Docstoc

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEMBANTU DAN HAMBATAN-HAMBATANNYA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SUKODONO SRAGEN Penulisan Hukum (Skripsi)

Document Sample
PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEMBANTU DAN HAMBATAN-HAMBATANNYA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SUKODONO SRAGEN Penulisan Hukum (Skripsi) Powered By Docstoc
					PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEMBANTU DAN
 HAMBATAN-HAMBATANNYA DALAM PENYIDIKAN TINDAK
        PIDANA PERJUDIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR
                     SUKODONO SRAGEN




                        Penulisan Hukum
                             (Skripsi)


   Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih
       Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
                Universitas Sebelas Maret Surakarta

                              Oleh :

                    YUNIKA ANDHIKA SARI
                         NIM. E0005319




                      FAKULTAS HUKUM
               UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                          SURAKARTA
                               2010




                                   i
             PERSETUJUAN PEMBIMBING


               Penulisan Hukum (Skripsi)


PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEMBANTU DAN
 HAMBATAN-HAMBATANNYA DALAM PENYIDIKAN TINDAK
      PIDANA PERJUDIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR
                SUKODONO SRAGEN




                     Disusun oleh :
               YUNIKA ANDHIKA SARI
                    NIM. E0005319




              Disetujui untuk Dipertahankan
                   Dosen Pembimbing




             EDY HERDYANTO, S.H, M.H.
               NIP. 195706291985031002




                           ii
                   PENGESAHAN PENGUJI

                       Penulisan Hukum ( Skripsi )
PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEMBANTU DAN
 HAMBATAN-HAMBATANNYA DALAM PENYIDIKAN TINDAK
         PIDANA PERJUDIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR
                        SUKODONO SRAGEN

                             Disusun oleh :
                       YUNIKA ANDHIKA SARI
                            NIM. E0005319

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )
          Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret Surakarta
                                 pada :
                Hari           : Selasa
                Tanggal        : 02 Februari 2010

                            TIM PENGUJI

1. Kristiyadi, S.H., M.Hum.                    ( ................................. )
   NIP. 195812251986011001
             Ketua

2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum.               ( ..................................)
    NIP. 196202091989031001
          Sekretaris

3. Edy Herdyanto, S.H., M.H.                  ( ................................. )
   NIP. 195706291985031002
          Anggota


                            MENGETAHUI
                               Dekan,



                   Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.
                     NIP.196109301986011001


                                    iii
                                   ABSTRAK

YUNIKA ANDHIKA SARI. E 0005319. PELAKSANAAN PENYIDIKAN
OLEH PENYIDIK PEMBANTU DAN HAMBATAN-HAMBATANNYA
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KEPOLISIAN
SEKTOR SUKODONO SRAGEN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Penulisan Hukum 2010.
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh
penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian
Sektor Sukodono Sragen dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan
penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian
Sektor Sukodono Sragen.
        Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat bersifat
deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder.
Lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknis analisis
data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif dengan model interaktif.
        Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, diperoleh hasil
bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu di Polsek Sukodono
berdasar pada Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sp. Sidik / 03/ VI / 2009 /
Sek.Skdn, yang memerintahkan kepada: Aiptu Winarno (Penyidik); Briptu
Priyanto (Penyidik Pembantu); Briptu Yulianto (Penyidik Pembantu), untuk
melakukan penyidikan tindak pidana perjudian. Pelaksanaan penyidikan oleh
penyidik pembantu di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen dapat diketahui dari
keterlibatannya dalam penyidikan., yang diantaranya: menerima laporan atau
pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan
pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka,
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
Keterlibatan penyidik pembantu selain dalam proses penyidikan, juga dalam
penyusunan berkas perkara. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan oleh
penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian
Sektor Sukodono Sragen berupa terbatasnya jumlah penyidik pembantu yang
membantu tugas penyidik untuk memperlancar proses penyidikan dan terbatasnya
kemampuan teknis penyidikan yang dikuasai oleh anggota Kepolisian Sektor
Sukodono Sragen terutama kemampuan teknis penyidikan bagi penyidik
pembantu.
        Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan
masukan kepada pihak yang berkepentingan khususnya Penyidik dan Penyidik
Pembantu, menjalankan penyidikan sesuai dengan wewenangnya saling
berkerjasama dan adanya pembagian tugas dalam proses penyidikan, sehingga
lebih efektif, efisien, dan tepat dalam menangani setiap penyidikan tindak pidana
yang terjadi.
Kata kunci : Pelaksanaan Penyidikan, Penyidik Pembantu, Tindak Pidana
Perjudian



                                        iv
                                   ABSTRACT

Yunika Andhika Sari. E 0005319. “THE IMPLEMENTATION OF
INVESTIGATION BY THE ASSISTANT INVESTIGATOR AND THE
OBSTACLES IN THE GAMBLING CRIME INVESTIGATION IN THE
SECTOR POLICE OFFICE OF SUKODONO SRAGEN”. Law Faculty of
Surakarta Sebelas Maret University. Thesis 2010.
        This research aims to find the implementation of investigation by the
assistant investigator in the gambling crime investigation in the sector police
office of Sukodono Sragen and the obstacles in the implementation of
investigation by the assistant investigator in the gambling crime investigation in
the sector police office of Sukodono Sragen.
        This study belongs an empirical research that is descriptive qualitative in
nature using the primary and secondary data types. The research was taken place
in the Sector Police Office of Sukodono Sragen. Technique of collecting data
employed was interview and literary study. Technique of analyzing data used was
a qualitative data analysis technique with an interactive model.
        Considering the result of research conducted, it can be seen that the
implementation of investigation by the assistant investigator in the sector police
office of Sukodono is based on the Investigation Command No. Pol: Sp. Sidik / 03
/ VI / 2009/ Sek. Skdn, giving command to: Aiptu Winarno (Investigator); Briptu
Priyanto (Assistant Investigator); Briptu Yulianto (Assistant Investigator), for
conducting the investigation the gambling crime. The implementation of
investigation by the assistant investigator in the sector police office of Sukodono
Sragen can be found from its involvement in the investigation, including:
receiving the report or complaints from someone about the criminal action
occurrence, undertaking the first action at that time in the event place, asking
someone for stopping and checking the suspect identity, arresting, detaining,
frisking and seizing, taking the finger print and photographing the suspect, calling
someone for being heard and examined as the suspect or victim. The assistant
investigator involvement in addition to the investigation process is also in the case
document collection. The obstacles in the implementation of investigation by the
assistant investigator in the gambling crime investigation in the sector police
office of Sukodono Sragen include the limited number of assistant investigators
helping the investigator’s task for smoothing the investigating process and the
limited investigation technical ability mastered by the members of the sector
police office of Sukodono’s officers particularly the investigation technical ability
for the assistant investigator.
        The benefits obtained from this research includes: it gives input to the
interested party, particularly the investigator and assistant investigator, undertakes
the investigation consistent with their authority jointly and there is task separation
in the investigation process so that it will be more effective, efficient, and
appropriate in handling every investigation of criminal action occurring.

Keyword : Execution of Investigation, Assistant Investigator, Gambling Crime




                                          v
                                     MOTTO




You can think negatively or positively, if you are a positive thinker, you will base
                     your decisions on faith rather than fear
                                   - Filipi 4:8 -


      Every day may not be good, but there's something good in every day,
                         Make your optimism come true
                                      - Penulis -


               Attitude is a little thing that makes a big difference.
                               - Winston Churchill -


               Bravery is not absence haves cold feet, but doing it.
                                   - Montaigne -




                                        vi
PERSEMBAHAN




   Karya kecil ini penulis persembahkan
   kepada :
   §    Tuhan YME, Pencipta alam semesta
        beserta dengan isinya;
   §    Kedua orangtuaku yang telah memberi
        do’a, kasih sayang, dan segalanya
        dalam perjalanan hidupku;
   §    Daniel Hasto Legowo yang selalu
        memberikan semangat, dukungan dan
        warna-warni dalam kehidupanku;
   §    Sahabat-sahabatku;
   §    Almamaterku,    Universitas   Sebelas
        Maret Surakarta.
              vii




               vii
                             KATA PENGANTAR


Puji Tuhan atas rahmat dan petunjuk-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan
penulisan hukum ini yang berjudul “PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH
PENYIDIK PEMBANTU DAN HAMBATAN-HAMBATANNYA DALAM
PENYIDIKAN         TINDAK       PIDANA        PERJUDIAN   DI   KEPOLISIAN
SEKTOR SUKODONO SRAGEN“. Penulisan hukum ini merupakan syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
       Penulis menyadari dalam penulisan hukum ini dapat terselesaikan juga
karena bantuan maupun dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan ini Penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Muhammad Jamin, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
   Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I
   Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Acara Fakultas
   Hukum Universitas Sebelas Maret, dan Pembimbing Penulisan Hukum.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. dan Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum.
   selaku Dosen Hukum Acara Pidana yang telah memberikan ilmunya kepada
   Penulis.
5. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku Pembimbing Seminar
   Penulisan Hukum.
6. Ibu Gayatri Dyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Penulis
   selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
   atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh studi di
   Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
8. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas
   Sebelas Maret atas bantuannya yang memudahkan Penulis mencari bahan-
   bahan referensi untuk penulisan penelitian ini.



                                       viii
9. Kepala Kepolisian Sektor Sukodono, Bapak AKP. Suparmin beserta seluruh
   anggota Kepolisian Sektor Sukodono, terutama anggota Unit Reskrim (Aiptu
   Winarno, Briptu Priyanto, dan Briptu Yulianto) yang telah memberikan data-
   data untuk menunjang penulisan penelitian ini.
10. Kedua orang tuaku yang kucinta dan kusayangi, yang telah memberikan
   semangat dan dukungan, baik moril maupun spirituil. Aku akan membalas
   budimu dengan baktiku selalu. Adik-adikku tersayang Bernadus Andhika
   Prawira Yudha, Dominikus Andhika Prakosa Aji, Martha dan Maria doaku
   selalu untuk kebahagiaan kalian berdua.
11. Daniel Hasto Legowo yang selalu memberikan semangat, dukungan dan
   bantuan kepada Penulis.
12. Teman-temanku Huniy tercinta Ina, Tutut, Yuli, David, Mas Dedi, Iwan, Isti,
   Dhani yang selalu menyemangatiku. Persahabatan kita takkan lekang oleh
   bergantinya waktu.
13. Teman-temanku Hesti, Indry, Roney, Pandu, Aris, Indra, dan seluruh teman-
   teman Angkatan 2005 FH UNS yang telah mengisi hari-hari Penulis selama
   ini. Maaf tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu.
14. Semua rekan-rekan Kegiatan Magang Mahasiswa periode VII (Hermawan
   Andi, Agung Wahyu, Anastasia Apsari, Anggun Prastawa, Brama Kuncara,
   Ermelia, Farid Rizal, Ratnaningtyas Utami, Wahyu Agus) atas kerjasama dan
   kekompakannya.
15. Teman-teman KMK FH UNS khususnya Angkatan 2005.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan laporan
   Kegiatan Magang Mahasiswa ini.




                                                     Surakarta,      Januari 2010
                                                                  Penyusun,


                                                           Yunika Andhika Sari




                                             ix
                                               DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ...............................................................................             i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................                                    ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................                          iii
ABSTRAK ..............................................................................................   iv
HALAMAN MOTTO..............................................................................              vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ...............................................................                      vii
KATA PENGANTAR .............................................................................             viii
DAFTAR ISI ...........................................................................................    x
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................            xii


BAB I        PENDAHULUAN ...................................................................              1
             A. Latar Belakang Masalah......................................................              1
             B. Perumusan Masalah ............................................................            4
             C. Tujuan Penelitian ................................................................        5
             D. Manfaat Penelitian ..............................................................         5
             E. Metode Penelitian ...............................................................         6
             F. Sistematika Penulisan Hukum .............................................                12


BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................                       14
             A. Kerangka Teori ...................................................................       14
                  1. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.............................                       14
                       a. Pengertian Penyidik .....................................................      14
                  2. Tinjauan Umum Tentang Penyidik....................................                  14
                       a. Pengertian Penyidik......................................................      14
                       b. Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan Penyidik......                             15
                       c. Wewenang Penyidik..................................................            15
                  3. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Pembantu.................                            16
                       a. Pengertian Penyidik Pembantu..................................                 16
                       b. Syarat dan Kepangkatan Penyidik Pembantu........... .                          16



                                                       x
                      c. Wewenang Penyidik Pembantu...................................                    17
                 4. Tinjauan Umam Tentang Tindak Pidana Perjudian ........                                17
                      a. Pengertian Tindak Pidana.........................................                17
                      b. Pengertian Tindak Pidana Perjudian .........................                     19
                 5. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian ............................                         21
                      a. Pengertian Kepolisian ..............................................             21
                      b. Susunan dan Kedudukan Kepolisian ........................                        22
                      c. Tugas dan Wewenang Kepolisian ............................                       22
            B. Kerangka Pemikiran ...........................................................             27


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.......................                                            29
            A. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pembantu Dalam
                 Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Kepolisian Sektor
                 Sukodono Sragen.................................................................         29
            B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik
                 Pembantu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di
                 Kepolisian Sektor Sukodono Polres Sragen..........................                       54


BAB IV PENUTUP ...............................................................................            58
            A. Simpulan ............................................................................      58
            B. Saran ..................................................................................   60


DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN




                                                        xi
                                        DAFTAR GAMBAR


Gambar I Analisis Data .............................................................................. 11
Gambar II Kerangka Pemikiran ................................................................. 27
Tabel I Struktur Organisasi Polsek Sukodono ........................................... 55




                                                        xii
                          BAB I. PENDAHULUAN

                           A. LATAR BELAKANG

       Berbagai macam bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun
secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari model perjudian tradisional sampai
perjudian modern. Perjudian pada model tradisional umumnya bandar dan pemain
bertemu secara langsung dalam suatu tempat. Alat yang digunakan bisa
bermacam-macam, mulai dari kartu sampai dadu. Pemain perjudian tradisional
biasanya menetapkan taruhan terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Model
perjudian tradisional ini mudah sekali diidentifikasi sebagai perjudian. Namun,
akhir-akhir ini muncul model perjudian baru yang modern, yang biasanya
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimana bandar atau pengelola
dan pemain tidak bertemu secara langsung. Contoh yang mudah kita temukan
adalah perjudian melalui internet, yaitu dengan login ke alamat tertentu,
diantaranya Bwin.com, mansion888.com, 365.com, Pasarbola.com, www.sc30.net,
www.sbobet.com, Bolabet.com, dan lain-lain.

