Docstoc

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH

Document Sample
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH Powered By Docstoc
					KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA

                IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
                         DI BANK SYARIAH INDONESIA
                         Muhammad Syihab Habib Kamaludin
                            Oka_muhammad@yahoo.co.id
                                STAIN SURAKARTA
                                         2010




     Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam, bahwa
agama Islam adalah cara hidup yang koheren, dirancang untuk kebahagiaan di dunia
maupun di akhirat, dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan
material manusia dan aktualisasi keadilan sosial ekonomi serta persaudaraan dalam
masyarakat manusia. Hal ini menunjukan bahwa Islam merupakan ajaran agama yang
memiki ajaran yang bersifat rahmatan lil alamin.
     Dalam aplikasinya, ajaran Islam sangat kompleks membahas tentang kehidupan
manusia yang mampu diatasi dengan baik. Baik dari segi ekonomi, politik, sosial,
kesehatan, dan banyak hal lagi yang dibahas dalam Islam baik keduniaan (Duniawi)
maupun keakhiratan (Ukhrowi).
     Dalam pandangan sosialis, kkeadaan suatu Negara tau tumbuh kembang suatu
negara ditentukan dari tumbuh kembang tingkat perekonmian Negara tersebut. Akan
tidak begitu dengan Islam, dalam makroekonomi Islam, dijelaskan bahwa tolak ukur
suatu Negara di ukur melalui kesejahteraan masyarakatnya dalam skala mikro ataupun
makro.
     Dalam mendukung perkembangan kesejahteraan masyarakat suartu negara,
lembaga keuangan syari’ah baik bank maupun non bank sangat beperan penting . Hal
ini dapat dilihat dari kejadian yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 dimana unit
usaha    yang   mampu    bertahan   adalah   usaha   yang   mampu   mempertahankan
kredibilitasnya dalam perekonomian makro dan salah satunya adalah BMT yang
membantu menyelamatkan Negara dari inflasi yang sangat tinggi pada saat itu.
     Peran bank syariah disini adalah sebagai penyalur dana masyarakat dan
didalamnya banyak akad yang dianut untuk memperjelas aliran dana atau cashflow dana




                                                                                 1
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA

masyarakat. Dalam kasusu kali ini akad musyarakah adalah sebagai objek pembahasan
dan bagaimana aplikasinya dalam realitas


A. Pengertian Syirkah/Musyarakah 1
            Secara bahasa, syirkah atau musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini
      mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan
      satu sama lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau
      lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.
            Musyarakah, adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak Ketentuan
      Umum dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut:
        •    Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan
             dikelola bersama-sama.
        •    Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha
             yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
        •    Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh
             melakukan tindakan, seperti:
             - Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
             - Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal
               lainnya.
             - Memberi pinjaman kepada pihak lain.
             - Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh
               pihak lain.
        •    Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila: 1) Menarik diri
             dari perserikatan; 2) Meninggal dunia; 3) Menjadi tidak cakap hukum.
        •    Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus
             diketahui bersama.




 1
     Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani.




                                                                                                  2
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA

       1. Landasan Syariah 2
           Akad syirkah ini mendapatkan landasan syariahnya dari al-Qur’an, hadist dan
           ijma’.
           a. Dari Al-Qur’an
           ” Maka mereka berserikat dalam sepertiga” Q.S. An-Nisa’ : 12. Ayat ini
           sebenarnya tidak memberikan landasan syariah bagi semua jenis syirkah, ia
           hanya memberikan landasan kepada syirkah jabariyyah (yaitu perkongsian
           beberapa orang yang terjadi di luar kehendak mereka karena mereka sama-sama
           mewarisi harta pusaka).
           b. Dari Sunnah




           Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :
           “Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman : Aku adalah mitra ketiga dari dua
           orang yang bermitra selama salah satu dari kedunya tidak mengkhianati yang
           lainnya. Jika salah satu dari keduanya telah mengkhianatinya, maka Aku keluar
           dari perkongsian itu”. H. R. Abu Dawud dan al-Hakim. Arti hadist ini adalah
           bahwa Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam
           kepengawasanNya, penjagaanNya dan bantuanNya. Allah akan memberikan
           bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka.
           Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah
           meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan
           sehingga perniagaan itu merugi. Di samping itu masih banyak hadis yang lain
           yang menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktekkan syirkah ini
           sementara Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat
           disimpulkan bahwa Rasulullah telah memebrikan ketetapan kepada mereka.
           c. Ijma’
           Kaum Muslimin telah sepakat dari dulu bahwa syirkah diperbolehkan, hanya
           saja mereka berbeda pandangan dalam hukum jenis-jenis syirkah yang banyak
           variasinya itu.

