KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA by tlo13887

VIEWS: 6,651 PAGES: 9

									                         KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI
                         KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
                             Oleh: Muhammad M. Basyuni
                                  Menteri Agama RI
I. Pendahuluan
    Indonesia adalah sebuah negara yang penduduknya majemuk dari segi suku bangsa,
budaya, dan agama. Realitas kemajemukan tersebut disadari oleh para pemimpin bangsa yang
memperjuangkan kemerdekaan negeri ini dari penjajahan asing. Mereka memandang bahwa
kemajemukan tersebut bukanlah halangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta
untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemajemukan tersebut termasuk kekayaan bangsa Indonesia.
    Para pemimpin bangsa tersebut mempunyai cara pandang yang positif tentang
kemajemukan. Cara pandang seperti ini selaras dengan ajaran agama yang menjelaskan
bahwa kemajemukan itu bagian dari sunatullah. Agama mengingatkan bahwa kemajemukan
terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga harus diterima dengan lapang dada
dan dihargai, termasuk di dalamnya perbedaan keyakinan keagamaan.
    Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa. Sebagian di antaranya menjadi
penduduk terbesar yang mendiami 1 Makalah disampaikan pada Kursus Singkat Angkatan
(KSA) MV Lemhanas RI tanggal 29 Mei 2006 di Lemhanas RI, J1. Merdeka Selatan No. 10,
Jakarta. wilayah sebuah provinsi atau lebih, seperti etnik Jawa, namun ada juga etnik yang
hanya mendiami beberapa desa atau kecamatan saja. Mereka menganut agama dan
kepercayaan yang berbeda-beda pula. Dalam Undang-Undang PNPS No.1 Tahun 1965 yo
Undang-Undang No.5 Tahun 1969, agama-agama yang dianut di Indonesia ialah: Islam,
Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu (Pasal 1, Penjelasan).
    Mengelola kemajemukan bukanlah perkara yang mudah. Di satu sisi, umat beragama.
sebagai salah satu komponen bangsa berusaha memelihara identitas dan memperjuangkan
aspirasinya. Pada sisi lain, mereka juga dituntut untuk memberi andil dalam rangka
memelihara kerukunan dan keutuhan bangsa. Dalam kaitan ini diperlukan kearifan dan
kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan
kelompok dan kepentingan nasional. Sehubungan dengan hal ini pula, diperlukan kebijakan
strategis yang dapat menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama guna
mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, maju, sejahtera, dan bersatu.