       Khususnya pada Bolabet.com, bahkan secara promotif menyatakan bagi
member juga dilayani pembukaan account untuk situs-situs taruhan lainnya
seperti, www.guavita.com; 88tangkas.com; mmmbet.net; sttbet.com (togel online),
dan sgd777.com. Persyaratan untuk menjadi member diantaranya, berusia minimal
18 tahun; mematuhi peraturan masing-masing situs afiliasi; memiliki alamat email
dan nomor handphone aktif; melakukan deposit minimal Rp 500.000. Fasilitas
yang diberikan oleh bolabet diantaranya, dukungan CS 24 jam; transaksi bank
lokal; penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja; jaminan privacy; komisi dan
reward menarik (http://www.bolabet.com/judi-online.html).

       Pelaku perjudian tidak hanya dari kalangan dewasa, bahkan baru-baru ini
10 bocah yakni Abdul Rohim, Abdul Rahman, Abdul Gofur, Musa, Hakim,
Bahruddin, Sarifuddin, Dalih, Ifran dan Rosidik. Mereka semuanya merupakan
warga Rawarenga, Rawajati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, yang


                                       1
                                                                            2




ditangkap di area parkir Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 29 Mei 2009 dan
ditahan hampir selama sebulan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak
Tangerang, karena terbukti bermain judi koin dengan mempertaruhkan uang
senilai                              Rp.                              135.000,-
(http://www.detiknews.com/read/2009/07/21/122730/1168622/10/pakai-topeng-
10-anak-disidang-kasus-judi-di-pn-tangerang).

          Ditinjau dari kepentingan nasional, perjudian mempunyai dampak yang
negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Perjudian sendiri
dimaknai      sebagai   perbuatan   yang   dilakukan   dengan   sengaja   untuk
mempertaruhkan suatu yang bernilai dengan disadari adanya resiko dan harapan
tertentu pada peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian yang belum diketahui
hasilnya. Setiap pelaku mempunyai keinginan untuk dapat mengalahkan
lawannya, namun tidak semua pelaku mempunyai keahlian yang sama sehingga
pasti akan ada pihak yang menang dan kalah. Pelaku cenderung melakukan segala
upaya untuk memenangkan permainan judi meskipun bertentangan dengan aturan
main yang telah ditetapkan.

          Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama,
moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum
yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Dalam
hukum pidana berlaku asas, bahwa seorang tidak boleh dianggap bersalah
sebelum adanya putusan hakim. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan
menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana)
itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan
dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan
publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh Polisi, yaitu
dengan melakukan penahanan dan penyidikan. Polisi adalah hukum pidana yang
hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana (Satjipto Rahardjo, 2002:
                                                                            3




xxv). Penegakan hukum (pidana) memang seharusnya melibatkan Polisi. Hukum
perlu dilaksanakan secara law enforcement manakala seseorang tidak dengan
sukarela mentaatinya. Melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh Polisi
barulah seseorang mau menaati hukum. Polisi adalah organ kekuasaan bagi
bekerjanya hukum. Tanpa power Polisi, hukum hanya sekedar kata-kata manis
dalam Pasal Undang-Undang (Puji Rahardi, 2007: 29).

       Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero
dunia. Kekuasaan dan wewenang polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan
sulit. Terlebih di Indonesia, di mana polisi memonopoli penyidikan hukum pidana
umum (KUHP). Terhadap perkara tindak pidana perjudian, Polri merupakan
lembaga pertama dalam proses penegakan hukum pidana yang mempunyai
tanggung jawab dalam tahap penyidikan tindak pidana. Diajukan atau tidaknya
suatu peristiwa tindak pidana sangat bergantung pada Polri sebagai penyidik.
Proses penyidikan ini pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang
diatur dalam perundang-undangan dan dilaksanakan oleh pejabat penyidik
Kepolisian Negara, baik pejabat penuh maupun pejabat penyidik pembantu.

       Menurut Charles E. O’Hara dalam Bawengan, menyebutkan tentang
       langkah-langkah penyidikan salah satunya dengan menunjuk asisten jika
       diperlukan. Yang dimaksudkan asisten ialah penyidik pembantu
       sebagaimana diatur pada Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 KUHAP. Perlu
       tidaknya penyidik didampingi asisten adalah tergantung pada gawat
       tidaknya suatu peristiwa pidana yang dihadapi. Sebaliknya dapat terjadi
       pula menangani suatu kasus, cukup dilakukan oleh penyidik pembantu
       (Bawengan, 1989: 30-31).

       Pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya
adalah terbatasnya tenaga Polri berpangkat tertentu sebagai penyidik. Terutama
bagi daerah atau sektor kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota
Polri berpangkat Bintara yang bukan Perwira. Mengingat terbatasnya jumlah
Perwira sebagai pejabat Penyidik terutama di daerah-daerah, dibandingkan dengan
makin berat tugas-tugas kepolisian dan kompleksitas perkembangan kriminalitas,
maka personel kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat sebagai
penyidik pembantu (Hari Sasangka, 2003: 28-29). Semakin berat tugas-tugas
                                                                             4




kepolisian dan kompleksitas perkembangan kriminalitas inilah yang kemudian
seringkali melibatkan penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan.
Demikian halnya di Kepolisian Sektor (Polsek) Sukodono Sragen, penyidik
pembantu selalu dilibatkan dalam penyidikan. Termasuk dalam penyidikan tindak
pidana perjudian di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen.

       Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk
melakukan kajian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan
penyidikan oleh penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian,
termasuk mengenai hambatan dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik
pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian Kepolisian Sektor Sukodono
Sragen dengan Nomor Berkas Perkara : BP/ 03 / VI / 2009 / Sek. Sukodono.
Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan
judul: “PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEMBANTU
DAN HAMBATAN-HAMBATANNYA DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA      PERJUDIAN        DI   KEPOLISIAN        SEKTOR       SUKODONO
SRAGEN“

                        B. PERUMUSAN MASALAH

       Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk
mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga
tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi lebih jelas, terarah dan memperoleh
hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas,
maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu dalam
   penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen?
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan penyidikan oleh
   penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian
   Sektor Sukodono Sragen?
                                                                                   5




                          C. TUJUAN PENELITIAN

       Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dimana berbagai data dan informasi
dikumpulkan, dirangkai, dan dianalisa yang bertujuan untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang
dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini
adalah :
1. Tujuan Obyektif
   a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu dalam
       penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Sukodono
       Sragen.
   b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik
       pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian Kepolisian Sektor
       Sukodono Sragen.

2. Tujuan Subyektif
   a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam
       menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan
       dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas
       Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
   b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan
       pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan
       praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana
       yang sangat berarti bagi penulis.
   c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

                        D. MANFAAT PENELITIAN

       Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan.
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
   a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data
       sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk
                                                                             6




       mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum
       Universitas Sebelas Maret Surakarta.
   b. Untuk mendalami teori–teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani
       kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
       serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
   c. Hasil penelitian    ini diharapkan      mampu    memberikan sumbangan
       pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada
       umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis
   a. Memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan serta
       memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
   b. Meningkatkan penalaran dan pola pikir dinamis guna mengembangkan
       ilmu yang diperoleh selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum
       Universitas Sebelas Maret Surakarta.
   c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan
       serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah
       yang diteliti.

                         E. METODE PENELITIAN

       Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam
rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada satu kesatuan pengetahuan. Tanpa
metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi
suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat didasari
hubungan antara gejala yang satu dengan yang lainnya (Bambang Sunggono,
2003: 45).

       Penerapan metode secara tepat akan mempermudah mendapatkan data
yang sesuai dengan tujuan penelitian, mempermudah pengembangan data guna
memperlancar penulisan hukum ini. Metode penelitian merupakan unsur yang
mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metodologi pada hakekatnya
                                                                              7




memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan                mempelajari,
menganalisis dan memahami lingkup yang dihadapi (Soejono soekanto, 1986: 6).

       Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian

           Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis
   penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam
   realitas atau kenyataan di dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum ini,
   penulis melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang berkaitan
   dengan materi penulisan dalam hal pelaksanaan penyidikan oleh penyidik
   pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor
   Sukodono Sragen.

2. Sifat Penelitian

           Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat deskriptif kualitatif,
   yakni penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan
   menggambarkan gejala tertentu. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan
   untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan
   atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986: 10).

3. Lokasi Penelitian

           Lokasi penelitian adalah tempat data objek penelitian didapat,
   penentuan lokasi penelitian berkaitan dengan pembatasan masalah yang telah
   disebutkan. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengambil lokasi di
   Kepolisian Sektor Sukodono Sragen. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan
   kepada pertimbangan bahwa di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen tersedia
   data yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu
   dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Sukodono
   Sragen.
                                                                            8




4. Pendekatan Penelitian

          Dalam penelitian hukum empiris terdapat beberapa pendekatan
   penelitian. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi
   dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.
   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah critical theory
   dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, wawancara,
   dan observasi.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

          Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang
   digunakan dalam penelitian ini adalah :
   a. Sumber Data Primer
          Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung
       di lokasi yang menjadi objek penelitian dengan cara wawancara langsung
       dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian dalam
       penelitiann hukum ini di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen.

   b. Sumber Data Sekunder
       1) Bahan Hukum Primer diperoleh secara langsung maupun tidak
          langsung melalui studi pustaka yaitu semua bahan atau materi hukum
          yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi
          peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan
          yang diteliti, diantaranya :
          a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
          b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang
              Penertiban Perjudian
          c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
              Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
          d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
              Kepolisian Negara Republik Indonesia
          e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983
                                                                           9




              Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
      2) Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang
          berupa buku-buku ilmiah di bidang hukum dan jurnal hukum.
      3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau
          penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum
          ini diperoleh dari media internet dan kamus ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Data

      Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah
   sebagai berikut :
   a. Data Primer

          Teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara langsung
      yakni, mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait dalam
      penelitian ini yaitu penyidik pembantu dalam kasus perjudian di
      Kepolisian Sektor Sukodono Sragen guna mendapatkan data yang sesuai
      dengan objek penelitian yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

          Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini
      adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan
      dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang
      kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan
      menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan
      sehingga kebekuan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol
      (Sutrisno Hadi, 2001 : 207).

   b. Data Sekunder

          Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan
      buku-buku yang membahas penyidikan khususnya mengenai pelaksanaan
      penyidikan oleh penyidik pembantu, peraturan perundang-undangan
                                                                               10




      beserta permasalahannya yang terkait dengan pelaksanaannya selain itu
      penulis juga mengumpulkan dari media massa dan internet.

          Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen
      yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data
      tertulis dengan mempergunakan “content analysis” atau yang biasa disebut
      dengan analisis muatan (Soerjono Soekanto, 1986 : 21).

7. Teknik Analisis Data

            Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan
      data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema
      dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data
      (Lexy J.Moleong, 2002 : 103). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan
      teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen
      reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan
      data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut
      berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada
      verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B.
      Sutopo, 2002 : 8).