2
    http//www. shariahlife.com/?article?/syirkah_musyarakah2
                                                                                      3
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA



  2. Jenis-jenis Syirkah/Musyarokah
        Pada prinsipnya syirkah itu ada dua macam yaitu Syirkah amlak
     (kepemilikan) dan syirkah Uqud (terjadi karena kontrak). Syirkah kepemilikan
     ini ada dua macam yaitu ikhtiari dan jabari. Ikhtiyari terjadi karena karena
     kehendak dua orang atau lebih untuk berkongsi sedangkan jabari terjadi karena
     kedua orang atau lebih tidak dapat mengelak untuk berkongsi misalnya dalam
     pewarisan.
        Sedangkan syirkah uqud adalah perkongsian yang terjadi karena kesepakatan
     dua orang atau lebih untuk berkongsi modal, kerja atau keahlian dan jika
     perkongsiannya itu menghasilkan untung, maka hal itu akan dibagi bersama
     menurut saham dan kesepakatan masing-masing. Syirkah uqud ini memiliki
     banyak variasi yaitu syirkah ‘Inan, Mufawadhoh, Abdan, dan Wujuh.
     a. Syirkah ‘Inan
        Syirkah ‘Inan merupakan suatu akad di mana dua orang atau lebih berkongsi
        dalam modal dan sama-sama memperdagangkannya dan bersekutu dalam
        keuntungan.
     b. Syirkah Mufawadhoh
        Syirkah ini dinamakan syirkah mufawadhoh karena modal yang disetor para
        patner dan usaha fisik yang dilakukan mereka sama atau proporsional.
     c. Syirkah Wujuh
        Syirkah ini dibentuk tanpa modal dari para patner. Mereka hanya
        bermodalkan nama baik yang diraihnya karena kepribadiannya dan
        kejujurannya dalam berniaga.
     d. Syirkah Abdan (A’mal)
        Syirkah ini dibentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian
        masing-masing. Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda.


  3. Syarat-syarat umum syirkah/musyarakah
     a. Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan
        kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataan, sering kali satu




                                                                                   4
    KUMPULAN TUGAS KULIAH
    JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
    STAIN SURAKARTA

                patner mewakili perusahaan untuk melakukan dealing dengan perusahaan
                lain. Jika syarat ini tidak ada dalam jenis usaha, maka akan sulit
                menjalankan perusahaan dengan gesit.
            b. Keuntungan yang didapat nanti dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas.
                Masing-masing partner harus mengetahui saham keuntungannya seperti 10%
                atau 20 % misalnya.
            c. Keuntungan harus disebar kepada semua patner.


            Syarat-syarat khusus
            a. Modal yang disetor harus berupa barang yang dihadirkan. Tidak
                diperbolehkan modal masih berupah utang atau uang yang tidak dapat
                dihadirkan ketika akad atau beli. Tidak disyaratkan modal yang disetor oleh
                para patner itu dicampur satu sama lain. Karena syirkah ini dapat
                diwujudkan dengan akad dan bukan dengan modal.
            b. Modal harus berupa uang kontan. Tidak diperbolehkan modal dalam bentuk
                harta yang tidak bergerak atau barang. Karena barang-barang ini tidak dapat
                dijadikan ukuran sehingga akan menimbulkan persengketaan di kemudian
                hari karena keuntungan yang dihasilkannya juga menjadi tidak jelas
                proporsinya dengan modal yang disetor akibat sulitnya dinilai.


    B. Syarat dan Ketentuan Pokok Musyarakah 3
        1. Syarat akad. Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh
            para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat
            syarat akad yaitu 1) syarat berlakunya akad; 2) syarat sahnya akad; 3) syarat
            terealisasinya akad; 4) syarat lazim juga harus dipenuhi.
        2. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan
            harus dipernuhi hal-hal berikut:
            a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus
                disepakati di awal kontrak/ akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak
                sah menurut syariah.




