Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA DI BEBERAPA TOKO ELEKTRONIK DI KOTA SURAKARTA

VIEWS: 3,613 PAGES: 106

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA DI BEBERAPA TOKO ELEKTRONIK DI KOTA SURAKARTA

More Info
									PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN
   KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA DI BEBERAPA TOKO
               ELEKTRONIK DI KOTA SURAKARTA




                          Penulisan Hukum
                               (Skripsi)


                      Disusun Dan Diajukan Untuk
  Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
        Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


                                Oleh :
                    DODI TRI HARI PURNOMO
                           NIM : E.1105074


                      FAKULTAS HUKUM
               UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                           SURAKARTA
                                2010

                                  10
                                                   11




             PERSETUJUAN PEMBIMBING




               Penulisan Hukum ( Skripsi )



PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN
  KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA DI BEBERAPA TOKO
          ELEKTRONIK DI KOTA SURAKARTA




                     Disusun oleh :


              DODI TRI HARI PURNOMO
                    NIM : E.1105074




                   Dosen Pembimbing




             PIUS TRIWAHYUDI, S.H.,M.Si
                NIP. 195602121985031004
                                                                           12




                       PENGESAHAN PENGUJI


                       Penulisan Hukum ( Skripsi )

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN
  KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA DI BEBERAPA TOKO
               ELEKTRONIK DI KOTA SURAKARTA



                              Disusun oleh :
                     DODI TRI HARI PURNOMO
                            NIM : E.1105074


  Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
           Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
                                  Pada :
                              Hari: KAMIS
                       Tanggal: 4 JANUARI 2010


                             TIM PENGUJI
       1. WASIS SUGANDHA, S.H., M.h            : ……………………….
          NIP. 196502131986011001
       2. PURWONO SUNGKOWO R. S.H. : ……………………….
           NIP. 196106131986011001
       3. PIUS TRIWAHYUDI, S.H., M.Si          : ……………………….
           NIP. 195602121985031004



                             MENGETAHUI
                                Dekan,



                   (Mohammad Jamin, S.H., M.Hum)
                       NIP. 196109301986011001
                                                                               13




                           HALAMAN MOTTO




Ada tertulis : “Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman. Oleh sebab itu janganlah engkau takut menghadapi dunia sebab
                    Tuhan beserta kita “(Matius 28 : 20),




  Manfaatkan sebaik mungkin segala karunia yang diberi Tuhan dan jangan
                  lupa untuk selalu bersyukur kapadaNya.
                                                                   (Penulis)




Kemenangan kita yang paling agung bukanlah ketika kata tidak pernah jatuh,
        tetapi ketika kita selalu mampu bangkit dari setiap kegagalan.
                             (Mazmur 37:23-24)



 Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan
kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan
               yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
                            (Pengkhotbah 3:11)
                                                   14




HALAMAN PERSEMBAHAN




       Penulisan     hukum          (skripsi)      ini
       kupersembahkan kepada :
        · Ayahanda      Suhardi       dan       Ibunda
           Purwaningsih tercinta
        · Kakakku      Eli     Leonora,         Stenly
           Hartowibowo, Mery Sevita dan adikku
           Terresia Dian Pratiwi.
        · Keluargaku
        · Rekan-rekan Fakultas Hukum tahun
           2005
        · Almamaterku
                                                                              15




                                  ABSTRAK


Dodi Tri Hari Purnomo, 2010. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA DI
BEBERAPA TOKO ELEKTRONIK DI KOTA SURAKARTA.Fakultas Hukum
UNS.

        Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang
pencantuman klausula eksonerasi pada nota penjualan barang elektronik
bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 18 tentang larangan pencantuman
klausula baku, dan unutk mengetahui upaya hukum konsumen terhadap
pencantuman klausula eksonerasi pada nota penjualan di beberapa toko elektronik
di kota Surakata.

        Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang
bersifat deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber
data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data
dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi pustaka Tehnik analisis data
yang digunakan yaitu dengan metode deduksi yang dilakukan dengan
menggunakan interpretasi sisitematis.

       Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa masih banyak
penjual/pelaku usaha barang elektronik di kota Surakarta yang mencantumkan
klausula eksonerasi pada nota penjualannya yang belum sesuai dengan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen melaporkannya kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk dilakukan penyelesaian sengketa
konsumen yang sifatnya diluar peradilan, jika tidak ditemukan kesepakatan maka
dapat dilimpahkan ke Pengadilan negeri, jika salah satu pihak tidak puas terhadap
putusannya maka dapat dilakukan banding ke MA. Tetapi pada kenyataannya,
konsumen lebih memilih menyelesaikannya secara musyawarah dan jika tidak
berhasil konsumen hanya pasrah, sedangkan konsumen yang ingin melaporkannya
pada BPSK hanya sedikit sekali.




Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Klausula Eksonerasi
                                                                                16




                            KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih serta
karuniaNya   kepada    penulis,   sehingga   penulis   sehingga     penulis   dapat
menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

       Penulisan hukum merupakan salah satu persyaratan yang ditempuh dalam
rangkaian kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
dan uga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa
Fakultas Hukum dalam menempuh jenjang kesarjanaan S1.

       Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari
kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya.
Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat
baik bagi penulis maupun bagi pembacanya.

       Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil
sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada.


1. Bapak Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS.
2. Bapak Pius Triwahyudi, S.H.,M.Si selaku pembimbing penulisan hukum
   (skripsi), yang telah menyediakan waktu, arahan dan pikirannya untuk
   memberikan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Isharyanto, S.H,M.Hum, selaku pembimbing akademis.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan inspirasi, semangat dan
   motivasi agar ananda selalu dapat mengenyam pendidikan ke jenjang
   tertinggi. Ibunda tersayang, yang telah memberikan do’a dan semangat untuk
   menjadikan ananda seperti sekarang, semoga ananda dapat membalas budi dan
   membahagiakan dengan memenuhi harapan bapak dan ibunda tercinta.
                                                                               17




6. Kakakku Eli Leonora, Stenly Hartowibowo, Mery Sevita dan adikku Terresia
   Dian Pratiwi. yang telah memberikan semangat, menemani dalam melewati
   suka-duka, tawa dan tangis di dalam melewati setiap alur kehidupan ini.
7. Sahabatku dan teman-teman Kartiko Cs : Rani Dwi Wati S.H, Siti Munawaroh
   S.H, Denanda Septiana S.H, Prasasti Dewi Yuliarti, S.H, Fita Erdina S.H,
   Wisnu Seno Kartiko S.H, Ilham Yosmiardi S.H, Danang Jaya Prahara S.H,
   Karuniawan Arif Kuncoro S.H, Sutiyono S.H, Aryani Setyo utami S.H, Alfian
   Sanjaya S.H, Setiawan Hari S.H, Rahmat Wibisono S.H, Arifianto Nugroho
   S.H, Deni Wahyu S.H, Sandy Seno Kartiko S.H, Adi Surya Wijaya S.H, Yoga
   Ithut S.H, yang telah bersama-sama melewati dan memberikan ruang memori
   yang indah di kampus tercinta.
8. Devita Christi Rosali S.H yang setia memberi cinta dan kasih sayangnya serta
   semangatnya dalam jalani semua ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu
   penyusunan skripsi ini.

       Dengan selesainya penulisan hukum yang berjudul ” PERLINDUNGAN
HUKUM       KONSUMEN         TERHADAP        PENCANTUMAN           KLAUSULA
EKSONERASI PADA NOTA DI BEBERAPA TOKO ELEKTRONIK DI KOTA
SURAKARTA” ini, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis
menyadari bahwa pada penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka
dari itu penulis mengharapkan kritikan, masukan dan saran yang bersifat
membangun yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan bagi penulis.



                                                     Surakarta, Januari 2010




                                                             Penulis
                                                                                                                 18




                                              DAFTAR ISI




HALAMAN JUDUL .......................................................................................        i
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... iii
HALAMAN MOTTO .....................................................................................          iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... v
ABSTRAK ................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ................................................................................. vii
DAFTAR ISI ............................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xi
BAB I       PENDAHULUAN ......................................................................... 1
            A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
            B. Perumusan Masalah ................................................................. 4
            C. Tujuan Penelitian …….………………………………………… 4
            D. Manfaat Penelitian ……………………………………………... 5
            E. Metode Penelitian .................................................................... 5
            F. Sistematika Skripsi .................................................................. 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 10
            A. Kajian Pustaka ......................................................................... 10
                 1. Kerangka teori ....................................................................... 10
                       a. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan
                            konsumen.......................................................................... 10
                       b. Tinjauan Umum Tentang Konsumen................................ 13
                       c. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha ...................................... 22
                       d. Pengertian Perjanjian Jual Beli........................................ 36
            B. Kerangka Pemikiran …………………………………………… 46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................. 48
            A. Hasil Penelitian ........................................................................... 48
                                                                                                          19




              1. Klausula Eksonerasi dan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang
                   Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…… 48
              2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman
                   klausula eksonerasi pada nota penjualan di beberapa toko
                   elektronik di kota Surakarta………………………………... 60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 71
         A. Kesimpulan ............................................................................. 71
         B. Saran ....................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
         Lampiran I :
                                                                         20




                                  BAB I

                              PENDAHULUAN

                       A. Latar Belakang Masalah

       Perkembangan dan pembangunan perekonomian di Indonesia pada
umumnya, khususnya di bidang perindustrian telah menghasilkan berbagai
variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.
Sementara perdagangan bebas saat ini yang didukung oleh kemajuan
tekhnologi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa
yang melewati batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan atau
jasa yang ditawarkan jauh lebih bervariasi, baik barang dan atau jasa dalam
negeri ataupun luar negeri.

       Kondisi tersebut disatu sisi memberi manfaat bagi konsumen, yaitu
kebutuhan konsumen akan barang jasa yang diinginkan semakin terbuka lebar,
kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai
dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun disisi lain, kondisi
tersebut memberi dampak negative pada konsumen karena kedudukan
konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada
pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk
meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi pelaku usaha melalui kiat promosi,
cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

       Namun faktor utama dari kelemahan konsumen itu sendiri adalah
tingkat kesedaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Hal ini terjadi
karena rendahnya tingkat pendidikan konsumen. Oleh karena itu pengaturan
terhadap perlindungan konsumen yang dimaksudkan, menjadi landasan bagi
Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk
melakukan upaya pemberdayaan konsumen              melalui pembinaan dan
                                                                          21




pendidikan tidak hanya bagi konsumen tetapi juga terhadap pelaku usaha.
Usaha ini tidak mudah, karena kebenyakan dari pelaku usaha yang masih
berprinsip untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal
yang seminimal mungkin. Dan prinsip ini sangat berpotensi untuk merugikan
kepentingan konsumen baik secara langsung ataupun tidak langsung.

        Dalam perkembangan ekonomi disektor pedagangan barang elektronik
di kota Surakarta kuhsusnya, sangat erat kaitannya dengan konsumen yang
mana dalam transaksasinya masih banyak kita lihat pencantuman klausula
eksonerasi dalam nota transaksi jual beli barang elektronik. Yang mana isi
klausula eksonerasi tersebut sangat merugikan pihak konsumen. Biasanya
klausula eksoneerasi tersebut berisi seperti: “Barang yang sudah dibeli tidak
dapat dikembalikan atau ditukarkan”. Selain itu posisi klausula tersebut
dibawah nota dengan tulisan yang sangat kecil, sehingga konsumen konsumen
baru sadar setelah transaksi jual beli selesai.

        Keadaan perdagangan barang elektronik di kota Surakarta seperti itu,
tentunya sangat merugikan pihak konsumen, karena konsumen tidak dapat
menuntut haknya untuk mendapatkan ganti rugi atas barang elektronik yang
cacat atau rusak yang telah dibeli konsumen. Melihat kejadian tersebut tentu
saja bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen

        Adapun pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen berisi :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
    untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula
    baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

    a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
    b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
        barang yang dibeli konsumen;
                                                                          22




    c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
       uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
       konsumen;
    d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik
       secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala
       tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh
       konsumen secara angsuran;
    e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
       pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
    f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
       mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli
       jasa;
    g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa
       aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang
       dibuat   sepihak   oleh   pelaku    usaha   dalam   masa     konsumen
       memanfaatkan jasa yang dibelinya;
    h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha
       untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan
       terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
   bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
   pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada
   dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan
   dengan undangundang ini.

       Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian lebih
lanjut mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap pencantuman
klausul eksonerasi pada nota penjualan di beberapa toko elektronik di kota
                                                                       23




Surakarta sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.yang mana dari hal tersebut
penulis disini tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi
dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Klausul Eksonerasi
Pada Nota Penjualan di Beberapa Toko Elektronik di Kota Surakarta”.

