Docstoc

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara [Modul]

Document Sample
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara [Modul] Powered By Docstoc
					                         MODUL
                 SISTEM AKUNTANSI BUN

                        DAFTAR ISI
                                                  Hal..
BAB I     SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT   2
BAB II    SISTEM AKUNTANSI BUN                9
BAB III   KEBIJAKAN AKUNTANSI SAPP            19
BAB IV    PROSEDUR AKUNTANSI                  40
BAB V     JURNAL STANDAR SiAP                 69
BAB VI    JENIS-JENIS LAPORAN                 88




                                                      1
                            BAB I
              SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT


I. PENDAHULUAN
  I.1. Umum
     Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8
     menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal,
     Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang
     merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

     Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9
     menyatakan     bahwa     Menteri/Pimpinan     Lembaga      sebagai    pengguna
     anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya
     mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
     Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

     Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat
     (2) menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang
     tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan
     keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan
     Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan
     perusahaan negara dan badan lainnya.

     Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7
     ayat (20) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
     berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Negara.

     Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51
     ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan
     Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi
     atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi
     pembiayaan dan perhitungannya.

     Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51
     ayat (2) menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja
     perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas
     transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan
     dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya.



                                                                                    2
    Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55
    ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun
    Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam
    rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

    Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55
    ayat (2) menyatakan bahwa dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna
    Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
    yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
    Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian
    negara/Lembaga masing-masing.

    Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
    Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan
    dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan
    akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
    yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAPP terdiri dari Sistem
    Akuntansi   Bendahara    Umum      Negara   (SABUN)    yang   dilaksanakan   oleh
    Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan
    oleh kementerian negara/lembaga.

    Dalam     rangka   mewujudkan    pertanggungjawaban     keuangan    sebagaimana
    ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara,
    maka perlu dibuat suatu mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang Sistem
    Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.



I.2. Tujuan

    Tujuan modul Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat adalah untuk memberi petunjuk
    umum dalam menyelenggarakan:

    I.2.1. Akuntansi Bendahara Umum Negara atas:          transaksi penerimaan dan
            pengeluaran negara pada KPPN, Kanwil DJPBN, Direktorat Pengelolaan
            Kas Negara, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat
            Jenderal Perbendaharaan, transaksi penerusan pinjaman, penerimaan
            pengembalian penerusan pinjaman, dan posisi aset dari penerusan
            pinjaman pada    Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, transaksi
            penerimaan dan pengeluaran investasi dan posisi investasi pada Direktorat
            Jenderal Kekayaan Negara, transaksi penerimaan, pengeluaran dan posisi
                                                                                    3
             utang serta hibah pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, transaksi
             khusus (Pembayaran Subsidi, Pengeluaran kerjasama            Internasional,
             Pengeluaran perjanjian hukum Internasional, Pengeluaran Koreksi dan
             Pengembalian, Pembayaran Jasa Perbendaharaan, Pembayaran PFK,
             Pendapatan Jasa Perbendaharaan dan Perbankan ) pada Unit-unit Eselon
             1, dan transaksi transfer ke daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan
             Keuangan, serta posisi aset/utang pada Badan Lainnya;

     I.2.2. Akuntansi Instansi atas transaksi pendapatan, belanja, dan posisi aset/utang
             pada tingkat Satuan Kerja, Wilayah, Eselon-I, Kantor Pusat Kementerian
             Negara/Lembaga, dan Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan,
             serta Koordinator Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan termasuk
             transaksi Badan Layanan Umum dan BAPP.

  I.3. Ruang Lingkup

     SAPP berlaku untuk seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat          dan unit
     akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi
     dan/atau Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN                    serta
     pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

     Tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah:

     I.3.1. Pemerintah Daerah (yang sumber dananya berasal dari APBD);

     I.3.2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:

             a.   Perusahaan Perseroan; dan

             b.   Perusahaan Umum.



II. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT

  II.1. Tujuan SAPP.

       Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) bertujuan untuk:

       a.   Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan,
            pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai
            dengan standar dan praktek akuntansi yan diterima secara umum;

       b.   Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan
            kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi



                                                                                       4
          yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan
          terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;

     c.   Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu
          instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;

     d.   Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,
          pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara
          efisien.

II.2. Ciri-ciri Pokok SAPP.

     a.   Basis Akuntansi

          Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan
          keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan,
          belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual
          untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

     b.   Sistem Pembukuan Berpasangan

          Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntasi
          yaitu: Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan
          mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.

     c.   Dana Tunggal

          Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan
          operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan
          Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.

     d.   Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

          Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara
          berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di
          daerah.

     e.   Bagan Akun Standar

          SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
          yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

     f.   Standar akuntansi Pemerintahan (SAP)

          SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam
          melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan


                                                                                    5
                             terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan
                             anggaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan.



         II.3. Kerangka Umum SAPP-DEPT KEUANGAN.

                                                         Menteri
                                                        Keuangan




Selaku Pimpinan                                                                                             Selaku
  Departemen                                                                                               Bendahara
   Keuangan                                                                                                                              UA-BUN
                                                                                                          Umum Negara




  SAI                PPh Migas, PNBP Migas &                                            Kuasa BUN           Pengelola                                    Pengelola
                    PNBP Migas lainnya, Penrimaan
Dep. Keu            Laba BUMN Perbankan dan Non
                                                                                          (SiAP)             Barang                                       BAPP
                                                                                                          (SIMAK-BMN, d/h
                    Perbankan
                                                                                                              SABMN)



             Pengelolaan           Pengelolaan                Pengelolaan             Pengelolaan           Pengelolaan        Pengelolaan                        Pengelolaan
            Utang & Hibah           Investasi                  Penerusan              Transfer ke         Belanja Subsidi      Badan Lain                          Transaksi
                                                                                                          dan Belanja lain-
                                   Pemerintah                   Pinjaman                Daerah                                                                      Khusus
                                                                                                                lain




  DJPU                    DJKN                       DJPBN                   DJPK             DJA, Kementerian                  Penggabungan
                                                                                                                              Laporan Keuangan
                                                                                                                                                      BKF, SETJEN,
                                                                                              Negara/Lembaga                                           dan DJPBN
(SA-UP&H)                (SA-IP)                    (SA-PP)                 (SA-TD)              (SA-BSBL)
                                                                                                                              Badan Lainnya (SA-
                                                                                                                                     BL)



                                                                                                                                              Kerjasama Internasional, Hukum
                                                                                                                                         Internasional, Jasa Perbendaharaan, PFK
            061, 096, 097,             099                       098                  070, 071              062, 069                               dan Koreksi Kesalahan
              101, 102




                    Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari:

                    a.       Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara;

                             Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dilaksanakan oleh
                             Kementerian Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Bagian
                             Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). SA-BUN terdiri dari
                             beberapa sub sistem, yaitu:

                             1.      Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), terdiri dari:
                                     a. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN);
                                     b. Sistem Akuntansi Umum (SAU).
                             2.      Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H);
                             3.      Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP);
                             4.      Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP);
                             5.      Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD);

                                                                                                                                                                                   6
     6.   Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL);
     7.   Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK);
     8.   Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL).

     Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BUN, pengolahan data
dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN yang terdiri dari :

     1.   Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa
          Bendahara Umum Negara Daerah (UAKBUN-D KPPN);
     2.   Kantor Wilayah DJPBN selaku Unit Akuntansi Kuasa Koordinator
          Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah (UAKKBUN-KANWIL);
     3.   Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa
          Bendahara Umum Negara Pusat (UAKBUN-P);
     4.   Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi
          Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) dan Unit Akuntansi
          Bendahara Umum Negara (UABUN);
     5.   Direktorat Pengelolaan Penerusan Pnjaman selaku Unit Akuntansi
          Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
     6.   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Unit Akuntansi Pembantu
          Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
     7.   Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Pembantu
          Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
     8.   Direktorat   Jenderal   Anggaran     selaku   Unit   Akuntansi   Pembantu
          Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
     9.   Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Unit Akuntansi
          Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
     10. Badan Lainnya selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum
          Negara (UAPBUN).


b.   Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

     Sistem    Akuntansi    Instansi   (SAI)    dilaksanakan     oleh   Kementerian
     Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemrosesan
     data untuk menghasilkan Laporan Keuangan.

     Dalam pelaksanaan SAI, Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit
     akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.

     Unit akuntansi keuangan terdiri dari:


                                                                                  7
            1.   Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA);

            2.   Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon1 (UAPPA-E1);

            3.   Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W);

            4.   Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

            Unit akuntansi barang terdiri dari:

            1.   Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB);

            2.   Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon1 (UAPPB-E1);

            3.   Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W);

            4.   Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).



II.4. Jenis-jenis Laporan Keuangan

       Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disampaikan kepada DPR sebagai
       pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada
       DPR, LKPP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK.

       Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari:

       a.   Laporan Realisasi Anggaran

            Konsolidasi   Laporan     Realisasi   Anggaran   dari   seluruh   Kementerian
            Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi.

       b.   Neraca Pemerintah

            Neraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Neraca SAI dan Neraca
            SAKUN.

       c.   Laporan Arus Kas

            Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan Arus
            Kas dari seluruh Kanwil DJPBN.

       d.   Catatan atas Laporan Keuangan

            Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang
            tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah dan Laporan
            Arus Kas.




                                                                                        8
                                      BAB II
              Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara

A. Latar Belakang


       Dalam rangka usaha mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam
penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara
profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah
ditetapkan di dalam UUD 1945. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan
selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan.
Sejalan dengan hal itu Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan
kewajiban negara secara nasional. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
(BUN) dan pejabat lain yang ditunjuk sebagai kuasa BUN bukan hanya sebagai kasir yang
hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak
menilai penerimaan dan pengeluaran anggaran tersebut melainkan juga sebagai
pengawas keuangan, dan manajer keuangan.
Disamping kewenangan tersebut, juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran,
pengelolaan utang piutang, investasi, dan barang milik negara. Selain itu Menteri
Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening
pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank
sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana
pemerintah.
Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara, Menteri Keuangan selaku pengelola
fiskal menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan tentang
pelaksanaan APBN secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
   1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dihasilkan melalui proses akuntansi, yang
       terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas
       (LAK) disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
   2. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
       Pemerintahan (SAP).
   3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dihasilkan melalui Sistem Pengendalian
       Intern yang memadai.

                                                                                    9
Agar informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat
memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
(SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi
(SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
       SA-BUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal
Perbendaharan terdiri dari :
    1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang terdiri dari:
         a. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan LAK,
              Neraca KUN dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Laporan
              Perubahan Posisi Kas;
         b. Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan LRA dan Neraca SAU;
    2. Sistem Akuntansi Utang Permerintah dan Hibah (SA-UPH)
    3. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)
    4. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)
    5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD)
    6. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA- BSBL)
    7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK)
    8. Akuntansi Badan Lainnya


Ditjen Perbendaharaan melaksanakan SA-BUN dengan melibatkan unit pemroses data
secara berjenjang sebagai berikut:
         a. KPPN
         b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan
         c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
         d. Direktorat Pengelolaan Dana Investasi
         e. Direktorat Pengelolaan Penerusan pinjaman
         f.   Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
         g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
         h. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
         i.   Direktorat Jenderal Anggaran
         j.   Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan


Prosedur pemrosesan data akuntansi dimulai dari:

   a. KPPN memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Keuangan
       berupa LAK, Neraca KUN, dan LRA. KPPN melakukan rekonsiliasi LRA dengan

                                                                                     10
     seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya setiap bulan. KPPN menyusun Laporan
     Keuangan tingkat KPPN dan menyampaikannya beserta data akuntansi berupa
     ADK ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Khusus KPPN yang memproses data
     pengeluaran Bantuan Luar Negeri (BLN) menyampaikan Laporan Keuangan
     beserta ADK-nya ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan penyusunan Laporan Keuangan berupa
     LAK, Neraca KUN, dan LRA berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan dari
     seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan
     rekonsiliasi LRA dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya setiap triwulan. Kanwil
     Ditjen Perbendaharaan mengirimkan Laporan Keuangan tingkat Kanwil beserta
     ADK-nya ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)
     memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Negara melalui
     BUN, serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada Direktorat Akuntansi dan
     Pelaporan Keuangan.

d. Direktorat Pengelolaan Dana Investasi memproses transaksi Investasi pemerintah
     serta menyampaikan laporan dan ADK kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
     Keuangan.

e. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman memproses transaksi piutang jangka
     pendek maupun piutang jangka panjang yang berasal dari pinjaman yang
     diteruspinjamkan   baik   kepada   BUMN    maupun   perusahaan    daerah   serta
     menyampaikan laporan dan ADK kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
     Keuangan.

f.   Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang memproses transaksi yang berhubungan
     dengan Utang Negara , Penerimaan dan Pengeluran Pembiayaan serta           hibah
     selanjutnya menyampaikan laporan beserta ADK kepada Direktorat Akuntansi dan
     Pelaporan Keuangan.

g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memproses transaksi Barang Milik Negara,
     Penyertaan Modal Negara dan Investasi Permanen serta investasi pemerintah
     lainnya serta menyampaikan laporan dan ADK kepada Direktorat Akuntansi dan
     Pelaporan Keuangan.

h. Direktorat Jenderal Anggaran memproses transaksi Belanja Subsidi dan Belanja
     Lain-lain   yang   dilaksanakan    oleh   Kementerian   Negara/Lembaga     serta
     menyampaikan laporan dan ADK kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
     Keuangan.
                                                                                   11
i.   Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memproses transaksi Transfer ke
     Daerah serta menyampaikan laporan dan ADK kepada Direktorat Akuntansi dan
     Pelaporan Keuangan.

j.   Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan konsolidasi seluruh
     laporan keuangan yang diterima dari Kanwil, laporan keuangan dari KPPN
     pengelola transaksi pengeluaran BLN, dan transaksi penerimaan dan pengeluaran
     melalui BUN.




                                                                                12
                                     GAMBAR I
                     MEKANISME PELAPORAN SA-BUN



                                KPPN


                                     1



                                                        1a
                               KANWIL
                                Ditjen
                                 PBN

                                     2



                                Dit.
      Ditjen                    APK
       PBN

     7                           3
         6                                    5a
                     3a
      BPK
                                              5
                                Dit.
                                PKN

                                                  Entitas
                                                   BUN



                4a        4b             4c          4d        4e        4f       4g
         UAPBUN       UAPBUN     UAPBUN        UAPBUN        UAPBUN   UAPBUN   UAPBUN
           UH           IP         PP            TD           BSBL      BL       TK




Keterangan:
            :   Penyampaian Laporan dan Data
            :   Pemeriksaan
            :   Rekonsiliasi
            :   Online Data




                                                                                        13
Penjelasan Bagan Arus Mekanisme Pelaporan SA-BUN:
1. KPPN mengirim semua file data setiap hari dan laporan keuangan setiap bulan ke
   Kanwil DJPBN c.q. Bidang AKLAP sedangkan KPPN yang khusus memproses data
   BLN mengirim semua file data setiap hari ke DAPK;
   1a.   KPPN setiap hari mengirim data transaksi ke Dit. APK;
2. Kanwil DJPBN menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap bulan ke DAPK
   sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat;
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) menyampaikan file data dan laporan
   keuangan BUN setiap bulan ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan
   pemerintah pusat;
   3a.   Dit. PKN melakukan Rekonsiliasi data dengan Dit. APK;
4. Seluruh Unit Akuntasi      dibawah    Unit   Akuntansi   Bendahara   Umum   Negara
   menyampaikan:
   4a.   Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAPBUN-UH menyampaikan data
         berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan
         keuangan gabungan Entitas BUN;
   4b.   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN-IP menyampaikan data
         berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan
         keuangan gabungan Entitas BUN;
   4c.   Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman selaku UAPBUN-PP menyampaikan
         data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan
         keuangan gabungan Entitas BUN;
   4d.   Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN-TD menyampaikan
         data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan
         keuangan gabungan Entitas BUN;
   4e.   Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAPBUN-BSBL menyampaikan data berupa
         laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan
         gabungan Entitas BUN;
   4f.   Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UAPBUN-BL
         menyampaikan laporan gabungan Badan Lainnya ke Entitas BUN dalam rangka
         penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;
   4g.   Unit Akuntansi yang mengelola Transaksi Khusus selaku UAPBUN-TK
         menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka
         penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;
5. Entitas BUN menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan ADK seluruh entitas di
   bawah BUN ke Dit. APK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah
   pusat;
6. Presiden c.q. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan
   Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK tiap semester dan tahunan;
7. BPK melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang
   disampaikan Presiden.




                                                                                   14
B. Pengertian
   1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN
       adalah rencana keuangan tahunan       pemerintahan negara yang disetujui oleh
       Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai
       dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
   2. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
       ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
   3. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar
       kembali   dan/atau    pengeluaran   kas   yang   akan   diterima   kembali   yang
       mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang,
       piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan
       defisit atau penggunaan surplus anggaran.
   4. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah
       meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur
       dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis
       untuk satu periode.
   5. Apropriasi adalah anggaran yang disetujui DPR yang merupakan mandat yang
       diberikan kepada Presiden untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai
       tujuan yang ditetapkan APBN.
   6. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara
       Umum Negara.
   7. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
       pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
       dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah
       maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber
       daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
       umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
       budaya.
   8. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang
       mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan
       yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
   9. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang
       diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
   10. Bendahara    Pengeluaran     adalah   orang   yang   ditunjuk   untuk   menerima,
       menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
       uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada
       kantor / satker Kementrian Negara / Lembaga.
                                                                                        15
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau
   dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan
   anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker)
   serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor
   Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan
   berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan
   pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen
   pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
12. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
   aset dan kewajiban pemerintah.
13. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
   seperti bunga, deviden, dan royalti atau memberikan manfaat sosial sehingga
   dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
   masyarakat.
14. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut
   Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
   Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
   Jenderal Perbendaharaan.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN
   adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di
   bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
   Jenderal Perbendaharaan.
16. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
   digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
17. Kewajiban    adalah    utang   yang     timbul   dari   peristiwa    masa   lalu   yang
   penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
18. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
   aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
   dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
19. Neraca pemerintah pusat adalah gabungan Neraca SAI dan Neraca KUN.
20. Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran
   yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan
   digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara guna
   membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang
   menambah      ekuitas   dana    lancar    dalam    periode    tahun    anggaran     yang


                                                                                         16
   bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
   pemerintah.
22. Pembiayaan (financing)       adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik
   penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
   yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
   defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
23. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum
   Negara.
24. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum
   Negara
25. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah
   rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
   Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
   penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/
   Sentral Giro yang ditunjuk.
26. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) adalah sub sistem akuntansi
   pusat yang mengelola transaksi-transaksi pusat yang berhubungan dengan
   penerimaan dari pengeluaran negara untuk menghasilkan Laporan Arus Kas dan
   Neraca KUN.
27. Sistem Akuntansi Umum (SAU) adalah sub sistem akuntansi pusat yang
   menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.
28. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi
   penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan.
29. Sisa kurang pembiayaan anggaran (SIKPA) selisih kurang antara realisasi
   penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan.
30. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama
   satu periode pelaporan.
31. Satuan Kerja Sementara yang selanjutnya disebut SKS adalah satker/ instansi
   atau dinas/badan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang
   bersifat sementara di lokasi yang tidak ada satker Kementerian Negara/ Lembaga
   terkait.
32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang
   diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat
   lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau
   dokumen lain yang dipersamakan.



                                                                                  17
33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat
   perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
   untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
34. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP
   adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
   Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani
   MAK transito.
35. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
   disebut SPM-TUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh
   Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya
   melebihi pagu uang persediaan dan membebani MAK transito.
36. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya
   disebut SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh
   Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang
   dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.
37. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah
   surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh
   Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak
   kerja atau surat perintah kerja lainnya.
38. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang
   selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar penggantian
   uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
   Anggaran untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.
39. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang
   diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu
   bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
40. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari satu entitas pelaporan
   kepada entitas pelaporan lainnya.
41. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan
   jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara
   pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang
   tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.




