Docstoc

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Document Sample
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Powered By Docstoc
					                        LAPORAN
            PERTANGGUNGJAWABAN
               PELAKSANAAN APBD


                                                      SUMARDI
                                                   PPEP FE UNS
                                                   SURAKARTA




WORKSHOP PERAN DPRD TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
          HOTEL SAPHIR YOGYAKARTA, 18 – 20 PEBRUARI 2010
     DASAR REFORMASI KEUDA
UU 22 / 1999      UU 17 / 2003   UU 25 / 1999



UU 32 / 2004      UU 1 / 2004    UU 33 / 1999



                  UU 15 / 2004



               OTONOMI DAERAH
    ASAL PENGELOLAAN KEUDA
•   Presiden selaku Kepala Pemerintahan
    memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
    negara sebagai bagian dari kekuasaan
    pemerintahan.

•    Kekuasaan itu antara lain:
    – diserahkan kepada bupati selaku kepala
       pemerintahan daerah untuk mengelola
       keuangan daerah dan mewakili pemerintah
       daerah dalam kepemilikan kekayaan
       daerah yang dipisahkan.
                     (Pasal 6 UU No. 17/2003)
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUDA
• Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah:
  – dilaksanakan oleh kepala satuan kerja
    pengelola keuangan daerah selaku
    pejabat APBD;

  – dilaksanakan oleh kepala satuan kerja
    perangkat daerah selaku pejabat
    pengguna anggaran/ barang daerah.

                           (Pasal 10 UU No. 17/2003)
             TUGAS PPKD
•   menyusun dan melaksanakan kebijakan
    pengelolaan APBD;
•   menyusun rancangan APBD dan rancangan
    Perubahan APBD;
•   melaksanakan pemungutan pendapatan daerah
    yang telah ditetapkan dengan Peraturan
    Daerah;
•   melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
•   menyusun laporan keuangan yang merupakan
    per-
    per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.
             TUGAS PPKD
•   menyusun anggaran skpd yang dipimpinnya;
•   menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
•   melaksanakan anggaran skpd yang
    dipimpinnya;
•   melaksanakan pemungutan penerimaan
    bukan pajak;
•   mengelola utang piutang daerah yang menjadi
    tg jwb skpd yang dipimpinnya;
•   mengelola barang milik/kekayaan daerah
    yang menjadi tg jwb skpd yang dipimpinnya;
•   menyusun dan menyampaikan laporan
    keuangan skpd yang dipimpinnya.
      RANPERDA PP APBD
• Bupati menyampaikan ranperda tentang
  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  kepada DPRD berupa laporan keuangan
 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
 Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam)
 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

                   (Pasal 31 UU No. 17/2003)

• Berlaku sejak APBD TA 2006.
PP 58 TAHUN 2005
• APBD, P-APBD, & pertanggung-jawaban
 pelaksanaan APBD setiap tahun
 ditetapkan perda.
 ( Pasal 16, Ayat 4 )

• Kepala Daerah menyampaikan ranperda
 tentang pertangungjawaban pelaksanaan
 APBD kpd DPRD berupa laporan keuangan
 yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-
 lambatnya 6 bulan setelah TA berakhir.
 ( Pasal 101 )
PP 58 TAHUN 2005
• Laporan keuangan pelaksanaan APBD
 disampaikan kepada BPK selambat-
 lambatnya 3 bln setelah TA berakhir.
 ( Pasal 102, Ayat 1 )

• Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK
               selambat-
 diselesaikan selambat-lambatnya 2 bln stl
 menerima laporan keuangan dari pemda.
 ( Pasal 102, Ayat 2 )
PP 58 TAHUN 2005
• Apabila sampai batas waktu itu BPK
 belum menyampaikan laporan hasil
 pemeriksaan,
 pemeriksaan ranperda diajukan kepada
 DPRD. (Pasal 102, Ayat 3 )

