Docstoc

pendidikan kewarganegaraan - PowerPoint

Document Sample
pendidikan kewarganegaraan - PowerPoint Powered By Docstoc
					  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Historis Perkembangan Kenegaraan Indonesia :



                1. Bidang Hukum
                                        Tujuan Sangat Baik
                2. Bidang Politik      Membawa Perubahan
REFORMASI       3. Bidang Hamkam       Corut Marut
                                       Cari Kesempatan
                4. Bidang Ekonomi      Tidak Berwibawa
                5. Dan lain-lain.
        Dalam Perkembangan Kehidupan Kenegaraan  Arah positif
konstitusionalisme & demokrasi sangat dominan, namun mengabaikan
prinsip Walfare State

Demokrasi secara normatif telah banyak dilakukan setelah reformasi,
Namun pengertian kekuasaan di tangan rakyat menjadi bias.
Kekuasaan rakyat sangat dominan, ketika Pemilu & Pilkada, tapi setelah
Itu demokrasi tersumbat lagi.

JANJI – JANJI PEMILU ?
JANJI – JANJI PILKADA ?
Aspirasi rakyat kurang terakomodir !
Yang terjadi  hitung – hitung Pemilu / Pilkada kekuasaan yang besar
                 tetap berada pada Presiden & DPR.
Reformasi  Seolah-olah rakyak mengenyam kebebasan kenyataan
                 Bersifat semu !
                 Rakyat kecil sulit berforfisifasi.
Nasionalisme  Rapuh
Muncul LSM – LSM  - Loyalitasnya lebih kuat pada kekuatan
                     Internasional.
                   - Dukungan asing dominan

Akibatnya Rasa Nasionalisme pudar

Pendidikan Kewarganegaraan  SK DIRJEN DIKTI
                             NO. 43 Tahun 2006


MK. Pengembangan Keprebadian : - Pendidikan Kewarganegaraan
                               - Pendidikan Agama
                               - B. Indonesia
Pendidikan Kewarganegaraan  Berbasis Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan dulu dikenal dengan Pendidikan Kewiraan.
Materi  Menyangkut dengan pemahaman tentang Persatuan dan Kesatuan,
         kesadaran Warga Negara dalam bernegara, identitas nasional,
         demokrasi Indonesia, konstitusi, Rule of Low, Geo politik, dan
         Geo strategi Indonesia, Hak dan Kewajiban warga negara serta
         pendidikan Bela Negara (SK. DIKTI No. 43 / 2006
Dalam pengembangan materi juga dikembangkan :
- Kemampuan kepribadian & Intelektual dalam bidang politik, hukum,
  kemasyarakatan, filsafat & budaya.
- Membahas tentang demokrasi, HAM, Sosbud, ekonomi, dan HANKAM.

Materi tidak bersifat MILITERISTIK, tapi bersifat objektif ilmiah.
Kompetensi yang diharapkan mahasiswa :

Menjadi ilmuan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah
air, demokratis, berkeadaban. Memiliki daya saing, disiplin, berpartisipasi aktif
dan membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila

Pendidikan Kewarganegaraan :
Paradigma Baru : Yaitu Pendidikan Kewarganegaraan berbasis pancasila. Oleh
        karena itu dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan
        intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai
        warga negara yang demokratis, religius, berkemanusiaan dan
        berkeadaban.
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan : Yaitu dirumuskan dalam Visi dan Misi

Visi   : Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah sumber nilai
         dan pedoman dalam pengembangan dan penyelengggaraan program
         studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya
         sebagai manusia seutuhnya.
         Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa maha-
         siswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi
         intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, cintah tanah air
         dan bangsanya.
Misi   : Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah untuk mem-
         bantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten
         mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cinta
         Tanah Air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu
         pengetahuan teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawan dan
         bermoral.
Landasan Ilmiah
Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuh-
Kan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan
prilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat
bangsa.
Sebagai perbandingan:
Banyak negara mengembangkan materi pendidikan umum (General
Education/Humanities) sebagai pembekalan nilai-nilai yang mendasari
sikap dan perilaku warga negaranya.

