pembangunan pedesaan

Document Sample
pembangunan pedesaan Powered By Docstoc
					This is the html version of the file
http://elisa.ugm.ac.id/files/Sri_Rum/UZ8G6uAj/Makalah%20Kel.4.doc.
Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web.

                                               Intisari

   Pembangunan perdesaan merupakan salah satu elemen penting dalam pemulihan ekonomi nasional.
Pembangunan perdesaan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah telah terbukti mampu menjadi
kunci dalam mengatasi berbagai persoalan di perkotaan dalam masa krisis ekonomi. Oleh karena itu
maka paradigma pembangunan yang bias perkotaan (urban-biased) harus mulai ditinggalkan, dan
diganti denagn pola pembangunan yang terintegrasi antara desa-kota, yang pada akhirnya melalui
pendekatan kewilayahan (regional).

   Pembangunan perdesaan juga merupakan salah satu aspek penting dalam proses desentralisasi dari
otonomi daerah yang sedang berlangsung. Perdesaan diharapkan mampu menjadi salah satu subyek
dan bukan obyek pembangunan daerah. Karenanya maka peningaktan potensi sosial dari ekonomi
perdesaan akan merupakan aspek penting dalam suksesnya otonomi daerah. Pola pembangunan
Indonesia yang bertumpu pada pada sektor pertanian sudah seharusnyalah menempatkan perdesaan
sebagai subyek pembangunan nasional.

   Transportasi perdesaan merupakan kunci dalam pembangunan sosial dan ekonomi perdesaan.
Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat produksi di perdesaan utnuk menjangkau pusat-pusat
distribusi di daerah-daerah lain sangat penting bila ditinjau dari aliran barang dan jasa di sutau
wilayah. Keterkaitan (linkages) antara suatu desa dan berbagai daerah lain, baik berupa kota
ataupun desa lainnya, merupakan mata rantai ekonomi yang perlu ditemukenali dan difasilitasi
bilaman diperluakn. Di sinilah pentingnya peran transportasi perdesaan dalam menunjang
perkembangan ekonomi perdesaan dan wilayah.




                                                BAB I

                                        PENDAHULUAN

  Pada awal krisis ekonomi akibat perubahan politik di Indonesia tahun 1997, tingkat
kemiskinan telah berkurang dari 60 juta di tahun 1970 menjadi 22,5 juta di tahun 1996.
Krisis di tahun 1997 telah menyebabkan dampak yang sangat parah bagi usaha untuk
pengentasan kemiskinan dan hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat sampai
47,9 juta dari 250 juta penduduk Indonesia, yang sebagian besar hidup di kota besar.
Meskipun banyak organisasi dan institusi yang memperdebatkan tingkat absolut
kemiskinan, dampak dari krisis telah memaksa pemerintah untuk mengakji kebijakan-
kebijakan pembangunan yang ada. Krisis telah memberi pelajaran yang mahal bagi
pemerintah bahwa jarring pengaman sosial dari ekonomi Indonesia adalah kemampuan
utnuk memperkuat pembangunan perdesaan.

  Paradigma pembangunan dahulu telah menempatkan peran perdesaan/masyarakat
perdesaan sebagai agen di perbatasan, yang mempunyai tugas mentyediakan dan
menstabilkan bahan mentah dan bahan pangan. Peningkatan produktivitas,
keanekaragaman produk melalui pemberdayaan masyarakat perdesaan dan peningkatan
pendapatan selama ini bukanlah merupakan fokus pada pembangunan perdesaan.
Daerah perdesaa telah terbukti bertahan terhadap krisis ekonomi dan hal ini akan
berlanjut di masa pembangunan Indonesia yang akan datang.

   Pada program ekonomi saat ini, infrastruktur perdesaan talah menjadi salah satu
prioritas untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Tujuan utama adalah untuk memberi
peluang bagi kemampuan daerah dan perdesaan sebagai tulang punggung ekonomi
regional dan nasional.

