Penerapan sanksi Penggelapan dikaji menurut pasa 33 KUHP

Document Sample
Penerapan sanksi Penggelapan dikaji menurut pasa 33 KUHP Powered By Docstoc
					                                    BAB I

                              PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

          Globalisasi dalam informasi dan kegiatan perdagangan

  dunia telah menyebabkan masuknya nilai-nilai, norma-norma

  dan budaya-budaya tertentu dari masyarakat yang saling

  berinteraksi. Gejala-gejala yang paling umum dan seringkali

  dijumpai adalah masuknya berbagai aktivitas atau kegiatan

  bisnis yang semula berkembang atau dikembangkan disuatu

  negara tertentu kedalam kegiatan bisnis negera-negara lainnya.

  Sehingga di Indonesiapun secara langsung atau tidak langsung

  akan mempengaruhi tatanan, sistem atau struktur hukum

  yang berlaku di Indonesia jika mengadopsi kegiatan bisnis

  tersebut dari negara lain.

          Dengan demikian akan terjadi adaptasi nilai-nilai sosial

  dan budaya, ekonomi, dan hukum, khusus adaptasi hukum,

  penyesuaian yang dilakukan tidak akan mengalami banyak

  kesulitan, jika kedua negara tersebut memiliki latar belakang

  sistem hukum yang sama¹.

  ____________________

  ¹Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya. Perikatan Pada Umumnya, Jakarta : PT Raja
  Grafindo Persada. Jakarta, (2004), hlm. 3.




                                       1
     Pemerintah Republik Indonesia, melalui lembaga legislatif

dan eksekutifnya telah membentuk berbagai macam ketentuan

hukum tertulis yang diberlakukan secara umum ke seluruh

masyarakat   Indonesia,    agar       ada    hukum     yang     mengatur

kegiatan atau hubungan antar sesama anggota masyarakat

dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai-nilai yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat, serta dalam kegiatan dunia

usaha bagi seluruh warga negarannya, agar dapat memberikan

kepastian hukum dan keadilan.

     Begitupula   dalam     kegiatan          usaha    sesuai    dengan

kemajuan informasi, maka di Indonesia telah berkembang

dengan pesat perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam

pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat

finance, yang pada awalnya merupakan bentuk usaha yang

diadopsi   dari   negara     lain,          dalam     perkembangannya

perusahaan-perusahaan tersebut telah mengalami kemajuan,

terbukti dengan telah dibuka cabang-cabang perusahaan

sampai di tingkat Kabupaten.

     Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, bahwa

perusahaan   pembiayaan     kepemilikan         kendaraan       bermotor

tersebut sangat menguntungkan, tetapi dalam kegiatannya tak

akan lepas dari peran hukum, terutama hukum perdata yang

                                  2
mengatur tentang perikatan, diantaranya dalam dunia usaha.

Biasanya dalam suatu perikatan atau perjanjian didalamnya

terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara

debitur dan kreditur agar perusahaan tersebut berkembang

secara sehat. Dalam sebuah perikatan yang berhubungan

dengan kepemilikan kendaraan roda empat sering dikenal

dengan istilah jaminan fidusia yaitu :

   “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
   kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
   kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam
   penguasaan pemilik benda itu” (Undang-undang No. 42
   Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1)2.

Sehingga dalam inplementasinya bentuk perikatan ini yaitu

dengan perjanjian sewa beli antara kreditur dan debitur selama

kewajiban debitur belum melunasi utangnya terhadap kreditur,

maka kendaraan tersebut masih menjadi milik kreditur.

         Tetapi dalam pelaksanaannya dalam perjanjian sewa beli

ini tidak selalu lancar sesuai dengan yang diharapkan,

adakalanya pihak debitur yang dengan sengaja melakukan

tindak penggelapan yang sebenarnya tindakan tersebut telah

termasuk kepada tindak pidanan sesuai dengan KUHP Pasal

372 :

______________
2Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo
Persada. Jakarta, (2004), hlm. 55

                                 3
   “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum
   mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang
   sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
   orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan
   karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan
   pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling
   banyak enam puluh ribu rupian”3.


      Dengan demikian terhadap debitur yang melakukan

tindak penggelapan tersebut harus di berikan sanksi oleh pihak

kreditur, berupa pengambilan paksa jaminan atau dengan

melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi). Adapun untuk

mengetahui sampai sejauh mana tindak melawan hukum yang

dilakukan    oleh    pihak    dibitur   yaitu   dengan    melakukan

penggelapan, maka akan dilihat menurut Pasal 378 KUHP Bab

XXV tentang perbuatan curang :

   “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
   sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
   mamakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu;
   dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
   menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
   sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun
   menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan
   pidana penjara paling lama empat tahun”.4

Sehingga penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak kreditur

terhadap    tindak   pidana     penggelapan     akan     lebih   tepat,

memenuhi rasa keadilan dan dalam upaya penegakan hukum.

____________________
³Moeljatno. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Cet. 27.
Jakarta, (2008), hlm. 132
 ibid. Hal 133

                                  4
        Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik

  untuk meneliti tentang “PENERAPAN SANKSI TERHADAP

  TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERJANJIAN SEWA

  BELI KENDARAAN RODA EMPAT (MOBIL) DI ASIA FINANCE

  KABUPATEN CIANJUR DI KAJI MENURUT PASAL 378

  KUHP”.



B. Identifikasi Masalah.

        Dari uraian       yang dipaparkan di atas, agar penelitian

  lebih terarah maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai

  berikut :

  1. Apa yang dimaksud dengan pengelapan dalam sewa beli

     kendaraan ?

  2. Bagaimana      penerapan    sanksi   terhadap       tindak   pidana

     Penggelapan dalam perjanjian sewa beli kendaraan roda

     empat (mobil) di Asia Finance Kabupaten Cianjur ?

  3.Masalah-masalah apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi

     terhadap tindak pidana Penggelapan dalam perjanjian sewa

     beli     kendaraan   roda   empat    (mobil)   di   Asia     Finance

     Kabupaten Cianjur di kaji menurut pasal 378 KUHP ?

  4. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam meminimalisir

     tindak penggelapan sewa beli ?

                                   5
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.

  1. Maksud Penelitian.

          Adapun maksud penelitian ini adalah sebagai berikut :

     a. Untuk      mengetahui    apa     yang   dimaksud     dengan

        penggelapan dalam sewa beli kendaraan.

     b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap

        tindak pidana penggelapan dalam perjanjian sewa beli

        kendaraan bermotor roda empat (mobil) di Asia Finance

        Kabupaten Cianjur.

     c. Untuk mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi

        dalam      penerapan    sanksi   terhadap   tindak   pidana

        penggelapan dalam perjanjian sewa beli kendaraan roda

        empat (mobil) di Asia Finance Kabupaten Cianjur dikaji

        menurut Pasal 378 KUHP.

     d. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan

        dalam meminimalisir penggelapan sewa beli kendaraan.

  2. Tujuan Penelitian.

              Tujuan dari penelitian ini diharapkan agar dapat

  menemukan hal yang bermanfaat bagi Perusahaan-peruhaan

  Finance khususnya Asia Finance Kabupaten Cianjur, juga bagi

  peneliti.




                                   6
  a. Untuk        Asia   Finance,    akan     sangat   bermanfaat   dalam

       menyelesaikan debitur yang melakukan tindak pidana

       penggelapan       dalam      perjanjian   sewa     beli   kendaraan

       bermotor, khususnya mobil.

  b. Dapat memberikan gambaran mengenai masalah-masalah

       yang    dihadapi      Asia Finance      dalam    penerapan   sanksi

       terhadap tindak pidana penggelapan dalam perjanjian sewa

       beli.

  c. Sebagai informasi yang bermanfaat untuk Asia Finance

       dalam      mengurangi     atau       memperkecil    tindak   pidana

       penggelapan dalam perjanjian sewa beli yang dilakukan oleh

       debitur.

  d.    Bagi      peneliti   berguna    untuk     menambah       wawasan,

       pengalaman dalam mengembangkan profesi, menambah

       kepekaan, menambah pengetahuan juga pemahaman akan

       kondisi sebenarnya tentang penerapan sanksi terhadap

       tindak pidana penggelapan dalam perjanjian sewa beli yang

       terjadi di lapangan.



D. Kerangka Pemikiran.

  1. Tindak pidana penggelapan, adalah barang siapa dengan

       sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri

                                        7
  (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau

  sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

  dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam,

  karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama

  empat tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu

  rupiah. Pasal 372 KUHP.

2. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan,

  adalah sampai sejauh mana pelaksanaan sanksi yang

  diberikan oleh pihak perusahaan Asia Finance terhadap

  tindak pidana penggelapan dalam rangka meminimalisir

  tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh debitur.

3. Perjanjian sewa beli, adalah kesepakatan antara debitur

  dengan kreditur yang berisi aturan dan syarat-syarat yang

  harus ditaati oleh debitur dalam waktu tertentu.