                         B. Perumusan Masalah

       Untuk memperjelas tujuan dan sasaran penelitian, maka perlu dibuat
perumusan masalah. Adapun perumusan masalah itu adalah :

1. Apakah pencantuman klausul eksonerasi tersebut tidak bertentangan
   dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang
   Larangan Pencantuman Klausul Baku?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap
   pencantuman klausul eksonerasi pada nota penjualan di beberapa toko
   elektronik di kota Surakarta?

                           C. Tujuan Penelitian

       Dalam melakukan suatu penelitian, tentunya harus memiliki tujuan-
tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Tujuan Obyektif

   a. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang pencantuman klausul
       eksonerasi bertentangan atau tidak dengan Pasal 18 Undang-Undang
       Nomor 8 Tahun 1999 tentang larangan pencantuman klausul baku.
   b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap
       pencantuman klausul eksonerasi pada nota penjualan di beberapa toko
       elektronik di kota Surakarta.
                                                                         24




2. Tujuan Subyektif

   a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam
       menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwaibkan
       dalam meraih gelar kesarjanaan dibidang ilmu Hukum pada fakultas
       hukum Universitas Negeri Sebelas Maret.
   b. Untuk memberi sumbangan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi
       ilmu hukum.

                            D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data
       sebagai bahan penyusunan skripsi untuk melengkapi persyaratan untuk
       mencapai gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum.
   b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama
       menjalani kuliah di fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret.

2. Manfaat Praktis

   a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan
       mengembangkan kemampuan penuluis dalam bidang hukum sebagai
       bekal untuk turun dalam masyarakat nantinya.
   b. Hasil penilian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait
       dalam masalah ini.

                            E. Metode Penelitian

       Suatu penelitian dikatakan sebagai penelitian ilmiah apabila dapat
dipercaya dan dapat teruji kebenarannya, maka penelitian harus disusun
berdasarkan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang digunakan
harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sehingga hasil
penelitian dapat dipertanggungjawabkan.
                                                                         25




       Metode berasal dari kata “metodhos” yang artinya cara atau menuju
suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu
cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian,
sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah termasuk keabsahannya.


       Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan
dengan metode ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang
dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto,
1986:42).


       Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsure yang mutlak
harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan
keserasian dengan objek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan,
sasaran, variabel, dan masalah yang hendak diteliti. Hal tersebut diperlukan
untuk memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan
rehabilitas yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang
digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:


1. Jenis Penelitian
            Jenis peneltian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum
   normatif atau yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-
   undangan. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang
   dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang
   terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
   tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian
   ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
                                                                                26




2. Sifat penelitian
               Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif . yaitu
   dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang
   manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekamto 1986:10)


3. Jenis Data
               Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data
   sekunder, yaitu data dari bahan-bahan kepustakaan yang antara lain
   meliputi : bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, Koran, majalah,
   jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang akan
   diteliti.


4. Sumber Data
               Berkaitan dengan jenis data yang digunakan, maka sumber data
   yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang
   terdiri dari:
   a. Bahan hukum primer yang berupa:
       (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
               konsumen
   b. Bahan hukum sekunder
       Bahan hukum sekender, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
       dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta
       memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian
       dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
       (1) Nota penjualan barang elektronik yang mencantumkan klausula
               eksonerasi.
   c. Bahan Hukum Tersier
       Bahan hukum tersier sebagai pendukung data sekunder dari bahan
       hukum primer dan sekunder yaitu kamus dan ensiklopedia.
                                                                           27




5. Teknik Pengumpulan Data
            Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan
   hukum ini adalah dengan cara wawancara dan study kepustakaan. Adapun
   yang dimaksut dengan wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara
   langsung terhadap dengan subyek penelitian guna memperoleh jawaban
   terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Study pustaka yaitu teknik
   pengumpulan data sekunder berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi,
   laporan hasil penelitian, literature, karya ilmiah yang berkaitan dengan
   materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder.


6. Teknik Analisis Data
            Tekhnis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
   silogisme interpretasi. Yaitu penalaran hukum yang merupakan premis
   mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta
   hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi.

                          F. Sistematika Skripsi

         Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi
penelitian, pada penelitian ini akan dibagi menjadi IV bab, beberapa sub bab,
dan termasuk pula daftar pustaka dan lampiran.


BAB I      : PENDAHULUAN
            Dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah,
            perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
            penelitian, sistematika penulisan hukum.


BAB II     : TINJAUAN PUSTAKA
            Dalam bab ini dibahas mengenai kerangka teori, yaitu tinjauan
            umum tentang tinjauan umum tentang hukum perlindungan
            konsumen, tinjauan umum tentang konsumen dan pelaku usaha,
                                                                        28




       jual beli dan klausula eksonerasi, bab ini juga membahas mengenai
       kerangka pemikiran.


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
       Dalam bab ini akan menguraikan dan menyajikan pembahasan
       berdasarkan rumusan masalah, yaitu Mengenai pencantuman
       klausul eksonerasi jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 18
       Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Larangan
       Pencantuman Klausul Baku dan Upaya hukum yang dapat
       dilakukan    oleh   konsumen        terhadap   pencantuman   klausul
       eksonerasi pada nota penjualan di beberapa toko elektronik di kota
       Surakarta.


BAB IV : PENUTUP
       Berisi simpulan yang didapat setelah dilakukannya penelitian dan
       saran-saran terhadap permasalahan yang diteliti dari apa yang
       didapat dari penelitian tersebut.


DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN
                                                                            29




                                    BAB II

                           TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka
   1. Kerangka Teori
      a. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan konsumen
          1) Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

                    Perjanjian standar (baku) sebenarnya sudah dikenal sejak
             jaman Yunani Kuno. Plato (426-374) SM misalnya, pernah
             memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan
             secara sepihak oleh sipenjual, tanpa memperhatikan perbedaan
             mutu makanan tersebut. Dalam perkembangannya tentu saja
             penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual)
             tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat
             yang lebih detail. Selain itu bidang-bidang yang diatur dengan
             perjanjian standarpun makin bertambah luas. Menurut sebuah
             laporan dalam Havard Law Review 1971, 99 persen perjanjian
             yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian standar. Di
             Indonesia, perjanjian standar bahkan merambah ke sector property
             dengan cara-cara yang secara yuridis masih controversial.
             Misalnya diperbolehkan system pembelian satuan rumah susun
             (strata title) secara inden dalam bentuk perjanjian standar.

                    Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan
             social ekonomi. Perusahaan besar, dan perusahaan pemerintah
             mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk
             kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak
             lawannya (wederpartij) pada umumnya mempunyai kedudukan
             (ekonomi) lemah baik karena posisinya, maupun karena ketidak
                                                             30




tahuannya, hanya menerima yang disodorkan.( Maria Darus
Badrusalam, 1994; 46)

       Istilah “Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan
Konsumen” sering terdengar, tapi belum jelas apa saja yang masuk
ke dalam materi keduanya dan kedua cabang hukum tersebut
identik. M.J. Leder menyatakan, “In a sense there is no such
creature as ‘consumer law’.”Sekalipun demikian, secara umum
sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen
itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe, yakni: “…rules of law
which rcognize the bargaining weakness of the individual
consumer and which ensure that weakness is not unfairly
exploited.”.(Shidarta, 2004: 11)

       Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus
dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat dan tujuan hukum ialah
memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi
sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen
adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik
batasnya.

       Ada yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen
merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. A. Z
Nasution misalnya, berpendapat hukum perlindungan konsumen
merupakan bagian hukum konsumen yang memuat asas-asas atau
kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat
yang melindungi kepntingan konsumen. Adapun hukum konsumen
diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum
yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu
sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen,
didalam pergaulan hidup.
                                                                31




2) Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

          Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
   tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa peranti hukum
   yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan
   usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab
   perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang
   sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi
   persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang
   berkualita (Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, 2003:17).

          Undang-Undang     Nomor     8    Tahun    1999    tentang
   Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan
   nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan
   hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah
   dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang
   berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu
   dasar Negara Pancasila dan konstitusi Negara Undang-Undang
   Dasar 1945 (Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, 2003:238)

          Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat
   ketentuan-ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen,
   seperti tersebar dalam beberapa pasal buku III bab V, bagian II
   dimulai pasal 1365. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang
   (KUHD), misalnya tentang pihak ketiga yang harus dilindungi,
   tentang perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum
   maritim, ketentuan-ketentuan mengenai perantara, asurabsi, surat
   berharga, dan lainnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum
   Pidana (KUHP), juga tercantum peraturan yang bertendensi
   perlindungan konsumen, contohnya pemalsuan, penipuan, dan
   lainnya.
                                                             32




        Undang-undang tentang perlindungan konsumen bukanlah
awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan
konsuen, tetapi ada beberapa undang-undang yang telah mengatur
dan metrinya materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti
(Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, 2003:20)

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapa
     Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
     Tahun 1961 tentang Barang menadi Undang-undang.
b. Undang-undang no 2 Tahun 1966 tentang Heygiene.
c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
     Pemerintahan di Daerah.
d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Waib Daftar
     Perusahaan.
f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
g. Undang-undang          Nomor   15   Tahun      1985   tentang
     Ketenagalistrikan.
h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang
     dan Industri.
i.   Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
j.   Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement
     Establishing the World Trade Organization ( Persetujuan
     Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
k. Undang-undang Nomor 1 Nomor 1995 tentang Perseroan
     Terbatas.
l.   Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan
     Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah
     dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
                                                                    33




      o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan
         Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun1989 tentang Paten;
      p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan
         Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
      q. Undang-undang Nomor 23 Tahun1997 tentang Pengelolaan
         Lingkungan Hidup;
      r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.
      s. Undang-undang        Nomor    25    Tahun     1997     tentang
         Ketenagakerjaan
      t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
         Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

             Perlindungan konsumen atas pelanggaran           Hak atas
      Kekayaan Intelektual (HaKI) tidak diatur dalam Undang-Undang
      Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena
      sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
      tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 ahun 1997 tentang
      Paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek,
      walaupun peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya lebih relevan
      bagi pelaku usaha, tetapi secara tidak langsung melindungi
      kepentingan konsumen.

b. Tinjauan Umum Tentang Konsumen
   1) Pengertian Konsumen

             Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
      Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 2 dijelaskan mengenai arti
      konsumen, yaitu : “Konsumen adalah setiap pemakai barang dan
      atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri
      sendiri, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk
      diperdagangkan”. Sebelum UUPK ini diberlakukan hanya sedikit
      pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum
                                                              34




positif di Indonesia. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara
(Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993) disebutkan kata konsumen
dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan.
Sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian
istilah ini dalam ketetapan ini.

       Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
memuat definisi konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau
pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri,
maupun untik kepentingan orang lain.

       Istilah lain yang agak dekat dengan dengan konsumen
adalah pembeli. Istilah ini dapat diumpai dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas dari
pada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara
sederhana oleh mantan presiden Amerika Serikat, Jhon F. Kennedy
dengan mengatakan, “Consumer by definition include us all”.
(Shidarta, 2004: 2)

       Rumusan-rumusan         dari   berbagai   ketentuan   yang
menunjukan sangat beragamnya pengertian konsumen. Masing-
masing ketentuan memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu
dengan mempelajari perbandingan dari rumusan konsumen, kita
perlu melihat pengertian konsumen dalam pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Sejumlah catatan dapat diberikan terhadap unsur-unsur definisi
konsumen:

1. Setiap Orang

            Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap
   oaring yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.
                                                              35




   Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah
   hanya seorang individual yang disebut natuurlijke persoon atau
   termasuk juga badan hukum (rechtpersoon). Hal ini berbeda
   denga pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam
   pasal 1 angka 3 yang secara eksplisit membedakan kedua
   pengertian persoon diatas, denga menyebutkan kata-kata :orang
   perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak
   membatasi pengertian konsumen tersebut sebatas pada orang
   perseorangan. Namun, konsumen juga harus mencakup badan
   usaha. Dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.

           Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
   larangan praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
   kata “orang” tidak digunakan. Dalam Undang-undang itu hanya
   ditemukan kata “pemakai” yang dapat diinterpretasikan baik
   sebagai orang perseorangan maupun badan usaha.

           Undang-Undang    Nomor     8   Tahun   1999   tentang
   Perlindungan Konsumen tampaknya berusaha menghindari
   kata “produsen” sebagai lawan kata dari “konsumen”. Untuk
   itu digunakan kata “pelaku usaha” yang bermakna lebih luas .
   Istilah terakir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi
   kreditur (penyedia dana), produsen penyalur, penjual dan
   terminology lain yang lazim diberikan. Bahkan, untuk kasus-
   kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan. Pelaku
   usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu
   ditayangkan.

2. Pemakai

           Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2)
   UUPK,     kata   “pemakai”    menekankan,konsumen       adalah
                                                               36




konsumen akhir (ultimate consumer) Istilah ‘pemakai” dalam
hal init pat digunakan dalam rumusan ketentuan tesebut,
sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai
tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya yang
diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan
prestasinya dengan cara membayar uang untuk memproleh
barang dan/atau jasa itu dengan kata lain, dasar hubungan
hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus
kontaktual (the privity of contract).

