Docstoc

Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Document Sample
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi Powered By Docstoc
					BAPPENAS

Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Drs. H. Drs H Dadang Solihin, MA Solihin Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Bintek Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tanah Grogot, 28 November 2008
www.dadangsolihin.com 2

Materi
1. Isu dan Masalah Pembangunan Daerah 2. 2 Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Isu dan Masalah Pembangunan Daerah
Bagian 1

www.dadangsolihin.com

3

Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap g, p p y , g pangan, orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi p g , sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.

How?
1. 1 Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat d mengentaskan 2 M b d k k t dan t k kemiskinan. 3. 3 Menciptakan atau menambah lapangan kerja kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. daerah 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). www.dadangsolihin.com 6

www.dadangsolihin.com

5

Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: masyarakat, • memberikan pelayanan kepada masyarakat • mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Pembangunan Daerah (3)
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). • Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Pembangunan Daerah (4)
• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur unsurunsur lain. • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Pergeseran Paradigma:

From G Government t G t to Governance

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, M k t b dik t i k t bilit partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja e aga e ja Kontrol Kontrol

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya.

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Dunia Usaha  Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Nilai Pertumbuhan Pasar

Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan

www.dadangsolihin.com

11

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance www.dadangsolihin.com akan Good.

12

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara

Masyarakat y Pemerintah

VISI

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

Ternyata Pemerintah M ih Di l k P i t h Masih Diperlukan

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola P l persebaran i b investasi untuk PMA d PMDN t i t k dan secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). g )

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan i t wilayah. t d intra il h Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. listrik Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi p y kebutuhan pelayanan infrastruktur.
www.dadangsolihin.com 17

Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya k lit permukiman (k M kualitas ki (kemacetan, t kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). suara sampah) Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau ( (RTH) di wilayah pe o aa )d aya perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan p permukiman secara signifikan. g

www.dadangsolihin.com

18

Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. y p Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, t t l terutama pada k d kawasan yang b f berfungsi li d i lindung.

Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
4. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, masyarakat dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

Definisi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagian 2
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. pilihan pilihan
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
www.dadangsolihin.com 22

Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y
www.dadangsolihin.com 23

Syarat Perencanaan . . .
• • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau  Komprehensif atau menyeluruh

www.dadangsolihin.com

24

Fungsi/Manfaat Perencanaan
Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

25

Kegagalan Perencanaan K l P
www.dadangsolihin.com 26

Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  perencanaannya tidak realistis  id k li i sehingga tidak mungkin pernah  bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar  sehingga pertimbangan‐ pertimbangan teknis  pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi p pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. y p y
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. p pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, p p , aparat p masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

www.dadangsolihin.com

27

www.dadangsolihin.com

28

Kegagalan Perencanaan (3)
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai d t t tid k i dengan k di i d kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. g g
Misalnya, orientasi semata‐ mata pada pertumbuhan  yang menyebabkan makin  melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang  Dengan demikian, yang keliru bukan semata‐mata  perencanaannya, tetapi  falsafah atau konsep di balik  falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system) system).
29 www.dadangsolihin.com 30

www.dadangsolihin.com

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1)
Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.

Bias‐bias dalam Bias bias dalam Perencanaan Pembangunan g
www.dadangsolihin.com 31

Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan p pikiran y g demikian. yang

www.dadangsolihin.com

32

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2)
Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root). (grass root). Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat masyarakat.

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3)
Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena:
– kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.

www.dadangsolihin.com

33

www.dadangsolihin.com

34

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4)
Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang:
terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5)
Bias kelima Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma j g masyarakat.

www.dadangsolihin.com

35

www.dadangsolihin.com

36

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6)
Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut di i ki k t dirinya sendiri. di i Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.
www.dadangsolihin.com 37

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7)
Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang b d h d malas, d l k k bodoh dan l dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi.

www.dadangsolihin.com

38

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8)
Bias kedelapan Bi k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan masyarakat, menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), (sustainable) tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat t k i d tid k b t b if t teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi y g ada pada rakyat g yang y sebagai kekuatan pembangunan.
www.dadangsolihin.com 39

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9)
Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, tradisional kurang produktif dan memiliki masa produktif, investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. itu • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh g p y gg gg membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.
www.dadangsolihin.com 40

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10)
Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. d b i i Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi k k h j di kukuh.

Sistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta swasta.

www.dadangsolihin.com

41

www.dadangsolihin.com

42

Perencanaan yang Ideal y g
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t satu tahap; harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. k d • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi y p y (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 43

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan g
Bagian 3

Materi
• • • • • • • • • • Pengertian Evaluasi g Jenis-jenis Evaluasi Standar Evaluasi Apa implikasi jika tidak ada M&E? Pengalaman empiris: Australia dan Chili Kunci K b h il M&E K i Keberhasilan Prasyarat M & E Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Kendala Pelaksanaan M&E g g Mengembangkan Sistem M&E

Pengertian Evaluasi (1)
PP39/2006: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar standar. Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan kegiatan kebijakan, atau program • Sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan.

www.dadangsolihin.com

45

www.dadangsolihin.com

46

Pengertian Evaluasi (2)
• Ketika berbagai pembangunan, program, kegiatan, sudah dilakukan, apakah kita tahu dampak program pembangunan tsb? • Pemerintah dihadapkan pada desakan untuk memiliki pengetahuan objektif tentang dampak dari berbagai intervensi: – Mana yg berhasil vs tidak? – Mana yg dilanjutkan dan/atau direplikasi vs dihentikan? – Mana yg didukung anggaran pusat vs anggaran daerah?
www.dadangsolihin.com 47

Jenis Evaluasi (1)
Tahap Perencanaan T h P (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah j l h dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan T h P l k (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan T h P P l k (ex-post) • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dengan rencana dibandingkan dib di k masukan), k ) yang telah di l h ditentukan k efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya

www.dadangsolihin.com

terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap ( p p kebutuhan) dari suatu 48 program.

Jenis Evaluasi (2)
• Formatif
Fokus pada kinerja yang lebih baik (kegiatan, program atau kebijakan)

Kegunaan Evaluasi
• Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan • Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik • Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan • Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

• Sumatif
Fokus pada hasil (akibat)

• Prospektif
Menjawab pertanyaan • Apakah program/kegiatan/kebijakan ini harus dievaluasi? p yang p g p y • Apakah hasil y g akan diperoleh sesuai dengan upaya/ sumberdaya yang dipergunakan?

www.dadangsolihin.com

49

www.dadangsolihin.com

50

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

Monitoring dan Evaluasi
• Monitoring
– Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal – Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program

Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

• Evaluasi
– Periodik dan berkala – D Dapat b if i bersifat internal, eksternal atau partisipatif l k l i i if – Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama

Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?

www.dadangsolihin.com

51

www.dadangsolihin.com

52

Kriteria Evaluasi
• • • Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan j g p j Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. d k Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak Keberlanjutan Keberlanj tan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi
www.dadangsolihin.com 53

Mengapa Perlu ada Standar?
• Meningkatkan akuntabilitas • M f ilit i kemungkinan pembandingan Memfasilitasi k ki b di • Meningkatkan reliabilitas dan mutu layanan yang disediakan

•

•

www.dadangsolihin.com

54

Standar Evaluasi
• • • • • Standar Mutu E l S d M Evaluasi ( i (untuk penerapan f k fase pengujian) ji ) http://www.oecd.org/dataoecd/30/62/36596604.pdf Standar Evaluasi Program www.eval.org/EvaluationDocuments/progeval.html Norma norma PBB untuk evaluasi dalam Sistim PBB www.uneval.org/docs/ACFFC9F.pdf Standar untuk Evaluasi dalam Sistem PBB www.uneval.org/docs/ACFFCA1/pdf Prinsip Pedoman Asosiasi Evaluasi Amerika www.eval.org/Publications/GuidingPrinciples.asp l /P bli i /G idi P i i l

Apa Output Sistem M&E?
• Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah.
– Informasi ttg hasil hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi apa hasil-hasil berfungsi, yang tidak berjalan, & mengapa demikian; – Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor.

www.dadangsolihin.com

55

www.dadangsolihin.com

56

Apa implikasi jika tidak ada M&E?
• Berbahaya, karena: – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E M&E.