• Kepala daerah berikan tanggapan &
 lakukan penyesuaian thd LK berdasar hasil
 pemeriksaan BPK atas LK Pemda. ( Pasal
 103 )
           PROSES PENYUSUNAN PERDA LPJ
                             LAPKEU
                               P A               LAPKEU            2 bln        LAPKEU
 TUKD                                    3 bln   PEMDA
                                                 (UNAUDITED)
                                                                                PEMDA
                     LAPKEU                                                     (AUDITED)
                                         S-TA                      AUDIT
                      BUD                                           BPK                  1 bln

                                LRA                                             RANPERDA
                                NERACA
                    LRA
                    NERACA
                                CALK
                                                      6 bln S-TA
                                                                                    LPJ
                    LAK                          DISERAHKAN KE DPRD
UU 17/03            CALK                             UTK DIBAHAS
                                                                                   DPRD
PP 58/05                 PERBAIKAN
                             RAPERDA
           7 hari                            Tidak Sesuai                                       1 bln
                               LPJ
                                                               DIKIRIM KE GUB
                                                               UTK DIEVALUASI
                                                                                 RAPERDA
                                                                                   LPJ
  PENETAPAN                                  EVALUASI                             (S-Setujui)
    PERDA                                    RAPERDA
                                                LPJ                              RAPERBUP
      LPJ               Sudah Sesuai
                                                                    3 hari      PENJABARANP
                                                 15 hari                             J
 JENIS LAPORAN KEUANGAN
1. Entitas   pelaporan menyusun laporan keuangan
  yang meliputi:
  a.   Laporan Realisasi Anggaran.
  b.   Neraca.
  c.   Laporan Arus Kas.
  d.   Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Entitas   akuntansi menyusun Lap. Keuangan yang
   meliputi:
  a. Laporan Realisasi Anggaran.
  b. Neraca.
  c. Catatan atas Laporan Keuangan.


                      ( Permendagri. 13/ 2006 PS. 232 DAN PP 8 / 2006)
HUBUNGAN PP 58/2005 - PP 24/2005
• Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai
  dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar
  Akuntansi Pemerintahan. (PP 58/2005, Pasal 100
  ayat 3).

• Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan: (PP
  24/2005, Pasal 4).
  –   PSAP No 01 ttg Penyajian Laporan Keuangan.
  –   PSAP No 02 ttg Laporan Realisasi Anggaran.
  –   PSAP No 03 ttg Laporan Arus Kas.
  –                                       Keuangan.
      PSAP No 04 ttg Catatan atas Laporan Keuangan.
           KOMPONEN LK

• Laporan keuangan dimaksud setidak-
  tidaknya meliputi:
   – Laporan Realisasi APBD,
   – Neraca,
                  Kas,
   – Laporan Arus Kas, dan
   – Catatan atas Laporan Keuangan, yang
    dilampiri dengan
  – Laporan keuangan perusahaan daerah.
   LAPORAN DAN PEMERIKSAAN
• Bentuk dan isi laporan
  pertanggungjawaban pelaksanaan
  APBD disusun dan disajikan sesuai
 dengan standar akuntansi pemerintahan.

• Pemeriksaan pengelolaan dan
 pertanggungjawaban keuangan negara
 diatur dalam undang-undang tersendiri.
                  UU Nomor 15 Tahun 2004.
    PENYAMPAIAN LHP - LK
• LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah
  disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-
  lambatnya 2 bln setelah menerima LK dari pemda.

• LHP itu disampaikan pula kepada bupati sesuai dengan
  kewenangannya.

• LHP kinerja disampaikan kepada DPRD sesuai dengan
  kewenangannya.

• LHP dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPRD
  sesuai dengan kewenangannya.

• LHP kinerja dan dengan tujuan tertentu disampaikan
  pula kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
           SIFAT LHP
• Laporan hasil pemeriksaan yang telah
  disampaikan kepada lembaga
  perwakilan, dinyatakan terbuka
  untuk umum.

