HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT PENELITIAN by xzd16972

VIEWS: 1,358 PAGES: 3

									HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
               SIPIL                                Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dapat
                                                    diketahui hak dan kewajiban yang dimiliki
PUSAT PENELITIAN BIOTEKNOLOGI LIPI                  seorang pegawai sebagai berikut:
     DALAM PERSPEKTIF HUKUM
                                                    A. Kewajiban PNS di Puslit Bioteknologi LIPI
Hak dan kewajiban pegawai Pusat Penelitian
Bioteknologi dalam pelaksanaan tugasnya                 1.    Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-
diwujudkan untuk memperkuat peran dan kinerja                 Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan
sebagai lembaga pemerintah non departemen                     Republik Indonesia;
yang profesional. Apa jadinya jika hak dan              2.    Mengutamakan Kepentingan negara di
kewajiban tidak berjalan sebagaimana mestinya,                atas kepentingan golongan atau diri
hal ini akan mempengaruhi kinerjanya. Untuk itu               sendiri, serta menghindarkan segala
setiap pegawai perlu mengetahui apa yang                      sesuatu     yang       dapat      mendesak
menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya                 kepentingan negara oleh kepentingan
dan bagaimana pelaksanaannya serta akibat                     golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
pegawai tidak melaksanakan kewajiban dan upaya          3.    Menjunjung tinggi kehormatan dan
hukum yang harus dilakukan apabila haknya tidak               martabat negara, Pemerintah, dan
diberikan/dihambat.                                           Pegawai Negeri Sipil;
                                                        4.    Mentaati     sumpah/janji       PNS      dan
                                                              sumpah/janji      jabatan       berdasarkan
                                                              peraturan perundangundangan yang
                                                              berlaku;
                                                        5.    Menyimpan rahasia negara atau rahasia
                                                              jabatan dengan sebaik-baiknya;
                                                        6.    Memperhatikan        dan      melaksanakan
                                                              ketentuan pemerintah baik yang langsung
                                                              menyangkut tugas kedinasannya maupun
                                                              yang berlaku secara umum;
                                                        7.    Melaksanakan tugas kedinasan dengan
                                                              sebaik-baiknya dan dengan penuh
                                                              pengabdian, kesadaran dan tanggung
                                                              jawab;
                                                        8.    Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan
Apa hak-hak dan kewajiban setiap pegawai negeri               bersemangat untuk kepentingan negara;
sipil sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya           9.    Memelihara dan meningkatkan keutuhan,
dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh                     kekompakan, persatuan, dan kesatuan
pegawai apabila haknya dilanggar dan sanksi apa               korps PNS;
yang diterapkan terhadap pegawai yang tidak             10.   Segera melaporkan kepada atasannya,
melaksanakan kewajibannya?                                    apabila merngetahui ada hal yang dapat
                                                              membahayakan           atau      merugikan
Pegawai Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI adalah             negara/pemerintah, terutama dibidang
PNS di lingungan lembaga pemerintah nin                       keamanan, Keuangan dan materiil;
departemen yang bertanggung jawa secara penuh           11.   Mentaati ketentuan jam kerja;
kepada presiden. Puslit Bioteknologi berada di          12.   Menciptakan dan memelihara suasana
bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang                 kerja yang baik;
tugasnya antara lain membantu pemerintah dalam          13.   Menggunakan dan memelihara barang-
bidang penelitian.                                            barang milik negara dengan sebaik-
                                                              baiknya;
Untuk menegakkan kedisiplinan, integritas dan           14.   Memberikan pelayanan dengan sebaik-
profesionalisme pegawai di Pusat Penelitian                   baiknya kepada masyarakat menurut
Bioteknologi LIPI wajib untuk mematuhi ketentuan              bidang tugasnya masing-masing.
peraturan perundang-undangan seperti Undang-            15.   Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-                     dan bijaksana terhadap bawahannya;
Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor           16.   Membimbing bawahannya dalam melak-
30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai              sanakan tugasnya;
Negeri Sipil, dan lain-lain.
    17. Menjadi dan memberikan contoh serta             7.   Berhak mengikuti Pendidikan dan
        teladan yang baik terhadap bawahannya;               Pelatihan Jabatan Pegawai Neheri Sipil
    18. Mendorong bawahannya untuk mening-                   dalam lingkungan pekerjaannya;
        katkan prestasi kerjanya;
    19. Memberikan kesempatan kepada bawah-         C. Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban :
        annya untuk mengembangkan kariernya;
    20. Mentaati ketentuan peraturan perun-             Berdasarkan Pasal 6 PP 30/1980, tingkat dan
        dang-undangan tentang perpajakan;               jenis hukuman disiplin pegawai negeri sipil
    21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap        yang tidak menjalankan hak dan kewajiban
        dan bertingkah laku sopan;                      adalah sebagai berikut:
    22. Hormat menghormati antar sesama                 1. Hukuman disiplin Ringan, yang terdiri
        warga negara yang memeluk agama yang                 dari:
        berlaianan kepercayaan terhadap Tuhan                a. Tegoran lisan, atas hukuman ini tidak
        YME;                                                      bisa diajukan keberatan;
    23. Menjadi teladan sebagai warga negara                 b. Tegoran tertulis;
        yang baik dalam masyarakat;                          c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
    24. Mentaati segala peraturan perundang-            2. Hukuman disiplin sedang, yang terdiri
        undangan dan peraturan kedinasan yang                dari:
        berlaku;                                             a. Penundaan kenaikan gaji berkala
    25. Mentaati perintah kedinasan dari atasan                   untuk paling lama 1 (satu) tahun;
        yang berwenang;                                      b. Penundaan gaji sebesar satu kali
    26. Memperhatikan       dan    menyelesaikan                  kenaikan gaji berkala untuk paling
        dengan sebaik-baiknya setiap laporan                      lama 1 (satu) tahun;
        yang diterima mengenai pelanggaran                   c. Penundaan kenaikan pengkat untuk
        disiplin.                                                 paling lama 1 (satu) tahun.
    27. Wajib mengikuti kegiatan kedinasan,             3. Hukuman disiplin berat, yang terdiri dari;
        mulai dari upacara bendera, senam                    a. Penurunan pangkat setingkat lebih
        kesegaran jasmani, sampai dengan kerja                    rendah untuk paling lama 1 (satu)
        bakti dilingungan masing-masing.                          tahun;
                                                             b. Pembebasan dari jabatan;
B. Hak pegawai PNS di Puslit Bioteknologi LIPI               c. Pemberhentian dengan hormat tidak
                                                                  atas permintaan sendiri;
    1.   Berhak memperoleh gaji yang layak sesuai            d. Pemberhentian tidak dengan hormat.
         dengan pekerjaannya;
    2.   Berhak atas cuti, yakni:                   Dalam penjatuhan hukuman disiplin akan
         a. Cuti tahunan,                           memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi
         b. Cuti besar,                             perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Upaya
         c. Cuti sakit,                             hukum yang dapat dilakukan oleh seorang pegawai
         d. Cuti bersalin,                          berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43
         e. Cuti karena alasan penting,             Tahun 1999 dapat ditempuh melalui jalur
         f. Cuti di luar tanggungan negara;         peradilan yakni diselesaikan melalui Peradilan Tata
    3.   Berhak memperoleh perawatan, tun-          Usaha Negera dan/atau melalui upaya banding
         jangan, uang duka serta memperoleh         administrasi    kepada     Badan     Pertimbangan
         pemulihan akibat                           Kepegawaian.
         kecelakaan dalam menjalankan tugas
         jabatannya;                                Pegawai Negeri Sipil dalam hubungannya dengan
    4.   Berhak memperoleh tunjangan dan            sengketa Tata Usaha Negara dapat bertindak
         pensiun setelah memenuhi syarat-syarat     sebagai penggugat atau tergugat dan sebagai
         yang ditentukan;                           obyek dalam peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
    5.   Berhak atas kenaikan pangkat ber-          adalah beberapa keputusan-keputusan Tata Usaha
         dasarkan sistem kenaikan pangkat setelah   Negara yang merugikan pegawai atau anggota
         memenuhi syaratsyarat yang ditentukan;     masyarakat lainnya. Selain itu Pegawai Negeri Sipil
    6.   Berhak    memperoleh      pendampingan     sebagai anggota masyarakat dapat pula bertindak
         selama menjadi saksi ahli dalam            sebagai Penggugat dalam suatu sengketa Tata
         persidangan;                               Usaha Nenaga. Oleh karena itu setiap Pegawai
                                                    Negeri Sipil perlu mengetahui hak dan kewajiban
serta apa yang dimiliki dan dilakukannya dalam                Gugatan berisi tuntutan agar Keputusan
hubungannya dengan sengketa Tata Usaha Negara                 TUN yang disengketakan dinyatakan batal
                                                              atau tidak sah dengan atau tanpa disertai
Adapun hal-hal yang perlu diketahui sebagai,                  tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.
berikut:
                                                        d.    Tenggang waktu.
1.   Objek gugatan TUN.                                       Gugatan dapat diajukan hanya dalam
     Yang menjadi obyek gugatan TUN adalah                    tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
     Keputusan TUN, yang memenuhi unsur-unsur                 terhitung sejak saat diterimanya atau
     sebagai                                                  diumumkannya Keputusan Badan atau
     berikut:                                                 Pejabat TUN.
     a. Penetapan tertulis;                             e.    Apa yang harus dimuat dalam surat
     b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat                   gugatan.
         TUN;
     c. Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan           Surat gugatan harus memuat:
         peraturan perundang-undangan yang              1) Nama,       kewarganegaraan, tempat,
         berlaku;                                           tanggal, kekerjaan Penggugat atau
     d. Konkrit;                                            kuasanya;
     e. Individual;                                     2) Nama jabatan, tempat kedudukan
     f. Final;                                              Tergugat;
     g. Menimbulkan      akibat   hukum    bagi
         seseorang atau badan hukum perdata.            Dengan mengetahui hak dan kewajiban setiap
                                                        pegawai BPK diharapkan dapat melaksanakan
2.   Subyek gugatan TUN.                                tugas yang menjunjung tinggi integritas,
     Subyek gugatan TUN adalah orang (individu)         independensi dan profesionalisme.
     atau badan hukum perdata sebagai
     Penggugat, dan Badan atau Pejabat TUN
     sebagai Tergugat.                             Kesimulan

