Docstoc

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Menurut UU 27/2009

Document Sample
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Menurut UU 27/2009 Powered By Docstoc
					                                                                              www.dadangsolihin.com                   2




                         Materi                                       DPR dan DPRD
                                                                      •   DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat
1.  DPR dan DPRD                    12. Pemberhentian Antarwaktu,
                                                                          yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
2
2.  Fungsi DPRD                            gg                 ,
                                        Penggantian Antarwaktu, dan
                                        Pemberhentian Sementara                                   Pasal 68 UU 27/2009
3.  Tugas dan Wewenang
4.  Keanggotaan                     13. Penyidikan
                                    14.
                                    14 Sistem Pendukung               •   DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan
5
5.  Hak
    H k DPRD                                                              rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
6.  Hak dan Kewajiban Anggota                                             penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi.
7.  Fraksi                                                                                         Pasal 291 UU 27/2009
8.  Alat Kelengkapan
9.  Persidangan dan                                                   •   DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga
    Pengambilan Keputusan
        g           p                                                     pe a a a yat daerah yang berkedudukan
                                                                          perwakilan rakyat dae a ya g be edudu a
10. Tata Tertib dan Kode Etik                                             sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
11. Larangan dan Sanksi                                                   daerah kabupaten/kota.
                                                                                                   Pasal 342 UU 27/2009

                        www.dadangsolihin.com                     3           www.dadangsolihin.com                   4
                                                                                        Tugas dan Wewenang DPRD
              Fungsi DPRD                                                    No
                                                                                                          Pasal 344 UU 27/2009
                                                                                                       Tugas dan Wewenang                                Fungsi

            menurut UU 27/2009                                               1
                                                                             2
                                                                                Membentuk Perda bersama KDH;
                                                                                Membahas dan memberikan persetujuan RAPBD yang diajukan oleh KDH;
                                                                                                                                                         Legislasi
                                                                                                                                                         Anggaran
                                                                             3  Pengawasan pelaksanaan Perda dan APBD;                                   Anggaran
                                                                             4  Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian KDH dan/atau wakil KDH       Pengawasan
                                                                                kepada Mendagri melalui gubernur;
                                                                              5 Memilih wakil KDH dalam hal terjadi kekosongan;                         Pengawasan
           1.
           1           Legislasi                                              6 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemda terhadap              Pengawasan
                                                                                rencana perjanjian internasional di daerah;
                                                                              7 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang   Pengawasan
           2
           2.          Anggaran                                                 dilakukan oleh Pemda;
                                                                              8 Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban KDH dalam                 Pengawasan
                                                                                penyelenggaraan pemerintahan daerah;

           3.             g
                       Pengawasan                                             9 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain    Pengawasan
                                                                                atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
                                                                             10 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan     Pengawasan
                                                                                peraturan perundang-undangan;
                                                                             11 Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
                                                                                peraturan perundang-undangan.
                          www.dadangsolihin.com                        5                                     www.dadangsolihin.com                            6




                   Keanggotaan                                                              Jumlah Kursi DPRD
                                                  Pasal 345-346 UU 27/2009            Pasal 26 UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD


•   Anggota DPRD berjumlah 20-50 orang.                                                     No.     Jumlah Penduduk             Jumlah Kursi
•   Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur.
                                                                                             1. S.d.100.000                           20
•   Anggota DPRD berdomisili di ibu kota kabupaten/kota y g
      gg                                     p          yang
    bersangkutan.                                                                            2. 100.000 - 200.000                     25
•   Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir pada                               3. 200.000 - 300.000                     30
    saat anggota DPRD y g baru mengucapkan sumpah/janji.
           gg         yang            g    p        p j j
                                                                                             4. 300.000 - 400.000                     35
                                                                                             5. 400.000 - 500.000                     40
                                                                                             6. 500.000 1 000 000
                                                                                             6 500 000 -1.000.000                     45
                                                                                             7. Lebih dari 1.000.000                  50