• Laporan hasil pemeriksaan tidak
  termasuk laporan yang memuat
  rahasia negara yang diatur dalam
  peraturan perundang-undangan.
TINDAK LANJUT REKOMENDASI
• Pejabat wajib menindaklanjuti
  rekomendasi dalam LHP.

• Pejabat wajib memberikan jawaban
  atau penjelasan kpd BPK ttg tindak
  lanjut atas rekomendasi dlm LHP.

• Jawaban atau penjelasan itu
  disampaikan kepada BPK selambat-
  lambatnya 60 (enam puluh) hari
  setelah LHP diterima.
 TINDAK LANJUT REKOMENDASI
• BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut
  hasil pemeriksaan.

• Pejabat yang diketahui tidak
  melaksanakan kewajiban dikenai sanksi
  administratif sesuai dengan ketentuan
  peraturan perundang-undangan di bidang
  kepegawaian.

• BPK beritahukan hsl pemantauan tindak
  lanjut kpd lembaga perwakilan dlm hsl
  pemeriksaan semester.
TINDAK LANJUT OLEH DPRD
• Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil
  pemeriksaan BPK dengan melakukan
                           kewenangannya.
  pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

• DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam
                                pemeriksaan.
  rangka menindak lanjuti hasil pemeriksaan.

• DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan
              lanjutan.
  pemeriksaan lanjutan.

• DPRD dapat meminta Pemerintah untuk
                                pemeriksaan.
  melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 PROSES PENYUSUNAN LK
                        LK-
• PPK-SKPD menyiapkan LK-SKPD
  tahun anggaran berkenaan dan
  disampaikan kepada kepala SKPD
  untuk ditetapkan sebagai laporan
  pertanggungjawaban pelaksanaan
  anggaran SKPD.

• Laporan keuangan disampaikan
  kepada PPKD sbg dasar penyusunan
  laporan keuangan pemda.
 PROSES PENYUSUNAN LK
• LK-SKPD disampaikan kepada
  kepala daerah melalui PPKD paling
           (dua)
  lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
  anggaran berakhir.

• Laporan keuangan itu disusun oleh
  pejabat pengguna anggaran sbg hsl
  pelaksanaan anggaran yang berada
  di SKPD yang menjadi tanggung
  jawabnya.
 PROSES PENYUSUNAN LK
• PPKD menyusun LK Pemda dng cara
  menggabungkan laporan-laporan
  keuangan SKPD paling lambat 3 bln stl
  berakhirnya thn anggaran berkenaan.

• LK Pemda disampaikan kpd kepala
  daerah melalui Sekda selaku
  koordinator pengelolaan keuda dlm
                    pertanggung-
  rangka memenuhi pertanggung-
 jawaban pelaksanaan APBD.
KOMPONEN LK PEMDA
 •   laporan realisasi anggaran;
 •   neraca;
 •   laporan arus kas; dan
 •   catatan atas laporan keuangan
 –   dilampiri dengan
 •   laporan ikhtisar realisasi kinerja dan
 •   laporan keuangan BUMD/perusahaan
     daerah.
KOMPONEN LK SKPD
• Laporan keuangan SKPD terdiri dari:

  –laporan realisasi anggaran;
  –neraca; dan
  –catatan atas laporan keuangan
   (CALK).
            KELENGKAPAN LPJ APBD
1. BATANG TUBUH PERDA

   LAMPIRAN-
2. LAMPIRAN-LAMPIRAN PERDA
    Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
                   Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan dan Organisasi
                   Lampiran I.2 : Rincian LRA mnrt Urusan, Org, Pdpt, Blnja & Pembiayaan
                   Lampiran I.3 : Rekap RA Bel Drh mnrt Urusan, Org, Program & Kegiatan
                   Lampiran I.4 : Rekap RA Bel Drh untuk Keselarasan Urusan & Fungsi
                   Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
                   Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
                   Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Tambah & Kurang Aset Tetap Daerah
                   Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Tambah & Kurang Aset Lainnya
                   Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan yg Belum Diselesaikan s.d. Akhir Tahun
                   Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
                   Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah & Obligasi Daerah
    Lampiran II : Neraca
    Lampiran III : Laporan Arus Kas
    Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