4. Asia Finance, adalah salah satu perusahaan yang bergerak

  dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (mobil)

  yang berada di Kabupaten Cianjur.

5. Pasal 378 KUHP, adalah : Barang siapa dengan maksud

  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

  melawan   hukum     dengan       memakai   nama    palsu   atau

  martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

  kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

                               8
     barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang

     atau menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan,

     dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

        Jadi yang dimaksud dengan “Penerapan Sanksi Terhadap

  Tindak     Pidana     Penggelapan       dalam   Perjanjian   Sewa   Beli

  Kendaraan Bermotor Roda Empat (Mobil) di Asia Finance

  Kabupaten Cianjur Dikaji Menurut Pasal 378 KUHP”, adalah

  sampai sejauh mana sanksi yang diberikan oleh Asia Finance

  terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan debitur

  dalam rangka meminimalisir tindak pidana penggelapan. Serta

  untuk menelaah tindak pidana penggelapan tersebut dengan

  Pasal 378 KHUP agar dapat dikaji, dan dilihat dari sisi tindak

  pidananya.



E. Lokasi Penelitian.

           Dalam penelitian dilaksanakan di perusahaan Asia

     Finance    jalan    Dr.    Muwardi      Kabupaten    Cianjur,    dan

     Perpustakaan Fakultas Hukum UNSUR Cianjur dengan

     maksud memperoleh informasi dan data dari perusahaan

     serta    dari    debitur    yang      melakukan     tindak   pidana

     penggelapan.




                                      9
F. Sistematika Penulisan.

        Dalam penyusunan Skripsi ini terdiri dari lima Bab, yaitu

  Bab   I   Pendahuluan     meliputi;   Latar   Belakang   Masalah,

  Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka

  Pemikiran, Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

        Bab II Landasan Teoritis meliputi; Kajian Pustaka, dan

  Kerangka Pemikiran.

        Bab III Metode Penelitian meliputi; Metode dan Teknik

  Pengumpulan Data, Subyek Penelitian, Aspek yang diteliti,

  Prosedur Penelitian, Pelaksanaan Pengumpulan Data, dan

  Teknik Analisis Data.

        Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi; Latar

  Penelitian, Deskrefsi Data Penelitian, dan Pembahasan Hasil

  Penelitian.

        Sedangkan Bab V Kesimpulan dan Saran meliputi;

  Kesimpulan, dan saran-saran.




                                  10
                                  BAB II

            PENGGELAPAN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI



A. Pengertian Perikatan.

            Sebagaimana yang tercantun dalam rumusan Pasal

  1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :1

  segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang

  tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan

  ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala

  perikatannya perseorangan.

            Ketentuan tersebut di atas mengandung dua pengertian

  yaitu:      pertama,   bahwa     setiap    subjek    hukum       adalah

  penyandang hak dan kewajibannya sendiri, yang dalam hal ini

  terwujud dalam kepemilikan harta kekayaan, baik yang

  bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dimiliki oleh

  subyek hokum tersebut. Kedua harta kekayaan seseorang

  dapat berubah dari waktu ke waktu, karena perikatan yang

  dibuat, dilakukan, maupun yang terjadi atas diri subyek

  hukum tersebut dari waktu ke waktu.

 _______________
 1KartiniMuljadi & Gunawan Wijaya. Perikatan Pada Umumnya, PT Raja Grafindo
 Persada.Jakarta, 2004 hlm. 9.




                                    11
          Dengan demikian terdapat suatu hubungan yang erat

 antara kebendaan yang merupakan harta kekayaan seseorang

 dengan perikatan yang dibuat, dilakukan, maupun yang

 terjadi atas perseorangan tersebut.

          Selanjutnya perlu     juga diperhatikan bahwa hukum

 kebendaan berbicara mengenai hubungan hukum antara

 subyek hukum dengan obyek hukum secara langsung, yang

 menunjuk pada hubungan kepemilikan atau penguasaan atau

 suatu kebendaan atau hak yang melekat pada diri kebendaan

 tertentu tersebut, yang bersifat mutlak bagi diri bagi orang

 perorangan        tersebut.2   Sedangkan       perikatan   mengatur

 mengenai hubungan hukum antara subyek hukum dengan

 subyek hukum, yang melahirkan kewajiban pada salah satu

 subyek hukum dalam perikatan tersebut.

          Adanya   kewajiban    pada    salah    satu   pihak   dalam

 hubungan hukum perikatan tersebut, akan melahirkan hak

 pada pihak lainnya dalam hubungan hukum                    perikatan

 tersebut.




____________
2Ibid.   hal 10



                                   12
 Hak ini juga adalah suatu bentuk kebendaan, kerana hanya

 merupakan hubungan hukum antara dua atau lebih subyek

 hukum. Hak sebagai kebendaan hanya dapat dilaksanakan

 oleh pihak dalam hubungan hukum perikatan tersebut, dan

 karenanya           dipertahankan    secara   relatif    terhadap   siapa

 hubungan hukum perikatan tersebut telah ada.3

          Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,4 sakurangnya

 dapat ditemukan sepuluh ciri hak atas kebendaan, yang

 membedakannya dari hak perseorangan. Ciri-ciri tersebut

 antara lain:

 1.      Hukum kebendaan merupakan hukum yang bersifat

         memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh para

         pihak.

 2.      Hak kebendaan dapat dipindahkan; dengan pengertian

         bahwa,      kecuali   yang   bertentangan       dengan   undang-

         undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, hak milik atas

         kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknnya semula

         kepada pihak lainnya, dengan segala akibat hukumnya.



__________________


3Ibid.   Hal. 10
4Ibid.   Hal. 11




                                      13
3.     Individualteid, yang berarti yang dapat dimiliki sebagai

       kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum

       dapat ditentukan terpisah.

4.     Totaliteit, Asas ini menyatakan bahwa kepemilikan oleh

       individu         atas   suatu   kebendaan   berarti   kepemilikan

       menyeluruh atas setiap bagian kebendaan tersebut. Ini

       berarti seseorang tidak mungkin memiliki bagian dari

       suatu kebendaan, jika ia sendiri tidak memiliki titel hak

       milik atas kebendaan tersebutsecara utuh.5

5.     Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid). Asas ini

       merupakan konsekwensi hukum dari asas totaliteit,

       dimana dikatakan bahwa seseorang tidak dimungkinkan

       melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu

       kebendaan           yang   utuh.     Meskipun   seorang   pemilik

       diberikan kewenangan untuk membebani hak miliknya

       dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas,

       namun pembebanan yang dilakukan itupun hanya dapat

       dibebankan          terhadap    keseluruhan     kebendaan   yang

       menjadi miliknya tersebut.

     ____________
     5Ibid.   Hal. 11



                                       14
6.   Asas    prioriteit.      Pada   uraian   mengenai       asas

     onsplitsbaarheid tersebut telah dikatakan bahwa atas

     suatu kebendaan dimungkinkan untuk diberikan jura in

     re alinea yang memberikan hak kebendaan terbatas atas

     kebendaan    tersebut.    Hak   kebendaan   tersebut,   hak

     kebendaan terbatas ini oleh hukum diberikan kedudukan

     berjenjang (prioritas) antara satu hak dengan hak lainnya.

7.   Asas pencampuran (vermenging). Asas ini merupakan

     asas kelanjutan dari pemberian jura in re alinea, dimana

     dikatakan bahwa pemegang hak milik atas kebendaan

     yang diberikan hak kebendaan terbatas (jura in alinea)

     tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan terbatas

     tersebut. Jika hak kebendaan jatuh ke tangan pemegang

     hak milik kebendaan, maka kebendaan yang bersifat

     terbatas tersebut demi hukum hapus.

8.   Asas perlakuan yang berbeda atas kebendaan bergerak

     dan kebendaan tidak bergerak.

9.   Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau

     pembentukan hak kebendaan. Asas ini mengingatkan kita

     kembali bahwa pada dasarnya dalam setiap hukum

     perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan dalam

     setiap hak kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian

                                15
   didalamnya. Sifat perjanjian ini menjadi makin penting

   adanya dalam pemberian hak kebendaan yang terbatas,

   sebagaimana dimungkinkan oleh undang-undang.


    Secara harfiah kata “perikatan” sebagai terjemahan dari

istilah “verbintenis”, yang merupakan pengambilalihan dari

kata “obligation” dalam Code Civil Prancis. Dengan demikian

berarti perikatan adalah kewajiban pada salah satu pihak

dalam hubungan hukum perikatan tersebut.

    Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan

rumusan, definisi, maupun istilah “perikatan”. Diawali dengan

ketentuan Pasal 1233, yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena

undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata

dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait

dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka,

ataupun   karena   ditentukan     oleh   peraturan   perundang-

undangan yang berlaku.

    Dengan demikian perikatan adalah hubungan hukum

antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan

harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu

pihak dalam hubungan hukum tersebut.