                                                                                 18
                                         BAB III
                              KEBIJAKAN AKUNTANSI
                SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Kebijakan-kebijakan akuntansi dalam pedoman SAPP meliputi:
     A. Kebijakan akuntansi anggaran
     B. Kebijakan akuntansi pendapatan.
     C. Kebijakan akuntansi belanja.
     D. Kebijakan akuntansi pembiayaan.
     E. Kebijakan akuntansi investasi.
     F. Kebijakan akuntansi utang

A. Kebijakan Akuntansi Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran
adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Secara singkat dapat
dinyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:
   a) berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); dan
   b) berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai
       rencana tersebut (pendapatan).
Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting
yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi,
menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Aliran uang yang
terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga, lapangan kerja, distribusi
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan
yang diberikan pemerintah.
Penganggaran         terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap
program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran dimulai ketika
perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran
merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah
dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif
dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah
disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya
tujuan organisasi.
Aspek-aspek yang harus tercakup meliputi:
   (1) aspek perencanaan;
                                                                                      19
   (2) aspek pengendalian; dan
   (3) aspek akuntabilitas .
Penganggaran       harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus
(oversight body) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian
anggaran.


Fungsi Anggaran
Anggaran mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:
1. Sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi
   Anggaran      dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh
   pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari
   belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk
   merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang
   ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan
   organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, mengalokasikan
   dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan menentukan
   indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Sebagai alat pengendalian

   Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah
   agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa anggaran,
   pemerintah    tidak   dapat   mengendalikan    pemborosan-pemborosan        pengeluaran.
   Sebagai instrumen pengendalian, anggaran digunakan untuk menghindari adanya
   overspending,     underspending    dan    salah      sasaran   (misappropriation)   dalam
   pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran
   merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional
   program atau kegiatan pemerintah.

Pengendalian anggaran dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

   a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
   b. Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances);
   c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat
       dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varian;
   d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.




                                                                                          20
3. Sebagai alat kebijakan fiskal

   Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan
   ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran                tersebut dapat
   diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan
   estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan
   mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat
   pertumbuhan ekonomi.

4. Sebagai alat politik

   Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan
   terhadap prioritas tersebut. Pada      , anggaran merupakan dokumen politik sebagai
   bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana untuk
   kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih
   merupakan alat politik (political tool). Oleh karena itu, pembuatan anggaran
   membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman
   tentang prinsip manajemen keuangan            oleh para manajer . Manajer    harus sadar
   sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui
   dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas
   pemerintah.

5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi

   Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran
   merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran yang disusun
   dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam
   pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat
   komunikasi    antar    unit   kerja   dalam    lingkungan   eksekutif.   Anggaran   harus
   dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Sebagai alat penilaian kinerja

   Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi
   wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target
   anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer dinilai berdasarkan
   berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
   Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Sebagai alat motivasi

   Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar
   bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan
                                                                                          21
   organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran
   hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable.
   Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak
   dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk
   dicapai.

8. Sebagai alat untuk menciptakan ruang

   Anggaran      tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan lembaga perwakilan
   masyarakat.     Masyarakat,    LSM,     Perguruan    Tinggi,   dan   berbagai   organisasi
   kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran . Kelompok masyarakat
   yang    terorganisir   akan   mencoba mempengaruhi         anggaran pemerintah      untuk
   kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan
   mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh
penyelenggara     pemerintahan.     Pada     dasarnya    prinsip-prinsip   dan     mekanisme
penganggaran relatif tidak berbeda antara swasta dengan pemerintahan. Siklus anggaran
meliputi empat tahap yang terdiri atas:


1. Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation)
   Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran
   pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan
   adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan
   penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah
   yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan
   dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.
   Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor
   “uncertainty” (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer
   keuangan harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran.
   Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada sistem angggaran yang
   digunakan. Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan “line-
   item budgeting,” akan berbeda pada “input-output budgeting,” “program budgeting,”
   atau “zero based budgeting”.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification)
   Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup
   berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “managerial skill” namun juga
   harus mempunyai “political skill,” “salesmanship,” dan “coalition building” yang
   memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting
                                                                                          22
   dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus
   mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional
   atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Implementation)
   Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah dimilikinya sistem
   (informasi) akuntansi dan sitem pengendalian manajemen. Manajer keuangan
   bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk
   perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat
   diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi
   yang baik meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai.


4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (Reporting and Evaluation)
   Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek
   operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek
   akuntabilitas. Jika tahap implemetasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan
   sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting
   and evaluation tidak akan menemui banyak masalah.


Sistem Penganggaran Di Indonesia
       Setiap tahun pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Istilah APBN yang dipakai di Indonesia
secara formal mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikelola
pemerintah pusat. Oleh karena mengacu pada anggaran yang dikelola pemerintah pusat,
maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) dan BUMN tidak
termasuk. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, APBN harus diwujudkan
dalam bentuk undang-undang, dalam hal ini presiden berkewajiban menyusun dan
mengajukan Rancangan APBN (RAPBN) kepada DPR.
       Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran negara merupakan rangkaian
aktivitas yang melibatkan banyak pihak, termasuk semua departemen dan lembaga, dan
DPR. Peran aktif DPR dalam proses penyusunan APBN dalam beberapa tahun terakhir ini,
telah menjadikan proses penyusunan APBN menjadi lebih demokratis, transparan,
obyektif, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.


Dasar Hukum
       Landasan Hukum Anggaran Negara tercantum pada Pasal 23 UUD 1945 Pasal 23
(1) yang berbunyi sebagai berikut:


                                                                                     23
   1. Pasal 23 (1): Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari
       pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
       dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
       kemakmuran rakyat.
   2. Pasal 23 (2): Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
       Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat
       dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah.
   3. Pasal 23 (3): Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan
       Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden,
       Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang
       lalu.
Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan penganggaran tersebut dijabarkan lebih lanjut
dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 13, 14, dan
15. Pasal 13 dari UU No 17/2003.
Beberapa kesimpulan penting landasan hukum penyusunan APBN adalah:
   1. Pemerintah mengusulkan RAPBN dan DPR membahas usulan pemerintah tersebut
       dengan hak untuk melakukan pembahasan, perubahan, dan pemberian persetujuan
       atau penolakan.
   2. Persetujuan APBN oleh DPR yang terinci menunjukkan bahwa DPR dan
       pemerintah bermaksud agar pelaksanaan APBN dengan asas kedisiplinan
       anggaran tinggi.
   3. Dalam rangka itu pula siklus dan jadwal penyusunan dan pembahasan anggaran
       sangat ketat dan rigid (kaku).
   4. Pelaksanaan        anggaran   dilaksanakan    oleh   pemerintah    (eksekutif)    melalui
       departemen dan lembaga pengguna anggaran serta diawasi oleh DPR, auditor
       internal dan eksternal.


Siklus Anggaran
       Secara singkat tahapan dalam proses perencanaan dan penyusunan APBN dapat
dijelaskan sebagai berikut:
   1. Tahap pendahuluan.
       Tahap ini diawali dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain
       meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran,
       skala prioritas dan penyusunan budget exercise. Pada tahapan ini juga diadakan
       rapat    komisi     antara   masing-masing      komisi   dengan      mitra      kerjanya
       (departemen/lembaga teknis). Tahapan ini diakhiri dengan proses finalisasi
       penyusunan RAPBN oleh pemerintah.
                                                                                             24
2. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN.
   Tahapan dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota
   Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara menteri keuangan
   dan   Panitia     Anggaran      DPR,    maupun          antara    komisi-komisi   dengan
   departemen/lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan ini adalah UU APBN,
   yang di dalamnya memuat satuan anggaran (dulu satuan 3, sekarang analog
   dengan anggaran satuan kerja di departemen dan lembaga) sebagai bagian tak
   terpisahkan dari undang-undang tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen
   anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen/lembaga, , sub, program
   dan   proyek/kegiatan.       Untuk   membiayai         tugas     umum    pemerintah   dan
   pembangunan, departemen/lembaga mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran
   Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) kepada Depkeu dan Bappenas untuk kemudian
   dibahas menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diverifikasi
   sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober sampai
   Desember. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan presiden
   (kepres)    sebagai   Pedoman        Pelaksanaan        APBN.     Dalam     melaksanakan
   pembayaran, kepala kantor/pemimpin proyek di masing-masing kementerian dan
   lembaga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Pelayanan
   Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Tahap pengawasan APBN.
   Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas
   fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Fungsi pengawasan
   terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal
   maupun internal pemerintah. Sebelum tahun anggaran berakhir sekitar bulan
   November,       pemerintah     dalam     hal     ini     Menkeu         membuat   laporan
   pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk
   Laporan Keuangan, yang paling lambat dua bulan setelah berakhirnya pelaksanaan
   APBN tahun anggaran bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang
   telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila hasil pemeriksaan
   perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU
   Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disetujui oleh BPK, maka RUU Laporan
   Keuangan Pemerintah Pusat tersebut diajukan ke DPR guna mendapat
   pengesahan oleh DPR menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara (UU PAN) tahun
   anggaran berkenaan. Pengelolaan APBN sejak dari disahkannya UU No 17/2003
   tentang Keuangan Negara dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
   mengalami perubahan dalam proses penganggaran, dari sejak perencanaan hingga
   ke pelaksanaan anggaran.
                                                                                          25
       Pengelolaan keuangan melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran,
       aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran
       mengantisipasi pendapatan dan belanja (revenues and expenditures), sedangkan
       aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan
       segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran (receipts and disbursments) atas
       dana pada saat anggaran dilaksanakan. Kedua aspek tersebut dianggap penting
       dalam manajemen keuangan . Namun, di antara kedua aspek tersebut aspek
       penganggaran dianggap sebagai isu sentral bila dipandang dari sisi waktu. Kalau
       aspek akuntansi lebih bersifat “retrospective” (pencatatan masa lalu), maka aspek
       penganggaran lebih bersifat “prospective” atau “anticipatory” (perencanaan masa
       yang akan datang).

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian
       Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara
eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan
pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut
atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.
Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi
landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu
periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup
kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun.
Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting
dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

         (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan .

         (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan
               antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

         (c)   Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi
               hukum.

         (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.

         (e) Hasil pelaksanaan anggaran          dituangkan dalam laporan keuangan
               pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada .
Akuntansi Anggaran

       Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian
manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer,
dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran

                                                                                      26
yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan
meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.
Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran
(allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan
anggaran dialokasikan.


B. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
   Pengakuan Pendapatan
   1. Pendapatan Diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara.
   2. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
   3. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat
       jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   4. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan
       pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya
       dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
   5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non–recurring) atas
       penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan
       dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
   6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang          (non–recurring) atas
       penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
       pengurang ekuitas dana lancar (SAL) pada periode ditemukannya koreksi dan akan
       mengurangi Saldo Awal Kas.
   7. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban
       sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen
       pemerintah pusat.
   8. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA
       dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi, tetapi
       tidak perlu dilaporkan di LAK. Di samping itu transaksi semacam ini juga harus
       diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua
       informasi yang relevan mengenai bentuk dan pendapatan yang diterima.
   Klasifikasi Pendapatan
   Klasifikasi Pendapatan dalam Laporan Keuangan :
   1. Penerimaan Dalam Negeri
       Penerimaan dalam negeri adalah semua pendapatan/penerimaan yang diterima
       oleh pemerintah yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan
       negara bukan pajak (PNBP).
                                                                                        27
      Penerimaan dalam Negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBP.
      a. Penerimaan Perpajakan
          Penerimaan Perpajakan adalah semua pendapatan/penerimaan yang diterima
          oleh pemerintah yang bersumber dari pajak, bea dan cukai.
      b. PNBP
          PNBP adalah semua pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah
          yang bersumber dari penerimaan lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke
          dalam penerimaan pajak.
   2. Penerimaan Hibah
      Penerimaan yang diterima pemerintah baik berupa uang maupun barang modal
      yang sumbernya berasal dari dalam dan luar negeri atau dari hibah lainnya.


C. Kebijakan Akuntansi Belanja
   Pengakuan Belanja

   1. Belanja Diakui pada saat terjadinya pengeluaran pada rekening Kas Umum Negara

   2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat
      pertanggungjawaban      atas   pengeluaran   tersebut   disahkan   oleh   unit   yang
      mempunyai fungsi perbendaharaan

   3. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada
      periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode
      yang sama.

   4. Koreksi belanja yang terjadi pada periode berikutnya, dibukukan dalam pendapatan
      lain-lain.

   Klasifikasi Belanja
   Klasifikasi Belanja dalam Laporan Keuangan terdiri dari Belanja Pusat dan Belanja
   Daerah (Transfer).


   Belanja Pusat
   Belanja Pusat terdiri dari : Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Lainnya.
   1. Belanja Operasi
      Adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat yang
      memberi manfaat jangka pendek.
      Belanja operasi meliputi :
      a. Belanja Pegawai


                                                                                         28
        Merupakan pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik
        dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai
        pemerintah baik dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan
        yang telah dilaksanakan. Belanja ini antara lain digunakan untuk gaji dan
        tunjangan, honorarium, vakasi, lembur dan kontribusi sosial, namun tidak
        termasuk honorarium dalam rangka pekerjaan yang berkaitan dengan
        pembentukan modal
   b. Belanja Barang
        Merupakan pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk
        memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.
        Belanja ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa,
        pemeliharaan dan perjalanan.
   c. Belanja Bunga
        Merupakan     pengeluaran/pembayaran     yang   dilakukan    atas   kewajiban
        penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik hutang dalam negeri
        maupun hutang luar negeri.
   d. Belanja Subsidi
        Merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah
        kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya
        yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak
        agar harga jualnya dapat terjangkau. Belanja ini antara lain digunakan untuk
        penyaluran subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta.
   e. Belanja Hibah
        Merupakan pengeluaran berupa transfer baik uang maupun barang           yang
        sifatnya tidak wajib dari pemerintah pusat kepada pemerintah negara lain,
        pemerintah daerah atau kepada organisasi internasional.
   f.   Belanja Bantuan Sosial
        Merupakan pengeluaran uang/barang yang diberikan kepada pegawai berupa
        pensiun, asuransi serta kompensasi sosial kepada penduduk guna melindungi
        dari kemungkinan terjadinya resiko. Bantuan sosial dapat langsung diberikan
        kepada anggota masyarakat atau lembaga masyarakat.


2. Belanja Modal
   Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
   lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
   Belanja modal meliputi :
   a. Belanja Aset Tetap
                                                                                   29
          Belanja modal aset tetap terdiri dari :
              - Belanja modal untuk tanah
              - Belanja modal untuk peralatan dan mesin
              - Belanja modal untuk gedung dan bangunan
              - Belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan
              - Belanja modal untuk aset tetap lainnya
              - Termasuk belanja pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi
      b. Belanja Aset Lainnya
          Belanja modal aset lainnya adalah belanja untuk perolehan aset kerjasama
          dengan pihak III atau kemitraan.


   3. Belanja Lain-lain/tak terduga
      Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak
      biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam,
      bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
      dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat.


   Transfer ke Daerah
   Transfer ke Daerah adalah pengeluaran uang dari pemerintah pusat ke pemerintah
   daerah. Transfer ke Daerah terdiri dari : Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus
   dan Penyesuaian.
      a. Dana Perimbangan
          Dana Perimbangan adalah pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah
          daerah berupa :
          -   Dana Bagi Hasil (DBH).
          -   Dana Alokasi Umum (DAU).
          -   Dana Alokasi Khusus (DAK).
      b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
          Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian adalah pengeluaran/alokasi anggaran
          untuk pemerintah daerah berupa :
          -   Dana Otonomi Khusus.
          -   Dana Penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.


D. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
   1. Kebijakan Akuntansi Penerimaan Pembiayaan.
      Pengakuan Penerimaan Pembiayaan:


                                                                                    30
        a. Penerimaan pembiayaan Diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum
           Negara;
        b. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan
           tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);


   Klasifikasi Penerimaan Pembiayaan:
   Penerimaan Pembiayaan berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
   pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang
   diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan penggunaan
   SAL.    Penerimaan     pembiayaaan     dapat   dikelompokkan     menjadi   penerimaan
   pembiayaan dalam negeri dan penerimaan pembiayaan luar negeri.
   Transaksi realisasi penerimaan pembiayaan mengakibatkan penambahan kas, juga
   mengakibatkan penambahan utang jangka panjang atau pengurangan aset/investasi
   jangka panjang.


   2.   Kebijakan Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
        Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan.
        Pengeluaran pembiayaan Diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
        Negara.
        Klasifikasi Pengeluaran Pembiayaan.
        Pengeluaran pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi pengeluaran pembiayaan
        dalam negeri dan pengeluaran pembiayaan luar negeri.
        Transaksi pengeluaran pembiayaan antara lain :
        a. Penyertaan Modal Pemerintah.
        b. Pembayaran Pokok Pinjaman.
        c. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang.
        Transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan selain mengakibatkan pengurangan
        kas, juga mengakibatkan penambahan aset/investasi jangka panjang atau
        pengurangan utang jangka panjang.


E. Kebijakan Akuntansi investasi
Bentuk investasi
        Pemerintah   melakukan     investasi   dengan    beberapa   alasan    antara   lain
memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang
dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam
rangka manajemen kas.


                                                                                        31
        Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau
dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang
baik jangka pendek maupun jangka panjang serta instrumen ekuitas.
Pengakuan Investasi
        Suatu pengeluaran kas atau aset dapat Diakui sebagai investasi apabila memenuhi
salah satu kriteria :
    a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa
        yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
        Dalam menentukan suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria ini, entitas
        perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial
        atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang
        tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
    b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
        Kriteria ini biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau
        pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan
        biaya perolehannya. Dalam hal tertentu suatu investasi mungkin dapat diperoleh
        bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal
        perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehannya. Dalam
        kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

        Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek Diakui sebagai
pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan
realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka
panjang Diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.


Pengukuran Investasi
        Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai
pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar yang digunakan sebagai dasar
penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif dapat
dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
    a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi
        jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi
        harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank
        dan biaya lainnya yang timbulnya dalam rangka perolehan tersebut.
    b. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan,
        maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya
        yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas

                                                                                            32
        yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh
        investasi tersebut.


Pengakuan hasil investasi
       Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga
deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash devidend) dicatat sebagai pendapatan.
       Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal
pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan
hasil investasi.


Pelepasan dan Pemindahan investasi
        Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi                karena penjualan,   dan
pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek Diakui sebagai penerimaan kas
pemerintah. Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang Diakui sebagai
penerimaan pembiayaan.


Klasifikasi Investasi
        Investasi pemerintah dibagi atas dua kelompok yaitu investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar
sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar
    a. Investasi Jangka Pendek
        Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
                  Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan.
                  Investasi ditujukan dalam rangka manjemen kas, artinya pemerintah dapat
                   menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
                  Beresiko rendah.
        Jenis investasi yang tidak termasuk jangka pendek :
                  Surat berharga yang dibeli dalam rangka mengendalikan suatu badan
                   usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan
                   modal saham pada suatu badan usaha
                  Surat Berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan
                   kelembagaan yang baik dengan pihak lain misalnya pembelian surat
                   berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun
                   luar negeri untuk menunjukan partisipasi pemerintah.
                  Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi
                   kebutuhan kas jangka pendek.
                                                                                         33
   Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain
   terdiri atas :
          Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat
           diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
          Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh
           pemerintah pusat dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
b. Investasi Jangka Panjang
   Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu
   investasi permanen dan investasi non permanen.
   Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
   dimiliki secara berkelanjutan.
   Investasi permanen dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan
   untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang
   signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
   Investasi permanen ini dapat berupa :
          Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan
           internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
          Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan
           pendapatan dan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
   Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
   dimiliki secara tidak berkelanjutan.
   Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa :
          Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan
           untuk dimiliki sampai dengan jatuh temponya oleh pemerintah.
          Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
           kepada pihak ketiga.
          Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
           masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok
           masyarakat.
          Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk
           dimiliki pemerintah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang
           dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.




                                                                                  34
F. Kebijakan Akuntansi Hutang/ Kewajiban

          Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban
sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya
ekonomi di masa yang akan datang.
          Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung
jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintah kewajiban muncul antara
lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga
keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga
terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban pada
masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan.
Pengakuan kewajiban
          Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang Diakui
jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau
telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan
atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
          Kewajiban Diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban
timbul.
Kewajiban dapat timbul dari :
   a. transaksi dengan pertukaran
   b. transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang
          diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
   c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
   d. kejadian yang Diakui pemerintah.


          Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam
transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat
dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam
transaksi dengan pertukaran, kewajiban Diakui ketika satu pihak menerima barang atau
jasa sebagai ganti untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima
nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya
ada satu arah sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban
harus Diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi
namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian
tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum kewajiban Diakui,

                                                                                       35
dalam hubungan dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang
sama dengan pertukaran.
       Kejadian yang Diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan
pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi
pemerintah    karena    pemerintah   memutuskan    untuk     merespon   kejadian   tersebut.
Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik.
Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap suatu kejadian
yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya
yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan
bencana alam pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya
tersebut belum memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah mengakuinya sebagai
tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan
kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukarana atau tanpa pertukaran.
Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika memenuhi
dua kriteria sebagai berikut :
   a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan
       digunakan.
   b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misal saat kontraktor melakukan perbaikan)
       atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada saat tanggal pelaporan
       (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).


Klasifikasi kewajiban
       Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban
lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar.
Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada
pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar tahun berikutnya.
Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek
dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka
panjang.
Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun
kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan jika :
   a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan


                                                                                         36
   b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas
       dasar jangka panjang; dan
   c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu penjanjian pendanaan kembali
       (refinancing), atau adanya pendjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang
       diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek bersama dengan
informasi yang mendukung diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.




Pengukuran kewajiban
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Penggunaan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan
sebagai berikut :
   a. Utang kepada Pihak ketiga :
       Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam
       perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas
       jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
   b. Utang bunga
       Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah
       terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah
       baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang
       belum dibayar harus Diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian
       dari kewajiban berkaitan. Pengukuran dan Penyajian utang bunga di atas juga
       berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk
       Surat Utang Negara.
   c. Utang perhitungan pihak ketiga
       Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum
       disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah
       yang harus disetorkan
   d. Bagian Lancar Utang jangka Panjang.
       Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka
       panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
       setelah tanggal pelaporan.



                                                                                      37
Utang pemerintah terdiri dari utang yang tidak diperjualbelikan dan yang diperjualbelikan:
   a. Utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan
       Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan merupakan
       kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai
       yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal
       pelaporan. Contoh pinjaman bilateral, multilateral dan lembaga keuangan
       internasional.
       Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan
       skedul pembayaran menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah
       dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu
       instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah
       menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya
       diestimasikan secara wajar     berdasarkan data sebelumnya dan observasi atas
       instrumen keuangan yang ada.


   b. Utang pemerintah yang diperjualbelikan
       Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan
       seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada
       suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini
       membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan dan
       penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegang
       dana dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban
       pemerintah.


Perubahan Valuta Asing
   a. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs
       tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
   b. Pada setiap tanggal Neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing
       dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank
       sentral pada tanggal neraca.
   c. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal
       transaksi dengan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas
       dana periode berjalan.
   d. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam
       periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut Diakui pada periode
       tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikan suatu transaksi berada dalam
       beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus Diakui untuk
                                                                                             38
        setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-
        masing periode.


Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah.
   a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun
        jangka panjang
   b. Amortisasi atau premium yang terkait dengan pinjaman.
   c. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti
        biaya konsultan, ahli hukum, komitmen fee
   d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut
        diperlakukan sebagai biaya bunga.


Penyajian dan Pengungkapan Hutang/Kewajiban
Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk
memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam
CaLK adalah :
   a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan
        berdasarkan pemberi pinjaman.
   b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas
        utang pemerintah dan jatuh temponya.
   c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang
        berlaku.
   d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
   e. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi :
            Pengurangan Pinjaman
            Modifikasi persyaratan utang
            Pengurangan tingkat bunga pinjaman
            Pengunduran jatuh tempo pinjaman
            Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman
            Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
   f.   Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang
        berdasarkan kreditur.
   g. Biaya pinjaman :
               Perlakuan biaya pinjaman
               Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan
               Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan
                                                                                      39
                                        BAB IV
                              PROSES AKUNTANSI
                SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

I. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
        Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari 2 (dua) sub sistem yaitu:
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-
BUN).

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) terdiri dari:
   1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP);
   2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H);
   3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP);
   4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP);
   5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD);
   6. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL);
   7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus; dan
   8. Akuntansi Badan Lainnya (A-BL).


                                         Gambar 1
                                     KERANGKA SA-BUN




                                         SA-BUN



                                                                                  A-BL
        SiAP     SA-UP&H     SA-IP      SA-PP       SA-TD   SA-BSBL    SA-TK




SAKUN          SAU



   SA-BUN menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam
   pelaksanaan SABUN, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk
   Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) yang terdiri dari:

   a.    Unit Akuntansi Pembantu        Bendahara    Umum    Negara–Akuntansi   Pusat-
         dilaksanakan oleh :

                                                                                     40
        1.      KPPN sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN)
                Daerah.
        2.      DPKN sebagai-Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN)
                Pusat .
        3.      Kanwil sebagai Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum
                Negara (UAKKBUN).
        4.      DAPK sebagai Unit Akuntansi Pembantu BUN.
  b.    Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Penerusan Pinjaman
        dilaksanakan oleh- Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat jenderal
        Perimbangan Keuangan;
  c.    Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Investasi Pemerintah
        dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;
  d.    Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara –Utang/Hibah dilaksanakan
        oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (UAPBUN-DJPU);
  e.    Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-BAPP dan PNBP Khusus
        dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (UAPBUN-DJA);
  f.    Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara -Transfer ke Daerah
        dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (UAPBUN-DJPK);
  g.    Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Transaksi Lainnya;
  h.    Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Badan Lainnya dilaksanakan
        oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (UAPBUN- BL).


  Kerangka unit akuntansi BUN dapat dilihat pada gambar 2 berikut :

                                      Gambar. 2
                                  TINGKATAN UA-BUN



                                              UABUN




       UAPBUN       UAPBUN    UAPBUN     UAPBUN     UAPBUN     UAPBUN    UAPBUN         UAPBUN
         AP           PP        IP         UH        BSBL        TD        BL             TK




UAKBUN-P     UAKBUN-D




                                                                                   41
II. SISTEM AKUNTANSI PUSAT
       SiAP dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal
  Perbendaharan (DJPBN), terdiri dari:
           Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan
            Arus Kas (LAK) dan Neraca KUN;
           Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi
            Anggaran dan Neraca SAU.
  Pelaksanaan SiAP melibatkan unit pemroses data sebagai berikut:
       a. KPPN;
       b. Kanwil DJPBN;
       c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
       d. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK).


  II.1. PROSES AKUNTANSI PADA SISTEM AKUNTANSI PUSAT
       Prosedur pemrosesan data akuntansi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari:

       a.    KPPN selaku UAKBUN-D KPPN memproses dokumen sumber untuk
             menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN,
             dan Laporan Realisasi Anggaran termasuk penerimaan dan pengeluaran
             non anggaran yang melalui rekening KPPN. KPPN selaku UAKBUN-D
             KPPN melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU
             beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya.
             KPPN menyusun Laporan Keuangan tingkat KPPN dan menyampaikannya
             beserta data akuntansi berupa ADK ke Kanwil Ditjen PBN selaku UAKBUN-
             Kanwil. Khusus KPPN yang memproses data pengeluaran Bantuan Luar
             Negeri (BLN) yang membebani Rekening Khusus menyampaikan Laporan
             Keuangan beserta ADK-nya ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
             Keuangan (Dit. APK).

       b.    Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN-Kanwil melakukan penyusunan
             Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan
             Realisasi Anggaran, dan Neraca SAU berdasarkan konsolidasi Laporan
             Keuangan dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya dan data dari unit khusus.
             Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN-KPPN melakukan rekonsiliasi Laporan
             Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan
             UAPPA-W di wilayah kerjanya. Kanwil Ditjen PBN mengirimkan Laporan
             Keuangan tingkat Kanwil beserta ADK-nya ke Dit. APK.




                                                                                       42
          c.        Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku UAKBUN-P DPKN
                    memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui Kantor
                    Pusat termasuk penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang melalui
                    rekening KUN, serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada Dit. APK.

          d.        Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) selaku UAPBUN
                    memproses data APBN, data dari Unit Khusus serta menerima data dari
                    unit-unit terkait   dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah
                    pusat.


II. A.   PROSEDUR AKUNTANSI SiAP di KPPN
                    Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi
          vertikal di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJPBN
          dimana salah satu fungsi KPPN selaku UAKBUN-D KPPN adalah melakukan
          penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas
          negara. KPPN memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran, baik
          anggaran maupun non anggaran.


               Prosedur Akuntansi pada tingkat KPPN:
               1.     Menerima dan menatausahakan dokumen sumber yang berupa:
                      a.     DIPA, dan dokumen lain yang dipersamakan termasuk revisinya;
                      b.     SPM, SP2D, SP3, SSPB, Nota Debet, Kiriman Uang (KU)-Keluar,
                             Wesel Pemerintah, Daftar Penguji dan bukti pendukung lainnya;
                      c.     Bukti Penerimaan Negara (BPN) antara lain: formulir SSP, SSBP,
                             SSBC, Nota Kredit, KU-Masuk dan dokumen pendukung lainnya.
                      d.     Memo Penyesuaian
               2.     Melakukan proses perekaman dokumen sumber, verifikasi, posting dan
                      pelaporan keuangan untuk transaksi anggaran dan non anggaran.
                      Proses perekaman dokumen sumber dilakukan di Seksi Perbendaharaan,
                      Seksi Persepsi, Seksi Bank/Giro Pos, dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
                      Dokumen sumber yang direkam di Seksi Verifikasi dan Akuntansi adalah
                      estimasi pendapatan yang dialokasikan (DIPA).
                             Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerima data dari Seksi Bank dan
                      Giro berupa disket (file) yang kemudian di-up load dengan menggunakan
                      aplikasi SIK-AK. Kemudian Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan
                      verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi. Jika dalam proses verifikasi
                      tersebut ditemukan kesalahan, maka Seksi Verifikasi dan Akuntansi

                                                                                             43
             mengirimkan kembali kepada Seksi Bank dan Giro serta Seksi
             Perbendaharaan.
                  Apabila tidak ada kesalahan, maka dilanjutkan dengan proses
             posting.

Jenis Transaksi dan Dokumen Sumber di KPPN:
 No             Transaksi                         Dokumen Sumber
 1.    Alokasi Anggaran Belanja     DIPA, dan Revisinya/
                                    Dokumen yang dipersamakan
                                    DA DAU/DA DAK/SP Gubernur
  2.   Estimasi Pendapatan          DIPA Lembar 4
  3.   Realisasi Belanja            SPM/SP2D
                                    Jenis –jenis SPM : SPM LS, SPM GU, SPM
                                    GU Nihil, SPM UP/TUP, SPM IB, SPM
                                    DAU/DAK

  4.   Realisasi Pendapatan         BPN dan SSP,SSBC, SSBP sebagai bukti
                                    pendukung
  5.   Pengembalian Pendapatan      SPM KP, SPM KBC, SPM KPNBP

  6.   Pengembalian Belanja         SSPB

  7.   Penerimaan PFK               Potongan SPM

  8.   Pengembalian Penerimaan      SPM/SP2D PFK
       PFK
  9.   Pembayaran UP                SPM/SP2D UP

 10.   Pengembalian UP              Potongan SPM, SSBP UP

 11.   Kiriman uang                 Nota Debet/Nota Kredit/Wesel Pemerintah

        Transaksi penerimaan PFK di KPPN terdri dari:
                Penerimaan setoran/potongan PFK 10%
                Penerimaan setoran/potongan PFK 2 % Gaji Terusan
                Penerimaan setoran/potongan PFK Bulog
                Penerimaan setoran/Potongan PFK Taperum
                Penerimaan setoran’Potongan PFK Lainnya

        Transaksi pengeluaran PFK di KPPN terdiri dari:
                Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS ( PT TASPEN)
                Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun TNI POLRI ( PT ASABRI)
                Pengembalian Penerimaan THT PNS (PT TASPEN)
                Pengembalian Penerimaan THT TNI POLRI ( PT ASABRI)
                Pengembalian Penerimaan Askes PNS ( PT ASKES)
                Pengembalian Penerimaan Askes TNI/POLRI ( Dana Pemeliharaan
                 Kesehatan TNI/POLRI)
                                                                               44
        Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK Taperum (
         Bapetarum)
        Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog (BULOG)


3.   Mencetak laporan keuangan SAKUN dan SAU tingkat KPPN

     Seksi Verifikasi dan Akuntansi mencetak Laporan Keuangan Tingkat
     KPPN, setelah melakukan proses posting data. Laporan yang dihasilkan
     SAKUN dan SAU untuk tingkat KPPN dan periode penyusunannya dapat
     dilihat pada butir II.3 .
4.   Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan SAU dengan satuan kerja
     (UAKPA)
     a. Menerima ADK dari satuan kerja (UAKPA) setiap bulan;
     b. Melakukan up load ADK ke dalam Aplikasi Seksi Verifikasi dan
         Akuntansi;
     c. Melakukan rekonsiliasi data transaksi Sistem Akuntansi Umum (SAU)
         dengan data transaksi Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
     d. Membuat berita acara rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh
         Kepala KPPN dan Kuasa Pengguna Anggaran.
     e. Mengirim Salinan BAR yang telah ditanda tangani Kepala KPPN dan
         Kuasa Pengguna Anggaran ke Kanwil DJPBN.
     f. Tata cara rekonsiliasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur
         Jenderal Perbendaharaan
5.   Pengiriman data dan Laporan Keuangan
     a. KPPN mengirimkan data SAU dan SAKUN berupa ADK ke Kanwil
         DJPBN setiap hari;
     b. KPPN Khusus Jakarta VI mengirimkan data SAU dan SAKUN berupa
         ADK kepada Dit. APK setiap hari;
     c. KPPN mengirimkan laporan keuangan SAU dan SAKUN beserta ADK
         ke Kanwil DJPBN setiap bulan;
     d. KPPN mengirimkan laporan keuangan semester dan tahunan ke
         Kanwil DJPBN disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang
         ditandatangani oleh kepala KPPN sebagai UAKBUN-D. Bentuk dan
         format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.




                                                                          45
                         PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
                                KEPALA KPPN




                             Pernyataan Tanggung Jawab




       Isi Laporan Keuangan KPPN ....(nama KPPN).... selaku UAKBUN-D yang terdiri dari
(i) Laporan Arus Kas, (ii) Neraca KUN, (iii) Laporan Realisasi Anggaran, dan (iv) Catatan
atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
      Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



                                                        ….(nama KPPN)…..,
                                                        Kepala KPPN,




                                                        (                         )




                                                                                      46
                          Gambar.3
                  MEKANISME PELAPORAN SiAP

                                               2
                              KPPN                 1       UAKPA


                              3           4



                            KANWIL             6         UAPPA-W/
                             Ditjen                       Koord.
                              PBN                  5      Wilayah

                              7

                                                         UAPPA-E1
      Ditjen                  Dit.                 9
       PBN                    APK                             8
                                               10
                                                           UAPA/
          12
                                                        Kementerian
     13                      11                        Negara/Lembaga

      BPK

                              Dit.
                              PKN




Keterangan:
            :   Penyampaian Laporan dan Data
            :   Pemeriksaan
            :   Rekonsiliasi
            :   Akses Data




                                                                        47
Penjelasan Bagan Arus Mekanisme Pelaporan SiAP:
1.    UAKPA mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai ADK
      ke KPPN setiap bulan sebagai bahan rekonsiliasi;
2.    KPPN selaku UAKBUN-D KPPN melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA
      setiap bulan;
3.    KPPN mengirim semua file data setiap hari dan laporan keuangan setiap
      bulan ke Kanwil DJPBN c.q. Bidang AKLAP;
4.    KPPN yang khusus memproses data BLN mengirim semua file data setiap
      hari ke DAPK;
5.    UAPPA-W/Koordinator Wilayah menyampaikan file data dan laporan
      keuangan wilayah secara bulanan ke Kanwil DJPBN c.q. Bidang AKLAP
      sebagai bahan rekonsiliasi;
6.    Kanwil DJPBN c.q. Bidang AKLAP selaku UAKKBUN-Kanwil melaksanakan
      rekonsiliasi untuk tingkat wilayah dengan UAPPA-W/Koordinator Wilayah
      setiap triwulan;
7.    Kanwil DJPBN menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap bulan
      ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat;
8.    Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan ADK dan laporan keuangan
      secara triwulanan ke DAPK sebagai bahan rekonsiliasi;
9.    Apabila diperlukan DAPK dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan
      tingkat eselon I setiap semester;
10.   UAPA melakukan rekonsiliasi data dengan DAPK;
11.   Dit. PKN dan unit terkait lainnya menyampaikan data berupa laporan dan
      ADK ke DAPK selaku UAPBUN dalam rangka penyusunan laporan
      keuangan Pemerintah Pusat;
12.   Presiden c.q. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan
      menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK tiap
      semester dan tahunan;
13.   BPK melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
      Pusat yang disampaikan Presiden.




                                                                          48
II.B. PROSEDUR AKUNTANSI SiAP di Kanwil DJPBN

         Kanwil DJPBN selaku UAKKBUN mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan
    akuntansi dan menyusun laporan keuangan pemerintah di tingkat wilayah.

    Prosedur Akuntansi yang ada di Kanwil DJPBN sebagai berikut:
         a.   Kanwil DJPBN menerima data akuntansi harian berupa ADK dan laporan
              keuangan bulanan dari KPPN;
         b.   Kanwil DJPBN menggabungkan data akuntansi dari seluruh KPPN;
         c.   Kanwil DJPBN mencetak dan memverifikasi laporan keuangan gabungan
              tingkat Wilayah;
         d.   Kanwil DJPBN menerima data akuntansi berupa ADK dan laporan
              keuangan setiap triwulanan dari UAPPA-W;
         e.   Kanwil melakukan up load ADK yang diterima dari UAPPA-W ;
         f.   Kanwil DJPBN melakukan Rekonsiliasi data SAU dengan data yang
              diterima dari UAPPA-W;
         g.   Kanwil DJPBN membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang
              ditandatangani oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan atas nama
              Kakanwil DJPBN dan Penanggungjawab Pembantu Pengguna Anggaran
              Wilayah.
         h.   Kanwil DJPBN mengirim salinan BAR yang telah ditanda tangani Kepala
              Bidang Akuntansi dan Pelaporan atas nama Kakanwil DJPBN dan
              Penanggungjawab Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah ke Dit. APK.
         i.   Kanwil DJPBN mengirimkan data akuntansi gabungan tingkat wilayah ke
              DJPBN c.q. Dit. APK setiap hari.
         j.   Kanwil DJPBN mengirimkan laporan keuangan semester dan tahunan ke
              DJPBN c.q Dit.APK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang
              ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah. Bentuk dan format
              ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.




                                                                               49
  PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN
                   KEPALA KANTOR WILAYAH




                            Pernyataan Tanggung Jawab


       Isi Laporan Keuangan gabungan seluruh UAKBUN-D tingkat Wilayah .....(nama
Kanwil).... yang kami susun selaku UAKKBUN yang terdiri dari (i) Laporan Arus Kas, (ii)
Neraca KUN, (iii) Laporan Realisasi Anggaran, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan
sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami, sedangkan subtansi Laporan
Keuangan ini merupakan tanggungjawab UAKBUN-D.
        Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



                                                         ….(nama Kanwil)….,
                                                         Kepala Kanwil,
                                                         Selaku UAKKBUN




                                                         (                 )




                                                                                      50
               Gambar 4
        BAGAN ALUR SiAP KANWIL


    KPPN                               SATKER
 (UAKBUN-D)                            (UAKPA)




KANWIL DJPBN                                KANWIL
 (UAKKBUN)                                (UAPPA-W)




   Proses




                                  Dit. APK
   Lap Keu                       (UAPBUN)



Keterangan    :
              :   Arus data dan laporan
              :   rekonsiliasi




                                                      51
II.C. PROSEDUR AKUNTANSI SiAP di Dit.PKN
         Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku UAKBUN-P mengelola
    data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN yang melalui kantor pusat. Data
    transaksi penerimaan dan pengeluaran berupa ADK harian dan Laporan Keuangan
    bulanan disampaikan ke Dit. APK.
        Dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan data di Dit.PKN adalah:
            1. SPM/SP2D;
            2. SPM/SP2D Pengesahan;
            3. Nota Debet/Kredit Bank Indonesia dan dokumen pendukungnya.
            4. Memo Penyesuaian

         Seksi Verifikasi dan Akuntansi BUN (Seksi KUN-D) menerima data dari Seksi
         KUN ( KUN A/B/C) berupa disket (file) yang kemudian di-up load dengan
         menggunakan aplikasi Vera BUN. Kemudian Seksi Verifikasi dan Akuntansi
         BUN melakukan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi. Jika dalam
         proses verifikasi tersebut ditemukan kesalahan, maka Seksi Verifikasi dan
         Akuntansi BUN mengirimkan kembali kepada Seksi KUN ( KUN A/B/C) untuk
         diperbaiki.


