PENETAPAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH

Document Sample
PENETAPAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH Powered By Docstoc
					    LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI




NOMOR 3                         2002                          SERI D – 3

             KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI

                      NOMOR 13 TAHUN 2002

                            TENTANG :

     TARIF PAJAK PENERANGAN JALAN BERASAL DARI NON PLN
                      DI KOTA SUKABUMI


                       WALIKOTA SUKABUMI,


Menimbang    :   a.   bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
                      Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
                      Sukabumi Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak
                      Penerangan     Jalan, maka untuk kelancaran dan
                      ketertiban dalam pemungutannya perlu diatur Tarif
                      Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari Non PLN;

                 b.   bahwa untuk kepastian hukum dalam pengaturan
                      Tarif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud
                      pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
                      Keputusan Walikota Sukabumi.


Mengingat    :   1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
                      Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
                      Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
                      Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
                      14 Agustus 1950);
                                                            2. Undang …..
                         -2-


2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
     Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
     Lembaran Negara Nomor 3684);

3.   Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
     Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
     Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

4.   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
     Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
     Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
     Lembaran Negara Nomor 3839);

5.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
     Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
     Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
     1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor
     3848);

6.   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
     Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
     Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah
     diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
     2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
     2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
     4048);

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
     Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
     Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 4138);

8.   Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tentang
     Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh
     Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan
     Listrik Negara;
                                     9. Peraturan …..
                                            -3-


                  9.   Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
                       Sukabumi Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak
                       Penerangan Jalan, (Lembaran Daerah Kotamadya
                       Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1998 Nomor 6
                       Seri A - 4);

                  10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun
                      2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi
                      (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor
                      18 Seri D-9);

                  11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun
                      2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
                      Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota
                      Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
                      2000 Nomor 21 Seri D-11).


Memperhatikan :   1.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
                       1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak
                       Daerah;

                  2.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun
                       1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib
                       Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara
                       Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

                  3.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
                       1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak
                       Daerah.


                           MEMUTUSKAN :


Menetapkan    :

PERTAMA       :   KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG
                  TARIF PAJAK PENERANGAN JALAN BERASAL DARI
                  NON PLN DI KOTA SUKABUMI.
                                                    BAB I …..
                              -4-


                             BAB I

                     KETENTUAN UMUM

                            Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.   Daerah adalah Kota Sukabumi;

2.   Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
     Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3.   Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi;

4.   Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi;

5.   Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang selanjutnya
     disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penggunaan
     Tenaga Listrik;

6.   PLN adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Cabang
     Sukabumi;

7.   Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
     mentah, bahan baku, dan bahan setengah jadi dan atau
     barang jadi menjadi barang dengan nilai ekonomis yang
     lebih tinggi, penggunaannya meliputi kegiatan rancang
     bangun dan pembangunan industri, termasuk dalam
     pengertian industri ini adalah semua sektor industri jasa
     dan perdagangan;

8.   Tenaga Listrik yang Berasal dari Non PLN adalah tenaga
     listrik yang berasal dari perusahaan listrik swasta, yaitu
     tenaga listrik yang berasal/bersumber dari benda, barang,
     jasa atau bahan di luar PLN;

9.   Nilai Jual Tenaga Listrik yang berasal dari Non PLN yang
     dijadikan sebagai dasar perhitungan pengenaan Pajak;

10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sukabumi.
                                                    BAB II …..
                              -5-


                             BAB II

                NILAI JUAL TENAGA LISTRIK

                             Pasal 2

(1) Untuk Tenaga Listrik yang berasal dari perusahaan listrik
    swasta yang dipungut bayaran, perhitungan nilai jual tenaga
    listriknya sama dengan besarnya tagihan penggunaan
    listrik/rekening yang ditetapkan, dan dihitung dalam
    rupiah;

(2) Pajak yang harus dibayar oleh pengguna listrik yang
    menjadi pelanggan perusahaan listrik sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :

    a.   Penggunaan tenaga listrik bukan untuk industri sebesar
         5 % (lima persen) X besarnya tagihan biaya penggunaan
         listrik/rekening listrik;

    b.   Penggunaan tenaga listrik untuk industri sebesar 6 %
         (enam persen) X besarnya tagihan biaya penggunaan
         listrik/rekening listrik.