       Sesuai ilustrasi dari uraian itu dapat diberikan contoh
berikut. Seseorang memperoleh paket hadiah atau parsel
(parcel) pada hari ulang tahunnya.Isi paketnya makanan dan
minuman kaleng yang dibeli si pengirim dari pasar swalayan.

       Pertanyaannya,     apakah        penerima   paket   seorang
konsumen juga? Jika ia menggugat pasar swalayan itu, apakah
ada dasar gugatan yang cukup kuat baginya? Hal ini patut
dipertanyakan. Jika menggunakan prinsip the privity of
contract tentu tidak hubungan kontaktual antara penerima
hadiah dan pihak swalayan karena si pembeli parsel ialah orang
lain. dengan demikian, UUPK sudah selayaknya meninggalkan
prinsip yang sangat merugikan konsumen.

       Konsumen memang tidak sekedar pembeli ( buyer atau
koper), tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha yang
mengkonsumsi jasa dan atau barang.Jadi yang paling penting
terjadinya suatu transaksi konsumen ( customer transaction)
berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan
kenikmatan dalam menggunakannya.
                                                                 37




          Transaksi konsumen memiliki banyak sekali metode.
   Dewasa ini, sudah lazim terjadi sebelum suatu produk
   dipasarkan,terlebih dulu dilakukan pengenalan produk kepada
   konsumen. Istilahnya, product knowledge. Untuk itu, dibagikan
   sample yang diproduksi khusus dan sengaja tidak diperjual
   belikan. Orang yang mengkonsumsi produk sample juga
   merupakan konsumen.Oleh karena itu, wajib dilindungi hak-
   haknya.

          Mengartikan konsumen secara sempit, seperti hanya
   sebagai orang yang mempunyai hubungan kontaktual pribadi (
   in peivity of contract) dengan produsen atau penjual adalah cara
   pendefisian konsumen yang paling sederhana. Di Amerika
   Serikat, cara pandang seperti ini telah ditinggalkan, walaupun
   baru dilakukan pada awal abad ke-20. Komsumen tidak lagi
   diartikan sebagai pembeli dari suatu barang dan/atau jasa, tetapi
   termasuk bukan pemakai langsung, asalkan ia memang
   dirugikan akibat penggunaan suatu produk

3. Barang dan/atau jasa

          Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai
   pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini
   “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata
   produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia
   perbankan, misalnya, istilah produk dipakai juga untuk
   menanamkan jenis-jenis layanan perbankan.

          UUPK mengartikan barang sebagai benda,baik bergerak
   maupun tidak bergerak , baik dapat dihabiskan maupun tidak
   dapat dihabiskan, yang dapat diperdaagangkan, dipakai,
   dipergunakan, atau atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK
                                                                   38




   tidak   menjelaskan     perbedaan       istilah-istilah   “dipakai,
   dipergunkan, atau dimanfaatkan”.

           Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan
   yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi
   masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.Pengertian
   “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus
   ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, pihak pihak yang
   ditawarkan harus lebih dari satu orang. Jika demikian
   halnya,layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual,
   tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

           Kata-kata”ditawarkan kepada masyarakat” itu harus
   ditafsirkan sebagai bagian suatu transaksi konsumen Artinya
   seseorang yang karena kebutuhan mendadak lalu menjual
   rumahnya     kepada   orang     lain,   tidak   dapat     dikatakan
   perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Si pembeli tidak
   dapat dikategorikan sebagai “konsumen“ menurut UUPK.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

           Barang   dan/atau     jasa   yang    ditawarkan     kepada
   masyarakat sudah harus teredia di pasaran (lihat juga bunyi
   Pasal 9 Ayat [1] Huruh [e] UUPK) Dalam perdagangan yang
   makin kompleks dewasa ini; syarat itu tidak mutlak lagi
   dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan
   pengembang (developer) perumahan sudah biasa mengadakan
   transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk
   hidup lain
                                                             39




       Transaksi konsumen ditumjukkan untuk kepentingan
diri sendiri,keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur
yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas
pengertian    kepentingan.Kepentingan      ini   tidak   sekedar
ditunjukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang
dan/ atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri
sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain,
seperti hewan dan tumbuhan.Dan sisi teori kepentingan setiap
tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya.Oleh
sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa
karena ada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau
jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain),
juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi Seseorang yang
membeli makanan untuk kucing peliharaanmya, misalnya,
berkaitan dengan kepentingan pribadi orang itu untuk memiliki
kucing yang sehat.

       Barang dan atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.
Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya
konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam
perturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara
teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit
dalam ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam
kenyataanmya sulit menetapkan batas-batas seperti itu. Sebagai
ilustrasi dapat diberikan contoh berikut ini.

       Seorang ibu rumah tangga membeli kompor yang
belum sempat dipakai itu dijualnya lagi kepada tetanganya.
Ternyatam alat itu rusak dan tetangganya mengajukan
keberatan terhadapnya. Apakah ibu yang membeli alat itu dan
telah menjualnya lagi tersebut masih berhak disebut konsumen
menurut kategori UUPK? Jika pemilik toko mengetahui, si ibu
                                                                  40




     telah menjual kompor itu telah menjual kompor itu kepada
     orang lain, apakah pemilik took dapat menolak gugatan si ibu
     tadi dengan alasan bahwa ibu itu bukan lagi sebagai konsumen
     akir?

             Dari tampak, rasa keadilan kita menuntut lain. Dengan
     demikian, seharusnya batasannya tidak perlu sekaku yang
     ditetapkan dalam undang-undang. Jika kasus tadi dibawa ke
     pengadilan,hakim dapat      melihat   apakah   ibu   itu   biasa
     melakukan pekerjaan jual-beli seperti itu. Seandainya transaksi
     tadi bukan merupakan bagian dari pekerjaan yang biasa
     dilakukan, hakim seharusnya dapat menentukan bahwa yang
     bersangkutan termasuk konsumen akhir pula.

             Uraian itu sekaligus menunjukkan, batasan konsumen
     dalam UUPK dan hak-hak konsumen yang diadopsi di
     dalamnya masih memerlukan pengujian-pengujian di lapangan,
     khususnya melalui peristiwa-peristiwa konkret yang diajukan
     ke peangadilan. Dengan berpedoman pada Pasal 27 Undang-
     Undang Nomor 14 Tahun 1970 (jo. Undang-Undang Nomor 35
     Tahun 1999) tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
     sudah diamanatkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti,
     dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2) Hak Konsumen

  Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu :

  a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety);
  b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
  c. Hak untuk memilih (the right to choose);
  d. Hak untuk didengar (the right to heard).
                                                              41




         Empat hak dasar ini diakui secara international. Dalam
perkembangannya,       organisasi-organisasi      konsumen   yang
tergabung dalam The International Organization of Consumers
Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak
mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti
kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat.

         Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima
penambahan hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua
atau sebagian. YLKI misalnya, memutuskan untuk menambahkan
satu hak lagi sebagai pelengkap dari empat hak dasar konsumen
yaitu hak mendapatkan linkungan hidup yang baik dan sehat,
sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.

         Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam
pasal 4 Undang-Undang         Nomor    8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, sementara satu hak terakir diumuskan
secara terbuka.

         Hak-Hak konsumen itu sebagai berikut :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
   mengkomsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
   barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
   kondisi serta jaminan yang dianikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan ujur mengenai
   kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
   dan/atau jasa yang digunakan;
                                                                       42




      e. Hak      mendapatkan     advokasi,   perlindungan,   dan   upaya
           penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
      f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
      g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar jujur serta
           tidak diskriminatif;
      h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, gabti rugi dan/atau sesuai
           dengan peranian atau tidak sebagaimana mestinya;
      i.   Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-
           Undangan yang lain.

   3) Kewajiban Konsumen

              Adapun yang yang menjadi kewaiban konsumen menurut
      pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, konsumen mempunyai
      kewajiban, yaitu:

      a) Membaca atau mengikuti petunjuk informal dan prosedur
           pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi
           keamanan dan keselamatan;
      b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
           dan/ atau jasa;
      c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepkati;
      d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
           konsumen secara patut.

c. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha

   a) Pengertian Pelaku Usaha

              Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang
      Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 disebutkan mengenai arti
      dari pelaku usaha, yaitu berbunyi : “Pelaku usaha adalah setiap
      orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
                                                                 43




   hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
   berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
   Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-bersama
   melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai
   bidang ekonomi.

             Adapun yang beberapa yang termasuk dalam peaku usaha
   adalah perusahaan, korporasi, Badab Usaha Milik Negara
   (BUMN), koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain
   kegiatan dibidang perekonomian.

b) Hak Pelaku Usaha

             Untuk memberikan kepastian hukum dan keelasan akan
   hak-hak dan kewajiban para pihak, Undang-Undang Nomor 8
   Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disini telah
   memberikan      peraturan   mengenai   hak-hak   dan   kewajiban-
   kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Antara lain untuk pelaku
   usaha :

             Sebagai mana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor
   8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana tertulis
   hak-hak dari pelaku usaha, yaitu.:

   a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
      kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau
      jasa yang diperdagangkan;
   b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan
      konsumen yang beritikad tidak baik;
   c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
      penyelesaian hukum sengketa konsumen;
                                                                 44




   d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
      bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang
      dan/atau jasa yang diperdagangkan;
   e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan prundang-
      undangan lainnya.

c) Kewajiban Pelaku Usaha

          Selanjutnya adalah kewajiban pelaku usaha, yang mana
   dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang
   Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai kewajiban pelaku
   usaha dalam melakukan kegiatannya, antara lain :

          Kewajiban Pelaku Usaha:

   a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
   b. Memberikan informasi yang baik dan benar, jelas, dan jujur
      mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta
      memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
   c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur
      serta tidak diskriminatif;
   d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
      diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
      dan/atau jasa yang brlaku;
   e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji
      dan/atau mencoba barang da/atau jasa tertentu serta memberi
      jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
      diperdagangkan;
   f. Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
      kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan
      barang da/atau jasa yang diperdagangkan;
                                                                     45




   g. Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
       barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak
       sesuai dengan perjanian.

d) Tanggung Jawab Pelaku Usaha

           Tanggung jawab merupakan prihal yang sangat penting
   dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus
   pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam
   menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa
   jauh tanggung jawab dapat dibebankan pada pihak-pihak terkait.

           Beberapa       sumber   formal   hukum,   seperti   peraturan
   perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum
   keperdataan kerap memberikan pembatasan-batasan terhadap
   tanggung jawab yang dipikul oleh si pelannggar hak konsumen.

           Adapun mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha disini,
   juga telah diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28 Undang-
   Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen,
   antara lain berisi :

   Pasal 19

   1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
       kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
       mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
       diperdagangkan.
   2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
       pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang
       sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau
       pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
       perundang-undangan yang berlaku.
                                                                 46




 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
      (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
      ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan
      pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya
      unsur kesalahan.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
      tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa
      kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

           Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang
 diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

 1.    Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang
       importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau
       perwakilan produsen luar negeri.
 2.    Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing
       apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh
       agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

           Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam
 kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasla 19 ayat (4), Pasal
 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku
 usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan
 pembuktian.

Pasal 23
                                                              47




           Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi
 tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan
 konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat
 (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan
 penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan
 peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku
   usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau
   gugatan konsumen apabila:

   a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa
       melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa
       tersebut;
   b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak
       mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang
       dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan
       contoh, mutu, dan komposisi.

2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan
   dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan
   konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang
   dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan
   melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya
   berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu)
   tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna
                                                                48




   jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan
   yang diperjanjikan.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
   jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen
   apabila pelaku usaha tersebut:

   a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang
       dan/atau fasilitas perbaikan;
   b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi
       yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan
dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung
jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak
   dimaksudkan untuk diedarkan;
b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi
   barang;
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang
   dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28
                                                                        49




  Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan
  ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan
  Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

e) Larangan-Larangan Pelaku Usaha

   Mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha
   telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang
   Perlindungan Konsumen pasal 8 sampai dengan pasal 18. Adapun
   rincian dari pasal-pasal tersebut adalah:

   Pasal 8

   1. Pelaku         usaha       dilarang      memproduksi         dan/atau
      memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

      a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
             dipersyaratkan    dan    ketentuan      peraturan   perundang-
             undangan;
      b.     tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan
             jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan
             dalam la bel atau etiket barang tersebut;
      c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah
             dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
      d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau
             kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket
             atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
      e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
             pengolahan,     gaya,   mode,    atau    penggunaan tertentu
             sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
             barang dan/atau jasa tersebut;
                                                                50




   f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,
          etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang
          dan/atau jasa tersebut;
   g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka
          waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas
          barang tertentu;
   h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,
          sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam
          label;
   i.     tidak memasang label atau membuat penjelasan barang
          yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau
          netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
          sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan
          lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus
          dipasang/dibuat;
   j.     tidak    mencantumkan     informasi   dan/atau   petunjuk
          penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
          ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,
   cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi
   secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan
   pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau
   tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan
   ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa
   tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9
                                                                       51




1. Pelaku        usaha      dilarang     menawarkang,   memproduksikan,
   mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar,
   dan/atau seolah-olah:

   a. barang tersebut            telah    memenuhi dan/atau memiliki
        potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya
        atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna
        tertentu;
   b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
   c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau
        memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu,
        keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
   d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang
        mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
   e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
   f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
   g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang
        tertentu;
   h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
   i.   secara langsung atau tidak langsung merencahkan barang
        dan/atau jasa lain;
   j.   menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman,
        tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek
        sampingan tampak keterangan yang lengkap;
   k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum
        pasti.