Kenapa M&E diperlukan?
1. Mendukung pembuatan k bij k (kh 1 M d k b kebijakan (khususnya k keputusan anggaran) ) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. 2. Membantu pemerintah dalam: pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & g ; kegiatan; 3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas mencapai sasaran. apakah telah

•

www.dadangsolihin.com

57

www.dadangsolihin.com

58

Best Practices (MacKay 2007) (MacKay,
Chile

Pengalaman empiris: Australia
Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh ( kihi 1980 ) yang Si l i i h l h (akihir 1980-an) dikelola DepKeu Semua kementerian wajib melakukan evaluasi Semua kementrian wajib menyiapkan portofolio rencana evaluasi (detail rencana evaluasi program, program2 apa yg dievaluasi, i 2 yg dit di l i isu2 ditanyakan, d metode evaluasi. k dan t d l i Hasil (1994) Hampir 80% usulan anggaran & sekitar 2/3 penghematan didasarkan hasil temuan evaluasi. Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan keputusan anggaran k bi k kabinet. Informasi M&E juga digunakan secara intensif

Memiliki 1.550 indikator kinerja untuk seluruh sektor (h.25). SINERGIA: Sistem Nasional j (h.33) ) Evaluasi Kinerja Sektor Publik ( Government Evaluation Strategy (h.39) (h 39) SEDESOL: Sekretariat Pembangunan Sosial (h.61)

Colombia

Australia

Meksiko M k ik

www.dadangsolihin.com

59

www.dadangsolihin.com

60

Pengalaman empiris: Chili
MenKeu M K mengembangkan sistem M&E P b k i Pemerintah menyeluruh i h l h (sejak 1994). – Sekitar 1,550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak – Pelaksananya pihak ketiga (perguruan tinggi & perusahaan konsultan), dg TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi Informasi & berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam menganalisis kinerja anggaran kementerian dan badan masukan p p gg pemerintah. dalam pembuatan keputusan anggaran p Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan ”target kinerja” dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai kementrian & badan badan. • •

Kunci Keberhasilan M&E
Keberhasilan institusionalisasi sistem M&E mencakup berbagai upaya menciptakan kesinambungan & menjamin sistem M&E berfungsi baik bagi pemerintah Ada tiga kunci utama yaitu: – pemanfaatan informasi M&E – kualitas informasi M&E – Kesinambungan M&E

www.dadangsolihin.com

61

www.dadangsolihin.com

62

Prasyarat M&E
1. 1 Harus ada demand Menjamin ketersediaan dana untuk aktivitas M&E dan penggunaan informasi M&E; 2. Harus ada insentif Menjamin berbagai temuan evaluasi digunakan. 3. Harus ada champion Pemimpin yg memiliki pemahaman benar ttg sistem M&E (alat & metoda) dan memiliki apresiasi tinggi terhadap berbagai manfaat informasi M&E bagi pemerintah Peran strategis dalam menciptakan keberhasilan sistem M&E pemerintah yang menyeluruh (Chili & A i h l h Australia). li ) 4. Harus ada pelatihan Menciptakan SDM yang memiiliki keahlian memadai memadai.
www.dadangsolihin.com 63

Evaluator Internal, Eksternal dan Partisipatif
• Evaluator Internal – Biasanya mengetahui lebih banyak mengenai sejarah, organisasi, budaya, problem, keberhasilan – Mungkin berada terlalu dekat dengan yang dievaluasi • Evaluator Eksternal – Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik – Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan • Evaluator Partisipatif – Wakil dari dinas dan stakeholders (termasuk penerima manfaat) j g j bekerjasama merancang, melaksanakan dan menerjemahkan sebuah evaluasi – Metode partisipatif mungkin digunakan dalam evaluasi internal dan eksternal
www.dadangsolihin.com 64

Evaluasi Partisipatif (vs. Internal atau Eksternal)
• Perbedaan antara ahli dan awam peneliti dan obyek awam, penelitian tidak terlalu ditekankan dan diberi arti baru • Evaluator bertindak sebagai fasilitator dan instruktur • Pihak lain membuat penilaian • Sebuah langkah lebih radikal keluar dari model evaluasi mandiri • • • • •