                             Pasal 3

(1) Untuk tenaga listrik yang berasal dari benda, barang atau
    alat yang disediakan sendiri (genset), maka nilai jual tenaga
    listrik berdasarkan kapasitas yang tersedia dan penggunaan
    atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan yang
    berlaku untuk PLN;

(2) Pajak yang harus dibayar oleh pengguna tenaga listrik yang
    bersumber dari benda, barang atau alat yang disediakan
    sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
    adalah :

    a.   Penggunaan tenaga listrik bukan industri besarnya 5 %
         (lima persen) X kapasitas tersedia dan penggunaan atas
         taksiran penggunaan listrik X harga satuan yang berlaku
         untuk PLN pada saat itu;
                                               b. Penggunaan …..
                               -6-


    b.   Penggunaan tenaga listrik untuk industri 6 % (enam
         persen) X kapasitas tersedia dan penggunaan atas
         taksiran penggunaan X harga satuan yang berlaku
         untuk PLN pasa saat itu.


                             Pasal 4

(1) Bagi pengguna tenaga listrik yang telah memasang alat
    ukur, maka perhitungan nilai jual tenaga listrik sama
    dengan hasil Angka Meter dan Harga Satuan Listrik;

(2) Pajak yang harus dibayar oleh pengguna tenaga listrik
    dengan Nilai Jual Tenaga Listrik yang telah memasang alat
    ukur adalah mengalikan Tarif Pajak dengan Nilai Jual
    Tenaga Listrik (jual pemakaian energi listrik satuan listrik).


                             Pasal 5

(1) Bagi pengguna listrik yang tidak memasang Alat Ukur,
    maka perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan
    dengan rumusan sebagai berikut :

    * kWh         =   Taksiran Penggunaan Listrik Per Bulan;
    * kVA         =   Kapasitas Genset;
    * FD          =   Faktor Daya yang dinyatakan dengan
                      angka 0,85;
    * Jam Nyala =     Perkiraan jam nyala, yaitu penggunaan
                      listrik   per    bulan    perhitungannya
                      didasarkan pada sistem Ship Kerja
                      Perusahaan dalam setiap hari, dengan
                      batasan minimum 1 (satu) Shif sama
                      dengan 8 jam, 2 Shif sama dengan 16 jam,
                      dan 3 Shif sama dengan 24 jam.
    * Rp/kWh      =   Harga satuan listrik per kWh.

(2) Pajak yang harus dibayar oleh pengguna tenaga listrik yang
    tidak memasang alat ukur adalah mengalikan Tarif Pajak
    dengan Nilai Jual Tenaga Listrik (Tarif Pajak x kWA x FD x
    Jam Nyala x Rp/kWh);
                                               (3) Penjelasan …..
                             -7-


(3) Penjelasan mengenai tata cara perhitungan Pajak dan Nilai
    Jual Tenaga Listrik dari genset yang tidak memasang Alat
    Ukur ditetapkan secara flat, sebagaimana ter-cantum dalam
    Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari
    Keputusan ini.


                            Pasal 6

Bagi pengguna tenaga listrik yang keberatan atas perhitungan
secara flat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini,
atau karena alasan Gensetnya hanya diperlukan sebagai
cadangan, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk
memasang Alat Ukur sesuai dengan standar yang ditetapkan
oleh PLN.


                           BAB III

             TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

                            Pasal 7

(1) Tata cara Pemungutan Pajak bagi pengguna tenaga listrik
    yang menjadi pelanggan perusahaan listrik swasta,
    ditetapkan sebagai berikut :

    a.   Pembayaran pajak disatukan dengan rekening listrik
         yang dikeluarkan Perusahaan Listrik Swasta;

    b.   Pembayaran Pajak yang dilakukan oleh pengguna
         tenaga listrik dimaksud selambat-lambatnya setiap
         tanggal 20 bulan berjalan, yang disetorkan ke Kas
         Daerah dengan diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah
         (SKRD) oleh Dinas.

