BAPPENAS
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah‐Bappenas
Lokakarya Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah o a a ya e yusu a e ca a e ba gu a ae a Kampus IPDN Jatinangor, 26 November 2008
www.dadangsolihin.com 2
Materi
Tujuan Pembangunan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Berbagai Pengertian tentang Perencanaan Berbagai Pengertian tentang Perencanaan • Kegagalan Perencanaan • Bias bias dalam Perencanaan Pembang nan Bias‐bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Si t P P b N i l (SPPN)
Apa Tujuan Pembangunan? Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, p p y g p g g papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self‐esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.
www.dadangsolihin.com
3
www.dadangsolihin.com
4
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan 1 Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar s b daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 2 M b d k k td t k k i ki 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat i k k d d k j h k daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya 5 M t h k t j k l t i b d alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). masa datang (berkelanjutan).
www.dadangsolihin.com 5
Pembangunan Daerah (1) Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: memberikan pelayanan kepada masyarakat, • memberikan pelayanan kepada masyarakat • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
www.dadangsolihin.com
6
Pembangunan Daerah (2) Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • t i t tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat t li k ki k k t untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, dan tenteram • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi p peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. g , , g
Pembangunan Daerah (3) Pembangunan Daerah (3)
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). • Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
www.dadangsolihin.com
7
www.dadangsolihin.com
8
Pembangunan Daerah (4) Pembangunan Daerah (4)
• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur‐unsur lain. dan hukum yang kondusif bagi unsur unsur lain • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. lapangan kerja dan pendapatan • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p
Pergeseran Paradigma:
From G Government t G t to Governance
Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya.
Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
www.dadangsolihin.com
9
www.dadangsolihin.com
10
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. b dik i k bili i i if d b
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol
Pelaku Pembangunan: Stakeholders Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police
CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media
organized into:
Dunia Usaha Swasta
Pemerintah
Masyarakat
Nilai Pertumbuhan Pasar
Redistibusi Melalui Pelayanan
BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
Apabila sendi‐sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.
www.dadangsolihin.com 11
www.dadangsolihin.com
12
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, Pola Hubungan a dan Masyarakat
Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan P i t h M ih Di l k
Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara
Masyarakat y Pemerintah
VISI
Good Governance
Dunia Usaha
www.dadangsolihin.com
13
www.dadangsolihin.com
14
Permasalahan Pembangunan Daerah (1) Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara P l b i i k PMA d PMDN nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan‐ Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan‐ pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).
Permasalahan Pembangunan Daerah (2) Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. d i t il h Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. pengaturan dan pengelolaan infrastruktur Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. tenaga listrik Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi p y kebutuhan pelayanan infrastruktur.
15 www.dadangsolihin.com 16
www.dadangsolihin.com
Permasalahan Pembangunan Daerah (3) Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, k h li k ( i d sampah). Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.
Permasalahan Pembangunan Daerah (4) Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. d k b f l d
www.dadangsolihin.com
17
www.dadangsolihin.com
18
Permasalahan Pembangunan Daerah (5) Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
4. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. keamanan di daerah perbatasan negara.
Definisi Perencanaan Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan‐pilihan.
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan‐pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
www.dadangsolihin.com
19
www.dadangsolihin.com
20
Syarat Perencanaan Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tujuan akhir yang dikehendaki. Sasaran‐sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). Jangka waktu mencapai sasaran‐sasaran tersebut. Masalah‐masalah yang dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. kebijakan‐kebijakan untuk melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
Syarat Perencanaan . . . Syarat Perencanaan
• • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau Komprehensif atau menyeluruh
www.dadangsolihin.com
21
www.dadangsolihin.com
22
Fungsi/Manfaat Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan
Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas
www.dadangsolihin.com
23
Kegagalan Perencanaan K l P
www.dadangsolihin.com 24
Kegagalan Perencanaan (1) Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis id k li i sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan‐ pertimbangan teknis pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. p y
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. p p p p , aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
www.dadangsolihin.com
25
www.dadangsolihin.com
26
Kegagalan Perencanaan (3) Kegagalan Perencanaan (3)
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan tid k id k di i d k b serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. g g
Misalnya, orientasi semata‐ mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang Dengan demikian, yang keliru bukan semata‐mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
Kegagalan Perencanaan (4) Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. p y g g Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
27 www.dadangsolihin.com 28
www.dadangsolihin.com
Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan g (1)
Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi d e s ate a eb pe t g da pada d e s kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.