                             16
       Dari rumusan yang diberikan di atas dapat diketahui

 bahwa suatu perikatan, sekurang-kurangnya membawa serta

 didalamnya empat unsur, yaitu :

 1. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum.

 2. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih

     orang (pihak).

 3. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum

     dalam lapangan hukum harta kekayaan.

 4. hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada

     salah satu pihak dalam perikatan.

       Sebagaimana telah dikatakan di atas, bahwa menurut

 Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hubungan

 hukum dalam perikatan dapat lahir karena kehendak para

 pihak, sebagai akibat dari persetujuan yang dicapai oleh para

 pihak, dan sebagai akibatperintah peraturan perundang-

 undangan. Dengan demikian berarti hubungan hukum ini

 dapat lahir sebagai akibat perbuatan hukum, yang disengaja

 ataupun tidak, serta dari suatu peristiwa hukum, atau bahkan

 dari suatu keadaan hukum. Peristiwa hukum yang melahirkan

 perikatan.6

____________
6 Ibid. Hal 16




                              17
     Hubungan hukum dalam perikatan ini melibatkan dua

orang   atau     lebih,    yang     merupakan     para        pihak   dalam

perikatan. Pihak-pihak dalam perikatan tersebut, sekurangnya

terdiri dari dua pihak, yaitu pihak yang berkewajiban pada

satu sisi (debitur) dan pihak yang berhak atas pemenuhan

kewajiban tersebut pada sisi lain (kreditur). Tidak mungkin

lahir suatu perikatan yang hanya terdiri dari satu pihak saja,

meskipun dalam pihak tersebut terdapat lebih dari satu orang.

Hal ini adalah konsekwensi logis dari sifat perikatan itu sendiri

yang melahirkan kewajiban pada pihak yang satu dalam

perikatan.

     Kewajiban pada satu pihak, meskipun tidak disebutkan

secara langsung dalam sebagian besar ketentuan Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, dapat melahirkan atau

menciptakan      pihak      lain    yang    berhak     atas    pemenuhan

kewajiban tersebut.

     Dengan menekankan kewajiban yang harus dipenuhi,

Kitab    Undang-Undang             Hukum       Perdata         memberikan

kedudukan yang penting bagi pihak yang berkewajiban

(debitur).    Dalam       sudut    pandang     Kitab    Undang-Undang

Hukum        Perdata, pihak        yang    berkewajiban       harus   dapat

ditentukan dan diketahui, oleh karena tidaklah mungkin

                                     18
  suatu perikatan dapat dipenuhi jika tidak diketahui dengan

  pasti pihak yang berkewajiban untuk melakukan kewajiban

  tersebut.



B. Subyek Hukum Perikatan.

  1. Debitur :

      Dibitur adalah pihak yang berutang, yaitu yang memiliki

      kewajiban atau harus melaksanakan sesuatu,7 setelah

      perikatan/perjanjian disepakati.

  2. Kreditur :

      Kreditur adalah pihak yang berhak atas pelaksanaan

      prestasi/kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan

      oleh debitur.

        Dalam        kontstruksi       Kitab      Undang-Undang     Hukum

    Perdata, kedudukan debitor sangat dipentingkan. Hal ini

    adalah akibat dari sifat pemenuhan prestasi/kewajiban yang

    dijamin dengan harta kekayaan debitur. Jadi undang-

    undang         memberikan           perlindungan     terhadap     siapa

    prestasi/kewajiban           tersebut       harus   dipenuhi,    dengan

    menentukan siapa yang behak memenuhinya.

 ____________
 7Lihat Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya. Perikatan Pada Umumnya,:    PT Raja
 Grafindo Persada. Jakarta, (2004) Ibid. Hal. 19-38



                                         19
       Hak atas piutang dapat dialihkan dari satu kreeditor kepada

       kreditor lainnya, sedangkan kewajiban untuk memenuhi

       piutang tidak boleh dipindahtangankan dari debitur yang

       satu kepada debitur yang lain, tanpa persetujuan kreditur

       yang berkepentingan.



C. Macam/Jenis Perikatan.

  1. Pengertian Jaminan Fidusia :

       Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat

       (1) tentang Jaminan Fidusia terdapat pengertian sebagai

       berikut : “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

       dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang

       hak kepemilikannyayang diadakan tersebut tetap dalam

       penguasaan pemilik benda itu”.8

       Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah

       pemisahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada

       penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat

       bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan

       pemberi   fidusia.   A.   Hamzah   dan    Senjun     Manulang

       mengartikan fidusia adalah:9

 ____________

 8H.  Salim, Hs. Perkembangan hukum jaminan di Indonesia, PT. Rajafindo
 Persada. Jakarta, (2004). hal.55
 9Ibid, hal.56



                                   20
    “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya
    (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok
    (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi
    yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-
    levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara
    kepercayaan saja(sebagai jaminan utang debitur),
    sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi
    bukan lagi sebagai detentor atau houder dan atas
    nama kreditor-eigenaar”.


Definisi ini didasarkan pada konstruksi hukum adat, karena

istilah yang digunakan adalah pengoperan. Pengoperan

diartikan sebagai suatu proses atau cara mengalihkan hak

milik kepada orang lain.

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan

fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1

angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah :

    “Hak jaminan atas bendabergerak baik yang berwujud
    maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak
    khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
    tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam
    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
    Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan
    pemberi fidusia, sebagai anggunan bagi pelunasan utang
    tertentu,   yang     memberikan    kedudukan      yang
    diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur
    lainnya”.




                           21
 Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

 a. Adanya hak jaminan.

 b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berujud

    maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak,

    khususnya         bangunan           yang       tidak    dibebani    hak

    tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan

    rumah susun.

 c. Benda      menjadi      objek    jaminan         tetap   berada     dalam

    penguasaan pemberi fidusia.

 d. Memberikan          kedudukan         yang       diutamakan       kepada

    kreditur.

2. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Fidusia.

     Ketentuan        undang-undang          yang      mengatur       tentang

 lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan,

 tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat

 mengikuti      perkembangan          masyarakat.10          Hambatan     itu

 meliputi:




 ____________
 10 Sri Soedewi Masjhoen Sofwan. Ibid, hal. 57-58




                                    22
a. Adanya asas inbezitstelling.

  Asas ini, menyatakan bahwa kekuasaan atas bendanya

  harus pindah/berada pada pemegang gadai,sebagaimana

  yang diatur di dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Ini

  merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-

  benda bergerak, berujud, karena pemberi gadai tidak

  dapat      menggunakan      benda-benda     tersebut      untuk

  keperluannya.

  Terlebih    jika   benda   tanggungan   tersebut       kebetulan

  merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian

  sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan

  anggkutan,     dan    lain-lain.   Mereka   itu   di    samping

  memerlukan kredit, masih membutuhkan tetap dapat

  memakai bendanya untuk alat bekerja.

b. Gadai atas surat-surat piutang.

  Kelamahan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat

  piutang ini karena :

  1) Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari

     piutang-piutang oleh si pemegang gadai.




                             23
          2) Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu

            bagaimana gadai itu harus dilaksanakan.11

    c. Gadai      kurang     memuaskan,         karena      ketidakpastian

          berkedudukan sebagai kreditur terkuat.12

            Dengan adanya berbagai kelemahan di atas, dalam

    praktik timbul lembaga baru, yaitu fidusia. Pada awal

    perkembangannya         sebagaimana        yang    terjadi   di   Negeri

    Belanda mendapat tantangan yang keras dari yurusprudensi

    karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152

    ayat (2) KUH Perdata.

            Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya causa

    yang     diperkenankan.      Namun,      dalam     perkembangannya

    arrest Hoge Raad          1929,    tertanggal 25       Januari     1929

    mengakui sahnya figur fidusia.13 Dengan lebih menekankan

    pada segi hukumnya dari pada segi kemasyarakatannya.

    Hoge berpendapat perjanjian fidusia bukanlan perjanjian

    gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum.



____________
11Ibid, hal. 58
12Ibid, hal. 59
13.Salim, Hs. Perkembangan hukum jaminan di Indonesia,. PT. Rajafindo Persada.

Jakarta. (2004), hal.59




                                      24
              P.A. Stein berpendapat bahwa:14

          “Dengan adanya sejumlah arrest dari Hoge Raad yang
          mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keragu-
          raguan tentang sahnya lembaga tersebut di mana Hoge
          Raad      memberikan       keputusan-keputusan      dan
          pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
          1. fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-
             undang mengenai gadai karena di situ tidak dilakukan
             perjanjian gadai.
          2. fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-
             undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur,
             karena ketentuan mengenai hal tersebut berlaku bagi
             semua benda-benda bergerak maupun benda tetap
             dari debitur, sedang fidusia justru bendanya bukan
             haknya debitur.
          3. dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak
             dapat disimpulkan adanya maksud pembentuk
             undang-undang bahwa sebagai jaminan hutang hanya
             dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh
             berada pada tangan debitur.
          4. fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak
             milik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 639
             BW (Pasal 584 KUH Perdata).
          5. namun demikian ,kemungkinan perpindahan hak
             tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai
             pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari
             barangnya.