   2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
        dilarang untuk diperdagangkan.
   3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat
        (1)      dilarang     melanjutkan     penawaran,   promosi,   dan
        pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.
                                                             52




Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang
ditujukan    untuk    diperdagangkan      dilarang   menawarkan,
mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang
tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu
   barang dan/atau jasa;
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara
obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen
dengan;

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah
   memenuhi standar mutu tertentu;
b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak
   mengandung cacat tersembunyi;
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan
   dengan maksud untuk menjual barang lain;
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau
   jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam
   jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum
   melakukan obral.
                                                               53




Pasal 12

Pelaku     usaha   dilarang   menawarkan,   mempromosikan    atau
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif
khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut
tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan
jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau
   mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan
   pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara
   cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau
   memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau
   mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat
   kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara
   menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa
   lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah
melalui cara undian, dilarang untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang
   dijanjikan;
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang
   dijanjikan.
                                                                   54




Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang
dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang
dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap
konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui
pesanan dilarang untuk:

 a. tidak   menepati      pesanan   dan/atau   kesepakatan   waktu
    penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
 b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

   a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan,
       kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta
       ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
   b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
   c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat
       mengenai barang dan/atau jasa;
   d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang
       dan/atau jasa;
   e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin
       yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
   f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-
       undangan mengenai periklanan.
                                                                  55




2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan
   yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 18

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang
   ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau
   mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau
   perjanjian apabila:

   a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
   b. menyatakan         bahwa   pelaku   usaha    berhak    menolak
       penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
   c. menyatakan         bahwa   pelaku   usaha    berhak    menolak
       penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang
       dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
   d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku
       usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
       melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan
       barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
   e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan
       barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
   f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi
       manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen
       yang menjadi obyek jual beli jasa;
   g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang
       berupa   aturan      baru,   tambahan,     lanjutan   dan/atau
       pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha
       dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
   h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada
       pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak
                                                                      56




              gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh
              konsumen secara angsuran.

       2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak
           atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara
           jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
       3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha
           pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan
           sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan
           batal demi hukum.
       4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang
           bertentangan dengan Undang undang ini.

d. Pengertian Perjanjian Jual Beli

           Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu
   mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak
   yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Demikianlah
   rumusan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan
   pada rumusan yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli
   merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau
   perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud
   dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan
   penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam hal ini,
   sebagaimana telah dijelaskan diatas, dalam jual beli terdapat dua sisi
   hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.
   Dikatakan demikian karena dsisi hukum kebendaan, jual beli
   melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa
   penyerahan kebendaan kepada satu pihak, dan pembayaran harga jual
   pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan
   sutu bentuk perjanjian yang melahirkan kewaiban dalam bentuk
   penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang
                                                                       57




oleh pembeli kepada penjual.(Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi,
2003: 7).

        Pentingnya sisi perikatan ini dalam pandangan kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dapat dilihat, pada penjelasan yang telah
diberikan dalam Buku Seri Hukum Perikatan : Perikatan Pada
Umumnya. Dalam buku tersebut ditegaskan bahwa perikatan
melahirkan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan,                   yang
merupakan utang yang dijamin dengan harta kekayaan debitor sebagai
pihak yang berkewajiban (Pasal 1131 Undang-Undang Hukum
Perdata). Untuk mengetahui siapa dan sampai seberapa jauh suatu
pihak dalam perikatan bertanggung jawab atas pemenuhan perikatan
yang lahir dari hubungan hokum yang ada, kewajiban atau prestasi
debitor untuk melaksanakan kewajiban tersebut selalu harus dilihat
dahulu dari dua sisi, yang merupakan unsur penting bagi keberadaan
atau eksistensi tuntutan kreditor terhadap pemenuhan kewajiban oleh
debitor. .(Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003: 8)

        Pertama berhubungan dengan persoalan tanggung jawab
hokum       atas   pelaksanaan   prestasi   tersebut   oleh   pihak   yang
berkewajiban (Schuld). Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah siapa
yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan
apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak
terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi (kreditor). Yang
dimaksud dengan pemenuhan kewajiban di sini adalah adanya suatu
jumlah harta kekayaan tertentu (milik debitor) yang dapat disita atau
dijual guna memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor. Jadi dalam
hal ini, yang dipertanyakan adalah apakah memang debitor tersebut
berkewajiban untuk memenuhi perikatan yang telah ada tersebut. Jika
kewajiban tersebut ada, maka dikatakan bahwa debitor memiliki
Schuld terhadap kreditor. Jadi sesungguhnya debitor berkewajiban
untuk memenuhi perikatannya tersebut.
                                                                 58




       Hal kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan
kewajiban, tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk
memenuhinya (Haftung). Dalam hal kedua ini, tidak lagi dipersoalkan
siapa yang berkewajiban, namun yang dipertanyakan adalah mengenai
apakah ada sejumlah harta kekayaan tertentu yang dapat diminta untuk
disita dan dijual oleh kreditor agar ia dapat memperoleh pelunasan
(oleh debitor).

       Pada umumnya dalam setiap perikatan, pemenuhan prestasi
yang berhubungan dengan kedua hal tersebut (Schuld dan Hanftung)
terletak di pundak salah satu pihak dalam perikatan, yang disebut
“debitor”. Jadi setiap pihak yang berkewajiban untuk memenuhi
perikatan, juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk
memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya berdasarkan pada
perikatan yang lahir dari hubungan hokum di antara para pihak dalam
perikatan tersebut. Ini berarti setiap pihak yang memiliki kewajiban
juga demi hokum bertanggung jawab dengan seluruh harta
kekayaannya (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atas
pemenuhan kewajibanya tersebut kepada kreditor.

       Dalam Buku tersebut juga telah dikatakan bahwa adakalanya
dalam suatu hubungan tertentu, misalnya dalam pemberian jaminan
kebendaan oleh suatu pihak di luar debitor, pihak yang memberikan
jaminan kebendaan bukanlah pihak yang memiliki Shculd. Artinya
pihak tersebut sesungguhnya sama sekali tidak memiliki kewajiban
kepada kreditor. Walau demikian dengan membuat dan menyetujui
pemberian hak dan jaminan kebendaan berdasarkan pada perjanjian
pemberian hak jaminan kebendaan, pihak yang memberikan jaminan
kebendaan tersebut demi hokum terikat untuk memenuhi hak kreditor.
Haftung, yang lahir dari perjanjian pemberian jaminan kebendaan
tersebut telah memberikan hak penuh kepada kreditor untuk
                                                                    59




mengesekusi, menyita dan menjual harta kekayaan yang dijamin dalam
bentuk kebendaan tersebut, untuk memperoleh pemenuhan haknya.

       Pada sisi lain, dalam perjanjian untung-untungan yang lahir
dari perjudian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1788 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: .(Gunawan Widjaja
dan Kartini Muljadi, 2003: 10)

       Undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam
halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan.

       kreditor   tidak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan
kewajiban debitor. Ini berarti tidak ada suatu harta kekayaanpun
(khususnya milik debitor) yang dapat disita dan dijual untuk
memenuhi perikatan debitor kepada kreditor. Pada sisi yang demikian,
maka dikatakan bahwa prestasi debitor tersebut adalah tanpa Haftung
(bagi kreditor). Meskipun pada satu sisi, debitor masih memiliki
kewajiban, yang dalam hal perjanjian untung-untungan yang lahir dari
perjudian, disebutkan dalam pasal 1791 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yang berbunyi:

       Seorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya,
sekali-kali tidak diperbolehkan menuntutnya kembali, kecuali apabila
pihaknya pemenang telah dilakukan kecurangan atau penipuan.

       Namun demikian kreditor sama sekali tidak memiliki hak untuk
menuntut harta kekayaan debitor untuk disita dan dijual bagi
pemenuhan perikatannya (Pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).

       Dalam hal kaitannya dengan ketentuan tersebut, penulis hendak
mengajak pembaca sekalian untuk mengingat kembali mengenai empat
syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
                                                                       60




   Undang Hukum Perdata yang berbunyi: .(Gunawan Widjaja dan
   Kartini Muljadi, 2003: 11)

   “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

   1. kesepakatan mereka yang mengingatkan dirinya;
   2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
   3. suatu hal terntentu;
   4. suatu sebab yang tidak terlarang”.

          Dua syarat yang pertama mewakili          syarat subyektif, yang
   berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, dan dua syarat terakhir
   berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek
   perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan yang akan dilaksanakan
   sebagai prestasi atau utang dari para pihak. Obyek ini pulalah yang
   nantinya akan mewujudkan diri dalam perikatan satu pihak terhadap
   pihak lainnya secara bertimbal balik.

          Ketiada pemenuhan kedua syarat subyektif tersebut, membawa
   akibat bahwa perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, dengan
   pengertian bahwa setiap saat (dalam konteks Pasal 1454 Undang-
   Undang Hukum Perdata) dapat dimintakan pembatalannya. Hal
   tersebut secara tegas dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 1446
   hingga Pasal 1450 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

e. Perjanjian Baku

          Hondius    merumuskan perjanjian         baku sebagai berikut:
   “standaardvoorwaarden zijn schriftelike concept bedingen welke zijn
   opgesteld   om    zonder     orderhandelingen    omtrent   hun   inhoud
   opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal noog te
   sluiten overeenkomsten van bepaald aard” artinya:
                                                                   61




       “perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun
tanpa membicarakan isinya dan lasimnya dituangkan ke dalam
sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. .( Maria
Darus Badrusalam, 1994; 47)

       Sutan Remi Sjahdeini mengartikan perjanjian standar sebagai
perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh
pemakainya dan pihak lain yang pada dasarnya tidak mempunyai
peluang untuk merundingkannya atau untuk melakukan perubahan.
Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang
menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa
hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Sjahdeini menekankan
yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-
klausulnya.

       Sebenarnya perjanjian standar tidak perlu selalu dituangkan
dalam bentuk formulir, walaupun lazimnya dibuat dalam bentuk
tertulis. Contohnya dapat dibuat dalam bentuk pengumuman yang
ditempelkan di tempat penjual menalankan usahanya. Jadi peranjian
standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh
produsen/penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang
berlaku umum ( masal), sehingga pihak yang lain (konsumen)
memiliki dua pilihan yakni menyetujui atau menolak.

           Adanya unsure pilihan ini, perjanjian standar tidaklah
melanggar asas kebebasan (Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata). Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi
hak untuk menyutujui (take it) atau menolak (leave it). Itulah
sebabnya, perjanjian standar ini kemudian dikenal dengan nama take it
or leave it contract.
                                                                      62




       Pendapat pertama datang dari Sluijter, yang menyatakan
perjanjian standar bukan peranjian. Alasannya, kedudukan pengusaha
dalam perjanian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta
(legio particuliere wetgever). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha
didalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian. Pitlo
mengatakannya sebagai perjanjian paksa (dwang contract), walaupun
secara teoritis yuridis perjanjian ini tidak memenuhi ketentuan undang-
undang dan ditolak beberapa ahli hukum. Namun dalam kenyataanya
kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan
keinginan hukum. Pendapat Pitlo ini mengingatkan kita pada pendapat
Hondius, yang dalam disertasinya menyatakan bahwa perjanjian
standar itu meningkat berdasarkan kebiasaan (begruik) yang berlaku
dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Kemudian Stein
mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat,
bahwa perjanjian standar dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan
fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (fictie von wil en vertrouwen)
yang membangkitkan para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.
Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu berarti ia secara
sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Akirnya dapat disebutkan
pendapat yang lebih tegas dari Asser Rutten, yang mengtakan
perjanjian    standar   itu   meningkat    karena   setiap   orang   yang
menandatangani suatu perjanjian harus dianggap mengetahui dan
menyetujui sepenuhnya isi kontrak tersebut.