            Model analisis interaktif maksudnya Peneliti tetap bergerak di antara
      tiga komponen analisis dengan proses pemgumpulan data selama kegiatan
      pengumpulan data berlangsung. Tiga tahap tersebut adalah:
      a. Reduksi Data
                Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian
          kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar
          yang muncul pada catatan tertulis di lapangan. Reduksi data
          berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan
          sampai laporan akhir lengkap tersusun.

      b. Penyajian Data
                                                                      11




         Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi
   kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
   tindakan.

c. Menarik Kesimpulan

         Dari permulaan data, seorang Penganalisis kualitatif mulai
   mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan,
   konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan
   akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi
   kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat
   menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-
   kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi
   itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam
   pemikiran Penganalisis selama ia menulis, atau mungkin dengan
   seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali (HB. Sutopo,
   2002 : 97).

         Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap
   analisis data :

                           Pengumpulan Data




     Reduksi Data                                      Sajian Data




                         Penarikan Kesimpulan/
                               Verifikasi

                        Gambar 1. Analisis Data
                                                                          12




               Maksud model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan
         data Peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan
         sajian data harus disusun pada waktu Peneliti sudah memperoleh unit
         data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu
         pengumpulan data sudah berakhir, Peneliti mulai melakukan usaha
         untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan pada semua
         hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika
         kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam
         reduksi maupun sajiannya, maka Peneliti dapat kembali melakukan
         kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari
         pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data ( HB.
         Sutopo, 2002 : 95 - 96 ).

               F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

          Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam
penulisan hukum ini, penulis menguraikan sistematika penulisan hukum ini
sebagai berikut :

BAB I       : PENDAHULUAN

              Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah,
              perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
              metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II      : TINJAUAN PUSTAKA

              Bab ini berisi uraian mengenai kerangka teori tentang tinjauan
              umum tentang Penyidikan, tinjauan umum tentang Penyidik,
              tinjauan umum tentang Penyidik Pembantu, tinjauan umum
              tentang tindak pidana perjudian, tinjauan umum tentang
              Kepolisian, serta uraian mengenai kerangka pemikiran.
                                                                       13




BAB III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

           Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang disertai
           dengan pembahasan mengenai pelaksanaan penyidikan oleh
           penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian di
           Kepolisian Sektor Sukodono Sragen dan hambatan pelaksanaan
           penyidikan oleh penyidik pembantu dalam penyidikan tindak
           pidana perjudian di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen.

BAB IV    : PENUTUP

           Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari data
           yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap
           pembahasan bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi
           bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan
           sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
                      BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

                            A. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

   a. Pengertian Penyidikan

              Pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:
      1) Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam kamus besar Bahasa
         Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 halaman
         837 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah
         serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk
         mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata
         penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik
         atau Mengamat-amati;
      2) Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP
         dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah
         serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
         dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan
         bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna
         menemukan                 tersangkanya.              (http://rgs-artikel-
         hukum.blogspot.com/2008/12/penyelidikan-dan-penyidikan.html).

2. Tinjauan Umum tentang Penyidik

   a. Pengertian Penyidik

             Ketentuan umum dalam KUHAP menyebutkan bahwa penyidik
      adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai
      negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
      untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ke-1 KUHAP). Pengertian penyidik
      sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ke-1 KUHAP ditegaskan kembali
      dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP. Penyidik sebagaimana Pasal
      6 ayat (1) KUHAP harus mempunyai kepangkatan tertentu, yang
      ketentuannya akan diatur oleh peraturan pemerintah (Pasal 6 ayat 2
      KUHAP).




                                      14
                                                                        15




b. Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan Penyidik

           Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983
   Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam
   Pasal 2, mengatur tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik :
   (1) Penyidik adalah :
       a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-
           kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
       b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya
           berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang
           disamakan dengan itu;
   (2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik
       sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan
       Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan
       Dua Polisi, karena jabatanya adalah penyidik.
   (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh
       Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
       perundang-undangan yang berlaku.
   (4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
       dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai
       dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh
       Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai
       negeri tersebut. Menteri sebelim melaksanakan pengangkatan terlebih
       dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian
       Republik Indonesia.
   (6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat
       dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

c. Wewenang Penyidik

          Penyidik   berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, mempunyai
   kewenangan sebagai berikut :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak
      pidana;
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
   c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
      tersangka;
   d. Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
   e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
   f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
   g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
      saksi;
   h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
      pemeriksaan perkara;
                                                                         16




      i.   Mengadakan penghentian penyidikan;
      j.   Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

      Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian tindakan lain adalah
      tindakan penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :
      1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
      2. Selaras dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya
         tindakan jabatan;
      3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam
         lingkungan jabatannya;
      4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
      5. Menghormati hak asasi manusia. (Penjelasan Pasal 7 Jo. penjelasan
         Pasal 5 angka 4 KUHAP).

3. Tinjauan Umum tentang Penyidik Pembantu

   a. Pengertian Penyidik Pembantu

              Menurut Pasal 1 ke-3 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik
      pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
      karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang
      diatur dalam undang-undang ini. Pengertian penyidik pembantu ditegaskan
      kembali dalam Pasal 10 KUHAP:
      (1) Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik
          Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik
          Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
      (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan
          Peraturan pemerintah.

   b. Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan Penyidik Pembantu
              Pasal 3 diatur tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan
      penyidik pembantu :
      (1) Penyidik pembantu adalah :
          d. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-
              kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
          e. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian
              Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat
              Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan
              itu.
      (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b
          diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usulan
                                                                           17




          komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
      (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
          dilimpahkan kepada pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia
          sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   c. Wewenang Penyidik Pembantu

             Wewenang penyidik pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHAP,
      menyatakan bahwa penyidik pembantu mempunyai kewenangan seperti
      tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib
      diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan
      wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila
      perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan
      yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah
      terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam
      hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian

   a. Pengertian Tindak Pidana

             Pembentuk Undang-Undang di Indonesia menggunakan istilah
      straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa
      Belanda    straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu
      straafbaar dan feit. Perkataan feit dalan bahasa Belanda diartikan
      “sebagian dari kenyataan”, sedang straafbaar berarti “dapat dihukum”.
      Sehingga jika diartikan secara harafiah straafbaarfeit berarti “sebagian
      dari kenyataan yang dapat dihukum”. Dalam Pasal 11 ayat (1) RUU
      KUHAP tahun 2005 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak
      pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
      oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang
      dilarang dan diancam dengan pidana.

             Beberapa pakar hukum pidana memberikan pengertian yang
      berbeda-beda mengenai straafbaarfeit. Menurut P.A.F. Lamintang
                                                                        18




pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan ”starfbaar
feit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai ”tindak pidana” di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan ”feit” itu sendiri
dalam Bahasa Belanda berarti ”sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan
”starfbaar ” berati ”dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan
”starfbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai ”sebagian dari suatu
kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat
karena kita ketahui bahwa yang dapat di hukum adalah manusia sebagai
pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan (P.A.F.
Lamintang, 1997:181). Menurut Wiryono Prodjodikuro, tindak pidana
merupakan pelanggran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu
hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah,
yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum
pidana (Wiryono, 2002 : 01).

       Moeljatno   menggunakan        istilah   “perbuatan   pidana”,   yang
didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi
barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 2002: 54). Menurut
Moeljanto, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana harus
memenuhi unsur-unsur atau elemen tertentu , yaitu :
   1) Kelakuan dan akibat (= perbuatan);
   2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
   3) Keadaan tambahan yang memberatkan;
   4) Unsur melawan hukum yang objektif;
   5) Unsur melawan hukum yang subjektif (Moeljatno, 2002:63)

       Mengenai diketahuinya terjadinya tindak pidana terdapat 4 (empat)
kemungkinan yaitu sebagai berikut :
1) Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP);
2) Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);
3) Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);
                                                                         19



   4) Diketahuinya sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga
      penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat
      kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita.

b. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

          Ketentuan mengenai tindak pidana perjudian diatur dalam KUHP
   Pasal 303 KUHP,        Pasal 303 bis, UU No. 7 Tahun 1974 Tentang
   Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
   Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974
   Tentang Penertiban Perjudian. Pengertian perjudian menurut Pasal 303
   ayat (3) KUHP sebagai berikut :
          Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana
          pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada
          peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau
          lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan
          perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan
          antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga
          segala pertaruhan lainnya.

          Menurut Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
   Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7
   Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian pada Pasal 1 Ayat (1) Bentuk
   dan jenis perjudian, meliputi :

   a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari 1)Roulette; 2)Blackjack;
      3)Baccarat; 4) Creps; 5) Keno; 6) Tombola; 7) Super Ping-pong; 8)
      Lotto Fair; 9) S a t a n; 10) Paykyu; 11) Slot machine (Jackpot); 12) Ji
      Si Kie; 13) Big Six Wheel; 14) Chuc a Luck 15)Lempar paser/bulu
      ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran); 16) Pachinko;
      17) Poker; 18) Twenty One; 19) Hwa-Hwe; 20) Kiu-kiu.
   b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian
      dengan : 1)Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang
      tidak bergerak; 2)Lempar Gelang; 3)Lempar Uang (Coin); 4)Kim;
      5)Pancingan; 6)Menembak sasaran yang tidak berputar; 7)Lempar
                                                                    20




   bola;   8)Adu    ayam;    9)Adu    sapi;   10)Adu   kerbau;   11)Adu
   domba/kambing; 12)Pacu kuda; 13)Karapan sapi; 14)Pacu anjing;
   15)Hailai; 16)Mayong/Macak; 17)Erek-erek.
c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain
   perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan : 1) Adu ayam; 2) Adu
   sapi; 3) Adu kerbau; 4) Pacu kuda; 5) Karapan sapi; 6) Adu
   domba/kambing.
d. Termasuk segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam
   Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan
   permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi.

       Suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak
pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Demikian halnya suatu
tindak pidana untuk dikatakan sebagai tindak pidana perjudian memiliki
unsur-unsur yang harus dipenuhi. Menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3)
KUHP tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut :
1) Barang siapa;
2) Dengan tidak berhak;
3) Dan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada
   umum;
4) Yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada
   untung-untungan saja.

       Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai
kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau
pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima
juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7
Tahun 1974 menyebutkan :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana
    denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa
    mendapat ijin :
                                                                              21




          1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk
             permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau
             dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
          2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada
             khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta
             dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk
             menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya
             sesuatu tata cara.
          3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
      (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan
          pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan
          pencaharian itu.

      Dan menurut Pasal 303 bis menyebutkan :
      (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana
          denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
          1. barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan
              dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
          2. barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan
              umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada
              izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk
              mengadakan perjudian itu.
      (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada
          pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini,
          dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana
          denda paling banyak lima belas juta rupiah.

5. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

   a. Pengertian Kepolisian

             Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2
      Tahun 2002, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan
      fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang
      pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
      perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2
      Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Kepolisian Negara Republik
      Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang
      meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan
      tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan
                                                                        22




   pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan
   menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2
   Tahun 2002).

b. Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

          Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di dalam bab II mengatur
   tentang susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia
   diantaranya dalam Pasal 6 ayat (2), dalam rangka pelaksanaan peran dan
   fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah
   hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara
   Republik Indonesia. Dalam Pasal 8 ayat (1), Kepolisian Negara Republik
   Indonesia berada di bawah Presiden. Pasal 8 ayat (2), Kepolisian Negara
   Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan
   tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan
   perundang-undangan. Pasal 10 ayat (1), pimpinan Kepolisian Negara
   Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang
   kepolisian secara hierarki.

c. Tugas dan Wewenang

          Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal
   13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :
   a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
   b. menegakkan hukum, dan
   c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
      masyarakat.

          Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,
   dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
   Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
   a. melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
      kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
                                                                       23




b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
   ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
   kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
   terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
   kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk
   pengamanan swakarsa;
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
   sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
   lainnya;
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
   laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan
   tugas kepolisian;
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
   lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
   memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak
   asasi manusia;
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
   ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
   kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

       Secara umum, perincian tugas dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia menurut Satjipto Rahardjo adalah :
1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
2) Memelihara keselamatan orang, benda dan mesyarakat, termasuk
   memberi perlindungan dan pertolongan;
3) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari keamanan;
4) Mencegah      dan   memberantas     menjalarnya       penyakit-penyakit
   masyarakat;
5) Mengusahakan ketaaatan warga negara dan masyarakat terhadap
   peraturan-peraturan negara (Ali Masyhar, 2007 : 3).

       Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal
15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka
                                                                    24



menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
   mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
   mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
   administratif kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
   kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;mengambil sidik jari
   dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
h. mencari keterangan dan barang bukti;
i. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
j. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan
   dalam rangka pelayanan masyarakat;
k. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan
   putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
l. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
       Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,
Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia   sesuai   dengan   peraturan
perundang-undangan lainnya berwenang :
a. memberikan izin mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
   masyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan
   peledak, dan senjata tajam;
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap
   badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus
   dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik
   dan memberantas kejahatan internasional;
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing
   yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
   internasional;
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas
   kepolisian.
                                                                    25




          Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam
rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan 14 di
bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang
untuk :
a. melakukan penengkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
   perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
   penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menayakan serta
   memeriksa tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
   saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
   pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada panuntut umum;
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
   berwenang di tempat pemeriksaaan imigrasi dalam keadaan mendesak
   atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka
   melakukan tindak pidana;
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai
   negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri
   sipil untuk diserahakan kepada penuntut umum; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah
tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika menerima
syarat sebagai berikut :
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan
   tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.

       Polisi dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum,
wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :
a. asas legalitas, dalam melaksanakana tugasnya sebagai penegak hukum
    wajib tunduk pada hukum;
b. asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani
    permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum
                                                                 26




   diatur dalam hukum;
c. asas pastisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan mayarakat
   polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan
   ketaatan hukum di kalangan masyarakat;
d. asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada
   penindakan (represif) lepada masyarakat;
e. asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak
   menimbulkan permasalahan yangg lebih besar sebelum ditangani oleh
   instansi yang membidangi (Puji Rahardi, 2007 : 27-28).
                                                        27




                    B. Kerangka Pemikiran


                 1. Pasal 303 KUHP
                 2. Pasal 303 bis KUHP
                 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang
                    Penertiban Perjudian
                 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
                    Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan
                    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang
                    Penertiban Perjudian


   Tindak Pidana Perjudian




Penyidik                 Penyidik
                         Pembantu



                                             Hambatan



            Penyidikan




           Hasil Penyidikan

             Gambar 2. Kerangka Pemikiran
                                                                              28




       Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana umum yang diatur
dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1974 Tentang Penertiban Perjudian. Pengaturan tersebut memberikan wewenang
bagi pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia baik penyidik
maupun penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan tindak pidana perjudian.
Kewenangan untuk melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP
untuk penyidik, sedangkan untuk kewenangan penyidik pembantu diatur dalam
Pasal 11 KUHAP. Pemberian kewenangan ini disesuaikan dengan kepangkatan
masing-masing. Kepangkatan inilah yang mendasari perbedaan kewenangan
antara penyidik dan penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu
lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasarkan hierarki dan
organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh
karena itu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

       Dimungkinkan adanya hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang
terjadi dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu dalam penyidikan
tindak pidana perjudian. Hambatan tersebut diantaranya adalah semakin berat
tugas-tugas kepolisian terutama dalam hal perkembangan kriminalitas yang
semakin kompleks, namun tidak didukung dengan kemampuan teknis penyidikan
yang dikuasai oleh penyidik pembantu serta terbatasnya jumlah penyidik
pembantu yang membantu tugas penyidik untuk memperlancar proses penyidikan.
Untuk memberikan solusi terhadap kelancaran penyidikan tersebut, maka
Penyidik dapat memberikan petunjuk kepada Penyidik Pembantu mengenai teknis
penyidikan.   Terutama    dalam    menjalankan    penyidikan      sesuai   dengan
wewenangnya masing-masing sebagai penyidik dan penyidik pembantu saling
berkerjasama dan dengan adanya pembagian tugas, tentunya hasil penyidikan
(berkas perkara) dapat segera diserahkan kepada Penuntut Umum.
        BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEMBANTU
      DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
         DI KEPOLISIAN SEKTOR SUKODONO SRAGEN

       Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan penyidikan oleh penyidik
pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor
(Polsek) Sukodono Sragen yang penulis lakukan dengan mengacu pada Berkas
Perkara : BP/ 03 / VI / 2009 / Sek. Sukodono., maka dapat dikemukakan hasil
penelitian sebagai berikut:
1. Dasar Surat Perintah Penyidikan oleh Penyidik Pembantu
           Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu di Polsek
   Sukodono Sragen berdasar pada Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sp.
   Sidik / 03/ VI / 2009 / Sek.Skdn, yang memerintahkan kepada :
   a. Nama                : WINARNO
       Pangkat / Nrp      : AIPTU / NRP. 58020164
       Jabatan            : Penyidik / KANIT RESKRIM
   b. Nama                : PRIYANTO
       Pangkat / Nrp      : BRIPTU / NRP. 82030759
       Jabatan            : Penyidik Pembantu / Anggota
   c. Nama                : YULIANTO
       Pangkat / Nrp      : BRIPTU / NRP. 83071198
       Jabatan            : Penyidik Pembantu / Anggota

2. Tindakan Penangkapan

           Dilakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka :
   a. SUPARNO bin SOTARUNO (alm), dilakukan pada tanggal 24 Juni
       2009 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi: Sprin Kap /
       06 / VI / 2009 / Reskrim.



                                   29
                                                                    30




  b. PAINO bin SAMIN (alm), dilakukan pada tanggal 24 Juni 2009
     dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi: Sprin Kap / 07 / VI
     / 2009 / Reskrim.
  c. WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm), dilakukan pada tanggal 24
     Juni 2009 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi: Sprin
     Kap / 08 / VI / 2009 / Reskrim.
  d. SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm), dilakukan pada tanggal 24
     Juni 2009 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi: Sprin
     Kap / 09 / VI / 2009 / Reskrim.

        Selanjutnya dibuat Berita Acara Penangkapan tersangka :
  a. SUPARNO bin SOTARUNO (alm), dibuat pada tanggal 24 Juni 2009
     pukul 16.00 WIB, oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp. 58020164
     jabatan Penyidik dari Kepolisian Sektor Sukodono.
  b. PAINO bin SAMIN (alm), dibuat pada tanggal 24 Juni 2009 pukul
     16.00 WIB, oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp. 58020164 jabatan
     Penyidik dari Kepolisian Sektor Sukodono.
  c. WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm), dibuat pada tanggal 24 Juni
     2009 pukul 16.00 WIB, oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp.
     58020164 jabatan Penyidik dari Kepolisian Sektor Sukodono.
  d. SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm), dibuat pada tanggal 24 Juni
     2009 pukul 16.00 WIB, oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp.
     58020164 jabatan Penyidik dari Kepolisian Sektor Sukodono.

3. Tindakan Penahanan

        Dilakukan penahanan terhadap tersangka :
  a. SUPARNO bin SOTARUNO (alm), dilakukan pada tanggal 25 Juni
     2009 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi: SP.Han / 03-242
     / VI / 2009 / Reskrim.
                                                                      31




   b. PAINO bin SAMIN (alm), dilakukan pada tanggal 25 Juni 2009
      dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi: SP.Han / 04-243 / VI /
      2009 / Reskrim.
   c. WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm), dilakukan pada tanggal 25
      Juni 2009 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi: SP.Han /
      05-241/ VI / 2009 / Reskrim.
   d. SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm), dilakukan pada tanggal 25
      Juni 2009 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi: SP.Han /
      06-240 / VI / 2009 / Reskrim.

          Selanjutnya dibuat Berita Acara Penahanan Tersangka :
   a. SUPARNO bin SOTARUNO (alm), dibuat pada tanggal 25 Juni 2009
      pukul 15.00 WIB, oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp. 58020164
      jabatan Penyidik dari Kepolisian Sektor Sukodono.
   b. PAINO bin SAMIN (alm), dibuat pada tanggal 25 Juni 2009 pukul
      15.00 WIB, oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp. 58020164 jabatan
      Penyidik dari Kepolisian Sektor Sukodono.
   c. WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm), dibuat pada tanggal 25 Juni
      2009 pukul 15.00 WIB, oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp.
      58020164 jabatan Penyidik dari Kepolisian Sektor Sukodono.
   d. SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm), dibuat pada tanggal 25 Juni
      2009 pukul 15.00 WIB, oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp.
      58020164 jabatan Penyidik dari Kepolisian Sektor Sukodono.

4. Tindakan Penyitaan

          Tindakan penyitaan barang bukti tindak pidana perjudian yang
   dilakukan oleh Tersangka SUPARNO bin SOTARUNO (alm), DKK.
   dilakukan pada tanggal 24 Juni 2009, dengan Surat Perintah Penyitaan
   Nomor Polisi: SP. Sita / 03 / VI / 2009 / Reskrim, memberikan perintah
   kepada :
   a. Nama              : WINARNO
                                                                       32




      Pangkat / Nrp      : AIPTU / NRP. 58020164
      Jabatan            : Penyidik / KANIT RESKRIM
   b. Nama               : PRIYANTO
      Pangkat / Nrp      : BRIPTU / NRP. 82030759
      Jabatan            : Penyidik Pembantu / Anggota
   c. Nama               : YULIANTO
      Pangkat / Nrp      : BRIPTU / NRP. 83071198
      Jabatan            : Penyidik Pembantu / Anggota
   melakukan penyitaan barang bukti berupa:
   a. Uang Tunai Rp. 44.000,00;
   b. 2 (dua) set kartu Ceki / Cina;
   c. Sebuah meja kayu.

          Berita Acara Penyitaan barang bukti dibuat pada tanggal 25 Juni
   2009 pukul 11.00 WIB, oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp. 58020164
   jabatan Penyidik dari Kepolisian Sektor Sukodono. Berita Acara
   Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti dilakukan pada tanggal
   25 Juni 2009 pukul 10.00 WIB, oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp.
   58020164 jabatan Penyidik dari Kepolisian Sektor Sukodono.

5. Pemeriksaan Saksi

          Dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, antara lain :
   a. MARSONO al OMPONG bin TOMO SALIM, Jenis kelamin laki-laki,
      lahir di Sragen, 10 Juli 1970, Umur 39 tahun, Pekerjaan Tani, Agama
      Islam, Suku Jawa, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP,
      Alamat Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono, Kab.
      Sragen.
      Menerangkan :
      1) Bahwa      Saksi   kenal      dengan   Tersangka,   SUPARNO    bin
          SOTARUNO (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam, Perangkat Desa
                                                                      33




   (Bayan), alamat: Dk.Sukorejo Rt.33, Ds.Baleharjo, Kec.Sukodono,
   Kab.Sragen.
2) Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009, sekira jam 01.00 WIB
   di Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono, Kab.
   Sragen. Saksi melihat tersangka SUPARNO bin SOTARUNO
   (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam, Perangkat Desa (Bayan), alamat:
   Dk.Sukorejo Rt.33, Ds.Baleharjo, Kec.Sukodono, Kab.Sragen.
   Pada waktu itu bermain judi dilakukan bersama-sama denagan 3
   (tiga) orang lainnya yang masing-masing bernama PAINO bin
   SAMIN (alm), SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm),
   WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm). Bermain judi dengan
   kartu jenis Ceki / Cina sedangkan alat yang mereka gunakan adalah
   berupa : Uang tunai, 2 (dua) set kartu Ceki/Cina, dan meja kayu.
3) Bahwa pada saat kejadian tersangka SUPARNO bin SOTARUNO
   (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam, Perangkat Desa (Bayan), alamat:
   Dk.Sukorejo Rt.33, Ds.Baleharjo, Kec.Sukodono, Kab.Sragen.
   melakukan perjudian bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya
   dilakukan di tempat yang terlihat oleh orang umum di dalam rumah
   Saksi yang berlamat di Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec.
   Sukodono, Kab. Sragen.
4) Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di tempat
   kejadian yang kebetulan Saksi yang mempunyai rumah dan akan
   mempunyai hajatan pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2009.