 3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.

             Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun

     1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek

     jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari

     benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan,

     piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

______________
14Ibid,   hal. 59-60

                                   25
      Tetapi dengan berlakunya UU Nomor Tahun 1999 tentang

      jaminan fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan

      pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini,

      objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :

      a. benda bergerak, baik yang berujud maupun tidak

            berujud.

      b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak

            dibebani hak tanggungan.

              Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani

      hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan

      rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam undang-

      undang Nomor 16 tahun 1985.15 tentang Rumah Susun.

Hapusnya dan Roya Jaminan Fidusia.

            Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah

  tidak      berlakunya   lagi   jaminan   fidusia.   Ada    tiga   sebab

  hapusnya jaminan fidusia, yaitu :

  1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, karena

       pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan

       yang dibuat kreditur.

 ______________
 15Salim, Hs. Perkembangan hukum jaminan di Indonesia, (2004). Jakarta. PT.
 Rajafindo Persada. Ibid, hal.64




                                    26
  2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.


  3. Musnahnya benda yang menjadi objek fidusia. Musnahnya

       benda         jaminan    fidusia        tidak    menghapuskan       klaim

       asuransi.16

Eksekusi Jaminan Fidusia.


           Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai

  dengan Pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

  Fidusia.17 Yaitu penyitaan dan penjualan benda yang menjadi

  objek jaminan fidusia, disebabkan                     karena debitur atau

  pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya

  tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun

  mereka telah diberikan somasi. Ada 4 cara eksekusi benda

  jaminan fidusia, yaitu :

  1. Penyitaan         atau    pelelangan        atas    dasar   tulisan   yang

      mengandung pelaksanaan putusan pengadilan.

  2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas

      kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan

      umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil

      penjualan.

 ___________
 16Ibid,   hal. 88
 17Ibid,   hal. 90
                                          27
  3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan

      kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan

      cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang

      menguntungkan        para   pihak.    Penjualan     ini   dilakukan

      setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara

      tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak

      yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2

      surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan.



D. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perikatan.

        Ada dua perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-

  Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu sengaja melakukan

  pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis

  dari penerima fidusia. Pemalsuan fidusia diatur dalam Pasal

  35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi:18

      “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan,
      mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun
      memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal
      tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan
      jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
      singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan denda
      paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan
      paling banyak Rp. 100.000 (seratus juta rupiah)”.


  _____________
  18Salim, Hs. Perkembangan hukum jaminan di Indonesia, (2004). Jakarta. PT.
  Rajafindo Persada. Ibid, hal. 92



                                     28
      Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku

 dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini yaitu:

 1. sengaja memalsukan.

 2. mengubah.

 3. menghilangkan dengan cara apapun.

 4. diketahui oleh salah satu pihak.

 5. tidak melahirkan jaminan fidusia.

      Pemberian fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia

 diatur dalam UU nomor 42 Tahun 1999, Pasal 36 berbunyi :

  “Pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau
   menyewakan benda yang menjadi objek fidusia, yang
   dilakuakan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
   penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
   lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima
   puluh juta rupiah)”’

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat

dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini adalah:

1. pemberian fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, atau

   menyewakan.

2. benda objek fidusia

3. tanpa persetujuan tertulis

4. penerima fidusia




                                29
Apabila keempat unsur itu terpenuhi, maka pelaku dapat

dikenakan    hukuman     penjara    dan    denda   sebagaimana

tercantum pada isi Pasal 36 tersebut di atas.

      Implementasi dari pelaksananaan jaminan fidusia adalah

disepakatinya perjajnian sewa beli antara kreditur dan debitur,

khusus untuk barang yang bergerak diantaranya untuk

kendaraan    bermotor.   Dalam      perjanjian   sewa   beli   ini

mempersyaratkan bawa debitur memiliki kewajiban membayar

utang dalam waktu tertentu terhadap kreditur.

      Dengan demikian selama utang debitur terhadap kreditur

belum lunas, maka kendaraan bermotor (mobil) tersebut yang

dikuasai oleh debitur masih menjadi hak yang sah secara

hukum dimiliki oleh kreditur. Sehingga upaya yang dilakukan

oleh debitur dengan tindakan melawan hukum, yaitu dengan

sengaja memindah tangankan dengan cara: mengadaikan,

menjual, dan lain-lain. Barang yang menjadi jaminan dalam

perjanjian sewa beli, maka tindakan yang dilakukan oleh

debitur tersebut termasuk pada tindakan pidana penggelapan,

sesuai dengan Pasal 372 KHUP.




                               30
                             BAB III

   PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK

    PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI

                         DI ASIA FINANCE



A. Perusahaan Finance.

        Usaha yang lahir dalam praktek, sampai saat ini belum

  ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai usaha sewa

  beli tetapi dalam perkembangannya sudah maju dengan

  pesatnya. Keadaan yang seperti inilah yang memungkinkan

  dianutnya sistem terbuka dan azas kebebasan berkontrak

  dalam membuat perjanjian oleh buku ke-III KUHPerdata.

  Dimana para pihak diberikan kebebasan untuk mengatur dan

  membuat sendiri isi perjanjiannya yang mana perjanjian

  perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya

  sebagai   Undang-undang,    asalkan   kebebasan   itu    tidak

  bertentangan   dengan    ketertiban   umum   dengan     norma

  kesusilaan.

        Leasing atau sewa-guna-usaha adalah setiap kegiatan

  pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-

  barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk

  jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran

                                31
secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan

tersebut    untuk    membeli     barang-barang      modal    yang

bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing

berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.

Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh

barang. Modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung

digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan,

triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor/kreditur.

Melalui pembiayaan leasing perusahaan dapat memperoleh

barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan

cepat. Hal ini sungguh berbeda jika mengajukan kredit kepada

bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar.

Bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah,

dengan melakukan perjanjian leasing akan dapat membantu

perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah

jangka leasing selesai, perusahaan dapat membeli barang

modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan

sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi

secara tiba-tiba, tetapi tidak mempunyai dana tunai yang

cukup,     dapat    mengadakan      perjanjian   leasing    untuk

mengatasinya.      Dengan   melakukan     leasing    akan    lebih




                               32
menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding

dengan membeli secara tunai.


        Di   Indonesia     leasing    baru       dikenal     melalui     surat

keputusan      bersama       Menteri         Keuangan        dan       Menteri

Perdagangan               Republik               Indonesia             dengan

No.KEP122/MK/IV/2/1974,                   No.32/M/SK/2/1974,              dan

No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan

usaha leasing.


        Sejalan dengan perkembangan waktu dan perekonomian

Indonesia permasalahan yang melibatkan leasing semakin

banyak dan kompleks. Mulai dari jenis leasing yang paling

sederhana     sampai      yang    rumit.        Perbedaan     jenis    leasing

menyebabkan       perbedaan          dalam       pengungkapan          laporan

keuangan,     perlakuan      pajak        dan    akibatnya     pada     pajak

penghasilan badan akhir tahun. Capital lease dan operating

lease    sama-sama        dikenakan        pajak     pertambahan         nilai,

sedangkan untuk operating lease disamping dikenakan pajak

pertambahan       nilai    juga      dikenakan       pemotongan         pajak

penghasilan Pasal 23, hal ini karena diperlakukan sebagai sewa

menyewa biasa. Biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi

lease dianggap sebagai biaya usaha bagi pihak lessee.

                                     33
     Munculnya lembaga leasing merupakan alternatif yang

menarik    bagi      para   pengusaha    karena   saat    ini   mereka

cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan

operasional     perusahaan.      Melalui     leasing    mereka     bisa

memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang

modal dengan jangka waktu pengembalian antara tiga tahun

hingga lima tahun atau lebih.


     Disamping hal tersebut di atas para pengusaha juga

memperoleh        keuntungan-keuntungan           lainnya        seperti

kemudahan dalam pengurusan, dan adanya hak opsi. Secara

umum leasing artinya Equipment funding, yaitu pembiayaan

peralatan/barang       modal     untuk     digunakan     pada    proses

produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun

tidak langsung.


     Pengertian leasing menurut surat Keputusan Bersama

Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri

Republik   Indonesia        No.KEP-    122/MK/IV/2/1974,         Nomor

32/M/SK/2/1974,         dan    Nomor     30/Kpb/I/1974      tanggal   7

Februari      1974     adalah:    ”Setiap    kegiatan     pembiayaan

perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal

untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu

                                  34
tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala

disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk

membeli    barang-barang     modal    yang   bersangkutan   atau

memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa

uang telah disepakati bersama”.


