Docstoc

Review Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Document Sample
Review Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Powered By Docstoc
					BAPPENAS

Review Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Drs. H. Dadang Solihin, MA Drs H Dadang Solihin MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah‐ Bappenas pp
Kursus Standar Biaya Ditjen Anggaran-Dikl t LPEMDitj Anggaran-Diklat LPEM-FEUI A Jakarta, 24 November 2008

www.dadangsolihin.com

2

Materi
Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Berbagai Pengertian tentang Perencanaan • Kegagalan Perencanaan • Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Pergeseran Paradigma:

From G Government t G t to Governance

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya.
3

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com

4

Pelaku Pembangunan: Paradigma  Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat  yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. b dik i k bili i i if d b
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Pelaku Pembangunan: Stakeholders Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police

CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

Dunia Usaha  Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Nilai Pertumbuhan Pasar

Redistibusi Melalui Pelayanan

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

Apabila sendi‐sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan  Good.
www.dadangsolihin.com 5

www.dadangsolihin.com

6

Troika:  Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta,  dan Masyarakat

Definisi Perencanaan Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan‐pilihan.

Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara

Masyarakat y Pemerintah

VISI

Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan‐pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan  pemilihan alternatif yang memungkinkan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Syarat Perencanaan Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: , g , p g
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tujuan akhir yang dikehendaki. Sasa a sasa a da p o as u u e ujud a ya (ya g Sasaran‐sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang  mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).  Jangka waktu mencapai sasaran‐sasaran tersebut. Masalah‐masalah yang dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. kebijakan‐kebijakan untuk melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Syarat Perencanaan . . . Syarat Perencanaan
• • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau  Komprehensif atau menyeluruh

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Fungsi/Manfaat Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan
Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

11

Kegagalan Perencanaan K l P
www.dadangsolihin.com 12

Kegagalan Perencanaan (1) Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  perencanaannya tidak realistis  sehingga tidak mungkin pernah  sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar  sehingga pertimbangan‐ hi ti b pertimbangan teknis  perencanaan diabaikan.

Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya  tidak seperti seharusnya.  p y
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan  pelaksanaannya.  p p p p , aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak  mendukungnya.

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

Kegagalan Perencanaan (3) Kegagalan Perencanaan (3)
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak  sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat  sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata‐ mata pada pertumbuhan  y g yang menyebabkan makin  y melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang  keliru bukan semata mata  keliru bukan semata‐mata perencanaannya, tetapi  falsafah atau konsep di balik  perencanaan itu. perencanaan itu

Kegagalan Perencanaan (4) Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total  kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. 
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan  kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem  perencanaan terpusat (centrally planned system). perencanaan terpusat (centrally planned system)

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan  g (1)
Bias pertama  Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi  moralnya,  – dimensi material lebih penting daripada dimensi  d e s ate a eb pe t g da pada d e s kelembagaannya, dan  – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. 

Bias‐bias dalam Bias bias dalam Perencanaan Pembangunan g
www.dadangsolihin.com 17

Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya  Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran  yang demikian.

www.dadangsolihin.com

18

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan  (2)
Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih  sempurna daripada pengalaman dan aspirasi  pembangunan di tingkat bawah (grass‐root).   Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang  efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang  nyata dan hidup di masyarakat. 

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (3)
Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah  Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada  keterampilan teknis dan manajerial.  Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan  sumber daya dan dana, karena:
– kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial  dalam pengembangan sumber daya manusia, dan  – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan  bawah.  bawah

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan  (4)
Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih  ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat  ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.  Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan  pembangunan yang: pembangunan yang:
terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu  untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat  luas dan beragam tahap perkembangannya ini.  luas dan beragam tahap perkembangannya ini pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi  teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan  pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk  pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan  (5)
Bias kelima Lembaga‐lembaga yang telah berkembang di kalangan  rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan  rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.  Anggapan ini membuat lembaga‐lembaga masyarakat di  lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar  lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta  memberdayakannya.  Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk  memperkenalkan lembaga‐lembaga baru yang asing dan  tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. 

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

22

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan  (6)
Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang  diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya.  diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk  dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun  yang menyangkut dirinya sendiri.  k d d Akibat dari anggapan ini banyak proyek‐proyek  pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah  alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan  rakyat.  Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek  Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan  g (7)
Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas.  Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat  paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan  malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan.  l d b k d b ik Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan  dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan  dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. 

www.dadangsolihin.com

23

www.dadangsolihin.com

24

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan  (8)
Bias kedelapan i k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan,  y , misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu  diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi  pertumbuhan.  Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan  Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan  pertumbuhan,  bahkan  merupakan   sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable),  tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame)  tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang.  Anggapan yang demikian beranjak dari konsep  pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak  b b f k d d k memahami sisi‐sisi sosial budaya dari pembangunan dan  potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan  pembangunan. 
www.dadangsolihin.com 25