AS        History, Humanity, Fhilosopy
Jepang  Japanse History, Ethies, Fhilosopy
Filipina  Philipino, Family Planning, Taxation and Land Reform,
           The Philipne New Constitution Study of Human Rights.
Objek Materiel Pendidikan Kewarganegaraan yaitu segala yang
berkaitan dengan warga negara baik Empirik maupun Non Empirik
yang meliputi wawasan sikap perilaku warga negara.

Objek Formal Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Mencakup segi
hubungan mitra warganegara dengan negara dan hubungan antara
warga negara itu sendiri.
Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan :
Yaitu menyangkut substansi kajian :
1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
3. Negara dan Konstitusi
4. Demokrasi Indonesia
5. Rule of Law & HAM
6. Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Negara
7. Geopolitik Indonesia
8. Geostrategi Indonesia
Rumpun Keilmuan :
Pendidikan Kewarganegaraan disejajarkan dengan CIVICS
EDUCATION yang dikenal di berbagai negara.
Pendidikan Kewarganegaraan antardisipliner dan bukan mono-
disipliner, sehingga pembahasan / pengembangan memerlukan
Sumbangan antara lain :
- Ilmu Politik                 - Ilmu Ekonomi Pembangunan
- Ilmu Hukum                   - Sejarah Perjuangan Bangsa
- Ilmu Filsafat                - Ilmu Budaya
- Ilmu Sosiologi
- Ilmu Administrasi Negara
Landasan Hukum
a. UUD 1945
     1. Pembukaan UUD 1945 Alinea II dan IV
     2. Pasal 27 (1)  Segala Warga Negara bersamaan tidak…….
     3. Pasal 30 (1)  Tiap-tiap WN berhak dan wajib ikut serta……
     4. Pasal 31 (1)  Tiap-tiap WN berhak mendapat pengajaran
b. TAP MPR No. II / 1999  GBHN
c. UU No. 20 / 1982          Pokok-pokok Hamkam Negara RI
d. UU No. 20 / 2003          Sikdisnas
   -     Kepmendiknas No. 232/U/2000  Pendidikan Peny.
         Kurikulum Dikti & Pendidikan Hasil Belajar.
   -     Kepmendiknas No. 45/U/2002  Kurikulum Inti
         * Pendidikan Agama
         * Pendidikan Bahasa Indonesia      MPK Wajib
         * Pendidikan Kewarganegaraan
   -     Kep.Dirjen Dikti No. 43/2006    Rambu-Rambu MPK
                     FILSAFAT PANCASILA
Pengertian Filsafat :
Filsafat  Suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan
            manusia.
Filsafat secara etimologis  berasal dari bahasa Yunani.
              “ PHILEIN ”  Cinta
              “ SOPHOS ”  Hikmah / Kebijaksanaan
Jadi secara Harpiah Filsafat  Cinta Kebijaksanaan

Manusia dalam hidupnya pasti memilih apa pandangan hidupnya yang paling
benar, paling baik yang membawa kesejahteraan.

                 Tujuan Hidup
 MANUSIA                         KEBAHAGIAAN
Bidang Pembahasan Filsafat Yaitu :
- Tentang Manusia                     - Tentang Logika
- Tentang Masyarakat                  - Tentang Agama
- Tentang Alam                        - Dan Lain-Lain.
- Tentang Pengetahuan
- Tentang Etika
Oleh karena itu muncul ilmu filsafat antara lain :
- Ilmu Filsafat Sosial
- Ilmu Filsafat Hukum
- Ilmu Filsafat Politik
- Dan Lain-Lain.

