harus segera menempuh kebijakan tingkat bunga tinggi untuk
    mencegah berkobarnya inflasi.
         Selaian dihadapkan pada hutang BLBI yang sangat besar akibat penarikan dana
    valuta asing, perbankan juga dihadapkan pada potensi kredit macet valuta asing yang
    membengkak. Tingkat produksi dan volume penjualan dari perusahaan-perusahaan
    menurun drastic karena bahan baku produksi melonjak harganya dan menurunnya daya
    beli masyarakat. Kelumpuhan sector usaha ini meninggalkan utang valuta asing yang
    sangat besar kepada perbankan. Lebih menyedihkan lagi bahwa ternyata sebagian besar
    kredir macet tersebut terjadi pada kelompok usahanya sendiri.
         Berlarut-larutnya krisis ekonomi, bahkan telah menjelma menjadi krisis politik,
    semakin memperbesar ketidakpastian pemulihan ekonomi. Kebijakan tingkat bunga
    tinggi yang ditujukan untuk mengendalikan laju uang beredar dan stabilitas nilai tukar
    semakin berdampak luas dan turut melindas perusahaan yang tidak memiliki utang dolar
    sehingga menambah jumlah kredit macet. Tingkat bunga tinggi menimbulkan negative
    spread yang mengeruk permodalan sehingga mempercepat runtuhnya perbankan.
         Dengan ambruknya pilar pembangunan orde baru yang berbasiskan utang, maka
    pemerintah dengan terpaksa harus tunduk kepada aturan IMF (The International
    Monetary Fund) untuk memperoleh paket bantuan yang sebagian diprioritaskan untuk
    memenuhi kebutuhan bahan pangan impor. Prioritas utama paket penyelamatan IMF
    adalah penyehatan perbankan melalui kebijakan restrukturisasi dan rekapitalisasi
    meskipun berjalan lambat dan oenuh controversial. Langkah pertama dilakukan melalui
    kebijakan likuidasi perbankan pada Oktober 1997 yang menimbulkan kepanikan


Makalah BLKNB                                                                              5
     masyarakat. Bank-bank yang harus meminimumkan BLBI dan tidak mampu membayar
     pada tahun 1998 diambil alih atau dibekukan. Proses seleksi berikutnya ditentukan
     melalui syarat kecukupan permodalan. Pada bulan Maret 1999 sebanyak 38 bank
     dibekukan operasinya, 9 bank diambil alih, dan 73 bank lainnya bebas/ lolos melakukan
     operasi.
          Buruknya kinerja perbankan menyebabkan harga sahamnya sangat rendah. Untuk
     meningkatkan permodalan melalui program rekapitalisasi, diperlukan penerbitan jumlah
     saham yang sangat besar sehingga proses kepemilikan pemegang saham lama menjadi
     tenggelam atau sangat minoritas. Program ini menjadi sangat tidak menarik partisipasi
     pemegang saham lama untuk menyuntikkan modal sedikitnya 20 %, karena jauh lebih
     kecil dibandingkan kepemilikan pemerintah sebesar 80%. Apalagi partisipasi
     pemerintah hanya bersifat sementara selama 3 tahun sampai dengan tahun 2001. artinya,
     sahan pemerintah akan dijual kepada investor lain, dan mereka harus membeli saham
     tersebut jika mereka ingin tetap menjadi mayoritas. Dengan demikian, para pemegang
     saham akhirnya merelakan banknya dikuasai oleh investor asing yang bersedia membeli
     saham yang sudah sangat murah.
          Di pihak lain, kesulitan yang dialami perbankan nasional rupanya menjadi momen
     yang sangat strategis bagi bank-bank asing untuk melebarkan sayapnya. Banyak dari
     bank-bank asing ini membuka kantor-kantor cabang baru di kota-kota propinsi dan siap
     membeli jaringan kantor sekaligus mengambil alih nasabah lancer dari bank-bank beku
     operasi. Salah satu yang sangat mengejutkan adalah partisipasi Standard Chartered atas
     program rekapitalisasi Bank Bali. Berlangsungnya “penjualan” bank-bank nasional
     kepada investor asing yang nantinya boleh menguasai hingga 99%, maka praktis sector
     perbankan akan didominasi oleh pelaku asing.