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan Pembangunan  (9)
Bias kesembilan  • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional,  kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang,  karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal  besar‐besaran di sektor itu.  besar besaran di sektor itu • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di  sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak  sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi.  Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan  • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh‐sungguh  membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. 
www.dadangsolihin.com 26

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (10)
Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di  Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak  disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga  p ,y g y j g mendorong urbanisasi.  Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa  investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan  pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang  menyebabkan ekonominya menjadi kukuh.  b bk k i j di k k h

Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya  mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.  mekanisme pasar dan peran serta masyarakat • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan  menentukan sasaran sasaran secara garis besar, baik di  menentukan sasaran‐sasaran secara garis besar baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya  adalah masyarakat dan usaha swasta.

www.dadangsolihin.com

27

www.dadangsolihin.com

28

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat  dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.  d i h t t t d l • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada  satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya  satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus‐menerus dalam kesejahteraan, dan jangan  sampai terjadi kemunduran.  • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya  tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus  dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara  dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and  adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 29

Sistem Perencanaan  Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional (SPPN)

www.dadangsolihin.com

30

Latar Belakang
AMANDEMEN KEEMPAT UUD NKRI 1945 Tidak ada GBHN Pemilihan Presiden secara langsung Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden UU 32 /2004 tentang Pemerintah Daerah Mengamanatkan CaPres menyampaikan Visi, Misi, Visi Misi Program Desentralisasi dan otonomi daerah Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP

Landasan Filosofis Landasan Filosofis
• Cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan g UUD NKRI Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; • T j Tujuan N i Nasional d l dengan dib t k dibentuknya pemerintahan adalah i t h d l h untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan u u , mencerdaskan do es a, e aju a eseja te aa umum, e ce das a kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; • Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan; • Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan.
31 www.dadangsolihin.com 32

REFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
www.dadangsolihin.com

Apa itu SPPN Apa itu SPPN
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
www.dadangsolihin.com 33

Asas SPPN
1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan berkeadilan berkelanjutan prinsip prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. 2) Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. 3) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara : Asas kepastian hukum Asas tertib penyelenggaraan negara Asas kepentingan umum Asas keterbukaan Asas proporsionalitas Asas profesionalitas Asas akuntabilitas
www.dadangsolihin.com 34

Tujuan SPPN Tujuan SPPN
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
www.dadangsolihin.com 35

Tahapan Perencanaan h
1. Penyusunan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / g g Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. 2 Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / p Kepala Daerah
www.dadangsolihin.com 36

Tahapan Perencanaan Tahapan Perencanaan p
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Proses Perencanaan Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh g j yang g lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya Sumber: UU25/2004 S b
www.dadangsolihin.com 37

www.dadangsolihin.com

38

Ruang Lingkup Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Alur Perencanaan dan Penganggaran
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman

DAERAH
Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Tahunan Renja R j KL
Pedoman

RKA-KL

Rincian Ri i APBN

Pemerin ntah Pusat

Diacu Dijabar kan Pedoman

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps 21 Ayat 3) Ps.
39

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

APBD

Pe emerintah h Daerah

Pedoman

Diacu Pedoman

Renstra SKPD

Renja j SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Rincian APBD

UU SPPN
www.dadangsolihin.com

UU KN
40

www.dadangsolihin.com

Isi RPJP Isi RPJP
NASIONAL Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam:
• Visi dan Penjabarannya; j y ; • Misi; • Arah Pembangunan Nasional
• Kewilayahan • Sarana – Prasarana • Bidang Kehidupan

Mekanisme Penyusunan RPJP Nasional
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
<Satu Tahun Sebelum Berakhir RPJP yang Berlaku>
Ditetapkan Dengan UndangUndang

Presiden

DAERAH Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:
• Visi dan Penjabarannya; j y ; • Misi; • Arah Pembangunan Daerah
• • • • Kewilayahan Sarana Prasarana Urusan Wajib Urusan Pilihan

DPR

Diajukan sebagai RUU RPJP Inisiatif Pemerintah

Men nteri PPN

Dihimpun dan Dikaji Evaluasi RPJP(-1) Pemikiran Visioner

Rancangan Awal RPJP

Musrenbang Jangka Panjang

Rancangan Akhir RPJP Nas

RPJP Nasional

Penyele enggara Neg gara

Evaluasi RPJP(-1) RPJP( 1)

Pemikiran Visioner

Aspirasi Pemangku Kepentingan

Acuan bagi RPJP Daerah D h

Masyarak kat

Evaluasi RPJP(-1)

Pemikiran Visioner

Aspirasi Pemangku Kepentingan

www.dadangsolihin.com

41

www.dadangsolihin.com

42

Langkah Penyusunan RPJPD Langkah Penyusunan RPJPD
Visi, misi, dan arah  pembangunan Daerah  Mengacu pada RPJP  Nasional.

