PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN by kmw34260

VIEWS: 0 PAGES: 10

									JURNAL PERMUKIMAN NATAH VOL. 3 NO.1 PEBRUARI 2005 : 1 - 61




                 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
                 PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
                 PERMUKIMAN KUMUH DI PROPINSI BALI
                                                   Oleh :
                                               I Ketut Alit
                   Dosen Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Udayana
                                     Email: tutalit3346@yahoo.com



                                                 ABSTRAK
        Kualitas lingkungan permukiman di Propinsi Bali diwarnai kearifan lokal masyarakat setempat yang
serbaneka. Isu utama yang menyebabkan perubahannya adalah faktor perkembangan penduduk baik alamiah
maupun migrasi ke desa atau kota..
         Walaupun usaha-usaha peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh telah banyak dilakukan
oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, masih banyak lingkungan permukiman yang harus ditingkatkan
kualitasnya. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan pembiayaan baik yang disediakan oleh pemerintah
maupun masyarakat. Sementara itu, masyarakat yang memiliki adat istiadat yang kuat dan didukung komitmen
bersama akan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Tingkat kemandirian masyarakat ini
sangat tergantung kondisi setempat sebagai latar belakang permasalahannya.
        Menyadari keterbatasan kemampuan berbagai sektor yang terlibat dalam peningkatan kualitas
lingkungan permukiman, dan adanya potensi masyarakat yang besar, maka pendekatan perberdayaan
masyarakat merupakan pilihan telaah yang cukup menarik
Kata Kunci: Kualitas Lingkungan Permukiman, dan Pemberdayaan Masyarakat.



                                                ABSTRACT
        Quality of housing settlement in Bali Province is expressed by local genius of diversity of local
community development. The main issue that lead to the change of it, is the factor of population growth both
naturally and migration from village to urban.
         Although many efforts to increase the environment quality of slum settlement, have been conducted by
local government, private and community. Yet, many slums area still need to be improved their quality. Those
are caused by the lack of finance both provided by government and community. It seems that the community
who have strongly local custom and supported by fully together commitment, will be able to increase their
quality of housing settlement and environment.
        Aware of the limited of many sector involved in increasing the environment quality of housing
settlement and also realize to the highly local potency of Bali Province, so the approach of community
development will be the best option to conduct in order to overcome the growth of slum settlement.

Key Words: environment quality of settlement and community development




34
         PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH DI PROPINSI BALI
                                                                                           (I KETUT ALIT)

                                                        masyarakat miskin, melalui pengembangan
                                                        kegiatan perencanaan dan pengelolaan dengan
               PENDAHULUAN
                                                        melibatkan peran serta masyarakat setempat
        Penyediaan rumah dalam lingkungan               secara optimal. Masyarakat didampingi oleh
yang sehat bagi seluruh rakyat merupakan salah          konsultan dan tenaga penggerak masyarakat, ikut
satu segi dalam pembangunan nasional. Berbagai          berpartisipasi dalam menyusun Community
upaya dilakukan pemerintah maupun masyarakat            Action     Plan   (CAP)     berupa    Rencana
untuk dapat memenuhi penyediaan rumah ini.              Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Penyediaan rumah baik oleh pemerintah maupun
swasta serta peraturan tentang pembangunan                      Masalah-masalah yang perlu ditangani
perumahan merupakan contoh upaya penyediaan             adalah rendahnya kemampuan masyarakat dalam
lingkungan permukiman yang sehat bagi                   menyusun Community Action Plan (CAP),
masyarakat luas.                                        minimnya data tentang kondisi permukiman
                                                        kumuh, sosialisasi yang kurang mengenai
         Upaya-upaya yang dilakukan baik oleh           sasaran, lemahnya kelembagaan formal dan
pemerintah maupun swasta, tidak terlepas dari           informal, lemahnya koordinasi antara instansi,
berbagai kekurangan dan kelemahan, sehingga             lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pada
mempengaruhi kualitas lingkungan permukiman.            saat dan pasca pekerjaan dan lain-lainnya.
Adanya kerusakan tata lingkungan, pencemaran,           Dalam mengatasi permasalahan tersebut
kemerosotan kondisi sosial, ekonomi budaya,             diperlukan kajian dan telaah pemberdayaan
terjadinya bencana, dan pola perkembangan               masyarakat secara mendalam dengan tujuan
lingkungan yang meninggalkan nilai-nilai                untuk menemukenali pola-pola pemberdayaan
tradisinya    menandai       turunnya       kualitas    masyarakat    dalam    peningkatan    kualitas
lingkungan permukiman di tingkat nasional. Di           lingkungan permukiman kumuh. Sementara itu
Bali, penurunan kualitas lingkungan perumahan           sasarannya adalah masyarakat sehingga dapat
desa maupun kota banyak dijumpai pada daerah-           memahami       dan     mampu       melakukan
daerah lingkungan padat, seperti lingkungan             pemberdayaan secara mandiri.
permukiman kumuh perkotaan, lingkungan
permukiman       nelayan,       dan     lingkungan
                                                            GAMBARAN UMUM LINGKUNGAN
permukiman       tradisional     pada      kawasan
                                                                 MUKIMAN KUMUH
pariwisata. Penggunaan lahan secara optimal,
wujud bangunan yang semrawut, prasarana dan                     Propinsi Bali terletak di antara Pulau
sarana lingkungan yang kurang memadai                   Jawa dan Pulau Lombok. Secara astronomi
merupakan pertanda terjadinya penurunan                 terletak pada 8° 03′ 40″- 8° 50′ 48″ lintang
tersebut. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk          selatan dan 114° 25′ 53″- 115° 42′ 40″ bujur
memperbaiki       kondisi      tersebut     dengan      timur dengan batas-batas fisik di sebelah utara
menggunakan berbagai pola-pola pendekatan               Laut Bali, di sebelah timur Selat Lombok, di
yang bersifat holistik.                                 sebelah selatan Samudra Indonesia, dan di
        Perbaikan      kualitas     lingkungan          sebelah barat Selat Bali. Menurut Departemen
permukiman yang pernah dilakukan diantaranya            Permukiman dan Prasarana Wilayah, Proyek
adalah: pemugaran rumah, bantuan teknik,                Pengembangan       Prasarana     dan    Sarana
rumah contoh, perbaikan kampung yang meliputi           Permukiman, Bagian Proyek Peningkatan
prasarana jalan dan saluran, perbaikan sanitasi,        Kualitas Lingkungan Propinsi Bali (2004),
penyediaan sarana MCK, bak sampah, dan                  Propinsi Bali yang memiliki 8 kabupaten dan 1
penyediaan air bersih. Program ini didukung             kota terdiri dari 51 kecamatan, 666
konsep asas tri daya, yaitu pemberdayaan                desa/kelurahan dan 1.387 desa adat, dengan luas
masyarakat yang bertujuan menumbuhkan dan               keseluruhan 5.632,86 km2, dengan jumlah
meningkatkan kesadaran maupun kemampuan                 penduduk berjumlah 3.091.618 jiwa dan tingkat
diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya                pertumbuhan 1,34%, terindentifikasi memiliki
secara mandiri. Program ini dimulai sejak tahun         jumlah kawasan permukiman kumuh pada tahun
2001 dengan sasaran permukiman kumuh dan                2004, adalah sebanyak 112 desa/kelurahan.