       Ahli     hukum     Indonesia,      Mariam    Darus    Badrulzaman
menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas
kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih-lebih lagi
ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akirnya kepentingan
masyarakatlah yang didahulukan.dalam perjanjian standar, kedudukan
pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi
oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk
                                                                    63




   menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha yang mengatur hak-
   haknya dan tidak kewajibannya. Menurutnya, perjanjian standar ini
   tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan arena itu perlu
   ditertibkan.




            Yang perlu khawatirkan dengan kehadiran perjanjian standar
   ini adalah tidak lain karena dicantumkannya klausul eksonerasi
   (exemtion clausul) dalam perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi
   adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan
   menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan
   kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).

f. Klausula Eksonerasi

            Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula
   yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak
   menghindarkan diri untuk memenuhi kewaibannya membayar ganti
   rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau
   perbuatan melanggar hukum.(Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004
   : 114)

            Perjanjian baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan
   kerugian terhadap konsumen. Perjanjian baku yang banyak terdapat di
   masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:

   1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan
      oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak
      yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai
      posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak
      lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh
      kolektif.
                                                                 64




2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian
   baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum
   tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas
   tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaries atau
   advokat. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula
   disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang
   meminta bantuan notaries atau advokat yang bersangkutan. Dalam
   perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan contract model.




       Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian
sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu prjanjian,
pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut
merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya
memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena
beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula
tersebut menjadi beban konsumen.

       Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak
seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan
yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam
peranjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat
biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan
klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga peranjian
yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam
perjanian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format
dan isi dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

       Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah
pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan
                                                                         65




bahwa      perjanjian     tersebut   memuat      klausula-klausula     yang
menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-
beban/kewajiban-kewajiban        tertentu    yang     seharusnya     menjadi
tanggung jawabnya.

        Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak
yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat
merugikan pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan
keadaan.

        Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian baku dengan
klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah
satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur,
memiliki ciri sebagai berikut : ( M. D. Badrulzaman, 1994: 50 )

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya
   relative kuat dari pada debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanian itu;
3. terdorong     oleh     kebutuhannya,     debitur   terpaksa     menerima
   perjanjian tersebut;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu.

        Pendapat Mariam Darus Badrulzaman di atas memposisikan
kreditur selalu dalam posisi yang lebih kuat, padahal dalam kenyataan,
kreditur tidak selamanya memiliki posisi yang lebih kuat daripada
debitur, karena dalam kasus tertentu posisi debitur justru lebih kuat
dari pada kreditur, dan justru debiturlah yang merancang perjanjian
baku. Dengan demikian pendapat di atas tidak selamanya dapat
dibenarkan. (Ahmad Miru, 2000: 160).
                                                                      66




       Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian
baku, adalah pencantuman klausula eksonerasi harus : (Ahmadi Miru
dan Sutarman Yodo, 2004: 119)

a. Menonjol dan Jelas

           Pengecualian terhadap tanggung gugat tak dapat dibenarkan
   jika penulisannya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan
   demikian, maka penulisan pengecualian tanggung gugat yang
   ditulis di belakang surat peranian atau yang ditulis dengan cetakan
   kecil, kemungkinan tidak efektif karena penulisan klausula tersebut
   tidak menonjol.

           Agar penulisan suatu klausula dapat digolongkan menonjol,
   maka penulisannya dilakukan sedemikian rupa sehingga orang
   yang brkepentingan akan memperhatikannya, misalnya dicetak
   dengan huruf dan warna yang kontras, dan tentu saja hal ini dimuat
   dalam bagian penting dalam kontrak tersebut.

b. Disampaikan Tepat Waktu

           Pengecualian      tanggung      gugat   hanya   efektif   jika
   disampaikan tepat waktu. Denga demikian, setiap pengecualian
   tanggung gugat harus disampaikan pada saat penutupan peranjian,
   sehingga merupakan bagian dari kontrak. Jadi bukan disampaikan
   setelah perjanjian jual beli terjadi.

c. Pemenuhan Tujuan-Tujuan Penting

           Pembatasan tnggung gugat tidak dapat dilakukan jika
   pembatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari
   suatu jaminan, misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang
   tersembunyi tidak dapat dibatasi dalam dalam batas waktu tertentu,
                                                                        67




   jika cacat tersembunyi tersebut tidak ditemukan dalam periode
   tersebut.

d. Adil

           Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula kontrak
   yang tidak adil,      maka pengadilan dapat        menolak untuk
   melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

       Perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, antara lain:

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanian yang isinya ditentukan
   oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak
   yang kuat dalam hal ini ialah pihak kreditur yang lazimnya
   mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak
   lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh
   kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian
   baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang
   agraria misalnya, dapat dilihat formulir-formulir perjanjian
   sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal
   6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta
   jual beli, model 1156727 akta hipotik model 1045055 dan
   sebagainya.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau
   advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak
   semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota
   masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang
   bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut
   dengan “contract model”.
                                                         68




2. Kerangka Pemikiran



                                 PERLINDUNGAN
                                 HUKUM KONSUMEN
                                 TERHADAP
                                 PENCANTUMAN
                                 KLAUSULA
                                 EKSONERASI PADA
                                 NOTA




   · Ketentuan mengenai          · Pasal 18 Undang-undang
     pencantuman klausula          Perlindungan Konsumen
     eksonerasi pada nota          tentang ketentuan
     penjualan barang              pencantuman klausula
     elektronik                    baku
   · Perlindungan hukum          · Pasal 45 Undang-undang
     terhadap pencantuman          Perlindungan Konsumen
     klausula eksonerasi pada      tentang penyelesaian
     nota penjualan barang         sengketa konsumen




                                Pencantuman klausula
                                eksonerasi yang tidak sesuai
                                dengan pasal 18 UUPK




                                 Penyelesaian sengketa
                                 konsumen
                                                                     69




Penjelasan :


       Indonesia memiliki memiliki peraturan yang mana peraturan
tersebut melindungi konsumen, yang mana peraturan tersebut adalah
Undang-undang no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
       Dalam praktek perdagangan di Indonesia dan kota Surakarta pada
khususnya, masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hak konsumen
yang kaitannya dengan pencantuman klausul eksonerasi atau klausul baku
pada nota penjualan barang elektronik
       Dalam Undang-undang perlindungan konsumen terdapat pasal
yang mengatur mengenai ketentuan klausul eksonerasi yaitu pasal 18
Undang-undang no.18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. yang
mana kemudian peneliti berusaha untuk menelaah yang dimaksud dalam
pasal tersebut, yaitu klausul eksonerasi mana yang diperbolehkan ataupun
tidaka diprbolehkan. Selain itu dalam dalam Pasal 45 UUPK juga diatur
mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap
pelanggaran dari pasal 18 UUPK tersebut.
                                  BAB III

                HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Klausula Eksonerasi dan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8
   Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

             .Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
   Perlindungan Konsumen, dijelaskan mengenai ketentuan pencantuman klausul
   baku, dimana pelaku usaha diberi batasan-batasan dalam membuat klausul
   baku, seperti larangan tentang membuat atau mencantumkan klausula baku
   pada setiap dokumen dan/atau perjanjian jika menyatakan pengalihan
   tanggung jawab pelaku usaha menyatakan bahwa pelaku usaha berhak
   menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan
   bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang
   dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen, menyatakan
   pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung
   maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang
   berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran,
   mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
   pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, memberi hak kepada pelaku
   usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan
   konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa, menyatakan tunduknya
   konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan
   dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam
   masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, menyatakan bahwa
   konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak
   tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh
   konsumen secara angsuran, sebenarnya memberikan contoh bentuk-bentuk
   pengalihan tanggung jawab itu, seperti pelaku usaha dapat menolak



                                     51
                                                                           52




penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, atau menolak penyerahan
kembali uang yang dibayar dan sebagainya.

           Jadi pelaku usaha dalam mencantumkan klausul bakunya yang
biasanya dicantumkan dalam suatu dokumen atau perjanjian, dimana maksud
dari dokumen atau perjanjian dalam penelitian disini adalah dalam nota,
pelaku usaha tidak boleh melanggar Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti disebut diatas.

           Tetapi beberapa para sarjana menyatakan bahwa perjanjian baku
tersebut bertentangan dengan kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab
dan melanggar asas-asas hukum nasional, seperti Mariam Barus Badrulzaman.
Karena ketidak seimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan
konsumen, dimana dikawatirkan pelaku usaha memanfaatkan kedudukannya
sebagai pembuat perjanjian klausul baku. Dengan demikian, jika asas
kebebasan berkontrak ingin ditegakan dan kepentingan dunia perdagangan
pula tidak dirugikan, satu-satunya cara yaitu dengan membatasi pihak pelaku
usaha dalam membuat klausula baku melalui Pasal 18 Undang-undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

           Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen tidak dijelaskan arti dari klausul eksonerasi dan hanya disebutkan
arti dari klausul baku pada Pasal 1 Ayat 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun Rijken mengatakan klausul
eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan
mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan
membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji
atau perbuatan melawan hukum ( Mariam Darus Badrusalam, 1994; 47)

           Dari pengertian klausul eksonerasi tersebut, berarti klausul yang
dibuat oleh pelaku usaha, dimana klausul tersebut berisi tentang pengalihan
tanggung jawab pelaku usaha atau penghindaran diri untuk memenuhi
                                                                           53




kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang
terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Jika dikaitkan
dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, klausul eksonerasi adalah klausul yang mengarah pada
pelanggaran Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

           Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pencantuman
klausul eksonerasi pada nota penjualan barang elektronik bertentangan dengan
Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah
satunya adalah pasal 1337, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak
boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusiliaan atau ketertiban
umum, dan pasal ini tentunya semakin mempertegas bahwa klausul eksonerasi
pada nota itu melanggar hukum, karena klausul eksonerasi tentu saja sangat
merugikan pihak konsumen.

           Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa
nota transaksi jual beli barang elektronik di beberapa toko elektronik di kota
Surakarta. Adapun yang termasuk dalam toko elektronik disini seperti toko
Hand Phone (counter HP), toko computer, dan toko peralatan elektronik yang
berada di kota Surakarta.

           Dari nota transaksi penjualan barang elektronik yang didapatkan
dari beberapa toko elektronik di kota Surakarta, penulis menemukan berbagai
macam klausula baku/klausula eksonerasi yang hampir sama, namun ada
beberapa nota tersebut yang berklausul beda. Contohnya seperti “garansi tidak
berlaku untuk software/program”, “garansi batal bila segel rusak, faktur/kartu
garansi hilang”, “kerusakan karena terbakar, lembab, serangga dan kondisi
barang tidak utuh/lengkap pada saat komplain”, “barang yang sudah dibeli
tidak dapat ditukar/kembali”, “barang yang sudah dibeli tidak dapat
ditukar/kembali kecuali ada perjanjian/persetujuan lebih dahulu”, nota ini
                                                                                54




berlaku sebagai bukti garansi, klaim garansi tidak dilayani bila tidak disertai
nota diatas, barang yang sudah di service/dipesan lebih 1 bulan tidak diambil
bila rusak/hilang bukan tanggung jawab kami, barang yang berupa
asesoris/habis pakai tidak bergaransi missal: kabel, tinta, fan dan lain-lain, jika
selama masa garansi barang/hardware tidak diproduksi lagi hanya dapat
ditukar tambah dengan dengan barang yang sejenis sesuai dengan harga yang
berlaku/disepakati, garansi berupa monitor, notebook dan printer diklaim ke
service centre terdekat. Serta ada beberapa toko elektronik yang tidak
mencantumkan klausula eksonerasi pada nota pembeliannya.

              Seperti dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-undang no. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai batasan-batasan klausula
baku yaitu mana klausul yang boleh dan tidak. Meskipun dalam pasal tersebut
tidak dijelaskan secara detail. Dalam nota penjualan barang elektronik yang
penulis temukan, masih banyak ditemukan klausula baku yang jelas-jelas
melanggar Pasal 18 UUPK, contohnya pada nota pembelian yang
mencantumkan klausul baku seperti: “barang yang sudah dibeli tidak dapat
ditukar atau dikembalikan”. Meskipun makna dari klausul tersebut masih
luas, namun dikawatirkan mengarah pada pengalihan tanggung jawab dari
pelaku usaha dengan kata lain klausul seperti ini mengarah pada klausul
eksonerasi.