                          www.dadangsolihin.com                        7                                     www.dadangsolihin.com                            8
                        Hak DPRD                                            1.                   Hak Interpelasi
                                                    Pasal 349 UU 27/2009
                                                    P   l
1. Hak Interpelasi
      Hak untuk meminta keterangan kepada KDH mengenai kebijakan                1. Hak Interpelasi diusulkan oleh:
      Pemda yang penting dan strategis serta berdampak luas pada                    • Paling sedikit lima orang anggota DPRD dan lebih dari satu
      kehidupan bermasyarakat dan bernegara.                                           fraksi untuk DPRD yang beranggotakan 20-35 orang;
2. Hak Angket                                                                       • Paling sedikit tujuh orang anggota DPRD dan lebih dari satu
      Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemda                        fraksi t k
                                                                                       f k i untuk DPRD yang b          t k       t
                                                                                                                beranggotakan di atas 35 orang.
      • yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan          2. Usul diajukan kepada pimpinan DPRD.
        masyarakat, daerah, dan negara
                                                                                3 U l menjadi hak I t
                                                                                3. Usul                        l i DPRD
                                                                                             j di h k Interpelasi DPRD:
      • yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan
        perundang-undangan.                                                         • Apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD
3. Hak Menyatakan Pendapat
           y              p                                                             yang dihadiri lebih dari ½ dari jumlah anggota DPRD dan
                                                                                        Putusan diambil d
                                                                                    • P t                               t j   lebih dari dari
                                                                                                 di bil dengan persetujuan l bih d i ½ d i
      Hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan KDH atau
                                                                                        jumlah anggota DPRD yang hadir.
      mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan
      rekomendasi penyelesaiannya, atau
                                                                                                                                  Pasal 357 UU 27/2009
      sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
                            www.dadangsolihin.com                     9                                   www.dadangsolihin.com                          10




2.               Hak Angket (1/2)                                           2.                 Hak Angket (2/2)
                                                                            4    Apabila DPRD menerima usul hak angket, DPRD membentuk panitia angket
   1. Hak Angket diusulkan oleh:
                                                                                                                                               DPRD.
                                                                                 yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD
       • Paling sedikit lima orang anggota DPRD dan lebih dari satu         5    Panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat
          fraksi untuk DPRD yang beranggotakan 20-35 orang;                      Pemda, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota yang
       • Paling tujuh orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi              dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk
             t k
          untuk DPRD yang b          t k       t
                             beranggotakan di atas 35 orang.                     memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau
   2. Usul diajukan kepada pimpinan DPRD.                                        dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
                                                                            6    Pihak-pihak yang dipanggil tersebut wajib memenuhi panggilan DPRD
                                                                                                                                 perundang undangan.
                                                                                 kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan
   3 U l menjadi hak Angket DPRD:
   3. Usul      j di h k A k t DPRD                                              Apabila pihak-pihak tersebut telah dipanggil dengan patut secara berturut-
                                                                            7
       • Apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD                  turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa
           yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota              dengan bantuan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
                  d
           DPRD dan                                                                 d
                                                                                 undangan.
       • Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya              8    Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna
           2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir.                              DPRD paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia angket.
                                                                                                                                         359-362
                                                                                                                                   Pasal 359 362 UU 27/2009

                            www.dadangsolihin.com                     11                                  www.dadangsolihin.com                          12
3.         Hak Menyatakan Pendapat
                                                                                          Hak Anggota DPRD
 1. Hak Menyatakan Pendapat diusulkan oleh:
       Paling sedikit delapan orang anggota DPRD dan lebih dari
       satu fraksi untuk DPRD yang beranggotakan 20-35 orang;                   1. Mengajukan Ranperda;
       Paling sedikit sepuluh orang anggota DPRD dan lebih dari                 2. Mengajukan pertanyaan;
       satu fraksi untuk DPRD yang beranggotakan di atas 35                     3. Menyampaikan usul dan p
                                                                                      y p                     p ;
                                                                                                         pendapat;
       orang.                                                                   4. Memilih dan dipilih;
 2. Usul diajukan kepada pimpinan DPRD.
                                                                                5. Membela diri;
 3. Usul
 3 U l menjadi hak M        t k Pendapat DPRD
             j di h k Menyatakan P d       t DPRD:                              6.
                                                                                6 Imunitas;
                                                                                7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
       Apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD
       yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota                 8. Protokoler;
              d
       DPRD dan                                                                 9 K         dan d i i t tif
                                                                                9. Keuangan d administratif
       Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya
       2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
                                                                                                                                Pasal 350 UU 27/2009
                                                  Pasal 364 UU 27/2009
                          www.dadangsolihin.com                      13                                 www.dadangsolihin.com                      14