                                                                                                      35
JURNAL PERMUKIMAN NATAH VOL. 3 NO.1 PEBRUARI 2005 : 1 - 61


        Ciri-ciri kawasan kumuh dapat dilihat                hal    yang     demikian,   maka   pola-pola
dari: (1) kondisi rawan lingkungan fisik, yaitu              pemberdayaan        masyarakat   hendaknya
rawan banjir, kebakaran, sarana prasarana                    melibatkan desa dinas maupun desa adat,
kurang memadai, sanitasi lingkungan buruk,                   sehingga segala perbedaan karakteristik dari
tidak ada sumber air bersih, perumahan padat                 segi-segi budaya setempat dapat dipahami
dan kurang layak huni, (2) kondisi ekonomi                   sehingga dapat mengambil langkah-langkah
rendah, dimana penduduknya berpenghasilan                    yang tepat dalam penanganannya.
rendah dan sangat rendah dengan tingkat
                                                                      Upaya peningkatan kualitas lingkungan
pengangguran tinggi, (3) kondisi sosial rendah,
                                                             umumnya dilakukan oleh masyarakat, kecuali
dimana tingkat pendidikan rendah, tempat
                                                             lingkungan       permukiman      kumuh    yang
sumber kriminalitas dan tingkat kesehatan
                                                             penanganannya dilakukan oleh pemerintah
rendah, serta (4) aspek hukum, dimana terdapat
                                                             maupun swasta. Peningkatan kualitas lingkungan
hunian tidak sesuai dengan ketentuan dan
                                                             yang dilakukan masyarakat perkotaan maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
                                                             perdesaan sangat bervariasi sesuai dengan
        Lingkungan       permukiman      kumuh               kondisi sosial, ekonomi dan budayanya.
berdasarkan lokasi dapat digolongkan kumuh                   Lingkungan permukimannya tidaklah terlepas
nelayan, kumuh dekat pusat kegiatan sosial                   dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku
ekonomi, kumuh pusat kota, kumuh pinggiran                   di masyarakat. Menurut Naya Sujana (1994:51),
kota, kumuh kawasan pariwisata, kumuh daerah                 manusia Bali dilihat dari perspektif mikro dan
rawan bencana, kumuh tepian sungai dan danau.                individual memiliki perwujudan “variabilitas
Selain itu, tingkat kekumuhan lingkungan satu                yang sangat majemuk” yang sifat-sifatnya multi-
berbeda dengan yang lainnya karena terkait                   dimensional antara lain, sebagai manusia
dengan karakteristik lingkungan itu sendiri.                 religius, manusia budaya, manusia sosial,
Sebagai contoh, permukiman tradisional di                    manusia simbolis, manusia estetis, manusia
daerah Bali dataran sudah ada yang mengarah                  politis, dan manusia ekonomis. Variabilitas
berkarakteristik     kota,     demikian    juga              majemuk umumnya kita jumpai pada masyarakat
permukiman tradisional di daerah pegunungan                  perkotaan atau kawasan-kawasan pariwisata
kendatipun tingkat gradasinya berbeda. Dari                  yang berkembang pesat. Pada daerah ini terjadi
gambaran      tersebut    diatas,  menunjukkan               keberagaman etnis, sosial, budaya, ekonomi.
permukiman kumuh sudah tersebar diberbagai                   Upaya pemberdayaan di dalam suatu masyarakat
desa/kelurahan, dan menunjukkan 16,81 % dari                 yang sangat kompleks seperti ini, memerlukan
666     desa/kelurahan     dinyatakan   sebagai              pendekatan dari berbagai sisi.
lingkungan permukiman kumuh.
                                                                     Kota-kota di Bali yang menunjukkan
         Di Bali, sekarang terdapat dua jenis                perkembangan        alamiah     (encrimental)
desa, yaitu desa dinas dan desa adat. Kedua jenis            menjadikan penduduknya padat, lingkungan
desa tersebut merupakan organisasi terkecil yang             mukiman kampung tidak teratur, kurang tertata,
meliputi sekelompok masyarakat yang mendiami                 banyak prasarana yang rusak, dan bangunan-
atau bertempat tinggal dalam satu wilayah                    bangunan terkadang dibuat dari bahan bekas
tertentu (Surpha 2002:52). Sebagaimana kita                  dengan teknologi rendah. Pertambahan jumlah
ketahui bahwa kedua jenis desa tersebut                      penduduk kota yang disebabkan oleh
memiliki sistem pemerintahan yang berkonotasi                pertambahan     alamiah     maupun     karena
dualitik    dimana     desa    dinas    berfungsi            perpindahan telah meningkatkan tuntutan dan
melaksanakan tugas-tugas kedinasan, sedangkan                pelayanan    kebutuhan    perumahan,    pusat
desa adat melaksanakan tugas-tugas yang                      kesehatan dan utilitas umum, (Djoko Sujarto
berkaitan dengan adat dan keagamaan. Secara                  1977:5).
umum kedua desa tersebut didukung oleh
                                                                     Penduduk kota-kota di Bali, disamping
masyarakat yang sama, kecuali bagi mereka
                                                             berkembang secara alamiah juga berkembang
yang hanya memilih sebagai anggota masyarakat
                                                             akibat adanya arus urbanisasi. Perkembangan
dinas atau adat, seperti penduduk pendatang atau
                                                             tersebut memerlukan penyiapan fasilitas umum
penduduk yang bukan beragama Hindu. Melihat