        Prosedur Akuntansi:
            1. Melakukan perekaman data BUN, yang terdiri dari:
                  Pengeluaran BUN melalui kantor pusat Ditjen PBN;
                  Penerimaan BUN melalui kantor pusat Ditjen PBN.
            2. Melakukan posting data BUN;
            3. Melakukan pencetakan laporan keuangan Kuasa BUN Pusat;
            4. Menerima ADK dari satuan kerja (UAKPA).
            5. Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Kuasa BUN-Pusat dengan
               satuan kerja (UAKPA)
               a. Menerima ADK dari satuan kerja (UAKPA) setiap bulan;
               b. Melakukan up load ADK ke dalam Aplikasi Seksi Verifikasi dan
                   Akuntans BUNi;
               c. Melakukan rekonsiliasi data transaksi Sistem Akuntansi Umum
                   (SAU) dengan data transaksi Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
               d. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh
                   Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Kuasa Pengguna Anggaran.
               e. Mengirim Salinan BAR yang telah ditanda tangani oleh Direktur
                   Pengelolaan Kas Negara dan Kuasa Pengguna Anggaran kepada
                   Dit. APK.
               f. Tata cara rekonsiliasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur
                   Jenderal Perbendaharaan
            6. Pengiriman Laporan Kas Posisi dan Laporan lainnya ke DJPBN c.q
               Dit.APK   disertai   dengan   ”Pernyataan   Tanggung    Jawab”     yang


                                                                                    52
                 ditandatangani oleh Direktur DPKN selaku kepala UAKBUN-P. Bentuk
                 dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.


                      PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
                   KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA PUSAT




                            Pernyataan Tanggung Jawab




        Isi Laporan Keuangan Dit.PKN selaku UAKBUN-P yang terdiri dari (i) Laporan Kas
Posisi, dan (ii) Laporan lainnya sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab
kami.
      Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



                                                       Jakarta,
                                                       Direktur PKN,
                                                       Selaku UAKBUN-P




                                                       (                    )




                                                                                    53
II.D.   PROSEDUR AKUNTANSI SiAP di Dit.APK
        Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit.APK) selaku UAPBUN merekam
        data APBN, melaksanakan konsolidasi data akuntansi dari seluruh Kanwil DJPBN
        serta melakukan verifikasi dan akuntansi data transaksi penerimaan dan
        pengeluaran BUN melalui kantor pusat yang diproses oleh DPKN. Disamping itu
        untuk keperluan penyusunan laporan keuangan, DAPK selaku UABUN juga
        menerima data dari DPKN, DPPP, DPDI, DJPU, DJKN, Meneg BUMN dan unit
        terkait lainnya.
        Selanjutnya DAPK melakukan proses verifikasi dan akuntansi data yang diterima
        dari DPKN dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
        Prosedur pemrosesan data akuntansi untuk Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
        (SAKUN) dilakukan sebagai berikut:
        1. Menerima data kas KPPN dan BUN berupa data realisasi anggaran dan non
           anggaran dari DPKN dan Laporan Arus Kas (LAK) dari setiap Kanwil DJPBN;
        2. Menyusun Konsep LAK KPPN, LAK Wilayah, dan LAK BUN;
        3. Membandingkan LAK yang diterima dari Kanwil DJPBN dengan LAK yang
           dihasilkan DAPK.
        Prosedur pemrosesan data akuntansi untuk Sistem Akuntansi Umum (SAU)
        dilakukan sebagai berikut:
        1. Melakukan perekaman data APBN;
        2. Menerima Neraca SAU dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kementerian
           Negara/Lembaga, Neraca KUN, dan laporan dari sumber lain (DPKN, DPPP,
           DPDI, DJPU, DJKN, Meneg BUMN dan unit terkait) dalam penyusunan Neraca
           Pemerintah Pusat;
        3. Menerima LAK dari Kanwil DJPBN dan DPKN;
        4. Melakukan pencetakan LAK BUN;
        5. Melakukan verifikasi dan akuntansi atas data yang berasal dari DPKN;
        6. Melakukan konsolidasi data Neraca KUN, LAK maupun LRA yang berasal dari
           instansi vertikal DJPBN;
        7. Melakukan pencetakan Neraca KUN, LRA dan LAK hasil konsolidasian;
        8. Membandingkan LRA SAU dengan LAK;
        9. Melakukan rekonsiliasi LRA dengan cara membandingkan antara LRA yang
           dihasilkan kementerian negara/lembaga dengan LRA yang dihasilkan DJPBN;
        10. Membandingkan Neraca Pemerintah Pusat dan LAK Pemerintah Pusat.




                                                                                   54
      Dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan data di tingkat kantor pusat
      adalah:
      a. Estimasi penerimaan APBN;
      b. Apropriasi pengeluaran APBN.
      LKPP yang telah disusun DAPK selaku UABUN ditandatangani oleh Menteri
      Keuangan selaku BUN dan disampaikan kepada Presiden. Penyampaian LKPP
      kepada Presiden disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang
      ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Bentuk dan format ”Pernyataan
      Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.

                        PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
                          BENDAHARA UMUM NEGARA




                            Pernyataan Tanggung Jawab




      Isi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi
Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
      Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



                                                      Jakarta,
                                                      Menteri Keuangan,




                                                      (                    )




                                                                                  55
III. SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH DAN HIBAH
  SAUP diterapkan untuk menangani transaksi Pengelolaan Utang yang terdiri dari:
        Pembayaran Bunga Utang Dalam dan Luar Negeri;
        Pembayaran Cicilan Utang Luar Negeri;
        Pembayaran Cicilan Utang Dalam Negeri;
        Penerimaan Utang Luar Negeri;
        Penerimaan Utang Dalam Negeri;
        Penerimaan Hibah.
  SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
  DJPU memproses data transaksi utang, hibah, penerimaan dan pengeluaran
  pembiayaan serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada DAPK.
  Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan utang terdiri dari:
        dokumen anggaran, contoh: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
        dokumen pengeluaran, contoh: Notice of Payment (NoP), Surat Permintaan
         Membayar (SPM)
        dokumen penerimaan, contoh: Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal
         Aplication (WA), SP2D, SP3ULN, Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri
         (SP2LN)
        dokumen lainnya yang dipersamakan.
        Memo penyesuaian
  Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan pengeluaran pembiayaan,
  penerimaan pembiayaan, penambahan nilai utang dan penurunan nilai utang serta
  menghasilkan laporan berupa:
     1. Laporan Realisasi Anggaran, berupa:
            Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan;
            Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan;
            Laporan Realisasi Penerimaan Hibah;
            Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang;
     2. Neraca;
     3. Catatan atas Laporan Keuangan;
     4. Laporan Posisi Utang (managerial report).
  Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu
  laporan keuangan semester I dan laporan keuangan tahunan.
  Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung
  Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur DJPU selaku kepala UAPBUN-U&H. Bentuk
  dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.




                                                                                   56
                     PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
           PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA UTANG DAN HIBAH




                              Pernyataan Tanggung Jawab




       Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAPBUN-U&H
yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca dan (iii) Catatan atas Laporan
Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
      Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



                                                     Jakarta,
                                                     Direktur Jenderal Pengelolaan Utang,
                                                     Selaku UAPBUN-U&H




                                                     (                     )




                                                                                         57
  PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH DAN
  HIBAH
  DJPU melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q DPKN setiap tiga bulan.
  Pengaturan sistem akuntansi dan pelaporan utang dan hibah akan ditetapkan dengan
  Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.


IV. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
        SA-IP diterapkan untuk menangani transaksi investasi pemerintah jangka
  panjang. Investasi pemerintah Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan
  Investasi Permanen. Investasi non permanen adalah: investasi jangka panjang yang
  kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk
  tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik
  kembali.
  Investasi permanen adalah: investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki
  secara terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali
  Kebijakan dalam penentuan investasi pemerintah diatur oleh Menteri Keuangan.
  Pelaksanaan investasi pemerintah dapat dilakukan oleh Departemen Keuangan dan
  atau unit lain yang ditunjuk.
  SA-IP dilaksanakan oleh unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan
  investasi pemerintah ( Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)).
        Unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah
  (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)) memproses data transaksi investasi
  pemerintah baik permanen maupun non permanen, penerimaan bagian
  laba/pendapatan dari investasi, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta
  menyampaikan laporan beserta ADK kepada DAPK.
  Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan investasi terdiri dari:
         dokumen anggaran;
         dokumen pengeluaran;
         dokumen penerimaan ;
         memo penyesuaian ; dan
         dokumen lainnya yang dipersamakan.
  Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan pengeluaran pembiayaan,
  penerimaan pembiayaan, penambahan nilai investasi dan penurunan nilai investasi
  serta menghasilkan laporan berupa:
     1.   Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan;
     2.   Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan;
     3.   Neraca;
     4.   Catatan atas Laporan Keuangan;
     5.   Laporan Investasi Pemerintah (managerial report).
  Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan
  keuangan semester I dan laporan keuangan tahunan.



                                                                                   58
   Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung
   Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur DJKN selaku kepala UAPBUN-IP. Bentuk
   dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.

                   PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
       PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI PEMERINTAH




                            Pernyataan Tanggung Jawab




       Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN-IP
yang terdiri dari (i) Laporan Penerimaan Pembiayaan, (ii) Laporan Pengeluaran
Pembiayaan, (iii) Neraca dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir
adalah merupakan tanggung jawab kami.
      Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



                                                  Jakarta,
                                                  Direktur Jenderal Kekayaan Negara,
                                                  Selaku UAPBUN-IP




                                                  (                    )




   PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
   Unit yang menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah
   melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q Dit. PKN setiap tiga bulan.
   Pengaturan sistem akuntansi dan pelaporan Investasi Pemerintah akan ditetapkan
   dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.


V. SISTEM AKUNTANSI PENERUSAN PINJAMAN
        Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) diterapkan untuk menangani
   transaksi penerusan pinjaman dan pengembalian penerusan pinjaman termasuk biaya
   atas penerusan pinjaman. Mekanisme penerusan pinjaman dapat dilakukan melalui
   subsidiary loan agreement (SLA) dan dana bergulir.
   V.a. SLA atau perjanjian penerusan pinjaman adalah perjanjian penerusan pinjaman
        yang dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri oleh pemerintah pusat
        kepada pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan unit organisasi non pemerintah.

                                                                                  59
   Mekanisme penarikan pinjaman luar negeri dan penerusan pinjaman melalui
SLA terdiri dari:
1.   Pembayaran Langsung, tahapan pelaksanaannya yaitu:
     a.   BUMN/Pemda sebagai KPA mengajukan SPP APD PL kepada KPPN
          Khusus;
     b.   KPPN menerbitkan APD PL/WA dan menyampaikan kepada DJPU cq Dit.
          PHLN atau lender;
     c.   Atas dasar APD PL/WA rekanan menerima pembayaran langsung dari
          Lender;
     d.   Atas setiap transaksi pembayaran tersebut DJPU cq Dit. PHLN, KPPN
          dan Bank Indonesia (BI) menerima NoD atau dokumen lain yang
          dipersamakan dari DJPU cq Dit. PHLN;
     e.   Dalam hal pinjaman diteruspinjamkan, DJPU cq Dit. PHLN
          menyampaikan salinan NoD atau dokumen lain yang dipersamakan
          kepada DPPP cq Dit. Perbendaharaan. NoD ini sebagai dasar tanggal
          dinyatakan hutang pemerintah kepada lender dan piutang pemerintah
          kepada BUMN/Pemda;
     f.   Atas dasar NoD atau dokumen lain yang dipersamakan, KPPN
          menerbitkan SP3 dan menyampaikannya kepada BI untuk dibukukan
          sebagai pencatatan realisasi penarikan pinjaman/hibah luar negeri, serta
          kepada PA/KPA sebagai dasar pembukuan SAI pada tahun angggaran
          berjalan.


2.   Letter of Credit (L/C), tahapan pelaksanaannya yaitu:
     a. BUMN/Pemda mengajukan SPP-SKPD L/C sebesar bagian nilai KPBJ
          yang memerlukan pembukaan L/C kepada KPPN yang ditunjuk;
     b. Berdasarkan SPP-SKPD L/C, KPPN menerbitkan SKPD L/C dan
          mengirimkan kepada BI;
     c. Berdasarkan SKPD L/C, KPA memberitahukan kepada rekanan untuk
          mengajukan pembukaan L/C kepada BI dengan melampirkan KPBJ;
     d. Atas dasar L/C yang telah dibuka, BI mengajukan permintaan kepada
          DJPU cq Dit. PHLN untuk menerbitkan surat pernyataan kesediaan
          melakukan pembayaran L/C;
     e. Sebagai pemberitahuan realisasi L/C, DPPP menerima NoD atau
          dokumen lain yang dipersamakan dari DJPU cq Dit. PHLN. NoD ini
          sebagai dasar tanggal dinyatakan hutang pemerintah kepada
          BUMN/Pemda;
     f.   Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari Bank
          Koresponden, BI menerbitkan Nota Disposisi sebagai realisasi L/C dan
          membukukan ekuivalen rupiah ke dalam Rekening Kas Negara dengan
          menerbitkan Nota Debet/Kredit sebagai realisasi pencairan L/C;
     g. Atas dasar SKPD L/C, Nota Disposisi L/C dan Nota Debet/Kredit, KPPN
          menerbitkan dan membukukan SP3 pada tahun anggaran berjalan
          sebagai realisasi APBN dan menyampaikannya kepada PA/KPA sebagai
          dasar pembukuan SAI;


                                                                               60
     h. Dalam hal L/C dibuka di bank, berdasarkan dokumen realisasi L/C yang
          diterima dari Bank Koresponden, bank menerbitkan Nota Disposisi atau
          dokumen yang dipersamakan dan menyampaikannya kepada KPPN.
3.   Rekening Khusus
     a. Atas dasar NPHLN, Dirjen Perbendaharaan (PBN) membuka reksus pada
          BI atau bank;
     b. Atas permintaan PA/KPA, Dirjen PBN mengajukan permintaan pengisian
          inisial deposit kepada DJPU cq Dit. PHLN untuk kebutuhan pembiayaan
          selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam NPHLN;
     c. PA/KPA mengajukan SPM atau SPP, SKM, Reksus L/C dengan dilampiri
          dokumen pendukungnya kepada KPPN;
     d. Berdasarkan SPM atau SPP, SKM, Reksus L/C sebagaimana dimaksud,
          KPPN mnenerbitkan SP2D atau SKM RK L/C dan selanjutnya
          menyampaikan kepada BI atau bank;
     e. Atas dasar SP2D, BI atau bank melakukan pembebenan kepada reksus;
     f.   Untuk pengisian kembali reksus, DJPBN mengajukan WA kepada DJPU
          cq Dit. PHLN dengan dilampiri dokumen pendukung sebagaimana yang
          disyaratkan dalam NPHLN;
     g. DJPU dan BI menerima NoD atau dokumen lain yang dipersamakan dari
          Dit. PHLN sebagai realisasi penarikan pinjaman.


4.   Pembiayaan Pendahuluan
     a. Berdasarkan NPHLN atau NPPP dan dokumen anggaran berlaku,
          PA/KPA mngajukan bukti-bukti pengeluaran pembiayaan pendahuluan
          dan penggunaan uang kepada KPPN;
     b. Atas dasar bukti pengeluaran tersebut pada butir 1, dan dokumen
          pendukung sebagaimana disyaratkan oleh DJPU cq Dit. PHLN, KPPN
          mngajukan APD kepada Dit. PHLN;
     c. Dirjen PU, KPPN, dan BI menerima NoD atau dokumen lain yang
          dipersamakan dari Dit. PHLN untuk keuntungan rekening BUN atau
          rekening kas negara atau rekening PPP;
     d. Atas dasar NoD sebagaimana dimaksud, KPPN ditunjuk menerbitkan
          SP3 dan mengirimkannya kepada PA/KPA untuk bahan SAI.
NoD pada Pembayaran Langsung, Letter of Credit (L/C), Pembiayaan
Pendahuluan dianggap sebagai pembebanan piutang. Sedangkan pada Rekening
Khusus didasarkan pada SP2D yang memebebani Insial Deposit. Pembebabanan
piutang tersebut dapat berupa rupiah dan valas.
     Pelunasan piutang setelah diterimanya pembayaran peminjam ke rekening
bank penatausaha. Hasil pembayaran peminjam yang diterima ke rekeng bank
penatausaha disetorkan ke RDI/RPD. Penyetoran ke RDI dan RPD dapat berupa
RDI Valas, RDI Rupiah atau RPD Rupiah (tergantung pada naskah penerusan
pinjaman).




                                                                            61
V.b. Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada sekelompok masyarakat,
     perusahaan negara/daerah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu,
     dan kemudian disalurkan kembali. Yang dimaksud dana bergulir di sini adalah
     pemberian pinjaman dari Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening
     Pembangunan Daerah (RPD).
        Mekanisme penarikan pinjaman RDI dan RPD pada dasarnya langsung
    dicairkan dari rekening RDI dan RPD. Dokumen pengakuan piutang didasarkan
    pada bukti transaksi pengeluaran dana dari rekening RDI/RPD.
        Pelunasan piutang setelah diterimanya pembayaran peminjam ke rekening
    RDI/RPD yang berada di BI.
    SA-PP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat
    Pengelolaan Penerusan Pinjaman.
    DPPP memproses data transaksi penerusan pinjaman dan menyampaikan
    laporan beserta ADK kepada DAPK.
    Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan penerusan pinjaman
    adalah:
         dokumen anggaran, contoh: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
         dokumen pengeluaran, contoh: Notice of Payment (NoP), Surat Permintaan
          Membayar (SPM), Nota Kredit
         dokumen penerimaan, contoh: Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal
          Aplication (WA), SP2D, SP3ULN, Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri
          (SP2LN). Nota Debet
         dokumen lainnya yang dipersamakan.
         Memo penyesuaian
    Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan penerusan pinjaman,
    pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan dan menghasilkan laporan
    berupa:
      1. Laporan Realisasi Penerusan Pinjaman;
      2. Neraca;
      3. Catatan atas Laporan Keuangan.


Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung
Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (Direktur DPPP)
selaku kepala UAPBUN-PP. Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti
tersebut di bawah ini.




                                                                                62
                    PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
        PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA PENERUSAN PINJAMAN




                            Pernyataan Tanggung Jawab




       Isi Laporan Keuangan Dit.PPP selaku UAPBUN-PP yang terdiri dari (i) Laporan
Realisasi Penerusan Pinjaman, (ii) Neraca dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
      Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



                                                        Jakarta,
                                                        Direktur PPP,
                                                        Selaku UAPBUN-PP




                                                        (                     )




   PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI PENERUSAN PINJAMAN
   Dit. PPP melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q Dit. PKN setiap triwulan.
   Pengaturan sistem akuntansi penerusan pinjaman akan ditetapkan dengan Peraturan
   Menteri Keuangan tersendiri.


VI. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH
   Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) diterapkan untuk menangani transaksi
   transfer kepada pemerintah daerah berupa:
             Dana perimbangan; dan
             Dana otonomi khusus dan penyeimbang.
   Dana perimbangan adalah belanja pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara
   kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
   serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan
   dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Dana perimbangan
   terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi
   Khusus (DAK).


                                                                                     63
   Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah belanja pembiayaan pemerintah dalam
   kerangka pelaksanaan daerah otonomi khusus dan perimbangan keuangan pusat dan
   daerah.
   SA-TD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
    DJPK memproses data transaksi dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan
   penyeimbang kemudian menyampaikan laporan beserta ADK kepada DAPK.
   Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan transfer ke daerah terdiri dari:
             dokumen anggaran;
             dokumen pengeluaran;
             dokumen lainnya yang dipersamakan.
             memo penyesuaian
   Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan transfer ke daerah serta
   menghasilkan laporan berupa:
          1. Laporan Realisasi Transfer ke Daerah;
          2. Neraca.
          3. Catatan atas Laporan Keuangan.
   Laporan Keuangan disajikan setiap bulan.
   Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung
   Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur DJPK selaku kepala UAPBUN-TD. Bentuk
   dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.
                   PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
        PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA TRANSFER KE DAERAH




                            Pernyataan Tanggung Jawab
       Isi Laporan Keuangan Dit.PKN selaku UAKBUN-P yang terdiri dari (i) Laporan
Realisasi Transfer ke Daerah, (ii) Neraca , dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
      Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
                                              Jakarta,
                                              Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
                                              Selaku UAPBUN-TD




                                              (                   )




                                                                                      64
  PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH
  DJPK melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q KPPN dan DPKN setiap triwulan.
  Pengaturan sistem akuntansi transfer ke daerah akan ditetapkan dengan Peraturan
  Menteri Keuangan tersendiri.