      Equipment Leasing Association di London memberikan

definisi leasing sebagai berikut: “Leasing adalah perjanjian

antara lessor dan lessee untuk menyewa sesuatu atas barang

modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak

pemilikan barang modal tersebut ada pada lessor sedangkan

lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan

pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka

waktu tertentu”. Berdasarkan beberapa pengertian di atas,

maka pada prinsipnya pengertian leasing terdiri dari beberapa

elemen di bawah ini:


1. Pembiayaan perusahaan.

2. Penyediaan barang-barang modal.

3. Jangka waktu tertentu.

4. Pembayaran secara berkala.

5. Adanya hak pilih (option right).

6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama.

                                35
7. Adanya pihak lessor.

8. Adanya pihak lessee.

      Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang

sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya dan

oleh karena itu leasing yang digunakan sebagai pembayaran

alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif

sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan, maka

leasing    didukung   oleh     keuntungan-keuntungan     sebagai

berikut:


1. Fleksibel, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan

   kebutuhan perusahaan yaitu besarnya pembayaran atau

   periode lease dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan

   kondisi perusahaan.


2. Tidak diperlukan jaminan, karena hak kepemilikan sah atas

   aktiva yang di lease serta pengaturan pembayaran lease

   sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang

   dilease sudah merupakan jaminan bagi lease itu sendiri.


3. Capital saving, yaitu tidak menyediakan dana yang besar,

   maksimum      hanya       menyediakan   downpayment     yang

   jumlahnya dalam kebiasaan lease tidak terlalu besar, jadi

   dalam hal ini bisa dikatakan menjadi suatu penghematan
                                36
  modal bagi lessee, yaitu lessee dapat menggunakan modal

  yang   tersedia   untuk   keperluan   lain.   Karena   leasing

  umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan.


4. Cepat dalam pelayanan, artinya secara prosedur leasing lebih

  sederhana dan relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan

  bila dibandingkan dengan kredit investasi bank, jadi tanpa

  prosedur yang rumit dan hal itu memberikan kemudahan

  bagi para pengusaha untuk memperoleh mesin-mesin dan

  peralatan yang mutakhir untuk memungkinkan dibukanya

  suatu bidang usaha produksi yang baru atau untuk

  memodernisasi perusahaan.


5. Pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya

  operasional, artinya pembayaran lease langsung dihitung

  sebagai biaya dalam penentuan laba rugi perusahaan, jadi

  pembayarannya dihitung dari pendapatan sebelum pajak,

  bukan dari laba yang terkena pajak.


6. Sebagai pelindung terhadap inflasi, artinya terhindar dari

  resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi,

  yaitu lessee sampai kapanpun tetap membayar dengan

  satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya.



                              37
   7. Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa lease.

   8. Adanya kepastian hukum, artinya suatu perjanjian leasing

      tidak dapat dibatalkan dalam keadaan keuangan umum

      yang sangat sulit, sehingga dalam keadaan keuangan atau

      moneter yang sesulit apapun perjanjian               leasing tetap

      berlaku.


   9. Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk

      mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan, terutama

      perusahaan ekonomi lemah, untuk dapat memodernisasi

      pabriknya.


B. Klasifikasi Leasing.


   1. Capital Lease.


   Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu

   lembaga keuangan. Lessee yang akan membutuhkan suatu

   barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari

   barang yang dibutuhkan. Lessee juga mengadakan negoisasi

   langsung    dengan     supplier   mengenai     harga,   syarat-syarat

   perawatan     serta   hal-hal   lain   yang   berhubungan     dengan

   pengoperasian barang tersebut.




                                     38
Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang

tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut

diserahkan    kepada        lessee.     Sebagai    imbalan    atas   jasa

pengguanaan barang tersebut lessee akan membayar secara

berkala kepada lessor sejumlah uang yang berupa rental untuk

jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.


Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga

barang yang dibayar oleh lessor ditambah faktor bunga serta

keuntungan pihak lessor. Selanjutnya capital atau finance lease

masih bisa dibedakan menjadi dua yaitu:


a. Direct finance lease :


   Transaksi ini terjadi jika lessee sebelumnya belum pernah

   memiliki    barang       yang      dijadikan   objek   lease.   Secara

   sederhana bisa dikatakan bahwa lessor membeli suatu

   barang atas permintaan lessee dan akan dipergunakan oleh

   lessee.


b. Sale and lease back :


   Sesuai dengan namanya, dalam transaksi ini lessee menjual

   barang yang telah dimilikinya kepada lessor. Atas barang

   yang sama ini kemudian dilakukan suatu kontrak leasing
                                      39
   antara   lessee   dengan   lessor.   Dengan   memperhatikan

   mekanisme ini, maka perjanjian ini memiliki tujuan yang

   berbeda dibandingkan dengan direct finance lease. Disini

   lessee memerlukan cash yang bisa dipergunakan untuk

   tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya. Bisa

   dikatakan bahwa dengan sistem sale and lease back

   memungkinkan lessor memberikan dana untuk keperluan

   apa saja kepada kliennya dan tentu saja dana yang

   dibutuhkan sesuai dengan nilai objek barang lease.


2. Operating Lease :


Pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian

menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu.

Dalam praktik lessee membayar rental yang besarnya secara

keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah

dikeluarkan oleh lessor.


Didalam menentukan besarnya pembayaran lease, lessor tidak

memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa

lease berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup

tinggi. Di sini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak

opsi bagi lessee.



                               40
3. Sales type lease (Lease Penjualan) :


Lease penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri

yang menjual lease barang hasil produksinya. Dalam kontrak

penjualan    lease      diakui   dua   macam   pendapatan   yaitu

pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas jasa

pembelanjaan selama jangka waktu lease.


4. Leverage Lease :


Pada leasing ini dilibatkan pihak ketiga yang disebut credit

provider. Lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar

100% dari harga barang melainkan hanya antara 20% hingga

40%. Kemudian sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai

oleh credit provider.


5. Cross Border Lease :


Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing

yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan

demikian antara lessor dan lessee terletak pada dua negara

yang berbeda.


Barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam cross

border lease meliputi nilai jutaan dollar Amerika Serikat.

                                  41
  Seperti Pesawat terbang bermesin jet dari Pabrikan Boeing dan

  Airbus.


C. Prosedur Mekanisme Leasing :


  Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan

  mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar

  dapat diuraikan sebagai berikut:


  1. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang

      dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk

      supplier peralatan yang dimaksudkan.


  2. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, maka

      dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap.


  3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan

     untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi

     yang disetujui lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease),

     setelah ini maka kontrak lease dapat ditandatangani.


  4. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak

     asuransi untuk peralatan yang dilease dangan perusahaan

     asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam

     kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi

                                42
  terjalin    perjanjian   kontrak    utama.   Kontrak   pembelian

  peralatan     akan   ditandatangani    lessor    dengan   supplier

  peralatan tersebut.


5. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi

  lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi

  peralatan      tersebut,    supplier   akan      menandatangani

  perjanjian purna jual.


6. Lessee     menandatangani     tanda    terima    peralatan   dan

  menyerahkan kepada suppplier.


7. Supplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari

  lessee), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada

  lessor.


8. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada

  supplier.


9. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan

   jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak

   lease.




                                 43
D. Tindakan/Upaya Yang Dilakukan Perusahaan.

          Setelah perjanjian sewa beli telah disepakati bersama

  antara kreditur dan debitur dalam jangka waktu tertentu, maka

  pihak    penerima   dana   atau    debitur   memiliki   kewajiban

  diantaranya:

  1. Membayar angsuran sesuai kesepakatan dalam jangka

     waktu tertentu terhadap kreditur dengan lancar.

  2. Menjaga barang atau kendaraan yang menjadi jaminan

     untuk tidak dipindahtangankan kepada pihak lain dengan

     alasan apapun.

  3. Menjaga dam memelihara barang agar tetap dalam komdisi

     baik.

          Dengan demikian Asia finance sebagai perusahaan yang

  memberikan pembiayaan barang/kendaraan roda empat (mobil)

  terhadap debitur sesuai dengan pilihan debitur dengan jumlah

  pembiayaan yang telah disepakati.

          Namun dalam masa pembayaran adakalanya debitur

  yang dengan sengaja memindahtangankan barang yang telah

  menjadi jaminan terhadap Asia Finance, yaitu dengan cara :

  1. Menggadaikan barang/kendaraan roda empat (mobil) ke

     pihak lain dengan tujuan memberoleh kembali dana.




                                44
2. Memindahtangankan       dengan      cara     mengoperkridetkan

   barang/kendaraan roda empat (mobil) tanpa sepengetahuan

   Asia Finance.

      Dari tindakan yang dilakukan debitur ini selama debitur

dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar cicilan

yang telah disepakati, maka pihak Asia Finance tidak akan

mengetahuinya, karena biasanya pihak Asia Finance dengan

peraturan yang ada memberikan peluang dengan jangkla waktu

tertertu   terhadap   debitur   yang   telat/menunggak         dalam

pembayaran cicilannya.