II. Tantangan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
    Sejumlah kerusuhan dan konflik sosial telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia
beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya berskala besar dan berlangsung lama, seperti
kerusuhan di Ambon (mulai 1998), Poso (mulai 1998), Maluku Utara (2000), dan beberapa
tempat lain.
    Kajian-kajian yang telah dilakukan mengatakan bahwa konflik di Maluku pada awalnya
disebabkan oleh karena kesenjangan ekonomi dan kepentingan politik. Eskalasi konflik
meningkat cepat karena mereka yang bertikai melibatkan sentimen keagamaan untuk
memperoleh dukungan yang cepat dan luas. Agama dalam kaitan ini bukan pemicu konflik,
karena isu agama itu muncul belakangan.
    Konflik di antara umat beragama dapat disebabkan oleh faktor keagamaan dan non-
keagamaan. Berikut ini keterangan singkat mengenai kedua faktor itu.
III. Faktor Keagamaan
    Agama pada dasarnya memiliki faktor integrasi dan disitegrasi. Faktor integrasi, antara
lain, agama mengajarkan persaudaraan atas dasar iman, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Agama mengajarkan kedamaian dan kerukunan di antara manusia dan sesama makhluk.
Agama mengajarkan budi pekerti yang luhur, hidup tertib, dan kepatuhan terhadap aturan
yang berlaku dalam masyarakat. Ajaran yang disebutkan itu bersifat universal. Selain itu,
terdapat ajaran agama yang juga bisa menimbulkan disintegrasi bila dipahami secara sempit
dan kaku. Di antaranya, setiap pemeluk agama meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah
jalan hidup yang paling benar, sehingga dapat menimbulkan prasangka negatif atau sikap
memandang rendah pemeluk agama lain. Secara internal, teks-teks keagamaan dalam satu
agama juga terbuka terhadap aneka penafsiran yang dapat menimbulkan aliran dan kelompok
keagamaan yang beragam, bahkan bertentangan satu sama lain sehingga memicu konflik.
    Selain faktor yang terkait dengan doktrin seperti disebutkan di atas, ada faktor-faktor
keagamaan lain yang secara tidak langsung dapat menimbulkan konflik di antara umat
beragama. Di antaranya: 1) penyiaran agama, 2) bantuan keagamaan dari luar negeri, 3)
perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, 4) pengangkatan anak, 5) pendidikan agama,
6) perayaan hari besar keagamaan, 7) perawatan dan pemakaman jenazah, 8) penodaan
agama, 9) kegiatan kelompok sempalan, 10) transparansi informasi keagamaan, dan 11)
pendirian rumah ibadat.
    Berikut nu penjelasan tentang sebagian dan faktor-faktor itu. Penyiaran agama merupakan
perintah (paling tidak sebagian) agama. Kegiatan ini sexing dilakukan tanpa disertai dengan
kedewasaan dan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain untuk memilih sendiri jalan
hidupnya. Akibatnya, terjadi kasus-kasus pembujukan yang berlebihan atau bahkan
pemaksaan yang sifatnya terselubung maupun terang terangan Kasus semacam itu dapat
merusak hubungan antar umat beragama. Untuk mengurangi kasus-kasus pembujukan yang
berlebihan atau bahkan pemaksaan semacam itu pemerintah mengeluarkan SKB Menag dan
Mendagri Nomor 1/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar
Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
    Faktor lain terkait dengan perkawinan. Dalam kemajemukan masyarakat Indonesia,
perkawinan antar pmeluk agama yang berbeda sering menjadi pmicu terganggunya hubungan
antar umat beragama Hal itu terlihat jika perkawinan dijadikan salah satu alat untuk mengajak
pasangan agar berpindah agama. Konversi agama dilakukan untuk mengesahkan perkawinan.
Setelah perkawinan berlangsung beberapa lama, orang yang bersangkutan kembali ke
agamanya semula dan mengajak pasangannya untuk memeluk agama tersebut
    Kasus yang juga sering muncul adalah terkait dengan pendirian rumah ibadat. Kehadiran
sebuah rumah ibadat sering mengganggu hubungan antar umat beragama atau bahkan memicu
konflik karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain.
Rumah ibadat dalam kaitan ini tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadat
atau kegiatan keagamaan semata, tetapi juga sebagai simbol keberadaan suatu kelompok
agama. Permasalahannya menjadi rumit jika jumlah rumah ibadat tersebut dipandang oleh
pihak lain tidak berdasarkan keperluan, melainkan untuk kepentingan penyiaran agama pada
komunitas lain. Kasus-kasus yang terkait dengan pengrusakan rumah ibadat menjadi salah
satu faktor yang melatarbelakangi lahimya SKB Menag dan Mendagri Nomor 1 Tahun 1969,
yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/No.8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006. Mengenai
SKB ini akan saya jelaskan secara khusus dan lebih rinci.

