EVALUASI PROSES PELAKSANAAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI by kmw34260

VIEWS: 5,372 PAGES: 18

									                                   Working Paper Series No. 07
                                    Oktober 2007, First Draft




EVALUASI PROSES PELAKSANAAN PERAWATAN
  KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS
      KABUPATEN LIMA PULUH KOTA




            Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri




                         Katakunci:
               perawatan kesehatan masyarakat
                          evaluasi




                         -Tidak Untuk Disitasi-

Program Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan,Universitas
                              Gadjah Mada
                            Yogyakarta 2007
    Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




        IMPLEMENTATION OF PUBLIC HEALTH NURSING
      ACTIVITIES IN COMMUNITY HEALTH CENTERS OF LIMA
          PULUH KOTA DISTRICT OF WEST SUMATERA

                  Tien Septino1, Mubasysyir Hasanbasri2

                                       Abstract

Background Families with health problems who have no health
servie access is social burden and deteriorate community’s quality
of life. Government health facilities are responsible for protect the
public from diseases and provide health care access to primarily
vulnerable groups who have constrants to reach health centers.
Public health nursing program has been one of the puskesmas’s
main activities in Lima Puluh Kota District. However, the
implementation of this program showed the lack of its strengths.
Program coverages in 2004 and 2005 are 54% and 56%.
Considering the importance of this issue, this study examines the
management proceses that involve activities at puskesmas and
district health office levels.
Method This case study took place in February to May 2007 in
four of the 19 puskesmas in the district. The four puskesmas were
chosen for its contrast difference in publich health nursing
performance. It uses data from an indepth interview of puskesmas
managers, district health officer and deputies for medical services.
A focused group discussion was conducted to 12 coordination
nurses and midwives who involved in public health nursing in the
area. Puskesmas archives and official report are also used as a
secondary data.
Findings This study shows that a part from the low coverage of
55%, the implementation of the program represents the simplistic
routine administrative activities. Home care practice does not have
case management guideline for continuity program. The activities
depend on the availability of ministry of health program in the
central government. If there is no central program, home care
visits are not done. Planning of activities remain under specific
vertical programs. The staff who involve in the program work in
other operational unit such as maternal and child health, health
promotion, and control of communicable diseases. The new
tradition of making integrated activities among programs has not
been there. Puskesmas level coordinator for public health nursing
activities are not yet recruited fultime so that the organization of
work and standard were not developed.
1
    Health Office of Lima Puluh Kota Distric
2
    Magister Health Policy and Service Management, Gadjah Mada University, Yogyakarta



Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                                   2
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




Conclusions and Suggestions This study concludes that public
health nursing activities are characterized by its administrative
formality. It shows the lack of operational support for the need of
the vulnerable families. Home care visits and their follow ups are
organized in a simplistic mode, contrary to the complexity of the
problems. The study recommends that district health office and
local government need to have a same perception on the
importance of home care activities and the need of better
management to make field activities possible. Integrating public
health nursing into existing vertical programs could be an
alternative model development in the future.


Keywords Public Health Nursing, Evaluation.




Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        3
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




Latar Belakang
        Sampai saat ini permasalahan kesehatan yang dihadapi
cukup kompleks, karena upaya kesehatan belum dapat
menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditunjukkan
dengan masih tingginya angka kematian bayi yaitu 35 per 1000
kelahiran hidup, prevalensi gizi kurang pada anak balita dari
25,8%, angka kematian ibu melahirkan yaitu 307 per 100.000
kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) dan masih tingginya angka
kematian akibat beberapa penyakit menular. Sementara itu untuk
penyakit degeneratif seperti jantung dan penyakit pembuluh darah
terjadi peningkatan (1). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu
terus ditingkatkan upaya-upaya untuk memperluas jangkauan dan
mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan
mutu pelayanan yang baik, berkelanjutan dan dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat terutama keluarga miskin rawan
kesehatan/resiko tinggi. Kalau tidak ditanggulangi secara tuntas
dapat mengancam kehidupan masyarakat banyak, akhirnya
menjadi beban masyarakat yang produktif serta daerah. Masalah
tersebut bisa ditanggulangi salah satunya dengan upaya
perawatan kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor: 128/Menkes/SK/II/Tahun 2004
tentang kebijakan dasar puskesmas, upaya keperawatan
kesehatan masyarakat merupakan upaya kesehatan penunjang
yang kegiatannya terintegrasi dalam upaya kesehatan wajib
maupun upaya kesehatan pengembangan(2).
        Sasaran perawatan kesehatan masyarakat adalah individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat yang mempunyai masalah
kesehatan akibat faktor ketidaktahuan, ketidakmauan maupun
ketidak mampuan dalam menyelesaikan masalah kesehatannya.
Prioritas sasaran adalah yang mempunyai masalah kesehatan
terkait dengan masalah kesehatan prioritas daerah yaitu, belum
kontak dengan sarana pelayanan kesehatan atau sudah
memanfaatkan tetapi memerlukan tindak lanjut. Fokus utama
pada keluarga rawan kesehatan yaitu keluarga miskin yang rentan
dan keluarga yang termasuk resiko tinggi(3). Keterpaduan
perawatan kesehatan masyarakat dengan upaya kesehatan
puskesmas sekaligus bertujuan mendukung pencapaian target
pembangunan kesehatan kabupaten/kota(1). Kegiatan perawatan
kesehatan masyarakat, meliputi kegiatan di dalam gedung yang
dilakukan di poli asuhan keperawatan, poliklinik dan ruang rawat
inap. Kegiatan di luar gedung puskesmas yaitu melakukan
kunjungan ke keluarga, kelompok dan masyarakat untuk
melakukan asuhan keperawatan(1).
      Pelaksanaan perkesmas di Puskesmas Kabupaten Lima
Puluh Kota sebenarnya sudah berjalan, tetapi keluarga rawan


Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        4
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




yang tercakup pelayanan perkesmas masih rendah, pada tahun
2004 mencapai 53,4% dan tahun 2005 meningkat sedikit menjadi
56,3%, jadi masih jauh dibawah target yaitu 80% (8). Disisi lain
laporan perkesmas yang harus diberikan oleh seluruh puskesmas
secara berkala, banyak yang tidak mentaatinya. Juga tentang
pencatatan dan pelaporannya banyak yang salah. Namun bila
dilihat lebih jauh lagi banyak puskesmas yang tidak membuat
rencana tahunan dan jumlah sasaran tidak dilakukan pendataan
tetapi berdasarkan data tahun lalu dengan menambah 3%,
sehingga perlu dipertanyakan. Tentang masalah dana, Dinas
Kesehatan memberikan dana secara block grand ke puskesmas
berdasarkan usulan kegiatan yang mereka buat. Berdasarkan
laporan dari dinas kesehatan rata-rata tiap puskesmas
petugasnya yang terlatih sebanyak 2 orang. Selanjutnya, tentang
sarana dan prasarana seperti PHN kit, obat, buku pedoman dan
formulir laporan sudah tersedia, tetapi pencapaiannya masih
rendah. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk
melakukan penelitian tentang evaluasi perawatan kesehatan
masyarakat, khususnya tentang bagaimana pengelolaan
perkesmas di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi proses pelaksanaan perawatan kesehatan
masyarakat di Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara
khusus bertujuan untk mengetahui proses pelaksanaan perawatan
kesehatan masyarakat di Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota
dan hasil cakupannya serta apakah asuhan keperawatan yang
diberikan sudah sesuai dengan standar.

                             Metode Penelitian

        Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif
dengan rancangan studi kasus. Lokasi dalam penelitian ini
dilakukan di puskesmas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota
yaitu, Puskesmas Mahat, Dangung-Dangung, Situjuh dan Koto
Baru Simalanggang. Pengambilan sampel secara purposive
sampling, dipilih berdasarkan pencapaian program perkesmas
yang tertinggi dan yang terendah. Populasi dalam penelitian ini
adalah pegawai dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas di
Kabupaten Lima Puluh Kota. Subjek penelitian terdiri dari
pimpinan puskesmas, perawat koordinator dan bidan desa.
Komponen pendukung, yakni dinas kesehatan yang terdiri dari
kepala dinas dan kepala subdinas pelayanan kesehatan. Data
pendukung diambil dari dokumen di dinas dan puskesmas yang
terkait. Data dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam, diskusi
kelompok terfokus, observasi dan penelusuran dokumen.




Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        5
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




                                     Hasil

Cakupan Kegiatan Perkesmas
       Walaupun perkesmas merupakan salah satu upaya
kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas, sejak konsep
puskesmas diperkenalkan namun perkembangannya belum begitu
mengembirakan. Berdasarkan data dari dinas kesehatan
Kabupaten Lima Puluh kota cakupan perkesmas tentang keluarga
rawan tahun 2004 mencapai 53,8%, dan tahun 2005 mencapai
44,6%. Untuk tahun 2006 berdasarkan hasil penelitian, cakupan
kegiatan perkesmas tentang pembinaan keluarga rawan dari
masing-masing puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut.

   Tabel 1. Cakupan Keluarga yang Dibina per Puskesmas Tahun 2006
                                             % Pencapaian
        Jenis Kegiatan         Mahat   Situjuh    Koto Baru  Rata-rata
   Penderita tuberculosis paru   85       80          85        83,3
         Penderita kusta        100      100         100        100
     Ibu hamil resiko tinggi     78      54,2        73,8       68,7
       Bayi resiko tinggi        60      34,7        46,4      47,03
      Tetanus neonatorum          -        -           -          -
       Balita resiko tinggi      57      17,2        10,5       28,2
    Usia lanjut resiko tinggi    93       59          52         68
           Resiko lain          95        95          94        94,7
    Mempunyai kartu sehat        88       80          85        84,3
              Panti               -      100           -        100
    Rata-rata per puskesmas      82      68,9        68,3      73,06
Keterangan: Penelitian ini diadakan pada puskesmas Mahat, Dangung-
Dangung, Situjuh dan Koto Baru, tetapi berhubung puskesmas Dangung-
Dangung tidak membuat laporan, sehingga hasil yang dipaparkan cuma tiga
puskesmas.