      Dengan    demikian   pihak     Asia     Finance   baru   akan

melakukan tindakan apabila pihak debitur tidak melakukan

kewajibannya dalam kurun waktu tiga bulan dari batas jatuh

tempo yang telah disepakati.

      Adapun    upaya    yang   dilakukan     Asia Finance     yaitu

diantaranya :

1. Mengambil barang/kendaraan roda empat (mobil) yang

   menjadi jaminan dari pihak debitur dengan persetujuannya,

   dengan maksud untuk memberikan waktu kepada debitur

   untuk melunasi semua tunggakan, dan apabila tunggakan

   tersebut dilunasi, maka barang/kendaraan rode empat




                                45
   (mobil) yang ditahan akan dikembalikan kembali kepada

   debitur.

2. Apabila barang/kendaraan roda empat (mobil) yang menjadi

   jaminan sudah tidak ada pada pihak debitur, maka pihak

   Asia   Finance      melakukan        pencarian    barang/kendaraan

   tersebut, sampai ditemukan, yang kemudian diambil secara

   paksa, tanpa persetujuan debitur.

3. Apabila barang/kendaraan roda empat (mobil) yang akan

   disita (diambil secara paksa) tidak ditemukan oleh pihak

   Asia Finance, maka pihak perusahaan melaporkan tindakan

   yang dilakukan oleh debitur kepada pihak Kepolisian,

   dengan laporang penggelapan.

      Dari upaya yang dilakukan oleh pihak Asia Finance ini,

adalah    merupakan       tindakan        yang      berdasarkan     pada

kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak Kreditur dan Debitur

dalam     perjanjian    sewa   beli,      sehingga    apabila     debitur

melakukan tindan pidana penggelapan, maka oleh pihak Asia

Finance akan ditindak lanjuti dengan melaporkan tindakan

tersebut ke pihak Kepolisian.




                                   46
                              BAB IV

       PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA

        PENGGELAPAN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI

        KENDARAAN BERMOTOR RODE EMPAT (MOBIL)

            DI ASIA FINANCE KABUPATEN CIANJUR

              DIKAJI MENURUT PASAL 378 KUHP




A. Asia Finance Kabupaten Cianjur.

        Asia Finance Kabupaten Cianjur adalah perusahaan yang

  bergerak dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan atau

  penyediaan dana tunai dengan jaminan kendaraan roda empat

  (mobil) berdasarkan kesepakatan Perjanjian Sewa Beli.

        Dalam kurun waktu belum sepuluh tahun perusahaan

  Asia Finance di Kabupaten Cianjur telah dapat mendirikan

  perusahaan cabang dan memiliki kantor sendiri, yang pada

  awalnya masih merupakan bagian dari perusahaan Asia

  Finance Sukabumi.

        Adapaun para personil Asia Finance Kabupaten Cianjur

  dipimpin oleh seorang Manager dengan dibantu oleh bagian : 1)

  Marketing, 2) Costemer servir, 3) Kasir, 4) Uji pisik kendaraan,

  dan beberapa keryawan bagian lapangan.



                                47
         Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan maka yang

paling       menentukan            kinerja       perusahaan            dalam

perkembangannya           yaitu   bagian     merketing       dan       bagian

lapangan,        karena    bagian      ini   yang     secara       langsung

berhubungan         dengan    pihak    debitur    yang      membutuhkan

kendaraan atau yang membutuhkan dana tunai. Juga bagian

Costemer         Servis   yang     memberikan        informasi-informasi

mengenai perusahaan yang berhubungan dengan peraturan-

peraturan yang harus dipenuhi oleh pihak debitur.

         Mengingat begitu ringannya persyaratan yang diberikan

oleh     pihak    perusahaan      Asia Finance       dalam    kepemilikan

kendaraan bermotor roda empat (mobil), dibandingkan dengan

perbankkan, maka resiko pengembalian dana atau resiko

kehilangan barang jaminanpun akan sangat besar.

         Berdasarkan data di Perusahaan Asia Finance Kabupaten

Cianjur, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tercatat

dalam tiap bulan rata-rata jumlah debitur yang baru berjumlah

antara     50-100     debitur.    Diantaranya       yaitu    debitur    yang

mengajukan kepemilikan kendaraan roda empat (Mobil), dan

debitur yang membutuhkan dana tunai dengan jaminan

kendaraan roda empat (mobil).




                                      48
        Sehingga dalam waktu lima tahun pertumbuhan jumlah

  debitur   yang     memanfaatkan        perusahaan     Asia    Finance

  Kabupaten    Cianjur     rata-rata     pertahun     pertumbuhannya

  mencapai 10 %, jadi dengan adanya perusahaan Asia Finance

  yang sebenarnya merupakan lembaga keuangan, tetapi oleh

  masyarakat       sudah   terasa    manfaatnya,      karena     dengan

  persyaratan yang ringan.



B. Proses Pelayanan Asia Finance.

        Asia finance Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan

  pelayanan    terhadap     konsumen/debitur,       yaitu      ada   dua

  klasifikasi pertama bagi debitur yang mengajukan kepemilikan

  kendaraan roda empat (mobil) yang baru, dan kedua yaitu

  debitur   yang     memerlukan     dana    tunai   dengan      jaminan

  kendaraan roda empat (mobil).

  1. Pelayanan terhadap Kepemilikan Kendaraan roda empat

     (mobil) baru.

     a. Pihak Asia Finance memberikan format isian terhadap

       konsumen atau calon debitur, mengenai identitas yang

       lengkap mengenai calon debitur.




                                    49
  b. Pihak Asia Finance telah menunjuk Dealer Kendaraan roda

    empat (mobil) dalam rangka menyediakan kendaraan yang

    dipesan oleh pihak calon debitur.

  c. Kemudian dari pihak Asia Finance Melakukan pengecekan

    terhadap     calon   debitur     (survei     lapangan),   untuk

    mengetahui keadaan calon debitur dari beberapa aspek,

    terutama hubungannya dengan kemampuan membayar

    cicilan ke pihak Asia Finance.

  d. Setelah survei lapangan dilaksanakan dan mendapat

    persetujuan dari pihak pimpinan, maka permohonan

    debitur    dapat     direalisasikan        dengan   pengiriman

    kendaraan oleh pihak dealer yang telah ditunjuk.

  e. Kemudian apabila barang telah diterima oleh pihak

    debitur baru perjanjian sewa beli ditandatangani oleh

    pihak kreditur dan debitur dengan deberikan penjelasan-

    penjelasan      menganai        peraturan-peraturan        yang

    berhubungan dengan kewajiban debitur dan kreditur. Agar

    kemudian hari tidak terjadi kesalah pahaman, sehingga

    perjanjian sewa beli ini merupakan dasar dari pengikatan

    dan salah satu pihak tidak boleh melanggarnya.

2. Pelayanan Terhadap Konsumen yang Memerlukan Dana

  Tunai.

                               50
Selain melayani pembiayaan kepemilikan kembaraan roda

empat (mobil) yang telah dijelaskan di atas, Asia Finance

juga menyediakan dana tunai bagi nasabah/calon debitur

yang membutuhkannya dengan jaminan kendaraan yang

mereka miliki, adapun sestematika layanannya adalah

sebagai berikut :

a. Nasabah/calon       debitur        mengajukan    permohonan

  pinjaman dana tunai ke pihak Asia Finance dengan

  mengisi format permohonan yang telah disediakan.

b. Pihak   Asia     Finance   mengadakan      survei      lapangan

  mengenai keadaan calon debitur,

c. Setelah mendapat persetujuan dari pihak pimpinan baru

  dilakukan   pengecekan      fisik    kendaraan   oleh    petugas

  lapangan, kemudian dilaporkan ke pihak perusahaan

  mengenai kondisi kendaraan, selengkap-lengkapnya.

d. Pihak Asia Finace berdasarkan hasil pengecekan fisik

  kendaraan menentukan jumlah dana yang dapat diberikan

  kepada pihak debitur, apabila debitur menyetujui, maka

  perjanjian sewa beli dapat dilaksanakan.




                              51
C. Tindan Pidana Pengelapan Oleh debitur di Asia Finance.

        Mengingat begitu ringannya persyaratan yang diberikan

   oleh pihak perusahaan Asia Finance terhadap debitur, maka

   dimungkinkan sekali adanya penyimpangan-penyimpangan

   yang dilakukan oleh pihak debitur dalam upaya melanggar

   kesepakatan perjanjian sewa beli yang telah disepakati

   bersama.

        Pelanggaran-poelanggaran ini yang sering dilakukan oleh

   pihak debitur biasanya diketahuii, apabila debitur tidak dapat

   melaksanakan kewajibannya membayar cicilan dalam kurun

   waktu tertentu, misal dua bulan/tiga bulan menunggak

   cicilan. Meskipun biasanya apabila terlambat dari batas

   tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan biasanya pihak

   perusahaan akan melakukan penagihan baik via telepon

   maupun oleh kolektor lapangan langsung ke rumah debitur.

