BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH by tlo13887

VIEWS: 1,214 PAGES: 34

									             RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                  i
RPIJM        BIDANG PU/CIPTA KARYA




                   KATA PENGANTAR

Buku Panduan Keuangan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan
ringkas secara terperinci mengenai pengelolaan keuangan daerah baik
untuk Propinsi maupun Kabupatan/Kota. Panduan Keuangan Daerah ini
merupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program Investasi
Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya.
Produk penyusunan Buku Panduan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dalam mendanai dan
membiayai pembangunan infrastruktur, baik di Propinsi maupun di
Kabupaten/Kota. Selain itu, diharapkan daerah akan mampu merencanakan
pembangunan infrastruktur dengan mengacu dan mempertimbangkan
kapasitas pendanaan yang dimiliki. Penilaian kapasitas pembiayaan
diharapkan akan mampu mendorong daerah mengoptimalkan kemampuan
pembiayaan terutama dengan mempergunakan pendanaan eksternal secara
optimal
Dengan demikian, dapat diciptakan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta
Karya di daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas melalui
pengelolaan keuangan yang baik dan transparan serta akuntabel, dengan
mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, semoga Buku Panduan
Keuangan Daerah ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan
kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Daerah
Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.


                                                      September 2007


                                                       Tim Penyusun




                                                                   
ii    BUKU PANDUAN
      KEUANGAN DAERAH




                         
                  RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                                             iii
RPIJM             BIDANG PU/CIPTA KARYA


                                    DAFTAR ISI

BAB I PETUNJUK UMUM ....................................................................... 1
      1.1 Komponen Keuangan.................................................................... 1
            1.1.1 Komponen Penerimaan Pendapatan .................................. 1
      1.2 Komponen Pengeluaran Belanja................................................... 3
      1.3 Komponen Pembiayaan ................................................................ 4
BAB II PROFIL KEUANGAN KABUPATEN/KOTA........................... 7
      2.1 Keuangan Daerah.......................................................................... 7
      2.2 Keuangan Perusahaan Daerah....................................................... 7
BAB III PERMASALAHAN DAN ANALISA KEUANGAN ................ 9
      3.1 Kondisi Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota ...................... 9
      3.2 Proyeksi Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota ..................... 9
            3.2.1 Proyeksi Penerimaan dan Belanja .................................. 10
            3.2.2 Proyeksi PAD dan Dana Perimbangan............................ 12
            3.2.3 Proyek Public Saving....................................................... 14
BAB IV ANALISA TINGKAT KETERSEDIAN DANA ............... Error!
Bookmark not defined.
      4.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah .................................... 17
            4.1.1 Beberapa Aspek Penting.................................................. 19
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN PROGRAM................................. 21
      5.1 Rencana Pembiayaan .................................................................. 21
      5.2 Pelaksanaan Pembiayaan RPIJM................................................ 21




                                                                                                 
iv    BUKU PANDUAN
      KEUANGAN DAERAH




                         
             RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                      1
RPIJM        BIDANG PU/CIPTA KARYA



BAB I         PETUNJUK UMUM

Pembahasan mengenai aspek keuangan dalam penyusunan RIPJM pada
dasarnya adalah dalam rangka membuat taksiran dana yang tersedia untuk
memenuhi kebutuhan pembelanjaan prasarana Kabupaten/Kota, yang
meliputi:
1. Pembelanjaan untuk pengoperasiaan dan pemeliharaan prasarana yang
   telah terbangun;
2. Pembelanjaan untuk rehabilitasi dan peningkatan prasarana yang telah
   ada;
3. Pembelanjaan untuk pembangunan prasarana baru.
Pembahasan aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM perlu
memperhatikan hasil total atau produktivitas dan keuntungan yang
diperoleh dari penggunaan sumberdaya bagi masyarakat dan keuntungan
ekonomis secara menyeluruh tanpa melihat siapa yang menyediakan
sumber dana tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil
adanya kegiatan.
Pembahasan aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM yang diperhatikan
adalah hasil total atau produktifitas atau keuntungan yang didapat dari
semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau
perekonomian secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakan
sumber tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek
tersebut.

1.1 KOMPONEN KEUANGAN

1.1.1KOMPONEN PENERIMAAN PENDAPATAN
Komponen Penerimaan Pendapatan merupakan penerimaan yang
merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan terdiri atas : (1) Pendapatan Asli
Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Pendapatan lainnya yang
sah. Berikut akan dijelaskan satu persatu subkomponen Pendapatan dan
gambaran umum tentang subkomponen Pendapatan di daerah pada
umumnya.