      Tabel ini memperlihatkan bahwa cakupan program
perkesmas tentang kegiatan program pencegahan penyakit
menular dan pembinaan keluarga miskin sudah cukup baik,
pembinaan keluarga penderita kusta sudah mencapai 100%,
tuberculosis paru sudah mencapai 83%, dan cakupan keluarga
miskin yang dibina mencapai 84%. Program KIA dan gizi
cakupannya masih rendah, yaitu cakupan pembinaan keluarga
dengan bayi resiko tinggi 47% dan anak balita resiko tinggi hanya
28%. Disini terlihat bahwa pembinaan keluarga pada program KIA
dan gizi belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hasil cakupan
per puskesmas, yang tertinggi adalah Puskesmas Mahat
mencapai 82% yang sudah mencapai target yaitu 80%,
sedangkan puskesmas lainnya masih di bawah target, rata-rata
per puskesmas baru mencapai 73,06%. Cakupan perkesmas
tentang pembinaan keluarga rawan atau resiko tinggi di
Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah. Untuk
melihat bagaimana perkembangan pelaksanaan kegiatan


Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        6
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




perkesmas tentang keluarga rawan di empat puskesmas yang
diteliti dari tahun 2004 sampai 2006 bisa dilihat pada gambar
dibawah ini:

  90
  80
  70
  60                                                                Mahat
  50                                                                Dangung
  40                                                                Situjuh
  30                                                                Koto Baru
  20
  10
   0
           2004          2005           2006



       Gambar 1. Cakupan Program Perkesmas Tahun 2004 - 2006


        Tabel ini memperlihatkan bahwa Puskesmas Mahat
trendnya naik dari tahun 2004 cakupannya 70,8% naik menjadi
75,6% pada tahun 2005 dan tahun 2006 mencapai 82%, terlihat
bahwa Puskesmas Mahat menunjukkan perkembangan yang
cukup baik. Sedangkan Puskesmas Dangung-Dangung trendnya
menurun, dari tahun 2004 cakupannya 62,8%, tahun 2005 turun
menjadi 38,26% dan pada tahun 2006 tidak membuat laporan,
terlihat bahwa cakupan kegiatan perkesmas bertambah turun tidak
ada perbaikan. Puskesmas Situjuh trendnya tetap, tahun 2004
cakupannya 66,4%, tahun 2005 mencapai 68,2% terlihat
peningkatannya sedikit dan tahun 2006 mencapai 68,9% tidak ada
perobahan, terlihat bahwa Puskesmas Situjuh hasilnya tidak ada
perobahan. Sedangkan Puskesmas Koto Baru Simalanggang
trendnya turun naik, dari tahun 2004 cakupannya 58,2% turun
menjadi 25,7% pada tahun 2005, sedangkan tahun 2006 naik lagi
menjadi 60,7%, disini nampak ada perobahan yang cukup baik
dari tahun 2005 ke tahun 2006 berarti ada perbaikan.
       Pelaksanaan program perkesmas di puskesmas kabupaten
Lima Puluh Kota saat ini belum optimal, hal ini terlihat bahwa
perkesmas belum merupakan program yang diprioritaskan.
Sehingga program perkesmas kurang mendapat perhatian dan
dukungan baik di dinas maupun di puskesmas. Selain itu belum
diperolehnya persepsi yang sama dalam penyelenggaraan
perkesmas di dinas maupun di puskesmas. Untuk itu sangat
dibutuhkan dukungan kepala dinas untuk menyamakan persepsi
tersebut terutama pimpinan puskesmas dan pemegang program



Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                               7
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




yang ada di dinas. Bahwa perkesmas itu melekat dengan semua
program baik dari segi pendanaan maupun tenaga.
        Beberapa kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan
perkesmas, adalah kurangnya komitmen pemerintah daearah
terutama dinas kesehatan dan puskesmas dalam pelaksanaan
program perkesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini
tergambar dari belum adanya alokasi dana khusus untuk
menunjang program dimaksud serta belum adanya legalitas
petugas perkesmas. Selama ini koordinator perkesmas di dinas
hanya ditunjuk secara lisan saja. Koordinasi dalam pelaksanaan
perkesmas selama ini dijalankan hanya dalam bentuk lintas
program, sedangkan lintas sektor masih kurang. Hal ini terlihat
dari tidak adanya keterlibatan sektor lain dalam perencanaan
maupun pelaksanaan, juga belum melibatkan peran serta
masyarakat (10).
       Selanjutnya kualitas pelayanan yang diberikan masing-
masing puskesmas belum menerapkan standar asuhan
keperawatan serta belum melaksanakan pendokumentasiannya.
Hasil observasi dilapangan, kualitas pelayanan yang diberikan
pada keluarga rawan masih kurang. Dimana pasien baru tahu
tentang penyakitnya, akibat sakitnya dan kemana harus minta
pelayanan, belum tahu bagaimana mencegahnya dan tindakan
apa yang dilakukan. Seharusnya petugas dalam melaksanakan
kegiatan sesuai dengan asuhan keperawatan dengan
mengunakan pendekatan proses keperawatan. Dalam rangka
akuntabilitas, maka kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas
harus didokumentasikan(1). Dengan menggunakan proses
keperawatan diharapkan secara bertahap terjadi proses alih
peran dari petugas kepada penderita, sehingga mutu layanan
yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan(5).