      Berita Acara Pemeriksaan Saksi MARSONO al OMPONG bin
TOMO SALIM dibuat pada tanggal 28 Juni 2009 pukul 11.00 WIB,
oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp.58020164 jabatan Penyidik,
bersama-sama dengan PRIYANTO Pangkat Briptu Nrp.82030759
jabatan Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Sektor Sukodono,
Polres Sragen, dengan surat penunjukan sebagai Penyidik Pembantu
berdasarkan Skep Kapolda Jateng No. Pol : SKEP : 442/VI/2007,
                                                                        34




   tanggal 06 Juni 2007.

b. DARDI bin SASTRO PODO, Lahir di Sragen, tanggal 01 Juni 1973,
   Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki,
   Suku Jawa, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds.
   Baleharjo, Kec. Sukodono, Kab. Sragen.
   Menerangkan :
   1) Bahwa      Saksi     kenal   dengan   Tersangka,     SUPARNO    bin
      SOTARUNO (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam, Perangkat Desa
      (Bayan),      Alamat:        Dk.Sukorejo    Rt.33,     Ds.Baleharjo,
      Kec.Sukodono, Kab.Sragen dan tidak mempunyai hubungan famili
      dengan tersangka.
   2) Bahwa Saksi melihat Tersangka SUPARNO bin SOTARUNO
      (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam, Perangkat Desa (Bayan), Alamat:
      Dk.Sukorejo Rt.33, Ds.Baleharjo, Kec.Sukodono, Kab.Sragen.
      melakukan perbuatan perjudian, dilakukan bersama-sama dengan 3
      (tiga) orang lainnya yang masing-masing bernama PAINO bin
      SAMIN (alm), SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm),
      WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm). Kejadian tersebut
      terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 sekitar jam 01.00 WIB
      di dalam rumah Saksi I yang beralamat di Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds.
      Baleharjo, Kec. Sukodono, Kab. Sragen.
   3) Bahwa Saksi melihat Tersangka SUPARNO bin SOTARUNO
      (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam, Perangkat Desa (Bayan), Alamat:
      Dk.Sukorejo Rt.33, Ds.Baleharjo, Kec.Sukodono, Kab.Sragen.
      Bermain judi bersama-sama denagan 3 (tiga) orang lainnya,
      bermain judi dengan kartu jenis Ceki/Cina sedangkan alat yang
      mereka gunakan adalah berupa : Uang tunai, kartu Ceki / Cina, dan
      meja kayu.
   4) Bahwa pada saat kejadian tersangka SUPARNO bin SOTARUNO
      (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam, Perangkat Desa (Bayan), alamat:
                                                                    35




     Dk.Sukorejo Rt.33, Ds.Baleharjo, Kec.Sukodono, Kab.Sragen.
     melakukan perjudian bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya
     dilakukan di tempat yang terlihat oleh orang umum di dalam rumah
     Saksi I yang berlamat di Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec.
     Sukodono, Kab. Sragen.
  5) Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di tempat
     kejadian di rumah Saksi I yang akan mempunyai hajatan pada hari
     sabtu tanggal 27 Juni 2009, saat itu Saksi sedang jaga lek di rumah
     Saksi I.

          Berita Acara Pemeriksaan Saksi DARDI bin SASTRO PODO
  dibuat pada tanggal 26 Juni 2009 pukul 11.00 WIB, oleh WINARNO
  Pangkat Aiptu Nrp. 58020164 jabatan Penyidik, bersama-sama dengan
  PRIYANTO Pangkat Briptu Nrp. 82030759 jabatan Penyidik
  Pembantu pada kantor Kepolisian Sektor Sukodono, Polres Sragen,
  dengan surat penunjukan sebagai Penyidik Pembantu berdasarkan
  Skep Kapolda Jateng No. Pol : SKEP : 442/VI/2007, tanggal 06 Juni
  2007.

c. JOKO PRASETYO, Umur 34 tahun, anggota Polsek Sukodono,
  Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Suku bangsa Jawa, Kebangsaan
  Indonesia, Alamat: Aspol Polsek Sukodono.
  Menerangkan :
  1) Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka, SUPARNO bin
     SOTARUNO (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam, Perangkat Desa
     (Bayan),     Alamat:      Dk.Sukorejo       Rt.33,   Ds.Baleharjo,
     Kec.Sukodono, Kab.Sragen.
  2) Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka
     SUPARNO bin SOTARUNO (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam,
     Perangkat    Desa      (Bayan),   Alamat:     Dk.Sukorejo   Rt.33,
     Ds.Baleharjo, Kec.Sukodono, Kab.Sragen, pada hari Rabu tanggal
     24 Juni 2009 sekitar jam 01.00 WIB di Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds.
                                                                        36




     Baleharjo, Kec. Sukodono, Kab. Sragen. Pada saat Tersangka
     sedang melakukan permainan perjudian kartu jenis Ceki/Cina dan
     tidak disertai ijin dari pihak yang berwajib.
  3) Bahwa Saksi membenarkan bahwa Tersangka SUPARNO bin
     SOTARUNO (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam, Perangkat Desa
     (Bayan),     Alamat:       Dk.Sukorejo          Rt.33,   Ds.Baleharjo,
     Kec.Sukodono,      Kab.Sragen,     melakukan        perjudian   dengan
     menggunakan alat berupa : Uang tunai, 2 (dua) set kartu Ceki/Cina,
     dan sebuah meja kayu.
  4) Bahwa benar Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap
     Tersangka SUPARNO bin SOTARUNO (alm), 64 tahun, laki-laki,
     Islam, Perangkat Desa (Bayan), Alamat: Dk.Sukorejo Rt.33,
     Ds.Baleharjo, Kec.Sukodono, Kab.Sragen. Saksi juga telah
     melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang lainnya yang ikut
     serta bermain judi jenis kartu Ceki/Cina yang masing-masing
     bernama :
     a) PAINO bin SAMIN (alm), 40 tahun, laki-laki, Islam, Tani,
        Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 30, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono,
        Kab. Sragen.
     b) SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm), 37 tahun, laki-laki,
        Islam, Tani, Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec.
        Sukodono, Kab. Sragen.
     c) WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm), 28 tahun, laki-laki,
        Islam, Swasta, Alamat : Dk. Bulak, Rt. 09, Ds. Blangu, Kec.
        Gesi, Kab. Sragen.

        Berita Acara Pemeriksaan Saksi JOKO PRASETYO, dibuat
  pada tanggal 25 Juni 2009 pukul 10.30 WIB, oleh oleh WINARNO
  Pangkat Aiptu Nrp.58020164 jabatan Penyidik.

d. YULIANTO, Umur 36 tahun, Agama Islam, Anggota Polsek
  Sukodono, Jenis Kelamin laki-laki, Suku Bangsa Jawa, Kebangsaaan
                                                                       37



Indonesia, Alamat: Aspol Polsek Sukodono.
Menerangkan :
1) Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka, SUPARNO bin
   SOTARUNO (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam, Perangkat Desa
   (Bayan),     Alamat:       Dk.Sukorejo          Rt.33,   Ds.Baleharjo,
   Kec.Sukodono, Kab.Sragen.
2) Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka
   SUPARNO bin SOTARUNO (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam,
   Perangkat     Desa     (Bayan),    Alamat:        Dk.Sukorejo   Rt.33,
   Ds.Baleharjo, Kec.Sukodono, Kab.Sragen, pada hari Rabu tanggal
   24 Juni 2009 sekitar jam 01.00 WIB di Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds.
   Baleharjo, Kec. Sukodono, Kab. Sragen. Pada saat Tersangka
   sedang melakukan permainan perjudian kartu jenis Ceki/Cina dan
   tidak disertai ijin dari pihak yang berwajib.
3) Bahwa benar Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap
   Tersangka SUPARNO bin SOTARUNO (alm), 64 tahun, laki-laki,
   Islam, Perangkat Desa (Bayan), Alamat: Dk.Sukorejo Rt.33,
   Ds.Baleharjo, Kec.Sukodono, Kab.Sragen. Saksi juga telah
   melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang lainnya yang ikut
   serta bermain judi jenis kartu Ceki/Cina yang masing-masing
   bernama :
   a) PAINO bin SAMIN (alm), 40 tahun, laki-laki, Islam, Tani,
      Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 30, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono,
      Kab. Sragen.
   b) SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm), 37 tahun, laki-laki,
      Islam, Tani, Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec.
      Sukodono, Kab. Sragen
   c) WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm), 28 tahun, laki-laki,
      Islam, Swasta, Alamat : Dk. Bulak, Rt. 09, Ds. Blangu, Kec.
      Gesi, Kab. Sragen.
4) Bahwa benar Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap
                                                                          38



         Tersangka SUPARNO bin SOTARUNO (alm), 64 tahun, laki-laki,
         Islam, Perangkat Desa (Bayan), Alamat: Dk.Sukorejo Rt.33,
         Ds.Baleharjo, Kec.Sukodono, Kab.Sragen. bersama-sama dengan
         anggota Reskrim Polsek Sukodono saudara JOKO PRASETYO, 34
         tahun, laki-laki, Islam, Polri, Alamat: Aspol Polsek Sukodono.

             Berita Acara Pemeriksaan Saksi YULIANTO dibuat pada
      tanggal 2 Juni 2009 pukul 09.00 WIB, oleh WINARNO Pangkat Aiptu
      Nrp. 58020164 jabatan Penyidik.

6. Pemeriksaan Tersangka

   a. SUPARNO bin SOTARUNO (alm), 64 tahun, laki-laki, Islam,
      Perangkat Desa (Bayan), Suku bangsa Jawa, Kebangsaan Indonesia,
      Pendidikan terakhir SD, Alamat: Dk.Sukorejo Rt.33, Ds.Baleharjo,
      Kec.Sukodono, Kab.Sragen.
      Menerangkan :
      1) Bahwa Tersangka mengakui melakukan perbuatan perjudian jenis
         kartu Ceki/gonggong, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu
         tanggal 24 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB di rumah Saksi I yang
         beralamat di Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono,
         Kab. Sragen. yang dilakukan bersama-sama dengan 3 (tiga) orang
         kawannya yang masing-masing bernama :
         a) PAINO bin SAMIN (alm), 40 tahun, laki-laki, Islam, Tani,
             Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 30, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono,
             Kab. Sragen.
         b) SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm), 37 tahun, laki-laki,
             Islam, Tani, Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec.
             Sukodono, Kab. Sragen.
         c) WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm), 28 tahun, laki-laki,
             Islam, Swasta, Alamat : Dk. Bulak, Rt. 09, Ds. Blangu, Kec.
             Gesi, Kab. Sragen.
                                                                    39




2) Bahwa perbuatan perjudian bersama dengan 3 (tiga) orang
   kawannya (PAINO bin SAMIN (alm), SAMTONO bin SOREJO
   SAIMAN (alm), WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm) ),
   tersebut dengan menggunakan alat berupa : uang tunai, 2 (dua) set
   kartu Ceki/Cina, dan meja kayu.
3) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara duduk berhadap-
   hadapan di sekitar meja kemudian para Tersangka menyiapkan
   uang masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan
   setelah terkumpul di tengah-tengah meja selanjutnya 2 (dua) set
   kartu Ceki/Cina di kocok (kasut) oleh salah satu orang dan setelah
   selesai di kocok kemudian kartu Ceki/Cina tadi ditaruh di atas meja
   kemudian pemain yang berada di sebelah kanan pengocok yang
   pertama kali mengambil kartu sebanyak 6 (enam) buah yang diikuti
   pemain disampingnya dan setelah semua memegang karu sebanyak
   6 (enam) buah, yang pertama kali mengambil kartu lagi sebanyak 5
   (lima) buah dan diikuti pemain sebelahnya hingga keempat pemain
   memegang kartu dengan jumlah 11 (sebelas) buah, dan kemudian
   orang di samping kanan yang mengocok (kasut) mengambil 1
   (satu) kartu yang berada di tengah meja lalu menjatuhkan 1 (satu)
   buah kartu di depan orang tersebut, kemudian seterusnya berputar
   searah jarum jam. Apabila salah seorang pemain telah mempunyai
   3 (tiga) buah Bak (jago) dengan gambar yang sama kemudian
   diletakkan di bawah pemain dan apabila kartu sisa yang dipegang
   pemain sebanyak 8 (delapan) buah tersebut ada 2 (dua) buah
   pasang kartu yang gambarnya sama maka pemain tersebut
   dinyatakan Ceki dan dialah yang menang dan berhak mendapatkan
   uang taruhan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan
   menjadi bandar lalu mengocok (kasut) kartu pada putaran
   berikutnya. Akan tetapi apabila tidak mempunyai 3 (tiga) buah Bak
   (jago) dengan gambar yang sama dan sisa kartu yang dipegang
   sebanyak 8 (delapan) buah dan tidak ada kartu dengan jumlah 2
                                                                    40



      (dua) buah kartu dengan gambar yang sama, maka harus
      menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
      yang telah disiapkan tersebut dan apabila diantara keempat pemain
      tidak ada yang mendapat 3 (tiga) gambar kartu yang sama
      (bak/jago) dan tidak mendapat 2 (dua) buah kartu dengan gambar
      sama dari 8 (delapan) kartu yang dipegang, maka terjadi draw
      sehingga uang taruhan disimpan masing-masing orang. Jadi setiap
      orang pernah kalah dan pernah menang sehingga setiap orang
      pernah merasakan sebagai bandar.
   4) Bahwa maksud dan tujuan melakukan permainan perjudian jenis
      kartu Cina/Ceki tersebut hanya untung-untungan dan untuk
      mencari kemenangan.
   5) Bahwa perjudian yang dilakukan bersama-sama dengan ketiga
      orang kawannya tersebut bersifat umum atau berada di tempat
      umum dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

           Berita   Acara   Pemeriksaan   Tersangka   SUPARNO      bin
   SOTARUNO (alm), dibuat pada tanggal 24 Juni 2009 pukul 17.30
   WIB, oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp.58020164 jabatan Penyidik,
   bersama dengan YULIANTO Pangkat Briptu Nrp.83071198 jabatan
   Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Sektor Sukodono dengan
   surat penunjukan sebagai Penyidik Pembantu berdasarkan Skep
   Kapolda Jateng No. Pol : SKEP : 483/VIII/2008 tanggal 20 Agustus
   2008.