                                                                      
2   BUKU PANDUAN
    KEUANGAN DAERAH

    1.1.1.1   PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
    Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut
    berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan. PAD
    bersumber dari :
    1. Pajak Daerah, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan
       di atas Air, Pajak Balik Nama, Pajak Bahan Bakar, Pajak Pengambilan
       Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
       Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan
       Pajak lain-lain. Pajak-pajak Daerah ini diatur oleh UU No. 34/2000
       tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No.
       65/2001 tentang Pajak Daerah.
    2. Retribusi Daerah, antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi
       Pelayanan Persampahan, Retribusi Biaya Cetak Kartu, Retribusi
       Pemakaman, Retribusi Parkir di Tepi Jalan, Retribusi pasar, Retribusi
       Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemadam Kebakaran, dan
       lain-lain. Retribusi ini diatur oleh UU No. 34/2000 tentang Pajak
       Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 66/2001
       tentang Retribusi Daerah.
    3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain hasil
       deviden BUMD; dan
    4. Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain : hasil penjualan kekayaan
       daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan
       selisih nilai tukar, komisi, potongan, dan lain-lain yang sah.
    1.1.1.2   DANA PERIMBANGAN
    Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN
    yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
    rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas :
    1. Dana Bagi Hasil terbagi atas Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil
       Bukan Pajak (BHBP) atau yang berasal dari hasil pengelolaan sumber
       daya alam. BHP antara lain: Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea
       Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak
       Penghasilan Badan maupun Pribadi; sedangkan BHBP atara lain :
       kehutanan, pertambangan umum, perikanan, penambangan minyak
       bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
    2. Dana Alokasi Umum (DAU) dibagikan berdasarkan “Celah Fiskal”
       yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal ditambah
       Alokasi Dasar.


                                                                           
                  RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH               3
RPIJM             BIDANG PU/CIPTA KARYA

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan untuk kegiatan khusus,
   misalnya: reboisasi, penambahan sarana pendidikan dan kesehatan, dan
   bencana alam.

1.2 KOMPONEN PENGELUARAN BELANJA

Komponen pengeluaran belanja terdiri dari:
1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal
3. Transfer ke Desa/Kelurahan
4. Belanja Tak Terduga
Tabel I-1Struktur Pengeluaran Belanja SAP-D yang Baru
 No.            Sub-Komponen Belanja                            Rp.
  1.    Belanja Operasi
        - Belanja Pegawai
        - Belanja Barang
        - Belanja Bunga
        - Belanja Subsidi
        - Belanja Hibah
        - Belanja Bantuan Sosial
        Jumlah (1)
  2.    Belanja Modal
        - Belanja Tanah
        - Belanja Peralatan dan Mesin
        - Belanja Gedung dan Bangunan
        -Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan
        - Belanja Aset tetap Lainnya
        - Belanja Aset Lainnya
        Jumlah (2)
  3.    Tranfer ke Desa/kel.
        - Bagi Hasil Pajak
        - Bagi Hasil Retribusi
        - Bagi hasil Pendapatan Lainnya
        Jumlah (3)
  4.    Belanja Tak Terduga
        Jumlah (4)

Sumber : PP No. 24/2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan




                                                                       
4   BUKU PANDUAN
    KEUANGAN DAERAH

    1.3 KOMPONEN PEMBIAYAAN

    Komponen Pembiayaan (Financing) merupakan komponen yang baru
    dalam Sistem Keuangan Daerah. Istilah Pembiayaan berbeda dengan
    Pendanaan (Funding). Pendanaan diartikan sebagai dana atau uang dan
    digunakan sebagai kata umum, sedangkan Pembiayaan diartikan sebagai
    penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
    diterima kembali. Contoh konkritnya, di dalam SAP-D yang lama, apabila
    daerah memperoleh pinjaman, pinjaman tersebut diakui sebagai
    Penerimaan Pendapatan. Selanjutnya, Penerimaan Pendapatan dari
    Pinjaman ini tidak mempunyai konsekuensi atau dicatat pembayaran
    kembali; sedangkan di dalam SAP-D yang baru, apabila daerah
    memperoleh Pinjaman, maka diterima sebagai Penerimaan Pembiayaan
    yang perlu dibayar kembali. Demikian pula bila daerah memberi pinjaman,
    maka dikeluarkan sebagai Pengeluaran Pinjaman karena akan diterima
    kembali.




                                                                        
                  RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH               5
RPIJM             BIDANG PU/CIPTA KARYA

Tabel I-2 Struktur Pembiayaan SAP-D yang Baru
 No.                      Subkomponen Pembiayaan                Rp.
  1.   Penerimaan Pembiayaan
       a. Penggunaan SILPA
       b. Pencairan Dana Cadangan
       c. Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
       d. Pinjaman Dalam Negeri-Pemda lain
       e. Pinjaman Dalam Negeri-Bank
       f. Pinjaman Dalam Negeri-Non-bank
       g. Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi
       h. Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya
       i. Penerimaan kembali pinjaman kpd Pers. Negara
       j. Penerimaan kembali pinjaman kpd. Pers. Daerah
       k. Penerimaan kembali pinjaman kpd Pemda lainnya
       Jumlah (1)
  2.   Pengeluaran Pembiayaan
       a. Pembentukan Dana Cadangan
       b. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pem. Pusat
       c. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemda lain
       d. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Bank
       e. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Non bank
       f. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Obligasi
       g. Pembayaran Pokok Pinjaman-Lainnya
       h. Pemberian Pinjaman kpd Pers. Negara
       i. Pemberian Pinjaman kpd. Pers. Daerah
       j. Pemberian Pinjaman kpd Pemda lainnya
       Jumlah (2)
Pembiayaan Netto (1-2)
Sumber : PP No. 24/2004 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan




                                                                       
6   BUKU PANDUAN
    KEUANGAN DAERAH




                       
             RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                    7
RPIJM        BIDANG PU/CIPTA KARYA