C.   Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia
        Berkembangnya bank-bank syari’ah di negara-negara Islam berpengaruh ke
     Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari’ah sebagai pilar
     ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah
     Karnaen A. perwataatmadja, M. dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. amien Azis, dan
     lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relative terbatas telah diwujudkan.
     Diantaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh
     mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni
     koperasi Ridho Gusti.


Makalah BLKNB                                                                            6
       Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru
    dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20
    Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua,
    Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah
    nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990.
    berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank
    Islam di Indonesia.
       Kelompok kerja yang disebutkan Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan
    pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.
       Setelah terjadi krisis 1997, hampir seluruh bank konvensional dilkuidasi karena
    mengalami negative spread, kecuali bank yang mendapat rekap dari pemerintah melalui
    BLBI dalam jumlah besar mencapai Rp 650 triliun. Bank-bank konvensional itu bisa
    diselamatkan dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
       Krisis tersebut membawa hikmah bagi pengembangan perbankan syariah di
    Indonesia. Pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
    tentang Perubahan Undang-Undang No 7/1992. Pasca UU tersebut sejumlah bank
    konversi kepada syariah dan membuka unit usaha syariah. Perkembangan itu
    selanjutnya diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi
    syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah. obligasi syariah, pegadaian syariah dan
    sebelumnya     telah   berkembang     lembaga    keuangan     mikro    syariah    BMT.
    Dari perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah tersebut perlu dicatat.
    Pertama, bank syari’ah telah menunjukkan ketangguhannya dalam masa krisis moneter.
    Ketika bank-bank konvensional mengalami likuidasi, bank syariah dapat bertahan,
    karena sistemnya bagi hasil, sehingga tidak wajib membayar bunga pada jumlah tertentu
    kepada nasabah sebagaimana pada bank konvensional. Kedua, pemerintah telah
    mengorbankan kepentingan rakyat untuk membantu bank-bank raksasa agar bisa
    bertahan dengan BLBI yang disusul dengan pembayaran bunga obligasi dan SBI dalam
    jumlah ratusan triliunan rupiah. Secara ekonomi kenegaraan, Bank-bank konvensional
    ribawi sesungguhnya adalah parasit bagi perekonomian negara, karena bank riba
    tersebut telah menguras dana APBN setiap tahun dalam jumlah yang sangat besar.
    Ketiga, bank-bank syariah sepeserpun tidak dibantu pemerintah, sementara bank
    konvensional telah menguras kocek keuangan negara mencapai Rp 650 triliunan.
    Keempat, NPL (kredit bermasalah) bank-bank konvensional sangat tinggi, di atas 20 %.
    Bahkan NPL bank terbesar mencapai 24 %. Jauh dari ketentuan Bank Indonesia yakni


Makalah BLKNB                                                                             7
     5%, Sementara NPL bank syariah sangat kecil, sekitar 2 % an. Ini menunjukkan
     keunggulan bank syariah. Kelima, FDR bank syariah senantiasa tinggi, dalam masa
     yang panjang bertengger di atas 100 %. Ini menunjukkanbahwa dana pihak ketiga
     bersifat    produktif/diinvestasikan   kepada     usaha   masyarakat.    Sementara       bank
     konvensional cukup lama bertengger di angka 30-40 %. Walaupun kini LDRnya di atas
     50-60 % namun secara riil, fungsi intermediasinya masih sangat rendah. Hal ini
     sekaligus menjadi beban negara, karena penempatan dananya di SBI meniscayakan
     bunga. Membayar bunga SBI tetap menjadi beban rakyat Indonesia yang mayoritas
     miskin.


D.   PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
         Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut
     diatas. Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1
     November 1991. pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen
     pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.
         Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor,
     dapat      dipenuhi   dengan   total   komitmen     modal   disetor     awal   sebesar    Rp
     106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank
     Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung,
     Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.
         Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum
     mendapat perhatian optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan
     hokum operasi bank yang menggunakan system syariah ini hanya dikategorikan sebagai
     “bank dengan system bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hokum syariah serta
     jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU. No. 7
     Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan system bagi hasil diuraikan hanya
     sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.


