IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI PUSKESMAS

Document Sample
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI PUSKESMAS Powered By Docstoc
					                                           Working Paper Series No. 5
                                            Oktober 2007, First Draft




     IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
          KESEHATAN DI PUSKESMAS ARSO BARAT




                   Agus Salim, Mubasysyir Hasanbasri




                                  Katakunci:
                                 pemberdayaan
                                kapasitas individu
                                   komunikasi




                               -Tidak Untuk Disitasi-

Program Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan,Universitas Gadjah Mada
                                  Yogyakarta 2007
    Agus Salim, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no.5 Oktober 2007 1st draft




    IMPLEMENTATION OF COMMUNITY EMPOWERMENT IN HEALTH AT
    THE PRIMARY HEALTH CARE OF WEST ASRO IN KEEROM DISTRICT

                             Agus Salim1, Mubasysyir Hasanbasri2
                                         ABSTRACT
Background. In order that the human resource limitations and the geographical prob-
lems create no obstacles in the delivery of health services to wide-spread population, ef-
forts to encourage community self-reliance to help themselves should become the main
policy of the Primary Health Care. These efforts include the establishment of Integrated
Health Service Posts (IHSPs) and facilitating the IHSP cadres.
Objectives. To find out the implementation of community empowerment in health and the
factors that are related to the empowerment.
Methods. It was a qualitative study using the cross-sectional design. The units of analy-
sis were the primary health care and the areas of its operation. The subjects of study
consisted of coordinators of health promotion program, immunization personnel, nutri-
tional personnel, coordinators of mother and child health program, and secondary health
cares. The primary data were obtained from interviews, document reviews, and observa-
tions.
Results. The results of study indicated that the cadres had been self-reliant in preparing
simple programs and were able to develop their organization, establish coordination, re-
solve obstacles, and work in team. They had demonstrated self-reliance in recruiting new
cadres and developing their capability. The cadre leaders possessed leadership skills,
were able to communicate and to find out ways to motivate their members. They had also
been familiar with simple supervision and evaluation activities. Such implementation of
the community empowerment was related to its implementing agents. However, imple-
mentation gaps still existed due to several reasons, including the schedule of IHSP activi-
ties were still determined by the primary health care, additional food program was still
organized by midwives, empowerment of traditional midwives was not carried out accord-
ing to their capacity, and the decreasing number of motivated cadres who were willing to
provide health information to the public. These implementation gaps were related to the
lack of communication and the availability fund which was still below the limit of minimum
budget.
Conclusion. In spite of the gaps in its implementation, the community empowerment
program in the primary health care of West Arso in Keerom district was able to increase
self-reliance in the implementation of IHSP activities through the strengthening of cadre
capacity by primary health care personnel. This study recommends the strengthening of
cadre empowerment in appropriate ways according to their capacity.
Key words: empowerment, implementation gap, personnel capacity, communication




1
    Health Office of Papua Province
2
    Magister Program of Health Service Policy and Management, Gadjah Mada University

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                                        2
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Agus Salim, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no.5 Oktober 2007 1st draft




PENDAHULUAN
        Krisis ekonomi sejak tahun 1997 berpengaruh terhadap penurunan
kinerja posyandu, tahun 2001 dari 245.154 posyandu di Indonesia hanya 3%
yang mandiri, tahun 2002 posyandu yang mempunyai kader aktif hanya seban-
yak 43%, hanya 36% posyandu buka setiap bulan dan cakupan penimbangan
43%1.
        Salah satu faktor penyebab penurunan kinerja posyandu adalah minim-
nya keterlibatan kader dalam implementasi posyandu. Penelitian yang dilakukan
di 40 posyandu, ditemukan fakta adanya implementation gap antara kebijakan
posyandu dengan pelaksanaan di lapangan. Fungsi puskesmas dalam program
posyandu hanya sebagai pengawas dan pengontrol implementasi posyandu,
namun dalam kenyataannya posyandu direncanakan oleh masyarakat menurut
kepentingan puskesmas, yang tentu saja tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam penentuan kegiatan posyandu, posisi masyarakat hanya sebagai pihak
terakhir yang mengetahui rencana tersebut. Kader kurang diberdayakan dalam
kegiatan penyuluhan kesehatan, kecuali kalau ada acara lomba posyandu dan
kunjungan pejabat. Tugas-tugas yang seharusnya mampu dilakukan oleh kader
seperti pendistribusian oralit, vitamin A, tablet besi sudah diambil alih oleh petu-
gas kesehatan, khususnya bidan. Kader menimbang berat badan anak dan
memberi makanan tambahan kepada mereka. Fakta ini menyebabkan masyara-
kat, terutama kader tidak merasa memiliki kader, selain hanya sebagai pembantu
petugas puskesmas dalam melayani masyarakat sehingga partisipasinya dalam
kegiatan posyandu rendah2.
       Keerom adalah kabupaten yang baru berdiri pada tahun 2003 merupakan
pemekaran dari kabupaten Jayapura yang mempunyai enam puskesmas. Dalam
satu tahun terakhir, sebagian besar tingkat partisipasi masyarakat (D/S) masih di
atas 50% sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

