Docstoc

Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS

Document Sample
Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS Powered By Docstoc
					WORKSHOP PENINGKATAN KAPABILITAS ANGGOTA LEGISLATIF KABUPATEN MADIUN
    PPEP FE UNS SOLO, HOTEL JAYAKARTA, YOGYAKARTA, 22 DESEMBER 2009




         STRATEGI PEMBAHASAN
          KUA DAN PPAS UNTUK
           PENYUSUNAN APBD




                                 SUMARDI
                          PPEP FE UNS SURAKARTA
• Awal Otonomi Daerah :    Lanjut Otonomi Daerah :
  • UU No. 22 Tahun 1999   UU No. 32 Tahun 2004
  • UU No. 25 Tahun 1999   UU No. 33 Tahun 2004


• Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dirubah menjadi
  Permendagri No. 13 Tahun 2006.

• Arah Kebijakan Umum (AKU) KUA
• Strategi dan Prioritas (Stratas) PPAS.
LANDASAN PENYUSUNAN P3KD DAN ANGGARAN KINERJA


                       UU No. 25 / 1999
    Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
             diatur dengan Peraturan Daerah (Pasal 23)




                         PP 105 / 2000
         APBD disusun dengan pendekatan kinerja (Pasal 8).
 Ketentuan tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur
            dengan Peraturan Daerah .... (Pasal 14, ayat 1).




              Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
                                          Renstrada                                                 PENGANGGARAN DAERAH
                                                           Arahan, mandat dan pembinaan
                                                                                                  KEPMENDAGRI No. 29/2002
      Asumsi Dasar &                                           dari Pemerintah Pusat
         Estimasi
        Kapasitas
          Keuda
                                                                                                                        Penjaringan
          Kinerja Masa                              Penjaringan Aspirasi               MASYARAKAT                        Aspirasi
              Lalu                                                            Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas,                               Partisipasi
                                                                                Asosiasi Profesi, Perguruan
                                                                                    Tinggi dan lain-lain

                                                                                                         Pokok-pokok
                                                                                                         Pikiran DPRD
               (PENDELEGASIAN WEWENANG)
                SK PENGANGKATAN




                                                             PEMDA                 Arah & Kebijakan                         DPRD
                                                                                     Umum APBD
                                                                                          1



                                                                                                                          PANITIA AD
                                          TIM ANGGARAN                            Strategi & Prioritas                      HOC
                                            EKSEKUTIF                                   APBD
                                                                                           2


Renstra                                              Surat
UK              UNIT
                                                    Edaran
               KERJA                                   3


          Rencana
          Anggaran
           Satker                                                                                              PANITIA ANGGARAN
             4                             Pra R A P B D
                                                                                                                  LEGISLATIF
                                                 5
                                                                                   RAPBD
                                                                                     6
                                                 Pengajuan RAPBD                                         Klarifikasi & Ratifikasi RAPBD

                                                                                   Perda APBD
                                                                                        7
             FORMULASI ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM


Kebijakan                Renstranda/Dok.
Pemerintah               Perencanaan
Pusat                    Lainnya


                 Penjaringan         MASYARAKAT             Penjaringan
 Kinerja         Aspirasi    Tokoh  Masyarakat,    LSM,     Aspirasi
 Masa Lalu                  Ormas,   Asosiasi    Profesi,
                            Perguruan Tinggi dll



                                            Pokok-pokok
                                            Pikiran DPRD


                              KESEPAKATAN

             PEMDA            Arah & Kebijakan              DPRD
                              Umum APBD
  DASAR PEMIKIRAN PENGELOLAAN
             KEUDA


UU 17/2003   UU 32/2004    UU 33/2004


             PP 58/2005


         PERMENDAGRI 13/2006
   DASAR PEMIKIRAN PENGELOLAAN
              KEUDA
PP 24/2005   PP 29/2005   PP 37/2005   PP 65/2005


PP 54/2005   PP 55/2005   PP 56/2005   PP 57/2005



                  PP 58/2005


             PERMENDAGRI 13/2006
  SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM
   SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI
   PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG
DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN
           R-APBD DAN RP-APBD
  PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT
DILAKUKAN SETELAH MEMPERHITUNGKAN
         BELANJA PEGAWAI
              PENYUSUNAN KUA DAN PPAS
           (UU 17/2003, UU 32/2004, UU 33/2004)

                                                         RPJM

                                   5 tahun          5 tahun




 5 tahun                 1 tahun                    1 tahun



                                                          RKP
1 tahun
               1 tahun




                   NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD
                              DGN KDH
KEDUDUKAN KUA DAN PPAS
                        RPJMD                   RPJM
                            5 tahun
   Renstra                            Dibahas
    SKPD                              bersama
  5 tahun                              DPRD