3.   Yang berhak mengajukan gugatan TUN.           Semua PNS dan CPNS mempunyai hak dan
     Yang berhak mengajukan gugatan dalam suatu    kewajiban berdasarkan peraturan perundang-
     sengketa TUN adalah seseorang (individu)      undangan yang berlaku. Apabila kewajibannya
     atau badan hukum perdata yang merasa          dilanggar, maka PNS tersebut dapat dikakan sangsi
     kepentingannya   dirugikan   oleh    suatu    pelanggaran, mulai dari pelanggaran ringan,
     Keputusan TUN.                                sedang sampai berat. Begitu juga apabila Haknya
                                                   diabaikan atau diperkosa, PNS yang bersangkutan
4.   Cara mengajukan gugatan:                      bisa mengajukan gugatan secara hukum, mulai
     a. Tujuan gugatan.                            dari tingkat lembaga, pusat sampai dengan ke
         Gugatan diajukan secara tertulis kepada   PTUN. Oleh karena itu Hak dan Kewajiban melekat
         Pengadilan TUN yang berwenang yang        pada seorang Pegawai Negeri Sipil mulai dari CPNS
         daerah hukumnya meliputi tempat           sampai dengan PNS.
         kedudukan tergugat.
     b. Alasan gugatan.
                                                   Pustaka Acuan:
     Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan     1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
     TUN adalah :                                  2. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
                                                   Sipil;
         1) Keputusan TUN bertentangan dengan      3. PP Nomor 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
              peraturan perundang-undangan yang    4. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
              berlaku;
         2) Badan atau Pejabat TUN meng-
              gunakan wewenang untuk tujuan lain
              (penyalahgunaan wewenang);
         3) Badan atau Pejabat TUN berlaku
              sewenang-wenang.

     c.   Isi gugatan.

								
To top