Bias‐bias dalam Bias bias dalam Perencanaan Pembangunan g
www.dadangsolihin.com 29
Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian.
www.dadangsolihin.com
30
Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2)
Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi p pembangunan di tingkat bawah (grass‐root). g g (g ) Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. nyata dan hidup di masyarakat
Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3)
Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena:
– kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. bawah
www.dadangsolihin.com
31
www.dadangsolihin.com
32
Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4)
Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: pembangunan yang:
terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. luas dan beragam tahap perkembangannya ini pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.
Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5)
Bias kelima Lembaga‐lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga‐lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga‐lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.
www.dadangsolihin.com
33
www.dadangsolihin.com
34
Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6)
Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. k d d Akibat dari anggapan ini banyak proyek‐proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.
Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan g (7)
Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. l d b k d b ik Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi.
www.dadangsolihin.com
35
www.dadangsolihin.com
36
Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8)
Bias kedelapan i k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, y , misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak b b f k d d k memahami sisi‐sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan.
www.dadangsolihin.com 37
Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9)
Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar‐besaran di sektor itu. • Oleh karenanya bermitra dengan petani dan usaha kecil di Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh‐sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.
www.dadangsolihin.com
38
Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10)
Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. d b i i Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh.
Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran‐sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
www.dadangsolihin.com
39
www.dadangsolihin.com
40
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin d t t h t t ih b l j t hi j i adanya kemajuan terus‐menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam ) p g p , keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). and adaptive system) • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
www.dadangsolihin.com
41
www.dadangsolihin.com
42
Latar Belakang
AMANDEMEN KEEMPAT UUD NKRI 1945 Tidak ada GBHN Pemilihan Presiden secara langsung Pemilihan Kepala Daerah secara Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden REFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH UU 32 /2004 tentang Pemerintah Daerah P i t hD h Desentralisasi dan otonomi daerah Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP Penyusunan RAPBD berpedoman pada Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara UU 15/2004 t t P ik d T j bK N
www.dadangsolihin.com 43
Landasan Filosofis Landasan Filosofis
• Cita‐cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; • T j Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk N i ld dib k i h d l h k melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan j j , p bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; • Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan; • Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan.
www.dadangsolihin.com 44
Mengamanatkan CaPres menyampaikan Visi, Misi, Program menyampaikan Visi Misi Program
REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
Apa itu SPPN Apa itu SPPN
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana‐ rencana pembangunan dalam rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
www.dadangsolihin.com 45
Asas SPPN
1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip‐prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan prinsip prinsip kebersamaan berkeadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. 2) Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. 3) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara : Asas kepastian hukum Asas tertib penyelenggaraan negara Asas kepentingan umum Asas keterbukaan Asas proporsionalitas Asas profesionalitas Asas akuntabilitas
www.dadangsolihin.com 46
Tujuan SPPN Tujuan SPPN
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
www.dadangsolihin.com 47
Tahapan Perencanaan h
1. Penyusunan Rencana
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / g g Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. 2 Penetapan Rencana
RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / p Kepala Daerah
www.dadangsolihin.com 48
Tahapan Perencanaan Tahapan Perencanaan p
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Proses Perencanaan Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh g j yang g lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya Sumber: UU25/2004 S b
www.dadangsolihin.com 49
www.dadangsolihin.com
50
Ruang Lingkup Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Alur Perencanaan dan Penganggaran
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman
DAERAH
Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Tahunan Renja R j KL
Pedoman
RKA-KL
Rincian Ri i APBN
Pemerin ntah Pusat
Diacu Dijabar kan Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
Pedoman
RPJM
Nasional
RKP
RAPBN
APBN
Diperhatikan Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps 21 Ayat 3) Ps.
51
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Dijabar kan
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
Pe emerintah h Daerah
Pedoman
Diacu Pedoman
Renstra SKPD
Renja j SKPD
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
UU SPPN
www.dadangsolihin.com
UU KN
52
www.dadangsolihin.com
Isi RPJP Isi RPJP
NASIONAL Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam:
• Visi dan Penjabarannya; j y ; • Misi; • Arah Pembangunan Nasional
• Kewilayahan • Sarana – Prasarana • Bidang Kehidupan
Mekanisme Penyusunan RPJP Nasional
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
Ditetapkan Dengan UndangUndang
Presiden
DAERAH Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:
• Visi dan Penjabarannya; j y ; • Misi; • Arah Pembangunan Daerah
• • • • Kewilayahan Sarana Prasarana Urusan Wajib Urusan Pilihan
DPR
Diajukan sebagai RUU RPJP Inisiatif Pemerintah
Men nteri PPN
Dihimpun dan Dikaji Evaluasi RPJP(-1) Pemikiran Visioner
Rancangan Awal RPJP
Musrenbang Jangka Panjang
Rancangan Akhir RPJP Nas
RPJP Nasional
Penyele enggara Neg gara
Evaluasi RPJP(-1) RPJP( 1)
Pemikiran Visioner
Aspirasi Pemangku Kepentingan
Acuan bagi RPJP Daerah D h
Masyarak kat
Evaluasi RPJP(-1)
Pemikiran Visioner
Aspirasi Pemangku Kepentingan
www.dadangsolihin.com
53
www.dadangsolihin.com
54
Langkah Penyusunan RPJPD Langkah Penyusunan RPJPD
Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah Mengacu pada RPJP Nasional.