E.   Era Reformasi dan Perbankan Syariah
         Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya
     Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci
     landasan hokum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan
     oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank



Makalah BLKNB                                                                                   8
     konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara
     total menjadi bank syariah.
        Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah
     bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya.
     Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah
     dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya
     menjadi bank syaraiah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan
     mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari
     segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat
     Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan
     moneter.


F.   Peranan Perbankan Syari’ah
        Kegiatan operasional perbankan syari’ah di Indonesia dimulai pada tahun 1992
     melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT.BMI) atau 4 tahun setelah
     deregulasi Pakto 88. Perkembangan perbankan syari’ah berjalan lebih lambat
     dibandingkan dengan bank konvensional.
        Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.7
     tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang
     No.10 tahun 1998. Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk
     mengantisipasi tantangan system keuangan yang semakin maju dan kompleks dan
     mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syariah
     dalam system perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan
     penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim. Namun lebih kepada
     adanya factor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam
     menjembatani ekonomi.
        Dalam system perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara
     pemilik dana dan duia usaha, perbankan juga masih menjadi penyekat antara keduanya
     karena tidak adanya transferability risk dan return. Tidak demikian halnya system
     perbankan syariah di mana perbankan syariah menjadi manajer investasi, wakil, atau
     pemegang amanat (custodian) dari pemilik dana atas investasi di sector riil. Dengan
     demikian, seluruh keberhasilan dan risiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi
     secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana
     harmoni. Dalam konteks makro, modus ini menghindarkan terjadinya gap antara sumber


Makalah BLKNB                                                                          9
    dana dengan investasi (saving-invesment gap) sehingga menciptakan landasan
    pertumbuhan yang kuat. Skema produk perbankan syariah secara alamiah merujuk
    kepada dua kategori kegiatan ekonomi, yakni produksi dan distribusi. Kategori pertama
    difasilitasi melalui skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah),
    sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual-
    beli (murabaha) dan sewa menyewa (ijarah). Berdasarkan sifat tersebut maka kegiatan
    lembaga keuangan syariah (bank syariah) dapat dikategorikan sebagai investment
    banking dan merchant/ commercial banking.
       Beberapa kegiatan investasi yang dapat dikembangkan dari perbankan syariah
    adalah menumbuhkan kegiatan produksi missal berskala kecil dan menengah khususnya
    di sector agro industri melalui skema pembiayaan lunak seperti kemitraan (mudharabah
    dan musyarakah). Adanya bank syariah diharapkan dapat: (a) mendukung strategi
    pengembangan ekonomi regional; (b) memfasilitasi segmen pasar yang belum
    terjangkau atau tidak berminat dengan bank konvensional; (c) memfasilitasi distribusi
    utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa (ijarah).
       Sedangkan dalam kegiatan komersial, perbankan syariah dapat mengambil posisi
    dalam kegiatan seperti: (a) mendukung pengadaan factor-faktor produksi, (b)
    mendukung perdagangan antardaerah dan ekspor, (c) mendukung penjualan hasil-hasil
    produk kepada masyarakat.
       Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relative masih sangat kecil dengan
    pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini
    adalah: (a) peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi
    operasional bank syariah; (b) pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap
    kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas
    mengenai bunga dari para ulama, dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan
    ekonomi. (c) frekuensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal; (d) jaringan kantor
    bank syariah yang masih terbatas; (e) sumber daya manusia yang memiliki keahlian
    mengenai bank syariah masih terbatas; (f) persaingan produk perbankan konvensional
    yang ketat dan jor-joran mempersulit bank syariah segmen pasar.
       Strategi pengembangan bank syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetisi
    usaha yang sejajar dengan system perbankan konvensional dan dilakukan secara
    komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan
    syariah. Upaya pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut ditempuh melalui empat
    langkah utama: (a) penyempurnaan ketentuan; (b) pengembangan jaringan bank syariah;


Makalah BLKNB                                                                            10
     (c) pengembangan piranti moneter; (d) pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan
     syariah.