Filsafat Hukum         Mencari Kebenaran / Keadilan yang hakiki
Keadilan Hakiki        Keadilan yang sesungguhnya
Keadilan yang sesungguhnya  Keadilan yang mendekati keadilan Tuhan.
Pancasila sebagai suatu sistem
Sila ke I sampai dengan sila ke IV  Merupakan satu sistem filsafat.
Sistem : Suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk
           suatu tujuan.
Ciri-Ciri Sistem :
 Suatu Kesatuan dari bagian-bagian
 Setiap bagian punya fungsi sendiri
 Tujuan untuk mencapai tujuan bersama
 Terjadi dalam suatu lingkungan / komplek.
Pancasila : Sila – sila pancasila merupakan satu kesatuan organik, yang saling
            keterkaitan.
SILA KE I     Menjadi basis kemanusiaan / penjelmaan dari
              - Sila KEMANUSIAAN
              - Sila PERSATUAN
              - Sila KERAKYATAN
              - Sila KEADILAN


SILA KE I     Adalah Ketuhanan yang Berkemanusiaan yang
              Membangun, memelihara, dan mengembangkan Persatuan,
              Indonesia yang Berkerakyatan dan Berkeadilan

 SILA KE I    Menjiwai Sila Ke II, III, IV, dan V

SILA KE II    Di Jiwai Sila ke I, menjiwai Sila III, IV, dan V

SILA KE III   Di Jiwai Sila I, II dan menjiwai Sila Ke IV, dan V

SILA KE IV    Di Jiwai Sila I, II, III dan menjiwai Sila Ke V

SILA KE V     Di Jiwai Sila I, II, III, IV
                    IDENTITAS NASIONAL
Secara terminologi, Identitas Nasional  Suatu ciri yang dimiliki oleh suatu
bangsa, yang secara filosofis membedakan dengan bangsa-bangsa yang
lainnya.
Setiap bangsa memiliki identitasnya sendiri – sendiri sesuai dengan :
- Keunikan
- Sifat
- Ciri – Ciri
- Karakter bangsa tersebut.
Identitas Nasional = Jati Diri = Kepribadian Bangsa
Kepribadian sebagai suatu identitas  Keseluruhan atau totalitas dari faktor –
Faktor :
- Biologis
- Psikologis     Yang mendasari tingkah laku individu
- Sosiologis
17 – 08 – 1945                                          05 – 07 – 1959
                     -   Kemelut Kenegaraan
                     -   Belum menunjukkan perkembangan
                         kearah kepribadian bangsa yang baik.

05 – 07 – 1959                                                  1966
                     -   Perang Saudara
                     -   G. 30 PKI
Orla Jatuh    Muncul ORBA, yaitu Pemerintahan yang kuat (Soeharto)

ORBA          Banyak hutang ke dana moneter internasional, rakyat
               menanggung hutang ± 32 Tahun Soeharto

Reformasi     Budaya KKN berkembang sangat pesat. Teknologi pesawat
               Habibi tidak mampu menjawab kesejahteraan rakyat.
Reformasi : Terbuka Kran di berbagai bidang
Kepribadian bangsa merosot drastis
Konflik  Ambon, sampit (suku Madura dengan suku Dayak), Sambos, Poso,
          Aceh, Maluku, dan sebagainya

Moralitas di kampus : menurun drastis
Rasa hormat menghormati semakin kurang. Rasa nasionalisme menurun.
Indonesia dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain. Kebebasan pers
yang mengenyampingkan “azas praduga tak bersalah”
         DEMOKRASI INDONESIA
Secara etimologis istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani,
Yaitu : Demos  Rakyat; dan Cratos  Kekuasaan.

Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan
negara dan hukum di Yunani Kuno. Demokrasi yang
dipraktekkan pada saat itu bersifat langsung
(Direct Democracy)  Hak rakyat membuat keputusan-keputusan politik
                        di jalankan secara langsung oleh seluruh warga negara
                        yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.
Contoh : Waktu itu di negara Kota (City State) Yunani Kuno yang penduduknya
         300.000 jiwa.
BENTUK-BENTUK DEMOKRASI
Menurut Torres :
“ Formal Democracy & Substantive Democracy ” yaitu menunjuk pada demokrasi
dalam arti sistem pemerintahan.
Misalnya : Menerapkan Sistem Presidensial
            yaitu merelasikan pentingnya Pilpres secara langsung, sehingga
            presiden mendapat mandat langsung dari rakyat.
Presiden adalah Kepala Eksekutif, sekaligus sebagai Kepala Negara
Sistem Parlementer  Menerapkan hubungan yang
menyatu antara kekuasaan Eksekutif dan Legislatif.
Kepala Eksekutif adalah Perdana Menteri sedangkan
Kepala Negara dipegang oleh Ratu
Seperti di Inggris atau adapula yang berada pada
Seorang Presiden seperti di India.
Demokrasi Perwakilan Liberal
Prinsip  Bahwa manusia sebagai makhluk sosial / individu yang bebas.
Kebebasan individu menjadi dasar sebagai dasar pundamental dalam
Pelaksanaan demokrasi.
Demokrasi Perwakilan Liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan
pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa
dan kebebasan.
Rakyat harus diberi jaminan kebebasan secara individual, bagi dalam kehidupan
Politik, Ekonomi, Sosial, Agama & Kebebasan Anti Agama.

Konsekwensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi liberal ini adalah
persaingan bebas di bidang ekonomis. Negara yang tidak mampu bersaing akan
tenggelam dan miskin. Akibatnya kekuasaan kapitalislah yang menguasai
Kehidupan negara.
Menurut P. L Berger :
Bahwa dalam era global dan dengan semangat pasar
bebas yang dijiwai oleh Filosofi demokrasi liberal maka
kaum kapitalislah yang berkuasa.
Kapitalis telah menjadi fenomena global dan dapat
mengubah masyarakat di seluruh dunia baik di bidang
sosial, politik, dan kebudayaan.
Demokrasi Satu Partai dan Komunisme
Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan
kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat. Dan akhirnya
kapitalis yang menguasai negara.
Demokrasi satu partai lazim dilaksanakan di negara-negara komunis, seperti :
Rusia, Cina, Vietnam, dan lain-lain.
     DEMOKRASI DI INDONESIA
Perkembangan Demokrasi Di Indonesia
Perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah
Pokok yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan ekonomi,
Bagaimana membangun kehidupan sosial politik dengan
kepemimpinan yang cukup kuat, dengan partisipasi rakyat,
menghindari diktator, partai atau militer.
Perkembangan Demokrasi di Indonesia :
a) Periode 1945 – 1959
   Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan
   PARLEMEN serta partai-partai.
   Kelemahannya adalah memberi peluang untuk didominasi partai-
   partai politik dan DPR, akibatnya persatuan dan kesatuan yang
   sudah diperjuangkan menjadi kendor
b) Periode 1959 – 1965
   Masa Demokrasi terpimpin, menyimpang dari demokrasi
   konstitusional. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, peran
   partai politik terbatas, pengurus komunis makin berkembang,
   ABRI sebagai unsur SOSPOL semakin meluas.
c) Periode 1966 – 1998
   Masa demokrasi Pancasila era ORBA dengan demokrasi
   konstitusional yang menonjolkan sistem Presidensial. Landasan
   formal saat itu adalah : Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS / MPR
   dalam rangka untuk meluruskan kembali UUD 1945, Pancasila
   yang terjadi masa Demokrasi Terpimpin

d) Periode 1999 – Sekarang
   Masa demokrasi pancasila era reformasi yang berakar pada
   kekuatan multi partai.
   Berusaha mengembalikan keseimbangan kekuatan antar lembaga
   negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
  Seminar AD II Agustus 1966
  Bidang Politik dan Keamanan
  Essensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat,
  Menegakkan kembali asas-asas negara hukum, HAM.

  Catatan : Bandingkan UUD 1945 sebelum dan sesudah
            Amandemen
        NEGARA & KONSTITUSI
Aristoteles 384 – 322 SM
Merumuskan negara dalam bukunya Politica  Negar Polis.
Negara masih dalam wilayah yang kecil. Negara waktu itu disebut
negara hukum. Didalam negara terdapat sejumlah warga yang ikut
dalam permusyawaratan.
Keadilan adalah syarat mutlak bagi terselenggaranya sebuah negara.

