Pemberdayaan Masyarakat Implementasi di Puskesmas Arso Barat Kabupaten by kmw34260

VIEWS: 1,385 PAGES: 16

									                         Working Paper Series No. 11
                          Januari 2008, First Draft




  Pemberdayaan Masyarakat
Implementasi di Puskesmas Arso Barat
        Kabupaten Keerom



              Agus Salim,
          Mubasysyir Hasanbasri




           - Tidak untuk disitasi -
                                                                                            Daftar Isi
Daftar Isi...............................................................................................................ii
Daftar Tabel........................................................................................................ii
Abstract ...............................................................................................................iii
Latar Belakang................................................................................................... 1
Metode ................................................................................................................ 3
Hasil dan Pembahasan..................................................................................... 4
  Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Posyandu...................... 4
     Keterkaitan Antara Kapasitas Pelaksana Dengan Implementasi........ 7
     Keterkaitan antara Komunikasi terhadap Implementasi....................... 8
     Keterkaitan antara Pembiayaan dengan Implementasi....................... 9
Kesimpulan .......................................................................................................... 9
Saran..................................................................................................................10
Daftar Pustaka .................................................................................................11


                                                                                  Daftar Tabel
Tabel 1. Partisipasi Masyarakat dan Keberhasilan Program.................. 2




ii                                      Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
                                  Abstract
 Implementation of Community Empowerment in Health at Primary
           Health Care of West Arso in Keerom District

                    Agus Salin1, Mubasysyir Hasanbasri2

Background: In order that the human resource limitations and the geographical prob-
lems create no obstacles in the delivery of health services to wide-spread population,
efforts to encourage community self-reliance to help themselves should become the
main policy of the Primary Health Care. These efforts include the establishment of
Integrated Health Service Posts (IHSPs) and facilitating the IHSP cadres.
Objectives: To find out the implementation of community empowerment in health and
the factors that are related to the empowerment.
Methods: It was a qualitative study using the cross-sectional design. The units of analy-
sis were the primary health care and the areas of its operation. The subjects of study
consisted of coordinators of health promotion program, immunization personnel, nutri-
tional personnel, coordinators of mother and child health program, and secondary
health cares. The primary data were obtained from interviews, document reviews, and
observations.
Results: The results of study indicated that the cadres had been self-reliant in prepar-
ing simple programs and were able to develop their organization, establish coordina-
tion, resolve obstacles, and work in team. They had demonstrated self-reliance in re-
cruiting new cadres and developing their capability. The cadre leaders possessed
leadership skills, were able to communicate and to find out ways to motivate their
members. They had also been familiar with simple supervision and evaluation activities.
Such implementation of the community empowerment was related to its implementing
agents. However, implementation gaps still existed due to several reasons, including
the schedule of IHSP activities were still determined by the primary health care, addi-
tional food program was still organized by midwives, empowerment of traditional
midwives was not carried out according to their capacity, and the decreasing number
of motivated cadres who were willing to provide health information to the public.
These implementation gaps were related to the lack of communication and the avail-
ability fund which was still below the limit of minimum budget.
Conclusions: In spite of the gaps in its implementation, the community empowerment
program in the primary health care of West Arso in Keerom district was able to in-
crease self-reliance in the implementation of IHSP activities through the strengthening
of cadre capacity by primary health care personnel. This study recommends the
strengthening of cadre empowerment in appropriate ways according to their capac-
ity.
Keywords: empowerment, implementation gap, personnel capacity, communication