b. PAINO bin SAMIN (alm), 40 tahun, laki-laki, Islam, Tani, Suku
   bangsa Jawa, Kebangsaan Indonesia, Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 30,
   Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono, Kab. Sragen.
   Menerangkan :
   1) Bahwa Tersangka mengakui melakukan perbuatan perjudian jenis
      kartu Ceki/gonggong, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu
      tanggal 24 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB di rumah Saksi I yang
                                                                   41



   beralamat di Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono,
   Kab. Sragen.
2) Bahwa Tersangka melakukan perjudian bersama-sama dengan 3
   (tiga) orang kawannya yang masing-masing bernama :
   a) PAINO bin SAMIN (alm), 40 tahun, laki-laki, Islam, Tani,
      Alamat: Dk. Krapyak, Rt. 30, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono,
      Kab. Sragen.
   b) SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm), 37 tahun, laki-laki,
      Islam, Tani, Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec.
      Sukodono, Kab. Sragen
   c) WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm), 28 tahun, laki-laki,
      Islam, Swasta, Alamat : Dk. Bulak, Rt. 09, Ds. Blangu, Kec.
      Gesi, Kab. Sragen
3) Bahwa perbuatan perjudian bersama dengan 3 (tiga) orang
   kawannya (PAINO bin SAMIN (alm), SAMTONO bin SOREJO
   SAIMAN (alm), WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm) ),
   tersebut dengan menggunakan alat berupa : uang tunai, 2 (dua) set
   kartu Ceki/Cina, dan meja kayu.
4) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara duduk berhadap-
   hadapan di sekitar meja kemudian para Tersangka menyiapkan
   uang masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan
   setelah terkumpul di tengah-tengah meja selanjutnya 2 (dua) set
   kartu Ceki/Cina di kocok (kasut) oleh salah satu orang dan setelah
   selesai di kocok kemudian kartu Ceki/Cina tadi ditaruh di atas meja
   kemudian pemain yang berada di sebelah kanan pengocok yang
   pertama kali mengambil kartu sebanyak 6 (enam) buah yang diikuti
   pemain disampingnya dan setelah semua memegang karu sebanyak
   6 (enam) buah, yang pertama kali mengambil kartu lagi sebanyak 5
   (lima) buah dan diikuti pemain sebelahnya hingga keempat pemain
   memegang kartu dengan jumlah 11 (sebelas) buah, dan kemudian
   orang di samping kanan yang mengocok (kasut) mengambil 1
                                                               42



   (satu) kartu yang berada di tengah meja lalu menjatuhkan 1 (satu)
   buah kartu di depan orang tersebut, kemudian seterusnya berputar
   searah jarum jam. Apabila salah seorang pemain telah mempunyai
   3 (tiga) buah Bak (jago) dengan gambar yang sama kemudian
   diletakkan di bawah pemain dan apabila kartu sisa yang dipegang
   pemain sebanyak 8 (delapan) buah tersebut ada 2 (dua) buah
   pasang kartu yang gambarnya sama maka pemain tersebut
   dinyatakan Ceki dan dialah yang menang dan berhak mendapatkan
   uang taruhan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan
   menjadi bandar lalu mengocok (kasut) kartu pada putaran
   berikutnya. Akan tetapi apabila tidak mempunyai 3 (tiga) buah Bak
   (jago) dengan gambar yang sama dan sisa kartu yang dipegang
   sebanyak 8 (delapan) buah dan tidak ada kartu dengan jumlah 2
   (dua) buah kartu dengan gambar yang sama, maka harus
   menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
   yang telah disiapkan tersebut dan apabila diantara keempat pemain
   tidak ada yang mendapat 3 (tiga) gambar kartu yang sama
   (bak/jago) dan tidak mendapat 2 (dua) buah kartu dengan gambar
   sama dari 8 (delapan) kartu yang dipegang, maka terjadi draw
   sehingga uang taruhan disimpan masing-masing orang. Jadi setiap
   orang pernah kalah dan pernah menang sehingga setiap orang
   pernah merasakan sebagai bandar.
5) Bahwa maksud dan tujuan melakukan permainan perjudian jenis
   kartu Cina/Ceki tersebut hanya untung-untungan dan untuk
   mencari kemenangan.
6) Bahwa perjudian yang dilakukan bersama-sama dengan ketiga
   orang kawannya tersebut bersifat umum atau berada di tempat
   umum dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

      Berita Acara Pemeriksaan Tersangka PAINO bin SAMIN
(alm), dibuat pada tanggal 24 Juni 2009 pukul 20.00 WIB, oleh
                                                                     43



   WINARNO Pangkat Aiptu Nrp. 58020164 jabatan Penyidik, bersama-
   sama dengan PRIYANTO Pangkat Briptu Nrp. 82030759 jabatan
   Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Sektor Sukodono Polres
   Sragen, dengan surat penunjukan sebagai Penyidik Pembantu
   berdasarkan Skep Kapolda Jateng No. Pol : SKEP : 442/VI/2007,
   tanggal 06 Juni 2007.

c. SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm), 37 tahun, laki-laki, Islam,
   Tani, Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono,
   Kab. Sragen.
   Menerangkan :
   1) Bahwa Tersangka mengakui melakukan perbuatan perjudian jenis
      kartu Ceki/gonggong, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu
      tanggal 24 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB di rumah Saksi I yang
      beralamat di Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono,
      Kab. Sragen. yang dilakukan bersama-sama dengan 3 (tiga) orang
      kawannya yang masing-masing bernama :
      a) PAINO bin SAMIN (alm), 40 tahun, laki-laki, Islam, Tani,
          Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 30, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono,
          Kab. Sragen.
      b) SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm), 37 tahun, laki-laki,
          Islam, Tani, Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec.
          Sukodono, Kab. Sragen
      c) WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm), 28 tahun, laki-laki,
          Islam, Swasta, Alamat : Dk. Bulak, Rt. 09, Ds. Blangu, Kec.
          Gesi, Kab. Sragen.
   2) Bahwa perbuatan perjudian bersama dengan 3 (tiga) orang
      kawannya ( PAINO bin SAMIN (alm), SAMTONO bin SOREJO
      SAIMAN (alm), WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm) ),
      tersebut dengan menggunakan alat berupa : uang tunai, 2 (dua) set
      kartu Ceki/Cina, dan meja kayu.
                                                                   44




3) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara duduk berhadap-
   hadapan di sekitar meja kemudian para Tersangka menyiapkan
   uang masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan
   setelah terkumpul di tengah-tengah meja selanjutnya 2 (dua) set
   kartu Ceki/Cina di kocok (kasut) oleh salah satu orang dan setelah
   selesai di kocok kemudian kartu Ceki/Cina tadi ditaruh di atas meja
   kemudian pemain yang berada di sebelah kanan pengocok yang
   pertama kali mengambil kartu sebanyak 6 (enam) buah yang diikuti
   pemain disampingnya dan setelah semua memegang karu sebanyak
   6 (enam) buah, yang pertama kali mengambil kartu lagi sebanyak 5
   (lima) buah dan diikuti pemain sebelahnya hingga keempat pemain
   memegang kartu dengan jumlah 11 (sebelas) buah, dan kemudian
   orang di samping kanan yang mengocok (kasut) mengambil 1
   (satu) kartu yang berada di tengah meja lalu menjatuhkan 1 (satu)
   buah kartu di depan orang tersebut, kemudian seterusnya berputar
   searah jarum jam. Apabila salah seorang pemain telah mempunyai
   3 (tiga) buah Bak (jago) dengan gambar yang sama kemudian
   diletakkan di bawah pemain dan apabila kartu sisa yang dipegang
   pemain sebanyak 8 (delapan) buah tersebut ada 2 (dua) buah
   pasang kartu yang gambarnya sama maka pemain tersebut
   dinyatakan Ceki dan dialah yang menang dan berhak mendapatkan
   uang taruhan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan
   menjadi bandar lalu mengocok (kasut) kartu pada putaran
   berikutnya. Akan tetapi apabila tidak mempunyai 3 (tiga) buah Bak
   (jago) dengan gambar yang sama dan sisa kartu yang dipegang
   sebanyak 8 (delapan) buah dan tidak ada kartu dengan jumlah 2
   (dua) buah kartu dengan gambar yang sama, maka harus
   menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
   yang telah disiapkan tersebut dan apabila diantara keempat pemain
   tidak ada yang mendapat 3 (tiga) gambar kartu yang sama
   (bak/jago) dan tidak mendapat 2 (dua) buah kartu dengan gambar
                                                                   45




      sama dari 8 (delapan) kartu yang dipegang, maka terjadi draw
      sehingga uang taruhan disimpan masing-masing orang. Jadi setiap
      orang pernah kalah dan pernah menang sehingga setiap orang
      pernah merasakan sebagai bandar.
   4) Bahwa maksud dan tujuan melakukan permainan perjudian jenis
      kartu Cina/Ceki tersebut hanya untung-untungan dan untuk
      mencari kemenangan.
   5) Bahwa perjudian yang dilakukan bersama-sama dengan ketiga
      orang kawannya tersebut bersifat umum atau berada di tempat
      umum dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

          Berita Acara Pemeriksaan tersangka SAMTONO bin SOREJO
   SAIMAN (alm), dibuat pada tanggal 24 Juni 2009 pukul 21.00 WIB,
   oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp. 58020164 jabatan Penyidik,
   bersama-sama dengan PRIYANTO Pangkat Briptu Nrp. 82030759
   jabatan Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Sektor Sukodono,
   Polres Sragen, dengan surat penunjukan sebagai Penyidik Pembantu
   berdasarkan Skep Kapolda Jateng No. Pol : SKEP : 442/VI/2007,
   tanggal 06 Juni 2007.

d. WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm), 28 tahun, laki-laki, Islam,
   Swasta, Alamat : Dk. Bulak, Rt. 09, Ds. Blangu, Kec. Gesi, Kab.
   Sragen.
   Menerangkan :
   1) Bahwa Tersangka mengakui melakukan perbuatan perjudian jenis
      kartu Ceki/gonggong, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu
      tanggal 24 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB di rumah Saksi I yang
      beralamat di Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono,
      Kab. Sragen. yang dilakukan bersama-sama dengan 3 (tiga) orang
      kawannya yang masing-masing bernama :
      a) PAINO bin SAMIN (alm), 40 tahun, laki-laki, Islam, Tani,
          Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 30, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono,
                                                                   46



      Kab. Sragen.
   b) SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm), 37 tahun, laki-laki,
      Islam, Tani, Alamat : Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec.
      Sukodono, Kab. Sragen
   c) WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm), 28 tahun, laki-laki,
      Islam, Swasta, Alamat : Dk. Bulak, Rt. 09, Ds. Blangu, Kec.
      Gesi, Kab. Sragen.
2) Bahwa perbuatan perjudian bersama dengan 3 (tiga) orang
   kawannya ( PAINO bin SAMIN (alm), SAMTONO bin SOREJO
   SAIMAN (alm), WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm) ),
   tersebut dengan menggunakan alat berupa : uang tunai, 2 (dua) set
   kartu Ceki/Cina, dan meja kayu.
3) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara duduk berhadap-
   hadapan di sekitar meja kemudian para Tersangka menyiapkan
   uang masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan
   setelah terkumpul di tengah-tengah meja selanjutnya 2 (dua) set
   kartu Ceki/Cina di kocok (kasut) oleh salah satu orang dan setelah
   selesai di kocok kemudian kartu Ceki/Cina tadi ditaruh di atas meja
   kemudian pemain yang berada di sebelah kanan pengocok yang
   pertama kali mengambil kartu sebanyak 6 (enam) buah yang diikuti
   pemain disampingnya dan setelah semua memegang karu sebanyak
   6 (enam) buah, yang pertama kali mengambil kartu lagi sebanyak 5
   (lima) buah dan diikuti pemain sebelahnya hingga keempat pemain
   memegang kartu dengan jumlah 11 (sebelas) buah, dan kemudian
   orang di samping kanan yang mengocok (kasut) mengambil 1
   (satu) kartu yang berada di tengah meja lalu menjatuhkan 1 (satu)
   buah kartu di depan orang tersebut, kemudian seterusnya berputar
   searah jarum jam. Apabila salah seorang pemain telah mempunyai
   3 (tiga) buah Bak (jago) dengan gambar yang sama kemudian
   diletakkan di bawah pemain dan apabila kartu sisa yang dipegang
   pemain sebanyak 8 (delapan) buah tersebut ada 2 (dua) buah
                                                                 47



   pasang kartu yang gambarnya sama maka pemain tersebut
   dinyatakan Ceki dan dialah yang menang dan berhak mendapatkan
   uang taruhan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan
   menjadi bandar lalu mengocok (kasut) kartu pada putaran
   berikutnya. Akan tetapi apabila tidak mempunyai 3 (tiga) buah Bak
   (jago) dengan gambar yang sama dan sisa kartu yang dipegang
   sebanyak 8 (delapan) buah dan tidak ada kartu dengan jumlah 2
   (dua) buah kartu dengan gambar yang sama, maka harus
   menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
   yang telah disiapkan tersebut dan apabila diantara keempat pemain
   tidak ada yang mendapat 3 (tiga) gambar kartu yang sama
   (bak/jago) dan tidak mendapat 2 (dua) buah kartu dengan gambar
   sama dari 8 (delapan) kartu yang dipegang, maka terjadi draw
   sehingga uang taruhan disimpan masing-masing orang. Jadi setiap
   orang pernah kalah dan pernah menang sehingga setiap orang
   pernah merasakan sebagai bandar.
4) Bahwa maksud dan tujuan melakukan permainan perjudian jenis
   kartu Cina/Ceki tersebut hanya untung-untungan dan untuk
   mencari kemenangan.
5) Bahwa perjudian yang dilakukan bersama-sama dengan ketiga
   orang kawannya tersebut bersifat umum atau berada di tempat
   umum dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