                   Hak Imunitas                                                    Kewajiban Anggota DPRD
                                                                                                                                   Pasal 351 UU 27/2009
                                                                                                                                   P   l
                                                                          1.    Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
1. Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena
                                                                          2.    Melaksanakan UUD1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
   pernyataan, p
   p y                y   ,
              , pertanyaan, dan/atau p      p yang
                                      pendapat y g dikemukakannya   y
                                                                          3.
                                                                          3     Mempertahankan dan memelihara kerukunan dan keutuhan NKRI;
   baik secara lisan maupun tertulis di dalam ataupun di luar rapat
                                                                          4.    Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
   DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang
                                                                                kelompok dan golongan;
   DPRD.
                                                                          5
                                                                          5.    Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan,
                                                                          6.    Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
   pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam
                                                                                daerah;
   maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta
                                                                          7.    Menaati tata tertib dan kode etik;
                                                                                                                 ;
   tugas dan wewenang DPRD.
   t     d               DPRD
                                                                          8.    Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
3. Ketentuan No. 1 tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan
                                                                                dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup
                                                                          9.    Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
   untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan
                                                                                secara berkala;
   mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan
                                                                          10.   Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
   perundang-undangan.
                                                                          11.   Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
                                                  Pasal 366 UU 27/2009          konstituen di daerah pemilihannya.
                                                                                k   tit       d     h     ilih
                          www.dadangsolihin.com                      15                                 www.dadangsolihin.com                      16
                            Fraksi                 Pasal 352 UU 27/2009

1 Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk
1.                                                                                            g p
                                                                                    Alat Kelengkapan DPRD
    mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang serta hak dan
    kewajiban anggota DPRD                                                                                                1.    Pimpinan;
2. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.
         p gg                      j      gg                                                                              2.                y
                                                                                                                                Badan Musyawarah;
3. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit = jumlah komisi.                                                    3.    Komisi;
4. Parpol yang jumlah anggotanya di DPRD > jumlah komisi dapat                                                            4.    Badan Legislasi Daerah;
    membentuk satu fraksi.                                                                                                5.    Badan Anggaran;
5. Parpol yang jumlah anggotanya di DPRD < jumlah komisi, anggotanya                                                      6.    Badan Kehormatan;
    dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi                                                          7.    Alat kelengkapan lain yang
    gabungan.                                                                                                                   diperlukan dan dibentuk
6 D l      h l tidak d
6. Dalam hal tid k ada satu P    l              hi           t
                         t Parpol yang memenuhi persyaratan untukt k                                                            oleh rapat parip rna
                                                                                                                                           paripurna.
    membentuk fraksi maka dibentuk fraksi gabungan.
7. Jumlah fraksi gabungan paling banyak dua fraksi.
8.                                                    fraksi
8 Parpol harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
9. Fraksi mempunyai sekretariat.
10. Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli
    guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan                                                                  Pasal 353 UU 27/2009
    dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
                           www.dadangsolihin.com                   17                                   www.dadangsolihin.com                           18




           Pimpinan DPRD (1/2)                                                        Pimpinan DPRD (2/2)
                                                                                                                                 Pasal 354 UU 27/2009
 1. Pimpinan DPRD terdiri atas:
                                                                          5.
                                                                          5 Apabila terdapat lebih dari satu Parpol yang memperoleh suara terbanyak
      Ketua dan tiga wakil ketua untuk DPRD                                  sama, penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah
      yang beranggotakan 45-50 orang;                                        perolehan suara Parpol yang lebih luas secara berjenjang.
      Ketua dan dua wakil ketua untuk DPRD                                    p            p                     p yang         p
                                                                          6. Apabila terdapat lebih dari satu Parpol y g memperoleh kursi terbanyak  y
      yang b         t k 20-44
             beranggotakan 20 44 orang.                                      pertama, wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Parpol
 2. Pimpinan berasal dari Parpol berdasarkan                                 yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
    urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD                              7. Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi, maka
 3.
 3 Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang                                        kursi
                                                                             k i wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang b
                                                                                     kil k t dii i l h         t                     l dari Parpol yang
                                                                                                                              berasal d i P      l
    berasal dari Parpol yang memperolah                                      memperoleh kursi terbanyak kedua.
    kursi terbanyak pertama di DPRD.                                      8. Apabila terdapat lebih dari satu Parpol yang memperoleh kursi terbanyak
 4.
 4 Apabila terdapat lebih dari satu Parpol yang memperoleh kursi                    sama,
                                                                             kedua sama wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan
                                                                             suara terbanyak.
    terbanyak pertama, ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal
    dari Parpol yang memperoleh suara terbanyak.                          9. Apabila terdapat lebih dari satu Parpol yang memperoleh kursi terbanyak
                                                                             kedua, penentuan wakil ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran
                                                                             wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
                           www.dadangsolihin.com                   19                                   www.dadangsolihin.com                           20
                          Komisi                                                                   Persidangan
                                                  Pasal 356 UU 27/2009                                                           Pasal 369 UU 27/2009