Proses Kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Perencanaan
      Hasil penelitian bahwa Puskesmas di Kabupaten Lima
Puluh Kota untuk tahun 2006 sudah membuat perencanaan
tahunan kecuali Puskesmas Dangung-Dangung. Untuk melihat
bagaimana proses perencanaan kegiatan perkesmas pada
masing-masing puskesmas bisa dilihat pada tabel berikut:




Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        8
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




            Tabel 2. Proses Perencanaan Perkesmas tahun 2006
 Puskesmas                        Keterangan
 Mahat     Perencanaan tahunan dibuat terintegrasi dengan
           program lain puskesmas. Untuk menetukan sasaran
           dilakukan pendataan. Perencanaan bulanan dibuat
           berdasarkan perencanaan tahunan dengan menyesuaikan
           kondisi saat itu dan laporan bulan lalu.
 Dangung-  Perencanaan tahunan dan bulanan tidak dibuat, karena
 Dangung   tidak mengerti.
 Situjuh    Perencanaan tahunan dibuat, tetapi tidak terintegrasi
           dengan program puskesmas lainnya. Penentuan sasaran
           tidak dilakukan pendataan tetapi berdasarkan data
           tahun lalu dengan menambah kira-kira 3% dari tahun
           lalu. Perencanaan bulanan dibuat tidak mengacu pada
           rencana tahunan, tetapi berdasarkan pelaksanaan
           program yang bersangkutan.
 Koto Baru Perencanaan tahunan dibuat tidak terintgrasi dan tidak
           dilakukan pendataan. Perencanaan bulanan mengacu
           kepada kegiatan dan kondisi saat itu serta hasil kegiatan
           bulan lalu.

       Penelitian ini menunukkan bahwa Puskesmas di Kabupaten
Lima Puluh Kota sudah membuat perencanaan tahunan. Dalam
membuat       perencanaan,    puskesmas    membuatnya     tidak
terintegrasi dengan perencanaan program puskesmas lainnya,
sehingga perencanaan tersebut itu terkotak-kotak. Tentang
masalah dana nampak ego masing-masing pemegang program
dia tidak mau membagi dananya. Juga tidak didasarkan atas
besarnya masalah, kondisi daerah serta kemampuan sumber
daya yang ada. Dalam membuat perencanaan, puskesmas
terlebih dahulu menyusun usulan kegiatan sesuai prioritas
sasaran dan kegiatan puskesmas, kemudian usulan kegiatan
diajukan secara terpadu dengan kegiatan puskesmas ke dinas
Kesehatan Kabupaten untuk mendapat persetujuan pembiayaan.
Berdasarkan usulan kegiatan yang telah disetujui maka, perlu
disusun rencana pelaksanaan kegiatan (Planning Of Action) yang
terintegrasi dengan program puskesmas lainnya (1).




Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        9
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




    Tidak Terintegrasi                               Terintegrasi
   Yang dilaksanakan                                Seharusnya

         Promkes
          Kesling
                                            Promkes, Kesling KIA/KB,   Gizi,   P2M,Pegobatan,
          KIA/KB
            Gizi
                                                          PERKESMAS
            P2M
        Pengobatan
        Perkesmas

       Program lain                                            SPM




         Gambar 2. Integrasi Perkesmas dengan Upaya Kesehatan


        Tahun 2006 dan 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang masalah pembiayaan puskesmas, dinas
memberikan dana ke puskesmas secara block grand, jadi
tergantung puskesmas membuat perencanaan kegiatannya sesuai
kebutuhan puskesmas setempat. Untuk kelancaran kegiatan,
dinas berprinsip bahwa puskesmas lebih tahu masalah, kondisi
daerah serta kemampuan sumber dayanya dengan memberikan
rambu-rambu atau petunjuk. Jadi disini tergantung kemampuan
puskesmas membuat perencanaan tersebut. Dari hasil penelitian
terlihat bahwa pimpinan puskesmas dan koordinatornya kurang
begitu memahami tentang perkesmas terutama dalam membuat
perencanaan. Jadi diperlukan sekali dukungan dinas untuk
menyamakan persepsi tentang perkesmas terutama pada
pimpinan puskesmas dan pemegang program yang ada di
puskesmas. Bahwa keterpaduan tersebut dalam sasaran,
kegiatan, tenaga, biaya atau sumber daya lainnya.
        Dalam menyusun rencana kegiatan tahunan atau POA
umumnya puskesmas tidak melibatkan seluruh staff dan tidak
dilaksanakan secara bertahap, yaitu: (1) Pengumpulan data,
puskesmas tidak melakukan pendataan, dan data berdasarkan
data tahun lalu, (2) Menetapkan masalah perkesmas dan
prioritasnya, puskesmas membuat kegiatan tergantung program,
(3) Menetapkan upaya penanggulangannya, puskesmas membuat
berdasarkan masalah yang ditetapkan tadi, dan (4) Menetapkan
sasaran dan target. Sasaran dan target untuk tahun 2006 sudah
diberikan oleh dinas kepada puskesmas. Sasaran dibuat dinas
berdasarkan rumus dan disesuaikan dengan program yang
bersangkutan dan puskesmas diharapkan menyesuaikan dengan


Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                                               10
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




hasil pendataan. Target mengacu pada target nasional dan
disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya dan kondisi daerah
puskesmas masing-masing. Menurut Levey dan Loomba (cit
Azwar 1996) perencanaan adalah suatu proses menganalisa dan
memahami sistem yang dianut, merumuskan tujuan umum dan
tujuan khusus yang ingin dicapai, memperkirakan segala
kemampuan yang dimiliki, menguraikan segala kemungkinan yang
dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
menganalisis efektivitas dari berbagai kemungkinan tersebut,
menyusun perincian selengkapnya (4). Penyusunan rencana
bulanan umumnya puskesmas tidak mengacu pada rencana
tahunan, tetapi dibuat sesuai dengan program yang dilaksanakan
bulan itu, kondisi saat itu dan pencapaian bulan lalu. Perencanaan
tahunan tidak bisa dipakai karena dalam perencanaan tersebut
biaya tidak ditetapkan, jadi pelaksanaan tergantung program.
Kelihatan disini bahwa puskesmas kurang mampu membuat
perencanaan tahunan sehingga tidak bisa dilaksanakan.
Puskesmas membuat perencanaan sebatas bagaimana cara dana
cair atau formalitas saja. Maka diharapkan dinas kesehatan bisa
membimbing puskesmas dalam membuat perencanaan.

Pengorganisasian
       Di    puskesmas,     pimpinan   puskemas    merupakan
penanggung jawab kegiatan perkesmas, agar pelaksanaan
perkesmas dapat diselenggarakan secara optimal, maka di
puskesmas dibentuklah perawat koordinator, penanggung jawab
daerah binaan dan petugas pelaksana ((5). Hasil penelitian,
masing-masing        puskesmas sudah ada baik itu perawat
koordinator, penanggung jawab daerah binaan dan sudah dibuat
surat keputusannyan oleh pimpinan puskesmas. Disamping itu
pembagian wilayah binaan dan peta wilayah juga sudah ada yang
mengambarkan masalah kesehatan. Cuma uraian tugas,
wewenang dan tanggung jawab secara tertulis belum ada hanya
berupa kesepakatan saja. Selain itu penunjukan perawat
koordinator belum berdasarkan kompetensi atau latar belakang
pendidikan keperawatan, kemampuan dan keterampilan klinik
yang dimiiki. Hasil wawancara dengan petugas puskesmas bahwa
koordinator perkesmas sering diganti dan penunjukan tidak
mempunyai dasar, sehingga hasil kurang baik.
       Sebaiknya pimpinan puskesmas dalam menempatkan
seseorang tersebut berdasarkan latar belakang pendidikan,
pelatihan yang pernah diikuti dan kemampuannya, juga harus
memperhatikan apakah tugas rangkap tersebut bisa sejalan atau
tidak. Sehingga petugas yang ditunjuk dan sudah mendapat
pelatihan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya



Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        11
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




untuk mencapai target program yang telah ditentukan. Selain itu
jangan sering mengadakan roling petugas yang menyebabkan
program tidak berkelanjutan sebab lain petugas lain pendapatnya,
kadang-kadang penggantinya kurang memahami atau belum
pernah pelatihan sehingga program tidak dilanjutkannya. Ini
sesuai dengan hasil penelitian Pitoyo (2000) bahwa faktor
dominan yang berhubungan dengan kinerja perawat puskesmas
dalam melakukan perkesmas adalah faktor kemampuan petugas,
pelatihan, motivasi, gaya kepemimpinan dan kompensasi (6).
Dinas kesehatan kabupaten juga diharapkan memutasikan
seseorang dengan memperhatikan program apa yang sedang dia
laksanakan, sehingga perawat terlaltih merata di tiap puskesmas.
        Pembagian wilayah di puskesmas berdasarkan jumlah
jorong yang ada dan bidan desa langsung sebagai penangung
jawab daerah binaan, kalau suatu desa bidan desanya tidak ada,
petugas puskesmas yang ditunjuk sebagai penangung jawab
daerah binaan. Ini sudah sesuai sebab bidan desa lebih
mengetahui tentang masalah di wilayahnya, selain itu dia tinggal
disitu, jadi setiap waktu bisa memantau keadaan masyarakatnya.
Sebaiknya dalam pengorganisasian, harus ditetapkan secara jelas
uraian tugas dan tanggung jawab setiap petugas sehingga dia
bisa bekerja dengan baik karena tahu tugas dan tanggung
jawabnya (4). Dari hasil penelitian belum ada puskesmas yang
membuat uraian tugas dan tanggung jawab tersebut dan diharap
semua puskesmas membuatnya.