VII. SISTEM AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN
          Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL) mencatat
    transaksi keuangan pusat pada kementerian negara/lembaga, pihak lain dan
    Departemen Keuangan selaku Kuasa Pengguna BSBL. Transaksi keuangan pusat
    adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh BUN yang merupakan kewajiban
    pemerintah     atas  suatu    kegiatan   yang   tidak    dilakukan   kementerian
    negara/lembaga.Khusus untuk belanja lain-lain dan belanja transfer lainnya dapat
    dilakukan oleh kementerian negara/lembaga.
    Transaksi BSBL dalam bagian ini:
            Belanja Subsidi;
            Belanja lain-lain;
    SA-BSBL dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Pihak Lain.
    Pemrosesan dokumen sumber transaksi BSBL dalam rangka menyajikan laporan
    keuangan berupa:
            Laporan Realisasi Anggaran;
            Neraca;
            Catatan atas Laporan Keuangan.
    SA-BSBL tingkat UAPA dilaksanakan oleh Departemen Keuangan c.q Direktorat
    Jenderal Anggaran (DJA).
    DJA mengirimkan laporan keuangan beserta ADK kepada DAPK setiap semester dan
    tahunan.
    Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung
    Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur DJA selaku kepala UAPBUN-BSBL. Bentuk
    dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.




                                                                                 65
                        PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
                     PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA
                    BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN




                             Pernyataan Tanggung Jawab




        Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAPBUN-BSBL yang
terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, dan (iii) Catatan atas Laporan
Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
      Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



                                                        Jakarta,
                                                        Direktur Jenderal Anggaran,
                                                        Selaku UAPBUN-BSBL




                                                        (                    )




     PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI DAN
     BELANJA LAIN-LAIN.
     DJA melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q KPPN/Direktorat PKN setiap
     bulan.
     Pengaturan SA-BSBL akan ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan
     tersendiri.



VIII. AKUNTANSI BADAN LAINNYA
           Akuntansi Badan Lainnya diterapkan untuk menangani transaksi seperti Otorita
     BATAM, Gelora Bung Karno, Pengelola Kemayoran, dan transaksi dari badan
     lainnya.
     Akuntansi Badan Lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c,q,
     Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Proses akuntansi dilakukan dengan
     menggabungkan laporan keuangan badan lainnya tersebut ke dalam LKPP.



                                                                                      66
    Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan transaksi dari badan lainnya
    terdiri dari:
             dokumen anggaran;
             dokumen pengeluaran;
             dokumen penerimaan; dan
             dokumen lainnya yang dipersamakan.
             memo penyesuaian
    Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan transaksi serta
    menghasilkan laporan berupa:
         1. Laporan Realisasi Anggaran;
         2. Neraca;
         3. Catatan atas Laporan Keuangan.
    Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung
    Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (Direktur APK)
    selaku kepala UAPBUN BL.
    Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.

                      PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
             PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA BADAN LAINNYA



                            Pernyataan Tanggung Jawab


      Isi Laporan Keuangan Direktorat APK selaku UAPBUN-BL yang terdiri dari (i)
Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
      Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.


                                                      Jakarta,
                                                      Direktur APK,
                                                      Selaku UAPBUN-BL


                                                      (                     )




                                                                                   67
IX.   SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS
      SA-TK diterapkan untuk menangani transaksi seperti :
             Pengeluaran yang berhubungan dengan keanggotaan Indonesia pada
              lembaga internasional dikelola BKF.
             Pengeluaran yang berhubungan dengan permasalahan hukum internasional
              dikelola Sekjen Departemen Keuangan
             Pengeluaran yang berhubungan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Jasa
              Perbendaharaan, Jasa Giro Rekening KPPN dan BUN, Koreksi Pembukuan,
              Pengembalian dan Pembayaran PFK dikelola Ditjen Perbendaharaan.
      Akuntansi -Transaksi Khusus dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup
      Departemen Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan
      Unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan memproses data transaksi
      tersebut dan menyampaikan laporan beserta ADK kepada DAPK.


                     PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
          PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA TRANSAKSI KHUSUS



                              Pernyataan Tanggung Jawab


       Isi Laporan Keuangan .......(BKF/SETJEN DEPKEU/DJPBN).... selaku UAPBUN-TK
yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, dan (iii) Catatan atas Laporan
Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
      Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



                                                       Jakarta,
                                                       .......(Pejabat Eselon 1 terkait)…,
                                                       Selaku UAPBUN-BL




                                                       (                       )




                                                                                             68
                                             BAB V
                               JURNAL STANDAR SiAP



        Jurnal    Standar    yang    dipergunakan     dalam   memproses   transaksi-transaksi
keuangan SAKUN dan SAU dikelompokkan menjadi lima kelompok besar yaitu :
       1.        Jurnal standar APBN.
       2.        Jurnal standar DIPA.
       3.        Jurnal standar Saldo Awal.
       4.        Jurnal standar Realisasi.
       5.        Jurnal standar Penutup.
Masing masing Jurnal Standar akan dikelompokkan lagi kedalam Jurnal Standar untuk
Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN).


A. Jurnal Standar APBN
Jurnal Standar APBN terdiri dari Estimasi Pendapatan, Appropriasi belanja, Estimasi
Penerimaan Pembiayaan dan Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan.


1. Estimasi Penerimaan
Jurnal Standar untuk Estimasi Pendapatan dilakukan dengan mendebet perkiraan Estimasi
Pendapatan masing-masing jenis pendapatan, dan mengkredit Surplus/defisit dengan
jumlah yang sama dengan besarnya estimasi pendapatan dalam APBN. Jurnal Standar
untuk estimasi pendapatan hanya dilakukan oleh SAKUN, sedangkan pada SAU transaksi
ini tidak dijurnal. Jurnal standar dimaksud adalah:
       a.        Estimasi Penerimaan Perpajakan.
                   DR.      Estimasi Pendapatan Pajak + uraian MAP                XXX
                   CR.            Surplus/Defisit                                    XXX


       b.        Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
                   DR.      Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak + uraian XXX
                            MAP
                   CR.            Surplus/Defisit                                    XXX




                                                                                           69
       c.        Estimasi Penerimaan Hibah.


                   DR.    Estimasi Pendapatan Hibah+ uraian MAP           XXX
                   CR.         Surplus/Defisit                               XXX


2. Appropriasi Belanja
Jurnal Standar untuk Appropriasi Belanja dilakukan dengan mendebet perkiraan
Surplus/defisit, dan mengkredit Appropriasi belanja dari masing-masing jenis belanja
dengan jumlah yang sama dengan besarnya apropriasi belanja dalam APBN. Jurnal
Standar aprropriasi belanja hanya dilakukan oleh SAKUN, sedangkan pada SAU transaksi
ini tidak dijurnal. Jurnal standar dimaksud adalah:
            a. Appropriasi Belanja Pegawai.
                   DR.    Surplus/Defisit                                 XXX
                   CR.         Appropriasi Belanja Pegawai + uraian MAK      XXX




            b. Appropriasi Belanja Barang.
                   DR.    Surplus/Defisit                                 XXX
                   CR.         Appropriasi Belanja Barang + uraian MAK       XXX


            c. Appropriasi Belanja Modal.
                   DR.    Surplus/Defisit                                 XXX
                   CR.         Appropriasi Belanja Modal + uraian MAK        XXX


            d. Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Utang.
                   DR. Surplus/Defisit                                    XXX
                   CR.    Appropriasi Belanja Pemabayaran Bunga Utang +      XXX
                          uraian MAK


            e. Appropriasi Belanja Subsidi.
                   DR.    Surplus/Defisit                                 XXX
                   CR.         Appropriasi Belanja Subsidi + uraian MAK      XXX


            f.   Appropriasi Belanja Hibah.
                   DR.    Surplus/Defisit                                 XXX

                                                                                   70
                   CR.         Appropriasi Belanja Hibah + uraian MAK              XXX


            g. Appropriasi Belanja Bantuan Sosial.
                   DR.    Surplus/Defisit                                        XXX
                   CR.         Appropriasi Belanja Bantuan Sosial + uraian         XXX
                               MAK


            h. Appropriasi Belanja Lain-lain.
                   DR.    Surplus/Defisit                                        XXX
                   CR.         Appropriasi Belanja Lain-lain + uraian MAK          XXX


            i.   Appropriasi Belanja Dana Perimbangan.
                   DR.    Surplus/Defisit                                        XXX
                   CR.         Appropriasi Belanja Dana Perimbangan +              XXX
                               uraian MAK


            j.   Appropriasi Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
                   DR. Surplus/Defisit                                           XXX
                   CR.    Appropriasi    Belanja   Dana   Otonomi   Khusus      dan XXX
                          Penyesuaian + uraian MAK


3. Estimasi Penerimaan Pembiayaan.
Jurnal Standar untuk Estimasi Penerimaan Pembiayaan dilakukan dengan mendebet
perkiraan    Estimasi    Penerimaan      Pembiayaan   masing-masing     jenis   penerimaan
pembiayaan, dan mengkredit Pembiayaan Netto dengan jumlah yang sama dengan
besarnya estimasi penerimaan pembiayaan dalam APBN. Jurnal Standar ini hanya
dilakukan oleh SAKUN, sedangkan pada SAU transaksi ini tidak dijurnal. Jurnal standar
dimaksud adalah:




                   DR.    Estimasi Penerimaan Pembiayaan + uraian MAP            XXX
                   CR.         Pembiayaan Netto                                    XXX


4. Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan.
Jurnal Standar untuk Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan dilakukan dengan mendebet
perkiraan Pembiayaan Netto, dan mengkredit Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan

                                                                                          71
dengan jumlah yang sama. Jurnal Standar ini hanya dilakukan oleh SAKUN, sedangkan
pada SAU transaksi ini tidak dijurnal. Jurnal standar dimaksud adalah:


                 DR. Pembiayaan Netto                                    XXX
                 CR.       Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan + uraian      XXX
                           MAK


B. Jurnal Standar DIPA
Jurnal Standar DIPA terdiri dari      Estimasi Pendapatan yang dialokasikan, Allotment
belanja, Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan dan Allotment Pengeluaran
Pembiayaan.


1. Estimasi Penerimaan yang dialokasikan.
Jurnal Standar untuk Estimasi Pendapatan yang dialokasikan dilakukan pada sistem SAU,
sedangkan pada SAKUN transaksi ini tidak dijurnal. Pada SAU, transaksi ini dijurnal
dengan mendebet Estimasi Pendapatan yang dialokasikan, dan mengkredit Utang Kepada
KUN dengan jumlah yang sama dengan jenis pendapatan yang ada dalam DIPA. Jurnal
standar dimaksud pada SAU:
       a.     Estimasi Penerimaan Perpajakan yang dialokasikan.
                 DR.     Estimasi Pendapatan Pajak yang dialokasikan + XXX
                         uraian MAP
                 CR.          Utang kepada KUN                                 XXX


       b.     Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang DAPKlokasikan.
        DR. Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan + XXX
              uraian MAP
        CR.                Utang kepada KUN                                     XXX


       c.     Estimasi Penerimaan Hibah yang dialokasikan.
                 DR.     Estimasi Pendapatan Hibah yang dialokasikan + XXX
                         uraian MAP
                 CR.          Utang Kepada KUN                                 XXX


2. Allotment Belanja.
Jurnal Standar untuk Allotment Belanja dilakukan pada sistem SAU, sedangkan pada
SAKUN transaksi ini tidak dijurnal. Pada SAU, jurnal yang dibuat yaitu dengan mendebet

                                                                                      72
Piutang dari KUN, dan mengkredit Allotment Belanja dengan jumlah yang sama dengan
jenis belanja dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud pada SAU:
       a.    Allotment Belanja Pegawai.
                DR.    Piutang dari KUN                                     XXX
                CR.         Allotment Belanja Pegawai + uraian MAK               XXX


      b.     Allotment Belanja Barang.
                DR.    Piutang dari KUN                                     XXX
                CR.         Allotment Belanja Barang + uraian MAK                XXX


      c.     Allotment Belanja Modal.
      DR.              Piutang dari KUN                                     XXX
                CR.         Allotment Belanja Modal + uraian MAK                 XXX


      d.     Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang.
              DR. Piutang dari KUN                                         XXX
              CR.       Allotment Belanja Pemabayaran Bungan Utang +         XXX
                                                              uraian MAK




      e.     Allotment Belanja Subsidi.
                DR.    Piutang dari KUN                                     XXX
                CR.         Allotment Belanja Subsidi + uraian MAK               XXX


      f.     Allotment Belanja Hibah.
                DR.    Piutang dari KUN                                     XXX
                CR.         Allotment Belanja Hibah + uraian MAK                 XXX


      g.     Allotment Belanja Bantuan Sosial.
                DR.    Piutang dari KUN                                     XXX
                CR.         Allotment Belanja Bantuan Sosial + uraian            XXX
                            MAK


      h.     Allotment Belanja Lain-lain.
                DR.    Piutang dari KUN                                     XXX
                CR.         Allotment Belanja Lain-lain + uraian MAK             XXX

                                                                                       73
       i.     Allotment Belanja Dana Perimbangan.
                  DR.    Piutang dari KUN                                       XXX

                  CR.         Allotment Belanja Dana Perimbangan + uraian          XXX
                              MAK


       j.     Allotment Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
                  DR. Piutang dari KUN                                          XXX
                  CR.    Allotment    Belanja   Dana    Otonomi     Khusus     dan XXX
                         Penyesuaian + uraian MAK


3. Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan.
Jurnal Standar untuk Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan dilakukan pada
sistem SAU, sedangkan pada SAKUN transaksi ini tidak dijurnal. Pada SAU transaksi ini
dijurnal dengan mendebet Estimasi Penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan
mengkredit Utang Kepada KUN dengan jumlah yang sama dengan jenis penerimaan
pembiayaan dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud pada SAU:
            DR.    Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang Dialokasikan+ XXX
                   uraian MAP
            CR.              Utang kepada KUN                                   XXX


4. Allotment Pengeluaran Pembiayaan.
Jurnal Standar untuk Allotment Pengeluaran Pembiayaan dilakukan pada sistem SAU,
sedangkan pada SAKUN transaksi ini tidak dijurnal. Pada SAU, transaksi ini dijurnal
dengan mendebet Piutang dari KUN, dan mengkredit Allotment Pengeluaran Pembiayaan
dari masing-masing jenis pembiayaan dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud pada SAU:


             DR.     Piutang dari KUN                                    XXX
             CR.          Allotment    Pengeluaran     Pembiayaan    +   XXX
                          uraian MAK


C. Jurnal Standar Saldo Awal


Jurnal Standar Saldo awal terdiri dari beberapa jurnal untuk saldo awal neraca, antara lain
saldo awal Kas, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, Investasi Jangka Pendek,
Investasi jangka Panjang , Utang PFK, Bagian Lancar Hutang, dan Hutang jangka Panjang

                                                                                         74
1. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Kas terdiri dari:
      Kas di Bendahara Pembayar:
   Jurnal SAU adalah :


             DR     Kas di Bendahara Pembayar                       XXX
             CR          Uang Muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus)              XXX


   Jurnal SAKUN:


             DR     Kas di Bendahara Pembayar                       XXX
             CR          SAL                                               XXX




      Kas di Bendahara Penerima:
   Jurnal SAU adalah :


             DR     Kas di Bendahara Penerima                       XXX
             CR          Pendapatan yang ditangguhkan                      XXX


   Jurnal SAKUN:
             Tidak ada jurnal


      Kas di BI, KPPN.
   Jurnal SAU :
             Tidak ada Jurnal


   Jurnal SAKUN adalah:


             DR     Kas di Bank Indonesia                            XXX
             CR          SAL                                               XXX
             DR     Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara    XXX
             CR          SAL                                               XXX


2. Jurnal Standar untuk Saldo awal Piutang
Jurnal Standar untuk Saldo awal Piutang, hanya dilakukan di SAU, sedangkan SAKUN
tidak ada jurnal. Jurnal untuk SAU dilakukan dengan mendebet akun Piutang dan

                                                                                 75
mengkredit akun Cadangan Piutang dengan jumlah yang sama. Jurnal standar saldo awal
piutang adalah:
              DR     Piutang                                          XXX
              CR         Cadangan Piutang                                       XXX


3. Jurnal Standar untuk Saldo awal Persediaan
Jurnal Standar untuk Saldo awal Persediaan hanya dilakukan pada SAU, jurnal untuk saldo
awal piutang dilakukan dengan mendebet akun Persediaan, dan mengkredit akun
Cadangan Persediaan. Jurnal standar saldo awal persediaan adalah:


              DR     Persediaan                                           XXX
              CR         Cadangan Persediaan                                      XXX


4. Jurnal Standar untuk Saldo awal Aset Tetap
       Jurnal Standar untuk Saldo awal Aset Tetap hanya dilakukan di SAU, sedangkan
pada SAKUN saldo awal tidak ada jurnal. Jurnal untuk SAU dilakukan dengan mendebet
masing-masing akun Asset Tetap serta mengkredit akun Diinvestasikan dalam Aset tetap
dengan jumlah yang sama.
Jurnal Standar untuk saldo awal ini adalah:


              DR       Tanah                                              XXX
              DR       Peralatan dan Mesin                                XXX
              DR       Gedung dan Bangunan                                XXX
              DR       Jalan, Irigasi dan Jaringan                        XXX
              DR       Aset tetap Lainnya                                 XXX
              DR       Kontruksi dalm Pengerjaan                          XXX
              CR               Diinvestasikan dalam Aset Tetap                    XXX


5. Jurnal Standar Saldo Awal Aset Lainnya
Jurnal Standar untuk Saldo Awal Aset Lainnya seperti TGR, Tagihan Penjualan Angsuran
dan lain sebagainya hanya dilakukan di SAU. Jurnal Standar untuk hal ini dilakukan
dengan mendebet akun Aset Lainnya, dan mengkredit akun Diinvestasikan dalam asset
tetap lainnya. Jurnal standar saldo awal aset tetap lainnya adalah:
              DR               Aset Lainnya                                 XXX
              CR                      Diinvestasikan dalam Aset Lainnya               XXX



                                                                                        76
6. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Investasi
       Jurnal Standar untuk Saldo Awal Investasi baik jangka pendek maupun jangka
panjang hanya dilakukan di SAU. Jurnal Standar dilakukan dengan mendebet akun saldo
awal masing-masing investasi dan mengkredit akun Diinvestasikan Dalam Investasi
Jangka Panjang atau Investasi jangka pendek dengan jumlah yang sama. Jurnal saldo
awal Investasi adalah:


             DR          Investasi Jangka Pendek                        XXX
             CR           Diinvestasikan   dalam   Investasi   Jangka         XXX
                          Pendek


             DR      Investasi Jangka Panjang                           XXX
             CR           Diinvestasikan   dalam   Investasi   Jangka         XXX
                          Panjang


7. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Hutang Jangka Pendek
Jurnal Standar untuk Saldo Awal Hutang Jangka Pendek dilakukan di SAU maupun
SAKUN. Jurnal yang dilakukan di SAKUN hanya menyangkut untuk Hutang PFK. Jurnal
dilakukan dengan mendebet Dana yang disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka
Pendek dan mengkredit masing-masing akun hutang jangka pendek dengan jumlah yang
sama. Jurnal standarnya adalah:
Jurnal untuk SAU dan SAKUN:


    DR    Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka XXX
          Pendek
    CR           Kewajiban Jangka Pendek                                      XXX


8. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Hutang Jangka Panjang
       Jurnal Standar untuk Saldo Awal Hutang Jangka Panjang dilakukan di SAU,
dengan mendebet akun Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka
Panjang dan mengkredit akun masing-masing saldo hutang jangka panjang.