                                                                                  Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai
              DPRD yang                   membentuk                               pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
             beranggotakan                tiga Komisi                             Tahun sidang dibagi dalam tiga masa persidangan.
              20 35 orang
              20-35
                                                                                  Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali
                                                                                  pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD,
                                                                                  masa reses ditiadakan.
                                                                                  Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali
              DPRD yang                                                           rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
                                           membentuk
             beranggotakan
                                              tK i i
                                          empat Komisi
               > 35 orang



                          www.dadangsolihin.com                          21                              www.dadangsolihin.com                          22




            Pengambilan Keputusan                                                                       Tata Tertib
                                                   Pasal 372-375 UU 27/2009
                                                   P   l 372 375                                                                 Pasal 376 UU 27/2009

                                                       Keputusan Rapat        Tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
No            Yang Menghadiri Rapat
                                                            y
                                                        dinyatakan Sah                g   p       p j j;
                                                                              1. Pengucapan sumpah/janji;
1.   Sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota        Disetujui oleh           2. Penetapan pimpinan;
     DPRD untuk mengambil persetujuan atas:          sekurang-kurangnya       3. Pemberhentian dan penggantian pimpinan;
       p
       pelaksanaan hak angket dan hak
                         g                           2/3 dari jumlah                        p y      gg       p ;
                                                                              4. Jenis dan penyelenggaraan rapat;
       menyatakan pendapat                           anggota DPRD yang        5. Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan
                                                     hadir.                       kewajiban anggota;
       usul pemberhentian KDH dan/atau wakil
       KDH; ;                                                                 6. Pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
2.   Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah              Disetujui oleh lebih     7. Penggantian antarwaktu anggota;
     anggota DPRD untuk:                             dari 1/2 (satu perdua)   8. Pembuatan pengambilan keputusan;
       memberhentikan pimpinan DPRD                  jumlah anggota DPRD      9. Pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemda;
       menetapkan Perda dan APBD;                    yang hadir.              10. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
3.   Lebih dari ½ jumlah anggota DPRD untuk          Disetujui dengan         11. Pengaturan protokoler; dan
     rapat paripurna DPRD selain rapat               suara terbanyak.                           g          p pakar/ahli.
                                                                              12. Pelaksanaan tugas kelompok p
     sebagaimana No. 1 dan 2.
                          www.dadangsolihin.com                          23                              www.dadangsolihin.com                          24
                         Kode Etik                                                                    Larangan
                                                    Pasal 377 UU 27/2009                                                         Pasal 378 UU 27/2009

                                                                                1.
                                                                                1 Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
•   DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma yang
    wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya                     Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
    untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD                   Hakim pada badan peradilan; atau
    kabupaten/kota.
    k b     t /k t                                                                     PNS, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN, BUMD, atau badan
                                                                                       lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
                                                                                2. Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat
                                                                                   struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik,
                                                                                   konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain
                                                                                   yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang serta hak
                                                                                      b     i     t DPRD.
                                                                                   sebagai anggota DPRD
                                                                                3. Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme
                                                                                   serta dilarang menerima gratifikasi.


                            www.dadangsolihin.com                          25                            www.dadangsolihin.com                          26




                            Sanksi                                               Pemberhentian Antarwaktu (1/2)
                                               Pasal 379-380 UU 27/2009                                                          Pasal 383 UU 27/2009
1. Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi
   berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
                                                                                Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
2 Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 378
2.                                                                                       gg       ;
                                                                                1. Meninggal dunia;
   ayat (1) dan/atau ayat (2) UU 27/2009 dikenai sanksi pemberhentian           2. Mengundurkan diri; atau
   sebagai anggota DPRD.                                                        3. Diberhentikan.
      gg                  p        yang    y
3. Anggota DPRD kabupaten/kota y g dinyatakan terbukti melanggargg
   ketentuan Pasal 378 ayat (3) UU 27/2009 berdasarkan putusan pengadilan
   yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi                    Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu apabila:
   pemberhentian sebagai anggota DPRD.
                                                                                1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
4 J i sanksi b
4. Jenis     k i berupa:                                                           berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama tiga bulan
    a. teguran lisan;                                                              berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
    b. teguran tertulis; dan/atau                                               2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
       diberhentikan dari i i        d l t kelengkapan.
    c. dib h tik d i pimpinan pada alat k l        k
                                                                                3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
5. Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan
                                                                                   memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
   kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup
   bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajibannya
                                                           kewajibannya.
                                                                                   pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih;