             1 tahun
    Renja
                         RKPD                   RKP
    SKPD
 1 tahun


                KUA                 PPAS


                  NOTA KESEPAKATAN
                PIMPINAN DPRD DGN KDH


                        PEDOMAN
 RKA-SKPD              PENYUSUNAN
                        RKA-SKPD


                        Tim
                   Anggaran Pemda

                       RAPERDA
                        APBD
            PPAS Sesuai Permen 59/2007
            PEMERINTAH DAERAH
                                               Disampaikan ke
KOORDINATOR TAPD                    KDH          DPRD paling
                                                 lambat pada
                                               pertengahan bln
                                                     Juni
  TAPD                         Disampaikan
                                                   Dalam
                Sekda selaku   kepada KDH       pembicaraan
RKPD            Koordinator    paling lambat    pendahuluan
                                                RAPBD tahun
                TAPD           Minggu I Juni     berikutnya.
                                                 berikutnya.

Rancangan        Rancangan       Rancangan     Rancangan
KUA&PPAS         KUA&PPAS       KUA & PPAS     KUA& PPAS



                                                 Panitia
                                                Anggaran
                                                  DPRD

Paling lambat
 Akhir Bulan
     Juli        Nota Kesepakatan
                                                                 12
• Kepala Daerah menyusun Ranc KUA dan
 PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman
 penyusunan APBD yg ditetapkan
 Mendagri.

• Penyusunan Ranc KUA dan PPAS dibantu
 oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda.

• Ranc KUA dan PPAS diserahkan Sekda
 kepada Kepala Daerah paling lambat
 minggu pertama bulan Juni.
                                         13
• Kepala daerah menyampaikan Ranc
 KUA dan PPAS kepada DPRD untuk
 dibahas paling lambat pertengahan
 bulan Juni tahun anggaran berjalan.

• Pembahasan dilakukan TAPD bersama
 Panitia Anggaran DPRD.

• Rancangan KUA dan PPAS disepakti
 menjadi PPA paling lambat akhir bulan
 Juli tahun anggaran berjalan.
                                         14
                   KUA


Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib
            dan urusan pilihan


     Tentukan urutan program dalam
         masing-masing urusan


Menyusun plafon anggaran sementara untuk
  masing-masing program (berdasarkan
            prioritas kegiatan)
          FORMAT KUA

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO
         DAERAH
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR
         DALAM PENYUSUNAN RAPBD
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN,
         BELANJA & PEMBIAYAAN
         DAERAH
BAB V. PENUTUP
          FORMAT PPAS
BAB I.   PENDAHULUAN
BAB II.  RENCANA PENDAPATAN DAN
         PENERIMAAN PEMBIAYAAN
         DAERAH
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
BAB IV. PLAFON ANGGARAN
         SEMENTARA BERDASARKAN
         URUSAN PEMERINTAHAN DAN
         PROGRAM/KEGIATAN
BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
BAB VI. PENUTUP
FORMAT II.1
                                                  TARGET TAHUN
          PENDAPATAN DAN PENERIMAAN                              DASAR
NO.                                                 ANGGARAN
              PEMBIAYAAN DAERAH                                  HUKUM
                                                   BERKENAAN

1                         2                            3           4

1
      Pendapatan Asli Daerah
1.1
      Pajak Daerah
1.2
      Retribusi Daerah

      Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
1.3
      dipisahkan

1.4
      Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
FORMAT II.1
                                                        TARGET TAHUN
             PENDAPATAN DAN PENERIMAAN                                 DASAR
NO.                                                       ANGGARAN
                 PEMBIAYAAN DAERAH                                     HUKUM
                                                         BERKENAAN

1                               2                            3           4
      Penerimaan pembiayaan
      Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
      sebelumnya (SiLPA)
      Pencairan dana cadangan
      Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
      Penerimaan pinjaman daerah

      Penerimaan kembali pemberian pinjaman

      Penerimaan piutang daerah
                JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN


                             JUMLAH DANA TERSEDIA
FORMAT III.1.
           Prioritas                         SKPD yang              Nama
NO.                         Sasaran
         Pembangunan                        melaksanakan           Program

 1.    Contoh :         Contoh :           Contoh :              Contoh :
       Penanggulangan   Meningkatnya       1. Dinas Sosial;      Pemberdayaan
       Kemiskinan       kesejahteraan      2. Dinas PMD;         Fakir Miskin
                        penduduk miskin    3. Dinas kesehatan;
                        sehingga
                        prosentase
                        penduduk miskin
                        dapat mencapai
                        14,4% pada akhir
                        tahun 2007

 2.
 3.
 4.