(2) Tata cara Pemungutan Pajak bagi pengguna tenaga listrik
    yang memanfaatkan pembangkit/genset, ditetapkan sebagai
    berikut :

                                               a. Pemilik ……
                                            -8-


              a.   Pemilik alat pembangkit listrik/genset sebagai Wajib
                   Pajak setiap bulan diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah
                   (SKRD) oleh Dinas, yaitu antara tanggal 1 sampai dengan
                   tanggal 10;

              b.   Pembayaran Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak
                   sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya setiap
                   tanggal 20 bulan berjalan, yang disetorkan ke Kas Daerah.


                                        BAB IV

                                       PENUTUP

                                         Pasal 9

            Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


                                    Ditetapkan di Sukabumi
                                    Pada tanggal

                                     WALIKOTA SUKABUMI,

                                              cap ttd.

                          Dra. Hj. MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI, M.Sc.

      Diundangkan di Sukabumi
      Pada tanggal

     SEKRETARIS DAERAH KOTA
          S U K A B U M I,



H. MOKH, MUSLIKH ABDUSSYUKUR, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP 480069828

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2002 NOMOR           SERI
LAMPIRAN       :   KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI

                   NOMOR           :

                   TENTANG         :   TARIF PAJAK PENERANGAN JALAN
                                       BERASAL DARI NON PLN DI KOTA
                                       SUKABUMI.


       TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN NILAI JUAL LISTRIK
          DARI GENSET YANG TIDAK MEMASANG ALAT UKUR

Tata cara Penghitungan Pajak dan Nilai Jual Listrik dari genset yang telah
memasang Alat Ukur, misalnya untuk pemakaian di Departement Store/Mall,
Plaza atau Hotel dalam memenuhi kebutuhan penerangan dengan
menggunakan alat pembangkit genset berkapasitas 500 kVA, tanpa memasang
Alat Ukur, yang kegiatan usahanya dilakukan setiap hari dengan menggunakan
sistem kerja 2 ship atau sama dengan 16 jam.

A. Cara Menghitung Nilai Jual Tenaga Listrik.

   Rumus Perhitungan kWh = kVA x FD x Jam Nyala x Rp/kWh.

   -    kWh adalah taksiran penggunaan listrik/bulan;
   -    kVA adalah kapasitas genset 500 kVA;
   -    FD adalah faktor daya yang dinyatakan dengan angka 0,85;
   -    Jam Nyala adalah 16 Jam setiap hari (480 jam/bulan);
   -    Rp/kWh adalah satuan listrik bisnis Rp 351,00 per kWh (dasar hukum
        Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tentang Tarif Dasar Listrik
        untuk Keperluan Bisnis).

   Dengan demikian Nilai Jual Tenaga atau Taksiran Penggunaan Listrik per
   bulan adalah sebagai berikut :

   KWh = 500 x 0,85 x 480 x Rp 351,00 = Rp 71.604.000,00 (tujuh puluh satu juta
   enam ratus empat ribu rupiah).

B. Cara Menghitung Pajak Yang Harus Dibayar.

   Rumusan perhitungan pajak = Tarif Pajak x Nilai Jual tenaga Listrik atau
   Taksiran Penggunaan Listrik per bulan.

                                                                     - Tarif …..
                                 -2-


-   Tarif Pajak = 5 % (lima persen);
-   Nilai Jual tenaga Listrik atau Taksiran Penggunan Listrik per bulan
    sebesar Rp 71.604.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu
    rupiah).

Dengan demikian Pajak yang harus dibayar setiap bulannya adalah sebagai
berikut :

Pajak = 5 % x Rp 71.604.000,00 = 3.580.500,00 (tiga juta lima ratus delapan
puluh ribu lima ratus rupiah).



                                    Sukabumi,

                                    WALIKOTA SUKABUMI,

                                             Cap. ttd


                         Dra. Hj. MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI, M.Sc.