        Tetapi pada tahap ini biasanya pihak perusahaan Asia

   Finance belum melakukan tindakan apa-apa, hanya baru

   memberikan denda selama waktu pembayaran melebihi batas

   jatuh tempo yang dihitung perhari dengan perhitungan yang

   telah ditentukan berdasarkan dari jumlah cicilan.

        Sedangkan bagi debitur yang telah menunggak selama

   tiga bulan berturut-turut, maka pihak Asia Finance, dengan

                                52
persetujuan atau tanpa persetujuan debitur berhak untuk

mengambil secara paksa kendaraan yang menjadi jaminan,

karena berdasarkan perjanjian sewa beli tindakan tersebut

adalah hasil dari kesepakatan bersama antara kreditur dan

debitur.

     Dari pelaksanaan tindakan yang dilakukan Asia Finance

Kabupaten Cianjur ini, dari keseluruhan jumlah debitur yang

menunggak        hanya   10%        saja    yang     dapat      ditarik

barang/kendaraan roda empat (mobil) oleh pihak Perusahaan

Asia Finance Kabupaten Cianjur, yang sisanya oleh pihak

debitur sudah dipindahtangankan ke pihak lain, dengan

alasan;    ada    yang   sudah        dijual,      digadaikan     atau

dioperkreditkan ke pihak lain tanpa sepengetahuan pihak

Perusahaan Asia Finance Kabupaten Cianjur.

     Berdasarkan KUHP Pasal 372            termasuk kepada tindak

pidanan Pengelapan adalah:

  “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum
  mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang
  sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
  orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan
  karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan
  pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling
  banyak enam puluh ribu rupiah”3.


     Berdasarkan penjelasan Pasal 372 KUHP di atas maka

tindakan yang tersebut di atas seperti: menggadaikan, menjual,
                               53
  dan memindahtangankan kendaraan roda empat (mobil) yang

  masih ada perikatan perjanjian sewa beli dengan pihak Asia

  Finance, maka debitur tersebut sudah melakukan tindak

  penggelapan. Karena tindak penggelapan ini sudah termasuk

  kepada    tindak   pidana,    sehingga    dalam       melakukan

  tindakannyapun pihak Asia Finance disamping oleh pihak

  perusahaan   melakukan     penyelesaiannnya,   juga    meminta

  bantuan pihak kepolisian. Sampai permasalahannya yang

  berhubungan dengan pihak debitur dan perusahaan Asia

  finance dapat diselesaikan dengan baik.



D. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan

  dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Roda Empat (Mobil)

  di Asia Finance Kabupaten Cianjur.

       Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pihak

  debitur, yaitu diantaranya melakukan tindak penggelapan.

  Pihak Perusahaan Asia Finance Kabupaten Cianjur, sebelum

  melaporkan tindakan debitur tersebut kepada pihak Kepolisian,

  oleh pihak Asia Finance dengan menugaskan karyawan bagian

  lapangan untuk menelusuri barang/Kendaraan roda empat

  (mobil) tersebut dengan melalui pendekatan terhadap debitur




                                54
yang bersangkutan, untuk melakukan tindakan pengambilan

secara paksa barang yang menjadi jaminan tersebut.

       Biasanya    dalam    hal   tindak   penggelapan    ini    yang

dilakukan oleh pihak debitur setelah melakukan pendekatan

oleh pihak perusahaan, akan dengan mudah melakukan

pengambilan barang tersebut, meskipun telah melibatkan pihak

ketiga yang menerima barang tersebut, yang diberikan oleh

debitur, karena tindakan tersebut telah melanggar ketentuan

dalam perjanjian sewa beli, maka tindakan yang dilakukan oleh

pihak perusahaan adalah telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, sehingga kerugian yang diterima oleh pihak ketiga

menjadi tanggung jawab debitur. Karena apabila dikaji dari

peraturan yang berlaku bahwa pihak ketiga yang telah

menerima barang dari debitur telah menyalahi peraturan,

sehingga ke duanya dapat dijerat hukum yang berlaku.

       Adapun     bagi     debitur     yang   melakukan         tindak

penggelapan, dan tidak dapat membuktikan barang/kendaraan

roda   empat      kepada    pihak      perusahaan,   karena      akan

diambil/disita,    bahkan tidak dapat menunjukkan dimana

barang tersebut, maka pihak perusahaan akan meminta

bantuan pihak Kepolisian, dengan melaporkan tindak pidana

penggelapan tersebut yang dilakukan oleh pihak debitur.

                                  55
        Dalam    pelaksanaannya        biasanya   pihak   perusahaan

dengan resmi melaporkan tindak penggelapan tersebut kepada

pihak Kepolisian, yang kemudian ditindak lanjuti dengan

pemeriksaan terhadap debitur tersebut. Sehingga apa yang

dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu dengan cara apabila

pihak debitur tidak dapat membuktikan barang/kendaraan

yang seharusnya dikembalikan kepada pihak Perusahaan Asia

Finance, maka debitur tersebut akan ditangkap dan ditahan

oleh pihak kepolisian dan dituntut dengan tindak pidana

penggelapan.

        Sebenarnya harapan dari Perusahaan Asia Finace adalah

dapat dikembalikannya barang/kendaraan roda empat (mobil)

oleh pihak debitur kepada pihak Asia Finance, sebagai barang

bukti    bahwa    debitur   sudah      tidak   dapat   melaksanakan

kewajibannya terhadap kreditur. Agar pihak perusahaan tidak

mengalami kerugian.

        Jadi meskipun dilaporkannya tindak pidana penggelapan

tersebut    kepada     pihak   Kepolisian         sebenarnya   pihak

perusahaan ingin mengurangi resiko kerugian yang lebih besar

dengan tidak dapat disita atau dikembalikannya barang

jaminan tersebut. Sehingga apabila kasus tindak pidana

penggelapan ini telah ditangani oleh pihak Kepolisian ada

                                  56
beberapa proses hukum yang harus dilalui baik oleh pihak

debitur maupun oleh pihak kreditur.

     Ketika proses hukum sedang berlangsung dan selama

pihak debitur belum menyerahkan barang kepada pihak

Kepolisian    atau    pihak   Perusahaan      maka     debitur   yang

bersangkutan akan menjalani proses hukum dengan tuntutan

telah melakukan tindak pidana penggelapan, dan segala

konsekwensi dari proses ini perusahaan Asia Finance tidak

akan mendapatkan kembali barang sebagai jaminan dari pihak

debitur. Tetapi biasanya setelah proses tindak pidana tersebut

dilimpahkan kepada Kepolisian, pihak debitur akan dapat

mengembalikan        barang/kendaraan       tersebut   kepada    pihak

Perusahaan. Karena pada umumnya pihak debitur tidak mau

menjadi tahanan pihak kepolisian.

     Sebenarnya tindakan pelaporan terhadap tindak pidana

penggelapan    yang    dilakukan     oleh   debitur    kepada    pihak

Kepolisian ini merupakan salah satu jalan terakhir, mengingat

pihak debitur tidak dapat menyerahkan atau membuktikan

barang yang telah termasuk kepada perjanjian sewa beli yang

merupakan barang jaminan. Dan status barang tersebut

sebenarnya masih dalam kekuasaan kreditur.




                                57
E. Masalah-masalah yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi

  Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Sewa

  Beli     kendaraan    roda    empat      (mobil)   di   Asia     Finance

  Kabupaten Cianjur dikaji Menurut Pasal 378 KUHP.

           Penerapan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan

  yang dilakukan oleh pihak Asia Finance terhadap debitur yang

  melakukan tindak pidana penggelapan telah dijelaskan di atas,

  tetapi    disini    akan    dijelaskan    mengenai      tindak    pidana

  penggelapan yang dilakukan debitur tersebut akan dikaji

  menurut Pasal 378 KUHP.

     Berdasarkan KUHP Pasal 378 berbunyi :

     “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
     sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
     mamakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu;
     dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
     menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
     sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun
     menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan
     pidana penjara paling lama empat tahun”.4

           Dari uraian pasal di atas dapat disimpulkan bahwa

  tindak     pidana    penggelapan    yang    dilakukan     oleh    debitur

  tersebut apabila ada unsur kesengajaan dengan dalih untuk

  menghapus utang atau melakukan upaya dengan tipu muslihat

  untuk menghapuskan utang kepada pihak Asia Finance,

  sehingga pihak Asia Finance tidak dapat melakukan tindakan

  apapun      berkenaan      dengan   tanggungjawab       debitur    untuk
                                      58
melakukan      pembayaran    sesuai   dengan   ketentuan   dalam

perjanjian sewa beli yang telah disepakati sebelumnya.

      Pada kenyataannya beberapa kasus yang terjadi yang

berhubungan dengan tindak pidana penggelapan ini di Asia

Finance Kabupaten Cianjur sebenarnya belum ada debitur yang

sengaja dengan cara tipu muslihat untuk menghapuskan utang

kepada pihak Asia Finance.