G.   Problematika bank syariah
         Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syari’ah di sektor keuangan, sebagaimana
     terlihat pada data-data dan paparan paparan di atas memang mengembirakan, tapi sangat
     disayangkan, pertumbuhan sektor keuangan yang demikian pesat dan cepat, tidak
     seimbang dengan pertumbuhan di sektor riil syari’ah. Perkembangan sektor riil syari’ah
     jauh tertinggal bila dibandingkan dengan sektor keuangan. Padahal kedua sektor
     ekonomi tersebut harus berjalan dengan seimbang (equilibrium).
         Fenomena ketidakseimbangan itu sektor keuangan dan sektor riil tersebut sangat
     rawan menimbulkan kekacauan perekonomian. Jadi, pengembangan sektor keuangan
     harus diseimbangkan dengan sektor riil. Membiarkan perkembangan sektor finansial
     bergerak cepat tanpa diiringi pengembangan sektor riil secara equilibrium (seimbang),
     tidak saja menjadi ancaman kerusakan ekonomi, tetapi juga melanggar prinsip ekonomi
     syari’ah yang paling fundamental, yaitu keharusan mengkaitkan sektor moneter
     (finansial ) dengan sektor riil.
         Bagaimana mungkin bank-bank syari’ah dapat membangun nilai syari’ah
     sepenuhnya, bila sektor riel yang akan menerima pembiayaan bank syari’ah tersebut
     belum tumbuh. Bagaimana mungkin pula asuransi syari’ah tumbuh membantu
     perlindungan secara syari’ah sepenuhnya bila dana yang terhimpun sulit diinvestasikan
     ke sektor riil.
         Demikian pula reksadana syari’ah, perusahaan sektor riil mana yang akan
     dipasarkan dan dikelola sahamnya, bila sektor riilnya belum dibenahi. Pendek kata,
     sektor riil syari’ah tercerabut dari kemajuan sektor finansial syari’ah. Padahal sektor riil
     sangat mengharapkan dana dan modal dari sektor finansial, baik dari lembaga
     perbankan, asuransi, maupun reksadana syari’ah.
         Sementra itu, data-data menunjukkan bahwa, lembaga perbankan syari’ah yang
     biasa dikenal dengan bank bagi hasil, ternyata dalam pembiyaannya masih dominan
     menerapkan produk murabahah (jual-beli), yang cendrung bersifat konsumtif, karena
     sasarannya pada umumnya digunakan untuk membiayai kenderaan dan rumah, bukan
     usaha sektor riil syari’ah yang produktif.
         Dengan demikian, fokus pembiayaan perbankan syari’ah di Indonesia masih pada
     produk murabahah (dengan margin yang tetap) dengan porsi 72,21 persen. Sedangkan


Makalah BLKNB                                                                                 11
     pembiayaan produk bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) masing-masing 14,33
     persen dan 2, 86 persen dari total pembiyaan yang diberikan.
        Melihat masih dominannya produk murabahah yang cendrung bersifat konsumtif,
     bukan produktif, maka perlu pengalihan pembiayaan dari murabahah ke mudharabah
     dan musyarakah di sektor industri dan perdagangan.
        Meskipun produk murabahah bisa digunakan untuk keperluan modal kerja, seperti
     mesin pabrik, kenderaan perusahaan, namun sasaran pembiyaan murabahah masih
     didominasi kebutuhan konsumtif masyarakat, bukan kebutuhan usaha yang produktif.
     Di masa depan, produk – produk bank syari’ah mestinya secara terus-menerus
     diarahkan kepada sektor produktif, seperti, home industri, agribisnis, hotel syari’ah,
     rumah makan, pengusaha konveksi, sampai kepada bengkel syari’ah. Orientasi
     pengembangan ekonomi ke sektor riil, telah dianjurkan oleh Bank Indonesia dalam blue
     print pengembangan perbankan syari’ah.
        Menghadapi kondisi sektor riil syari’ah yang belum tumbuh, maka ummat Islam
     Indonesia (masyarakat ekonomi syari’ah) harus menggeser orientasi pengembangan
     ekonomi Islam ke sektor riil syari’ah.