36
         PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH DI PROPINSI BALI
                                                                                           (I KETUT ALIT)

seperti tempat perdagangan, pendidikan dan              berbagai tahap pembangunan yaitu mulai dari
peribadatan dengan tuntutan fasilitas lingkungan        pengambilan      inisiatif,    pembangunan,
yang semakin beragam. Hal ini juga terjadi pada         pemanfaatan sampai pada pemeliharaan.
sarana hunian dan sistem produksinya.
                                                                 Pemerintah melalui Bagian Proyek
         Menurut Budiharjo (1983:69), saat ini          Peningkatan Kualitas Lingkungan Propinsi Bali
perumahan sudah merupakan industri dan                  telah melakukan usaha peningkatan kualitas
kegiatan mencipta perumahan menjadi ajang               lingkungan permukiman kumuh dengan konsep
kerja para spesialis dan profesional. Semula            tri daya. Usaha tersebut dilakukan sejak tahun
pembangunan rumah merupakan kegiatan                    2001 melalui kegiatan perencanaan dan
perorangan, keluarga, maupun tetangga sekitar.          pengelolaan yang melibatkan peran serta
Kini sudah berubah dan berkembang dimana                masyarakat setempat seoptimal mungkin. Peran
sektor swasta juga turut serta di dalamnya              masyarakat tersebut antara lain berbentuk
dengan pemerintah sebagai pembina. Penyediaan           partisipasi warga dalam menyusun Community
fasilitas umum, dan sistem produksi huniannya           Actin Plan (CAP) yang menghasilkan Rencana
akibat perkembangan penduduk bukan lagi                 Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
masalah sederhana tetapi menjadi semakin                Masyarakat     dalam     penyusunan     tersebut
kompleks.                                               didampingi konsultan dan tenaga penggerak
                                                        masyarakat. Tenaga Penggerak Masyarakat
         Pola pembangunan yang berdasarkan
                                                        (TPM) sayogyanya berasal dari anggota
komunitas menghadapi beberapa kendala seperti:
                                                        masyarakat yang dipercaya dan dikenal warga,
rendahnya partisipasi masyarakat, kurang
                                                        berdedikasi tinggi kepada warga dan lingkungan
terampilnya tenaga kerja, dan kesulitan
                                                        tempat tinggalnya, dan bisa berkomunikasi
mendapatkan        bantuan    pinjaman     modal.
                                                        dengan baik antar sesama warga. Kegiatan-
Pemerintah dalam hal ini dibantu oleh swasta
                                                        kegiatan yang dilakukan tersebut bertujuan
dan tenaga penggerak masyarakat perlu
                                                        untuk membantu pemerintah dan masyarakat
melakukan langkah-langkah yang tepat untuk
                                                        dalam usaha peningkatan kualitas lingkungan
memotivasi       masyarakat     yang     memiliki
                                                        permukiman kumuh. Adapun sasarannya adalah
penghasilan tidak tetap disertai budaya hidup
                                                        masyarakat yang dapat ikut serta menyusun
kurang sehat dan bersih sehingga tidak bersifat
                                                        program pembangunan sesuai dengan keinginan
apatis    terhadap     kualitas    lingkungannya.
                                                        dan kebutuhan, dan terealisirnya program
Langkah-langkah ini juga sangat diperlukan
                                                        peningkatan kualitas lingkungan.
karena di dalam masyarakat sendiri masih
terdapat krisis tersembunyi, yaitu adanya
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan                  USAHA PENINGKATAN KUALITAS
potensial namun tidak berani muncul karena                  LINGKUNGAN MUKIMAN KUMUH
merasa minder atau merasa memiliki banyak                        Usaha peningkatan kualitas lingkungan
keterbatasan.        Langkah-langkah        untuk       permukiman         kumuh,      meliputi      (1)
memotivasi masyarakat ini sangat diperlukan             mensosialisasikan dan memfasilitasi program
karena jika masyarakat tetap diam dan apatis,           peningkatan kualitas lingkungan permukiman,
serta tidak adanya dorongan dari pemerintah,            (2) melakukan penyusunan data base
swasta, dan tenaga penggerak masyarakat, maka           permukiman kumuh tingkat kabupaten dan kota
terdapat kecenderungan terjadi pelanggaran              di Propinsi Bali, (3) melakukan evaluasi proses
terhadap ketentuan mengenai tata guna lahan,            pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, serta
perumahan, rumah sehat, kepadatan bangunan,             efektifitas program peningkatan kualitas
arsitektur Bali, dan perizinan.                         lingkungan, (4) serta mengkoordinasikan seluruh
       Dengan demikian, keterlibatan berbagai           kegiatan yang terkait dengan peningkatan
sektor dalam peningkatan kualitas lingkungan            kualitas lingkungan dan konsultan pendamping
permukiman kumuh tetap merupakan faktor                 (Bagian      Proyek     Peningkatan     Kualitas
dominan. Pola mengikutsertakan masyarakat ini           Lingkungan Propinsi Bali 2004).
perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam


                                                                                                      37
JURNAL PERMUKIMAN NATAH VOL. 3 NO.1 PEBRUARI 2005 : 1 - 61


        Konsep        penanganan         program                     Adanya swadaya masyarakat pada
peningkatan kualitas lingkungan permukiman                   pelaksanaan kegiatan fisik merupakan partisipasi
kumuh dengan pendekatan pemberdayaan                         riil dari masyarakat terhadap program
masyarakat, meliputi pemberdayaan sosial                     peningkatan kualitas lingkungan ke arah mandiri
masyarakat,     pemberdayaan      usaha,     serta           melalui program pendampingan masyarakat.
pemberdayaan prasarana dan sarana lingkungan.                Program ini memerlukan penunjukkan tenaga
Ketiga aspek tersebut merupakan suatu proses                 pendamping masyarakat, yang sebaiknya dipilih
peningkatan        kemampuan,         penggalian             oleh masyarakat. Pendamping masyarakat ini
sumberdaya lokal, serta pemberian peran yang                 berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam
lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku                 menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan
utama       dalam      peningkatan        kualitas           kualitas lingkungan permukiman termasuk
lingkungannya secara mandiri. Peran tersebut                 pembiayaannya.         Peningkatan        kualitas
dapat dilihat dalam berbagai usaha penanganan                permukiman yang sumber pembiayaan berasal
lingkungan permukiman kumuh, diantaranya                     dari kontribusi masyarakat harus bersifat terbuka
perbaikan     kampung,      bantuan    penataan,             sehingga andil mereka dapat diketahui secara
perbaikan dan rehabilitasi kawasan kumuh,                    jelas. Hal ini akan menimbulkan rasa memiliki
peremajaan      lingkungan,    dan     perbaikan             dan tanggung jawab terhadap pembangunan
lingkungan.                                                  yang telah dilakukan, selanjutnya dipelihara dan
                                                             dirawat sehingga keberlanjutan (sustainable)
        Bentuk kegiatannya sesuai dengan
                                                             pembangunan tersebut dapat tercapai.
konsep tri daya adalah pemberdayaan
masyarakat untuk memberikan iklim yang                               Pemberdayaan      usaha     ekonomi
mendorong tumbuhnya potensi masyarakat                       masyarakat pada kegiatan usaha ekonomi
dalam peningkatan kualitas rumah dan                         produktif dapat didekati dari potensi usaha
lingkungannya.       Pemberdayaan     tersebut               ekonomi yang berkembang di masyarakat
diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang                 dengan merangkum aspirasi masyarakat tentang
memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat                berbagai upaya pengembangan usaha ekonomi
mengembangkan dirinya dalam pencapaian                       lokal.    Selanjutnya, kehidupan    ekonomi
kesejahteraan hidup, dan memahami arti penting               masyarakat lokal dikembangkan dalam berbagai
menciptakan rumah dan lingkungan yang sehat.                 kegiatan, seperti bidang pertanian, nelayan,
                                                             perdagangan, dan juga kesenian yang bisa
        Selain menempati tanah milik pribadi,
                                                             dipertunjukkan untuk mendapatkan upah dan
ada sebagian masyarakat yang menempati lahan
                                                             nafkah.
yang merupakan karang desa. Menurut Surpha
(2002:49), karang desa merupakan hak milik                           Menurut Nehen (1994:96), transformasi
desa yang berfungsi sosial dimana tanah-tanah                ekonomi Bali telah memasuki masyarakat
milik desa ini dapat ditempati oleh krama desa               industri (sekunder) dan sekaligus masyarakat
setelah     diijinkan      melalui    keputusan              jasa (tersier). Ini berarti bahwa masyarakat
permusyawaratan         (pesangkepan)     desa.              agraris (primer) sudah bergerak, dan tidak lagi
Masyarakat yang menempati tanah karang desa                  hanya menggeluti sektor ekonomi primer yang
umumnya memiliki partisipasi yang lebih tinggi               menjadi buruh dan manajer sendiri. Hal ini perlu
dibanding dengan yang menempati tanah milik                  disadari dalam upaya pengembangan usaha
pribadi. Hal tersebut terkait dengan berbagai                masyarakat      untuk   mendukung      program
peraturan atau awig-awig desa yang mengatur                  peningkatan kualitas lingkungan permukiman
mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab                  sehingga sesuai dengan potensi usaha dan
mereka terhadap karang desa yang ditempatinya.               kelompok usaha kecil masyarakat yang sudah
Pengembangan peran aktif masyarakat melalui                  ada baik dari sektor primer, sekunder maupun
kegiatan swadaya pada setiap pelaksanaan                     tersier. Usaha-usaha yang dilakukan oleh
pembangunan akan lebih mudah pada                            masyarakat hendaknya tetap menjalin hubungan
masyarakat seperti ini.                                      harmonis dengan alam lingkungan sekitarnya
                                                             sehingga menimbulkan kenyamanan dan daya
                                                             tarik masyarakat terhadap usaha yang dilakukan.