      Hanya dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana

penggelapan ini, pihak Asia Finance mengalami masalah-

masalah diantaranya :

a. Alamat tempat tinggal debitur rata-rata jauh, yaitu di daerah

   Cianjur selatan, sehingga secara geografis agak sulit ditemui

   atau melakukan hubungan dengan debitur secara berkala,

   hanya dapat berhubungan melalui Telepon saja.

b. Kendaraan yang menjadi Jaminan, diantaranya kendaraan

   Truk, dan kendaraan Pribadi, sehingga apabila terjadi

   keterlambatan dalam pembayaran dan pihak Asia Finance

   akan melakukan pengambilan barang, dan akan melakukan

   tindakan, maka akan kesulitan mencari barang/kendaraan

   tersebut, karena mungkin barang tersebut berada luar

   wilayah Kabupaten Cianjur, atau bahkan berada di luar

   Provinsi.

                                59
          Dari   masalah-masalah        yang   dihadapi    Asia    Finance

     tersebut    di    atas,    maka    akan    berpengaruh        terhadap

     pelaksanaan penerapan sanksi terhadap tindak pidana

     penggelapan yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian

     sewa beli. Sehingga pihak Asia Finance akan memerlukan

     waktu yang lebih lama dalam mengambil atau melakukan

     eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan.



F. Upaya-upaya        Yang      Dilakukan      Asia    Finance       Dalam

  Meminimalisir Tindak Pidana Pengelapan Dalam Perjanjian

  Sewa Beli.

          Berdasarkan keadaan yang terjadi, terutama dalam

  tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh debitur, yang

  sebenarnya dapat merugikan pihak perusahaan Asia Finance,

  maka dengan demikian upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh

  pihak    perusahaan          untuk   meminimalisir      tindak    pidana

  Penggelapan adalah dengan upaya sebagai berikut :

  1. Memberikan pembinaan kepada karyawan bagian Marketing,

     untuk lebih selektif dalam rangka mencegah tindak pidana

     penggelapan,      meskipun        sebenarnya     pihak   perusahaan

     membutuhkan nasabah/debitur sebanyak-banyaknya, akan




                                       60
  tetapi kita juga harus memperhatikan faktor resiko yang

  akan terjadi.

2. Melakukan layanan Purna Jual, yaitu selalu menjalin

  hubungan dengan pihak debitur selama masa jangka waktu

  perjanjian sewa beli belum berakhir, dengan maksud agar

  dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh

  debitur dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap Asia

  Finance, sehingga kemungkinan tindak pidana penggelapan

  tidak mungkin dapat dilakikan oleh debitur.

3. Melakukan Cros cek terhadap informasi-informasi yang

  diberikan oleh pihak debitur dalam rangka mengajukan

  permohonan terhapap Asia Finance, serta meskipun debitur

  tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak perusahaan,

  tetapi secara berkala pihak perusahaan harus melakukan

  pengecekan kembali terhadap debitur tersebut. Dengan

  melibatkan pemerintahan setempat misal RT atau RW.

     Dari upaya-upaya tersebut di atas, sebenarnya apabila

para debitur telah dapat melaksanakan kewajibannya terhadap

Asia Finance sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Sewa Beli,

maka segala tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan

sebanarnya tidak akan terjadi, dan tentunya tidak akan

melibatkan pihak manapum, terutama pihak Kepolisian.

                             61
                                 BAB V

                    KESIMPULAN DAN SARAN



A. Kesimpulan

        Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan di

  atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sesuai dengan

  identifikasi masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu,

  pada Bab I. Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah

  dilaksanakan oleh penulis dapat disampaikan kesimpulan-

  kesimpulan sebagai berikut :

  1. Penggelapan dalam Perjanjian Sewa Beli adalah, suatu

     tindakan yang dilakukan oleh debitur yang dengan sengaja

     melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memindah

     tangankan barang/kendaraan roda empat (mobil) yang

     sedang dalam kekuasaannya, untuk kuntungan sendiri,

     yang sebenarnya barang/kendaraan roda empat (mobil)

     tersebut secara hukum ada dalam kekuasaan Asia Finance.

  2. Penerapan sanksi yang dilakukan Asia Finance terhadap

     tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh debitur

     adalah :

     a. Dengan melakukan pengambilan/penyitaan secara paksa

        meskipun barang/kendaraan roda empat (mobil) tersebut

                                  62
      berada pada pihak ke tiga (sudah tidak ada di tangan

      debitur), tetapi petugas pelaksananya masih dilakukan

      oleh petugas dari Asia Finance.

   b. Dilaporkan      ke   pihak    Kepolisian,     karena     pihak

      perusahaan sudah tidak dapat melakukan tindakan

      terhadap debitur, karena debiturnya sulit ditemui, atau

      tidak dapat menunjukkan/menyerahkam barang yang

      menjadi jaminan, jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh

      petugas dari perusahaan Asia Finance dengan cara

      apapun tidak dapat berhasil dengan baik, sehingga jalan

      terakhir yaitu dengan melaporkan ke pihak Kepolisian.

3. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Asia Finance dalam

   penerapan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan

   dalam perjanjian sewa beli adalah sebagai berikut :

   a. Letak tempat tinggal/alamat debitur yang rata-rata

      terdapat di daerah Cianjur selatan, yang secara geografis

      agak sulit untuk melakukan kunjungan terhadap debitur

      yang melakukan tindak pengelapan tersebut, sehingga

      membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses

      penyelesaian,    serta   pengambilan        barang     jaminan

      tersebut.




                               63
   b. Sering terjadi apabila debitur yang melakukan tindak

      penggelapan ini mengambil kendaraan angkutan seperti

      Truk, atau kendaraan pribadi, karena kendaraan tersebut

      sering dipakai untuk melakukan perjalanan ke luar

      wilayan Kabupaten Cianjur, bahkan sampai ke luar

      Provinsi, sehingga para petugas lapanganpun harus

      mencari kendaraan tersebut dimana barang/kendaraan

      tersebut berada.

4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Asia Finance dalam

   meminimalisir tindak pidana penggelapan yang dilakukan

   oleh debitur adalah sebagai berikut :

   a. Melakukan pembinaan yang intensif terhadap karyawan-

      karyawan bagian marketing, agar lebih selektif dalam

      merekrut para calon debitur, dan harus dapat mendeteksi

      secara dini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi

      yang dilakukan oleh debitur.

   b. Melakukan pelayanan yang berkesinambungan kepada

      para debitur, agar lebih dekat dengan debitur sehingga

      akan dapat membantu permasalahan-permasalahan yang

      dihadapi oleh debitur demi lancarnya melaksanakan

      kewajibannya terhadap Asia Finance.




                               64
     c. Melakukan cros cek terhadap informasi-informasi yang

        diberikan oleh debitur, secara berkala. Dalam rangka

        memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi

        debitur secara menyeluruh,



B. Saran-saran :

        Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis

  tentang    Penerapan    Sanksi         Terhadap     Tindak      Pidana

  Penggelapan Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor

  Roda empat (mobil) di Asia Finance Kabupaten Cianjur dikaji

  menurut Pasal 378 KUHP, maka dapat direkomendasikan

  saran-saran sebagai berikut :

   1. Para   karyawan    bagian         Marketing    seyogianya    lebih

      memperhatikan      kinerja        debitur     dalam   membayar

      kewajibannya terhadap Asia Finance, dan tidak sekedar

      mengejar      nasabah         sebanyak-banyaknya             tanpa

      memperhatikan kemampuan debitur.

   2. Menjalin Kerjasama dengan instansi terkait, terutama

      dengan pemerintahan setempat dimana pihak debitur

      tinggal, karena dengan demikian akan dapat diperoleh

      informasi seakurat mungkin mengenai tindakan yang




                                   65
dilakukan oleh debitur terhadap barang/kendaraan roda

empat (mobil) yang menjadi jaminan ke pihak Asia Finance.




                         66
        DAFTAR SINGKATAN KATA



KEP     : Keputusan

KUHP    : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

MK      : Menteri Keuangan

RT      : Rukun Tetangga

RW      : Rukun Warga

SK      : Surat Keputusan

UNSUR   : Universitas Suryakancana

UU      : Undang-Undang




                      67
                     DAFTAR PUSTAKA



Agus    Irawan Sensus (2007). Teknik Penulisan Laporan
        Penelitian, Departemen Pendidikan Nasional. (Dirjen
        PMPTK)

Asia Finance Kabupaten Cianjur (2008). Data-data Perusahaan
       tentang debitur yang melakukan tindak pidana
       penggelapan.

Bambang Sunggono (1997). Metodologi Penelitian Hukum,
     Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989). Kamus Besar
       Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.

Henny    Nuraeny (2005). Hukum Pidana, “Diktat Kuliah”,
        Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur.

Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya (2004). Perikatan Pada
       Umumnya, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Moeljatno (2008). Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta
       : PT Bumi Aksara.

Salim HS, (2004). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,
       Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.




                             68
69

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Skripsi
Stats:
views:11083
posted:3/4/2010
language:Indonesian
pages:69