H.   Tantangan Sektor Perbankan
        Tidak diragukan lagi bahwa peranan sektor perbankan sangat diperlukan untuk
     membangkitkan kembali kegiatan ekonomi. Peranan tersebut akan ditentukan oleh
     strategi pembanguan yang diterapkan oleh kekuatan politik baru yang berkuasa,
     disamping kepentingan komersil dari kekuatan pelaku asing yang tidak dapat diabaikan.
     Jelasnya sebagian masyarakat sangat berharap dilakukannya reposisi sektor perbankan
     sebagai agent of development setelah sekian lama lebih banyak berfungsi sebagai waduk
     yang mengairi kegiatan usaha-usaha grupnya sendiri. Beberapa masalah mendasar
     perekonomian yang harus menjadi focus peran sector perbankan seperi :
     a. Pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan)
     b. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan
     c. Pengembangan industri unggulan yang menghasilkan produk substitusi impor
     d. Pertumbuhan industri yang berorientasi ekspor dengan kandungan local.
     e. Untuk dapat mengentaskan masalah utama perekonomian tersebut maka diperlukan
        system perbankan yang sehat dan tangguh. Beberapa tantangan internal sector
        perbankan adalah :
     f. Meningkatkan kualitas aktiva melalui restrukturisasi kredit


Makalah BLKNB                                                                           12
    g. Memperkuat basis permodalan
    h. Memiliki strategi usaha yang focus dengan suatu core competence tertentu sebagai
       daya saing
    i. Memperkuat basis system operasional untuk memperluas system distribusi
       penyaluran kredit
    j. Meningkatkan kualitas SDM dan mutu pelayanan.




Makalah BLKNB                                                                       13
                                         BAB III
                                       PENUTUP




A.   Kesimpulan
          Sebelum tahun 1997, dunia perbankan di Indonesia dipicu untuk mendukung
     perkembangan dan pertumbuhan industrialisasi di Indonesia. Bank pada saat ini juga
     dipacu untuk mendukung pencapaian Gross Domestic Growth yang tinggi. Atas dasar
     ini Pemerintah merasa bahwa peranan perbankan harus ditingkatkan. Kemudian timbul
     resesi sejak semester kedua tahun 1997. Ciri yang kemudian lahir akibat perkembangan
     ekonomi yang merosot terus dan sistem perbankan yang praktis lumpuh, menghilangkan
     kepercayaan terhadap sistem perbankan di Indonesia.
          Perkembangan sektor perbankan yang terlalu cepat tidak disertai infrastruktur yang
     mendukungnya seperti kebijakan yang sempurna, arah kegiatan usaha, dan ketersediaan
     sumber daya manusia yang professional dapat menimbulkan masalah perbankan.
        Berkembangnya bank-bank syari’ah di negara-negara Islam berpengaruh ke
     Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari’ah sebagai pilar
     ekonomi islam mulai dilakukan. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim
     Perbankan MUI tersebut diatas. Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia
     ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan perbankan syariah pada
     era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998.
     pertumbuhan sektor keuangan yang demikian pesat dan cepat, tidak seimbang dengan
     pertumbuhan di sektor riil syari’ah. Perkembangan sektor riil syari’ah jauh tertinggal
     bila dibandingkan dengan sektor keuangan. Padahal kedua sektor ekonomi tersebut
     harus berjalan dengan seimbang (equilibrium).
        Sebagian masyarakat sangat berharap dilakukannya reposisi sektor perbankan
     sebagai agent of development setelah sekian lama lebih banyak berfungsi sebagai waduk
     yang mengairi kegiatan usaha-usaha grupnya sendiri.


Saran




Makalah BLKNB                                                                            14
                                 DAFTAR PUSTAKA




Drs. Muhammad, M. Ag. 2005. Manajemen Bank Syari’ah. Yogyakarta : UPP AMPYKPN
Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah dan Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani
Ir. Adiwarman A. Karim, S.E, M.BA., M.A.E.P. 2004. Bank Islam. RajaGrafindo Persada :
   Jakarta.




Makalah BLKNB                                                                        15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9668
posted:3/9/2010
language:Indonesian
pages:16