              Penulis juga menemukan klausula eksonerasi pada nota penjualan
barang elektronik yang mirip seperti klausula diatas, namun ada sedikit
perbedaan yaitu: “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/kembali
kecuali ada perjanjian/persetujuan lebih dahulu”. Klausula tersebut mungkin
terkesan tidak melanggar Pasal 18 UUPK, namun disini terdapat beberapa
permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, khususnya konsumen.
Contoh seorang pembeli yang membeli sebuah Radio pada toko elektronik,
ketika transaksi pembelian sang konsumen menanyakan mengenai mutu dan
garansi dari radio yang dibeli, dan sang penjual/pelaku usaha menjanjikan
memberi garansi dari toko satu minggu dan garansi pabrik enam bulan, dan
                                                                          55




ternyata baru memakai empat hari radio tersebut rusak. Dari contoh kasus
diatas dapat timbul beberapa masalah yang mungkin terjadi, seperti: jika
pembeli meminta ganti rugi atas kerusakan barang yang dibeli, dan pembeli
menuntut pengembalian barang/penukaran barang yang senilai sesuai yang
dijanjikan penjual/pelaku usaha, namun pelaku usaha tidak mau mengakui atas
janji yang diberikan penjual/pelaku usaha kepada konsumen dan tidak mau
menukar/menggantikan barang yang senilai, maka timbul permasalahan yang
tentu saja sangat merugikan konsumen. Dari kasus diatas yang sebenarnya
sering terjadi dalam masyarakat, maka klausula eksonerasi tersebut
sebenarnya bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.

          Dalam nota penjualan barang elektronik pada toko computer dan
counter HP sering sekali ditemui klausula eksonerasi “Garansi tidak berlaku
untuk software/program”. Dalam klausula tersebut          mengandung arti
pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen dan pelaku
usaha berhak menolak penyerahan kembali atas barang yang dibeli konsumen.
Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak konsumen dan melanggar Pasal 18
ayat 1 huruf     (a, dan b) Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Penulis pernah dirugikan karena klausul seperti ini,
ketika penulis membeli computer dan memakai computer tersebut selama dua
hari ternyata softwarenya rusak lalu penulis mengembalikan pada penjual,
tetapi pihak penjual tidak mau bertanggung jawab dengan alasan tidak
memberi garansi untuk software. Dari sini penulis dapat merasakan kerugian
yang dialami oleh konsumen karena adanya klausul seperti ini.

          Dalam nota pada toko komputer yaitu toko ”Asyifacom”
ditemukan klausul ” barang yang berupa asesoris/habis pakai tidak bergaransi
missal: kabel, tinta, fan dan lain-lain”. Dengan kata lain pelaku usaha atau
penjual disini tidak mau bertanggung jawab bila terdapat cacat atau kerusakan
pada barang yang disebut pada klausul tersebut. Seharusnya apabila terdapat
cacat atau kerusakan atas barang diperdagangkannya menjadi tanggung awab
dari penjual, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 Undang-undang
                                                                              56




  perlindungan konsumen, dimana disebut mengenai tanggung jawab penjual.
  Tentu saja klausul seperti mengarah pada klausul eksonerasi

             Selain membahas mengenai isi dari klausula eksonerasi pada nota
  penjualan barang elektronik, penulis juga akan membahas mengenai letak dari
  klausula eksonerasi yang dilarang seperti disebutkan dalam Pasal 18 ayat 2
  Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Pelaku
  usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit
  terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit
  dimengerti”. Berdasarkan pasal ini, penulis juga menemukan nota penjualan
  barang elektronik yang meletakan klausula eksonerasinya sulit terlihat dan
  tulisannya sulit terbaca bahkan pelaku usaha tidak mencantumkan klausula
  eksonerasinya pada nota tersebut. Hal seperti ini tentu saja melanggar Pasal 18
  UUPK.

             Dalam kenyataan perdagangan barang elektronik di kota Surakarta,
  masih banyak pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi yang
  bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang
  Perlindungan Konsumen. Meskipun banyak pelaku usaha yang menyadari
  tentang adanya peraturan tentang klausula baku ini.




2. Upaya Hukum Konsumen Terhadap Pencantuman Klausul Eksonerasi
  Pada Nota Di Beberapa Toko Elektronik

             Pada Pasal 18 Ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
  Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan “setiap klausul baku yang telah
  ditetapkan oleh pelaku pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi
  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal
  demi hukum”. Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen mengatur
  mengenai sifat dari batal demi hukumnya perjanjian standar antara produsen
  dan konsumen apabila dalam perjanjian standar tersebut tercantum mengenai
                                                                         57




klausula eksonerasi pada ayat (1) butir a s.d h. Sifat dari batalnya hukum
perjanjian standar ini tidak berlangsung secara otomatis. Pasal 1266 jo 1267
KUHPerdata mengutarakan bahwa pembatalan suatu perjanjian melalui
pengadilan dan memiliki kekuatan hukum dalam putusan hakim.

          Batal demi hukumnya suatu perjanjian merupakan pelanggaran
terhadap pasal 1320 KUHPerdata dalam hal syarat objektif dari suatu
perjanjian. Akibat dari batal demi hukum suatu perjanjian adalah pembatalan
perjanjian secara deklaratif yang berarti pembatalan seluruh isi pasal
perjanjian. Jadi ketika perjanjian standar memuat klausula eksenorasi, dan
diajukan gugatan ke pengadilan, hakim memutuskan untuk membatalkan demi
hukum perjanjian, maka perjanjian menjadi batal seluruhnya (bukan hanya
klausula). (www.hukumonline.com, 8 Febuari 2010, 18:50 WIB)

          Seperti   pada   contoh    kasus   sengketa     konsumen   karena
mencantumkan klausul eksonerasi: Penulis menemukan sebuah kasus
sengketa konsumen yang terjadi karena konsumen merasa dirugikan dengan
adanya klausul eksonerasi, yaitu seorang calon penumpang pesawat “Lion
Air” bernama David M.L Tobing. David mengajukan gugatan terhadap Lion
Air pada September 2007 lalu. Gugatan berawal ketika 16 Agustus 2007
silam, David hendak menggunakan jasa Lion Air untuk perjalanannya ke
Surabaya. Namun setelah menunggu lebih dari 90 menit dan tak ada kejelasan
waktu keberangkatan, maka David memutuskan untuk membeli tiket pesawat
lain. Lucunya, tidak ada penjelasan resmi atas delay atau keterlambatan yang
dilakukan Lion Air, kata David saat mengajukan gugatan.

          Merasa dirugikan, David terpaksa melayangkan gugatan kepada
Lion Air. Dalam gugatannya, David menuntut agar Lion Air dinyatakan
melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak memberikan
informasi atas delay keberangkatan. David juga menuntut agar Lion Air
membayar ganti rugi sebesar Rp718.500. Angka itu adalah biaya tiket pesawat
Garuda sebesar Rp688.500 ditambah airport tax sebesar Rp30 ribu, jelasnya.
                                                                         58




          Selain itu, David juga menuntut agar klausula baku yang di dalam
tiket Lion Air bertuliskan “Pengangkut tidak bertanggung jawab atas
kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan
pengangkutan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang
dan/atau keterlambatan penyerahan bagasi” batal demi hukum.

          Upaya David dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen
akhirnya membuahkan hasil. Dalam sidang yang digelar pada Senin 28
Januari 2008 majelis hakim yang diketuai Moerdiyono mengabulkan seluruh
gugatan David.

          Pada bagian lain pertimbangan hukum, hakim menyatakan
pencantuman klausula baku di dalam tiket Lion Air adalah batal demi hukum.
Pencantuman klausula baku di dalam tiket pesawat tergugat adalah batal demi
hukum, karena itu tidak dibenarkan oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Klausula baku hanya bentuk pengalihan tanggung
jawab pelaku usaha, urai Moerdiyono. (www.hukumonline.com, 8 Febuari
2010, 18:30 WIB)

          Dari contoh kasus diatas dapat dilihat, bahwa konsumen yang
bernama David M.L Tobing menyelesaikan sengketa konsumen langsung di
Pengadilan Negeri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 Ayat (1)
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi “setiap konsumen
yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau di luar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa”. Bahwa
konsumen diberi dua pilihan untuk menyelesaikan sengketanya, dan David
M.L Tobing memilih menyelesaikan sengketang di Pengadilan Negeri.
Berdasarkan kasus diatas, pihak “Lion Air” (Pelaku Usaha) dapat melakukan
upaya banding ke Mahkamah Agung jika tidak puas atas putusan tersebut.
                                                                              59




            Dari kasus sengketa diatas, putusan hakim mengabulkan seluruh
gugatan David. Dengan kata lain, pihak “Lion Air” disini telah terbukti
melanggar Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Jika kita
melihat pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dimana berbunyi: “pelaku usaha yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13
ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, pasal 2
dan pasal 18 dipidana dengan pidana penara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”, berarti
pihak Lion Air dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana diatur dalam pasal 62
UUPK tersebut.

            Apabila konsumen merasakan hal yang serupa dengan kasus diatas,
namun dalam hal ini konsumen merasa dirugikan karena pencantuman klausul
eksonerasi pada nota penjualan barang elektronik, konsumen diberi dua
pilihan untuk melakukan upaya hukum, sebagaimana disebutkan pada Pasal
45 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu penyelesaian
diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

            Namun     pada     kasus   konsumen     yang      dirugikan    karena
dicantumkannya klausul eksonerasi, konsumen lebih baik menyelesaikan
sengketanya diluar pengadilan, sebagai mana disebut pada Pasal 47 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “penyelesaian sengketa di
luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai
bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk
menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh
konsumen”.

            Untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, UUPK memberi
jalan   alternative   dengan   menyediakan     penyelesaian     sengketa   diluar
pengadilan. Dalam pasal 45 ayat (4) UUPK disebutkan, jika telah dipilih
upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan diluar
                                                                          60




pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh
salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Ini berarti,
penyelesaian di pengadilanpun tetap dibuka setelah para pihak gagal dalam
menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan.

           Ada ketidak jelasan dari kata “dinyatakan tidak berhasil” dalam
ayat diatas. Secara redaksional, juga tidak jelas apakah yang dimaksud dengan
istilah “penyelesaian diluar pengadilan” ini adalah upaya perdamaian diantara
mereka, atau juga termasuk penyelesaian melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK).

           Jika yang dimaksud dengan “penyelesaian diluar pengadilan” ini
termasuk juga penyelesaian melalui BPSK, tentu saja tidak mungkin ada
kesan bahwa salah satu pihak atau para pihak dapat menghentikan perkaranya
di tengah jalan, sebelum BPSK menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pada
kata “dinyatakan tidak berhasil” pun tidak mungkin dapat dilakukan begitu
saja oleh salah satu pihak atau para pihak. Sekali mereka memutuskan untuk
memilih penyelesaian melalui BPSK, maka seharusnya mereka terikat untuk
menempuh pemeriksaan sampai saat penjatuhannya. Jika mereka tidak dapat
menerima    putusan    itu,   barulah   mereka     diberi   hak   melanjutkan
penyelesaiannya di pengadilan negeri. Tampaknya interpretasi seperti diatas
adalah yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang tersebut, sebagaimana
tampak dalam ketentuan pasal 56 UUPK.

           Hanya saja pasal 54 ayat (3) UUPK menegaskan bahwa putusan
majelis dari BPSK itu bersifat final dan mengikat. Kata “final” diartikan
sebagai tidak ada upaya banding dan kasasi. Yang ada adalah “keberatan”
yang dapat disampaikan kepada pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja
setelah pihak berkepentingan menerima pemberitahuan putusan tersebut. Jika
pihak yang dikalahkan tidak menjalankan putusan BPSK, maka putusan itu
akan diserahkan BPSK kepada penyidik untuk dijadikan bukti permulaan yang
cukup dalam melakukan penyidikan. UUPK sama sekali tidak memberi
                                                                            61




kemungkinan lain bagi BPSK, kecuali menyerahkan putusan itu kepada
penyidik, tetapi dalam UUPK tidak menggunakan kata “dapat” sehingga
berarti menutup alternative untuk tidak menyerahkan kasus itu kepada
penyidik.

            Kembali timbul kerancuan dalam kata “final” dan “mengikat”.
Pertama dengan dibukanya kesempatan mengajukan “keberatan” dapatlah
disimpulkan bahwa putusan BPSK itu masih belum final. Sementara kata
“mengikat” ditafsirkan “harus dilakukan” oleh pihak yang diwajibkan. Jika
tidak dijalankan, maka putusannya akan menjadi barang bukti penyidikan.
Muncul pertanyaan lebih lanjut, apakah dengan demikian perkara yang barang
kali semula bersifat murni perdata itu serta merta dapat diubah menjadi kasus
pidana?

            Kata “final” dalam pasal 54 ayat (3) UUPK diatas juga
dipertanyakan karena kontradiksi dengan pasal 58 UUPK. Pertama, dikatakan
jika ada keberatan atas putusan BPSK, maka pengadilan negeri yang
dilimpahkan perkara ini wajib menjatuhkan putusan paling lambat 21 hari
sejak diterimanya keberatan. Tentu saja, batasan waktu ini akan memberi
beban yang tidak kecil bagi pengadilan negeri kita, mengingat sengketa
konsumen itu sendiri mungkin sekali sangat komplek dan perlu pengkajian
lebih teliti oleh hakim.