                            www.dadangsolihin.com                          27                            www.dadangsolihin.com                          28
 Pemberhentian Antarwaktu (2/2)                                                  Penggantian Antarwaktu (1/3)
                                                  Pasal 383 UU 27/2009                                                          Pasal 387 UU 27/2009

4. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan           1. Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon
   DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam kali                   anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak
   berturut-turut t
   b t t t t tanpa alasan yang sah;
                        l               h                                        urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari
                                                                                 partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
5. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan;                                                        2. Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara
                                                                                                                        dunia,
                                                                                 terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia mengundurkan diri diri,
6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai
                                                                                 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota
   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
                                                                                 DPRD digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh
   pemilihan umum;
                                                                                 suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama
7. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UU                      pada daerah pemilihan yang sama.
   27/2009;
                                                                              3. Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan
8. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan                    sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
   ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
9. Menjadi anggota partai politik lain.


                          www.dadangsolihin.com                          29                             www.dadangsolihin.com                          30




   Penggantian Antarwaktu (2/3)                                                  Penggantian Antarwaktu (3/3)
                                                  Pasal 387 UU 27/2009                                                          Pasal 387 UU 27/2009
4. Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang                          8. Paling lambat 14 hari sejak menerima nama anggota DPRD yang
   diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti                      diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari
                       KPUD.
   antarwaktu kepada KPUD                                                         bupati/walikota,
                                                                                  bupati/walikota gubernur meresmikan pemberhentian dan
5. KPUD menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada                       pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
   pimpinan DPRD paling lambat lima hari sejak diterimanya surat              9. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti
             DPRD
   pimpinan DPRD.                                                                 antarwaktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya
6. Paling lambat tujuh hari sejak menerima nama calon pengganti                   dipandu oleh pimpinan DPRD.
   antarwaktu dari KPUD, Pimpinan DPRD menyampaikan nama                      10. Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila
   anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti                       sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari
   antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota.                            enam bulan.
7. Paling lambat tujuh hari sejak menerima nama anggota DPRD
                                                antarwaktu,
   yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu
   bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang
   diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada
   gubernur.

                          www.dadangsolihin.com                          31                             www.dadangsolihin.com                          32
     Pemberhentian Sementara                                                                         Penyidikan
                                                   Pasal 390 UU 27/2009                                                          Pasal 391 UU 27/2009

1. Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:                                1. Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan
   a Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang
   a.                                                                             terhadap anggota DPRD yang disangka melakukan perbuatan
       diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau              pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.
   b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.                     2. Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan oleh gubernur dalam
2.
2 Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena                      waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya
   melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang                    permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan
   telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang                       untuk penyidikan dapat dilakukan.
   bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD
                                               DPRD.                           3. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila anggota DPRD:
3. Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan                     a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
   tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah                        b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
                                tetap,
   memperoleh kekuatan hukum tetap anggota DPRD yang                                  dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak
   bersangkutan diaktifkan.                                                           pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan
4. Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan                       negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
                  tertentu
   hak keuangan tertentu.                                                         c.                                      khusus.
                                                                                  c disangka melakukan tindak pidana khusus

                           www.dadangsolihin.com                          33                             www.dadangsolihin.com                          34




                       Sekretariat                                                 Kelompok Pakar atau Tim Ahli
                                                   Pasal 398 UU 27/2009                                                          Pasal 399 UU 27/2009

•   Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang                  •   Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD
    DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan                    kabupaten/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
    tata kerjanya ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan
                                                                               •   Kelompok pakar atau tim ahli diangkat dan diberhentikan dengan
         t           d       d
    peraturan perundang-undangan.
                                                                                   keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul
•   Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang                    anggota dan kemampuan daerah.
    diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas
                                                                               •   Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan
           t j    i i      DPRD.
    persetujuan pimpinan DPRD
                                                                                   pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam
•   Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari                      alat kelengkapan DPRD.
    pegawai negeri sipil.




                           www.dadangsolihin.com                          35                             www.dadangsolihin.com                          36
Terima Kasih




  www.dadangsolihin.com   37   www.dadangsolihin.com   38

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:1060
posted:3/8/2010
language:Indonesian
pages:10
Description: Capacity Building DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Jayakarta Hotel-Jakarta, 8 Maret 2010