    DR    Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka XXX
          Panjang
    CR           Kewajiban Jangka Panjang                                     XXX



                                                                                    77
D.      Jurnal Standar Realisasi Anggaran
Jurnal Standar untuk realisasi anggaran dapat dikelompokkan kedalam beberapa
jenis antara lain:     Jurnal Standar UYHD, Realisasi Pendapatan, Belanja,
Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan serta      Jurnal Standar Non
Anggaran.
Jurnal Standar untuk UYHD antara lain terdiri dari:
1.     Jurnal Standar Penyediaan Uang Persediaan . Jurnal Standar ini
dilakukan baik pada SAU dan SAKUN. Jurnal Standar untuk SAU dilakukan dengan
mendebet akun Kas di Bendaharawan Pembayar dan mengkredit Uang Muka Dari
KPPN/BUN/Reksus. Sedangkan untuk SAKUN dilakukan dengan mendebet
perkiraan Pengeluaran Transito dan mengkredit Kas di KPPN/BUN/Reksus.
Jurnal Standar SAU adalah:


          DR     Kas di Bendahara Pembayar                        XXX
          CR           Uang Muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus)             XXX
Jurnal Standar SAKUN


          DR     Pengeluaran Transito                             XXX
          CR           Kas di KPPN/BUN/Reksus                           XXX


2.     Jurnal Standar Pengembalian/Setoran Uang Persediaan. Jurnal Standar
ini dilakukan baik pada SAU maupun SAKUN. Jurnal Standar untuk SAU dilakukan
dengan mendebet Uang Muka dari KPPN/BUN/Reksus dan mengkredit Kas di
Bendaharawan Pembayar sejumlah dana UYHD yang dikembalikan/disetor.
Sedangkan untuk SAKUN dilakukan dengan mendebet Kas di KPPN/BUN/Reksus
dan mengkredit Penerimaan Transito.
Jurnal Standar SAU:


          DR     Uang Muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus)             XXX
          CR           Kas di Bendaharawan Pembayar                     XXX


Jurnal Standar SAKUN:


          DR     Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus)                     XXX
          CR           Penerimaan Transito                              XXX

                                                                              78
3.     Jurnal Standar Realisasi Pendapatan. Jurnal untuk transaksi ini dilakukan
baik pada SAU maupun SAKUN. Jurnal Standar SAU untuk realisasi pendapatan
dilakukan dengan mendebet akun Hutang Kepada KUN dan mengkredit masing-
masing jenis akun realisasi pendapatan.
Jurnal untuk SAU adalah:


          DR     Hutang Kepada KUN                                   XXX
          CR           Pendapatan Pajak + uraian MAP                     XXX
          CR           Pendapatan Negara Bukan Pajak + uraian            XXX
                       MAP


Untuk SAKUN penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet akun Kas di
KUN dan mengkredit akun masing-masing jenis akun realisasi Pendapatan.
Jurnal untuk SAKUN adalah:
          DR     Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus)                     XXX
          CR           Pendapatan Pajak + uraian MAP                 XXX
          CR           Pendapatan Negara Bukan Pajak + uraian        XXX
                       MAP


4.     Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan. Jurnal dilakukan pada SAI
dan SAU dengan cara mendebet akun Pengembalian Pendapatan ditambah uraian
MAP serta mengkredit akun Hutang Kepada KUN.
     Jurnal untuk SAU adalah:
          DR     Pengembalian Pendapatan Pajak + uraian MAP          XXX
          DR     Pengembalian Pendapatan Negara Bukan Pajak + XXX
                 uraian MAP
          CR           Hutang Kepada KUN                                 XXX


Untuk SAKUN, penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet akun
Pengembalian Pendapatan + uraian MAP dan mengkredit akun Kas di KPPN.
Jurnal SAKUN adalah:


          DR     Pengembalian Pendapatan Pajak + uraian MAP          XXX
          DR     Pengembalian Pendapatan Negara Bukan Pajak + XXX
                 uraian MAP
          CR           Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus)                      XXX

                                                                               79
5.     Jurnal Standar Realisasi Belanja. Jurnal pada SAU dilakukan dengan
mendebet masing-masing akun Belanja, dan mengkredit Piutang dari KUN.
       Jurnal SAU adalah:


           DR    Belanja + Uraian MAK                                   XXX
           CR          Piutang dari KUN                                    XXX


Untuk SAKUN penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet masing-
masing akun Belanja, dan mengkredit akun Kas di KPKN/BUN.
Jurnal SAKUN adalah:


           DR    Belanja + Uraian MAK                                   XXX
           CR          Kas di KPPN/BUN                                     XXX


Khusus realisasi Belanja Modal, terdapat perlakuan khusus dalam pencatatan
transaksi ini karena pada saat belanja modal direalisasikan tidak hanya transaksi
keuangan yang terkait namun juga transaksi asset. Pencatatan ini seringkali disebut
dengan jurnal ikutan atau jurnal korolari yang mengikuti setiap ada belanja modal.
Jurnal korolari ini hanya dicatat dalam SAU dengan cara mendebet akun Aset
Tetap Sebelum disesuaikan, dan mengkredit akun Diinvestasikan dalam Aset
Tetap. Jurnal untuk SAU adalah:


           DR    Belanja Modal + Uraian MAK                             XXX
           CR          Piutang kepada KUN                                  XXX


Jurnal kololari SAU adalah:
           DR    Aset Tetap Sebelum Disesuaikan                         XXX
           CR          Diinvestasikan Dalam Aset Tetap                     XXX


6.     Jurnal Standar Realisasi Perngembalian Belanja. Jurnal pada SAU
dilakukan dengan mendebet akun Piutang dari KUN, dan mengkredit Pengembalian
Belanja.
Jurnal pada SAU adalah:


           DR    Piutang dari KUN                                       XXX
           CR          Pengembalian Belanja + uraian MAK                   XXX

                                                                                 80
      Untuk SAKUN penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet akun Kas di
      KPPN/BUN, dan mengkredit akun Pengembalian Belanja.
      Jurnal pada SAKUN adalah:


                DR       Kas di KPPN/BUN                                    XXX
                CR             Pengembalian Belanja + uraian MAK               XXX




      7.     Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan. Jurnal dilakukan baik
      pada   SAU maupun SAKUN. Jurnal Standar SAU untuk realisasi penerimaan
      Pembiayaan dilakukan dengan mendebet akun Hutang Kepada KUN dan
      mengkredit masing-masing jenis akun Penerimaan Pembiayaan.
             Jurnal pada SAU adalah:


                DR       Hutang Kepada KUN                                  XXX
                CR             Penerimaan Pembiayaan + uraian MAP              XXX


      Untuk SAKUN penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet akun Kas di BI
      dan mengkredit akun masing-masing jenis akun penerimaan Pembiayaan.
      Jurnal pada SAKUN adalah:


                DR       Kas di Bank Indonesia                              XXX
                CR             Penerimaan Pembiayaan + uraian MAP              XXX


      8.     Jurnal Standar Pengembalian Penerimaan Pembiayaan. Jurnal pada
      SAU    dilakukan    dengan   cara   mendebet   akun   Pengembalian   Penerimaan
      Pembiayaan serta mengkredit akun Hutang Kepada KUN.
Jurnal SAU adalah:


                DR       Pengembalian Penerimaan Pembiayaan + uraian XXX
                         MAP
                CR             Hutang Kepada KUN                               XXX


      Untuk SAKUN, penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet akun
      Pengembalian Penerimaan Pembiayaan mengkredit akun Kas di BI.
      Jurnal pada SAKUN adalah:

                                                                                     81
         DR     Pengembalian Penerimaan Pembiayaan + uraian XXX
                MAP
         CR            Kas di Bank Indonesia                             XXX


9.     Jurnal Standar Realisasi Pengeluaran Pembiayaan. Jurnal             SAU
dilakukan dengan mendebet masing-masing akun Pengeluaran Pembiayaan, dan
mengkredit Piutang dari KUN.


       Jurnal SAU adalah:


         DR     Pengeluaran Pembiayaan + uraian MAK                  XXX
         CR            Piutang dari KUN                                  XXX


Untuk SAKUN penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet masing-
masing akun Pengeluaran Pembiayaan, dan mengkredit akun Kas di BI.
Jurnal SAKUN adalah:


         DR     Pengeluaran Pembiayaan + uraian MAK                  XXX
         CR            Kas di Bank Indonesia                             XXX


Khusus realisasi Pengeluaran Pembiayaan, terdapat perlakuan khusus dalam
pencatatan transaksi ini karena pada saat terjadi belanja yang bersumber dari
Pinjaman direalisasikan tidak hanya transaksi keuangan yang terkait namun juga
transaksi Kewajiban. Pencatatan ini seringkali disebut dengan jurnal ikutan atau
jurnal korolari yang mengikuti setiap ada Belanja yang bersumber dari pinjaman.
Jurnal korolari ini hanya dicatat dalam SAU dengan cara mendebet akun Dana
yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek/panjang, dan
mengkredit akun Utang jangka pendek/panjang.


Jurnal untuk SAU adalah:


           DR   Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang XXX
                (Jangka Pendek/Jangka Panjang)
           CR              Utang Jangka Pendek/Panjang                   XXX



                                                                               82
10.       Jurnal Standar Realisasi Perngembalian Pengeluaran Pembiayaan.
Jurnal SAU dilakukan dengan mendebet akun Piutang dari KUN, dan mengkredit
Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan.
          Jurnal SAU adalah:




            DR Piutang dari KUN                                      XXX
            CR     Pengembalian    Pengeluaran      Pembiayaan   +     XXX
                   uraian MAK


Untuk SAKUN penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet akun Kas di
BI, dan mengkredit akun Pengembalian Belanja.
Jurnal SAKUN adalah:


           DR    Kas di Bank Indonesia                               XXX
           CR      Pengembalian    Pengeluaran      Pembiayaan   +
                   uraian MAK                                          XXX


11.       Jurnal Standar Transaksi non Anggaran.        Jurnal untuk transaksi non
Anggaran hanya terdapat di SAKUN saja, sedangkan pada SAU tidak dijurnal.
Jurnal untuk transaksi non Anggaran antara lain jurnal Perhitungan Pihak Ketiga
dan Kiriman Uang. Jurnal tersebut terdiri dari jurnal penerimaan dan pengeluaran
adapun standar jurnal dimaksud adalah:
         Jurnal Standar Penerimaan Non Anggaran:
          DR.    Kas Di KPKN                               XXX
          CR           Penerimaan FPK                            XXX
          CR           Penerimaan Kiriman Uang                   XXX
          CR           Penerimaan Wesel Pemerintah               XXX




         Jurnal Standar Pengeluaran Non Anggaran :
          DR.    Pengeluaran PFK                           XXX
          DR.    Pengeluaran Kiriman Uang                  XXX
          DR.    Penerimaan Wesel Pemerintah                     XXX
          CR.          Kas di KPKN                               XXX



                                                                                83
    E. Jurnal Standar Penutup
      Jurnal penutup mencakup SAU dan SAKUN dimana bertujuan untuk menutup
seluruh perkiraan – perkiraan sementara yang              bertujuan untuk penyusunan laporan
keuangan. Jurnal penutup dimaksud akan terdiri dari jurnal penutup Anggaran dengan
Realisasinya. Untuk perkiraan – perkiraan yang akan masuk kedalam unsur Neraca tidak
dilakukan penutupan.
    1. Jurnal Penutup SAKUN.
   Jurnal yang ditutup dalam SAKUN adalah seluruh jurnal APBN, Pembiayaan Neto dan
   SILPA. Jurnal penutup SAKUN dilakukan dengan mendebet seluruh akun yang berada
   di sisi kredit dan mengkredit seluruh akun yang berada di sisi debet. Jurnal standar
   dimaksud adalah:
       a.        Jurnal Penutup Estimasi Pendapatan
       Jurnal ini ditutup dengan cara mendebet masing-masing akun Pendapatan dan
       mengkredit      Estimasi Pendapatan yang             bersangkutan, serta memasukkan
       selisihnya pada akun Surplus/Defisit. Jurnal dimaksud adalah:

            DR.        Pendapatan Pajak                               XXX
            DR.        Pendapatan Negara Bukan Pajak                  XXX
            DR.        Pendapatan Hibah                               XXX
            DR.        Surplus/ Defisit                               XXX
            CR                Estimasi Pendapatan Pajak                      XXX
            CR                Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak XXX
            CR                Estimasi Hibah                                 XXX

      b.         Jurnal Penutup Appropriasi Belanja
      Jurnal ini dilakukan dengan cara               mendebet masing-masing akun Appropriasi
      Belanja dan mengkredit masing-masing akun belanja, serta memasukkan selisihnya
      pada akun Surplus Defisit. Jurnal dimaksud adalah:

            DR.        Appropriasi Belanja Pegawai                           XXX
            DR.        Appropriasi Belanja Barang                            XXX
            DR.        Appropriasi Belanja Modal                             XXX
            DR.        Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Htg              XXX
            DR.        Appropriasi Belanja Subsidi                           XXX
            DR.        Appropriasi Belanja Hibah                             XXX
            DR.        Appropriasi Belanja Lain-lain                         XXX
            DR.        Appropriasi Bantuan Sosial                            XXX
                              Belanja ............                                 xxx
                                                                                          84
                    Belanja................                                 xxx
  CR                Surplus/Defisit                                         XXX


c. Jurnal Penutup Penerimaan Pembiayaan
Jurnal   standar ini dilakukan dengan cara          mendebet masing-masing akun
Penerimaan    Pembiayaan       dan     mengkredit   masing-masing    akun    Estimasi
Penerimaan Pembiayaan, serta memasukkan selisihnya pada akun Pembiayaan
Netto. Jurnal dimaksud adalah:


  DR.        Penerimaan Pembiayaan Dlm Negri Perbankan              XXX
  DR.        Penerimaan Pembiayaan Dlm Negri Non Perbanka XXX
  DR.        Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Luar Negri              XXX
  DR         Pembiayaan Neto                                        XXX
  CR                Est. Pener Pembiayaan DN Perbankan                      XXX
  CR.               Est. Pener Pembiayaan DN Non Perbanka                   XXX
  CR.               Est. Penerimaan Pembiayaan PLN                          XXX


d. Jurnal Penutup Pengeluaran Pembiayaan
Jurnal Standar ini dilakukan dengan cara mendebet akun Appropriasi Pengeluaran
Pembiayaan dan mengkredit akun Pengeluaran Pembiayaan serta memasukkan
selisihnya pada akun Pembiayaan Neto. Jurnal tersebut adalah:
  DR.        Appropriasi Pengeluaran Pembayaran Cicilan Pokok HLN XXX
  DR.        Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan DN Perbankan                XXX
  DR.        Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan DN Non Perbankan XXX
  CR.               Pembiayaan Neto                                               XXX
  CR.               Pengeluaran Pembayaran Cicilan Pokok HLN                      XXX
  CR.               Pengeluaran Pembiayaan DN Perbankan                           XXX
  CR.               Pengeluaran Pembiayaan DN Non Perbankan                       XXX


e. Jurnal Penutup Pembiayaan Neto dan Surplus Defisit serta SILPA
Jurnal Standar dilakukan dengan membalik masing-masing akun surplus/defisit
dan pembiayaan neto kemudian memasukkannya pada akun SILPA. Jurnal
dimaksud adalah:


  DR.        Pembiayaan Neto                               XXX
  DR.        Surplus/Defisit                               XXX
  CR                SILPA                                           XXX
                                                                                    85
              Jurnal standar untuk menutup SILPA adalah:
         DR.         SILPA                                XXX
         CR                    SAL                                          XXX


    6.        Jurnal Penutup transaksi Non Anggaran
     Jurnal Standar ini terdiri dari jurnal penutup untuk penerimaan dan pengeluaran
     transito, Kiriman Uang serta PFK. Jurnal tersebut adalah:


              Asumsi sudah dicatat jurnal spj terakhir (SP2D – GU nihil):
              DR.    Belanja                              xxx
              CR.              Pengeluaran Transito               xxx


              Jurnal penutup penerimaan dan pengeluaran transito:
              DR.    Penerimaan Transito                          XXX
              DR.    Kas Di Bendaharawan Pembayar                 XXX
              CR.              Pengeluaran Transito                         XXX


              Jurnal penutup Kiriman Uang:
              DR.    Penerimaan Kiriman Uang                      XXX
              DR.    Kas dalam Transito                           XXX
              CR.              Pengeluaran Kiriman Uang                     XXX


              Jurnal Penutup PFK:
              DR.    Penerimaan PFK                               XXX
              CR.              Hutang PFK                                   XXX
              CR.              Pengeluaran PFK                              XXX


              2.     Jurnal Penutup SAU.
Jurnal yang ditutup dalam SAU adalah seluruh estimasi pendapatan yang dialokasikan,
seluruh Allotment Belanja, estimasi penerimaan pembiayaan, serta allotment
pengeluaran pembiayaan. Jurnal tersebut adalah:
   a.         Jurnal penutup Estimasi Pendapatan Yang dialokasikan
         Jurnal ini ditutup dengan cara mendebet masing-masing akun Pendapatan dan
         mengkredit Estimasi Pendapatan          yang dialokasikan, serta memasukkan
         selisihnya pada akun Hutang Kepada KUN. Jurnal dimaksud adalah:
                                                                                  86
        DR.        Pendapatan Pajak                           XXX
        DR.        Pendapatan PNBP                            XXX
        DR.        Hutang Kepada KUN                          XXX
        CR                Estimasi Pendapatan Pajak yg dialokasikan          XXX
        CR                Estimasi Pendapatan PNBP yg dialokasikan           XXX


b. Jurnal penutup Allotment Belanja
      Jurnal ini ditutup dengan cara mendebet seluruh allotment belanja dan mengkredit
      masingmasing akun belanja serta memasukkan selisihnya pada Piutang dari KUN.
      Jurnal dimaksud adalah:


        DR.        Allotment Belanja Pegawai                  XXX
        DR.        Allotment Belanja Barang                   XXX
        DR.        Allotment Belanja Modal                    XXX
        CR                Belanja Pegawai                             XXX
        CR.               Belanja Barang                              XXX
        CR.               Belanja Modal                               XXX
        CR.               Piutang Dari KUN                            XXX


 c.    Jurnal penutup Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan
  Jurnal      standar ini dilakukan dengan cara       mendebet masing-masing akun
  Penerimaan Pembiayaan dan mengkredit masing-masing akun Estimasi Penerimaan
  Pembiayaan yang dialokasikan, serta memasukkan selisihnya pada akun Hutang
  Kepada KUN. Jurnal dimaksud adalah:
        DR.        Penerimaan Pembiayaan                      XXX
        DR.        Hutang Kepada KUN                          XXX
        CR.            Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan XXX


   d. Jurnal Penutup Pengeluaran Pembiayaan
 Jurnal Standar ini dilakukan dengan cara mendebet akun Allotment Pengeluaran
 Pembiayaan dan mengkredit akun Pengeluaran Pembiayaan serta memasukkan
 selisihnya pada akun Piutang dari KUN. Jurnal tersebut adalah:
        DR.        Allotment Pengeluaran Pemb Cicilan Pokok HLN       XXX
        DR.        Allotment Pengeluaran Pembiayaan Perbankan         XXX
        DR         Allotment Pembiayaan DN Non Perbankan              XXX
        CR.               Piutang Dari KUN                                   XXX
                                                                                    87
CR.   Pengeluaran Pembayaran Cicilan Pokok HLN   XXX
CR.   Pengeluaran Pembiayaan DN Perbankan        XXX
CR.   Pengeluaran Pembiayaan DN Non Perbankan    XXX




                                                       88
                                    BAB VI
                          JENIS-JENIS LAPORAN

     A. Laporan SAKUN.
     Laporan-laporan Kas Umum Negara yang dapat dihasilkan secara otomatis dari
proses komputerisasi pada Tingkat KPPN dan Kanwil terdiri dari :


1.   Laporan KUN Tingkat KPPN
     Laporan wajib :


       No                 Nama Laporan                     Periode       Dikirim ke:
       1.   Neraca KUN Tk. KPPN (on the face)               T, S,B           J
       2.   Laporan Arus Kas KUN Tk. KPPN (on the        T, S, B, M,H        J
            face)
       3.   Laporan Penerimaan Tk. KPPN Per Mata         T, S, B, M,H        J
            Anggaran Penerimaan tanggal xx-xx-xxxx
       4.   Laporan Penerimaan Tk. KPPN Per Mata         T, S, B, M,H        J
            Anggaran Penerimaan sampai dengan
            tanggal xx-xx-xxxx
       5.   Laporan Pengeluaran Kas Tk. KPPN Per         T, S, B, M,H        J
            Mata Anggaran Pengeluaran tanggal xx-
            xx-xxxx
       6.   Laporan Pengeluaran Kas Tk. KPPN Per         T, S, B, M,H        J
            Mata      Anggaran   Pengeluaran   sampai
            dengan tanggal xx-xx-xxxx
       7.   Laporan Perubahan dan Posisi Kas Tk.         T, S, B, M,H        J
            KPPN tanggal xx-xx-xxxx
       8.   Laporan Perubahan dan Posisi Kas Tk.         T, S, B, M,H        J
            KPPN sampai dengan tanggal xx-xx-xxxx