IV. Faktor-Faktor Non-Keagamaan
    Adapun faktor-faktor non-keagamaan yang diidentifikasi sebagai penyebab
ketidakrukunan umat beragama meliputi beberapa hal, antara lain: 1) kesenjangan ekonomi;
2) kepentingan politik; 3) perbedaan nilai sosial budaya, dan; 4) kemajuan teknologi informasi
dan transportasi.
    Kehadiran penduduk pendatang di satu daerah sering menimbulkan kesenjangan ekonomi,
sebab mereka lebih ulet dan terampil bekerja dibandingkan dengan penduduk asli. Kondisi itu
sering menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat memicu konflik. Selanjutnya, dalam
berbagai kasus, munculnya suatu kelompok politik seringkali juga dipengaruhi oleh misi
keagamaan dari para elit kelompok politik tersebut. Ketegangan atau konflik di antara elit
politik tersebut lalu pada gilirannya dilihat sebagai pertikaian antar kelompok politik yang
berbeda agama. Demikian pula perbedaan nilai budaya juga dapat menjadi penyebab konflik
bila suatu komunitas yang kebetulan menganut agama tertentu mengalami ketersinggungan
karena prilaku atau tindakan pihak lain yang kebetulan menganut agama berbeda kurang
memahami atau kurang menghargai adat istiadat atau budaya yang mereka hormati.
    Kemajuan teknologi informasi dan transportasi juga faktor amat penting. Faktor pertama,
membuat berita cepat tersiar, termasuk berita yang salah dan bersifat provokatif. Sedangkan
faktor kedua, membuat manusia mudah bergerak dari satu daerah ke daerah lain, termasuk
daerah konflik, baik antar daerah dalam suatu negara atau bahkan antar negara.

V. Kebijakan dalam Rangka Menjaga Kerukunan Umat Beragama
   Landasan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pembangunan adalah Perpres No. 7
tahun 2004-2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dua
arah kebijakan pokok di bidang agama ialah:
   (1) Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman beragama serta kehidupan
                 beragama,dan;
   (2) Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama.
   Atas dasar arah kebijakan itu, disusun enam program di bidang agama, yaitu:
   1. Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai
      keagamaan;
   2. Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
   3. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama;
   4. Pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan
      keagamaan;
   5. Penelitian dan pengembangan agama, dan;
   6. Peningkatan kerukunan umat beragama.

    Kemudian atas dasar RPJMN tersebut telah disusun visi dan misi Departemen Agama,
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2006. Di dalamnya
ditegaskan bahwa visa Departemen Agama ialah: "Terwujudnya masyarakat Indonesia
yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar
sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".
    Adapun misi Departemen Agama adalah sebagai berikut:
    1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, penghmalan, dan pelayanan
       kehidupan beragama;
    2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan;
    3. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama;
    4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji;
    5. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan;
    6. Memperkokoh kerukunan umat beragama, dan;
    7. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan
       Indonesia.