      (1) Laporan Kinerja – PP 8/2006
      (2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD - PP 8/2006
   KATERKAITAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN

                                                        Neraca Daerah
Laporan Realisasi Anggaran
                                                        Aset
Anggaran – Realisasi Pendapatan
                                                        -Aset Lancar
Anggaran – Realisasi Belanja                            -Investasi
            - Belanja Tidak Langsung                    -Aset Tetap
            - Belanja Langsung                          -Dana Cadangan
Anggaran – Realisasi Surplus/Defisit                    -Aset Lain-lain
Anggaran – Realisasi Pembiayaan                         Kewajiban
SiLPA                                                   -Kewajiban Jangka Pendek
                                                        -Kewajiban Jangka Panjang
                                                        Ekuitas Dana
Laporan Arus Kas                                        -Ekuitas Dana Lancar
Saldo Awal
                                                        -Ekuitas Dana Investasi
                                                        -Ekuitas Dana Cadangan
Penerimaan      Operasional
                Investasi
                Pembiayaan
Pengeluaran     Non Anggaran
                                       Catatan Atas Laporan Keuangan :
Saldo Akhir                            Menyajikan informasi secara Kualitatif &
                                       Kuantitatif Atas akun-akun pada:
                                       Laporan Realisasi APBD,Neraca dan
                                       Laporan Arus Kas
         NERACA

                              Lap Realisasi APBD
Aktiva Lancar
                    Hutang
Dana lancar                      Pendapatan
                                   Belanja
                                    B Modal
Aktiva Tetap        Ekuitas

                                Surplus/Defisit
     Lap Aliran Kas              Pembiayaan
                                 Penerimaan
     Aktivitas Operasi          Pengeluaran

    Aktivitas Investasi

  Aktivitas Pembiayaan           KETERKAITAN
                                 ANTAR JENIS
        Saldo Kas                  LAPORAN
                                  KEUANGAN
PERNYATAAN SPI
• LK Pemda dilampiri dng surat
  pernyataan kepala daerah yang
  menyatakan pengelolaan APBD
  yang menjadi tanggung jawabnya
  telah diselenggarakan berdasarkan
  sistem pengendalian intern yang
  memadai,                       per-
  memadai, sesuai dng peraturan per-
  uu-
  uu-an.
         PERMENDAGRI 13/2006
•   Kepala daerah menyampaikan rancperda
    tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
    APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam)
    bulan setelah tahun anggaran berakhir.

•   Ranperda tentang pertanggungjawaban
    pelaksanaan APBD memuat LK yang meliputi:
      • laporan realisasi anggaran,
      • neraca,
      • laporan arus kas,
      • CALK, dandilampiri dng
      • laporan kinerja yg telah diperiksa BPK dan
      • ikhtisar laporan keuangan badan usaha
        milik daerah/perusahaan daerah.
       PERMENDAGRI 13/2006
• Apabila sampai batas waktu 2 bulan
   setelah penyampaian laporan keuangan,
   BPK blm menyampaikan hsl pemeriksaan,
   kepala daerah menyampaikan ranperda
   tentang pertanggungjawaban
   pelaksanaan APBD kepada DPRD.

• Ranperda dilampiri dengan laporan
  realisasi anggaran, neraca, laporan arus
  kas, catatan atas laporan keuangan, dan
  laporan kinerja yang isinya sama dengan
  yang disampaikan kepada BPK.
       PERMENDAGRI 13/2006
• Ranperda ttg pertanggungjawaban
  pelaksanaan APBD dirinci dalam
  ranperda ttg penjabaran
  pertanggungjawaban pelaksanaan
  APBD.

• Ranperda diatas dilampiri dengan:
  –ringkasan laporan realisasi anggaran;
  –penjabaran lap. realisasi anggaran;
     PEMBAHASAN RANPERDA
• Agenda pembahasan ranperda ttg
  pertanggungjawaban pelaksanaan
  APBD ditentukan oleh DPRD.