            Kedua, jika putusan pengadilan negeri itu tidak diterima oleh salah
satu pihak atau para pihak, maka masih dibuka kesempatan mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari. Untuk itu Mahkamah Agung
wajib mengeluarkan putusan dalam waktu 30 hari sejak menerima
permohonan kasasi.

            Batasan-batasan waktu yang diungkapkan diatas terkesan sangat
optimis, sekalipun boleh jadi tidak realistis karena beban yang dilimpahkan
kepada badan-badan peradilan kita memang sangat berat. Penumpukan
                                                                        62




perkara masalah di Mahkamah Agung sangat luar biasa, sehingga rasanya sulit
jika para hakim agung disana masih dibebani batas watu yang demikian
pendek.

          Jika pelaku usaha dapat menerima putusan BPSK, maka ia diberi
waktu tujuh hari sejak menerima putusan itu untuk melakukan eksekusi.
Ketentuan dalam pasal 56 ayat (1) UUPK ini agak “menggangu” karena pada
saat berikutnya para pihak diberi waktu pula untuk mengajukan keberatan
dalam waktu 14 hari. Dapat dibayangkan jika ada pelaku usaha yang
menerima putusan BPSK dan melaksanakannya, namun masih dibuka bagi
konsumen untuk megajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.

          Dari keterangan di atas       mengenai penyelesaian sengketa
konsumen, maka penulis menggambarkan proses penyelesaian sengketa
konsumen melalui bagan dibawah ini:
                                                            63




               BAGAN PENYELESAIAN SENGKETA



Sengketa perlindungan
konsumen



                                  Jika pelaku usaha
                                  menerima putusan BPSK,
Penyelesaian melalui              maka pelaku usaha harus
BPSK                              melaksanakan putusan
                                  BPSK



                                  Jika pelaku usaha tidak
                                  melaksanakan putusan
                                  BPSK, dilakukan
                                  penyidikan



Jika tidak terima dengan          Jika menerima putusan,
putusan BPSK,                     harus melaksanakan
dilimpahkan ke PN.                putusan




Jika tidak terima dengan
putusan PN, dapat
mengajukan banding ke
MA
                                                                          64




           Dari bagan diatas, dapat dilihat upaya hukum yang dilakukan
konsumen karena dicantumkannya klausul eksonerasi pada nota penjualan
barang elektronik yang menyebabkan kerugian pada konsumen itu sendiri.
Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yaitu:

1. Konsumen dapat menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur
   pengadilan atau di luar pengadilan, sesuai Pasal 45 Ayat (1) Undang-
   Undang Perlindungan Konsumen.
2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian
   Sengketa Konsumen (BPSK). Jika tidak menerima putusan BPSK, dapat
   dilimpahkan ke Pengadilan Negeri tetapi jika menerima putusan BPSK
   harus menjalankannya, tetapi jika dalam waktu 14 hari tidak melaksanakan
   putusan BPSK dilakukan penyidikan.
3. Dapat langsung diselesaikan melalui pengadilan negeri atau pelimpahan ke
   pengadilan negeri dari BPSK
4. Upaya banding ke Mahkamah Agung jika tidak menerima putusan dari
   putusan Pengadilan negeri.

           Dalam proses transaksi jual beli barang elektronik tersebut, para
pedagang/pelaku usaha barang elektronik biasanya telah membuat perjanjian
yang dibuat secara sepihak dan perjanjian itu dikenal dengan nama “perjanjian
baku”. Dengan kata lain pihak penjual berperan sebagai pembuat undang-
undang dan berada dalam kedudukan yang kuat sedangkan pihak
pembeli/konsumen dalam kedudukan yang lemah. Berarti jika konsumen telah
membayar atau membeli barang elektronik pada penjual, konsumen telah
menyutujui perjanjian baku tersebut serta menyetujui klausula baku yang
tercantum didalamnya.

           Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara
angket dan wawancara dengan 30 orang konsumen/pembeli barang elektronik
di kota Surakarta diperoleh hasil sebagai berikut:
                                                                              65




               Berdasarkan    jawaban   responden     tentang   adanya   klausula
     eksonerasi dalam nota penjualan barang elektronik diproleh data sebanyak
     (21 responden) 70% responden menyatakan tidak tahu, (6 responden) 20%
     responden menyatakan tahu adanya klausula eksonerasi, dan (3 responden)
     10% responden menyatakan tidak peduli




No     Kategori                               Frekuensi          Prosentasi
1      Tidak tahu tentang adanya klausula 21                     70%
       eksonerasi
2      Tahu    tentang     adanya   klausula 6                   20%
       eksonerasi
3      Tidak peduli                           3                  10%
       JUMLAH                                 30                 100%




               Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah perselisihan antara
     penjual dan pembeli dalam masalah penukaran barang atau pengembalian
     uang terdapat (25 responden) 80,33% responden yang menyatakan bahwa
     barang hendaknya ditukar dengan barang sejenis, kemudian terdapat (3
     responden) 10% responden yang menginginkan uangnya dikembalikan dan (2
     responden) 0,67% responden yang menginginkan penyelesaian dengan cara
     musyawarah.

No     Kategori                               Frekuensi          Prosetasi
1      Barang ditukar dengan barang sejenis   80,33%             25
2      Uang dikembalikan                      10%                3
3      Dibicarakan secara musyawarah          0,67%              2
       JUMLAH                                 100%               30
                                                                              66




                 Mengenai upaya yang akan dilakukan oleh pihak pembeli apabila
     penjual tetap tidak mau menukar barang atau mengembalikan uangnya
     terdapat (6 responden) 20% responden yang akan tetap berusaha
     membicarakan hal tersebut dengan penjual untuk dicari jalan keluar yang
     terbaik, kemudian terdapat (21 responden) 70% responden yang pasrah dan
     menerima keputusan penjual untuk tidak mau menukar barang atau
     mengembalikan uangnya, dan hanya ada (responden) 10% responden yang
     menyatakan akan mengadukan hal tersebut kapada lembaga perlindungan
     konsumen atau lembaga lain yang mereka pandang dapat membantu
     menyelesaikan persoalan tersebut.




No     Kategori                                Frekuensi         Prosetasi
1      Membicarakan         dengan       cara 20%                6
       musyawarah
2      Pasrah     dan   menerima     keputusan 70%               21
       penjual
3      Mengadukan ke lembaga perlindungan 10%                    3
       konsumen
       JUMLAH                                  100%              30

                 Berdasarkan uraian hasil penelitian penulis terhadap 30 orang
     konsumen, ternyata konsumen masih berharap apabila barang elektronik yang
     dibeli ternyata rusak/cacat, maka barang tersebut hendaknya ditukar dengan
     barang yang sejenis. Akan tetapi bila penjual tidak mau menukar dengan
     barang yang sejenis atau mengembalikan uangnya, maka upaya yang dapat
     dilakukan oleh konsumen/pembeli adalah dengan melakukan musyawarah
     dengan pihak penjual untuk dicari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak
     atau mengadukan hal tersebut kepada lembaga perlindungan konsumen atau
     lembaga lain yang dipandang dapat membantu menyelesaikan persoalan
     tersebut
                                   BAB IV

                         SIMPULAN DAN SARAN




A. SIMPULAN

  Berdasarkan hasil penelitian yang penulis             lakukan, baik penelitian
  kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis
  lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap
  permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

  1. Pencantuman klausul eksonerasi pada nota penualan di beberapa toko
     elektronik di kota Surakarta bertentangan dengan Pasal 18 Undang-
     Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan hukum konsumen. Dari
     penelitian yang dilakukan, penulis masih menemukan klausul eksonerasi
     pada nota penjualan barang elektronik di kota Surakarta.
  2. Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap
     pelanggaran mengenai ketentuan pencantuman klausula eksonerasi pada
     nota penjualan tersebut penulis bertolak dari Pasal 45-59 Undang-Undang
     Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan hukum konsumen. Konsumen
     dapat melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
     (BPSK) untuk dilakukan penyelesaian sengketa konsumen yang sifatnya
     diluar peradilan,    jika tidak ditemukan kesepakatan maka dapat
     dilimpahkan ke Pengadilan negeri, jika salah satu pihak tidak puas
     terhadap putusannya maka dapat dilakukan banding ke Mahkamah Agung.

B. SARAN

  1. Hendaknya     Lembaga      Perlindungan    Konsumen        bersama   dengan
     Pemerintah melakukan pengawasan secara rutin terhadap toko-toko yang




                                      i
                                                                        ii




   mencantumkan klausula eksonerasi dan pelaku usaha hendaknya berhati-
   hati dalam menentukan klausul yang akan dicantumkan dalam notanya.
2. Hendaknya pelaku usaha mau menyelesaikan suatu sengketa konsumen
   secara musyawarah terlebih dahulu ketika terdapat masalah dengan
   konsumen.




                                 ii
                                                                      iii




                           DAFTAR PUSTAKA



Http://Hukumonline.com (diakses tanggal 14 Mei 2009 pukul 23.00).
H. B. Sutopo. 1998. Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Teoritis
       dan Praktis. Surakarta : UNS Press.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Miru Ahmadi dan Yudo Sutarman. 2004. Hukum Perlindungan
       Konsumen. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung : .
       Alumni
Sidharta. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta : PT
       Grasindo.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI
       Press.
Syawali Husni dan Imaniyati Neni Sri. 2000. Hukum Perlindungan
       Konsumen. Bandung : Mandar Maju.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Widjaja Gunawan dan Muljadi Kartini. 2003. Jual Beli. Jakarta : PT. Praja
       Grafindo Persada.




                               iii
                                                                 iv




         DAFTAR NAMA KONSUMEN SEBAGAI RESPONDEN



NO.   NAMA                     ALAMAT
1.    Arifianto                Kp.Gulon, Jl. Angkasa
2.    Wisnu Seno               Kp.Gulon, Jl. Angkasa
3.    Ilham yosmiardi          Kp.Gulon, Jl. Angkasa
4.    Sutiono                  Sumber Agung RT.29/03. Gemolong
5.    Devita Christi           Telukan, Solo Baru.
6.    Rani Dwiyanti            Tipes
7.    Sriono                   Gumulan. Boyolali
8.    Asalia                   Bibis Luhur. Mojosongo
9.    Debora Amelia            Bibis Luhur. Mojosongo
10.   Retno Mahardani          Sukoharjo
11.   Ratih Candra             Gg. Surya II. Jebres
12.   Denanda                  Gg. Surya II. Jebres
13.   Oscar Dwi Putra          Ngemplak RT.02/29
14.   Binugrahi                Jl. Amarta. Kp. Tegal Rejo
15.   Edi Sunarto              Sumber Agung RT.29/03. Gemolong
16.   Munawaroh                Kartosuro
17.   Ceria                    Jebres
18.   Ismawati Septiningsih    Badran Baru, 09/8, Karang Anyar
19.   Dina                     Jati Jaten. Karang Anyar
20.   Budi                     Tirtomoyo. Wonogiri
21.   Herlin Nurfita           Jl. Guntur, Gg. Guruh No.6
22.   Olivia Vindi             Telukan, Solo Baru.
23.   Petrus Damianus          Jl. Haryo Panular 33. Lawean.
24.   Hernawan                 Jl. Amarta. Kp. Tegal Rejo
25.   Mamad Sakir              Kp. Kandang Doro RT.01/06
26.   Fransisca Anindita Ayu   Jl. Melati 5/b321. Fajar Indah
27.   Dadi                     Ngemplak. Rejosari RT.04/15
28.   Lia                      Jl. Guntur, Gg. Guruh No.6
29.   Paryanto                 Gendingan. RT.03/16.
30.   Susilo                   Gendingan. RT.03/16.




                                iv
                                                                                  v




                       UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
                             UNDANG-UNDANG
                           REPUBLIK INDONESIA
                           NOMOR 8 TAHUN 1999
                                TENTANG
                         PERLINDUNGAN KONSUMEN
                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi
ekonomi berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;
b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada era globalisasi harus dapat
mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang
dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang
diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi
ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian
atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;
d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan
kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung
jawab;
e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum
memadai
f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan
perundangundangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan
konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undangundang tentang perlindungan konsumen.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 UndangUndang
Dasar 1945

                          Dengan persetujuan
             DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                            MEMUTUSKAN
                     Menetapkan : UNDANGUNDANG
                  TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
                                 BAB I
                          KETENTUAN UMUM

                                        Pasal 1
Dalam undangundang ini yang dimaksud dengan :
1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersamasama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.