   Banyak studi internasional yang menunjukkan bahwa sistem distribusi seharusnya
menjamin keamanan barang dan pelayanan antara produsen dan pelanggan untuk
menjamin distribusi keuntungan yang pantas. Untuk itu, kita harus megikutsertakan
tingkat grassroots sampai petani. Hasil PARULdan PEL program dari BAPPENAS
menunjukkan bahwa hubungan antara ekonomi perdesaan dan ekonomi perkotaan harus
didukung oleh sistem transportasi yang cukup dan memadai. Skema industrialisasi
perkotaan juga harus didukung oleh sistem ditribusi yang baik untuk menjamin
keberhasilannya.

  Dalam proses desentralisasi yang sedang berjalan ini, momentum untuk merevitalisasi
peran transportasi perdesaan dalam pembangunan sosial dan ekonomi di perdesaan
semakin meningkat. Investasi di bidang transportasi perdesaan juga dilihat sebagai cara
untuk menekan urbanisasi dan menghindari investasi di transportasi perkotaan yang tidak
diperlukan. Dalam dekade terakhir ini, tingkat investasi transportasi perkotaan sebagai
akibat meningkatnya urabnisasi sangat besar dan peningkatan investasi serta alokasi
anggaran di perkotaan harus disertai dengan usaha menghindari urbanisasi.

   Ketika aksesibilitas perdesaan mempunyai arti yang lebih luas, transportasi perdesaan
menyediakan sarana untuk memindahkan orang dan barang di dalam desa tersebut serta
dari/ke desa lain untuk mendapatkan kebutuhan inti dan membangun kemampuan sosial
ekonomi dari masyarakat perdesaan. Pada dasrnya, pembangunan sistem transportasi
perdesaan dalam penyediaan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa memerlukan
tiga komponen: infrastruktur transportasi perdesaan, termasuk jalan setapak dan jalan
desa, pelayanan transportasi perdesaan dan kapasitas organisasional/manajemen utnuk
menangani dan mensinkronisasi pelayanan dan infrastruktur transportasi.
   Transportasi perdesaan sangat dekat hubungannya dengan isu sosial termasuk
kesetaraan gener. Hasil penelitian di seluruh dunia dan di Indonesia menunjukkan bahwa
wanita menempuh perjalanan lebih jauh dan membawa barang lebih berat dibandingkan
dengan pria. Wanita umunya juga mempunyai aksesibilitas terbatas dalam menggunakan
kendaraan di dalam rumah tangga. Dengan pendapat yang demikian, merevitalisasi peran
transportasi perdesaan sangatlah penting, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari
sudut pandang sosial.


                                          BAB II


                                     PEMBAHASAN



           1. Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Pengembangan,
              Pengentasan Kemiskinan dan Transportasi di Perdesaan

          Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah perdesaan yang dapat
       dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan
       keanekaragaman usaha perdesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas utnuk
       mendukung ekonomi perdesaan, membangun dan memperkuat institusi yang
       mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya
       alam sebagai dasar pertumbuhan ekonomi perdesaan. Transportasi merupakan
       elemen penting dan strategi untuk mendukung misi ini, khususnya dalam
       menjamin aliran orang dan barang dari suatu tempat ke dimana bahan mentah
       terdapat ke pusat produksi dan ke pusat distribusi daerah, regional, nasional dan
       internasional. Sebagai akibat dari misi diatas, pemerintah juga merubah fungsinya
       dari penyedia menjadi fasilitator, regulator dan koordinator untuk pemberdayaan
       masyarakat, emindahkan atau menginternalisasikan ekseternalitas, dan
       memfasilitasi integrasi horizontal dan diagonal. Ini akan menjamin
       penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan disemua tingkat
       pembangunan dan keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan nyata dari
       masyarakat.