38
         PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH DI PROPINSI BALI
                                                                                           (I KETUT ALIT)

Selanjutnya, program kegiatan pemberdayaan              dapat berupa aktivitas dalam wujud sumbangan
usaha ekonomi masyarakat sebesar-besarnya               pikiran, pendapat maupun tindakan, dapat pula
dilakukan untuk mendukung usaha-usaha                   berupa urun biaya, material untuk perbaikan
masyarakat, menumbuhkan usaha produktif                 lingkungannya. Pada hakekatnya pemberdayaan
masyarakat, menyediakan prasarana dan sarana            dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 5 tahap
pengembangan usaha, serta meningkatkan sikap            kegiatan, yaitu kegiatan dalam pengambilan
pengabdian dan loyalitas pada perbaikan                 inisiatif, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
lingkungan.                                             dan      evaluasi,    serta    pengelolaan    dan
                                                        pemeliharaan lingkungan permukiman.
        Pemberdayaan prasarana dan sarana
lingkungan melalui pendayagunaan, yang                            Pertama, pada tahap pengambilan
berintikan kegiatan pelaksanaan pembangunan             inisiatif dimana masyarakat dikenalkan terhadap
perumahan, prasarana dan sarana, dijaga                 pemberdayaan        masyarakat      (community
keterkaitannya dengan lingkungan sekitar.               empowerment)       yang   mempunyai       tujuan
Program kegiatannya meliputi penataan kawasan           meningkatkan potensi masyarakat. Pada tahap
permukiman, perbaikan lingkungan perumahan              ini masyarakat diberikan penyadaran, dorongan,
swadaya, pembangunan dan pemeliharaan                   motivasi,      kesempatan     termasuk      pula
prasarana dan sarana dasar permukiman, yang             kewenangan yang sifatnya sesuai dengan fungsi
mencakup perbaikan jalan lingkungan, jalan              dan perannya. Selanjutnya dikenalkan berbagai
setapak, drainase, penyediaan air bersih, sanitasi      permasalahan yang dihadapi di lingkungan
dan penanganan persampahan.                             permukimannya, sehingga dari pemahaman
                                                        mereka dapat memunculkan berbagai ide
    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                             maupun gagasan yang positif, karena tanpa
   DALAM PENINGKATAN KUALITAS                           pemahaman permasalahan biasanya kesulitan
                                                        dalam memunculkan inisiatif. Hal yang perlu
  LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH
                                                        diwaspadai dalam pemberdayaan masyarakat
         Lingkungan permukiman kumuh dapat              adalah berbagai bentuk konflik. Hal ini
dilihat dari berbagai sisi, diantaranya adalah          berpotensi terjadi karena dalam pemberdayaan
kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang           masyarakat menyangkut berbagai bidang seperti
untuk permukiman, status pemilikan lahan, letak         pertanahan, hak milik, tanggung jawab,
kedudukan lokasi kawasan, dan tingkat derajat           kewenangan dan sebagainya. Potensi konflik ini
kekumuhan. Penilaian terhadap tingkat derajat           perlu dihindari.
kekumuhan merupakan kriteria utama yang
paling penting, karena menyangkut tingkat                       Peran pemimpin atau penguasa desa
kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin,             dinas maupun adat sangat potensial dalam
kegiatan usaha/ekonomi penduduk disektor                mengambil inisiatif, karena punya wewenang
informal, kepadatan rumah atau bangunan,                dan    kemampuan       dalam     menggerakkan
kondisi tidak layak huni, kondisi prasarana dan         masyarakat di lingkungan desanya. Menurut
sarana lingkungan, kerawanan kesehatan dan              Swarsi     (1986:8),    kekuasaan     biasanya
lingkungan, maupun tingkat kerawanan sosial.            membentuk hubungan asimetris dalam arti
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan               bahwa ada satu pihak yang memerintah, satu
kualitas lingkungan permukiman kumuh berarti            pihak yang memberi perintah, satu pihak yang
bagaimana        meningkatkan       pemahaman           mematuhi     perintah.    Artinya   disamping
masyarakat agar mau turut serta ambil bagian            pemberdayaan yang tumbuh dari masyarakat
dalam berbagai kegiatan dalam peningkatan               juga peran kekuasaan ikut menentukan dalam
kualitas lingkungannya.                                 pemberdayaan     masyarakat.     Pemberdayaan
                                                        masyarakat dapat muncul apabila ada kekuatan
       Usaha pemberdayaan masyarakat adalah             yang menggerakan, dan ada orang yang
dengan mendorong masyarakat untuk mandiri               digerakkan. Pemberdayaan tersebut harus
serta memiliki kemampuan untuk mengambil                dibangkitkan karena memerlukan sesuatu
keputusan sendiri, prakarsa sendiri, dan                kekuatan penggerak, dan tentunya dituntut
memperbaiki hidupnya sendiri. Keterlibatannya,          kemampuan penguasa untuk memotivasi dalam