   Tabel 1. Perkembangan Tingkat Partisipasi Masyarakat (D/S) dan
    Keberhasilan Program (N/D) Puskesmas di Kabupaten Keerom
                                     D/S                                N/D
   Puskesmas
                           2005               2006              2005          2006
    Arso Kota              51.47             51.41              45.90         44.60
   Arso Barat              80.80             66,14              57.09         31,17
      Arso 3               72.85             67.58              55.80         52.20
      Waris                59.35             66.67              28.80         41.20
     Senggi                18.98             26.63              32.80         38.80
      Ubrub                38.39             31.28              40.90         23.80
Sumber : data F3 Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom



Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                                     3
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Agus Salim, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no.5 Oktober 2007 1st draft




         Terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat dan keberhasilan pro-
gram pemantauan pertumbuhan yang paling signifikan di puskesmas Arso Barat
dalam satu tahun terakhir bila dibandingkan dengan puskesmas yang lain. Par-
tisipasi masyarakat (D/S) turun sebesar 14,66% dan keberhasilan program pe-
mantauan pertumbuhan turun sebesar 25,92%.
       Wilayah kerja Puskesmas Arso Barat meliputi 7 kampung eks daerah
transmigrasi dan 1 lokasi mitra binaan yang merupakan perkampungan pegawai
Pabrik Kelapa Sawit II Keerom, membawahi 6 puskesmas pembantu dan 11 po-
syandu, serta 75 kader aktif. Semua desa di wilayah kerja puskesmas Arso Barat
merupakan daerah eks transmigrasi, walaupun mayoritas penduduknya Suku
Jawa, namun suku-susku yang lain seperti Bugis Makasar, Toraja, Batak,
Manado, Bali, Lombok , Timor dan Suku Papua juga ada di hampir setiap desa.
Bahkan ada salah satu desa yang sebagian besar penduduknya berasal dari
suku Bugis Makasar.
       Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui implementasi pem-
berdayaan masyarakat bidang kesehatan di Puskesmas Arso Barat mengingat
pada tahun 2007 ini berdasarkan Rencana Strategis Departemen Kesehatan
2005-2009 pemerintah menargetkan sebanyak 12 ribu desa di Indonesia menjadi
desa siaga dan pada tahun 2008 semua desa di seluruh Indonesia atau lebih
kurang 70.000 desa menjadi Desa Siaga (Depkes, 2005).


METODE
        Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan rancangan
studi kasus tunggal (single case study) dan cara pengumpulan data mengguna-
kan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertu-
juan menggambarkan implementasi pemberdayaan masyarakat bidang kese-
hatan di wilayah kerja Puskesmas Arso Barat Kabupaten Keerom serta menggali
secara mendalam beberapa faktor yang terkait dengannya. Unit analisa adalah
puskesmas dan wilayah kerjanya.
       Instrumen utama adalah peneliti, dan alat yang digunakan berupa pedo-
man wawancara, kuesioner, daftar tilik, catatan lapangan dan MP3 recorder,
dengan variabel dependen adalah implementasi pemberdayaan masyarakat di
posyandu. Sedangkan variabel independen adalah faktor-faktor yang terkait
dengan implementasi pemberdayaan masyarakat di posyandu yang meliputi: ka-
pasitas pelaksana, komunikasi, dan pembiayaan.
         Data yang dikumpulkan meliputi data primer dilakukan dengan wawan-
cara terstruktur menggunakan kuesioner kepada: gizi, juru imunisasi, penang-
gungjawab promosi kesehatan, KIA dan KB, puskesmas pembantu, ketua kader
posyandu, anggota pokjanal posyandu distrik, kepala kampung, pengurus PKK.
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan telaah dokumen menggunakan
daftar tilik.



Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                                   4
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Agus Salim, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no.5 Oktober 2007 1st draft




        Data yang diperoleh peneliti baik primer maupun sekunder diolah dan
dianalisis dengan rincian sebagai berikut: Data kuesioner dan observasi dengan
daftar tilik, dilakukan pemilahan, penyusunan data dan klasifikasi data, dari hasil
kuesioner dan observasi di puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu,
kemudian tabulasi data dilakukan dengan tabel distribusi atau menyajikannya
dalam bentuk persentase dari tiap variabel. Data yang diperoleh dari wawancara
mendalam, telaah dokumen dan obsevasi: Dilakakan pendeskripsian perekaman
data sesegera mungkin dengan penyusunan transkrip dari responden dalam
bentuk aslinya, melakukan kategorisasi dan sintesis, mencari pola dan penaf-
siran data dari transkrip dengan interpretasi data pada masing-masing topik per-
tanyaan, terakhir mendeskripsikan penyajian data sesuai dengan ide topik.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Posyandu
       Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu
dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan
suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan
memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi
mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan
daya kemampuan kognitif, konatif, psikomotor dan afektif dengan pengerahan
sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat3 .
        Walaupun semua posyandu belum mempunyai perencanaan tahunan,
namun kader sudah mandiri dan rutin dalam merencanakan kegiatan posyandu
setiap bulan tanpa mengharapkan kehadiran petugas kesehatan. Kemampuan
kader dalam pengorganisasian di posyandu terlihat dengan digabungnya 2 po-
syandu menjadi 1 posyandu dengan tetap mempertahankan 2 kepengurusan
masing-masing dalam satu koordinasi, hal itu berdampak pada tugas di po-
syandu dapat terselesaikan lebih cepat. Mereka juga membentuk semacam
asosiasi kader yang bernama IKPABA (Ikatan Kader Posyandu Arso Barat) den-
gan tujuan agar mudah dalam koordinasi kegiatan kader, walaupun akhirnya ter-
henti karena tidak mendapatkan dukungaan politik dari pemerintah distrik.
        Dalam rangka memperkecil dampak hadirnya pedagang mainan yang
berjualan terhadap ketidakhadiran ibu balita dari keluarga miskin di posyandu ,
kader Asyaman memperpanjang waktu pelayanan yang asalnya pukul 12.00
menjadi pukul 14.00. Dalam pengelolaan PMT pemulihan balita BGM, kader su-
dah biasa membentuk semacam kepanitiaan yang dibentuk dalam forum perte-
muan kader. Kerja sana dalam tim dilakukan oleh kader dalam rangkah mensuk-
seskan pelayanan posyandu dengan menyelesaikan pekerjaan sebaik-baiknya.
Program gizi di posyandu merupakan program yang paling besar melibatkan
kader dalam proses implementasinya, diantaranya: pemantauan pertumbuhan
merupakan kegiatan yang membutuhkan ketrampilan khusus dan kecermatan
karena semua step by step kegiatannya menggunakan angka, perhitungan

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                                5
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Agus Salim, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no.5 Oktober 2007 1st draft