• Persetujuan bersama thd ranperda
  daerah tentang pertanggungjawaban
  pelaksanaan APBD oleh DPRD paling
         (satu)
  lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
  rancangan peraturan daerah diterima.
PRINSIP PEMBAHASAN LK DAERAH
• LKD harus dibaca secara utuh, karena
  komponennya saling berkaitan
• Pemahaman & analisa thd Rancangan LKD
  akan lbh baik bila digunakan:
   –LKD tahun sebelumnya
   –APBD dan Perubahan APBD tahun ybs
   –Laporan Realisasi APBD Triwulanan,
   –Potensi pendapatan daerah
   –Inventarisasi kekayaan milik daerah.
TEKNIK PEMBAHASAN LRA - PENDAPATAN
• Pastikan bhw anggaran pendapatan dlm LRA tlh
  sesuai dg anggaran dlm APBD/Perubahan APBD
• Pastikan bhw realisasi PAD wajar, yaitu sesuai
  dg potensi & sebanding dgn realisasi tahun
  sebelumnya
• Bandingkan anggaran pendapatan dg
  realisasinya. Utk jenis2 pendapatan yg
  realisasinya relatif jauh di bawah anggarannya
  dapatkan alasan tdk tercapainya target
  pendapatan dlm CaLK. Lakukan penilaian
  apakah alasan tsb logis & relevan
TEKNIK PEMBAHASAN LRA - PENDAPATAN
• Pastikan apakah tdk tercapainya target
  anggaran pendapatan berkaitan dgn besarnya
  tunggakan pajak dan retribusi daerah tahun
  anggaran bersangkutan (rendahnya kinerja
  pemungutan) dlm Neraca & Daftar Piutang
  Daerah
• Pastikan bhw semua deviden dari BUMD
  (dalam Ikhtisar Lap Keuangan BUMD telah
  dimasukkan dalam LRA (Pendapatan Asli
  Daerah)
• Pastikan semua jenis PAD telah memiliki dasar
  hukum dan telah ditetapkan dgn Perda serta
  tarifnya telah sesuai dgn ketentuan Perda
TEKNIK PEMBAHASAN LRA - BELANJA
• Pastikan bhw anggaran belanja dalam LRA
  sesuai dg anggaran belanja dlm
  APBD/Peruba
  APBD/Perubahan APBD
                                     realisasinya.
• Bandingkan anggaran belanja dg realisasinya.
       jenis2
  Utk jenis2 belanja yg realisasinya melebihi
  anggaran,
  anggaran, dapatkan alasan pelampauan
                     CaLK.
  anggaran tsb dlm CaLK. Lakukan penilaian
  apakah alasan tsb logis & relevan
• Pastikan apakah realisasi keuangan kegiatan yg
         renda
  lebih rendah dr anggarannya berkaitan dg
  kegiatan yang belum diselesaikan s.d akhir
          anggaran.        rkaitan,
  tahun anggaran. Bila berkaitan, pastikan
  apakah timbulnya kewajiban tsb krn kinerja
  penyelesaian kegiatan yg kurang baik
   terlamb
  (terlambat)
TEKNIK PEMBAHASAN LRA - BELANJA
• Pastikan bhw hsl pengadaan barang modal
  tahun anggaran yg bersangkutan tlh dicatat dlm
  Daftar Tambah & Kurang Asset Tetap, Daftar
  Inventarisasi Kekayaan Daerah, dan Neraca
• Teliti apakah realisasi belanja gaji dan tunjangan
  tlh memiliki dasar hukum (paling tdk berupa PP)
• Teliti apakah ada pengeluarn tidak terduga yg
  tdk sesuai dg kriteria peruntukan pasal
  pengeluaran tidak terduga
• Teliti apakah realisasi belanja subsidi, hibah,
  bansos & BK telah sesuai dgn peruntukannya
TEKNIK PEMBAHASAN LRA - PEMBIAYAAN
• Pastikan bahwa jumlah transfer dari atau ke Dana
  Cadangan sesuai dengan perubahan pada Daftar
  Dana Cadangan Daerah dan sesuai dengan
  ketentuan dalam perdanya
• Pastikan bahwa jumlah penerimaan pinjaman &
  pembayaran utang pokok sesuai dengan
  perubahan Daftar Pinjaman & Obligasi Daerah.
  Pastikan pula bahwa pinjaman daerah telah
  didukung dengan Perda, serta besar dan
  peruntukannya telah sesuai ketentuan
• Pastikan bahwa jumlah penyertaan modal sesuai
  dgn Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
  dan telah dilandasi dgn Perda
TEKNIK PEMBAHASAN POS-POS NERACA
• Pastikan posisi kas tlh mencakup seluruh kas yg ada.