          Pembangunan perdesaan juga sudah merupakan kebijakan dan strategi untuk
       mengentaskan kemiskinan. Sejak 1993 pemerintah telah membuat program IDT
       utnuk mengentaskan kemiskinan pada desa tertinggal dan diikuti program P3DT
       di tahun 1995 untuk mendukung dan meningkatkan implementasi IDT. Program
       P3DT mempunayi tujuan utama untuk membangun sarana di desa tertinggal.
       Dimulai pada tahun 1998 pemerintah melalui BAPPENAS meluncurkan program
       PPK yang pada dasranya merubah tingkat pembangunan dari tingkat desa ke
       tingkat kecamatan. Program ini memfokuskan pada penyediaan dana berputar
       (revolving block grants) dengan menggunakan lembaga keuangan yang dimiliki
       masyarakat. Pararel dengan konsep pembangunan perdesaan dan program
      pengentasan kemiskinan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda),
      Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah telah membuat reformasi organisasi
      untuk menitikberatkan ketersediaan panduan pembangunan, supervisi dan
      pelatihan. Tugas tersebut merupakan implementasi empat fungsi birokrasi yaitu
      pelayanan, pemberdayaan, pemabngunan dan jaringan usaha.

         Bagaimana transportasi berperan dalam konteks pembangunan di atas?
      Transportasi diharapkan merespons masalah pembangunan perdesaan dan
      pengentasan kemiskinan melalui program tarnsportasi berikut ini: (a)
      mempertahankan dan meningkatkan pelayanan fasilitas dan infrastruktur
      transportasi (b) melanjutkan peningkatan sistem transportasi lokal, dan (c)
      peningkatan aksesibilitas ke fasilitas dan sarana transportasi.

         Transportasi tidak mempunyai batas administrative. Dengan demikian, harus
      dilihat sebagai bagian dari sarana distribusi daerah dan nasional. Transportasi
      perdesaan telah menjadi bagian dari sistem tarnsportasi nasional.

2.2 Isu Transportasi Perdesaan

         Transportasi perdesaan dan aksesibilitas perdesaan mempunyai arti konseptual
      yang sederhana namun terdapat isu kompleks di sekitarnya. Secara definisi
      “akses” adalah (a) means of approaching something or somebody or entering a
      place, (b) opportunity or right to use something or approach somebody. Definisi
      lain dari akses termasuk “means or right of using, reaching or obtaining”.
      International Labour Organization (ILO) mendefinisikan transport sebagai
      “pergerakan orang dan barang dengan sarana apapun yang mungkin, untuk tujuan
      apapun yang mungkin”. World Bank mendefinisikan transporta sebagai “kegiatan
      menghubungkan orang ke temapt-tempat dan sumber daya”. Dengan definisi
      demikian jelas bahwa transport dan akses adalah kegiatan antara. Transport
      adalah sarana untuk meningkatkan kemampuan (atau mobilitas) bagi orang untuk
      mencapai akses pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan.

         Isu tentang transportasi perdesaan yang ditunjukkan dalam makalah ini
      dihimpun dari beberapa elemen organisasi (dan kepemilikan) pelayanan
      transportasi perdesaan yang ditunjukkan pada studi kasus Sampang, Madura,
      keuangan, partisipasi masyarakat dan metode konstruksi jalan perdesaan
      (Manggarai, Flores), juga kasus di Nepal pada masalah sosial aksesibilitas
      perdesaan. Beberapa kasus yang disajikan dalam makalah ini juga menyinggung
      situasi politik terdahulu. Program dan proyek terdahulu di bidang transportasi
      perdesaan umumnya didasari pendekatan blue print dan bias dengan kondisi di
      Jawa. Pembangunan perdesaan tidak menciptakan kondisi yang independen dan
      inter-dependensi, tetapi menciptakan ketergantungan pada daerah perkotaan
      (secara temapt) dan pemerintah pusat (secara organisasi dan politik).

        Konstruksi jalan perdesaan berbasis buruh di Kabupaten Manggarai, Pulau
      Flores merupakan contoh ideal bagaimana pendekatan partisipasi dapat membantu
      masyarakat mengerti sepenuhnya tentang proses rencana, desain, implementasi
      dan evaluasi. Proyek juga menunjukkan bahwa kualitas dan biaya proyek setara
      denagn proyek P3DT (untuk sarana transportasi umumnya hanya untuk jalan)
      didanai oleh OECF/JBIC telah menunjukkan denagn meningkatkan aksesibilitas
      daerah perdesaan telah mengurangi waktu perjalanan ke ibukota kecamatan atau
      pasar lokal antara 60-80%. Desa-desa sekarang dapat menggunakan kendaraan
      beroda 4 dan beberapa populasi dapat dicapai dengan kendaraan beroda 4. Proyek
      yang akan datang seharusnya diarahkan ke dua kata kunci, yaitu integrasi dan
      sinkronissi di dalam dan antar kecamatan.