1 Health Office of Papua Province
2 Master of Health Service Management & Policy, GMU


Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan                                   iii
                                              Latar Belakang
Terjadinya krisis ekonomi sejak tahun 1997, berpengaruh terhadap
penurunan kinerja posyandu, tahun 2001 dari 245.154 posyandu di
Indonesia hanya 3,1% yang mandiri, pada tahun 2002 posyandu
punya kader aktif hanya sebanyak 43,3%, hanya 36,2% posyandu
buka setiap bulan dan cakupan penimbangan 43%1. Salah satu faktor
penyebab penurunan kinerja posyandu adalah minimnya keterlibatan
kader dalam implementasi posyandu. Penelitian yang dilakukan di 40
posyandu, ditemukan fakta adanya implementation gap antara kebi-
jakan posyandu dengan pelaksanaannya di lapangan. Fungsi puskes-
mas dalam program posyandu hanyanya sebagai pengawas dan
pengontrol implementasi posyandu, namun dalam kenyataannya po-
syandu direncanakan oleh masyarakat menurut kepentingan puskes-
mas, yang tentu saja tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam
penentuan kegiatan posyandu, posisi masyarakat hanya sebagai pi-
hak terakhir yang mengetahui rencana tersebut. Para kader juga ti-
dak banyak diberdayakan dalam kegiatan penyuluhan kesehatan,
kecuali kalau ada acara lomba posyandu dan kunjungan pejabat.
Tugas-tugas yang seharusnya mampu dilakukan oleh kader seperti
pendistribusian oralit, vitamin A, tablet besi sudah diambil alih oleh
petugas kesehatan, khususnya bidan. Kader hanya sibuk menimbang
berat badan anak dan memberikan makanan tambahan. Fakta inilah
yang menyebabkan kader tidak merasa memiliki kader, selain hanya
sebagai pembantu petugas puskesmas dalam melayani masyarakat
sehingga partisipasinya dalam kegiatan posyandu rendah2.
Keerom adalah kabupaten yang baru berdiri pada tahun 2003
merupakan pemekaran dari kabupaten Jayapura yang mempunyai
enam puskesmas. Dalam satu tahun terakhir, sebagian besar tingkat
partisipasi masyarakat (D/S) masih di atas 50% seperti terlihat pada
Tabel 1.




Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan                1
      Tabel 1. Partisipasi Masyarakat dan Keberhasilan Program

                                D/S                              N/D
    Puskesmas
                         2005            2006            2005          2006

    Arso Kota           51.47           51.41            45.90         44.60

    Arso Barat          80.80           66,14            57.09         31,17

     Arso 3             72.85           67.58            55.80         52.20

      Waris             59.35           66.67            28.80         41.20

     Senggi             18.98           26.63            32.80         38.80

      Ubrub             38.39           31.28            40.90         23.80
Sumber : data F3 Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom



Terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat dan keberhasilan
program pemantauan pertumbuhan yang paling signifikan di puskes-
mas Arso Barat dalam satu tahun terakhir bila dibandingkan dengan
puskesmas yang lainnya, partisipasi masyarakat (D/S) turun sebesar
14,66% dan keberhasilan program pemantauan pertumbuhan turun
sebesar 25,92%. Wilayah kerja Puskesmas Arso Barat meliputi 7
kampung eks daerah transmigrasi dan 1 lokasi mitra binaan yang me-
rupakan perkampungan pegawai Pabrik Kelapa Sawit II Keerom,
membawahi 6 puskesmas pembantu dan 11 posyandu, serta 75 kader
aktif. Semua desa di wilayah kerja puskesmas Arso Barat merupakan
daerah eks transmigrasi, walaupun mayoritas penduduknya Suku
Jawa, namun suku-suku yang lain seperti Bugis Makasar, Toraja,
Batak, Manado, Bali, Lombok , Timor dan Suku Papua juga ada di
hampir setiap desa. Bahkan ada salah satu desa yang sebagian be-
sar penduduknya berasal dari suku Bugis Makasar.
Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui implementasi
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Puskesmas Arso
Barat mengingat pada tahun 2007 ini berdasarkan Rencana Strategis
Departemen Kesehatan 2005-2009 pemerintah menargetkan seban-

2                         Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
yak 12 ribu desa di Indonesia menjadi desa siaga dan pada tahun
2008 semua desa di seluruh Indonesia atau lebih kurang 70.000 desa
menjadi Desa Siaga (Depkes, 2005).


