Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

BAPPENAS Pedoman Pengendalian dan g Evaluasi Pembangunan Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Bintek Perencanaan dan Monev Pembangunan Ikatan Widyaiswara Indonesia Hotel Grand Cempaka-Jakarta, 19 November 2008 www.dadangsolihin.com 2 Materi • • • • • • • • • Tahapan Perencanaan p Pengertian Pengendalian, M, E Jenis-jenis Evaluasi Standar Evaluasi Apa implikasi jika tidak ada M&E? Pengalaman empiris: A t li dan Chili P l i i Australia d Kunci Keberhasilan M&E Prasyarat M & E Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Tahapan Perencanaan 1. P Penyusunan R Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan 2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Tahapan Perencanaan p 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pengertian Pengendalian P d li Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemantauan/Monitoring Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya Sumber: UU25/2004 S b www.dadangsolihin.com 5 Evaluasi Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. standar Sumber: PP39/2006 S b www.dadangsolihin.com 6 Pengendalian Pengendali P d li 1. Mendagri 2. 2 Gubernur Bappeda Objek Pengendalian Obj k P d li Perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi. Perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan meliputi realisasi pencapaian t li ti li i i target, penyerapan d t dana, dan kendala yang dihadapi. Tahap Perencanaan T h P (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah j l h dirumuskan sebelumnya 7 Evaluasi Tahap Pelaksanaan T h P l k (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan T h P P l k (ex-post) • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dengan rencana dibandingkan dib di k masukan), k ) yang telah di l h ditentukan k efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya SKPD 3. Bupati/Walikota Perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/ kota. Bappeda SKPD idem idem www.dadangsolihin.com Sumber: PP8/2008 S b www.dadangsolihin.com terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap ( p p kebutuhan) dari suatu 8 program. Lebih Jauh tentang Evaluasi Evaluasi • • Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, kebijakan atau program Sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah di l b l t t l h diselesaikan ik Berbagai pembangunan, program, kegiatan, sudah dilakukan. Apakah kita tahu dampak p g p p program p pembangunan tsb? g Pemerintah dihadapkan pada desakan untuk memiliki pengetahuan objektif tentang dampak dari berbagai intervensi: – M Mana yg b h il vs tid k? berhasil tidak?; – Mana yg dilanjutkan dan/atau direplikasi vs dihentikan?; – Mana yg didukung anggaran pusat vs anggaran daerah? www.dadangsolihin.com 9 JenisJenis-jenis Evaluasi • Formatif Fokus pada kinerja yang lebih baik (kegiatan, program atau kebijakan) • Sumatif Fokus pada hasil (akibat) • • • Prospektif Menjawab pertanyaan • Apakah program/kegiatan/kebijakan ini harus dievaluasi? p yang p g p y • Apakah hasil y g akan diperoleh sesuai dengan upaya/ sumberdaya yang dipergunakan? www.dadangsolihin.com 10 Kegunaan Evaluasi • • • • • Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan Menjadikan kebijakan, program d k i t mampu M j dik k bij k dan kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, j y g j , program dan kegiatan Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: Strategi Apakah yang dilakukan sudah benar? Operasi Apakah cara yang ditempuh sudah benar? Pembelajaran Apakah ada cara yang lebih baik? www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12 Monitoring dan Evaluasi • Kriteria Evaluasi • • Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan j g p j Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. d k Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak Keberlanjutan Keberlanj tan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi www.dadangsolihin.com 14 • Monitoring – Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal – Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program • Evaluasi – Periodik dan berkala – D Dapat b if i bersifat internal, eksternal atau partisipatif l k l i i if – Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama • • www.dadangsolihin.com 13 Mengapa Perlu ada Standar? • Standar Evaluasi Standar Mutu E l S d M Evaluasi ( i (untuk penerapan f k fase pengujian) ji ) http://www.oecd.org/dataoecd/30/62/36596604.pdf • • • • Standar Evaluasi Program www.eval.org/EvaluationDocuments/progeval.html Norma norma PBB untuk evaluasi dalam Sistim PBB www.uneval.org/docs/ACFFC9F.pdf Standar untuk Evaluasi dalam Sistem PBB www.uneval.org/docs/ACFFCA1/pdf Prinsip Pedoman Asosiasi Evaluasi Amerika www.eval.org/Publications/GuidingPrinciples.asp l /P bli i /G idi P i i l • Meningkatkan akuntabilitas • M f ilit i kemungkinan pembandingan Memfasilitasi k ki b di • Meningkatkan reliabilitas dan mutu layanan yang disediakan www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Apa Output Sistem M&E? • Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah. – Informasi ttg hasil hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi apa hasil-hasil berfungsi, yang tidak berjalan, & mengapa demikian; – Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor. Apa implikasi jika tidak ada M&E? • Berbahaya, karena: – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E M&E. • www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Kenapa M&E diperlukan? 