Pelaksanaan
       Hasil penelitian, pelaksanaan kunjungan rumah semua
puskesmas sudah melaksanakan dan dilaksanakan oleh bidan
desa. Pada Puskesmas Mahat kunjungan rumah dilaksanakan
siap jam pelayanan dan sesuai dengan perencanaan bulanan
sedangkan puskesmas lainnya tergantung pada program yang
bersangkutan. Perencanaan bulanan dibuat tidak berdasarkan
rencana tahunan, tetapi berdasarkan kasus bulan lalu ditambah
keadaan saat itu. Dengan kata lain turun tidaknya tersebut
tergantung pemegang program yang bersangkutan. Berhubung
karena keterbatasan tenaga, dana, prasarana serta wilayah
puskesmas yang luas dan jaraknya jauh dari puskesmas tidak
mungkin dilaksanakan oleh perawat puskesmas. Sebaiknya yang
melaksanakan perkesmas tersebut adalah bidan desa. Sebab
sekarang ini tiap jorong sudah ada bidan desa dan mereka tinggal
disana, sehingga mereka bisa memantau keadaan masyarakat
dan mengerakkan partisipasi masyarakat.




Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        12
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




          Tabel 3. Pelaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat
Puskesmas                          Pelaksanaan Kegiatan
Mahat         Pelaksanaan kunjungan rumah, dilaksanakan sesuai jadwal,
              siap jam pelayanan. Pengkajian ulang POA dilakukan untuk
              mencocokkan dengan keadaan sekarang, kemudian dilakukan
              analisa data hanya sebagian saja. Perencanaan dibuat sesuai
              kasus, diagnosa keperawatan, dan dilakukan tindakan. Tidak
              dievaluasi, kalau tidak mampu langsung dirujuk. Tindak tidak
              sesuai asuhan keperawatan dan dokumentasinya sebagian.
Dangung-      Pelaksanaan kunjungan rumah dilaksanakan bila sempat,
Dangung       tergantung program. Pengkajian ulangan tidak dilakukan,
              merencanakan sesuai kasus tidak dilakukan, tindakan
              sesuaidengan program yang turun. Rujukan dilakukan tergantung
              kasus jika berat dirujuk. Tindakan tidak sesuai asuhan
              keperawatan dan tidak didokumentasikan.
Situjuh       Pelaksanaan kunjungan rumah dilaksanakan, tergantung dana,
              kadang tidak sesuai jadwal, dilaksanakan siap jam
              Pelayanan. Tidak melakukan pengkajian langsung pelaksanaan
              kegiatan dan kadang-kadang ada dievaluasi. Dicatat nama
              pasien, KK, kondisi pasien, diagnosa, tindakan yang dilakukan
              dan rencana tindak lanjut. Kalau kasusnya berat dan di luar
              wewenang langsung dirujuk tergantung kasusnya. Jadi tindakan
              tidak sesuai asuhan keperawatan dan dokumentasinya tidak
              lengkap.
Koto baru     Pelaksanaan kunjungan rumah dilaksanakan, tergantung dana,
              kadang tidak sesuai jadwal, dilaksanakan siap jam Pelayanan.
              Pengkajian tidak dilakukan, tindakan sesuai kasus yang
              dikunjungi. Tidak semua kasus diintervensi. Dokumentasi hanya
              nama pasien, kepala keluarga, kondisi pasien, diagnosis,
              tindakan yang dilakukan dan rencana tindak lanjut. Tindakan
              tidak sesuai asuhan keperawatan dan dokumentasinya
              sebagian.


       Sebelum turun semua petugas mengumpulkan data
tentang sasaran yang dikunjungi, apa diagnosanya, tindakan apa
yang akan dilakukan dan alat apa yang harus dibawa. Pada
puskesmas Mahat kalau petugasnya kurang memahami
sebelumnya dia konsultasi dulu dengan pemegang program yang
bersangkutan misalnya P2M, KIA, gizi dan Kesling, seandainya
tidak bisa juga langsung melibatkan dokter dan sektor terkait.
Dalam melaksanakan kegiatan, petugas tidak melakukan sesuai
dengan pola asuhan keperawatan dan tidak dicatat sesuai degan
pedoman dokumentasi, karena merasa susah dan berbelit-belit
dan membutuhkan waktu yang lama juga tidak ada gunanya.
Hanya mereka mencatat tanggal kunjungan, nama penderita,
nama KK, alamat, diagnosa medis, tindakan apa yang telah
diberikan pada catatan perawat. Pencatatan semua puskesmas
kecuali Dangung-Dangung, setelah melakukan kegiatan petugas


Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        13
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