BAB II        PROFIL KEUANGAN
              KABUPATEN/KOTA

2.1 KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan profil keuangan Kabupaten/Kota dalam penyusunan
RPIJM yang bertujuan untuk membuat taksiran dana yang tersedia untuk
memenuhi kebutuhan investasi program PU/Cipta Karya Kabupaten/Kota,
meliputi:
Gambaran umum kondisi keuangan daerah selama 5 tahun terakhir, yang
dipergunakan untuk mengetahui:
1. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mencakup
   (i) Struktur Penerimaan; (ii) Struktur Belanja;
2. Trend perkembangan penerimaan dari: (i) Dana Perimbangan;
   (ii) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (iii) Penerimaan Daerah Yang Sah;
3. Trend besaran penerimaan dana pembantuan dari pemerintah atasan
   (Pusat atau Propinsi);
4. Profil dan perkembangan APBD (catatan: Tampilan dalam bentuk tabel
   III-1)
    •   Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi
        dan Bangunan (PBB) dalam APBD Kabupaten/Kota
    •   Perkembangan bantuan Pemerintah Pusat (GOI)
    •   Perkembangan kontribusi dan masyarakat
    •   Perkembangan dana pinjaman
    •   Perkembangan dan public saving

2.2 KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH

Untuk mendukung sumber pembiayaan dalam komponen proyek cost
recovery dan telah memiliki BUMD (seperti sektor air minum,
persampahan dan limbah aspek keuangannya meliputi kondisi existing,
permasalahan, analisa dan proyeksi untuk: 1) Neraca, 2) Rugi/laba,
3) Arus Dana Kas



                                                                     
8   BUKU PANDUAN
    KEUANGAN DAERAH




                       
               RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                    9
RPIJM          BIDANG PU/CIPTA KARYA


BAB III PERMASALAHAN DAN ANALISA
        KEUANGAN

3.1       KONDISI KEUANGAN PEMERINTAHAN
          KABUPATEN/KOTA

Segala permasalahan yang ada tentang kondisi keuangan daerah pada profil
keuangan daerah.
Pengelompokan permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan pungutan pajak
   dan retribusi yang sedikit mempunyai kaitan dengan kapasitas
   pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Mekanisme dan prosedur pungutan daerah terutama kurangnya
   keterpaduan fungsi yan efektif antara unit instansi yang bersangkutan.
3. Sarana dan prasrana operasional yang kurang
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya
5. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan operasionalisasi perolehan
   pendapatan daerah.

3.2       PROYEKSI KEMAMPUAN KEUANGAN
          KABUPATEN/KOTA

Proyeksi kemampuan keuangan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan
kondisi keuangannya:
1. Dihitung untuk kurun waktu 5 tahun
2. Gunakan asumsi dasar sebagai berikut:
      •   Melihat kecenderungan trend (past trend)
      •   Estimasi pertumbuhan akibat adanya action plan
      •   Adanya kebijaksanaan khusus pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Proyeksi ketersediaan dana untuk pelaksanaan RPIJM
4. Perhitungan kemampuan meminjam Pemerintahan Kabupaten/Kota
   (ambang batas DCR adalah 1,5)



                                                                      
10   BUKU PANDUAN
     KEUANGAN DAERAH

     Perhatian terhadap aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM adalah hasil
     total atau produktifitas atau keuntungan yang didapat dari semua sumber
     yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara
     keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber tersebut dan
     siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek tersebut.
     3.2.1PROYEKSI PENERIMAAN DAN BELANJA
     Proyeksi penerimaan dihitung:
     1. Penghitungan berdasarkan kurun waktu 5-7 tahun;
     2. Menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan dengan
        inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan
        Pemerintah Kabupaten/Kota;
     3. Dianalisis berapa besar anggaran rutin dibandingkan dengan anggaran
        belanja barang dan modal untuk penyelenggaraan bidang ke-PU/Cipta
        Karya-an;
     (catatan: data ditampilkan dalam       bentuk   tabel   proyeksi   APBD
     Kabupaten/Kota pada tabel III-1)




                                                                           
                            RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                             11
       RPIJM                BIDANG PU/CIPTA KARYA

         Tabel III-1 Realisasi dan Proyeksi APBD Pemerintah
                    Kabupaten/Kota
        URAIAN           REALISASI      APBD                                  PROYEKSI
                                                 % PER    % PROYEKSI
NO    BAGIAN DAN
                         2006   2007   2006 2007 TAHUN   PERTUMBUHAN   2007 2008 2009 2010 2011
         POS
1. Belanja Operasi
     - Belanja Pegawai
     - Belanja Barang
     - Belanja Bunga
     - Belanja Subsidi
     - Belanja Hibah
     - Belanja Bantuan
     Sosial
     Jumlah (1)
2. Belanja Modal
   - Belanja Tanah
   - Belanja
   Peralatan dan
   Mesin
   - Belanja Gedung
   dan Bangunan
   -Belanja Jalan,
   irigasi, dan
   Jaringan
   - Belanja Aset
   tetap Lainnya
   - Belanja Aset
   Lainnya
   Jumlah (2)
   Tranfer ke
3.
   Desa/kel.
   - Bagi Hasil Pajak
   - Bagi Hasil
   Retribusi
   - Bagi hasil
   Pendapatan
   Lainnya
   Jumlah (3)
   Belanja Tak
4.
   Terduga
   Jumlah Biaya