                                                                                                      39
JURNAL PERMUKIMAN NATAH VOL. 3 NO.1 PEBRUARI 2005 : 1 - 61


melakukan gerakan tersebut, termasuk gerakan-                dan ekonomi masyarakatnya yang sekaligus
gerakan pengambilan inisiatif dalam peningkatan              menunjukkan adanya keberagaman macam nilai
kualitas lingkungan permukiman kumuh.                        suka-duka. Dalam pemberdayaan masyarakat
Gerakan tersebut, misalnya bagaimana cara-cara               yang beragam perlu dicermati adanya nilai-nilai
memugar     rumah,      cara     mengembangkan               yang memiliki hubungan fisik maupun sosial
lingkungan, penambahan fasilitas lingkungan,                 yang terdapat pada setiap lingkungan
cara-cara   pemecahan        drainase,    maupun             perumahan. Pemahaman terhadap nilai-nilai
penanganan limbah berbahaya, sehingga dalam                  tersebut dapat disikapi dalam perencanaan
pengambilan inisiatif dapat lebih membuka                    dengan sistem manajemen yang mampu
wawasan      permasalahan       sebesar-besarnya.            mengkoordinasi berbagai kegiatan perencanaan.
Pengambilan inisiatif ini tidak hanya oleh orang
                                                                      Community Action Plan (CAP) yang
yang berkuasa, akan tetapi dapat pula dilakukan
                                                             telah diterapkan di daerah Bali pada dasarnya
oleh perorangan, kelompok orang-orang, tokoh-
                                                             disambut baik oleh masyarakat. Masyarakat
tokoh     masyarakat       termasuk      lembaga
                                                             dibekali bagaimana mengenali dan menggali
pemerintahan yang bersifat adat dan atau dinas.
                                                             nilai-nilai dan permasalahan dengan melakukan
         Kedua, pada tahap perencanaan,                      survey kampung sendiri. Hasil survey kampung
pendekatan peran serta masyarakat (community                 sendiri dibahas dalam rembug warga, sehingga
based approach) sangat perlu dilakukan, karena               mereka dapat mengetahui nilai-nilai dan
pada dasarnya tidak semua masyarakat dapat                   permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.
melakukan      perencanaan   secara   mandiri.               Perencanaan lingkungan permukiman yang
Sebagaimana kita ketahui perencanaan suatu                   dilakukan sendiri oleh masyarakat, memerlukan
lingkungan permukiman sangatlah kompleks,                    bimbingan konsultan perencana dan Tenaga
meliputi perencanan ruang fisik (spatial) dan                Penggerak Masyarakat (TPM). Mereka bersama-
non-ruang (aspatial). Perencanaan ruang fisik                sama menyusun program pembangunan sesuai
berupa berbagai wujud rumah, perumahan,                      perioritas tahunannya yang dituangkan dalam
sarana dan prasarana lingkungan permukiman.                  program pembangunan berjangka. Keuntungan
Perencanaan non ruang dalam wujud idealisme,                 yang dapat diambil adalah pada setiap rencana
aspirasi, sikap perilaku dari berbagai kondisi               program pembangunan yang disusun oleh
sosial, budaya, ekonomi masyarakat yang                      masyarakat sudah tentu dapat diterima
serbaneka.                                                   masyarakat, dan apabila terdapat program baru
                                                             lainnya maka harus segera dikonsultasikan
         Di Bali, pada daerah pedesaan sistem
                                                             kembali pada masyarakat melalui rembug warga.
sosial atau tata krama kemasyarakatan umumnya
                                                             Model pemberdayaan masyarakat dalam
berorientasi pada pentingnya nilai-nilai suka-
                                                             penyusunan program perencanaan seperti ini
duka di dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai
                                                             akan       dapat    menggali    konsep-konsep
tersebut merupakan ikatan yang mampu
                                                             pembangunan mandiri, menumbuhkembangkan
menyatukan berbagai pandangan yang terdapat
                                                             nilai-nilai   yang    telah   mereka    miliki,
di dalam masyarakat. Nilai suka-duka untuk
                                                             membangkitkan partisipasi warga, sehingga
daerah perkotaan menampakkan adanya
                                                             masyarakat terhindar dari berbagai bentuk
pergeseran, yang disebabkan berbagai faktor
                                                             konflik kepentingan.
yang mempengaruhinya, diantaranya kondisi
sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam                             Ketiga,     pada     tahap   pelaksanaan
karena terdapat pembauran warga yang datang                  peningkatan kualitas lingkungan permukiman,
dari berbagai tempat. Menurut Djemabut Blaang                masyarakat dapat berperan dalam berbagai
(1986:96), dalam penanganan pembangunan                      bidang, misalnya dalam penyediaan lahan, bahan
perumahan tercakup berbagai macam lingkungan                 bangunan, tenaga kerja, menjaga ketertiban,
perumahan dari berbagai golongan masyarakat                  keamanan dan sebagainya. Masyarakat dapat
yang terkoordinir dan terkait satu sama lainnya              mengambil kesempatan dan pengalaman dimana
dalam      perencanaan.   Paparan     di   atas,             perlu diperhatikan fungsi dan peran masyarakat
menunjukkan        adanya   berbagai     macam               termasuk prosedur-prosedur yang harus dipatuhi
lingkungan dengan keberagaman sosial, budaya                 agar tidak terjadi konflik, karena hasilnya untuk