                                                         Metode
Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan rancangan
studi kasus tunggal (single case study) dan cara pengumpulan data
menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu
penelitian yang bertujuan menggambarkan implementasi pember-
dayaan masyarakat bidang kesehatan di wilayah kerja Puskesmas
Arso Barat Kabupaten Keerom serta menggali secara mendalam be-
berapa faktor yang terkait dengannya. Unit analisa adalah puskes-
mas dan wilayah kerjanya.
Instrumen utama adalah peneliti, dan alat yang digunakan berupa
pedoman wawancara, kuesioner, daftar tilik, catatan lapangan dan
MP3 recorder, dengan Variabel dependen adalah implementasi
pemberdayaan masyarakat di posyandu. Sedangkan variabel
independen adalah faktor-faktor yang terkait dengan implementasi
pemberdayaan masyarakat di posyandu yang meliputi : kapasitas
pelaksana, komunikasi, dan pembiayaan.
Data yang dikumpulkan meliputi data primer dilakukan dengan
wawancara terstruktur menggunakan kuesioner kepada: gizi, juru
imunisasi, penanggungjawab promosi kesehatan, KIA dan KB,
puskesmas pembantu, ketua kader posyandu, anggota pokjanal
posyandu distrik, kepala kampung, pengurus PKK. Pengumpulan data
sekunder dilakuan dengan telaah dokumen menggunakan daftar tilik.
Data yang diperoleh peneliti baik primer maupun sekunder diolah dan
dianalisis dengan rincian sebagai berikut: Data kuesioner dan observasi
dengan daftar tilik, dilakukan pemilahan, penyusunan data dan
klasifikasi data, dari hasil kuesioner dan observasi di puskesmas,
puskesmas pembantu dan posyandu, kemudian tabulasi data
dilakukan dengan tabel distribusi atau menyajikannya dalam bentuk


Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan                 3
persentase dari tiap variabel. Data yang diperoleh dari wawancara
mendalam, telaah dokumen dan obsevasi: Dilakakan pendeskripsian
perekaman data sesegera mungkin dengan penyusunan transkrip dari
responden dalam bentuk aslinya, melakukan kategorisasi dan sintesis,
mencari pola dan pe nafsiran data dari transkrip dengan interpretasi
data pada masing-masing topik pertanyaan, terakhir mendeskripsikan
penyajian data sesuai dengan ide topik.


                           Hasil dan Pembahasan
Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Posyandu. Tujuan yang
ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu dan
masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat adalah
merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai
oleh kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu
yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah
yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan kognitif,
konatif, psikomotor dan afektif dengan pengerahan sumber daya
yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat3 .
Walaupun semua posyandu belum mempunyai perencanaan tahunan,
namun kader sudah mandiri dan rutin dalam merencanakan kegiatan
posyandu setiap bulan tanpa mengharapkan kehadiran petugas
kesehatan. Kemampuan kader dalam pengorganisasian di posyandu
terlihat dengan digabungnya 2 posyandu menjadi 1 posyandu
dengan tetap mempertahankan 2 kepengurusan masing-masing dalam
satu koordinasi, hal itu berdampak pada tugas di posyandu dapat
terselesaikan lebih cepat. Mereka juga membentuk semacam asosiasi
kader yang bernama IKPABA (Ikatan Kader Posyandu Arso Barat)
dengan tujuan agar mudah dalam koordinasi kegiatan kader,
walaupun akhirnya terhenti karena tidak mendapatkan dukungaan
politik dari pemerintah distrik.
Dalam rangka memperkecil dampak hadirnya pedagang mainan yang
berjualan terhadap ketidakhadiran ibu balita dari keluarga miskin di


4                     Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
posyandu , kader Asyaman memperpanjang waktu pelayanan yang
asalnya pukul 12.00 menjadi pukul 14.00. Dalam pengelolaan PMT
pemulihan balita BGM, kader sudah biasa membentuk semacam
kepanitiaan yang dibentuk dalam forum pertemuan kader. Kerja sana
dalam tim dilakukan oleh kader dalam rangkah mensukseskan
pelayanan posyandu dengan menyelesaikan pekerjaan sebaik-
baiknya. Program gizi di posyandu merupakan program yang paling
besar melibatkan kader dalam proses implementasinya, diantaranya:
pemantauan pertumbuhan merupakan kegiatan yang membutuhkan
ketrampilan khusus dan kecermatan karena semua step by step
kegiatannya menggunakan angka, perhitungan bahkan interpretasi.
Disamping itu kegiatan program gizi lainnya seperti pemberian
vitamin A dan obat cacing, program pemberian makanan tambahan
pemulihan balita BGM, penyuluhan dan konseling gizi.
Dalam menggali dana, kader pernah mengalami kegagalan ketika
tidak mampu menjaga kontinuitas program dana sehat. Maka
berbagai peluang dimanfaatkan kader agar mendapat tambahan
dana kas posyandu. Mereka mendapatkan keuntungan dari
pengelolaan alat kontrasepsi keluarga berencana dan menarik
retribusi kebersihan dari para pedagang yang berjualan di posyandu.
Agar kas posyandu dapat berkembang, para kader membuat kios
kecil-kecilan.
Rekrutmen kader baru dilakukan secara mandiri oleh kader dan
diambil dari anggota masyarakat yang mempunyai kepedulian
terhadap masalah sosial. Peningkatan kemampuan kader dilakukan
dengan cara melatih kader baru secara ”learning by doing” dan
mendorongnya agar mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh
dinas kesehatan atau puskesmas.
Kemampuan ketua kader dalam mengarahkan anggotanya terlihat
ketika sebagian besar kader merasa tidak puas dengan penghargaan
yang diterima, salah satu yang dilakukan adalah memotivasi kader
dengan cara menyisihkan sebagian kas posyandu dijadikan pinjaman
lunak bagi kader untuk menambah modal bagi kader yang

Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan             5
mempunyai usaha atau yang akan memulai usaha, pemberian
kompensasi kepada kader berupa uang juga diberikan ketika
posyandu mendapatkan dana revitalisasi posyandu. Disamping itu
mereka juga mempunyai kemampuan leadership yang baik, dengan
memecahkan masalah pribadi yang ada hubungannya dengan
aktivitas anggotanya di posyandu. Keberhasilan dalam menggali
dana posyandu dari kepala kampung juga ditunjukkan oleh ketua
kader berkat kemampuan komunikasi interpersonalnya. Pengawasan
dan koreksi juga biasa dilakukan kader kepada anggotanya yang
melakukan kesalahan dalam penimbangan dan perekapan hasil
penimbangan. Evaluasi sederhana dilakukan kader setelah perekapan
hasil penimbangan di posyandu selesai dilakukan. Semua fakta di
atas menunjukakan bahwa pemberdayaan masyarakat di posyandu
sudah terimplementasikan dengan baik, walaupun masih dijumpai
implementation gap dalam pelaksanaannya. Beberapa implementation
gap yang dijumpai di lapangan diantaranya: Penentuan waktu
pelaksaan posyandu yang tidak melibatkan kader. Kader tidak
banyak dilibatkan tidak dalam kegiatan-kegiatan yang sebenarnya
kader mampu melaksanakannya, seperti kegiatan-kegiatan yang
bersifat pengadministrasian dan yang bersifat mendistribusikan obat.
Beberapa kegiatan dari program KIA yang bersifat pendistribusian
obat adalah pemberian vitamin A pada ibu nifas dan tablet besi
pada ibu hamil misalnya, semestinya kegiatan ini bisa dilakukan oleh
kader. Apalagi pemberian tablet besi juga harus disertai
pengawasan, di sini peranan kader sangat dibutuhkan.
Sebagian kader yang berprofesi sebagai dukun bayi juga tidak
dilibatkan dalam pelayanan KIA. Mereka hanya diperdayakan dalam
kegiatan program gizi sebagaimana kader yang lain. Masih ada
bidan yang mengelola sendiri program makanan tambahan pemulihan
balita BGM tanpa melibatkan kader. Semakin sedikit jumlah kader
yang termotivasi melakukan penyuluhan secara mandiri pada saat
pelaksanaan posyandu. Fakta terimplementasikannya pemberdayaan
masyarakat di posyandu tersebut tidak tersebar merata pada semua
posyandu wilayah kerja Puskesmas Arso Barat. Setiap masyarakat

6                     Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari
atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit.
Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana
yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang3.
Keterlibatan kader dalam setiap perencanaan dan implementasi
program kesehatan membuat mereka merasa lebih memiliki dan
bertanggung jawab terhadap keberhasilan program, sehingga
keberlangsungan program akan terjamin4. Demikian juga semakin
berkurangnya kader yang termotivasi untuk melakukan penyuluhan
merupakan bukti bahwa kader masih membutuhkan fasilitasi atau
pendampingan. Pemberdayaan itu tidak bersifat selamanya,
melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri, dan kemudian
dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Ini
berarti pemberdayaan harus melalui proses belajar, hingga mencapai
status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga
kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi,
dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami
kemunduran lagi5.
Keterkaitan Antara Kapasitas Pelaksana Dengan Implementasi.
Sebagian besar pelaksana, yaitu sebesar 80% berpendidikan
diploma satu dan diploma tiga, perpengalaman yaitu 70% dalam
bidang pemberdayaan masyarakat, terlatih sebesar 60% serta
mempunyai pemahaman cukup dan baik sebesar 70% tentang konsep
pemberdayaan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar pelaksana mempunyai kapasitas yang baik. Sehingga
terimplementasikannya pember-dayaan masyarakat di posyandu
berkaitan dengan kapasitas pelaksana yang tinggi. Karena besar
kecilnya “implementation gap” berkaitan dengan adanya sebagian
kecil pelaksana yang kurang berkapasitas.
Dalam proses implementasi program akan selalu terbuka kemungkinan
terjadinya perbedaan antara apa yang direncanakan dengan apa
yang dicapai yang disebut sebagai “implementation gap”. Besarnya
perbedaan tersebut tergantung pada Implementation capacity, yaitu

Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan                  7
kemampuan pelaksana dalam melaksanakan program sedemikian
rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah
ditetapkan dapat tercapai yang besar kecilnya tergantung dari
“implementation capacity” pelaksana program di lapangan6.
Kemampuan akan berpengaruh kepada peningkatan kualitas hasil
kerja yang meliputi: kemampuan teknis, yaitu kecakapan
khusus/ketrampilan, kemampuan manajerial, yaitu kecakapan dalam
mengelola organisasi dan kemampuan kemanusiaan, yaitu berkaitan
berkaitan dengan kecakapan sosial dalam bekerja sama dengan
orang lain. Disamping itu dibutuhkan juga kemampuan berupa
kesungguhan, disiplin kerja, motivasi dan pengalaman kerja, karena
itu juga berpengaruh kuat dalam menumbuhkan prestasi kerja7.
Keterkaitan antara Komunikasi terhadap Implementasi. Salah satu
persyaratan untuk dapat mencapai implementasi program adalah
adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara unsur yang
terlibat dalam program. Komunikasi memainkan peran penting bagi
berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Dalam
banyak program, implementasi memerlukan dukungan dan koordinasi
dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan komunikasi dan kerjasama
antar instansi bagi keberhasilan sebuah program8.
Mini lokakarya puskesmas hanya bersifat seremonial, komunikasi dan
koordinasi lintas program yang terkait pemberdayaan masyarakat
tidak berjalan. Pokja dan pokjanal posyandu sebagai forum
komunikasi lintas sektor dalam pembinaan posyandu juga tidak
berjalan. Sehingga munculnya implementatiom gap dalam
pemberdayaan masyarakat di posyandu ada keterkaitan dengan
tidak berfungsinya forum komunikasi tersebut sebagai sarana
pembinaan dan pengawasan.
Hal-hal di atas dapat terjadi karena fungsi ketiga manajemen, yaitu
actuating atau penggerakan tidak berjalan. Actuating yang dilakukan
setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan
pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi, termasuk
tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan unit atau

8                    Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
satuan kerja yang dibentuk. Kegiatan actuating adalah melakukan
pengarahan, bimbingan dan komunikasi termasuk koordinasi.
Koordinasi sebagai proses integrasi tujuan dan kegiatan pada satuan
kerja yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi
secara efisien. Tanpa koordinasi pelaksana dan satuan kerja akan
kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi secara
keseluruhan. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan
kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat
ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaan9.
Keterkaitan    antara     Pembiayaan       dengan     Implementasi.
Ketersediaan dana tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu
faktor penentu keberhasilan implementasi program pelayanan
masyarakat apapun. Secara umum, tersedianya dana pada sesuai
dengan batas minimal anggaran , amat diperlukan agar terbuka
peluang untuk mencapai tujuan-tujuan program, ketersediaan dana di
atas batas minimal anggaran akan sebanding dengan peluang
tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Karena itulah ketersediaan dana
di bawah batas minimal anggaran akan menyebabkan suatu program
gagal sebelum dimulai. Sedangkan, ketersediaan dana di atas batas
optimal anggaran memang dapat menunjang implementasi program,
namun tidak menjamin program akan segera dapat dimulai dengan
tepat dan lancar6. Dana yang tersedia (yang sampai dilapangan)
dari puskesmas dan dinas kesehatan hanya cukup digunakan untuk
biaya transportasi dan pengadaan PMT pemulihan balita BGM
selama 3 bulan, sedangkan dana di posyandu hanya cukup digunakan
untuk membeli alat-alat administrasi dan pembuatan bubur PMT setiap
bulan. Keterbatasan dana tersebut berkaitan dengan implementation
gap dalam pemberdayaan masyarakat di posyandu.