                                                                                      
12   BUKU PANDUAN
     KEUANGAN DAERAH

     3.2.2PROYEKSI PAD DAN DANA PERIMBANGAN
     3.2.2.1   KONDISI PAD DAN DANA PERIMBANGAN
     1. Struktur dan perkembangan penerimaan rutin, dan belanja barang dan
        modal, serta prosentase pertumbuhannya;
     2. Kelompok pajak daerah dan retribusi yang memberikan kontribusi
        besar, terutama untuk menjadi dasar pada penguatan kapasitas
        keuangan daerah;
     3. Kelompok pajak daerah dan retribusi yang memberikan kontribusi kecil
        dikelompokkan dalam unsur penerimaan "lainnya"
     4. Analisis kemampuan penerimaan dengan analisis rasio: coverage ratio;
        collection ratio; rasio penetapan.
     (catatan: tampilkan dalam bentuk tabel PAD dan perimbangan pada tabel
     III-2)
     Perhitungan proyeksi PAD dan Dana Perimbangan, antara lain sebagai
     berikut:
     1. Dihitung untuk kurun waktu 5-7 tahun
     2. Menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan dengan
        inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan
        Pemerintah Kabupaten/Kota;
     3. Analisis selama kurun waktu proyeksi tersebut unsur PAD dan
        penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar




                                                                          
                     RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                          13
  RPIJM              BIDANG PU/CIPTA KARYA

   Tabel III-2 Proyeksi PAD dan Perimbangan
     URAIAN         REALISASI      APBD                             PROYEKSI
                                            % PER   % PROYEKSI
NO BAGIAN DAN
                    2006   2007   2006 2007 TAHUN   PERTUMBH 2007 2008 2009 2010 2011
      POS
1 Pendapatan
  a. Dana Alokasi
  Umum
  b. Dana Alokasi
  Khusus
  c. Dana Bagi
  Hasil Pajak
  d. Dana Bagi
  Hasil Sumber
  Daya Alam
  (Non Pajak)
  Pendapatan Asli
2
  Daerah
  a. Retribusi
  b. Pendapatan
  Pajak Daerah
  c. Penerimaan
  Bunga
  d. Penerimaan
  Lainn yang sah
  Penerimaan
3
  Pembiayaan
  a. Penggunaan
  SILPA
  b. Pencairan
  Dana Cadangan
  c. Pinjaman
  Dalam Negeri-
  Pemerintah
  Pusat
  d. Pinjaman
  Dalam Negeri-
  Pemda lain
  e. Pinjaman
  Dalam Negeri-
  Bank
  f. Pinjaman
  Dalam Negeri-
  Non-bank
  g. Pinjaman
  Dalam Negeri-
  Obligasi
  h. Pinjaman
  Dalam Negeri-
  Lainnya
  i. Penerimaan
  kembali
  pinjaman kpd
  Pers. Negara
  j. Penerimaan
  kembali



                                                                               
14           BUKU PANDUAN
             KEUANGAN DAERAH

                 URAIAN      REALISASI      APBD                             PROYEKSI
                                                     % PER   % PROYEKSI
          NO BAGIAN DAN
                             2006   2007   2006 2007 TAHUN   PERTUMBH 2007 2008 2009 2010 2011
                   POS
             pinjaman kpd.
             Pers. Daerah
             k. Penerimaan
             kembali
             pinjaman kpd
             pemda lainnya
             Jumlah
             Pendapatan



              3.2.3PROYEK PUBLIC SAVING
              Kondisi Eksisting Public Saving selama 5 tahun untuk mengetahui:
              Public Saving (Tabungan Masyarakat) diperhitungkan dengan rumus:
              PS = (PAD + PBB + DBH + DAU + DAK) – Belanja Wajib
              Belanja Wajib = Belanja Mengikat + Kewajiban Daerah
                   •   Gambaran besarnya public saving dan laju pertumbuhannya
                   •   Besarnya angsuran pinjaman dan bunga
                   •   Besarnya DSCR, batas ketentuan adalah 2,5
                   •   Dengan DSCR ditentukan sebesar 2,5 dapat diperoleh besaran
                       maksimum pinjaman yang dapat diperoleh
              Tabel III-3 Public Saving
                                                Realisasi xxx1-xxx6              Pertumbuhan
                Sumber                                                                       Proporsi
     No                         xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata
              Penerimaaan
                                 (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)         (%)      (%)
     I   PENERIMAAN
       1 PAD
       2 DBHP
       3 DBHBP
       4 DAU
       5 DAK
     II BELANJA WAJIB
       1 PEMBIAYAAN
       2 PEMBELANJAAN
     TOTAL PUBLIC SAVING xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx     xx %       100%




                                                                                            
              RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                    15
RPIJM         BIDANG PU/CIPTA KARYA