Isi RPJM Isi RPJM
RPJM NASIONAL
Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional
RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi program Kepala isi misi, Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional 1. 2. 3. 3 4. Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Arah K bij k K A h Kebijakan Keuangan Daerah D h Program –program SKPD, Lintas SKPD, SKPD Kewilayahan, Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran
56
Rancangan RPJPD
Musrenbang RPJPD
Penyusunan Rancangan Rancangan Akhir
Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda
1. 2. 3. 3 4.
Proses Teknokratik oleh Bappeda l h d
Bahan Rancangan RPJP Melibatkan lb k Masyarakat
Oleh Bappeda Oleh Bappeda
Oleh DPRD Oleh DPRD
Strategi Pembangunan Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ek K k Ekonomi M k i Makro Program – program Kementerian, Lintas kementerian, kementerian Kewilayahan, dan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran
www.dadangsolihin.com
55
www.dadangsolihin.com
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
Presiden Dilantik Presiden 2 bulan 3 bulan
Langkah Penyusunan RPJMD
(1)
Sidang Kabinet
Sidang Kabinet
Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
Indikator
Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g
Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)
Kemente erian PPN
RPJP Nasional Perencanaan Teknokratik Rancangan Awal RPJM Nasional Rancangan RPJM Nasional Musrenbang Jangka Menengah Nasional Rancangan Akhir RPJM Nasional RPJM Nasional
SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
(4)
Kem menterian / Le embaga
Data Keuangan Moneter, Statistik, dan Data Sektoral
e) Program SKPD
Rancangan Renstra - KL Penyesuaian Renstra - KL
Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD
Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD
Aspirasi Masyarakat M k t yg Teramati Visi, Misi, Program CaPres
(5)
Penetapan RPJMD ( ) (7)
Pemangku Kepentingan Pembangunan Pemilu Visi, Misi, Program Presiden Terpilih
a) ) b) c) d) e) )
Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g
Masyarakat t
(6)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD
www.dadangsolihin.com
57
www.dadangsolihin.com
58
Isi Renstra KL & Renstra Isi Renstra‐KL & Renstra‐SKPD Isi Renstra‐KL & Renstra‐
RKP
Isi RKP/D Isi RKP/D
RKP Daerah
Penjabaran RPJM Daerah; P j b D h Mengacu pada RKP 1. Prioritas Pembangunan Daerah 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program –program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan, K il h Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran Penjabaran RPJM Nasional P j b N i l 1. Prioritas Pembangunan Nasional 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 3. Arah Kebijakan Fiskal 4. Program – program Kementerian, Lintas k Li t kementerian, t i Kewilayahan, dan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran
59
Renstra-KL
Berpedoman pada RPJM Nasional Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif g
Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM p p Daerah Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif g
www.dadangsolihin.com
www.dadangsolihin.com
60
Mekanisme Penyusunan RKP
Isi Renja KL & Renja Isi Renja‐KL & Renja‐SKPD Isi Renja‐KL & Renja‐
Renja-KL
Penjabaran Renstra KL Isi: 1. 1 Kebijakan KL 2. Program dan Kegiatan Pembangunan g Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat M k t
Renja-SKPD
Penjabaran Renstra RKPD Isi: 1. 1 Kebijakan SKPD 2. Program dan Kegiatan Pembangunan g Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat M k t
www.dadangsolihin.com
61
www.dadangsolihin.com
62
(8)
Langkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) Rancangan Akhir RKPD (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP
Mei April Maret
Pengendalian dan Evaluasi (1) Pengendalian dan Evaluasi (1)
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing‐masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. kerja perangkat daerah Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari pelaksanaan rencana pembangunan dari masing‐masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD
a) b) c) d)
Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD (14)
(13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP
www.dadangsolihin.com 63 www.dadangsolihin.com 64
April
Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD
Pengendalian dan Evaluasi (2) Pengendalian dan Evaluasi (2)
Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan Pi i k i /l b /K l SKPD l k k evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. / g / p y Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD. k i /l b /SKPD Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya. pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya
TERIMA KASIH
www.dadangsolihin.com
65
Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from y , p p y University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies, g , Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Shanghai International Program He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced g g gy g , International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 67