   Ada dua kebijakan besar yang diambil pemerintah dalam membangun dan memelihara
kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu:
   1) Pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat pada umumnya dan kelompok-
       kelompok agama serta pemuka agama pada khususnya untuk menyelesaikan sendiri
       masalahmasalah kerukunan umat beragama, seperti pendirian wadah-wadah
       musyawarah antar umat beragama di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
       Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama memfasilitasi dan memberi dukungan
       terhadap berbagai dialog antar umat beragama, pendidikan agama berwawasan
       kerukunan, penyuluhan agama berwawasan kerukunan, dan pengembangan wawasan
       multikultural di kalangan pemuka agama.
       Dialog pengembangan wawasan multikultural antara pemuka agama pusat dan daerah
       misalnya, dalam tiga tahun terakhir telah dilaksanakan di 19 provinsi dengan
       difasilitasi pemerintah. Melalui kegiatan dialog ini telah terungkap sejumlah kearifan
       lokal yang berperan dalam membina kehidupan yang harmonis di antara warga
       masyarakat yang memeluk beraneka ragam agama. Sebagai contoh, di Sumatera Utara
       terdapat adat dalihan na tolu. Di Bali ada konsep menyama braya (rasa persaudaraan).
       Di Jambi dan Pekanbaru dijumpai budaya dan adat Melayu yang sarat dengan petuah-
       petuah bijak yang menjunjung persatuan bangsa. Begitu juga di Jawa Timur ada
       konsep siro yo ingsun, ingsun yo siro, yang merupakan perwujudan kongkrit
       egaliterianisme dan sikap persaudaraan. Di Kalimantan Tengah terdapat Rumah
       Betang, yaitu rumah panjang yang dihuni berbagai anggota keluarga yang mungkin
       juga berbeda agama, yang dilandasi cinta, kasih sayang, persaudaraan dan kerukunan;
       begitu juga konsep handep/habaring hurung yang menjunjung nilai-nilai gotong
       royong dan kebersamaan. Di Sulawesi Selatan terdapat kearifan setempat suku Bugis
       yaitu konsep sipakalebbi dan sipakatau yang berarti saling menghormati dan
       mengingatkan. Demikian beberapa contoh kearifan lokal atau local wisdoms di
       sejumlah daerah, baik kearifan yang telah lama mentradisi maupun kearifan baru yang
       disepakati bersama.
       Selain itu, kegiatan-kegiatan dialog ini berhasil mengidentifikasi sejumlah hal yang
       disebut sebagai potensi kerukunan dan ketidakrukunan umat beragama pada setiap
       daerah. Dengan demikian, kegiatan dialog ini memberi sejumlah masukan untuk
       dikembangkan ataupun dihindari dalam rangka memantapkan kerukunan umat
       beragama di daerah itu.
   2.) Pemerintah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan kerukunan beragama itu,
       baik yang dilakukan oleh umat sendiri maupun pemerintah. Rambu-rambu itu berupa
       peraturan perundangan yang mengatur lalu lintas kehidupan warga negara yang
       mungkin memiliki kepentingan berbeda karena kebetulan menganut agama berbeda.

   Di antara Peraturan Perundang-Undangan yang telah kita miliki untuk membina
kerukunan umat beragama itu adalah sebagai berikut:
   1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi: Negara menjamin
      kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
      beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
   2. Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia.
   Pasal 28 E
       (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
           pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di
           wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
       (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
           dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
   Pasal 28 J
       (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
           kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
       (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
           pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata mata
            untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
            lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
            nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
            demokratis.
   3. Undang-Undang Nomor 1 / PNPS/ 1965, tanggal 27 Januari 1965 tentang Pencegahan
       Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, beserta Penjelasannya, yo. UU No. 5
       Tahun 1969. Undang-Undang ini telah berhasil menjaga kerukunan umat beragama
       dan mengurangi atau bahkan mencegah pernyataan penistaan terhadap Tuhan YME
       dan pernyataan kebencian antar umat beragama di depan publik.
   4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,
       khusus Pasal 53-55" yang mengatur tentang pemberian bantuan kepada organisasi
       keagamaan di Papua.
   5. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978, tanggal 1 Agustus 1978 tentang
       Pedoman Penyiaran Agama.
   6. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978, tanggal 15 Agustus 1978 tentang
       Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
   7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979,
       tanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan
       Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
   8. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, tanggal 11 April 1978 tentang
       Kebijaksanaan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan.
   9. Iristruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978, tanggal 31 Agustus 1978 tentang
       Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, tanggal 11 April 1978
       tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan.
   10. Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979, tanggal 27 September 1979 tentang
       Pembinaan, Bimbingan, dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam
       yang Bertentangan dengan Ajaran Islam.
   11. Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432//1981 tanggal 2 September 1981
       tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan.
   12. Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Menengah
       Nasional 2004-2009 Bab 31 yang menetapkan arah dan kebijakan dari program-
       program pokok pembangunan di bidang agama.
   13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/No.B
       Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala
       Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
       Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat
   14. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2006 tentang Visi dan Misi Departemen
       Agama.