       Berita Acara Pemeriksaan tersangka WAHYUDI bin KROMO
NDRIYO (alm), dibuat pada tanggal 24 Juni 2009 pukul 20.30 WIB,
oleh WINARNO Pangkat Aiptu Nrp.58020164 jabatan Penyidik,
bersama-sama dengan PRIYANTO Pangkat Briptu Nrp.82030759
jabatan Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Sektor Sukodono,
Polres Sragen, dengan surat penunjukan sebagai Penyidik Pembantu
berdasarkan Skep Kapolda Jateng No. Pol : SKEP : 442/VI/2007,
tanggal 06 Juni 2007.
                                                                          48



Pembahasan

       Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang pelaksanaan
penyidikan oleh penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian di
Kepolisian Sektor (Polsek) Sukodono Sragen, penulis berpendapat bahwa
pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu di Polsek Sukodono Sragen
berdasar pada Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sp. Sidik / 03/ VI / 2009 /
Sek.Skdn, yang memerintahkan :
1. Nama               : WINARNO
   Pangkat / Nrp      : AIPTU / NRP. 58020164
   Jabatan            : Penyidik / KANIT RESKRIM
2. Nama               : PRIYANTO
   Pangkat / Nrp      : BRIPTU / NRP. 82030759
   Jabatan            : Penyidik Pembantu / Anggota
3. Nama               : YULIANTO
   Pangkat / Nrp      : BRIPTU / NRP. 83071198
   Jabatan            : Penyidik Pembantu / Anggota
untuk melakukan penyidikan tindak pidana perjudian. Berdasarkan pada Surat
Perintah Penyidikan No. Pol : Sp. Sidik / 03/ VI / 2009 / Sek.Skdn, Penyidik
Pembantu yang ditugaskan adalah Briptu Priyanto dan Briptu Yulianto.
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian oleh penyidik pembantu di
Polsek Sukodono Sragen dapat diketahui dari keterlibatannya dalam penyidikan
tindak pidana perjudian.

       Menurut ketentuan Pasal 11 KUHAP menyatakan bahwa penyidik
pembantu mempunyai kewenangan seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali
mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari
penyidik. Kewenangan penyidik pembantu tersebut diantaranya sebagai berikut :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
                                                                          49



5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
    pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab .
Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian tindakan lain adalah tindakan
penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya tindakan
    jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan
    jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

        Apabila ketentuan Pasal 11 KUHAP dikaitkan dengan wewenang
penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik pembantu dalam penyidikan tindak
pidana perjudian di Kepolisian Sektor (Polsek) Sukodono Sragen, maka
pelaksanaan dari wewenang penyidikan tersebut telah sesuai dengan sebagaimana
ketentuan Pasal 11 KUHAP. Pelaksanaan dari wewenang penyidikan tersebut
antara lain :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana

            Mengenai diketahuinya terjadinya tindak pidana terdapat 4 (empat)
    kemungkinan yaitu sebagai berikut :
    a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP);
    b. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);
    c. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);
    d. Diketahuinya sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik
        mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar,
                                                                         50



       mendengar dari radio atau orang bercerita.
   Mengacu mengenai diketahuinya terjadinya tindak pidana yang telah
   disebutkan di atas, terjadinya tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor
   (Polsek) Sukodono diketahui karena adanya laporan. Penyidik pembantu atas
   nama Yulianto menerima laporan dari Joko Prasetyo (Anggota Polsek
   Sukodono Sragen) yang saat itu sedang melakukan patroli dan mendapati
   pelaku sedang bermain judi di rumah Marsono di Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds.
   Baleharjo, Kec. Sukodono, Kab. Sragen sekira jam 01.00 WIB (wawancara
   dengan Briptu Yulianto).

2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

          Tindakan pertama yang dilakukan di tempat kejadian adalah penyidik
   pembantu atas nama Yulianto bersama dengan Joko Prasetyo, mengamankan
   tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan Tersangka Suparno bin
   Sotaruno (Alm), Paino bin Samin (Alm), Samtono bin Sorejo Saiman (Alm),
   Wahyudi bin Kromo Ndriyo (Alm) karena diduga telah melakukan tindak
   pidana perjudian. Diikuti dengan tindakan mengamankan barang bukti berupa
   : uang tunai Rp. 44.000,00; 2 (dua) set kartu Ceki / Cina; dan sebuah meja
   kayu. Keempat Tersangka dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek
   Sukodono (wawancara dengan Briptu Yulianto).

3. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka

          Penyidik pembantu atas nama Yulianto setelah dapat mengamankan
   Tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian, selanjutnya
   memeriksa tanda pengenal diri masing-masing Tersangka atas nama Suparno
   bin Sotaruno (Alm), Paino bin Samin (Alm), Samtono bin Sorejo Saiman
   (Alm), Wahyudi bin Kromo Ndriyo (Alm). Keempat Tersangka tersebut
   semuanya membawa tanda pengenal diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   (wawancara dengan Briptu Yulianto).
                                                                             51



4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

            Penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan
   terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti
   permulaan yang cukup. Tujuan dari penangkapan adalah untuk kepentingan
   penyidikan. Penangkapan dilakukan oleh Bripka Joko Prasetyo (Anggota
   Polsek    Sukodono)    bersama-sama   dengan   Briptu   Yulianto   (Anggota
   Reskrim/penyidik pembantu Polsek Sukodono) terhadap Suparno bin Sotaruno
   (Alm), Paino bin Samin (Alm), Samtono bin Sorejo Saiman (Alm), Wahyudi
   bin Kromo Ndriyo (Alm) karena diduga telah melakukan tindak pidana
   perjudian pada tanggal 24 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB di rumah Marsono
   Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono, Kab. Sragen.

            Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan
   pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup bahwa Tersangka diduga keras
   melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, Tersangka
   dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti
   dan atau mengulangi tindak pidana.         Penyidik pembantu melakukan
   penahanan berdasarkan surat perintah dan pelimpahan wewenang dari
   penyidik yang memerintahkan dilakukan penahanan terhadap tersangka :
   a. SUPARNO bin SOTARUNO (alm), dilakukan pada tanggal 25 Juni 2009
      dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi: SP.Han / 03-242 / VI /
      2009 / Reskrim.
   b. PAINO bin SAMIN (alm), dilakukan pada tanggal 25 Juni 2009 dengan
      Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi: SP.Han / 04-243 / VI / 2009 /
      Reskrim.
   c. WAHYUDI bin KROMO NDRIYO (alm), dilakukan pada tanggal 25 Juni
      2009 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi: SP.Han / 05-241/ VI
      / 2009 / Reskrim.
   d. SAMTONO bin SOREJO SAIMAN (alm), dilakukan pada tanggal 25 Juni
      2009 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi: SP.Han / 06-240 /
      VI / 2009 / Reskrim.
                                                                          52




       Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik dan
atau penyidik pembantu dapat melakukan penggeledahan terhadap rumah atau
pakaian atau badan. Penggeledahan rumah bertujuan untuk pemeriksaan, dan
atau penyitaan, dan atau penangkapan. Penggeledahan rumah dilakukan di
rumah Marsono di Dk. Krapyak, Rt. 28, Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono, Kab.
Sragen dilanjutkan dengan tindakan penangkapan terhadap Suparno bin
Sotaruno (Alm), Paino bin Samin (Alm), Samtono bin Sorejo Saiman (Alm),
Wahyudi bin Kromo Ndriyo (Alm) (wawancara dengan Briptu Yulianto).
Sedangkan penggeledahan badan dilakukan untuk pemeriksaan badan atau
pakaian Tersangka yang bertujuan untuk mencari benda yang diduga ada pada
badannya atau dibawanya serta untuk disita.

       Benda-benda yang disita akan menjadi barang bukti. Benda-benda
yang dapat disita antara lain :
a. Benda atau tagihan Tersangka yang seluruh atau sebagian yang diduga
   diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana
   atau untuk mempersiapkannya;
c. Benda yang dipakai untuk menghalangi penyidikan;
d. Benda yang khusus dibuat atau menghalangi penyidikan;
e. Benda yang khusus dibuat atau diperintahkan melakukan tindak pidana;
f. Benda lain yang punya hubungan langsung dengan tindak pidana yang
   dilakukan.
Adapun benda-benda yang disita untuk kepentingan pembuktian penyidikan
tindak pidana perjudian atas nama Tersangka Suparno bin Sotaruno
(alm),Dkk. antara lain berupa : uang tunai Rp. 44.000,-, 2 (dua) set kartu Ceki
/ Cina, dan sebuah meja kayu. Tindakan penyitaan barang bukti tindak pidana
perjudian di Polsek Sukodono dilakukan pada tanggal 24 Juni 2009, dengan
Surat Perintah Penyitaan Nomor Polisi: SP. Sita / 03 / VI / 2009 / Reskrim,
memberikan penuugasan melakukan penyitaan barang bukti kepada:
a. Nama            : WINARNO
                                                                               53




       Pangkat / Nrp : AIPTU / NRP. 58020164
       Jabatan        : Penyidik / KANIT RESKRIM
   b. Nama            : PRIYANTO
       Pangkat / Nrp : BRIPTU / NRP. 82030759
       Jabatan        : Penyidik Pembantu / Anggota
   c. Nama            : YULIANTO
       Pangkat / Nrp : BRIPTU / NRP. 83071198
       Jabatan        : Penyidik Pembantu / Anggota

5. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka

          Pengambilan sidik jari keempat Tersangka Suparno bin Sotaruno
   (Alm), Paino bin Samin (Alm), Samtono bin Sorejo Saiman (Alm), Wahyudi
   bin Kromo Ndriyo (Alm) dilakukan di Polres Sragen melengkapi Berita Acara
   Pemeriksaan (BAP) Tersangka. Pemotretan terhadap keempat Tersangka,
   Suparno bin Sotaruno (Alm), Paino bin Samin (Alm), Samtono bin Sorejo
   Saiman (Alm), Wahyudi bin Kromo Ndriyo (Alm) pada tanggal 26 Juni 2009
   dilakukan oleh Briptu Priyanto di Polsek Sukodono, yang dimaksudkan untuk
   melengkapi Berkas Perkara (wawancara dengan Briptu Yulianto).

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

          Pemanggilan terhadap Marsono al Ompong bin Tomo Salim, Dardi bin
   Sastro Podo, Joko Prasetyo, dan Yulianto untuk diperiksa sebagai Saksi. Saksi
   harus memberikan keterangan yang sebenarnya yang berhubungan dengan hal
   yang dilihatnya sendiri, hal yang didengarnya sendiri, hal yang dialaminya
   sendiri. Sedangkan pemanggilan terhadap Suparno bin Sotaruno (Alm), Paino
   bin Samin (Alm), Samtono bin Sorejo Saiman (Alm), Wahyudi bin Kromo
   Ndriyo (Alm) untuk diperiksa sebagai Tersangka.

       Keterlibatan penyidik pembantu selain dalam proses penyidikan tindak
pidana perjudian di Kepolisian Sektor (Polsek) Sukodono Sragen, juga dalam
penyusunan   berkas    perkara   yang   menurut   daftar   isi   berkas   perkara,
                                                                           54



keterlibatannya antara lain :
1. Pembuatan Sampul Berkas Perkara oleh Briptu Yulianto;
2. Penyusunan Berita Acara Pendapat (Resume) oleh Briptu Yulianto;
3. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi oleh Briptu Priyanto;
4. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka oleh Briptu Priyanto;
5. Penyusunan Daftar Barang Bukti oleh Briptu Yulianto;
6. Penyusunan Daftar Saksi oleh Briptu Yulianto;
7. Penyusunan Daftar Tersangka oleh Briptu Yulianto.