bahkan interpretasi. Disamping itu kegiatan program gizi lainnya seperti pembe-
rian vitamin A dan obat cacing, program pemberian makanan tambahan pemuli-
han balita BGM, penyuluhan dan konseling gizi.
        Dalam menggali dana, kader pernah mengalami kegagalan ketika tidak
mampu menjaga kontinuitas program dana sehat. Karena itu berbagai peluang
dimanfaatkan kader agar mendapat tambahan dana untuk menambah kas po-
syandu. Mereka mendapatkan keuntungan dari pengelolaan alat kontrasepsi ke-
luarga berencana dan menarik retribusi kebersihan dari para pedagang yang ber-
jualan di posyandu. Agar kas posyandu dapat berkembang, para kader membuat
kios kecil-kecilan.
        Rekrutmen kader baru dilakukan secara mandiri oleh kader dan diambil
dari anggota masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah sosial.
Peningkatan kemampuan kader dilakukan dengan cara melatih kader baru se-
cara ”learning by doing” dan mendorongnya agar mengikuti pelatihan yang dise-
lenggarakan oleh dinas kesehatan atau puskesmas.
        Kemampuan ketua kader dalam mengarahkan anggotanya terlihat ketika
sebagian besar kader merasa tidak puas dengan penghargaan yang diterima,
salah satu yang dilakukan adalah memotivasi kader dengan cara menyisihkan
sebagian kas posyandu dijadikan pinjaman lunak bagi kader untuk menambah
modal bagi kader yang mempunyai usaha atau yang akan memulai usaha, pem-
berian kompensasi kepada kader berupa uang juga diberikan ketika posyandu
mendapatkan dana revitalisasi posyandu. Disamping itu mereka juga mempunyai
kemampuan leadership yang baik, dengan memecahkan masalah pribadi yang
ada hubungannya dengan aktivitas anggotanya di posyandu. Keberhasilan
dalam menggali dana posyandu dari kepala kampung juga ditunjukkan oleh
ketua kader berkat kemampuan komunikasi interpersonalnya. Pengawasan dan
koreksi juga biasa dilakukan kader kepada anggotanya yang melakukan kesala-
han dalam penimbangan dan perekapan hasil penimbangan. Evaluasi sederhana
dilakukan kader setelah perekapan hasil penimbangan di posyandu selesai dila-
kukan. Semua fakta di atas menunjukakan bahwa pemberdayaan masyarakat di
posyandu sudah terimplementasikan dengan baik, walaupun masih dijumpai im-
plementation gap dalam pelaksanaannya. Beberapa implementation gap yang
dijumpai di lapangan diantaranya: Penentuan waktu pelaksaan posyandu yang
tidak melibatkan kader. Kader tidak banyak dilibatkan tidak dalam kegiatan-
kegiatan yang sebenarnya kader mampu melaksanakannya, seperti kegiatan-
kegiatan yang bersifat pengadministrasian dan yang bersifat mendistribusikan
obat. Beberapa kegiatan dari program KIA yang bersifat pendistribusian obat
adalah pemberian vitamin A pada ibu nifas dan tablet besi pada ibu hamil misal-
nya, semestinya kegiatan ini bisa dilakukan oleh kader. Apalagi pemberian tablet
besi juga harus disertai pengawasan, di sini peranan kader sangat dibutuhkan.
      Sebagian kader yang berprofesi sebagai dukun bayi juga tidak dilibatkan
dalam pelayanan KIA. Mereka hanya diperdayakan dalam kegiatan program gizi
sebagaimana kader yang lain. Masih ada bidan yang mengelola sendiri program
makanan tambahan pemulihan balita BGM tanpa melibatkan kader. Semakin

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                             6
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Agus Salim, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no.5 Oktober 2007 1st draft




sedikit jumlah kader yang termotivasi melakukan penyuluhan secara mandiri
pada saat pelaksanaan posyandu. Fakta terimplementasikannya pemberdayaan
masyarakat di posyandu tersebut tidak tersebar merata pada semua posyandu
wilayah kerja Puskesmas Arso Barat.
      Setiap masyarakat memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka ti-
dak menyadari atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit.
Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana yang me-
mungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang3.
        Keterlibatan kader dalam setiap perencanaan dan implementasi program
kesehatan membuat mereka merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab ter-
hadap keberhasilan program, sehingga keberlangsungan program akan terja-
min4. Demikian juga semakin berkurangnya kader yang termotivasi untuk mela-
kukan penyuluhan merupakan bukti bahwa kader masih membutuhkan fasilitasi
atau pendampingan. Pemberdayaan itu tidak bersifat selamanya, melainkan
sampai target masyarakat mampu mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri,
meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Ini berarti pemberdayaan harus me-
lalui proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam
rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat,
kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemun-
duran lagi5.