mencatatnya di buku catatan perawat dan kohort pembinaan
keluarga rawan, terkadang dicatat pada folder berkas keluarga
binaan. Formulir asuhan keperawatan tidak pernah diisi. Tiap
bulan bidan desa memberikan laporan ke koordinator perkesmas
dan direkap serta dikirim kedinas kesehatan kabupaten.
       Berhubung tenaganya adalah bidan desa dan dia harus
melaksanakan asuhan keperawatan, sebaiknya diadakan
supervisi    keperawatan     (clinical supervision). Supervisi
keperawatan      yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pengendalian mutu pelayanan keperawatan melalui bimbingan
dari perawat yang lebih mampu (supervisor) kepada bidan desa
untuk meningkatkan kemampuan keperawatannya sesuai peran
dan fungsinya(1). Kalau di puskesmas, perawat koordinator
perkesmas sebagai supervisornya. Jadi perawat koordinator yang
ditunjuk tersebut mempunyai kemampuan dan keterampilan klinik
keperawatan, manajerial serta pengalaman yang lebih
dibandingkan dengan bidan desa atau petugas yang lainnya.
Sehingga meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan.
Di dinas kesehatan kabupaten juga ditetapkan perawat
koordinator yang mempunyai kompetensi dalam bidang
keperawatan kesehatan komunitas serta pengalaman yang lebih
dibandingkan perawat koordinator puskesmas.
       Untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas, pada awal tahun
2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh telah
ditempatkan perawat koordinator dengan latar belakang
pendidikan S1 keperawatan dan untuk puskesmas rata-rata
mereka sudah D III keperawatan dan semuanya sudah dilatih
tentang perkesmas. Diharapkan pihak puskesmas memanfaatkan
secara optimal kemampuan yang bersangkutan sehingga program
perkesmas di wilayah puskesmas dapat berjalan lancar dan
menghindari adanya mutasi terhadap koordinator perkesmas di
puskesmas. Hal ini dilaksanakan terutama untuk menjamin
kesinambungan dan kelancaran program perkesmas di wilayah
kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga
mempunyai daya ungkit terhadap program kesehatan lainnya
terutama porgram KIA, gizi, P2M, dan kesehatan lingkungan, yang
bermuara kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pemantauan
       Pelaksanaan supervisi belum dilaksanakan secara rutin,
teratur dan terencana di Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota.
Supervisi dapat diartikan sebagai pengawasan yang merupakan
pengamatan atas pelaksanaan keseluruhan kegiatan organisasi
untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan itu sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (4)(7). Supervisi


Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        14
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




dapat dikatakan sebagai monitoring langsung. Merupakan suatu
umpan balik tentang pekerjaan harus diberikan untuk memberikan
dorongan semangat kerja, juga merupakan kegiatan lanjutan
pelatihan. Melalui supervisi dapat diketahui bagaimana petugas
yang sudah dilatih tersebut menerapkan semua pengetahuan dan
keterampilannya (7).
        Pemantauan tentang kegiatan perkesmas secara berkala
oleh pimpinan puskesmas dan perawat koordinator jarang
dilakukan.   Sebaiknya      perawat   koordinator    mengadakan
pertemuan secara berkala dengan bidan desa untuk membahas
teknis dalam pemberian asuhan keperawatan untuk meningkatkan
keterampilannya. Selama ini yang dievaluasi hasilnya saja,
sehingga pelayanan yang diberikan kurang mencapai sasaran
(kurang berkualitas)(9). Pada pertemuan tribulanan baru dievaluasi
masing-masing program dan didiskusikan secara bersama hasil
yang dicapai dan permasalahannya dengan unsur terkait yaitu
pimpinan puskesmas, koordinator, penanggung jawab program
dan bidan desa. Jika permasalahannya ada menyangkut sektor
lain disampaikan pada rapat dikecamatan.
       Pencatatan tentang kegiatan perkesmas yang dilaksanakan
selama ini hanya dicatat pada buku catatan pribadi petugas,
register kohort pembinaan keluarga rawan, rekapitulasi
pembinaan keluarga rawan perdesa berdasarkan tingkat
kemandiriannya. Dalam rangka akontabilitas, baik untuk
kepentingan pasien maupun petugas sendiri, maka kegiatan yang
dilaksanakan oleh bidan desa harus selalu didokumentasikan.
Seharusnyanya selain yang diatas, petugas juga mengisi formulir
asuhan keperawatan, berhubung formulir tersebut tidak pernah
diisi selama ini, diharapkan pimpinan puskesmas dan
koordinatornya memperbanyak dan menyuruh bidan desa
mengisinya serta memantaunya secara berkala.
       Dinas kesehatan kabupaten terutama koordinator di dinas
kesehatan diharapkan dapat memberikan perhatian dan dukungan
terhadap puskesmas dalam pelaksanaan perkesmas. Kegiatannya
bisa berupa pertemuan dengan perawat koordinator puskesmas
untuk melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan
perkesmas, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan
penunjang pelaksanaan perkesmas melalui laporan kegiatan,
membahas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh
puskesmas dan perencanaan tindak lanjutnya. Hal yang sangat
penting koordinator didinas, memfasilitasi setiap perkembangan
atau inovasi baru tentang penanganan perkesmas. Disamping itu
koordinator dinas perlu juga melakukan kunjungan lapangan untuk
melakukan pembinaan secara langsung dan memberikan



Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        15
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




bimbingan teknis serta mengevaluasi                    hasil    kegiatan   dan
memberikan feed back ke puskesmas.
       Khusus untuk puskesmas yang tidak melaksanakan sesuai
dengan proses kegiatan perkesmas baik pada tingkat
perencanaan berupa rencana tahunan, bulanan dan peta wilayah,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan memerlukan
perhatian yang serius. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan
memberikan bimbingan yang lebih intensif, pemantauan dan
evaluasi secara berkala dengan menelaah laporan, pengamatan
langsung dan wawancara dengan petugas pelaksana maupun
masyarakat serta umpan balik(8).