2.    Laporan KUN tingkat Kanwil
     Laporan wajib :


       No                  Nama Laporan                     Periode      Dikirim ke:
       1.   Neraca KUN Tk. Kanwil (on the face)              T, S,B           K
       2.   Laporan Arus Kas KUN Tk. Kanwil (on the       T, S, B, M,H        K
                                                                                       89
                  face)
       3.         Laporan Penerimaan Tk. Kanwil Per Mata          T, S, B, M,H      J
                  Anggaran Penerimaan tanggal xx-xx-xxxx
       4.         Laporan Penerimaan Tk. Kanwil Per Mata          T, S, B, M,H      J
                  Anggaran     Penerimaan       sampai   dengan
                  tanggal xx-xx-xxxx
       5.         Laporan Pengeluaran Kas Tk. Kanwil Per          T, S, B, M,H      J
                  Mata Anggaran Pengeluaran tanggal xx-xx-
                  xxxx
       6.         Laporan Pengeluaran Kas Tk. Kanwil Per          T, S, B, M,H      J
                  Mata     Anggaran     Pengeluaran      sampai
                  dengan tanggal xx-xx-xxxx
       7.         Laporan Perubahan dan Posisi Kas Tk.            T, S, B, M,H      J
                  Kanwil tanggal xx-xx-xxxx
       8.         Laporan Perubahan dan Posisi Kas Tk.            T, S, B, M,H      J
                  Kanwil sampai dengan tanggal xx-xx-xxxx
       9.         Laporan    Rincian    Neraca     KUN     yang   T, S, B, M,H      J
                  menggambarkan        posisi    masing-masing
                  perkiraan aset dan kewajiban di KPPN serta
                  jumlah total tingkat kanwil




     B. Laporan SAU.
       Laporan-laporan Sistem Akuntansi Umum yang dapat dihasilkan secara otomatis
dari proses komputerisasi adalah sebagai berikut:
1.    Laporan SAU Tingkat KPPN
             a.     Laporan Wajib


        No                            Nama Laporan                        Periode       Dikirim ke:

        1.         Neraca SAU Tk. KPPN (on the face)                        T,S             J

        3.         Laporan Realisasi Anggaran Tk. KPPN (on the              T,S             J
                   face)
        4.         Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan                  T,S             J
                   Hibah Periode xx-xx-xxxx sampai dengan xx-xx-
                   xxxx

                                                                                             90
 5.         Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan                T,S           J
            Negara dan Hibah Periode xx-xx-xxxx sampai
            dengan xx-xx-xxxx
 5.         Laporan Realisasi Belanja Periode xx-xx-xxxx             T,S           J
            sampai dengan xx-xx-xxxx
 6.         Laporan     Realisasi   Pengembalian   Belanja           T,S           J
            Periode xx-xx-xxxx sampai dengan xx-xx-xxxx


      b.    Laporan Penunjang (Optional)


No.                                      Nama Laporan
           Belanja    Kementerian    Negara/Lembaga        Menurut   Bagian   Anggaran
1.
           (LRBUK.01)
           Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran, Eselon I,
2.
           dan Satuan Kerja (LRBUK.02)
           Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan
3.
           Kegiatan (LRBUK.03)
           Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana dan Cara
4.
           Penarikan (LRBUK.04)
5.         Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Jenis Belanja (LRBUK.05)
           Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program,
6.
           Kegiatan (LRBUK.06)
           Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran Detail
7.
           (LRBUK.07)
           Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan Eselon
8.
           I Detail (LRBUK.08)
9.         Belanja Satuan Kerja (LRBS)
10.        Belanja Satuan Kerja Dekonsentrasi (LRBD)
11.        Belanja Satuan Kerja Tugas Pembantuan (LRBT)
12.        Belanja Satuan Kerja Gabungan (LRBSG)
13.        Belanja Satuan Kerja Dekonsentrasi Gabungan (LRBDG)
14.        Belanja Satuan Kerja Tugas Pembantuan Gabungan (LRBTG)
           Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga             Menurut Bagian
15.
           Anggaran (LPBUK.01)
           Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga             Menurut Bagian
16.
           Anggaran, Eselon I, dan Satuan Kerja (LPBUK.02)

                                                                                    91
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga          Menurut Bagian
17.
      Anggaran dan Kegiatan (LPBUK.03)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana
18.
      dan Cara Penarikan (LPBUK.04)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Jenis Belanja
19.
      (LPBUK.05)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Fungsi, Sub
20.
      Fungsi, Program, Kegiatan (LPBUK.06)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga          Menurut Bagian
21.
      Anggaran Detail (LPBUK.07)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga          Menurut Bagian
22.
      Anggaran dan Eselon I Detail (LPBUK.08)
23.   Pengembalian Belanja Satuan Kerja (LPBS)
24.   Pengembalian Belanja Satuan Kerja Dekonsentrasi (LPBD)
25.   Pengembalian Belanja Satuan Kerja Tugas Pembantuan (LPBT)
26.   Pengembalian Belanja Satuan Kerja Gabungan (LPBSG)
27.   Pengembalian Belanja Satuan Kerja Dekonsentrasi Gabungan (LPBDG)
28.   Pengembalian Belanja Satuan Kerja Tugas Pembantuan Gabungan (LPBTG)
      Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Mata
29.
      Anggaran Penerimaan (LRPUK.01)
      Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut
30.
      Bagian Anggaran (LRPUK.02)
      Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut
31.
      Bagian Anggaran Detail (LRPUK.03)
      Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut
32.
      Bagian Anggaran dan Eselon I Detail (LRPUK.04)
33.   Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja (LRPS)
34.   Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja Gabungan (LRPSG)
      Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga
35.
      Menurut Mata Anggaran Penerimaan (LPPUK.01)
      Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga
36.
      Menurut Bagian Anggaran – Bulanan (LPPUK.02)
      Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga
37.
      Menurut Bagian Anggaran Detail (LPPUK.03)
      Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga
38.
      Menurut Bagian Anggaran dan Eselon I Detail (LPPUK.04)

                                                                           92
      39.        Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja (LPPS)
                 Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja Gabungan
      40.
                 (LPPSG)


2.   Laporan SAU Tingkat Kanwil
            a.    Laporan Wajib


       No                         Nama Laporan                     Periode      Dikirim ke:

       1.         Neraca SAU Tk. Kanwil (on the face)                T,S            K

       3.         Laporan Realisasi Anggaran Tk. Kanwil (on the      T,S            K
                  face)
       4.         Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan            T,S            K
                  Hibah Periode xx-xx-xxxx sampai dengan xx-xx-
                  xxxx
       5.         Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan          T,S            K
                  Negara dan Hibah Periode xx-xx-xxxx sampai
                  dengan xx-xx-xxxx
       5.         Laporan Realisasi Belanja Periode xx-xx-xxxx       T,S            K
                  sampai dengan xx-xx-xxxx
       6.         Laporan   Realisasi   Pengembalian     Belanja     T,S            K
                  Periode xx-xx-xxxx sampai dengan xx-xx-xxxx


            b.    Laporan Penunjang (Optional)


       No.                                         Nama Laporan
       1.         Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran (LRBUW.01)
                  Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran, Eselon I, dan
       2.
                  Satuan Kerja (LRBUW.02)
                  Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan Kegiatan
       3.
                  (LRBUW.03)
                  Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana dan Cara Penarikan
       4.
                  (LRBUW.04)
       5.         Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Jenis Belanja (LRBUW.05)
                  Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program,
       6.
                  Kegiatan (LRBUW.06)

                                                                                     93
7.    Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran Detail (LRBUW.07)
      Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan Eselon I Detail
8.
      (LRBUW.08)
      Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN, Bagian Anggaran dan Satuan
9.
      Kerja (LRBUW.09)
      Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN dan Mata Anggaran
10.
      (LRBUW.10)
11.   Belanja Satuan Kerja Tingkat Wilayah (LRBSGW)
12.   Belanja Satuan Kerja Dekonsentrasi Tingkat Wilayah (LRBDGW)
13.   Belanja Satuan Kerja Tugas Pembantuan Tingkat Wilayah (LRBTGW)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga      Menurut Bagian Anggaran
14.
      (LPBUK.01)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga     Menurut Bagian Anggaran,
15.
      Eselon I, dan Satuan Kerja (LPBUK.02)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan
16.
      Kegiatan (LPBUK.03)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana dan
17.
      Cara Penarikan (LPBUK.04)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga        Menurut Jenis Belanja
18.
      (LPBUK.05)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Fungsi, Sub Fungsi,
19.
      Program, Kegiatan (LPBUK.06)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga      Menurut Bagian Anggaran
20.
      Detail (LPBUK.07)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan
21.
      Eselon I Detail (LPBUK.08)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN, Bagian
22.
      Anggaran dan Satuan Kerja (LPBUW.09)
      Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN dan Mata
23.
      Anggaran (LPBUW.10)
24.   Pengembalian Belanja Satuan Kerja Tingkat Wilayah (LPBSGW)
25.   Pengembalian Belanja Satuan Kerja Dekonsentrasi Tingkat Wilayah (LPBDGW)
26.   Pengembalian Belanja Satuan Kerja Tugas Pembantuan Tingkat Wilayah (LPBTGW)
      Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Mata
27.
      Anggaran Penerimaan (LRPUW.01)
28.   Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian

                                                                          94
          Anggaran (LRPUW.02)
          Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian
29.
          Anggaran Detail (LRPUW.03)
          Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian
30.
          Anggaran dan Eselon I Detail (LRPUW.04)
          Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN dan
31.
          Mata Anggaran (LRPUW.05)
          Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN,
32.
          Bagian Anggaran dan Satuan Kerja (LRPUW.06)
33.       Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja Tingkat Wilayah (LRPSGW)
          Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga
34.
          Menurut Mata Anggaran Penerimaan (LPPUW.01)
          Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga
35.
          Menurut Bagian Anggaran (LPPUW.02)
          Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga
36.
          Menurut Bagian Anggaran Detail (LPPUW.03)
          Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga
37.
          Menurut Bagian Anggaran dan Eselon I Detail (LPPUW.04)
          Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga
38.
          Menurut KPPN dan Mata Anggaran (LPPUW.05)
          Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga
39.
          Menurut KPPN, Bagian Anggaran dan Satuan Kerja (LPPUW.06)
          Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja Tingkat Wilayah
40.
          (LPPSGW)


C.        LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT


a. Laporan Wajib


 No.                                      Nama Laporan
     1.     LRA Bagian Depan (On The Face)
     2.     Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
     3.     Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
            Laporan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Bagian Anggaran
     4.
            (Organisasi) per program
     5.     Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Bagian

                                                                                 95
        Anggaran (Organisasi) per program
6.      Laporan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi dan Sub Fungsi
        Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi dan
7.
        Sub Fungsi
8.      Laporan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja per Bagian Anggaran
        Laporan Realisasi Pengembalian Belanja menurut Jenis Belanja per Bagian
9.
        Anggaran
10.     Laporan Realisasi Belanja Daerah

b.     Laporan Penunjang (Optional)

No.                                     Nama Laporan
           LRA Pendapatan (gabungan)
  1.       a. LRA Penerimaan Dalam Negeri
           b. LRA Penerimaan Hibah
           LRA Pengembalian Pendapatan (gabungan)
  2.       a. LRA Pengembalian Penerimaan Dalam Negeri
           b. LRA Pengembalian Penerimaan Hibah
           LRA Pendapatan (melalui KPPN dan BUN)
  3.       a. LRA Penerimaan Dalam Negeri
           b. LRA Penerimaan Hibah
           LRA Pengembalian Pendapatan (melalui KPPN dan BUN)
           a. LRA Pengembalian Penerimaan Dalam Negeri
  4.
           b. LRA Pengembalian Penerimaan Hibah


           LRA Belanja (gabungan)
  5.
           - LRA Belanja menurut BA/Sumber Dana/Fungsi/Subfungsi/Program
           LRA Belanja (melalui KPPN dan BUN)
  6.
           - LRA Belanja menurut BA/Sumber Dana/Fungsi/Subfungsi/Program
  7.       LRA Pengembalian Belanja (gabungan)
           a. LRA        Pengembalian         Belanja      menurut        BA/Sumber
              Dana/Fungsi/Subfungsi/Program
           b. LRA Pengembalian Belanja Menurut Jenis Belanja
 8.        LRA Pengembalian Belanja (melalui KPPN dan BUN)
           a. LRA        Pengembalian         Belanja      menurut        BA/Sumber
              Dana/Fungsi/Subfungsi/Program
           b. LRA Pengembalian Belanja menurut Jenis Belanja
                                                                              96
       9.       LRA Pembiayaan (gabungan)
                a. LRA Pembiayaan Dalam Negeri
                b. LRA Pembiayaan Luar Negeri
       10.      LRA Pembiayaan (melalui KPPN dan BUN)
                a. LRA Pembiayaan Dalam Negeri
                b. LRA Pembiayaan Luar Negeri
       11.      LRA Belanja Daerah (gabungan)
                a. LRA Belanja Daerah
                b. LRA Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian
       12.      LRA Belanja Daerah (melalui KPPN dan BUN)
                a. LRA Belanja Daerah
                b. LRA Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian
       13.      LRA per Bagian Anggaran (sama persis dengan LRA K/L)
                a. LRA Pendapatan
                b. LRA Belanja

Keterangan:
T=Tahunan                                 J=Kanwil Ditjen Perbendaharaan
S=Semester
Tr=Triwulanan
B=Bulanan
M=Mingguan




                                                                           97
                                                BAB VII
                    PROSEDUR ANALISA LAPORAN KEUANGAN

A.        Analisa Laporan Tingkat KPPN
Dalam rangka meningkatkan akurasi laporan keuangan, KPPN wajib melaksanakan
analisa laporan keuangan secara harian, bulanan dan semesteran.
Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal tingkat Kuasa
BUN KPPN diatur sebagai berikut :


     I.   ANALISA INTERNAL LAPORAN
            1.      Analisa            Laporan             Arus            Kas               (LAK)
                    (Harian/Bulanan/Semesteran/Tahunan) :
               a. Dalam rangka kebutuhan analisa LAK, cetak LAK rinci (6 digit);
               b. Lakukan pencocokan Jumlah Penerimaan Pemindahbukuan pada LAK akun
                    8143 dengan Jumlah Pengeluaran Pemindahbukuan pada LAK akun 8243.
                    Keduanya harus menunjukkan jumlah yang sama;
               c. Bandingkan MAK 8143XX dengan 8243XX. Jumlahnya harus sama; kalau
                    tidak sama, telusuri perbedaan tersebut ke dokumen pemindahbukuan
                    terkait;
               d. Teliti apakah saldo Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah dengan
                    Pengeluaran UP Dana Rupiah menunjukkan jumlah yang sama; apabila
                    tidak sama, hal itu berarti masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran
                    sebesar selisih tersebut;
               e. Lakukan pencocokan jumlah saldo awal LAK dengan saldo besi yang ada di
                    LKP; jika terdapat selisih, telusuri perbedaannya dan lakukan koreksi;
               f.   Lakukan pencocokan jumlah saldo akhir kas yang ada di LAK dengan saldo
                    Akhir Kas yang ada di LKP; jika terdapat selisih, telusuri perbedaannya dan
                    lakukan koreksi;
               g. Teliti apakah masih ada pemakaian Mata Anggaran Pusat, misalkan MAP
                    411112 (Pendapatan PPh Gas Alam), MAP 411111 (Pendapatan Minyak
                    Bumi).


          2.        Analisa    Laporan     Realisasi    Anggaran     (LRA)     (Harian/Bulanan/
                    Semesteran/Tahunan) :




                                                                                                98
     a. Cetak LRA Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan untuk mengetahui
          masih adakah kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program yang belum terisi
          atau salah. Identifikasikan berdasarkan kode dan uraiannya;
     b. Cetak LRA Belanja menurut BA untuk mengetahui apakah masih terdapat
          data DIPA (Anggaran) Satker yang belum tercantum;
     c. Cetak LRA Belanja menurut Jenis Belanja;
     d. Cetak LRA Belanja menurut Bagian Anggaran;
     e. Bandingkan Realisasi Belanja Daerah Akun 61 dengan Realisasi Belanja BA
          70;
     f.   Bandingkan Realisasi Belanja Daerah Akun 62 dengan Realisasi Belanja BA
          71;
     g. Cetak Realisasi Pendapatan menurut BA;
     h. Analisa akun pendapatan apakah sudah sesuai dengan kode BA dan Es1
          yang bersangkutan; misalnya Pendapatan Perpajakan harus di BA 15 Es.
          15.04;
     i.   Pastikan penerimaan fungsional Kementerian Negara dan Lembaga hanya
          untuk    Kementerian   Negara/Lembaga     yang   bersangkutan.   Misalnya:
          Pendapatan Nikah Talak Rujuk hanya ada di Departemen Agama;
     j.   Apabila terjadi perbedaan pada poin a s/d g rujuk kembali ke RTH.


3.        Analisa Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN)             (Harian/ Bulanan/
          Semesteran/Tahunan) :
     a. Bandingkan Rekening Kas di KPPN dengan Saldo Rekening KPPN yang
          merupakan penjumlahan dari Bank Operasional (BO) yaitu BO1 + BO2 +
          BO3;
     b. Jumlah Kas dalam Transito            adalah Selisih Penerimaan KU dan
          Pengeluaran KU;
     c. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah selisih antara Pengeluaran
          Transito dengan Penerimaan Transito di tambah Kas (Uang Persediaan -
          UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor kembali ke
          Kas Negara;
     d. Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah selisih Penerimaan
          PFK dengan Pengeluaran PFK;
     e. Jumlah SAL adalah Saldo Awal;
     f.   Jumlah SILPA/SIKPA adalah selisih antara seluruh realisasi penerimaan
          dengan seluruh realisasi pengeluaran;


                                                                                  99
          g. SAL ditambah SILPA/SIKPA harus sama dengan jumlah Kas di Bendahara
               Pengeluaran ditambah Kas di KPPN ditambah Kas dalam Transito dikurang
               Utang PFK.


     4.        Analisa Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU) secara
               Bulanan/Semesteran/Tahunan dengan cara:
          a. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas (Uang Persediaan-
               UP)    yang   ada   di   Bendahara    Pengeluaran    pada   Kementerian
               Negara/Lembaga yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal
               penyusunan neraca harus sama dengan uang muka dari KPPN;
          b. Jumlah aset tetap yang terdiri dari Tanah Sebelum Disesuaikan, Peralatan
               dan Mesin Sebelum Disesuaikan, Gedung dan Bangunan Sebelum
               Disesuaikan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan harus sama
               dengan Ekuitas Diinvestasikan Dalam Aset Tetap;
          c. Jumlah Ekuitas Dana adalah selisih jumlah Aset dengan Kewajiban.