   VI. Seputar SKB Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969
       dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun
       2006/No.8 Tahun 2006
   Seperti diketahui sekitar akhir 2004 atau awal 2005 mencuat kembali pendapat-pendapat
dalam masyarakat yang menganjurkan untuk mencabut atau mempertahankan SKB Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur
Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan
Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.
   Meresponi perkembangan tersebut, maka Departemen Agama melalui Badan Litbang
Agama dan Diklat Keagamaan telah melakukan kajian ulang terhadap SKB tersebut. Pada
tanggal, 31 Maret 2005, pengkajian telah selesai. Diantara basil kajian tersebut adalah sebagai
berikut:
   1. Bahwa masalah pendirian rumah ibadat memang dapat menjadi penyebab
      terganggunya hubungan antar umat beragama, karenanya perlu diatur. Tanpa
      pengaturan, justru dapat mengarah kepada suasana anarkis atau bahkan chaos.
   2. Bahwa dalam SKB No.1/1969 tersebut terdapat kalimat-kalimat yang multitafsir.
   3. Bahwa gangguan hubungan antar umat beragama akibat persoalan pendirian rumah
      ibadat biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang hendak
      mendirikan rumah ibadat dan umat beragama serta pemuka agama di sekitar lokasi
      pendirian rumah ibadat.
   4. Bahwa adanya SKB tersebut ternyata tidak menghalangi berdirinya rumah-rumah
      ibadat baru. Setelah mengkaji data statistik yang ada dengan membandingkan keadaan
      pada tahun 1977 dan 2004, jumlah rumah ibadat bagi semua kelompok agama ternyata
      meningkat dengan pesat, yaitu:
                                          Tabel 1
                  Perbandingan jumlah rumah ibadat tahun 1977 dan 2004

   Agama              1977                     2004                     Kenaikan
   Islam              392.044                  643.834                  64,22
   Kristen            18.977                   43.909                   131,38
   Katholik           4.934                    12.473                   152,80
   Hindu              4.247                    24.431                   475,25
   Buddha             1.523                    7.129                    368,09
   jumlah rata-rata   421.725                  731.776                  238,35

    Ket:Data ini telah diverifikasi Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Ditjen Bimas Kristen,
Ditjen Bimas Katholik dan Ditjen Bimas Hindu indu dan Buddha (Tanggal 1, 7 Maret 2005, dan tgl 18
April 2006).