                                         v
                                                                                 vi




4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang
akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah
Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga
nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan
menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syaratsyarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk
membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
bidang perdagangan.
                                       BAB II
                                 ASAS DAN TUJUAN
                                       Pasal 2
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
                                       Pasal 3
Perlindungan konsumen bertujuan :
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut
hakhaknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.
                                       BAB III
                               HAK DAN KEWAJIBAN
                                   Bagian Pertama
                           Hak dan Kewajiban Konsumen
                                       Pasal 4
Hak konsumen adalah :
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;




                                         vi
                                                                                      vii




b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;
i. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
                                         Pasal 5
Kewajiban konsumen adalah :
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
                                      Bagian Kedua
                           Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
                                         Pasal 6
Hak pelaku usaha adalah :
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak
baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
                                         Pasal 7
Kewajiban pelaku usaha adalah :
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
                                         BAB IV
                            PERBUATAN YANG DILARANG
                                 BAGI PELAKU USAHA
                                         Pasal 8




                                           vii
                                                                                     viii




(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang:
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan
peraturan perundangundangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut
ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau
penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang
dan/atau jasa tersebut;
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau
promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal"
yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,
ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan
yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa
Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan
tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,
cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara
lengkap dan benar.
(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari
peredaran.
                                         Pasal 9
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang
dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolaholah:
a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus,
standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna
tertentu;
b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciriciri kerja atau aksesori
tertentu;
d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor,
persetujuan atau afiliasi;
e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
j. menggunakan katakata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak
mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
diperdagangkan.




                                          viii
                                                                                  ix




(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan
penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.
                                         Pasal 10
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat
pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
                                         Pasal 11
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang,
dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;
a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah telah memenuhi standar mutu
tertentu;
b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah tidak mengandung cacat
tersembunyi;
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk
menjual barang lain;
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan
maksud menjual barang yang lain;
e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan
maksud menjual jasa yang lain;
f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
                                         Pasal 12
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang
dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika
pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu
dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
                                         Pasal 13
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu
barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau
jasa lain secara cumacuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak
sebagaimana yang dijanjikannya.
(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan
cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
                                         Pasal 14
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
                                         Pasal 15
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan
dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik
maupun psikis terhadap konsumen.
                                         Pasal 16
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan
yang dijanjikan;
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
                                         Pasal 17




                                         ix
                                                                                     x




(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga
barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau
persetujuan yang bersangkutan;
f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai
periklanan.
(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar
ketentuan pada ayat (1).
                                          BAB V
                   KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
                                         Pasal 18
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang
dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa
yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi
harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli
oleh konsumen secara angsuran.
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit
terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit
dimengerti.
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dinyatakan batal demi hukum.
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan
undangundang ini.
                                         BAB VI
                         TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
                                         Pasal 19
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa
yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang
atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku.




                                          x
                                                                                   xi




(3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal transaksi.
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih
lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan
konsumen.
                                         Pasal 20
Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat
yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
                                         Pasal 21
 (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila
importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar
negeri.
(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan
jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
                                         Pasal 22
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan
tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan
pembuktian.
                                         Pasal 23
Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak
memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian
sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan
konsumen.
                                         Pasal 24
(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun
atas barang dan/atau jasa tersebut;
b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan
barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan
contoh, mutu, dan komposisi.
 (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab
atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang
membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan
perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
                                         Pasal 25
(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam
batas waktu sekurangkurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang
dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan
yang diperjanjikan.
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan
ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.
                                         Pasal 26
Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi
yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.
                                         Pasal 27
Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas
kerugianyang diderita konsumen, apabila:




                                         xi
                                                                                  xii




a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk
diedarkan;
b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya
jangka waktu yang diperjanjikan.
                                          Pasal 28
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan
tanggungjawab pelaku usaha.
                                          BAB VII
                             PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
                                      Bagian Pertama
                                         Pembinaan
                                          Pasal 29
(1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis
terkait.
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.
(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi upaya untuk:
a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan
konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian
dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
                                       Bagian Kedua
                                        Pengawasan
                                          Pasal 30
(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan
ketentuan peraturan perundangundangannya diselenggarakan oleh pemerintah,
masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
(3) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
(4) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
(5) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan membahayakan
konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku.
(6) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat
disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
(7) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
                                          BAB VIII
                    BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
                                      Bagian Pertama




                                         xii
                                                                                xiii




                         Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
                                       Pasal 31
Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan
Perlindungan Konsumen Nasional.
                                       Pasal 32
Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik
Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.
                                       Pasal 33
Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan
konsumen di Indonesia.
                                       Pasal 34
(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan
Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan
kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang
berlaku di bidang perlindungan konsumen;
c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkutkeselamatan
konsumen;
d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. (2) Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional
dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.
                                    Bagian Kedua
                         Susunan Organisasi dan Keanggotaan
                                       Pasal 35
(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiriatas seorang ketua merangkap
anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurangkurangnya 15 (lima
belas)orang dan sebanyakbanyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili
semua unsur.
(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
RepublikIndonesia.
(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen
Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnya.
(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.
                                       Pasal 36
Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:
a. pemerintah;
b. pelaku usaha;
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
d. akademis; dan
e. tenaga ahli.
                                       Pasal 37
Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;




                                        xiii
                                                                                   xiv




e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
f. berusia sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
                                         Pasal 38
Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:
a. meninggaldunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
d. sakit secara terus menerus;
e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
f. diberhentikan.
                                         Pasal 39
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional
dibantu oleh sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris
yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
                                         Pasal 40
(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk
perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih
lanjutdengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
                                         Pasal 41
Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja
berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan
Konsumen Nasional.
                                         Pasal 42
Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan
kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku.
                                         Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
                                         BAB IX
                        LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
                                 SWADAYA MASYARAKAT
                                         Pasal 44
(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat.
 (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk
berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehatihatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen;
d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan
atau pengaduan konsumen;
e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan
perlindungan konsumen.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
                                          BAB X
                               PENYELESAIAN SENGKETA




                                         xiv
                                                                                 xv




                                     Bagian Pertama
                                          Umum
                                         Pasal 45
(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
 (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undangundang.
(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan
tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Pasal 46
(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu
berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan
dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasarnya;
d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi
atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang
tidak sedikit.
(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan
konsumen
swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang
tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
                                      Bagian Kedua
                       Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
                                         Pasal 47
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan
tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali
kerugian yang diderita oleh konsumen.
                                      Bagian Ketiga
                       Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
                                         Pasal 48
Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang
peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

                                     BAB XI
                  BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
                                    Pasal 49
(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II
untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen,
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik;




                                        xv
                                                                                 xvi




d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
f. berusia sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
 (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsure
konsumen, dan unsur pelaku usaha.
(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikitdikitnya
3 (tiga) orang, dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen
ditetapkan oleh Menteri.
                                        Pasal 50
Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1) terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
c. anggota.
                                        Pasal 51
(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
sekretariat.
(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat
dan anggota sekretariat.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan
penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 52
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara
melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam
Undangundang ini;
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang
terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap Undangundang ini;
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau
setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia
memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undangundang ini.
                                        Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian
sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.
                                        Pasal 54
(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian
sengketa konsumen membentuk majelis.




                                        xvi
                                                                                  xvii




 (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan
sedikitsedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
(3) Putusan majelis final dan mengikat.
(4) Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat
keputusan menteri.
                                         Pasal 55
Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat
dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.
                                         Pasal 56
(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan
penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha
wajib melaksanakan putusan tersebut.
(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14
(empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa
konsumen.
(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan
oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan
tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan
perundangundangan yang berlaku.
(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
                                         Pasal 57
Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan
eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.
                                         Pasal 58
(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari
sejak diterimanya keberatan.
(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para
pihak
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.
                                          BAB XII
                                       PENYIDIKAN
                                         Pasal 59
(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang didugamelakukan
tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum
sehubungandengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;




                                         xvii
                                                                                    xviii




e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta
melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikanbukti
dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perlindungan konsumen.
(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.
                                         BAB XIII
                                       SANKSI
                                     Bagian Pertama
                                  Sanksi Administratif
                                         Pasal 60
(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi
administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00
(duaratus juta rupiah).
(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan.
                                      Bagian Kedua
                                      Sanksi Pidana
                                         Pasal 61
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
                                         Pasal 62
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f
dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
                                         Pasal 63
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan
hukuman tambahan, berupa:
a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.




                                     BAB XIV
                               KETENTUAN PERALIHAN




                                          xviii
                                                                                xix




                                       Pasal 64
Segala ketentuan peraturan perundangundangan yang bertujuan melindungi konsumen
yang telah ada pada saat undangundangini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam undangundang ini.
                                       BAB XV
                                KETENTUAN PENUTUP
                                       Pasal 65
Undangundang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada
tanggal 20 April 1999
                          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                                         ttd.
                           BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
                                Diundangkan di Jakarta
                               Pada tanggal 20 April 1999
                      MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
                                REPUBLIK INDONESIA
                                         ttd.
                                 AKBAR TANDJUNG
             LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
                                      NOMOR 42
                                    PENJELASAN
                                        ATAS
                                  UNDANGUNDANG
                                REPUBLIK INDONESIA
                                NOMOR 8 TAHUN 1999
                                      TENTANG
                            PERLINDUNGAN KONSUMEN
I. UMUM
Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang
perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang
dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan
bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah
memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batasbatas
wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik
produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu
pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang
dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan
untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan
kemampuan konsumen. Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan
konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis
untuk meraup keuntungan yang sebesarbesarnya oleh pelaku usaha melalui kiat
promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen
akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan
konsumen. Oleh karena itu, Undangundang Perlindungan Konsumen dimaksudkan
menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen
melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena
tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip
ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan
modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik




                                        xix
                                                                                 xx




secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di
atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undangundang yang
dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat
diterapkan secara efektif di masyarakat.
Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha
para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong
iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam
menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
Disamping itu, Undangundang
tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian
khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya
pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Undangundang tentang
Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan
nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang
memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun
manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik
Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UndangUndang Dasar
1945. Disamping itu, Undangundang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya
bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan
konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undangundang tentang Perlindungan
Konsumen ini telah ada beberapa undangundang yang materinya melindungi
kepentingan konsumen, seperti:
a. Undangundang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi
Undangundang;
b. Undangundang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
c. Undangundang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
d. Undangundang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
e. Undangundang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
f. Undangundang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
g. Undangundang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
h. Undangundang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
i. Undangundang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
j. Undangundang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
k. Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
l. Undangundang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
m. Undangundang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
n. Undangundang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undangundang Hak
Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1987;
o. Undangundang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undangundang
 Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
p. Undangundang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undangundang
Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
q. Undangundang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
r. Undangundang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
s. Undangundang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
t. Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha
melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAK) tidak diatur dalam Undangundang
tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undangundang Nomor
12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undangundang Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten,
dan Undangundang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan
atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.
Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam




                                        xx
                                                                                xxi




Undangundang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam
Undangundang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai
kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undangundang baru yang
pada dasarnya memuat ketentuanketentuan yang melindungi konsumen. Dengan
demikian, Undangundang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang
mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan
konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara.
Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan
konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian
dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undangundang ini adalah
konsumen akhir.
Angka 3
Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi,
koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lainlain.
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya
perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien,
cepat, murah dan profesional.
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Pasal 2
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima)
asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnya
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.




                                        xxi
                                                                               xxii




3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun
spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan
atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen
menaati     hukum     dan    memperoleh      keadilan    dalam      penyelenggaraan
perlindungankonsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial
lainnya.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pelaku usaha dilarang membedabedakan konsumen dalam memberikan pelayanan.
Pelaku usaha dilarang membedabedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji
atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)




                                       xxii
                                                                            xxiii




Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari
kata ‘best before’ yang biasa digunakan dalam label produk makanan.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Ayat (2)
Barangbarang yang dimaksud adalah barangbarang yang tidak membahayakan
konsumen menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
Ayat (3)
Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen
menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
Ayat (4)
Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang
memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15




                                      xxiii
                                                                       xxiv




Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan
pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.
Pasal 23




                                   xxiv
                                                                              xxv




Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari
pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standardisasi yang telah
ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang bertanggung jawab dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab
secara teknis menurut bidang tugasnya.
Ayat (3)
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumenswadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di
pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi
pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan
label, pengiklanan, dan lainlain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)




                                       xxv
                                                                         xxvi




Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang
tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 36
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.
Huruf e
Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas




                                    xxvi
                                                                                xxvii




Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional
adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.
Pasal 41
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional
adalahkeputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak
di bidang perlindungan konsumen.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup
kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap
diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang
bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian
yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen)
tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak
bertentangan dengan undangundang ini.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)




                                        xxvii
                                                                              xxviii




Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Undangundang
ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action
harus diajukan oleh konsumen yang benarbenar dirugikan dan dapat dibuktikan secara
hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai
adalah besar dampaknya terhadap konsumen.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 47
Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang
menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan
konsumen tersebut.
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau
sekelompok konsumen.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan
penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.




                                       xxviii
                     xxix




Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas




              xxix
      xxx




xxx

								
To top