Keterkaitan antara Kapasitas Pelaksana dengan Implementasi
       Sebagian besar pelaksana, yaitu sebesar 80% berpendidikan diploma
satu dan diploma tiga, perpengalaman (70%) dalam bidang pemberdayaan
masyarakat, terlatih (60%) serta mempunyai pemahaman cukup dan baik (70%)
tentang konsep pemberdayaan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa se-
bagian besar pelaksana mempunyai kapasitas yang baik. Sehingga terimplemen-
tasikannya pemberdayaan masyarakat di posyandu berkaitan dengan kapasitas
pelaksana yang tinggi. Karena besar kecilnya “implementation gap” berkaitan
dengan adanya sebagian kecil pelaksana yang kurang berkapasitas.
         Dalam proses implementasi program akan selalu terbuka kemungkinan
terjadinya perbedaan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dicapai
yang disebut sebagai “implementation gap”. Besarnya perbedaan tersebut ter-
gantung pada Implementation capacity, yaitu kemampuan pelaksana dalam me-
laksanakan program sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau
sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai yang besar kecilnya tergantung
dari “implementation capacity” pelaksana program di lapangan6. Kemampuan
akan berpengaruh kepada peningkatan kualitas hasil kerja yang meliputi: ke-
mampuan tehnis, yaitu kecakapan khusus/ketrampilan, kemampuan manajerial,
yaitu kecakapan dalam mengelola organisasi dan kemampuan kemanusiaan,
yaitu berkaitan berkaitan dengan kecakapan sosial dalam bekerja sama dengan
orang lain. Disamping itu dibutuhkan juga kemampuan berupa kesungguhan,
disiplin kerja, motivasi dan pengalaman kerja, karena itu juga berpengaruh kuat
dalam menumbuhkan prestasi kerja7.

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                             7
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Agus Salim, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no.5 Oktober 2007 1st draft




Keterkaitan antara Komunikasi terhadap Implementasi
        Salah satu persyaratan untuk dapat mencapai implementasi program
adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara unsur yang
terlibat dalam program. Komunikasi memainkan peran penting bagi berlang-
sungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Dalam banyak program,
implementasi memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk
itu diperlukan komunikasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan sebuah
program8.
       Mini lokakarya puskesmas hanya bersifat seremonial, komunikasi dan
koordinasi lintas program yang terkait pemberdayaan masyarakat tidak berjalan.
Pokja dan pokjanal posyandu sebagai forum komunikasi lintas sektor dalam
pembinaan posyandu juga tidak berjalan. Sehingga munculnya implementatiom
gap dalam pemberdayaan masyarakat di posyandu ada keterkaitan dengan tidak
berfungsinya forum komunikasi tersebut sebagai sarana pembinaan dan penga-
wasan
        Hal-hal di atas dapat terjadi karena fungsi ketiga manajemen, yaitu actu-
ating (penggerakan) tidak berjalan. Actuating yang dilakukan setelah organisasi
memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur
organisasi, termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan
unit atau satuan kerja yang dibentuk. Diantara kegiatan actuating adalah mela-
kukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi termasuk koordinasi. Koordinasi
sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan kerja yang
terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
Tanpa koordinasi pelaksana dan satuan kerja akan kehilangan pegangan atas
peranan mereka dalam organisasi secara keseluruhan. Kebutuhan koordinasi
tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan
derajat ketergantungan bermacam-macan satuan pelaksanaan9.

Keterkaitan antara Pembiayaan dengan Implementasi
       Ketersediaan dana tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu faktor
penentu keberhasilan implementasi program pelayanan masyarakat apapun. Se-
cara umum, tersedianya dana pada sesuai dengan batas minimal anggaran ,
amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan program,
ketersediaan dana di atas batas minimal anggaran akan sebanding dengan pe-
luang tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Karena itulah ketersediaan dana di
bawah batas minimal anggaran akan menyebabkan suatu program gagal sebe-
lum dimulai. Sedangkan, ketersediaan dana di atas batas optimal anggaran me-
mang dapat menunjang implementasi program, namun tidak menjamin suatu
program akan segera dapat dimulai dengan tepat dan lancar6.
       Dana yang tersedia (yang sampai dilapangan) dari puskesmas dan dinas
kesehatan hanya cukup digunakan untuk biaya transportasi dan pengadaan PMT
pemulihan balita BGM selama 3 bulan, sedangkan dana di posyandu hanya cu-
kup digunakan untuk membeli alat-alat administrasi dan pembuatan bubur PMT


Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                              8
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Agus Salim, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no.5 Oktober 2007 1st draft




saja setiap bulan. Keterbatasan dana di atas ada keterkaitan dengan implemen-
tation gap dalam pemberdayaan masyarakat di posyandu.