3
    Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. hal 53-58
                                                                                          5
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA

     b. Rasio/ nisbah keuntungan untuk maing-masing mitra usaha harus ditetapkan
        sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak
        ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.
  3. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan
     terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut.
     a. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa proporsi keuntungan
        dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya
        dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
     b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda
        dari proporsi modal yang mereka sertakan.
     c. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah,
        berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal
        pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi
        sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak bleh melebihi proporsi
        modalnya.
  4. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra
     menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika
     seorang mitra menyertakan 40% modal, maka dia harus menanggung 40%
     kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad musyarakah
     tidak sah. Jadi, menurut Imam Syafi’i, porsi keuntungan dan kerugian dari
     masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.
  5. Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang
     diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti
     bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan
     komoditas. Tidak ada bagian modal yang berbentuk natura.
  6. Manajemen musyarakah. Prinsip normal dari musyarakah bahwa setiap mitra
     mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja utuk usaha
     patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen
     perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan
     menjadi bagian manajemen dari musyarakah. Dalam kasus seperti ini sleepimh




                                                                                    6
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA

     partners akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi
     keuntungannya hanya sebatas proporsi penyertaan modal.
  7. Penghentian musyarakah. Musyarakah akan berakhir jika salah sati dari
     peristiwa berikut terjadi.
     a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah
        menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain.
     b. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah masih
        berjalan,kontrak dengan almarhum tetap berakhir/ dihentikan. Ahli warisnya
        memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak
        musyarakah.
     c. Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu
        melakukan transaksi komersial, maka kontrak musyarakah berakhir.
  8. Penghentian musyarakah tanpa menutup usaha. Jika salah seorang mitra
     ingin mengakhiri musyarakah sedangkan mitra lain ingin tetap meneruskan
     usaha, maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mitra yang
     ingin tetap menjalankan usaha dapat membeli saham/ bagian dari mitra yang
     ingin berhenti karena berhentinya seorang mitra dari musyarakah tidak berarti
     bahwa mitra lain juga berhenti.


C. Bentuk-Bentuk Musyarakah
  1. Musyarakah tetap
        Bentuk akad musyarakah yang paling sederhana adalah musyarakah tetap
     ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap
     selama periode kontrak.


  2. Musyarakah menurun
        Bentuk akad lain yang merupakan pengembangan dari musyarakah adalah
     musyarakah menurun. Pada kerjasama ini, dua pihak bermitra untuk
     kepemilikan bersama suatu asset dalam bentuk property, peralatan, perusahaan,
     atau lainnya. Bagian asset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian dibagi ke
     dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien, akan




                                                                                7
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA

        membeli bagian asset pihak pertama unit demi unit secara periodic sehingga
        akan meningkatkan bagian asset pihak kedua sampai semua unit milik pihak
        pertama terbeli semua dan asset sepenuhnya milik ihak kedua. Keuntungan yang
        dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan asset masing-
        masing pihak saat itu.
    3. Musyarakah mutanaqishah
           Salah satu bentuk musyarakah yang berkembang belakangan ini adalah
        musyarakah mutanaqishah , yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari
        mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam
        dunia modern biasa disebut modal ventura, tana unsure-unsur yang dilarang
        dalam syariah.
           Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan
        kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian
        suatu barang (benda). Dimana asset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun
        besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana
        yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan
        membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah.
        Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan
        bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan
        nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda
        tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank
        syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan
        besarnya angsuran.
           Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil
        alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah
        hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa
        dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran
        merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan
        pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (fee) bagi bank syariah atas
        kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk
        kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah. 4


4
  Dr. Ir. M. Nadratuzzaman Hosen, Ms., M.Sc, Ph.D.
  http://scrib.com/Makalah%20Musyarakah%20Mutanaqishah_Nadratuzzaman
5
  Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. hal 217-218                           8
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA



D. Praktik Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah Indonesia
         Musyarakah         dalam     kenyataannya,      perbankan       syariah     di    Indonesia
   mempraktikkan pembiayaan musyarakah yang tidak sama persis dengan konsep
   klasik musyarakah. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan musyarakah dalam
   literature klasik dan praktik di Indonesia adalah sebagai berikut: 5
    Karakteristik pokok         Praktik klasik                    Praktik di Indonesia
    Tujuan transaksi        Investasi bersama         Pembiayaan atau penyediaan fasilitas
                            (kontribusi dana) serta
                            pengelolaan bersama
                            Para pihak                Sebagian besar kasus hanya bank yang
                            berkontribusi dana.       memberikan kontribusi dana.
    Pengelolaan usaha       Seluruh pihak (partner    Hanya nasabah bank (mushaib)
                            musyarakah)
    Pembagian hasil         Profit and loss sharing   Revenue sharing
    Pembayaran bagi         Dilakukan satu kali       Untuk satu kali angsuran pokok: bagi hasil
    hasil dan perhitungan   diakhir periode. Profit   dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan
    profit rate             rate dihitung satu kali   profit rate dihitung atas dasar jumlah nominal
                            diakhir atas dasar 100%   bagi hasil per dana awal yang masih 100%
                            nilai penempatan dana     digunakan oleh nasabah.
                            investor sejak awal       Untuk pokok yang diangsur; (i) bagi hasil
                            periode perjanjian.       dibayar periodik sesuai denga periode
                                                      angsuran pokok dan profit rate dihitung dari
                                                      jumlah nominal bagi hasil per dana awal
                                                      100% atau (ii) bagi hasil dibayar periodik
                                                      sesuai dengan periode angsuran pokok dan
                                                      profit rate dihitung dari jumlah nominal dari
                                                      bagi hasil yang di-discount karena
                                                      menurunnya share dana bank dalam usaha
                                                      nasabah.
    Kolateral               Tanpa jaminan             Dengan jaminan
   Sumber: buchori, et.al. (2004)


         Dalam aplikasi perbankan, musyarakah adalah kerjasama antara pemilik modal
   atau bank dengan pedagang/pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan




                                                                                                       9
    KUMPULAN TUGAS KULIAH
    JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
    STAIN SURAKARTA

        kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan
        apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat.
                Jenis        usaha    yang      dapat              dibiayai       antara     lain   perdagangan,
        industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja
        dan investasi.




                                          Flowchat Musyarakah 6

                                                    MUSYARAKAH

            NASABAH                  ACCOUNT OFFICER                          KOMITE                 UNIT SUPPORT

                                                                                                                                  3
                                                                                                    ANALISA YURIDIS
                                                           2
                         1                                                                            nasabah proyek
    SPM                                   ANALISA                                  4
    Data perusahaan                     nasabah proyek
    Spesifikasi proyek
                                                                               Persetujuan
                                                                                 jumlah
                                                                              nisbah/waktu

                         6             Surat persetujuan       5
      Setuju lengkapi                   musy. (SPRM)                   yes
         dokumen
                                                                                                                              7
                                                                                                    Akad musy. Pengikat
                                                                                                         Jaminan

     Surat Permohonan         8
         Realisasi
       Musy(SPRM)
                                                                                                      Setuju realisasi    9
                         10                                                                           pembayaran
      Tanda terima
    uang oleh nasabah


        Dokumentasi
            Nomor        Jenis Dokumen
              1.         Surat Permohonan Musyarakah (SPM)
                         Data Perusahaan/Pengelola
                         Spesifikasi Proyek
               5.        Surat Persetujuan Musyarakah (SPM)
                         Akad Musyarakah
              10.        Tanda Terima Uang Oleh Nasabah (TTUON)


        Keterangan dokumentasi dan flowchart




6
    Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. Konsep,Produk, dan
        Implementase Operasional Bank Syariah.hal 185-188                                  10
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA

  Nasabah datang ke bank dengan membawa (1) Surat Permohonan Musyarakah
  (SPM) dalam surat ini nasabah menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja
  untuk suatu proyek tertentu. Nasabah menjelaskan tentang proyek yang akan
  dikerjakan, pihak-pihak yang terlibat, dan tujuan proyek. Pengalaman nasabah
  dalam proyek sejenis dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada
  bank. Selain SPM, nasabah juga menyertakan data-data perusahaan dan spesifikasi
  proyek.
       (2) account officer/marketing akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah,
  historis usaha nasabah baik dari segi kualitatif dan kuantitatif serta kelayakan
  proyek/usaha yang akan dikerjakan oleh nasabah.
       Selanjutnya (3) bagian administrasi pembiayaan akan menganalisa nasabah
  dari segi yuridis maupun kelengkapan/perizinan dan keabsahan proyek, juga
  kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum, dan bank checking atas
  nasabah.     Hasil   pemeriksaan   (checking)   bagian   administrasi   pembiayaan
  disampaikan kepada account officer/marketing bersamaan dengan analisa kualitatif
  dan kuantitatif. Kemudian account officer akan melakukan presentasi proyek
  tersebut kepada (4) komite pembiayaan untuk memperoleh persetujuan. Bila
  proyek nasabah dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi criteria untuk dibiayai,
  maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan account officer
  menyampaikan penolakan proyek tersebut kepada nasabah.
       Bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, komite akan
  memberikan persetujuan yang khususnya menyangkut aspek :
       •     Jumlah modal nasabah,
       •     Jumlah modal bank
       •     Jangka waktu kerjasama musyarakah
       •     Nisbah bagi hasil dari keuntungan atau pendapatan proyek
       •     Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi nasabah.
       Bila perlu bank juga dapat meminta bantuan pihak ketiga atau menempatkan
  pegawai bank dalam proyek untuk mengawasi perkembangan proyek.




                                                                                 11
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA

       Dalam pembiayaan musyarakah, masalah jaminan tidak menjadi prioritas
  utama, namun feasibility dan pengelolaan proyek yang menjadi tolok ukur
  keberhasilan proyek.
       Berdasarkan persetujuan komite, account officer akan mengirimkan (5) Surat
  Persetujuan Musyarakah (SPM) kepada nasabah. Selain itu bank meminta
  kelengkapan dokumen lainnya bila masih dibutuhkan. Isi Surat persetujuan
  musyarakah adalah menyetujui pemberian fasilitas musyarakah pada nasabah
  dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh komite.
       Setelah menerima surat persetujuan musyarakah dari bank, nasabah dapat
  menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan-persyaratan ataupun nisbah bagi hasil
  yang diajukan noleh bank. Bila (6) nasabah setuju maka nasabah akan
  mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk akad musyarakah.
       Bagian administrasi pembiayaan khususnya sbunit hokum mempersiapkan (7)
  akad musyarakah yaitu perjanjian bagi hasil antara nasabah dengan bank dengan
  memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian/ spesifikasi proyek yang akan
  dibuat, serta segala ketentuan terms and conditions yang telah disepakati antara
  nasabah dan bank.
       Setalah akad musyarakah ditandatangni nasabah diminta untuk mengeluarkan
  (8) Surat Permohonan Reaslisasi Musyarakah (SPRM). Isi SPRM adalah
  meminta pencarian dana untuk dimulainya pelaksanaan proyek.
       (9) bagian administrasi pembiayaan memberikan informasi bahwa akad
  musyarakah telah terlaksana, dan account officer dapat menyetujui dilaksanakannya
  pencairan dana kepada nasabah.
       Setelah meneruma dana dari bank, nasabah akan menyerahkan (10) Tanda
  Terima Uang Oleh Nasabah (TTUON) kepada bank.
       Selama proyek berjalan (11) account officer diwajibkan untuk turut terlibat,
  monitoring perkembangan proyek dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan.
  Setelah (12) proyek berjalan nasabah akan melakukan (13) pembayaran bagi
  hasil kepada bank sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.
       (14) pembayaran pokok/pengembalian pokok dilakukan dia khir periode
  selesainya jangka waktu musyarakah.