1. Mendukung pembuatan k bij k (kh 1 M d k b kebijakan (khususnya k keputusan anggaran) ) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. 2. Membantu pemerintah dalam: pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & kegiatan; g ; 3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas mencapai sasaran. apakah telah Best Practices (MacKay 2007) (MacKay, Chile Memiliki 1.550 indikator kinerja untuk seluruh sektor (h.25). SINERGIA: Sistem Nasional j (h.33) ) Evaluasi Kinerja Sektor Publik ( Government Evaluation Strategy (h.39) (h 39) SEDESOL: Sekretariat Pembangunan Sosial (h.61) Colombia Australia Meksiko M k ik www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Pengalaman empiris: Australia Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh ( kihi 1980 ) yang Si l i i h l h (akihir 1980-an) dikelola DepKeu Semua kementerian wajib melakukan evaluasi Semua kementrian wajib menyiapkan portofolio rencana evaluasi (detail rencana evaluasi program, program2 apa yg dievaluasi, i 2 yg dit di l i isu2 ditanyakan, d metode evaluasi. k dan t d l i Hasil (1994) Hampir 80% usulan anggaran & sekitar 2/3 penghematan didasarkan hasil temuan evaluasi. Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan keputusan anggaran k bi k kabinet. Informasi M&E juga digunakan secara intensif www.dadangsolihin.com 21 Pengalaman empiris: Chili MenKeu M K mengembangkan sistem M&E P b k i Pemerintah menyeluruh i h l h (sejak 1994). – Sekitar 1,550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak – Pelaksananya pihak ketiga (perguruan tinggi & perusahaan konsultan), dg TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi Informasi & berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam menganalisis kinerja anggaran kementerian dan badan masukan p p gg pemerintah. dalam pembuatan keputusan anggaran p Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan ”target kinerja” dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai kementrian & badan badan. www.dadangsolihin.com 22 Kunci Keberhasilan M&E • Keberhasilan institusionalisasi sistem M&E mencakup berbagai upaya menciptakan kesinambungan & menjamin sistem M&E berfungsi baik bagi pemerintah Ada tiga kunci utama yaitu: – pemanfaatan informasi M&E – kualitas informasi M&E – Kesinambungan M&E Prasyarat M&E 1. 1 Harus ada demand Menjamin ketersediaan dana untuk aktivitas M&E dan penggunaan informasi M&E; 2. Harus ada insentif Menjamin berbagai temuan evaluasi digunakan. 3. Harus ada champion Pemimpin yg memiliki pemahaman benar ttg sistem M&E (alat & metoda) dan memiliki apresiasi tinggi terhadap berbagai manfaat informasi M&E bagi pemerintah Peran strategis dalam menciptakan keberhasilan sistem M&E pemerintah yang menyeluruh (Chili & Australia). i h l h A li ) 4. Harus ada pelatihan Menciptakan SDM yang memiiliki keahlian memadai memadai. • www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Penyusunan Indikator 1. Indikator masukan (input) 1 I dik k (i ) Cantumkan jumlah dana untuk setiap jenis masukan Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Tentukan unit kegiatan (investasi) yang dilakukan dalam satu ruang lingkup kegiatan yang rinci. Identifikasikan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Tentukan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. kegiatan 2. Indikator keluaran (output) j jumlah keluaran fisik dalam satuan fisiknya y Tentukan jenis dan j seperti kilometer jalan, hektar tanah, ton pupuk, jumlah orang yang dilatih dan lainnya. www.dadangsolihin.com 26 Penetapan Indikator 1. Indikator hasil (outcome) 1 I dik h il ( ) Tentukan ukuran kuantitatif yang menunjukkan fungsi lansung keluaran setelah kegiatan selesai, misalnya pembangunan jalan sepanjang 15 Km, Pelatihan tenaga pelaksana perencanaan 50 orang. Tentukan k T t k ukuran kualitatif yang menunjukkan langsung k l k lit tif j kk l keluaran, misalnya ; biaya yang dikeluarkan 80 % dibawah pagu. Uraikan dengan singkat fungsi langsung y g diharapkan dari g g g g g yang p keluaran Penetapan Indikator . . . 2. Indikator Manfaat Tentukan hasil positif/negatif dari kegiatan yang sesuai dengan sasaran lingkungan secara regional, misalnya perekonomian tumbuh t b h melalui munculnya central bi i di kit pembangunan l l i l t l bisnis disekitar b jalan tersebut. Sebutkan manfaat yang dicapai dan dapat berfungsi secara y g p p g optimal 3. Indikator dampak Tentukan hasil positif/negatif kegiatan yang sesuai dengan sasaran regional/nasional Misalnya peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor transportasi yang lancar, yang memudahkan arus barang dari satu tempat ketempat lain (diperlukan analisis dan rentang waktu). waktu) www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 Proses Penggunaan Indikator 20 Tahunan Dari RPJP sampai APBD 5 Tahunan Renstra R t KL Pedoman Pedoman Tahunan Renja R j KL Pedoman 1. Tentukan I dik 1 T k Indikator kualitatif ( k li if (sumber d b daya yang di digunakan), k ) Bandingkan estimasi pengerahan sumber daya dengan sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil. Misalnya: Estimasi pengerahan sumber daya (100% ) : sumber daya yg digunakan (80%), maka terjadi effisiensi penggunaan sumber d b daya 20 % 2. Tentukan Indikator Kuantitatif ( hasil fisik dan Non fisik) Bandingkan rencana yang diharapkan dengan hasil setelah pelaksanaan kegiatan selesai (apakah sesuai dengan spesifikasi, standar ) Bagaimana d B i dampaknya, apakah b d k k h berdampak positif/negatif k i if/ if Bagaimana manfaatnya, apakah positif/negatif ? RPJP Nasional Diacu RKA-KL Rincian Ri i APBN Pemerin ntah Pusat Diacu Dijabar kan Pedoman Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabar kan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pe emerintah h Daerah Pedoman Diacu Pedoman Renstra SKPD Renja j SKPD Pedoman RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com UU KN 30 Langkah Penyusunan RPJPD Penyusunan  y Rancangan  Akhir Penetapan  Rancangan R RPJPD  menjadi Perda Outline RPJPD Pasal 5 UU 25/2004 • memuat visi, misi dan visi misi, arah pembangunan Daerah • mengacu pada RPJP Nasional. 1. 1 2. 3. 4. 5. 5 6. Pasal 40 PP 8/2008 Pendahuluan; Gambaran umum kondisi daerah; Analisis isu-isu strategis; Visi dan misi daerah; Arah kebijakan; dan Kaidah pelaksanaan. Rancangan  R RPJPD Musrenbang  M b RPJPD Proses Teknokratik  Proses Teknokratik oleh Bappeda Bahan  Rancangan RPJP Rancangan RPJP Melibatkan  Masyarakat Oleh Bappeda Oleh DPRD www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 Langkah Penyusunan RPJMD (1) Outline RPJMD Pasal 5 UU 25/2004 asa 5/ 00 Pasal 40 PP 8/ 008 asa 0 8/2008 Pendahuluan; Gambaran umum kondisi daerah; Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi misi tujuan dan sasaran; 5 Visi, misi, 6. Strategi dan arah kebijakan; 7. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah; 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; 9. Penetapan indikator kinerja daerah; dan 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. 34 Indikator Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD • • • • • • • (4) e) Program SKPD Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g (5) Penetapan RPJMD ( ) (7) (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 33 • • penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah berpedoman pada RPJP Daerah memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, program kewilayahan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 1. 2. 3. 3 www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com Langkah Penyusunan RKPD (8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) Rancangan Akhir RKPD a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD www.dadangsolihin.com Mei (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD Outline RKPD Pasal 5 UU 25/2004 Pasal 40 PP 8/2008 1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3. 3 Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4. Prioritas dan sasaran pembangunan; dan 5. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah. • • • • penjabaran dari RPJM Daerah mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP 35 April April Maret www.dadangsolihin.com 36 Outline Renstra SKPD Pasal 7 UU 25/2004 • visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang g g disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Outline Renja SKPD Pasal 7 UU 25/2004 • kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pasal 40 PP 8/2008 1. pendahuluan; 2. gambaran pelayanan SKPD; 3. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 4. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; 5. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan 6. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 37 Pasal 40 PP 8/2008 1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan renja S SKPD tahun lalu; 3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; 4. Indikator kinerja dan kelompok sasaran 4 I dik t ki j d k l k yang menggambarkan pencapaian renstra SKPD; 5. 5 Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; 6. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan 7. Penutup. www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 38 Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for Regional Development  Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development  Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from  y , p p y University of Colorado, USA. His previous post is Director for System  and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas.  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies,  g , Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University  of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Shanghai International Program  He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building  Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced  g g gy g , International Training Programme of Information Technology Management, at  Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management,  Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur,  Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002).  Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and  Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He  published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile  www.dadangsolihin.com 40 at +62812 932 2202 Terima Kasih