II. ANALISA ANTAR LAPORAN
     1.        Analisa LAK dengan Neraca KUN ( Bulanan/Semesteran/Tahunan):
          a. Saldo akhir kas pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di KPPN pada
               Neraca KUN;
          b. Selisih antara Pengeluaran KU dengan Penerimaan KU pada LAK harus
               sama dengan Kas dalam transito di Neraca KUN;
          c. Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito pada LAK
               harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN;
          d. Selisih Pengeluaran Reimbursment dalam rangka PP dan PFK BUN lainnya
               dikurang dengan Penerimaan Reimbursment dalam rangka PP dan PFK
               BUN lainnya harus sama dengan Uang Muka dari Rekening BUN pada
               Neraca KUN;
          e. Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada LAK harus
               sama dengan Utang PFK di Neraca KUN;
          f.   Jumlah Saldo besi Akhir Tahun yang lalu atau Saldo Besi Awal Tahun ini di
               tambah Saldo Awal UP TAYL pada LAK harus sama dengan SAL di Neraca
               KUN;
          g. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih
               dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas Bersih dari
               Aktivitas Pembiayaan harus sama dengan SILPA/SIKPA di Neraca KUN.
    2.         Analisa LRA dengan LAK (Bulanan/Semesteran/Tahunan) :
                                                                                     100
     a. Bandingkan         Realisasi      Pendapatan/Belanja       menurut       jenis
          pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK. Keduanya harus menunjukkan
          jumlah yang sama;
     b. Bandingkan Realisasi Pengembalian Pendapatan/Belanja pada Laporan
          LRA dengan LAK. Keduanya harus menunjukkan jumlah yang sama;
     c. Bandingkan        Realisasi      Pendapatan/     Belanja      menurut    jenis
          pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK. Keduanya harus menunjukkan
          jumlah yang sama;
     d. Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA lembar muka (on the face) -
          kode laporan LRAUW.S,          harus sama dengan Jumlah Pendapatan
          Perpajakan Dalam Negeri ditambah Pendapatan Perpajakan Internasional
          netto di LAK;
     e. Jumlah Penerimaan PNBP pada LRA lembar muka (on the face) - kode
          laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Pendapatan PNBP Lainnya
          (dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Non Keuangan) netto pada
          LAK;
     f.   Jumlah Belanja Pegawai pada LRA lembar muka (on the face) - kode
          laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Gaji & Tunjangan,
          Belanja Honor, Lembur/Vakasi, Kontribusi Sosial netto pada LAK;
     g. Jumlah Belanja Barang pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan
          LRAUW.S,        harus   sama    dengan   jumlah   Belanja    Barang,   jasa,
          Pemeliharaan, Perjalanan netto di LAK;
     h. Jumlah Belanja Modal pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan
          LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Modal Tanah, Peralatan
          Mesin dan Bangunan, Jalan/Irigasi dan Jaringan, Modal Fisik lainnya netto
          di LAK;
     i.   Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada LRA lembar muka (on the face) - kode
          laporan LRAUW.S,        harus sama dengan jumlah Belanja Bantuan
          Kompensasi Sosial, Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan dan
          Belanja Lembaga Sosial Lainnya netto di LAK;
     j.   Jumlah Belanja Lain-lain netto pada LRA lembar muka (on the face) - kode
          laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Lain-lain netto di
          LAK.


3.        Analisa Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran dan Tahunan:
Kas di Bendaharawan Pengeluaran pada Neraca SAU harus sama dengan Kas di
Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN.
                                                                                  101
B.     Analisa Laporan Tingkat Kanwil DJPB
       Dalam       rangka      meningkatkan   akurasi    laporan   keuangan,    Kanwil       wajib
melaksanakan analisa laporan keuangan secara harian, bulanan dan semesteran. Untuk
mempermudah proses analisa dimaksud.
       Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal tingkat
Kanwil DJPB diatur sebagai berikut:


I.   ANALISA INTERNAL LAPORAN
       1.         Analisa    Laporan Arus Kas (LAK)            (Harian/Bulanan/ Semesteran/
                  Tahunan) :
             a. Lakukan pencocokan Jumlah Penerimaan Pemindahbukuan pada LAK
                  (MAP 8143.....) dengan Jumlah Pengeluaran Pemindahbukuan (MAK
                  8243.....) untuk menguji apakah sudah sama. Apabila tidak sama, maka
                  harus disamakan dengan data yang ada di Laporan Kas Posisi (LKP);
             b. Teliti apakah Mata Anggaran Penerimaan Pemindahbukuan intern KPPN
                  yaitu MAP Penerimaan Pemindahbukuan (MAP 8143.....) sudah sama
                  dengan MAK Pengeluaran Pemindahbukuan (MAK 8243.....);
             c. Teliti apakah saldo Penerimaan Pengembalian UP Dana Pinjaman/Hibah LN
                  dengan Pengeluaran Dana Pinjaman/Hibah LN jumlahnya sama;
             d. Teliti saldo Pengeluaran Pengembalian UP Pengguna PNBP                    untuk
                  memastikan jumlahnya tidak boleh lebih besar dari penerimaannya;
             e. Lakukan pencocokan jumlah saldo awal dengan saldo besi yang ada di
                  LKP; jika terdapat selisih telusuri perbedaannya dan lakukan koreksi;
             f.   Lakukan pencocokan jumlah saldo akhir dengan saldo Akhir Kas yang ada
                  di LKP; jika terdapat selisih telusuri perbedaannya dan lakukan koreksi;
             g. Teliti kalau masih ada pemakaian Mata Anggaran Pusat, misalkan MAP
                  411112 (Pendapatan PPh Gas Alam), MAP 411111 (Pendapatan Minyak
                  Bumi) yang seharusnya tidak boleh terjadi.


        2.        Analisa    Laporan     Realisasi      Anggaran    (LRA)    (Harian/Bulanan/
                  Semesteran/Tahunan) :
             a. Cetak LRA Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan, untuk mengetahui
                  masih adakah kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program yang belum terisi,
                  atau salah teridentifikasikan berdasarkan kode dan uraiannya;
             b. Cetak LRA Belanja menurut BA untuk mengetahui apakah masih terdapat
                  data DIPA (Anggaran) Satker yang belum tercantum;


                                                                                               102
     c. Cetak LRA Belanja menurut jenis Belanja, untuk menganalisa Realisasi
          Belanja Daerah Akun 61 dengan Realisasi Belanja BA 70 dan akun 62
          dengan Realisasi Belanja 71;
     d. Analisa LRA Pendapatan Negara dan Hibah menurut Mata Anggaran
          dengan LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah menurut Mata
          Anggaran, untuk meyakinkan besarnya realisasi netto belanja yang dapat
          dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran lembar muka (on the face) - kode
          laporan LRAUW.S;
     e. Analisa Laporan Realisasi Belanja menurut jenis belanja dengan Laporan
          Pengembalian Belanja Menurut Jenis Belanja, untuk meyakinkan besarnya
          realisasi netto belanja yang dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran
          lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S;
     f.   Analisa akun pendapatan apakah sudah sesuai dengan kode BA dan Es1
          yang bersangkutan, misalnya Pendapatan Perpajakan harus di BA 15 Es.
          15.04;
     g. Pastikan Penerimaan Fungsional Kementerian Negara dan Lembaga hanya
          untuk Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan. Misalnya : Pendapatan
          Nikah Talak Rujuk hanya ada di Departemen Agama;
     h. Apabila terjadi perbedaan pada poin a s/d g rujuk kembali ke RTH.


3.        Analisa Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) (Harian/Bulanan/
          Semesteran/Tahunan) :
     a. Bandingkan Rekening Kas di KPPN dengan Saldo Rekening KPPN yang
          merupakan penjumlahan dari Bank Operasional (BO) yaitu BO1 + BO2 +
          BO3;
     b. Jumlah Kas dalam Transito           adalah Selisih Penerimaan KU dan
          Pengeluaran KU;
     c. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah selisih antara Pengeluaran
          Transito dengan Penerimaan Transito merupakan Kas (Uang Persediaan -
          UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor kembali ke
          Kas Negara;
     d. Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah selisih Penerimaan
          PFK dengan Pengeluaran PFK;
     e. Jumlah SAL adalah Saldo Awal;
     f. Jumlah SILPA/SIKPA adalah selisih antara seluruh realisasi penerimaan
          dengan seluruh realisasi pengeluaran;


                                                                                 103
          g. SAL ditambah SILPA/SIKPA harus sama dengan jumlah Kas di Bendahara
             Pengeluaran ditambah Kas di KPPN ditambah Kas dalam Transito dikurang
             Utang PFK.


     4.      Analisa      Neraca    Sistem    Akuntansi    Umum      (Neraca    SAU)
             (Bulanan/Semesteran/Tahunan) :
          a. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas (Uang Persediaan-
             UP)    yang    ada    di   Bendahara   Pengeluaran   pada   Kementerian
             Negara/Lembaga yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal
             penyusunan neraca harus sama dengan uang muka dari KPPN;
          b. Jumlah aset tetap yang terdiri dari Tanah Sebelum Disesuaikan, Peralatan
             dan Mesin Sebelum Disesuaikan, Gedung dan Bangunan Sebelum
             Disesuaikan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan harus sama
             dengan Ekuitas Diinvestasikan Dalam Aset Tetap;
          c. Jumlah Ekuitas Dana adalah selisih jumlah Aset dengan Kewajiban.


II. ANALISA ANTAR LAPORAN
          1. Analisa LAK dengan Neraca KUN (Bulanan/Semesteran/ Tahunan):
          a. Saldo akhir kas pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di KPPN pada
             Neraca KUN;
          b. Selisih antara Pengeluaran KU dengan Penerimaan KU pada LAK harus
             sama dengan Kas dalam Transito di Neraca KUN;
          c. Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito pada LAK
             harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN;
          d. Selisih Pengeluaran Reimbursment dalam rangka PP dan PFK BUN lainnya
             dikurang dengan Penerimaan Reimbursment dalam rangka PP dan PFK
             BUN lainnya harus sama dengan Uang Muka dari Rekening BUN pada
             Neraca KUN;
          e. Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada LAK harus
             sama dengan Utang PFK di Neraca KUN;
          f. Jumlah Saldo besi Akhir Tahun yang lalu atau Saldo Besi Awal Tahun ini di
             tambah Saldo Awal UP TAYL pada LAK harus sama dengan SAL di Neraca
             KUN;
          g. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih
             dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas Bersih dari
             Aktivitas Pembiayaan harus sama dengan SILPA/SIKPA di Neraca KUN;


                                                                                   104
2.      Analisa LRA dengan LAK (Bulanan/Semesteran/Tahunan) :
     a. Bandingkan       Realisasi      Pendapatan/Belanja        menurut      jenis
        pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK, untuk memastikan bahwa
        jumlahnya sudah sama;
     b. Bandingkan Realisasi Pengembalian Pendapatan/Belanja pada Laporan
        LRA dengan LAK, untuk memastikan bahwa jumlahnya sudah sama;
     c. Bandingkan      Realisasi      Pendapatan/      Belanja   menurut      jenis
        pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK, untuk memastikan bahwa
        jumlahnya sudah sama;
     d. Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA lembar muka (on the face) -
        kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan Jumlah Pendapatan
        Perpajakan Dalam Negeri ditambah Pendapatan Perpajakan Internasional
        netto di LAK;
     e. Jumlah Penerimaan PNBP pada LRA lembar muka (on the face) - kode
        laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Pendapatan PNBP Lainnya
        (dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Non Keuangan) netto pada
        LAK;
     f. Jumlah Belanja Pegawai pada LRA lembar muka (on the face) - kode
        laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Gaji & Tunjangan,
        Belanja Honor, Lembur/Vakasi, Kontribusi Sosial netto pada LAK;
     g. Jumlah Belanja Barang pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan
        LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Barang, jasa, Pemeliharaan,
        Perjalanan netto dii LAK;
     h. Jumlah Belanja Modal pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan
        LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Modal Tanah, Peralatan
        Mesin dan Bangunan, Jalan/Irigasi dan Jaringan, Modal Fisik lainnya netto
        di LAK;
     i. Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada LRA lembar muka (on the face) - kode
        laporan   LRAUW.S,     harus    sama   dengan    jumlah   Belanja   Bantuan
        Kompensasi Sosial, Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan dan
        Belanja Lembaga Sosial Lainnya netto di LAK;
     j. Jumlah Belanja Lain-lain netto pada LRA lembar muka (on the face) - kode
        laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Lain-lain di LAK.


     3. Analisa Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran dan Tahunan :



                                                                                105
Kas di Bendaharawan Pengeluaran (Uang Muka dari KPPN) pada Neraca
SAU harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca
KUN.




                                                              106
                                       BAB VIII
                              PROSEDUR REKONSILIASI



A.   Prosedur Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN
       a.    Kepala Subbagian Umum menerima Surat Pengantar, Register Pengiriman,
       Daftar Buku Besar dan ADK-GL dari Satker setiap bulan, kemudian dikirimkan
       kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi;
     b. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan upload ADK_GL UAKPA:
             Menerima ADK_GL UAKPA dari Subbagian Umum;
             Melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran ADK_GL UAKPA
            dengan register pengiriman;
             Masukkan ADK_GL UAKPA ke databased KPPN. Apabila hasil pengecekan
            ADK_GL UAKPA dengan register pengiriman tidak sama maka ADK_GL
            UAKPA bersama register dikembalikan ke Subbag Umum.
     c. Rekonsiliasi data SAU dengan data SAI yang terdapat dalam aplikasi SIA KPPN.
     d. Mencetak dan meneliti laporan rekonsiliasi SAI dan SAU.
       e.    Apabila Hasil Laporan Rekonsiliasi sudah sesuai antara SAI dengan SAU
       maka dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak KPPN dan pihak Satker.
       Berita acara dan Laporan Hasil Rekonsiliasi di buat rangkap 2, 1 rangkap
       dikirimkan ke satker dan 1 rangkap diarsipkan;
     f. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAI dengan SAU:
                   Apabila    SAI   (UAKPA)     yang   salah,   kirimkan   Laporan    Hasil
             Rekonsiliasi tersebut ke satker yang bersangkutan untuk dilakukan
             pengecekan ke dokumen sumber yang kemudian dilakukan proses
             perbaikan data, posting dan pencetakan BJ/DT. Bersama BJ/DT yang sudah
             diperbaiki satker mengirimkan kembali hasil rekonsiliasi ke KPPN, kemudian
             dibuatkan berita acara rekonsiliasi.
                   Apabila SAU (KPPN) yang salah, lakukan pengecekan terhadap
             dokumen sumber, kemudian mengirimkan dokumen yang salah kepada
             seksi terkait untuk diperbaiki, selanjutnya lakukan posting dan rekonsiliasi.
       g.    Berita acara rekonsiliasi tersebut dibuat 2 rangkap dan ditanda tangani oleh
       pihak KPPN dan pihak Satker, 1 rangkap diserahkan pada pihak Satker dan 1
       rangkap untuk arsip KPPN.




                                                                                         107
B.        Prosedur Proses Rekonsiliasi UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Kepala Bagian Umum menerima Surat Pengantar, Register Pengiriman dan ADK-GL
dari UAPPA-W setiap bulan, kemudian dikirimkan ke Bidang Akuntansi dan
Pelaporan;
     a.   Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mendisposisikan Surat Pengantar,
     Regiser Pengiriman dan ADK-GL UAPPA-W yang diterima dari Kepala Bagian
     Umum kepada Kepala Seksi Pengolahan Data Akuntansi (PDA).
     b.   Seksi PDA melakukan upload data serta melakukan verifikasi dengan cara
     mengecek kelengkapan dan kebenaran ADK-GL dengan register pengirimannya.
     c.   Apabila register upload sudah sama dengan regiater pengiriman, masukkan
     ADK_UAPPA-W ke dalam data base Aplikasi Akuntansi Pelaporan. Apabila
     terdapat perbedaan antara      register upload dengan register pengiriman dari
     UAPPA-W maka ADK dan register pengiriman dikirim kepada bagian umum
     untuk dikembalikan kepada UAPPA-W yang bersangkutan.
     d.   Melakukan rekonsiliasi data Sitem Akuntansi Umum dengan data Sistem
     Akuntansi Instansi;
     e.   Mencetak laporan hasil rekonsiliasi;
     f.   Apabila Laporan hasil rekonsiliasi sudah sesuai antara SAU dengan SAI,
     maka laporan hasil rekonsiliasi diserahkan ke Seksi Pelaporan Keuangan untuk
     dibuatkan berita acara rekonsiliasi;
     Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAU dengan SAI maka:
     Apabila SAI (UAPPA-W) yang salah
         ADK_GL UAPPA-W dikembalikan ke AUPPA – W melalui Bagian Umum.
         UAPPA – W selanjutnya mengirimkan ke UAKPA.
         UAKPA melakukan perbaikan dengan prosedur berikut:
              -   Melakukan restore data backup periode yang salah (catatan sebelum
              melakukan pengiriman data ke UAPPA-W harus dilakukan backup data)
              -   Memperbaiki data yang salah sesuai dengan pemberitahuan dari
              UAPPA – W
              -   Melakukan posting dan pengiriman ulang ke UAPPA - W
         UAPPA – W menerima dan memproses ADK-GL perbaikan dari UAKPA
                 UAPPA – W mengirimkan ADK – GL perbaikan ke Kanwil Ditjen
          Perbendaharaan
                 Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan proses upload sampai
          dengan dikeluarkan berita acara rekonsiliasi.
Apabila SAU (Kanwil) yang salah:
                                                                                108
                 Memberitahukan data yang salah kepada KPPN
                 KPPN     melakukan   pengecekan      terhadap     dokumen   sumber,
         memperbaiki data serta melakukan posting ulang.
                 Mencetak Laporan dan melakukan verifikasi
                 Mengirim data perbaikan ke Kantor Wilayah
                 Kantor   Wilayah   menerima   data    perbaikan    dan   selanjutnya
         melakukan proses rekonsiliasi sampai dengan pembuatan berita acara
         rekonsiliasi.
  g.      Berita acara rekonsiliasi tersebut dibuat 2 lembar dan ditanda tangani oleh
  pihak Kanwil dan pihak UAPPA-W, 1 lembar diserahkan pada pihak UAPPA-W;


C. Prosedur Rekonsiliasi Kementerian Negara/Lembaga Dengan Dit APK.
  1.      Persiapan Kementerian Negara/Lembaga (UAKPI)
       a. Bahan yang digunakan untuk melakukan rekonsiliasi adalah Backup data
       berupa ADK yang berisi Buku Besar UAKPA.
       b. UAPA mencetak Buku Besar tingkat UAKPA
       c. UAPA mengirimkan buku besar dan ADKnya ke Direktorat Akuntansi dan
       Pelaporan Keuangan
  2.      Proses Rekonsiliasi pada Direktorat Informasi Akuntansi
       a. Menghimpun data penerimaan dan pengeluaran melalui KPPN dan
       Direktorat Pengelolaan Kas;
       b. Menerima buku besar dan ADKnya dari UAPA;
       c. Melakukan upload ADK yang diterim dari UAPA
       d. UAPA bersama-sama dengan DAPK melakukan rekonsiliasi Buku besar
       UAKPA dengan data DAPK.
       e. Apabila terjadi perbedaan antara buku besar UAPA dengan data DAPK
       maka:


       Apabila UAPA yang salah:
                 UAPA melakukan penelusuran dengan mencetak daftar SPM, SP2D
             dan SSBP berdasarkan UAKPA sesuai dengan kebutuhan;
                 Memerintahkan UAKPA melakukan perbaikan data sesuai dengan
             prosedur melalui UAPPA – E1 dan UAPPA – W;
                 UAKPA melakukan perbaikan dengan prosedur berikut:




                                                                                   109
        - Melakukan restore data backup periode yang salah (catatan sebelum
        melakukan pengiriman data ke UAPPA-W harus dilakukan backup
        data)
        - Memperbaiki data yang salah sesuai dengan pemberitahuan dari
        UAPPA – W
        - Melakukan posting dan pengiriman ulang ke UAPPA - W
         UAPPA – W menerima dan memproses ADK-GL perbaikan dari
    UAKPA
         UAPPA – W mengirimkan ADK – GL perbaikan ke UAPPA – E1 dan
    Kanwil Ditejen Perbendaharaan
         Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan proses upload sampai
    dengan dikeluarkan berita acara rekonsiliasi.
         UAPPA – E1 menerima, mengkopilasi ADK – GL serta mengirimkan
    ke UAPA;
         UAPA menerima dan mengkompilasi ADK-GL dari UAPPA – E1
    serta mengirimkannya ke DAPK;
         DAPK melakukan upload, rekonsiliasi sampai dengan mencetak
    Berita acara rekonsiliasi yang ditandatngani oleh petugas ekonsiliasi UAPA
    dan DAPK.


 Apabila DAPK yang salah:
         DAPK memberitahukan terdapat kesalahan data kepada KPPN
    melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;
         KPPN menelusuri kesalahan tersebut;
         KPPN melakukan perbaikan data sesuai dengan prosedur;
         KPPN mengirimkan data perbaikan ke Kantor Wilayah Ditjen
    Perbendaharaan;
         Kantor Wilayah menerima dan mengkompilasi data KPPN dan
    mengirimkannnya ke DAPK;
         DAPK menerima dan mengkompilasi data KPPN yang dikirim oleh
    Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
         DAPK bersama UAPA melakukan rekonsiliasi, mencetak Berita
    Acara Rekosiliasi yang kemudian ditandatangani oleh petugas rekonsiliasi
    dari UAPA dan DAPK
f. Mencetak Berita Acara Rekosiliasi yang kemudian ditandatangani oleh
petugas rekonsiliasi dari UAPA dan DAPK.

                                                                          110

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: SA-BUN, SAPP
Stats:
views:6497
posted:3/7/2010
language:Indonesian
pages:110