SAMBUTAN SARAH UUD 1945

							                         SAMBUTAN SARAH UUD 1945

        Undang-Undang Dasar suatu negara merupakan dokumen penting dan berisi
nilai-nilai dan norma yang disepekati bersama oleh semua warga negara untuk
dijadikan sistim rujukan tertinggi dalam mengatur peri kehidupan bersama.
Kehidupan bersama para warga negara itu, selalu bersifat majemuk. Setiap warga
negara mempunyai berbagai latar belakang kesukuan, ras, keyakinan keagamaan, dan
bahkan pandangan politik yang beraneka ragam. Karena itu, undang-undang dasar
biasa disebut sebagai kontrak sosial atau perjanjian bersama yang berisi kesepakatan
semua warga untuk hidup bersama dalam wadah satu negara milik bersama.
        Dalam sejarah Islam, tradisi kesepakatan bersama sebagai “kalimatun sawa’”
itu telah biasa dilakukan sejak zaman nabi Muhammad saw ketika memimpin
penduduk kota Madinah, yaitu dengan disepakatinya Piagam Madinah pada sekitar
tahun 622M. Piagam ini biasa dikenal dan oleh para ahli dinamakan Konstitusi
Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama dalam pengertian modern. Konstitusi
Madinah ini disepakati bersama oleh para kepala suku di kota Madinah ketika itu
bersama Rasulullah saw. Di dalamnya disepakati bahwa di antara sesama warga kota
Madinah akan saling melindungi dan semua golongan akan berbagi beban dalam
menghadapi berbagai masalah perang menghadapi musuh dari luar.
        Mirip dengan piagam tersebut, pengertian modern tentang konstitusi memang
terkait erat dengan pengertian kontrak sosial atau pun “gesamte akt” sebagai produk
kesepakatan bersama antar warga untuk dan dalam membentuk satu wadah negara
bersama. Dalam konteks Indonesia, pengertian seperti itulah yang terkait dengan
penerimaan kaum Muslimin terhadap Piagam Jakarta dan kemudian naskah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 merupakan
naskah piagam kerjasama bernegara di antara segenap penduduk negeri yang bersifat
majemuk yang dilambangkan dengan istilah “berbhinneka-tunggal ika”.
        Sehubungan dengan itu, umat Islam Indonesia sebagai warga negara Republik
Indonesia yang baik, dalam kehidupan sehari-hari berpegangan pada dua tali pengikat
sekaligus, yaitu terikat kepada al-Quranul Karim beserta hadits-hadits Rasul, dan pada
saat yang sama terikat kepada UUD 1945 berserta peraturan perundang-undangan di
bawahnya. Para penganut agama lain juga demikian, di satu pihak tunduk pada ajaran
agamanya, tetapi pada saat yang sama juga harus tunduk kepada hukum negara yang
berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, saya sering menggambarkan bahwa setiap
warga negara Indonesia, sebagai pemeluk agama yang baik, haruslah senantiasa
menempatkan kitab suci agamanya di tangan kanan, dan UUD 1945 di tangan kiri
secara berkeseimbangan.
        Oleh sebab itu, pemahaman dan pengertian semua umat beragama terhadap isi
undang-undang dasar menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengutuhkan
kepribadian setiap warga negara sebagai warga bangsa yang religius. Dalam
kehidupan sehari-hari, tidak boleh ada pertentangan atau pun usaha untuk
mempertentangkan antara keyakinan keagamaan dengan keterikatan kepada hukum
negara yang sah dan konstitusional. Untuk itu, dipandang sangat tepat apabila UUD
1945 dapat dimasyarakatkan di kalangan umat beragama dengan menggunakan
bahasa agama yang mereka yakini.
        Dalam cara pandang yang demikian, dalam banyak kesempatan, selaku Ketua
Mahkamah Konstitusi, saya sengaja bersilaturrahmi dan mengadakan Temu Wicara
dengan para ulama, dan dengan para santri di berbagai pondok pesantren di seluruh
Indonesia tentang Konstitusi dan tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk kepentingan
yang sama, saya juga merintis usaha agar naskah tidak resmi UUD 1945 berbahasa
Indonesia dapat dituliskan dalam huruf Arab Melayu atau huruf Jawi. Bahkan, naskah
UUD 1945 juga diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Namun, setelah naskah UUD
1945 itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan ditransliterasi ke dalam huruf Arab
Melayu atau Jawi itu, sesuai yang saya harapkan, saya sendiri mendapatkan usul dan
saran mengenai pembuatan „syarah‟nya dari Kiyai dan santri Pondok Pesantren
Langitan.
         Dalam salah satu acara Temu Wicara di Pondok Pesantren Langitan pada
tahun 2006, salah seorang peserta temu wicara mengajukan pertanyaan dan usul agar
terhadap naskah UUD 1945 dapat diberikan uraian penjelasan, sehingga memudahkan
usaha untuk memahaminya. Kemudian, setelah selesai acara, almukarrom K.H.
Abdullah Faqih malah menyampaikan saran agar naskah UUD 1945 dalam huruf Jawi
itu dilengkapi dengan „syarah‟ seperti yang biasa terdapat dalam kitab-kitab „kuning‟
yang biasa dijadikan bacaan di pondok-pondok pesantren. Mendengar saran demikian,
saya secara langsung menyanggupi untuk merintis langkah ke arah penerjemahan,
transliterasi, penulisan „syarah‟, dan penerbitan dan tra