40
         PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH DI PROPINSI BALI
                                                                                           (I KETUT ALIT)

masyarakat itu sendiri. Santosa (1988:42)               misalnya perbaikan bangunan pura, perbaikan
menyoroti ”kenaifan” yang mengorbankan                  jalur prosesi ritual, perbaikan tempat-tempat
organisasi tindakan masyarakat melalui struktur-        yang disucikan dan sebagainya. Pelibatan desa
struktur administrasi yang hirarkis. Maksudnya,         dinas dan desa adat dalam perbaikan tersebut
segala bentuk partisipasi warga dalam                   merupakan hal yang sangat penting, mengingat
pembangunan jangan sampai melanggar                     adanya pekerjaan perbaikan yang harus diawasi
organisasi dan sistem administrasi yang telah           secara bersama-sama. Artinya setiap tindakan
diberlakukan. Segala bentuk ketidaksesuaian             perbaikan tetap sepengetahuan desa adat dan
akibat pelanggaran organisasi dan sistem                dinas,    sehingga     pemberdayaan       dalam
administrasi sudah tentu akan berhadapan                pengawasan dapat berjalan serasi, dan efektif.
dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu,
                                                                Pelibatan    tokoh     atau   pemimpin
partisipasi warga terhadap pelaksana haruslah
                                                        masyarakat dapat memerankan fungsi tersebut
jelas. Bentuk partisipasi dalam membantu
                                                        karena mereka memiliki wewenang untuk
kelancaran pekerjaan, seperti menyediakan
                                                        mengatur masyarakatnya. Pemimpin masyarakat
tempat untuk menaruh bahan bangunan, ikut
                                                        dapat dikonsepsikan sebagai pihak yang
menjaga ketertiban, menjaga keamanan bahan,
                                                        berkompeten dan memiliki fungsi keperantaraan
melancarkan      pelaksanaan      pembangunan,
                                                        antara pemilik program peningkatan kualitas
maupun penyediaan tenaga kerja yang handal.
                                                        lingkungan permukiman dengan pelaksana dan
         Berbagai potensi kendala dalam praktek         masyarakat. Model pengawasan seperti ini dalam
di lapangan yang menyebabkan masyarakat tidak           mengajegkan nilai-nilai lokal, seperti norma-
dapat langsung berpartisipasi aktif adalah              norma, nilai-nilai kepribadian, dan keterbukaan
struktur administratif dinas maupun adat yang           merupakan pilihan pemberdayaan yang dapat
berbelit-belit. Hal tersebut dapat melemahkan           diselesaikan secara musyawarah. Pemberdayaan
partisipasi warga. Nilai positif yang dapat             disini dikaitkan dengan pemberian petunjuk-
diambil adalah dapat menghindari berbagai               petunjuk terhadap kekeliruan dalam pelaksanaan
bentuk kesalahpahaman antar pelaku yang                 rencana atau merupakan perbaikan dari rencana
terlibat. Upaya menghindari kesalahpahaman              semula. Masyarakat yang terlibat langsung
dalam pelaksanaannya adalah dengan membuat              dalam pengawasan dapat merinci bagian-bagian
suatu rencana yang dikerjakan sendiri sejelas-          yang harus disesuaikan dengan rencana.
jelasnya, misalnya penggalian dana, pengerahan          Sedangkan bagi masyarakat yang melakukan
tenaga, material, alat-alat kerja atau tanah yang       pengawasan tidak langsung dapat merekam mutu
diperlukan untuk tempat fasilitas umum,                 pekerjaan, kegiatan-kegiatan, kejadian-kejadian
perluasan jalan, parit, dan got tidak bisa lepas        yang terkait dengan peningkatan kualitas
dari struktur hirarkis desa adat dan dinas.             lingkungan permukiman dapat menghimpun
                                                        hasil pantauan mereka dan disampaikan kepada
         Keempat, pada tahap pengawasan dan
                                                        yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap
evaluasi dalam peningkatan kualitas lingkungan,
                                                        pekerjaan tersebut. Sistem pengawasan tersebut
masyarakat dinas maupun adat memegang
                                                        dapat mendorong percepatan pelaksanaan
peranan penting. Menurut Surpha (2002:103),
                                                        pekerjaan dan pencapaian mutu yang sesuai
hubungan hirarkis dalam desa adat dan dinas
                                                        dengan rencana. Partisipasi masyarakat secara
terlihat suatu keterikatan antara pemerintah desa
                                                        langsung maupun tidak langsung yang
dan desa adat, bahkan keterikatan ini bersifat
                                                        didudukkan secara benar terkait dengan hak,
paralel yang saling menunjang dalam
                                                        kewajiban, dan tanggung jawab sangat berguna
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
                                                        dalam pemberdayaan pengawasan.
Program peningkatan kualitas lingkungan
permukiman sering kita jumpai berupa program                    Pada tahap evaluasi dalam penataan
perbaikan menyangkut hal-hal yang bersifat              lingkungan baik pada tahap perencanaan,
dinas dan adat. Perbaikan yang bersifat dinas,          pelaksanaan, pengawasan sudah tentu terdapat
misalnya perbaikan jalan, riol, kantor desa,            kesesuaian, ketidaksesuaian, kekeliruan dan
sekolah, puskesmas maupun pasar desa.                   bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Evaluasi
Sedangkan perbaikan yang bersifat adat,                 dapat dilihat dari kesesuaian rencana dengan