         Pada kasus di Nepal, jelas bahwa kebutuhan masyarakat perdesaan menjadi
      pusat pertanyaan transportasi perdesaan. Pendekatan berdasarkan kebutuhan
      utnuk meningkatkan aksesibilitas, merupakn kewajiban jika kita ingin
      membangun program transportasi perdesaan. Ini termasuk program perdesaan
      untuk mengentaskan kemiskinan dan adanya intervensi dari non-transport. Isu
      lain yang berkembang di Nepal tapi tidak di Indonesia adalah isu tentang
      kesetaraan gender dan kebutuhan bagi penyandang cacat. Disadari bahwa sistem
      transportasi yang dibangun dengan cara konvensional di daerah perdesaan sering
      kali gagal memenuhi kebutuhan khusus wanita, penyandang cacat dan orang yang
      memiliki hambatan sosial.

2.3 Tujuan Membuat Program Transportasi Perdesaan

         Undang-undang desentralisasi (UU 22/99 dan UU 25/99) merupakan
      perubahan besar dalam memformulasikan tujuan pembangunan program
      transportasi perdesaan. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah harus
      membuat prioritas pembangunan dan merespon kebutuhan pembangunan
      mereka sendiri. Yang masyarakat perdesaan butuhkan adalah inti dari proses
      pembangunan. Pentingnya akses utnuk membuka isolasi adalah alasan mengaap
      transport merupakan elemen esensial di pembangunan. Jones (1981, yang
      dikutip oleh Dongges, 2001, dalam Jinny, 2001) menyataklan bahwa “Isolasi
      adalah halangan utama pembangunan. Isolasi menyebabkan kemiskinan, karena
      pelayanan tidak mencapai yang terisolasi dan membuat mereka tidak terkontak
      kegiatan peningkatan pendapatan”. Program transportasi harus menjamin akses
      orang ke kebutuhan dasar juga kesempatan sosial dan ekonomi yaitu termasuk
      meningkatkan keahlian dan produktivitas mereka.

2.4 Pelaksanaan Pelayanan dan Infrastruktur Transportasi Perdesaan

         dalam konteks global, World Bank telah mengidentifikasi bahwa istilah
      “localization” akan menjadi trend di abad 21. Lokalisasi didefinisikan sebagai
      kekuatan pertumbuhan kesatuan sub-nasional sebagai kota dan propinsi sebagai
      respon terhadap grass-rots oleh manusia dalam arti luas, misal dalam
      pemerintahan dan lembaga. Organisasi pemberi dana lain, seperti ADB, atau
      donor internsional/bilateral seperti UNDP dan DFID telah mengidentifikasi
      bahwa pelayanan tingkat daerah, termasuk transportasi akan mengkontribusi
      secara signifikan pembangunan (manusia) yang berkesinambungan. Prakarsa
      pembangunan daerah di bidang transportasi perdesaan tidak dan seharusnya
      tidak dipromosikan dengan batasan. Pemerintah melihat transportasi perdesaan
      akan memerankan peran penting dalam menjamin pergerakan penumpang dan
      barang dari dan ke desa. Istilah “integrasi” sangatlah esensial dalam hal ini.
      Integrasi horizontal, vertical dan diagonal diperlukan dalam pendekatan holistic
      dalam pemabnguan daerah. Desentralisasi seharusnya tidak membuat suatu
      daerah (distrik, kota atau propinsi) terisolasi atau membuat mereka terisolasi, tapi
      harus menciptakan suatu saling ketergantungan. Dari sudut pandang agen donor
      internasional seperti World Bank, kerangka kerja desentralisasi dipandang perlu
      selama dapat meningkatkan penyebaran infrastruktur yang menguntungkan
      banyak pihak.