• Pastikan bahwa posisi Piutang Pajak & Retribusi sesuai
  dng jml pd Daftar Piutang Daerah. Bila ada kenaikan
  ckp besar pada nilai piutang tsb tanyakan penyebabnya

• Pastikan bahwa posisi Investasi Jk Panjang (saham)
  sesuai dng Daftar Investasi (Penyertaan Modal) & LK
  BUMD & telah dilandasi Perda.

• Pastikan pula bhw pendapatan dr penyertaan modal tlh
  sepadan dng nilai penyertaan modalnya

• Pastikan bahwa pengadaan brg modal tahun berkenaan
  tlh tercakup dlm Pos Aktiva Tetap Neraca
TEKNIK PEMBAHASAN POS-POS NERACA

• Pastikan bahwa posisi pos Dana
  Cadangan sesuai dengan Daftar Dana
  Cadangan. Apabila ada pengeluaran
  dana cadangan, apakah penggunaannya
  sesuai peruntukannya yang telah
  ditetapkan dalam Perda

• Pastikan bahwa posisi pos Hutang sesuai
  dengan Daftar Pinjaman Daerah dan
  pastikan nilai totalnya tidak melebihi
  ketentuan (DSCR tidak melebihi 2,5)
TEKNIK PEMBAHASAN LAP ALIRAN KAS
• Pastikan bhw saldo akhir Lapo Aliran Kas
  sesuai dgn besarnya Pos Kas dlm Neraca
• Pastikan bhw pos2 pada aktivitas operasi,
  investasi dan pembiayaan sesuai dengan
  pos-pos pada Laporan Realisasi APBD
• Teliti saldo kas masuk dan keluar pada
  aktivitas non anggaran. Apabila saldonya
  positif, cari jenis perhitungan pihak ketiga
  apa saja yang belum dipenuhi dan
  tanyakan penyebabnya.
ANALISIS RASIO DAN LRA

1.   Rasio Kemandirian Anggaran
2.   Rasio Efektivitas Pemungutan PAD
3.   Rasio Efisiensi Pemungutan PAD
4.   Rasio Keserasian Belanja
5.   Debt Service Coverage Rasio (DSCR)
6.   Rasio Pertumbuhan
  Rasio Kemandirian Anggaran
                kemampuan
• Menunjukkan kemampuan daerah
                    kegiatan
  dalam membiayai kegiatan
  operasional, pelayanan kpd masy dan
  pembangunan,

           dengan
• Dihitung dengan membagi
  penda                  dengan
  pendapatan asli daerah dengan dana
  perimbangan dari pemerintah pusat
  dan propinsi
     RASIO EFEKTIVITAS PAD
• Menggambarkan kemampun daerah
  dlm merealisasikan pendapatan asli
  daerah.

• Dengan cara membandingkan
  realisasi pendapatan asli daerah dg
  target atau anggarannya dlm satuan
  persentase.
        RASIO EFISIENSI PAD
• Menggambarkan tingkat efisiensi
  pemungutan PAD.

• Diukur dgn membandingkan antara
  besarnya biaya yg dikeluarkan utk
  memperoleh pendapatan asli daerah
  dg realisasi pendapatan asli daerah yg
  telah diterima.
   RASIO KESERASIAN BELANJA
• Menggambarkan pada sektor mana
  alokasi belanja diprioritaskan.