                                                                                 12
    KUMPULAN TUGAS KULIAH
    JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
    STAIN SURAKARTA

              Secara prinsip syariah selama jangka waktu musyarakah yang dibagikan
        kepada pemilik modal adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan atau dari
        laba, dan pengembalian pokok dilakukan pada akhir periode jangka waktu
        musyarakah.
              Namun dalam aplikasinya, untuk menjaga terjadinya side streaming dan
        melihat cash flow nasabah cuku/mampu untuk mengembalikan modal, maka
        pembayaran pokok dapat diangsur dan disimpan dalam escrow account (tidak
        diambil oleh bank sampai jangka waktu musyarakah selesai).
              Beberapa deviasi pembiayaan musyarakah yang perlu digarisbawahi adalah
        sebagai berikut : 7
        1. Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi
            dari pembiayaan musyarakah dan keterangan lain yang berkaitan dengan
            keberadaan produk tersebut.
        2. Dalam proses permohonan pembiayaan musyarakah, titik berat analisis masih
            terfokus pada analisis kemampuan bayar dan keberadaan jaminan. Analisis yang
            merupakan esensi dari suatu kegiatan esensi,juga telah dilakukan walaupun
            dalam kapasitas terbatas. Dengan demikian, kesan utang piutang masih lebih
            kuat terasa dibandingkan kesan investasi.
        3. Tingkat efektif pengenaan denda dalam pembiayaan musyarakah yang dikaitkan
            dan/atau disamakan dengan tingkat efektif nibah bagi hasil (NBH)
            dikhawatirkan akan tergolong pada riba fadhal.


              Hal-hal diatas menjadi perhatian utama dalam standardisasi akad musyarakah
        yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam rangka pemurnian ketentuan syariah
        dengan memerhatikan syarat minimum menurut ketentuan fikih.


    E. Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dalam Musyarakah 8
              Sebagaimana diketahui, musyarakah adalah suatu teknik pembiayaan di bank
        syariah diantara dua atau lebih pemilik dana, secara bersama-sama membiayai suatu
        usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana. Pelaksana dapat berasal dari salah satu
        pemilik dana, dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana.


7
    Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. hal 219
8
    Muhammad.2004.Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah.hal 80-84   13
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA



  Pelaksana usaha berasal dari salah satu pemilik modal
       Biasanya, nasabah yang melaksanakan usaha patungan tersebut dengan
  sebagian modal dari calon nasabah dan sebagian dari bank syariah. Dari sini,
  biasanya diawali dengan akad. Dalam akad, disamping diatur tentang hak dan
  kewajiban masing-masing, juga harus disepakati tentang hasil yang akan
  dibagihasilkan. Sebaiknya hasil yang akan dibagihasilkan diambil dari pendapatan,
  tetapi tidak tertutup kemungkinan dari keuntungan. Jika diambil dari keuntungan
  maka biaya-biaya yang meragukan tidak usah diperhitungkan. Bagi hasil tentunya
  tidak proporsional atas modalnya, karena salah satu sebagai pengelola, sementara
  yang lainnya idak. Hal yang paling penting adalah pada saat akad dilakukan telah
  disepakati tentang nisbah bagi hasilnya.
       Seperti halnya di dalam pembiayaan mudharabah, di dalam pembiayaan
  musyarakah pun hasil usaha yang didapat adalah belum pasti. Oleh karena itu harus
  pula disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang
  sebenarnya terjadi.


  Palaksana usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik modal
       Pembiayaan yang melibatkan dana dari bank, biasanya bank tidak akan terlibat
  dalam pengelolaan usaha secara maksimal. Sehingga bisa jadi pelaksana usaha
  bukan merupakan salah satu pemilik dana.
  Berdasarkan pola ini dapat diilustrasikan kasus-kasus sebagai berikut :
                    Tabel Perkiraan bagi hasil Shohibul maal : 1
      Bulan ke                                Perkiraan
                         Cicilan             Bagi hasil              Setoran
                          (A)                  (B)                  (C=A+B)
   1 – 12                    5.000.000              500.000               5.500.000



  Catatan:
  1. Jumlah pembiayaan shohibul maal 1 = Rp 60.000.000,-
  2. Jangka waktu 12 bulan
  3. Perkiraan/poyeksi bagi hasil 12% p.a. flat