    5. Bahwa SKB tersebut secara normatif memperlakukan sama kepada semua kelompok
       agama, tidak mendiskriminasi sesuatu kelompok agama. Bahkan kata-kata "adil dan
       tidak memihak" juga tertera pada Pasal 5 SKB tersebut. Hanya saja masalah memang
       terjadi pada tingkat pelaksanaan di lapangan.
    6. Bahwa di antara sebab terjadinya masalah di lapangan itu adalah:
       a. SKB tersebut hanya terdiri atas 6 pasal, sangat singkat dan bersifat umum, sehingga
           dapat multitafsir.
       b. Sampai dengan tahun 2004, dari 33 provinsi yang ada di Indonesia hanya beberapa
           provinsi yang telah menjabarkan SKB itu ke dalam aturan yang lebih rind dan jelas,
           yaitu DKI Jakarta (1979 dan 2002) dengan membentuk Tim Khusus yang
           meresponi setiap permohonan pendirian rumah ibadat, Provinsi Riau (1981) dan
           Bengkulu (1993) yang memper-syaratkan minimal calon jemaah 40 KK, Sulawesi
           Tenggara yang mempersyaratkan 50 KK, dan Provinsi Bali (2003) yang antara lain
           mempersyaratkan calon jemaah minimal 100 KK. Provinsi lainnya belum
           menjabarkan SKB tersebut sehingga tata cara dan persyaratan pendirian rumah
           ibadat dirasakan tidak jelas di berbagai daerah.
       c. Tidak adanya standar pelayanan terukur sehingga beberapa permohonan pendirian
           rumah ibadat mungkin tidak diresponi dalam beberapa bulan bahkan beberapa
           tahun. Akibatnya timbul perasaan di kalangan sebagian pemohon bahwa harapan
           mereka untuk beribadat tidak dilayani.
    Selanjutnya pada tanggal 7 September 2005 telah dilakukan rapat bersama antara Menteri
Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, dan
sejumlah pejabat lainnya untuk membahas penyempurnaan SKB tersebut. Rapat
menyimpulkan bahwa SKB tersebut perlu disempurnakan supaya mengacu kepada Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian untuk merealisasikan
keputusan rapat tersebut, Dirjen Kesbang Depdagri dan Kepala Badan Litbang Agama dan
Diklat Keagamaan Departemen Agama ditunjuk oleh rapat untuk menyusun draft
penyempurnaan itu dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Setelah itu diadakan lagi
rapat-rapat tingkat pejabat eselon I dan tingkat menteri untuk membicarakan draft final
penyempurnaan tersebut.
    Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 21 Maret 2006 telah ditandatangani Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/Nomor: 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
    Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka ketentuan yang mengatur pendirian
rumah ibadat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01 / BER/ MDNMAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas
Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan
Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
    Seperti telah diberitakan secara luas, Peraturan Bersama yang baru tersebut disusun dan
dirumuskan dengan melibatkan wakil dari majelis-majelis agama tingkat pusat, yaitu Majelis
Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi
Waligereja Indonesia (PWI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan
Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Pembahasan oleh majelis-majelis agama bersama
pemerintah telah berlangsung secara intensif, bersifat kekeluargaan dan terbuka dalam sebelas
kali putaran pembahasan, sejak Oktober 2005 sampai dengan Maret 2006. Pada pembahasan
kesepuluh, tanggal 30 Januari 2006 memang masih ada beberapa pasal yang masih belum
tuntas dibahas, tetapi dalam pembahasan terakhir pada tanggal 21 Maret 2006, semua pasal
yang dianggap krusial itu telah dapat dipecahkan dan diselesaikan, sehingga pada hari itu juga
PBM tersebut dapat ditandatangani. Rapat terakhir dengan majelis-majelis agama itu dipimpin
langsung oleh Menteri Agama RI, Muhammad M. Basyuni, dan dihadiri Menteri dalam
Negeri, Moh. Ma'ruf, selain para wakil dari majelis-majelis agama.
    Beberapa prinsip yang dianut PBM itu antara lain sebagai berikut:
    a. Prinsip bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
       agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
       itu;
    b. Prinsip memenuhi peraturan perundangan;
    c. Prinsip memelihara kerukunan umat beragama;
    d. Prinsip memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
    e. Prinsip pemberian kepastian pelayanan secara adil dan terukur kepada pemohon
       pendirian rumat ibadat;
    f. Prinsip pemberdayaan masyarakat khususnya para pemuka agama, dan;
    g. Prinsip kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah.