                                                       Kesimpulan
Pemberdayaan masyarakat di posyandu terimplementasi dengan baik
yang ditunjukkan oleh: adanya kemandirian kader dalam perencanan
sederhana dan mempunyai kemampuan dalam mengembangkan

Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan               9
organisasi, koordinasi, penanggulangan hambatan program dan
pendelegasian kegiatan serta bekerja sama. Pengangkatan dan
pelatihan kader baru serta juga dilakukan secara mandiri oleh kader.
Jiwa kepemimpinan, kemampuan komunikasi interpersonal dan cara
meningkatkan motivasi anggota dimiliki oleh ketua kader. Mereka
juga sudah terbiasa melakukan pengawasan dan evaluasi sederhana.
Namun implementatation gap masih dijumpai, dalam penentuan
pelaksanaan posyandu, pengelolaan PMT pemulihan yang tidak
melibatkan kader, pemberdayaan kader dukun bayi terlatih tidak
sesuai dengan keahliannya, menurunnya jumlah kader yang
termotivasi melakukan penyuluhan serta kemampuan kader yang tidak
merata di semua posyandu.
Pelaksana mempunyai kapasitas baik, yang ditandai oleh sebagian
besar terlatih, berpengalaman dan cukup memahami konsep
pemberdayaan, hal ini ada terkait dengan implementasi
pemberdayaan masyarakat yang baik di posyandu. Komunikasi tidak
berjalan baik, yang ditandai oleh tidak berfungsinya mini lokakarya,
koordinasi lintas program dan lintas sektor, hal ini ada keterkaitan
dengan implementation gap dalam pemberdayaan masyarakat di
posyandu. Pembiayaan dibawah batas anggaran minimal, yang
ditandai oleh penggunaan dana hanya untuk biaya transportasi
pelaksana, pembuatan PMT pemulihan balita BGM selama 3 bulan,
biaya administrasi posyandu serta pembuatan bubur PMT. Hal ini
berkaitan dengan implementation gap dalam pemberdayaan
masyarakat di posyandu.


                                                              Saran
Dinas kesehatan dan puskesmas hendaknya menjadi fasilitator
peningkatan kemampuan kader dalam pengelolaan manajemen
posyandu agar kemandirian dan potensi yang dimiliki kader
meningkat dan merata di seluruh posyandu. Pelaksana program
hendaknya meningkatkan kemampuan dalam pemberdayaan
masyarakat, memahami kondisi lokal serta memberdayakan kader

10                    Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
disesuaikan dengan keahliannya. Hendaknya puskesmas lebih
mengoptimalkan cara komunikasi dan koordinasi non formal,
mengingat penggunaan cara komunikasi formal melalui minilokarya
dan pokja/pokjanal posyandu menunjukkan adanya kegagalan
dalam membina, memantau dan mengevaluasi program
pemberdayaan masyarakat di posyandu. Dinas kesehatan dan
puskesmas hendaknya transparan dalam pendistribusian dan
penggunaan serta menyederhanakan birokrasi dalam penganggaran
keuangan sehingga penyelewengan atau keterlambatan dalam
distribusi dan penggunaannya dapat ditekan secara minimal.




                                              Daftar Pustaka
1. Pokjanal Posyandu, (2005). Pedoman Pengelolaan Posyandu.
   Cetakan ke I. Jakarta

2. Sciortino, (1999). Menuju Kesehatan Madani. Yogyakarta: Pustaka
   Pelajar.

3. Sulistiyani, T. (2004) Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.
   Yogyakarta : Gava Media

4. Suparjan & Suyatno, H. (2003) Pengembangan Masyarakat dari
   Pembangunan sampai Pemberdayaan. Yogyakarta : Aditya Media

5. Sumodiningrat, G. (1999) Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan.
   Jakarta: Impac

6. Wahab, S.A. (2005) Analisis kebijaksanaan: Dari Formulasi ke
   Implementasi Kebijksanaan Negara. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara

7. Sastrohadiwiryo, S. (2001) Manajemen Tenaga Kerja Indonesia.
   Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

8. Subarsono. A.G. (2006) Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori
   dan Aplikasi. Cetakan 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan            11
9. Nawawi, A & Hadari, A.A. (1994) Ilmu Administrasi. Jakarta:
   Ghalia Indonesia




12                  Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

								
To top