Dst.
                                                     JUMLAH
FORMAT IV.1.
                                 PLAFON ANGGARAN
                  URUSAN/SKPD                      KET.
                                  SEMENTARA (RP)
    1                        2          3           4
        URUSAN WAJIB


1       Pendidikan
1.1     Dinas/Badan/Kantor
1.2     Dst………………


2       Kesehatan
2.1     Dinas/Badan/Kantor
2.2     Dst………………


3       Pekerjaan Umum
3.1     Dinas/Badan/Kantor
3.2     Dst………………
FORMAT IV.1.
                                        PLAFON ANGGARAN
                    URUSAN/SKPD                           KET.
                                         SEMENTARA (RP)

    1                        2                 3           4

        URUSAN PILIHAN


1       Pertanian
1.1     Dinas/Badan/Kantor
1.2     Dst………………


2       Kehutanan
2.1     Dinas/Badan/Kantor
2.2     Dst………………


3       Energi dan Sumberdaya Mineral
3.1     Dinas/Badan/Kantor
3.2     Dst………………
FORMAT IV.2.

URUSAN : …………………………
SKPD    : ………………………...
                                                 PLAFON
                                               ANGGARAN
NOMOR   PROGRAM/KEGIATAN    SASARAN   TARGET   SEMENTARA
                                                  (Rp.)


  1                 2          3        4          5
  01    Program A
  02    Program B
  03    Program C
  04    Program D
  05    Program dst .....
FORMAT IV.3.

                                                                    PLAFON
NO.                            URAIAN                             ANGGARAN
                                                                SEMENTARA (Rp.)
 1    Belanja Pegawai
 2    Belanja Bunga
 3    Balanja Subsidi
 4    Belanja Hibah
 5    Belanja Bantuan Sosial
 6    Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
      Pemerintahan Desa

 7    Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
      dan Pemerintahan Desa

 8    Belanja Tidak Terduga
FORMAT V

                                                         PLAFON ANGGARAN
NO.                          URAIAN
                                                          SEMENTARA (Rp.)

      PEMBIAYAAN DAERAH

1     Penerimaan pembiayaan
1.1   Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
      sebelumnya (SiLPA)
1.2   Pencairan dana cadangan
1.3   Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.4   Penerimaan pinjaman daerah
1.5   Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1.6   Penerimaan piutang daerah

                          Jumlah penerimaan pembiayaan
FORMAT V
                                                                PLAFON
                                                              ANGGARAN
NO.                            URAIAN
                                                              SEMENTARA
                                                                 (Rp.)

2     Pengeluaran pembiayaan
2.1   Pembentukan dana cadangan
2.2
      Penyertaan modal (Investasi) daerah

2.3   Pembayaran pokok utang
2.4   Pemberian pinjaman daerah


                           Jumlah pengeluaran pembiayaan


                                            Pembiayaan neto
   TEKNIS PENYUSUNAN APBD TA 2010

DALAM MENYUSUN APBD T.A. 2010, PEMDA & DPRD PERLU
MEMPERHATIKAN HAL-HAL TEKNIS SBB:
PEMDA MENYUSUN DAN MENETAPKAN APBD SCR TEPAT
WAKTU PALING LAMBAT TANGGAL 31 DES 2009 OLEH KARENA ITU
PEMDA DIMINTA UTK MEMENUHI JADWAL PENYUSUNAN APBD
MULAI KUA DAN PPAS HINGGA KESEPAKATAN BERSAMA DGN DPRD.
SCR MATERI PERLU SINKRONISASI ANTARA RKP DGN RKPD, ANTARA
RKPD DENGAN KUA DAN PPAS SERTA ANTARA KUA-PPAS DENGAN
RAPBD, SHG APBD DPT MERUPAKAN WUJUD KETERPADUAN
SELURUH PROGRAM NASIONAL DAN DAERAH DALAM UPAYA
PENINGKATAN PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DAERAH.
 TEKNIS PENYUSUNAN APBD TA 2010
SUBSTANSI KUA MENCAKUP HAL-HAL SBB:
GAMBARAN KONDISI EKONOMI MAKRO TERMASUK
PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO
DAERAH;
DAERAH
ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD 2010
TERMASUK LAJU INFLASI PERTUMBUHAN PDRB DAN
ASUMSI LAINNYA TERKAIT DENGAN KONDISI EKONOMI
DAERAH;
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH YG
MENGGAMBARKAN PRAKIRAAN RENCANA SUMBER
DAN BESARAN PENDAPATAN DAERAH UNTUK T.A. 2010;
 TEKNIS PENYUSUNAN APBD TA 2010

SUBSTANSI KUA MENCAKUP HAL-HAL SBB:
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH YG MENCERMINKAN
PROGRAM UTAMA DAN LANGKAH KEBIJAKAN DLM
UPAYA PENINGKATAN BANGDA YG MERUPAKAN
REFLEKSI SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN
KONDISI RIIL DI DAERAH;
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN YG MENGGAMBARKAN SISI
DEFISIT DAN SURPLUS DAERAH SBG ANTISIPASI
TERHADAP KONDISI PEMBIAYAAN DAERAH
DALAM RANGKA MENYIKAPI TUNTUTAN
BANGDA.
TEKNIS PENYUSUNAN APBD TA 2010