Isi RPJM Isi RPJM
RPJM NASIONAL
Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional

RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi program Kepala isi misi, Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional 1. 2. 3. 3 4. Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Arah K bij k K A h Kebijakan Keuangan Daerah D h Program –program SKPD, Lintas SKPD, SKPD Kewilayahan, Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran
44

Rancangan  RPJPD

Musrenbang  RPJPD

Penyusunan  Rancangan  Rancangan Akhir

Penetapan  Rancangan RPJPD  menjadi Perda

1. 2. 3. 3 4.

Proses Teknokratik  oleh Bappeda l h d

Bahan  Rancangan RPJP Melibatkan  lb k Masyarakat

Oleh Bappeda Oleh Bappeda

Oleh DPRD Oleh DPRD

Strategi Pembangunan Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ek K k Ekonomi M k i Makro Program – program Kementerian, Lintas kementerian, kementerian Kewilayahan, dan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran

www.dadangsolihin.com

43

www.dadangsolihin.com

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
Presiden Dilantik Presiden 2 bulan 3 bulan

Langkah Penyusunan RPJMD
(1)

Sidang Kabinet

Sidang Kabinet

Ditetapkan dengan Peraturan Presiden

Indikator
Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g

Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)

Kemente erian PPN

RPJP Nasional Perencanaan Teknokratik Rancangan Awal RPJM Nasional Rancangan RPJM Nasional Musrenbang Jangka Menengah Nasional Rancangan Akhir RPJM Nasional RPJM Nasional

SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

(4)

Kem menterian / Le embaga

Data Keuangan Moneter, Statistik, dan Data Sektoral

e) Program SKPD
Rancangan Renstra - KL Penyesuaian Renstra - KL

Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD
Aspirasi Masyarakat M k t yg Teramati Visi, Misi, Program CaPres

(5)

Penetapan RPJMD ( ) (7)

Pemangku Kepentingan Pembangunan Pemilu Visi, Misi, Program Presiden Terpilih

a) ) b) c) d) e) )

Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g

Masyarakat t

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD

www.dadangsolihin.com

45

www.dadangsolihin.com

46

Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD RenstraRenstraRKP

Isi RKP/D
RKP Daerah
Penjabaran RPJM Daerah; P j b D h Mengacu pada RKP 1. Prioritas Pembangunan Daerah 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program –program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan, K il h Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran Penjabaran RPJM Nasional P j b N i l 1. Prioritas Pembangunan Nasional 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 3. Arah Kebijakan Fiskal 4. Program – program Kementerian, Lintas k Li t kementerian, t i Kewilayahan, dan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran
47

Renstra-KL
Berpedoman pada RPJM Nasional Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif g

Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM p p Daerah Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif g

www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com

48

Mekanisme Penyusunan RKP

Isi Renja-KL & Renja-SKPD RenjaRenjaRenja-KL
Penjabaran Renstra KL Isi: 1. 1 Kebijakan KL 2. Program dan Kegiatan Pembangunan g Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat M k t

Renja-SKPD
Penjabaran Renstra RKPD Isi: 1. 1 Kebijakan SKPD 2. Program dan Kegiatan Pembangunan g Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat M k t

www.dadangsolihin.com

49

www.dadangsolihin.com

50

(8)

Langkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) Rancangan Akhir RKPD (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP
Mei April Maret

Pengendalian dan Evaluasi (1)
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah daerah. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD

a) b) c) d)

Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD (14)

(13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP
www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52
April

Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD

Pengendalian dan Evaluasi (2)
Pimpinan k Pi i kementerian/lembaga/Kepala SKPD t i /l b /K l melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana p pembangunan kementerian/lembaga/SKPD p g g periode sebelumnya. Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan b d b berdasarkan h il evaluasi pimpinan k hasil l i i i kementerian/lembaga/SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya.

Pengendalian dan Evaluasi (3)
Pasal 30 UU SPPN Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan d evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan l i l k b diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan melibatkan Instansi terkait terkait.

www.dadangsolihin.com

53

www.dadangsolihin.com

54

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development  Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development  Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from  y , p p y University of Colorado, USA. His previous post is Director for System  and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas.  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies,  g , Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University  of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Shanghai International Program  He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building  Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced  g g gy g , International Training Programme of Information Technology Management, at  Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management,  Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur,  Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002).  Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and  Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He  published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile  at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 56

TERIMA KASIH


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2086
posted:11/24/2008
language:Indonesian
pages:14
Description: Kursus Standar Biaya Ditjen Anggaran-Diklat LPEM-FEUI Jakarta, 24 November 2008