                                   Penutup
Kesimpulan dan Saran
        Rata-rata cakupan program perkesmas baru mencapai
54,7% atau jauh lebih rendah dari target minimal 80%, hanya
Puskesmas Mahat yang telah mencapai 82%. Kualitas pelayanan
kesehatan yang diberikan belum sesuai dengan standar asuhan
keperawatan. Kegiatan-kegiatan perkesmas sangat tergantung
pada program pusat dan dikerjakan lebih kepada orientasi target
cakupan dan bukan mutu pelayanan. Proses penyusunan
perencanaan program perkesmas di Puskesmas Kabupaten Lima
Puluh Kota masih terkotak-kotak atau belum terintegrasi dengan
program lainnya. Pemahaman puskesmas tentang program
perkesmas masih kurang terutama pimpinan puskesmas,
sehingga menimbulkan ego masing-masing pemegang program.
Struktur organisasi perkesmas yang ada tanpa diikuti dengan
uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang secara tertulis,
sehingga memberikan peluang terjadinya penyimpangan dalam
pelaksanaan program. Disamping itu penunjukan perawat
koordinator perkesmas belum berdasarkan kompetensi atau latar
belakang pendidikan keperawatan, kemampuan dan keterampilan
klinik yang dimiliki.
       Pelaksanaan kunjungan rumah belum berpedoman pada
perencanaan tahunan, tetapi tergantung pada program yang
bersangkutan dan sering melaksanakan kegiatan hanya untuk
mencairkan surat perjalanan dinas (SPJ) saja. Perkesmas
dilaksanakan oleh bidan desa sebagai penanggung jawab wilayah
binaan yang belum mengacu kepada standar asuhan
keperawatan tetapi lebih berpedoman kepada program yang
bersangkutan dan belum didokumentasikan. Pemantauan ataupun
supervisi yang dilaksanakan oleh pimpinan puskesmas dan
perawat koordinator lemah dan jarang dilakukan serta tidak ada
umpan baliknya. Keluarga rawan yang tidak mendapat pelayanan



Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                           16
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




perkesmas merupakan beban sosial dan ekonomi serta dapat
berdampak buruk terhadap masyarakat lainnya. Komitmen politik
pemerintah daerah dan pusat harus dibuat supaya masyarakat
terbantu dan bisa bekerja produktif.
        Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota perlu
menyamakan persepsi tenaga kesehatan di puskesmas tentang
pengelolaan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (public
health nursing). Upaya pendukungan pelayanan asuhan
keperawatan masyarakat secara operasional terutama untuk
bidan desa sebagai petugas kesehatan yang paling dekat dengan
masyarakat merupakan kunci. Dinas kesehatan dan kepala
pusekesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu memfasilitasi
masing-masing pemegang program dalam membuat perencanaan
yang lebih terpadu karena perawatan kesehatan masyarakat
melekat dengan semua program baik itu dari segi sasaran,
kegiatan, dana, tenaga dan sumber daya lainnya. Kegiatan
kunjungan rumah diintegrasikan dalam anggaran rutin dan karena
itu menjadi bagian utama dalam membantu keluarga yang justru
paling membutuhkan pelayanan. Pimpinan puskesmas membuat
uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang secara tertulis
terhadap masing-masing tenaga kesehatan dalam pelaksanaan
kegiatan kunjungan rumah dan perawatan kesehatan masyarakat.
Pemantauan ataupun supervisi dilaksanakan secara rutin, teratur
dan terencana oleh dinas kesehatan, pimpinan puskesmas dan
perawat koordinator terhadap pelaksanaan kegiatan serta ditinjak
lanjuti dengan memberikan umpan baliknya. Sehingga dapat
meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja.

                               Daftar Pustaka

1. Departemen Kesehatan RI. 2006. Pedoman Penyelenggaraan
   Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas,
   Jakarta.


2. Departemen Kesehatan                 RI.     2004.      Kebijakan     Dasar
   Puskesmas. Jakarta.


3. Departemen Kesehatan RI. 1995. Petunjuk Pelaksanaan
   Perawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Seri A dan B,
   Jakarta.


4. Azwar, A. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi
   Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta.



Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                           17
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
Tien Septino, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 07 Oktober 2007 1st draft




5. Departemen Kesehatan RI. 2004. Rancangan Pedoman
   Kegiatan Perawat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas,
   Jakarta.


6. Pitoyo, A. 2000. Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan
   dengan Kinerja Perawat dalam Melaksanakan Perawatan
   Kesehatan Masyarakat di Puskesmas di Kabupaten Dati II
   Semarang. Tesis. MMPK Universitas Gadjah Mada.
   Yokyakarta.


7. Muninjaya, G. 2004. Manajemen Kesehatan. Edisi kedua,
   Kedokteran EGC, Jakarta.


8. Schermerhorn, J.R. 1996. Management. 5th Edition, alih
   bahasa Putranta, P. Dkk. Andi. Yogyakarta.


9. Widodo, J. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Banyumedia
   Publishing. Malang




Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        18
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id

								
To top