    Selanjutnya terkait dengan isi dari Peraturan Bersama tersebut, pada intinya memuat 3
(tiga) pedoman pokok, yaitu: (1) pedoman tentang tugas-tugas kepala daerah/wakil kepala
daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari kerukunan
nasional; (2) masalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan; (3)
masalah tata cara dan syarat-syarat pendirian rumah ibadat. Terkait dengan pemberdayaan
FKUB dapat kami jelaskan bahwa prinsip yang dianut oleh Peraturan Bersama ini adalah
bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan
pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Dengan
demikian, maka umat beragama bukanlah objek melainkan adalah subjek di dalam upaya
pemeliharaan kerukunan.
    Kemudian, agar pemberdayaan umat beragama dapat terlaksana dengan baik, diperlukan
adanya suatu wadah di tingkat lokal dalam hal ini kabupaten/kota dan provinsi untuk
menghimpun para pemuka agama baik yang memimpin maupun tidak memimpin ormas
keagamaan yang menjadi panutan masyarakat. Wadah ini disebut Forum Kerukunan
    Umat Beragama (FKUB) yang akan menjadi tempat dimusyawarah-kannya berbagai
masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluarnya. FKUB ini akan bertugas melakukan
dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas
keagamaan dari masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan
pemberdayaan masyarakat. Khusus FKUB tingkat kabupaten/kota salah satu tugasnya adalah
memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Perlu kami
tegaskan bahwa FKUB bukan dibentuk oleh pemerintah, tetapi dibentuk oleh masyarakat dan
difasilitasi oleh pemerintah. Kami tegaskan pula bahwa ini tidak berarti di tingkat kecamatan
dan desa tidak boleh dibentuk FKUB. Ketentuan ini hanya berarti bahwa pada tahap sekarang
hanya FKUB tingkat kabupaten/kota-lah yang diberi tugas untuk memberi rekomendasi atas
permohonan pendirian rumah ibadat, meskipun di dalam kenyataan tentu saja FKUB
kecamatan dan desa, kalau ada, dapat ikut memberikan pertimbangannya.
    Terkait dengan syarat-syarat pendirian rumah ibadat yang dalam Peraturan Bersama
Menteri termuat pada pasal 13 dan 14, dapat kami jelaskan bahwa Peraturan Bersama ini
memandang pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh
berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan
di wilayah kelurahan/desa. Apabila keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu tidak dapat
terwujudkan pada tingkat kelurahan/desa, maka penilaian keperluan nyata dan sungguh-
sungguh dilakukan pada tingkat kecamatan. Demikian pula apabila pada tingkat kecamatan
pun keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu belum terwujud, maka penilaian dilakukan
pada tingkat kabupaten/kota, dan apabila pada tingkat kabupaten/kota belum terwujud, maka
penilaian keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu dilakukan pada tingkat provinsi. Hal ini
berarti bahwa tidak akan ada umat beragama yang tidak terlayani untuk mendirikan rumah
ibadat di negeri ini. Hanya saja memang ada rumah ibadat yang melayani umat dari suatu
kelurahan/ desa, ada rumah ibadat yang melayani umat dari beberapa kelurahan/ desa di satu
kecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat yang melayani gabungan umat dari beberapa
kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Dengan demikian pengaturan ini tidak melanggar
kebebasan beragama sebagaimana tertuang pada Pasal 29 UUD 1945.
    Mengenai keharusan memiliki jumlah calon pengguna rumah ibadat sebanyak 90 orang,
dapat kami jelaskan bahwa angka itu diperoleh setelah mempelajari kearifan lokal di tanah
air. Seperti diketahui sejumlah gubernur telah melakukan pengaturan tentang hal ini.
Sebagaimana telah disebutkan di muka, di Provinsi Riau diatur jumlah syarat minimal adalah
40 KK, di Sulawesi Tenggara diatur jumlah syarat minimal 50 KK, dan di Bali diatur jumlah
syarat minimal itu 100 KK. Apabila sebuah KK minimal terdiri atas 2 orang, maka Provinsi
Bali sebenarnya selama ini telah menempuh persyaratan minimal 200 orang, sementara Riau
dan Sulawesi Tenggara masing-masing menerapkan persyaratan minimal 80 orang dan 100
orang. Bertolak dari angka-angka tersebut dan setelah mengadakan musyawarah secara
intensif, para wakil majelis agama menyepakati jumlah 90 orang tersebut. Ini berarti bahwa
yang disebut keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu adalah apabila calon pengguna rumah
ibadat mencapai angka 90 orang dewasa yang dapat berasal dari 20, 30, 40 KK atau lebih.
    Terkait dengan persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, dapat
kami jelaskan bahwa angka itu sebenarnya menjadi tidak mutlak, karena pada bagian
berikutnya dikatakan bahwa apabila dukungan masyarakat setempat yaitu 60 orang itu tidak
terpenuhi sedangkan calon pengguna rumah ibadat sudah memenuhi keperluan nyata dan
sungguh-sungguh, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi
pembangunan rumah ibadat. Ini berarti bahwa sekelompok umat beragama yang telah
memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh tidak akan ditolak keinginannya untuk
mendirikan rumah ibadat, hanya saja lokasinya mungkin digeser sedikit ke wilayah lain yang
lebih mendapat dukungan masyarakat setempat.
    Khusus mengenai izin sementara pemanfaatan bangunan gedung, dapat kami jelaskan
bahwa setiap gedung yang hendak digunakan sebagai rumah ibadat haruslah memenuhi
kelaikan fungsi agar terjamin keselamatan para pengguna rumah ibadat. Selanjutnya
ditegaskan bahwa pemberian izin tersebut meliputi izin tertulis pemilik bangunan,
rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota, dan
pelaporan tertulis kepada kantor departemen agama kabupaten/kota. Surat keterangan
pemberian izin sementara diberikan oleh bupati/walikota dan dapat dilimpahkan kepada
camat.
    Mengenai bangunan gedung untuk rumah ibadat yang telah memiliki Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan
Bersama ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku. Hanya saja bangunan gedung rumah ibadat
yang telah dipergunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah tetapi belum
memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, maka bupati/walikota membantu
memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud. Jiwa dari ketentuan ini adalah
untuk mendorong agar setiap bangunan termasuk bangunan yang telah dipergunakan sebagai
rumah ibadat secara permanen tetap memiliki IMB rumah ibadat sesuai peraturan
perundangan yang berlaku. Ini berarti bahwa PBM ini memang tidak menganut prinsip
pemutihan, karena hal itu dapat berbenturan dengan Undang-Undang No. 28/2002 tentang
Bangunan Gedung, tetapi PBM ini membantu proses "pemutihan".
    Adapun isi PBM selengkapnya dapat dipelajari dari naskah PBM itu sendiri.