                                                                                                      41
JURNAL PERMUKIMAN NATAH VOL. 3 NO.1 PEBRUARI 2005 : 1 - 61


pelaksanaan, adendum, bestek, RAB, time                      masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan
schedule yang secara umum menunjukkan                        lingkungan permukiman dapat dilihat dari usaha-
kualitas hasil pekerjaan. Konflik dapat muncul               usaha yang dilakukan, seperti mengoptimalkan
bila terjadi ketimpangan atau ketidakadilan atau             fungsi dan peran lembaga-lembaga formal dan
juga ketidakterbukaan terjadi dalam peningkatan              non formal, menentukan dan mengatur hak,
kualitas lingkungan permukiman, misalnya                     kewajiban dan tanggung jawab warga, mengatur
dalam hal finasial, mutu pekerjaan yang buruk,               dan menyelenggaranan peruntukan, penggunaan,
pengalihan rencana tanpa sepengetahuan                       penyediaan, pemeliharaan lahan dan air, dan
masyarakat, pemberian bahan atau bantuan dana                potensi alam lingkungan dalam peningkatan
bergulir yang tidak sesuai sasaran. Diperlukan               kualitas lingkungan permukimannya.
suatu evaluasi agar pengembangan lebih lanjut
dapat lebih sempurna. Pemberdayaan dalam hal                                  SIMPULAN
ini memerlukan kemampuan yang tinggi dan
berdimensi luas. Semua pihak yang terlibat                   1. Pemberdayaan dalam peningkatan kualitas
dalam       peningkatan    kualitas  lingkungan                 permukiman kumuh mutlak diperlukan dan
permukiman harus dapat menyelesaikan konflik                    penerapannya dapat melibatkan berbagai
dengan cara melakukan rembug warga,                             komponen masyarakat baik perorangan,
perundingan dari hati kehati, antara pihak                      kelompok masyarakat, warga masyarakat
pengelola dengan masyarakat lokal yang                          desa maupun pemimpin desa dinas maupun
difasilitasi oleh pihak pemerintah untuk                        adat. Pemberdayaan yang diharapkan adalah
mengetahui       keinginan   masyarakat    yang                 dalam berbagai wujud fisik maupun non
sesungguhnya. Selanjutnya rencana kegiatan                      fisik yang bersifat konstruktif, dan
atau hasil evaluasi yang telah dilakukan                        mensukseskan setiap program peningkatan
memerlukan penyebarluasan kepada segenap                        kualitas lingkungan permukiman.
masyarakat dan untuk mendapatkan umpan balik                 2. Aktivitas     yang       dilakukan    dalam
dari warganya.                                                  pemberdayaan adalah dalam berbagai segi
         Kelima, pada tahap pengelolaan dan                     dari pengungkapan insiatif, ide-ide, konsep,
pemeliharaan      lingkungan       permukiman                   sampai realisasi ide tersebut.
merupakan hal yang sangat urgen dilakukan oleh
warga masyarakatnya. Keberhasilan pengelolaan                                   SARAN
lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh
aktivitas warga yang bersifat membina,                       1. Segala bentuk pengambilan keputusan yang
membangun          dan         mengembangkan                    telah diprogramkan dalam peningkatan
lingkungannya. Berbagai program yang telah                      kualitas lingkungan permukiman kumuh
dilaksanakan dengan baik, masyarakat tetap                      hendaknya melibatkan masyarakat melalui
diharapkan    melakukan      pengelolaan    dan                 rembug warga yang diselesaikan secara
pemeliharaan lingkungannya melalui kesadaran                    musyawarah dan mufakat. Hal ini dapat
murni dalam berbagai bentuk partisipasi. Usaha                  dipergunakan sebagai modal yang potensial
memanfaatkan, membina, dan melestarikan alam                    dalam pemberdayaan masyarakat.
lingkungan sekitarnya merupakan usaha positip                2. Upaya untuk menghindari terjadinya
dalam     peningkatan    kualitas    lingkungan                 kemandegan       dalam     pemberdayaan
permukiman, sebab kalau tidak demikian maka                     masyarakat          adalah       dengan
lingkungan akan segera kembali menjadi                          mempertimbangkan menggunakan model
lingkungan permukiman kumuh. Pemberdayaan                       pemberdayaan yang dapat dikembangkan
masyarakat harus tetap dilakukan untuk                          masyarakat secara mandiri.
menjaga, memperbaiki, sampai melakukan
pemeliharaan agar kualitas lingkungan minimal
sama, atau bila dimungkinkan kualitasnya
meningkat dengan adanya partisipasi aktif dari
warga masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan


42
          PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH DI PROPINSI BALI
                                                                                            (I KETUT ALIT)

             DAFTAR PUSTAKA.
Arief Budiman & Ph. Quarles van Ufford,
        (editor). 1988, Krisis Tersembunyi
        dalam Pembangunan. Jakarta: PT.
        Gramedia.
Djemabut    Blaang     (Penyunting). 1986,
        Perumahan dan Permukiman sebagai
        Kebutuhan Pokok. Jakarta: Yayasan
        Obor Indonesia.
Djoko Sujarto, Ir. M.Sc.1977. Pendekatan
       Pembangunan Perkotaan Ditinjau dari
       Segi Perencanaan Lokal.Bandung.
Eko Budhiharjo, Ir. M.Sc.1986. Arsitektur dan
       Kota di Indonesi.Yogyakarta.
Fox, William F.1994, Strategic Options for
       Urban Infrastructure Management.
       Washington USA: The International
       Bank     for  Reconstruction    and
       Development.
Kessides, Christine. 1993). Institutional Options
         for Provision of Infrastructure.
         Washington USA: The International
         Bank      for   Reconstruction       and
         Development.
Narada     Karya,    CV.   2004,   Konsultan
          Managemen Wilayah Propinsi Bali.
          Denpasar: Departemen Permukiman
          dan Prasarana Wilayah, Proyek
          Pengembangnan Prasarana dan Sarana
          Permukiman Bali Bagian Proyek
          Peningkatan Kualitas Lingkungan
          Propinsi Bali.
Pitana,   I Gede (editor). 1994. Dinamika
          Masyarakat dan Kebudayaan Bali.
          Denpasar: Percetakan Offset Bali Post,
Swarsi, Si Luh. 1986. Sistem Kepemimpinan
        dalam Masyarakat Pedesaan Daerah
        Bali. Denpasar.
Surpha I Wayan, S.H. 2002. Seputar Desa
        Pakraman dan Adat Bali. Denpasar:
        PT. Offset BP,.




                                                                                                       43

								
To top