Perhitungan public saving, antara lain sebagai berikut:
     •   Dihitung untuk kurun waktu 5-7 tahun
     •   Menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan
         dengan inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah
         Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
     •   Alokasi dana public saving untuk kawasan perkotaan dihitung
         dengan cara membandingkan penduduk perkotaan sesuai wilayah
         perencanaan dengan total penduduk kabupaten;
     •   Dihitung dana yang dapat dialokasikan untuk bidang PU/Cipta
         Karya, dimana besaran prosentase dapat mempergunakan trend
         yang ada atau dengan hasil diskusi dengan pemerintah
         Kabupaten/Kota;
     •   Hasil akhir adalah prakiraan dana pembangunan untuk bidang
         PU/Cipta Karya dari public saving selama 5 tahun;
     •   Proyeksi belum termasuk perhitungan untuk pinjaman baru
         (without project projection)
     •   Teliti hasil perhitungan DSCR




                                                                     
16    BUKU PANDUAN
      KEUANGAN DAERAH

          Tabel III-4 Proyeksi DSCR (Bagian Urusan Kas Dan Perhitungan
                     Perhitungan DSCR dan Kumulatif Pinjaman)
                        REALISASI APBD                %          PROYEKSI
          URAIAN BAGIAN                     % PER
     NO                                           PROYEKSI
             DAN POS    2006 2007 2006 2007 TAHUN PERTUMBH 2007 2008 2009 2010 2011
       RASIO
     1 PERHITUNGAN
       DSCR
       BAGIAN
       PENDAPATAN
     2
       ASLI DAERAH
       (PAD)
       POS DANA
     3 ALOKASI UMUM
       (DAU)
       POS DANA
     4 OTONOMI
       KHUSUS
       POS DANA BAGI
     5
       HASIL (DBH)
       Pos Bagi Hasil Pajak
       Pos Bagi Hasil Bukan
       Pajak
       POS DANA BAGI
       HASIL DANA
     6
       (DBHD)
       REBOISASI
     7 BELANJA WAJIB,
       Belanja Pegawai
        Belanja Anggota
        Dprd
        ANGSURAN
      8
        POKOK PINJAMAN
        ANGSURAN
      9 BUNGA
        PINJAMAN
        BIAYA LAIN (Biaya
     10 Komitmen+Jasa Giro
        Perbankan+Provisi)

          DSCR MINIMAL
          2,5
                                                                                 
                        (PAD+DAU+OTSUS+(DBH-DBHDR))-BELANJA
            DSCR
                            PKK PINJ + BUNGA + BIAYA LAIN




                                                                             
              RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                    17
RPIJM         BIDANG PU/CIPTA KARYA



BAB IV ANALISA TINGKAT KETERSEDIAN
       DANA

Analisa yang diperlukan adalah terhadap ketersediaan dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota yang dpat digunakan dalam pembangunan RPIJM,
misalnya indikasi sumber penerimaan yang harus diperhatikan yakni
sebagaimana yang tertera pada lampiran yang meliputi:
1. Analisa perkembangan masa lalu dengan memperhatikan kebijaksanaan
   keuangan pemerintahan maka dibuat proyeksi anggaran pendapatan dan
   belanja yang dapat dilihat pada tabel (lampiran)
2. Analisa perkembangan pajak daerah termasuk perkembangan kontribusi
   kurang lebih ......... %per tahun.
3. Analisa perkembangan PAD ..... % per tahun, kontribusi terhadap
   penerimaan rata-rata....%
4. Analisa pengeluaran pembangunan berkembang rata-rata....% porsi
   rata-rata....% terhadap total pengeluaran , kecenderungan porsi
   naik/turun.
5. Analisa terhadap pinjaman yang telah diterima berkembang ....%
   dengan porsi.... besarnya cicilan sebesar ...%

4.1 ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Kemampuan keuangan daerah dapat bersumber dari:
1. Sumber internal dari pemerintah daerah sendiri (public saving)
2. Sumber eksternal dari luar pemerintah daerah (pemerintah pusat,
   pemerintah propinsi, pinjaman, partisipasi swasta (KPS), dan swadaya
   masyarakat)
  a.   Prediksi untuk dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
       adalah menggunakan asumsi trend historis maksimal 10% dari
       tahun sebelumnya;
  b.   Analisis dan teliti perkembangan sumber pendanaan eksternal untuk
       pembiayaan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;
  c.   Identifikasi perkembangan dana dari partisipasi dan kerjasama
       swasta;


                                                                     
18   BUKU PANDUAN
     KEUANGAN DAERAH

       d.       Identifikasi dana partisipasi masyarakat yang dipergunakan untuk
                pembangunan khususnya dalam membiayai operasi dan
                pemeliharaan;
       e.       Pisahkan biaya operasi dan pemeliharaan dan investasi baru dengan
                asumsi masing-masing 50%
       f.       Identifikasi pinjaman minimal yang dapat diperoleh dengan
                memperhatikan Debt Service Ratio (DSR) maksimum 30%
       g.       Dalam melakukan estimasi pinjaman dapat menggunakan asumsi:
            •    Tingkat bunga berkisar 9-12%
            •    Masa tenggang 5 tahun
            •    Pengembalian 20 tahun
       h.       Hitung DSCR pada kondisi setelah ada proyek/pinjaman apakah
                masih pada batas 2,5
       i.       Estimasi sumber dana yang dapat dipergunakan untuk membiayai
                bidang PU/Cipta Karya termasuk kontribusi PDAM untuk
                pendanaan sektor air minum;
       j.       Output dari analisa keuangan adalah total dana yang dapat
                dialokasikan untuk membiayai bidang PU/Cipta Karya selama 5
                tahun. (catatan: tabel estimasi sumber dana bidang PU/Cipta Karya)