                                                                                      14
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA



       Besarnya nisbah tidak harus sama setiap bulannya selama masa pembiayaan.
  Dapat dilakukan akad dengan multi-nisbah, selama hal ini ditetapkan dengan jelas di
  awal, misalnya dalam akad disepakati:
  •   Nisbah bulan 1 – 3 : 60-40 (shohibul maal – mudharib)
  •   Nisbah bulan 3 – 6 : 65-35 (shohibul maal – mudharib)
  •   Nisbah bulan 6 – 12 : 70-30 (shohibul maal – mudharib)
       Dengan demikian, semua variasi teknik perhitungan dapat diakomodir dalam
  perhitungan nisbah bagi hasil, seperti: efektif, progresif, sliding, grace-period, step-
  up, disesuaikan dengan karakteristik usaha debitur.
  Menentukan berakhirnya pembiayaan
       Pembiayaan berakhir pada saat jumlah cicilan dalam table distribusi bagi hasil
  sama dengan besarnya pembiayaan yang diberikan bank. Implikasinya adalah
  sebagai berikut :
  1. Jika pedapatan aktual lebih besar daripada proyeksi pendapatan, pelunasan
      kurang dari 12 bulan.
  2. Jika pendapatan aktual lebih kecil dari pada proyeksi pendapatan, pelunasan
      lebih dari 12 bulan.
  3. Jika pendapatan aktual sama dengan proyeksi pendapatan, maka pelunasan sama
      dengan 12 bulan.
       Jika terjadi kerugian, dalam konsep musyarakah yang dibagihasilkan adalah
  pendapatan, dan pendapatan yang terkecil adalah nol. Oleh karena itu, maka yang
  dimaksud kerugian adalah ketidakmampuan debitur membayar cicilan senilai
  pembiayaan yang diterimanya. Jika ini terjadi, maka kerugian harus ditanggung oleh
  shahibul maal (bank) secara proporsional dengan porsi musyarakah, kecuali
  kerugian tersebut timbul akibat :
  •   Debitur melanggar syarat yang disepakati
  •   Debitur lalai dalam menjalankan usahanya
       Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlakuan jaminan
  diperbolehkan dalam hal ini, kendatipun tidak wajib hukumnya.




                                                                                       15
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA

Kesimpulan
     Secara bahasa, syirkah atau musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini
mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu
sama lain. empat syarat akad musyarakah yaitu 1) syarat berlakunya akad; 2) syarat
sahnya akad; 3) syarat terealisasinya akad; 4) syarat lazim juga harus dipenuhi. Pada
prinsipnya syirkah itu ada dua macam yaitu Syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah
Uqud (terjadi karena kontrak).
     Musyarakah dalam kenyataannya, perbankan syariah di Indonesia mempraktikkan
pembiayaan musyarakah yang tidak sama persis dengan konsep klasik musyarakah.
     Besarnya nisbah bagi hasil tidak harus sama setiap bulannya selama masa
pembiayaan. Dapat dilakukan akad dengan multi-nisbah, selama hal ini ditetapkan
dengan jelas di awal, misalnya dalam akad disepakati:
       •   Nisbah bulan 1 – 3 : 60-40 (shohibul maal – mudharib)
       •   Nisbah bulan 3 – 6 : 65-35 (shohibul maal – mudharib)
       •   Nisbah bulan 6 – 12 : 70-30 (shohibul maal – mudharib)
     Dengan demikian, semua variasi teknik perhitungan dapat diakomodir dalam
perhitungan nisbah bagi hasil, seperti: efektif, progresif, sliding, grace-period, step-up,
disesuaikan dengan karakteristik usaha debitur.
     Beberapa deviasi pembiayaan musyarakah yang perlu digarisbawahi adalah
sebagai berikut :
       1. Kurangnya informasi dari pihak bank
       2. Dalam proses permohonan pembiayaan musyarakah, titik berat analisis
           masih terfokus pada analisis kemampuan bayar dan keberadaan jaminan.
       3. Tingkat efektif pengenaan denda dalam pembiayaan musyarakah yang
           dikaitkan dan/atau disamakan dengan tingkat efektif nibah bagi hasil (NBH)
           dikhawatirkan akan tergolong pada riba fadhal.




                                                                                        16
KUMPULAN TUGAS KULIAH
JURUSAN EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
STAIN SURAKARTA

                               DAFTAR PUSTAKA




Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo.
Dr. Ir. M. Nadratuzzaman Hosen, Ms., M.Sc, Ph.D.
 http://scrib.com/Makalah%20Musyarakah%20Mutanaqishah_Nadratuzzaman
http://www. shariahlife.com/?article?/syirkah_musyarakah2
Muhammad. 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank
     Syariah. Yogyakarta: UII Press.
M.Nadratuzzaman Hosen, AM Hasan Ali, A. Bahrul. 2008. Materi Dakwah Ekonomi
     Syariah. Jakarta: PKES.
Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema
     Insani.
Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. Konsep,
     Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta: Djambatan.




                                                                               17

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:13259
posted:3/9/2010
language:Indonesian
pages:17