Yang Dilakukan oleh Evaluator
Berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan Memeriksa dan/atau mengembangkan teori perubahan Merancang evaluasi M l i Mengelola anggaran evaluasi Melaksanakan atau menjalankan evaluasi ( t M l k k t j l k l i (atau mempekerjakan staf untuk melaksanakan evaluasi) • Mengidentifikasi standar efektifitas • Mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan melaporkan data serta temuan

www.dadangsolihin.com

65

www.dadangsolihin.com

66

Pertumbuhan Asosiasi Evaluasi Profesional
• Meningkatnya jumlah asosiasi di seluruh dunia terutama dunia, dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan lebih tingginya penghargaan terhadap profesi evaluasi pembangunan g g p • Berbagai organisasi menciptakan sebuah sistem pendukung dan memungkinkan tumbuhnya profesionalisme

Kendala Pelaksanaan M&E (1)
1. 1 Anggaran Apresiasi yang kurang terhadap pentingnya M&E menyebabkan anggaran yang dialokasikan kecil. 2. SDM Belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang cukup. 3. Kemampuan/ K hli 3 K / Keahlian ”Tour of duty” PNS, terutama di Pemda Kurangnya tenaga teknis terlatih 4. Perlengkapan/ Peralatan Berkaitan dengan kondisi perekonomian dan infrastruktur wilayah yang masih tertinggal. Mis: listrik, AC, komputer, kendaraan operasional, peralatan telekomunikasi.
www.dadangsolihin.com 68

www.dadangsolihin.com

67

Kendala Pelaksanaan M&E (2)
5. 5 Prosedural Tidak adanya acuan kerja (Petunjuk Operasional) Tidak diterimanya laporan Monitoring p y p g pelaksanaan kegiatan g Tidak adanya kerangka acuan pelaksanaan evaluasi Mekanisme pelaporan yang ada inter instansi pemerintah belum memiliki pola yang j l d pasti. iliki l jelas dan ti 6. Pengiriman Kondisi geografis Masih minimnya prasarana dan sarana transportasi/ komunikasi.

Masalah Potensial (1)
• Tidak ada referensi indikator yang cukup dalam Laporan Monitoring untuk dapat melakukan evaluasi seperti dimintakan pada Renja/ RKP; • Pelaporan M&E memberikan beban tambahan kepada p para p penanggungjawab p g gg gj program/ kegiatan y g sudah g yang cukup banyak beban M&E sesuai peraturanperundangan selama ini, khususnya di tingkat Pemerintah K b P i h Kabupaten/Kota; /K • Tidak ada mekanisme umpan balik dari laporan M&E, kalaupun kala p n ada penyelenggara tidak siap melak kann a pen elenggara melakukannya.

www.dadangsolihin.com

69

www.dadangsolihin.com

70

Masalah Potensial (2)
• Kurangnya kemampuan dalam mengkoordinasi kelembagaan terkait, dalam arti seluas-luasnya, yang disebabkan antara lain, kurangnya alokasi anggaran untuk M&E; g y para • Kurangnya motivasi dan komitmen p penanggungjawab dan pelaksana M&E; • Tidak cukup pelatihan yang dapat disediakan untuk M&E dan untuk menentukan indikator; • Alokasi tenaga ahli yang tidak memadai.

Proses Membangun Sistem M&E
• Landasan Hukum Evaluasi Kinerja • Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik • Collecting opinions – Seminars Workshops etc Seminars, Workshops, • Pemetaan peraturan dan opini publik • Membangun kerangka kerja (framework) yang baru • Membangun Indikator