VII. Penutup
    Kehidupan harmoni di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain
akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antar umat
beragama. Demikian salah satu masalah dalam kehidupan beragama sebagaimana dinyatakan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2009. Untuk mengatasi hal itu,
maka salah satu langkah yang harus dikembangkan secara terus menerus adalah
meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama di kalangan pemeluknya.
Umat yang mendalami ajaran agamanya akan bersikap bijak, toleran, dan berbudi pekerti
luhur. Mereka tidak mudah diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk
melakukan tindakan yang negatif dan destruktif.
    Kehidupan beragama bersifat dinamis. Dinamika tersebut antara lain dipengaruhi oleh
kondisi dan dinamika masyarakat yang, mengalami kemajuan dari masa ke masa. Terkadang
dinamika itu tidak saja bersifat lokal atau nasional tetapi juga internasional. Sehubungan
dengan hal itu, strategi dan kebijakan pembangunan dan pemeliharaan kerukunan umat
beragama perlu dikembangkan secara terus menerus. Upaya ke arah itu membutuhkan
kontribusi pemikiran dan partisipasi dari berbagai pihak, sebab kerukunan umat beragama
terkait dengan berbagai bidang kehidupan yang luas, seperti ekonomi, politik, budaya,
pendidikan, dan sebagainya. Hal yang terpenting dari semua itu adalah kesungguhan dan
ketulusan dari semua pihak untuk bersama-sama mengambil bagian dalam menciptakan dan
memelihara kerukunan umat beragama dengan mengacu pada suara hati yang terdalam.
Banyak masalah yang terkait dengan kerukunan umat beragama dapat diselesaikan melalui
pembicaraan dari hati ke hati dan akal yang jernih dari para pemuka agama.


                                                      Jakarta, 29 Mei 2006
                                                      Menteri Agama RI,

                                                            ttd

                                                      Muhammad M. Basyuni

								
To top