• Diukur dgn membandingkan antara
  besarnya belanja pelayanan publik
  atau belanja investasi (modal) dengan
  total belanja daerah
 DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

• Menggambarkan kemampuan pemda
  dalam membayar pinjaman.

• Merupakan perbandingan antara
  penjumlahan PAD dan Dana
  Perimbangan setelah penjumlahan tsb
  dikurangi Belanja Wajib dengan
  penjumlahan pokok angsuran, serta
  bunga & biaya Pinjaman.
ANALISA RASIO DARI NERACA : RASIO LIKUIDITAS

• Kemampuan suatu organisasi
  pemerintahan daerah untuk memenuhi
  kewajiban finansialnya yang segera harus
  dipenuhi dalam jangka pendek

• Macam rasio likuiditas: Current Ratio dan
  Quick Ratio .
       RASIO PERTUMBUHAN
• Mengukur seberapa besar kemampuan
  daerah dlm mempertahankan &
  meningkatkan keberhasilannya yg tlh
  dicapai dr periode ke periode berikutnya

• Diukur dengan memandingkan antara
  kelompok pendapatan tertentu (PAD)
  atau kelompok belanja tertentu pada thn
  berkenaan dengan tahun sebelumnya.
         PUBLIKASI LK
• Laporan keuangan pemerintah
  daerah wajib dipublikasikan.

• Laporan keuangan adalah laporan
  keuangan yang telah :
   • diaudit oleh BPK dan
   • telah diundangkan dalam
     lembaran daerah.
      EVALUASI GUBERNUR
•   Ranperda kab tentang pertanggungjawaban
    pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama
    DPRD dan ranperbup tentang penjabaran
    pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
    sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3
     tiga)
    (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur
    untuk dievaluasi.

•   Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur
    kepada bupati paling lama 15 hari kerja
    terhitung sejak diterimanya ranperda kab dan
    ranperbup tentang penjabaran
    pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
       EVALUASI GUBERNUR
• Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi
  ranperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan
  APBD dan ranperbup ttg penjabaran
  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah
  sesuai dng kepentingan umum dan peraturan
  per-uu-
  per-uu-an yang lebih tinggi, bupati menetapkan
                               perbup.
  rancangan itu jadi perda dan perbup.

• Dlm hal gubernur menyatakan hsl evaluasi
  ranperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan
                                   pertanggung-
  APBD & ranperbup ttg penjabaran pertanggung-
  jawaban pelaks APBD tidak sesuai dng
                                   per-uu-
  kepentingan umum & peraturan per-uu-an yg
  lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan
                               (tujuh)
  penyempurnaan plng lama 7 (tujuh) hari kerja
                                evaluasi.
  terhitung sjk diterimanya hsl evaluasi.
    EVALUASI GUBERNUR
• Apabila hasil evaluasi tidak
  ditindaklanjuti oleh bupati dan
  DPRD, dan bupati tetap menetapkan
  ranperda dan ranperbup tentang
  penjabaran pertanggungjawaban
  pelaksanaan APBD menjadi perda
  dan perbup, Gubernur membatalkan
  perda dan perbup itu sesuai dng
  peraturan perundang-undangan.
                                                      BIODATA
Nama                     :   SUMARDI
Tempat/Tgl. Lahir        :   Klaten, 08 September 1962
Agama                    :   Islam
Status                   :   Menikah, dengan 6 anak
Alamat Kantor            :   Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.
                             Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id.
Alamat Rumah             :    Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
                              Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.


PENGALAMAN/PEKERJAAN
     Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, Kota
     Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.
     Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.
     Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
     Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional
     (PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi dan
     Pengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta Management
     Consultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta,
     Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung Manunggal
     Samarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. Pakarsemi
     Sukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaan
     dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD),
     Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS dll.
JABATAN SEKARANG
     Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:13173
posted:2/20/2010
language:Indonesian
pages:56