KESIMPULAN
       Pemberdayaan masyarakat di posyandu dapat di implementasikan den-
gan baik yang ditunjukkan oleh: adanya kemandirian kader dalam perencanan
sederhana dan mempunyai kemampuan dalam mengembangkan organisasi,
koordinasi, penanggulangan hambatan program dan pendelegasian kegiatan
serta bekerja sama. Pengangkatan dan pelatihan kader baru serta juga dilakukan
secara mandiri oleh kader. Jiwa kepemimpinan, kemampuan komunikasi inter-
personal dan cara meningkatkan motivasi anggota dimiliki oleh ketua kader.
Mereka juga sudah terbiasa melakukan pengawasan dan evaluasi sederhana.
Implementatation gap masih dijumpai, dalam penentuan pelaksanaan posyandu,
pengelolaan PMT pemulihan yang tidak melibatkan kader, pemberdayaan kader
dukun bayi terlatih tidak sesuai dengan keahliannya, menurunnya jumlah kader
yang termotivasi melakukan penyuluhan serta kemampuan kader yang tidak
merata di semua posyandu,
         Pelaksana mempunyai kapasitas baik, yang ditandai oleh sebagian besar
terlatih, berpengalaman dan cukup memahami konsep pemberdayaan, hal ini
ada keterkaitan dengan dapat diimplementasikan dengan baik pemberdayaan
masyarakat di posyandu. Komunikasi tidak berjalan baik, yang ditandai oleh tidak
berfungsinya mini lokakarya, koordinasi lintas program dan lintas sektor, hal ini
ada keterkaitan dengan implementation gap dalam pemberdayaan masyarakat di
posyandu. Pembiayaan dibawah batas anggaran minimal, yang ditandai oleh
dana yang tersedia hanya dapat digunakan untuk biaya transportasi pelaksana,
pembuatan PMT pemulihan balita BGM selama 3 bulan, biaya administrasi po-
syandu serta pembuatan bubur PMT, hal ini ada keterkaitan dengan implementa-
tion gap dalam pemberdayaan masyarakat di posyandu.


SARAN
       Dinas kesehatan dan puskesmas hendaknya menjadi fasilitator peningka-
tan kemampuan kader dalam pengelolaan manajemen posyandu agar kemandir-
ian dan potensi yang dimiliki kader meningkat dan merata di seluruh posyandu.
Pelaksana program hendaknya meningkatkan kemampuan dalam pember-
dayaan masyarakat, memahami kondisi lokal serta memberdayakan kader dise-
suaikan dengan keahliannya.
        Hendaknya puskesmas lebih mengoptimalkan cara komunikasi dan koor-
dinasi non formal, mengingat penggunaan cara komunikasi formal melalui minilo-
karya dan pokja/pokjanal posyandu menunjukkan adanya kegagalan dalam
membina, memantau dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat di
posyandu. Dinas kesehatan dan puskesmas hendaknya transparan dalam
pendistribusian dan penggunaan serta menyederhanakan birokrasi dalam pen-

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                              9
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Agus Salim, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no.5 Oktober 2007 1st draft




ganggaran keuangan sehingga penyelewengan atau keterlambatan dalam distri-
busi dan penggunaannya dapat ditekan secara minimal.


DAFTAR PUSTAKA
1. Pokjanal Posyandu, (2005). Pedoman Pengelolaan Posyandu. Cetakan ke I.
   Jakarta

2. Sciortino, (1999). Menuju Kesehatan Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

3. Sulistiyani, T. (2004) Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogya-
   karta : Gava Media

4. Suparjan & Suyatno, H. (2003) Pengembangan Masyarakat dari Pemban-
   gunan sampai Pemberdayaan. Yogyakarta : Aditya Media

5. Sumodiningrat, G. (1999) Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan. Jakarta:
   Impac

6. Wahab, S.A. (2005) Analisis kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi
   Kebijksanaan Negara. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara

7. Sastrohadiwiryo, S. (2001) Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Bandung:
   PT. Remaja Rosdakarya.

8. Subarsono. A.G. (2006) Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Ap-
   likasi. Cetakan 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

9. Nawawi, A & Hadari, A.A. (1994) Ilmu Administrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia




Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                            10
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id