www.dadangsolihin.com

71

www.dadangsolihin.com

72

Mengembangkan Sistem M&E
Indicator Resource Group p Koord. M&E Nasional

1

Membentuk Koord. M&E Nasional

2 1
Komunitas Evaluator Jadwal M&E Baru Database Indikator D t b I dik t Kinerja

3

5 4
www.dadangsolihin.com 73

• Formalisasi koordinasi dalam proses pelaksanaan dan pengembangan M&E yang selama ini berjalan di K/L secara informal. • Merupakan Tim Pengarah pengembangan manajemen kinerja dan indikator y g digunakan Pemerintah. j yang g • Melaporkan mengenai arah, perkembangan dan permasalahan kepada Men. PPN. • Terdiri dari empat anggota inti Eselon I dari Bappenas, Depkeu, Depdagri dan Menpan. • Ditambah dua anggota tambahan akan dipilih untuk mewakili K/L, dan ini dapat berganti dari waktu ke waktu sesuai k b t h i kebutuhan.
www.dadangsolihin.com 74

2
• •

Membentuk Indicator Resource Group

3

Membangun Database Indikator Kinerja

Sebagai Tim Teknis untuk menyediakan dukungan kepada seluruh K/L dalam pengembangan indikator dan proses M&E. Merupakan Tim Nasional Konsultasi Indikator yang akan bertugas: 1. menyusun suatu standar pendekatan dan kriteria yang digunakan dalam perumusan indikator pembangunan nasional dan daerah daerah, 2. menjadi tempat penyimpanan indikator yang sudah didefinisikan sebagai alat ukur program-program dan kegiatan-kegiatan. 3. Mereview umpan balik pada penggunaan indikator setelah setiap langkah besar dalam proses perencanaan dan penerapan rencana, rencana dan akan memasukkan bahan belajar dari pengalaman ke dalam proses.

• Banyaknya indikator dari proses alokasi sumber daya dapat dikontrol. • Perkembangan dari sebuah indikator dapat ditelusuri sehingga perubahannya dapat menjadi bukti bagi p gg pengguna. • Sebagai alat bagi K/L ketika menyusun indikator untuk kegiatan-kegiatan baru • Sebagai alat untuk membantu sumber daya teknis dalam mengembangkan indikator baru • Indikator program dan indikator kegiatan dapat diselaraskan dengan indikator perencanaan.
www.dadangsolihin.com 76

www.dadangsolihin.com

75

4

Menyusun Jadwal M&E Baru

5

Mendirikan Komunitas Evaluator

• Dibutuhkan jadwal M&E baru seiring dengan kompleksitas fungsi-fungsi manajemen K/L, Pemda dan SKPD. • Meningkatnya kebutuhan pelaporan yang makin rumit. percontohan, • Pemilihan satu wilayah percontohan menerapkan jadwal M&E baru dan memanfaatkan umpan balik sebelum dilaksanakan di seluruh wilayah.

• Mendirikan Asosiasi Evaluator Indonesia yang terdiri Indonesia, dari unsur-unsur:
1. 1 Pemerintah 2. Dunia Usaha 3. Masyarakat

• Melahirkan Jabatan Fungsional Evaluator (JFE) • Mendirikan Asosiasi Evaluator Pemerintah Indonesia (AEPI)

www.dadangsolihin.com

77

www.dadangsolihin.com

78

Membangun Sistem Pelaporan: EEMonev
go.id go id BASE
1. Phase Analog a. M Menyusun pelaporan sebagaimana yang dil k k saat i i l b i dilakukan t ini, tetapi tidak dikirimkan atau diantarkan ke K/L pengumpul, melainkan diupload pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim. b. Uploading berbagai indikator pada website masing-masing K/L Pemda dan SKPD pengirim K/L, 2. Phase Digital Data base M&E Dibutuhkan password untuk mengakses data bagi kevel tertentu. Mis. Presiden, Menteri, Dirjen, dst
www.dadangsolihin.com 79

Terima Kasih

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development  Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development  Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from  y , p p y University of Colorado, USA. His previous post is Director for System  and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas.  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies,  g , Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University  of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Shanghai International Program  He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building  Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced  g g gy g , International Training Programme of Information Technology Management, at  Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management,  Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur,  Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002).  Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and  Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He  published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile  www.dadangsolihin.com 81 at +62812 932 2202


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5146
posted:12/1/2008
language:Indonesian
pages:21
Description: Bintek Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tanah Grogot, 28 November 2008