     4.2 ASPEK KEUANGAN PERUSAHAAN

     Analisis keuangan ini penting untuk dapat menjabarkan arti dari data dan
     informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Analisis yang
     dipergunakan antara lain:
     1. Analisis Ratio
            •    Rasio likuiditas
            •    Rasio kepatutan kredit
            •    Rasio efiensiensi
            •    Rasio profitabilitas
     2. Analisis Prosentase
     3. Indikator yang menentukan layak tidaknya program
            •    Internal Rate of Return (IRR)


                                                                               
               RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                      19
RPIJM          BIDANG PU/CIPTA KARYA


    •     Financial Internal Rate of Return (FIRR) yang dilihat dari
          penghasilan dan biaya
Dimana:
        IRR > SOCC maka layak
SOCC = discount rate yang berlaku
    •     Economic Internal Rate of Return (EIRR) yang dilihat dari benefit
          yang tidak bias dinyatakan dalam bentuk financial, terutama
          terkait prasarana publik
IRR > 10%
    •     Net Present Value (NPV)
NPV > 0 maka layak
    •     Analisis Benefit and Cost (B/C)
B/C >1 maka Layak
Dalam perhitungan ini, apabila terdapat alternative program yang lain,
perlu dilakukan analisis sensitifitas sebagai pembanding.
4.2.1BEBERAPA ASPEK PENTING
    •     Indikator Debt Service Cost Ratio (DSCR) minimal 1,5
    •     Untuk analisis sub-proyek yang bersifat non-cost recovery
          menggunakan analisis manfaat (analisis ekonomi)




                                                                        
20   BUKU PANDUAN
     KEUANGAN DAERAH




                        
                          RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                                   21
        RPIJM             BIDANG PU/CIPTA KARYA


         BAB V             RENCANA PEMBIAYAAN
                           PROGRAM

         5.1 RENCANA PEMBIAYAAN

         Sumber-sumber pebiayaan berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota,
         Pemerintah Indonesia, Bantuan Luar Negeri dan masyarakat. Untuk sektor
         air minum, limbah dan sampah biasanya komponen yang lebih dominan
         dalam membiayai adalah pemerintahan Kabupaten/Kota, sebaliknya pada
         penganggulangan bencana , jalan negara, drainase makro pemerintah pusat
         lebih dominan.
         Baik Bantuan Luar Negeri maupun dana pemrintah Pusat ke Pemerintah
         Kabupaten/Kota sifatnya stimulan dan pelengkap, namun pembangunan
         harus didasarkan kepada kekuatan sendiri, dalam hal ini Pemerintah
         Kabupaten/Kota dan masyarakat (community based development).

         5.2 PELAKSANAAN PEMBIAYAAN RPIJM

         Setelah melalui proses penilaian RPIJM oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
         maka selanjutnya adalah program sekaligus proses pembiayaannya. Pada
         pelaksanaan pembiayaaan, maka semua sumber pembiayaan yang sudah
         disepakati antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat
         (termasuk dana bantuan Luar Negeri dirumuskan dalam dokumen Project
         Memorandum (Kesepakatan Pelaksanaaan Program).
         Tabel V-1 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
                    Kabupaten/Kota...
                                               Realisasi xxx1-xxx6
                                                                                 Pertumbuhan
                                                                                             Proporsi
No   Sumber Penerimaaan         xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata    (%)
                                 (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)         (%)

1 Pajak Kendaraan Bermotor       xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx   xx.xxx     xx %       xx %
2 Pajak Kendaraan di atas Air    xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx   xx.xxx     xx %       xx %
3 Pajak Balik Nama               xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx   xx.xxx     xx %       xx %
4 Pajak Bahan Bakar              xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx   xx.xxx     xx %       xx %
5 Pajak Pengambilan Air Tanah    xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx   xx.xxx     xx %       xx %
6 Pajak Hotel                    xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx   xx.xxx     xx %       xx %
7 Pajak Restoran                 xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx   xx.xxx     xx %       xx %



                                                                                         
22        BUKU PANDUAN
          KEUANGAN DAERAH


                                                         Realisasi xxx1-xxx6
                                                                                      Pertumbuhan
                                                                                                  Proporsi
No      Sumber Penerimaaan           xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata    (%)
                                      (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)         (%)

 8 Pajak Hiburan                       xx.xxx       xx.xxx     xx.xxx        xx.xxx      xx.xxx      xx %    xx %
 9 Pajak Reklame                       xx.xxx       xx.xxx     xx.xxx        xx.xxx      xx.xxx      xx %    xx %
10 Pajak Penerangan Jalan              xx.xxx       xx.xxx     xx.xxx        xx.xxx      xx.xxx      xx %    xx %
11 Pajak Galian Golongan C             xx.xxx       xx.xxx     xx.xxx        xx.xxx      xx.xxx      xx %    xx %
     Pajak Parkir
12 Pajak lain-lain.                    xx.xxx       xx.xxx     xx.xxx        xx.xxx      xx.xxx      xx %    xx %
              TOTAL                  xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx          xx %    100%

            Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6



            Tabel V-2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
                      Kabupaten/Kota
                                                              Realisasi xxx1-xxx6
                                                                                             Pertumbuhan
                                                                                                         Proporsi
No          Sumber Penerimaaan              xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata    (%)
                                             (ribuan) (rib uan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)        (%)

 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan                xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx      xx.xxx     xx.xxx     xx %   xx %
 2 Retribusi Pelayanan Persampahan              xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx      xx.xxx     xx.xxx     xx %   xx %
 3 Retribusi Biaya Cetak Kartu                  xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx      xx.xxx     xx.xxx     xx %   xx %
 4 Retribusi Pemakaman                          xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx      xx.xxx     xx.xxx     xx %   xx %
 5 Retribusi Parkir di Tepi Jalan               xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx      xx.xxx     xx.xxx     xx %   xx %
 6 Retribusi pasar                              xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx      xx.xxx     xx.xxx     xx %   xx %
 7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor       xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx      xx.xxx     xx.xxx     xx %   xx %
 8 Retribusi Pemadam Kebakaran                  xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx      xx.xxx     xx.xxx     xx %   xx %
 9 Retribusi Lain-lain                          xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx      xx.xxx     xx.xxx     xx %   xx %
10 Retribusi Pelayanan Kesehatan                xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx      xx.xxx     xx.xxx     xx %   xx %
                    TOTAL                   xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx    xx %   100%

            Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6




                                                                                                         
                              RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                                          23
           RPIJM              BIDANG PU/CIPTA KARYA

            Tabel V-3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Laba BUMD, Dinas-
                      dinas, Lain-lain Kabupaten/Kota
                                                       Realisasi xxx1-xxx6             Pertumbuhan
                                                                                                   Proporsi
No           Sumber Penerimaaan       xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata    (%)
                                       (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)         (%)
I         PENERIMAAN LABA BUMD          xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
      1 Penyertaan modal                xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
      2 PDAM                            xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
      3 BUMD 1                          xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
      4 BUMD 2                          xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
II        PENERIMAAN DINAS-DINAS        xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
      1 Dinas pertanian                 xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
      2                                 xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
      3                                 xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
      4                                 xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
III       PENERIMAAN LAIN-LAIN          xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
      1 Penerimaan dari perijinan       xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
      2 Penerimaam                      xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
      3                                 xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
      4                                 xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
                                        xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx      xx %       xx %
TOTAL                                 xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx   xx %       100%

            Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6




                                                                                                       
24            BUKU PANDUAN
              KEUANGAN DAERAH

               Tabel V-4 Perkembangan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil
                         Kabupaten/Kota
                                                              Realisasi xxx1-xxx6             Pertumbuhan
                                                                                                          Proporsi
     No          Sumber Penerimaaan                                                             rata-rata
                                            xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6               (%)
                                                                                                   (%)
                                             (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)
 I         Sub Total Bagi Hasil Pajak         xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx    xx.xxx      xx %     xx %

      1 Pajak Bumi Bangunan (PBB)

   2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
     Bangunan (BPHTB)
   3 Pajak Penghasilan Badan maupun
     Pribadi
 II Sub Total Bagi Hasil Bukan Pajak          xx.xxx      xx.xxx    xx.xxx     xx.xxx    xx.xxx        xx %         xx %

      1 Kehutanan

      2 Penambangan Minyak Bumi

      3 Pertambangan Gas Bumi

      4 Perikanan

      5 Pertambangan Umum

                     TOTAL I                xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx     xx %        100%

               Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6




               Tabel V-5 Perkembangan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan
                          Kabupaten/Kota
                                                       Realisasi xxx1-xxx6           Pertumbuhan
                  Sumber                                                                         Proporsi
      No                            xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata
                Penerimaaan                                                                        (%)
                                     (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)         (%)
      I     Dana Alokasi Umum
      II    Dana Alokasi Khusus
           1 Reboisasi
           2 Kesehatan
           3 Sarana Pendidikan
           TOTAL I + II + III       xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx           xx %         100%

               Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6




                                                                                                               
                                 RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                                                      25
           RPIJM                 BIDANG PU/CIPTA KARYA

             Tabel V-6 Struktur Pengeluaran Belanja SAP-D yang Baru
                                                           Realisasi xxx1-xxx6
                                                                                                  Pertumbuhan
                                                                                                              Proporsi
No.          Sub-Komponen Belanja         xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6         rata-rata

                                           (ribuan)   (ribuan)   (ribuan)   (ribuan)   (ribuan)         (%)              (%)
1. Belanja Operasi
   - Belanja Pegawai                       xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   - Belanja Barang                        xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   - Belanja Bunga                         xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   - Belanja Subsidi                       xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   - Belanja Hibah                         xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   - Belanja Bantuan Sosial                xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   Jumlah (1)                              xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
2. Belanja Modal                           xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   - Belanja Tanah                         xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   - Belanja Peralatan dan Mesin           xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   - Belanja Gedung dan Bangunan           xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   - Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan xx.xxx      xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   - Belanja Aset tetap Lainnya            xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   - Belanja Aset Lainnya                  xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
   Jumlah (2)                              xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %             xx %
3. Tranfer ke Desa/kel.
   - Bagi Hasil Pajak                      xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %         xx %
   - Bagi Hasil Retribusi                  xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %         xx %
   - Bagi hasil Pendapatan Lainnya         xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %         xx %
   Jumlah (3)                              xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %         xx %
4. Belanja Tak Terduga                     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %         xx %
   Jumlah (4)                              xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx     xx.xxx           xx %         xx %
      TOTAL I + II + III + IV            xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx         xx %         100%
             Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6