     B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH
   PENYIDIK PEMBANTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
     PERJUDIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SUKODONO SRAGEN

       Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di dalam Bab II mengatur tentang
susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Pasal 6 ayat (2), dalam
rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik
Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Sektor Sukodono termasuk
dalam daerah hukum Kepolisian Resor Sragen, yang memiliki kewenangan dalam
rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian pada Kecamatan Sukodono
khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Wilayah
hukum Kepolisian Sektor Sukodono seluas 4.555,32 Ha dengan batas-batas
daerah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Polsek Geyer (Polres
Grobogan), sebelah timur berbatasan dengan Polsek Gesi, sebelah selatan
berbatasan dengan Polsek Sidoharjo dan Polsek Tanon, sebelah barat berbatasan
dengan Polsek Mondokan. Kepolisian Sektor Sukodono membawahi 9 (sembilan)
kelurahan pada Kecamatan Sukodono, diantaranya : Baleharjo, Bendo, Gebang,
                                                                           55



Jatitengah, Juwok, Karanganom, Majenang, Newung, dan Pantirejo. Kantor
Polsek Sukodono berada di kelurahan Karanganom.

        Mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,
pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka pimpinan Kepolisian Sektor Sukodono
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara
hierarki. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukodono dalam menjalankan tugas dan
wewenang kepolisian, memiliki 25 anggota. Berikut ini adalah struktur organisasi
Polsek Sukodono :

                                   TABEL 1
              STRUKTUR ORGANISASI POLSEK SUKODONO
 No.         NAMA             NRP.       KEPANGKATAN                    FUNGSI
  1.    SUPARMIN            57030686    AKP                   KAPOLSEK
  2.    JOKO                74030158    BRIPKA                BA PULBAKET
        PRASETYO
  3.    SUMARJI             82120092    BRIPTU                BA PULBAKET
  4.    SAHID               65070763    AIPTU                 BATAUD
  5.    TUMIN               30164306    PENGDA                BATAUD
  6.    SUTOMO              65080845    AIPDA                 SPK I
  7.    SUPARNO             65030633    AIPTU                 SPK II
  8.    TUKIJAN             58070076    AIPTU                 SPK III
  9.    WINARNO             58020164    AIPTU                 UNIT RESKRIM
  10.   PRIYANTO            82030759    BRIPTU                UNIT RESKRIM
  11.   YULIANTO            83071198    BRIPTU                UNIT RESKRIM
  12.   ZAINIR              63050302    AIPTU                 KANIT PATROLI
  13.   SUTOMO              65080845    AIPDA                 SAMAPTA
  14.   AGUS SRI            77060818    BRIGADIR              SAMAPTA
        WIDODO
  15.   WALUYO              54050299    BRIPDA                SAMAPTA
                                                                          56




  16.   SUPARNO            65030653    AIPTU                 SAMAPTA
  17.   KASIDIN            56090396    BRIPTU                SAMAPTA
  18.   ARIS WIDODO        84050866    BRIPTU                SAMAPTA
  19.   TUKIJAN            58070076    AIPTU                 SAMAPTA
  20.   SUWARDI            55040395    BRIPTU                SAMAPTA
  21.   AZIS DWI           85111387    BRIPDA                SAMAPTA
        SULISTYAWAN
  22.   DAUD               58080604    AIPTU                 BHABINKAMTIBMAS
        PRAYITNO
  23.   KEMIS              66060740    BRIPKA                BHABINKAMTIBMAS
  24.   YUSUF              74030271    BRIPKA                BHABINKAMTIBMAS
        WIBISONO
  25.   TUGIYONO           61030094    BRIPTU                BHABINKAMTIBMAS
                                         Sumber : Kepolisian Sektor Sukodono

Kepolisian Sektor Sukodono Sragen dalam menjalankan peran dan fungsi
kepolisian di Kecamatan Sukodono khususnya di bidang pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat bukan tanpa adanya hambatan. Gangguan keamanan
seperti kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sukodono
Sragen menjadi hambatan dalam terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,
kepolisian dalam hal ini khususnya Kepolisian Sektor Sukodono Sragen
berwenang untuk melakukan upaya penegakan hukum dengan melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di Kepolisian Sektor Sukodono
Sragen. Penyidikan di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen dilakukan oleh
penyidik maupun penyidik pembantu. Pertimbangan diaturnya pejabat penyidik
pembantu pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga Polri berpangkat tertentu
sebagai penyidik. Terutama bagi daerah atau sektor kepolisian terpencil, masih
banyak yang dijabat anggota Polri berpangkat Bintara yang bukan Perwira.
Mengingat terbatasnya jumlah Perwira sebagai pejabat Penyidik terutama di
daerah-daerah, dibandingkan dengan makin berat tugas-tugas kepolisian dan
                                                                              57




kompleksitas perkembangan kriminalitas, maka personel kepolisian yang
berpangkat bintara dapat diangkat sebagai penyidik pembantu.

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Winarno, hambatan dalam
pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana
perjudian di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen berupa terbatasnya jumlah
penyidik pembantu yang membantu tugas penyidik untuk memperlancar proses
penyidikan. Menurut data pada tabel 1 (satu) di atas, dengan adanya pembagian
fungsi sebagai pejabat Unit Reskrim yang menjalankan fungsi reserse dan
kriminalitas, temasuk di dalamnya adalah tindakan penyelidikan, penyidikan, dan
pembuatan berkas perkara penyidikan, hanya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu
Aiptu Winarno sebagai penyidik dengan dibantu oleh Briptu Priyanto, dan Briptu
Yulianto sebagai penyidik pembantu. Hambatan yang kedua adalah terbatasnya
kemampuan teknis penyidikan yang dikuasai oleh anggota Polsek Sukodono
Sragen terutama kemampuan teknis penyidikan bagi penyidik pembantu.

       Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik
pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian, dapat diatasi dengan:
1. Melibatkan penyidik pembantu sebagai asisten dalam pelaksanaan penyidikan
   dan pembuatan berkas perkara, Penyidik dapat memberikan petunjuk
   mengenai teknis penyidikan kepada Penyidik Pembantu.
2. Adanya pembagian tugas antara penyidik dan penyidik pembantu berdasarkan
   kewenangannya masing-masing.
Manfaat yang dapat diperoleh dari hal yang tersebut tersebut yaitu terutama dalam
menjalankan penyidikan sesuai dengan wewenangnya masing-masing sebagai
penyidik dan penyidik pembantu saling berkerjasama dan dengan adanya
pembagian tugas, tentunya hasil penyidikan (berkas perkara) dapat segera
diserahkan kepada Penuntut Umum.
                               BAB IV. PENUTUP
                                  A. SIMPULAN

       Setelah penulis sajikan penulisan hukum bab demi bab, maka pada bab IV
ini penulis kemukakan simpulan atas dasar data yang diperoleh dalam penelitian
yang dikaitkan dengan teori hukum acara pidana yang dipandu melalui rumusan
masalah, maka simpulan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pembantu Dalam Penyidikan
   Tindak Pidana Perjudian Di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen

             Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang pelaksanaan
   penyidikan oleh penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian
   di Kepolisian Sektor (Polsek) Sukodono Sragen, penulis berpendapat bahwa
   pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu di Polsek Sukodono Sragen
   telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 KUHAP kaitannya dengan wewenang
   penyidikan oleh penyidik pembantu. Pelaksanaan penyidikan berdasar pada
   Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sp. Sidik / 03/ VI / 2009 / Sek.Skdn, yang
   memerintahkan kepada : Aiptu Winarno jabatan Penyidik; Briptu Priyanto
   jabatan     Penyidik Pembantu; Briptu Yulianto jabatan Penyidik Pembantu,
   untuk melakukan penyidikan tindak pidana perjudian. Pelaksanaan penyidikan
   oleh penyidik pembantu di Polsek Sukodono Sragen dapat diketahui dari
   keterlibatannya dalam penyidikan. Keterlibatan penyidik pembantu dalam
   penyidikan tindak pidana perjudian di Polsek Sukodono Sragen diantaranya :
   menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
   melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti
   seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan
   penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, mengambil sidik jari
   dan memotret tersangka, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
   sebagai tersangka atau saksi. Keterlibatan penyidik pembantu selain dalam
   proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polsek Sukodono Sragen, juga
   dalam penyusunan berkas perkara yang menurut daftar isi berkas perkara,


                                        58
                                                                           59



  keterlibatannya antara lain : pembuatan Sampul Berkas Perkara oleh Briptu
  Yulianto, penyusunan Berita Acara Pendapat (Resume) oleh Briptu Yulianto,
  penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi oleh Briptu Priyanto,
  penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka oleh Briptu Priyanto,
  penyusunan Daftar Barang Bukti oleh Briptu Yulianto, penyusunan Daftar
  Saksi oleh Briptu Yulianto, penyusunan Daftar Tersangka oleh Briptu
  Yulianto.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pembantu
  Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Kepolisian Sektor
  Sukodono Polres Sragen

         Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu
  dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Sukodono
  Sragen berupa terbatasnya jumlah penyidik pembantu yang membantu tugas
  penyidik untuk memperlancar proses penyidikan. Hambatan yang kedua
  adalah terbatasnya kemampuan teknis penyidikan yang dikuasai oleh anggota
  Kepolisian Sektor Sukodono Sragen terutama kemampuan teknis penyidikan
  bagi penyidik pembantu.

         Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan oleh
  penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian, dapat diatasi
  dengan: melibatkan penyidik pembantu sebagai asisten dalam pelaksanaan
  penyidikan dan pembuatan berkas perkara, Penyidik dapat memberikan
  petunjuk mengenai teknis penyidikan kepada Penyidik Pembantu. Serta
  adanya pembagian tugas antara penyidik dan penyidik pembantu berdasarkan
  kewenangannya masing-masing. Manfaat yang dapat diperoleh dari hal yang
  tersebut tersebut yaitu terutama dalam menjalankan penyidikan sesuai dengan
  wewenangnya masing-masing sebagai penyidik dan penyidik pembantu saling
  berkerjasama dan dengan adanya pembagian tugas, tentunya hasil penyidikan
  (berkas perkara) dapat segera diserahkan kepada Penuntut Umum.
                                                                           60



                                  B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Penulis memberikan saran penambahan personel/anggota Unit Reskrim, atau
   dapat memperbantukan anggota dari Unit yang lain yang berkaitan dengan
   Unit Reskrim ke dalam Unit Reskrim.
2. Penulis memberikan saran peningkatan teknik yuridis bagi setiap penyidik
   maupun     penyidik   pembantu    dalam   menjalankan    tugasnya   sehingga
   memperlancar penyidikan dan hasil penyidikan (berkas perkara) dapat segera
   diserahkan kepada Penuntut Umum. Apabila terjadi berkas perkara yang
   dikembalikan oleh Penuntut Umum karena kurang lengkap (P-19), Penyidik
   dan atau Penyidik Pembantu dapat berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
                             DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo
       Persada
Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja
     Grafindo Persada
G.W. Bawengan. 1989. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi.
     Jakarta: PT. Pradnya Paramita
Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. Komentar Kitab Undang-Undang Hukum
      Acara Pidana (KUHAP) Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi.
      Bandung: Mandar Maju
H.B. Soetopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif : Dalam Teori Terapannya
      dalam Penelitian. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : PT Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT.
       Citra Aditya Bakti
Puji Rahardi. 2007. HUKUM KEPOLISIAN: Profesionalisme dan Reformasi
       POLRI. Surabaya: Laksbang Mediatama

Satjipto Rahardjo. 2002. POLISI SIPIL dalam Perubahan Sosial di Indonesia.
        Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.

Sutrisno Hadi. 2001. Metodologi Research. Jilid II. Yogyakarta : Andi.

Wirjono Prodjodikoro. 2002. Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.
      Bandung: PT. Refika Aditama.


Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana


Jurnal

Ali Masyhar. 2007. “Menggagas Adanya Lembaga Penyidikan: Sebuah Kritik
      Pada Lembaga Kepolisian”. Pandecta Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni
      2007. Semarang: Unnes


Internet

http://www.detiknews.com/read/2009/07/21/122730/1168622/10/pakai-topeng-
         10-anak-disidang-kasus-judi-di-pn-tangerang (17 Oktober 2009, pukul
         11.20 WIB)
http://rgs-artikel-hukum.blogspot.com/2008/12/penyelidikan-dan-penyidikan.html
         (17 Oktober 2009, pukul 12.00 WIB)
http://www.bolabet.com/judi-online.html (13 Desember 2009, pukul 10.00 WIB)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1301
posted:3/2/2010
language:Indonesian
pages:74
Description: PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEMBANTU DAN HAMBATAN-HAMBATANNYA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SUKODONO SRAGEN Penulisan Hukum (Skripsi)