SUBSTANSI PPAS LBH MENCERMINKAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH YG DIKAITKAN DGN
SASARAN YANG INGIN DICAPAI TERMASUK PROGRAM
PRIORITAS DARI SKPD TERKAIT.
PPAS JUGA MENGGAMBARKAN PAGU ANGGARAN
SEMENTARA DI MASING-MASING SKPD BERDASARKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN.
PAGU SEMENTARA TSB MENJADI PAGU DEFINITIF
STLH PERDA TTG APBD DISEPAKATI ANTARA KDH DAN
DPRD SERTA DITETAPKAN OLEH KDH.
TEKNIS PENYUSUNAN APBD TA 2010


UTK MENJAMIN KONSISTENSI DAN PERCEPATAN
PEMBAHASAN KUA DAN PPAS, KDH
MENYAMPAIKAN KEDUA DOKUMEN TSB KPD
DPRD DLM WAKTU BERSAMAAN YG
SELANJUTNYA HASIL PEMBAHASAN KEDUA
DOKUMEN TSB DITANDATANGANI PADA WAKTU
BERSAMAAN, SHG KETERPADUAN KUA DAN PPAS
DLM PROSES PENYUSUNAN RAPBD AKAN LEBIH
EFEKTIF.
TEKNIS PENYUSUNAN APBD TA 2010

SUBSTANSI SE-KDH TTG PEDOMAN PENYUSUNAN
RKA-SKPD KPD SELURUH SKPD DAN RKA-PPKD
KPD SKPKD MEMUAT PRIORITAS BANGDA DAN
PROGRAM/KEGIATAN YANG TERKAIT, ALOKASI
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UTK SETIAP
PROGRAM/KEGIATAN SKPD, BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN RKA-SKPD KPD PPKD, DAN
DOKUMEN SBGMN LAMPIRAN SE DIMAKSUD
MELIPUTI KUA, PPAS, ANALISIS STANDAR
BELANJA DAN STANDAR SATUAN HARGA.
PERUBAHAN ISI SE
  Permendagri No 13/2006                         Permendagri No 59/2007
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap           a. prioritas pembangunan daerah &
   program SKPD berikut rencana                    program/kegiatan yang terkait;
   pendapatan dan pembiayaan;
b. sinkronisasi program dan kegiatan            b. alokasi plafon anggaran sementara
   antar SKPD dengan kinerja SKPD                  untuk setiap program/kegiatan
   berkenaan sesuai dengan standar                 SKPD;
   pelayanan minimal yang ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD             c. batas waktu penyampaian RKA-
   kepada PPKD;                                    SKPD kepada PPKD;
d. hal-hal lainnya yang perlu                   d. dihapus;
   mendapatkan perhatian dari SKPD
   terkait dng prinsip-prinsip peningkat-
   an efisiensi, efektifitas, tranparansi dan
   akuntabilitas penyusunan anggaran
   dalam rangka pencapaian prestasi
   kerja; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi            e. dokumen sebagai lampiran surat
   KUA, PPA, kode rekening APBD, format            edaran meliputi KUA, PPAS, analisis
   RKA-SKPD, analisis standar belanja              standar belanja dan standar satuan
   dan standar satuan harga.                       harga.
URAIAN ISI SE

1. prioritas pembangunan
   daerah,
2. program/kegiatan yg terkait,
3. alokasi plafon anggaran
   sementara untuk setiap
   program/kegiatan SKPD,
4. batas waktu penyampaian
   RKA-SKPD kepada PPKD;
LAMPIRAN SE
1. Kebijakan Umum Anggaran
   (KUA),
2. Prioritas dan Plafon Anggaran
   Sementara (PPAS),
3. Analisis Standar Belanja
   (ASB),
4. Standar satuan harga.
                                                     BIODATA
Nama                     :   SUMARDI
Tempat/Tgl. Lahir        :   Klaten, 08 September 1962
Agama                    :   Islam
Status                   :   Menikah, dengan 6 anak
Alamat Kantor            :   Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.
                             Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id.
Alamat Rumah             :    Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
                              Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.


PENGALAMAN/PEKERJAAN
     Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, Kota
     Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.
     Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.
     Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
     Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional
     (PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi dan
     Pengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta Management
     Consultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta,
     Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung Manunggal
     Samarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. Pakarsemi
     Sukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaan
     dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD),
     Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS dll.
JABATAN SEKARANG
     Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6307
posted:2/22/2010
language:Indonesian
pages:36
Description: Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS untuk Penyusunan APBD