             Tabel V-7 Struktur Pengeluaran
                                                     Realisasi xxx1-xxx6
                                                                                            Pertumbuhan
                 Subkomponen             xxx1-    xxx2-     xxx3-     xxx4-        xxx5-                Proporsi
       No.                                                                                    rata-rata
                  Pembiayaan             xxx2     xxx3      xxx4       xxx5        xxx6
                                       (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)       (ribuan)         (%)              (%)
      1.     Penerimaan Pembiayaan
             a. Penggunaan SILPA
             b. Pencairan Dana
             Cadangan
             c. Pinjaman Dalam
             Negeri-Pemerintah Pusat

             d. Pinjaman Dalam
             Negeri-Pemda lain

             e. Pinjaman Dalam
             Negeri-Bank




                                                                                                                
26        BUKU PANDUAN
          KEUANGAN DAERAH

                                                   Realisasi xxx1-xxx6
                                                                                       Pertumbuhan
                Subkomponen            xxx1-    xxx2-     xxx3-     xxx4-     xxx5-                Proporsi
      No.                                                                                rata-rata
                 Pembiayaan            xxx2     xxx3      xxx4       xxx5     xxx6
                                     (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan)    (ribuan)       (%)         (%)
            f. Pinjaman Dalam
            Negeri-Non-bank

            g. Pinjaman Dalam
            Negeri-Obligasi

            h. Pinjaman Dalam
            Negeri-Lainnya

            i. Penerimaan kembali
            pinjaman kpd Pers.
            Negara
            j. Penerimaan kembali
            pinjaman kpd. Pers.
            Daerah
            k. Penerimaan kembali
            pinjaman kpd pemda
            lainnya
            Jumlah (1)
     2.     Pengeluaran Pembiayaan
            a. Pembentukan Dana
            Cadangan
            b. Pembayaran Pokok
            Pinjaman DN-Pem. Pusat

            c. Pembayaran Pokok
            Pinjaman DN-Pemda lain

            d. Pembayaran Pokok
            Pinjaman DN-Bank

            e. Pembayaran Pokok
            Pinjaman DN-Non bank

            f. Pembayaran Pokok
            Pinjaman DN-Obligasi

            g. Pembayaran Pokok
            Pinjaman-Lainnya

            h. Pemberian Pinjaman
            kpd Pers. Negara

            i. Pemberian Pinjaman
            kpd. Pers. Daerah

            j. Pemberian Pinjaman
            kpd pemda lainnya

            Jumlah (2)
     Pembiayaan Netto
     (1-2)
            Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6



                                                                                                    
                                RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH                                                          27
        RPIJM                   BIDANG PU/CIPTA KARYA

             Tabel V-8 Rencana Alokasi Pendanaan
                                 Kuat                             Potensial                              Lemah
No Pembiayaan
                  APBN Kab/Kota Propinsi Masy Swasta APBN Kab/Kota Propinsi Masy Swasta APBN Kab/Kota Propinsi Masyarakat Swasta

1 Air Minum




2 Drainase




3 Sampah




4 Air Limbah




5 Pengembangan
  Permukiman




6 Tata Bangunan
  Lingkungan




                                                                                                                  
28   BUKU PANDUAN
     KEUANGAN DAERAH




                        
             RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH            29
RPIJM        BIDANG PU/CIPTA KARYA

TIM PENGARAH
  1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP
  2. Ir. Ismanto, MSc
  3. Ir. Danny Sutjiono
  4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc
  5. Ir. Antonius Budiono, MSc
  6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc
  7. Ir. Susmono

TIM PENYUSUN
  1. Ir. Andreas Suhono, MSc
  2. Ir. Diana Kusumastuti, MT
  3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci
  4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng
  5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT
  6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES
  7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc
  8. Ir. Doddy Koeswanto
  9. Ir. Iskandar Z
  10. Ir. Halasan Sitompul
  11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc
  12. Dades Prinandes, ST, MT
  13. Yuke Ratnawulan, ST
  14. Dra. Endah T. Widowati
  15. Veronica Kusumawardhani, ST
  16. Ade Syaiful, ST., MT
  17. Meytri Wilda Ayuantari, ST
  18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM
  19. Budi Hertanto, ST
  20. Akhfian Mustika A, ST
  21. Hidemiwan, ST
  22. Azibi Taufik, ST

NARA SUMBER
  1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW
  2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati
  3. Ir. Gita Chandrika N., MCP
  4. Ir. Sugiantoro

PENYELARAS AKHIR
STUDIO Jakstra BPCK
Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4
Telp. +62 21 72796582/7244067 Faks. +62 21 72796582/7244067




                                                               

								
To top