         Faktor penting dalam pelayanan da transportasi perdesaan adalah pembiayaan
      dan pengelolaan aset. Pada saat pembiayaan daerah kadang-kadang sulit untuk
      diandalkan, pemerintah daerah dapat menerapkan beberapa opsi pembiayaan
      seperti hibah (transfer fiskal antar pemerintah), generasi baru road fund, sumber
      pendapatan daerah dari jalan tol, pajak dan fee seperti juga dari agen donor lain.
      Namun demikian, keberhasilan program transportasi perdesaan tergantung dari
      kemampuan menciptakan kepemilikan. Kepemilikan dan pemberdayaan
      masyarakat serta partisipasi dalam pelaksanaan dan konstruksi dapat
      memungkinkan pemeliharaan dan pembuatan program yang berkesinambungan,
      peran penting dalam menjamin pergerakan penumpang dan barang dari dan ke
      desa. Istilah “integrasi” sangatlah esensial dalam hal ini. Integrasi horizontal,
      vertical dan diagonal diperlukan dalam pendekatan holistic dalam pembangunan
      daerah. Desentralisasi seharusnya tidak membuat suatu daerah (distrik, kota atau
      propinsi0 terisolasi atau membuat mereka terisolasi, tapi harus menciptakan suatu
      saling ketergantungan. Dari sudut pandang agen donor internasional seperti World
      Bank, kerangka kerja desentralisasi dipandang perlu selama dapat meningaktkan
      penyebaran infrastruktur yang menguntungkan banyak pihak.

2.5 Inisiatif Untuk Transportasi Perdesaan

   a. Pembangunan transportasi pedesaan harus terus didukung untuk meningkatkan
      kemampuan daerah untuk meningkatkan kehidupan yang berkesinambungan.
   b. Masyarakat, termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan harus didorong
      untuk berperan aktif dalam pengembangan program transportasi pedesaan.
   c. Para stakeholders harus membuat program yang komprehensif berdasarkan
      rencana aksi yang menoptimalkan penggunaan sumber daya alam daerah dan
      mengintegrasikan prinsip partisipasi, penggunaan sumber daya yang
      berkesinambungan, perlindungan lingkungan dan pemahaman jender.
   d. Inisiatif dan best practices yang berhasil di bidang pengembangan transportasi
      pedesaan harus disebarluaskan dan direplikasi seluas-luasnya.
   e. Program pengembangan transportasi pedesaan harus merujuk ke capacity
      building sebagai aspek penting dalam implementasi.
  f. Semua stakeholders termasuk pemerintah pusat dan daerah harus membuat
     ketetapan untuk alokasi keuangan bagi pengembangan transportasi pedesaan.
  g. Semua stakeholders harus mempersiapkan rencana kegiatan mereka sendiri untuk
     meningaktkan transportasi pedesaan.
  h. Pengembanagn transportasi pedesaan harus menyertakan pemeliharaan sebagai
     bagian yang tak terpisahakn dari rencana implementasi untuk menjamin rencana
     kesinambungannya.
  i. Rencana kegiatan harus menyertakan proses monitoring dan mekanisme evaluasi.



                                        BAB III

                                      PENUTUP

3.1 Kesimpulan

        1. Transportasi perdesaan mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda.
        2. Sasaran transportasi perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan
           masyarakat melalui transportasi yang ramah lingkungan, dapat dijangkau
           dan mudah didapat.
        3. Keikutsertaan masyarakat, swasta dan pemerintah (sebagai elemen
           pemerintahan) selama proses pembangunan transportasi perdesaan, yaitu
           perencanaan, konstruksi, monitoring, pemelihraan dan evaluasi adalah
           penting untuk menjamin tercapaianya tujuan.
        4. Pembangunan desa mempunyai 4 kekuatan pengendali, yaitu: pasar,
           insentif, penanaman modal, dan transportasi.
                             DAFTAR PUSTAKA

            Arief, Fathoni. 2003. Geliat Transportasi Udara di tengah Transportasi
            Darat, Clapeyron. Vol. 47.

            Indrawan, Ardyanto. 2003. Mahalnya Sistem Transportasi Masa Depan,
            Clapeyron. Vol. 47.

http://www.indonesia.go-id/index.php/content/view/1331/335

http://www.suaramerdeka.com/harian/0509/03/opro4.htm

     http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0604/06/nas13.htm

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1480
posted:2/27/2010
language:Indonesian
pages:8