Agustinus (Tokoh Katolik)
Membagi negara dalam 2 pengertian yaitu :
Civitos Dei                        Negara Tuhan
Civitos Terrena (Civitas Diaboli)  Negara Duniawi
Yang dianggap baik oleh Agustinus adl negara Tuhan (Civitos Dei).
Negara Tuhan bukan negara dari dunia ini, melainkan jiwanya yang
dimiliki oleh sebagian orang di dunia ini untuk mencapainya yang
Melaksanakan negara adalah Gereja yang mewakili negara Tuhan.
Nicollo Machiavelli (1469 – 1527)
Dia memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus
ada kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara / raja.
Raja sebagai pemegang kekuasaan tidak mungkin mengandalkan kekuasaan
hanya pada moralitas atau kesusilaan.
Machiavelli mengatakan bahwa untuk kekuasaan ada yang menghalalkan segala
cara, sehingga muncul kekuasaan otoriter yang jauh dari nilai-nilai moral.

Teori negara menurut “Machiavelli” ditantang oleh antara lain :
- Thomas Hobbes        (1588 – 1679)
- John Locke           (1632 – 1704)
- J.J Rousseau         (1712 – 1778)

Mereka mengartikan negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari
perjanjian masyarakat secara bersama.
Manusia sejak lahir telah ada hak-hak asasinya, sebelum adanya negara, hak-
hak tersebut belum terjamin, dan selalu dapat dilanggar. Sebelum ada negara
menurut “Hobbes” manusia adalah srigala (Homo Homini Lupus). Hukum yang
Berlaku adalah hukum rimba.
Menurut Prof. Dr. Meriam Boedihardjo, SH Guru Besar Ilmu Politik
Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (Governed) oleh
Sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada
peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari
kekuasaan yang sah.
Bila kita simak dari pendapat para ahli maka negara harus memiliki unsur-unsur
Yaitu :
- Wilayah
- Rakyat
- Pemerintahan yang berdaulat.

Prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945, yaitu :
Alinea I  Tentang latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia,
             yaitu tentang kemerdekaan.
Alinea II  Tentang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia  kemerdekaan.
Alinea III  Tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang
             religius dan pernyataan kemerdekaan.
Alinea IV  Tentang adanya rakyat Indonesia, pemerintahan negara Indonesia
             yang disusun berdasarkan UUD.
           KONSTITUSI INDONESIA
   Masa Orla 5 Juni 1959 dan Masa Orba 1966 s/d 1998, UUD 1945 dianggap
Kramat dan tak dapat dirubah. Pada masa Reformasi sejak 1999 UUD 1945 tidak
lagi dianggap keramat.
   Amandemen I          Tahun 1999
   Amandemen II         Tahun 2000
   Amandemen III        Tahun 2001
   Amandemen IV         Tahun 2002
   Kenapa pada masa Orla dan Orba UUD 1945 dianggap kramat ?
   Dan bagaimana terjadinya amandemen I, II, III, IV ?
   Siapa lagi yang mengusulkan amandemen ke V UUD 1945 saat ini ?
   Kenapa demikian ?
Hukum Dasar Tertulis  UUD 1945
Bersifat Singkat          37 Pasal, XVIII Bab + AP + AT
Jadi, memuat aturan-aturan pokok saja, sebagai instruksi kepada pemerintah
pusat dan penyelenggaraan negara lainnya.
Simpel (elastis) yaitu memberikan kepada pikiran-pikiran yang masih berubah,
Sehingga tidak ketinggalan zaman. Tak hilang kena panas, tak lapuh karena
hujan.
Alat kontrol dan hukum Positif
Hukum Dasar Tak Tertulis (Convertie)
Yaitu aturan dasar yang tidak tertulis, timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggara negara.
Misal : Musyawarah mufakat, Pidato presiden tiap-tiap tanggal 16 Agustus,
        Pidato presiden tentang APBN (Minggu I).
    SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Menurut Hasil Amandemen tahun 2002
7 CIPOK Sistem Pemerintah Negara (Rechtstoat)
1. Indonesia ialah negara hukum (Rechtstoat) dan bukan Machtstoat (kekuasaan
   berlaku).
   Dalam arti formal  Melindungi WN dan Negara
   Dalam arti materiil  Negara harus bertanggung jawab terhadap
                         kesejahteraan rakyatnya.
   Tindakan negara harus mempertimbangkan :
   - Kegunaannya (doelmatigheid)
   - Landasan hukumnya (reahtuatighead)
2. Sistem Konstitusional
   Pemerintah berdasarkan asas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolut
   (kekuasaan tak terbatas).
3. Kekuasaan Negara Tertinggi di Tangan Rakyat
   Berbeda dengan sebelum amandemen yang menyatakan kedaulatan ditangan
   rakyat tapi dilaksanakan oleh MPR. MPR waktu itu sebagai penjelmaan
   rakyat yang memiliki 3 kewenangan.
   Tapi setelah amandemen : rakyat secara langsung sebagai pemegang
   kedaulatan.
4. Presiden penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di samping
   MPR dan DPR.
   Sebelum amandemen : Presiden adalah penyelenggara pemerintahan
   tertinggi, tapi setelah amandemen termasuk MPR dan DPR. Presiden tidak
   lagi menjadi mandatoris MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
   Presiden dalam membentuk undang-undang dan menetapkan APBN harus
   mendapat persetujuan DPR. Presiden hanya bekerja sama dengan Dewan,
   tetapi tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukan Presiden
   tidak tergantung pada DPR.
6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung
   bertanggung jawab kepada DPR.
   Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh para Menteri
   selaku kabinetnya.
7. Kekuasaan kepada negara tidak tak terbatas
   Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung oleh Pilpres. Jika presiden
   melanggar UUD maka MPR dapat melakukan Impeachment, meski dia tidak
   bertanggung jawab kepada Dewan, namun dia Bukan Diktator (kekuasaan
   tak terbatas).
SENDI-SENDI POKOK SISTEM POLITIK DEMOKRASI INDONESIA

a. Ide Kedaulatan Rakyat       Pasal 1 (2) UUD 195
b. Negara berdasar atas hukum  Pasal 3 (2)
c. Bentuk Republik             Pasal 1 (1)
d. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi  Pasal 4 (1)
e. Pemerintah yang bertanggung jawab
   - Kepada Rakyat
   - Kepada Tuhan
f. Sistem Perwakilan           Sistem tak langsung
                                 Rakyat memilih DPR, DPRD
                                 sebagai wakilnya
g. Sistem Pemerintahan Presidensiil :
   - Presiden Penyelenggara Negara Tertinggi
   - Presiden adalah Kepala Negara
   - Presiden adalah Kepala Pemerintahan.
POKOK-POKOK DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA
a) Negara Kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
b) Bentuk Pemerintahan Republik, Sistem Pemerintahan Presidensiil.
c) Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di pilih langsung
   oleh rakyat  5 Tahun
d) Menteri diangkat oleh Presiden
e) Parlemen adalah Bikameral yaitu DPR dan DPD
   Sistem pemilihan proporsional terbuka  Distrik Proporsional
f) Pemilu untuk  Pilpres, Pil. DPR, DPD, DPRD Prov. Kab/Kota dan juga
                  untuk kepala daerah
g) Kekuasaan Yudikatif yaitu : MA dan Yang ada di bawahnya dan MK
h) BP dan KY
                NEGARA HUKUM HAM
Negara Hukum = Rechsstoat = Rule of Low
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstoat) bukan berdasarkan atas
Kekuasaan absolut / belaba (machtsstoat)  pasal 1 (3) UUD 1945.
Ciri-Ciri Rechtsstoat menurut Friedrich Julius Stal (Eropa Continental)
a. HAM
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan yang dikenal dengan Trios Politica
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
d. Peradilan Adm. Dalam perselisihan
Menurut AV DICEY dari kaangan Anglo Saxon memberi ciri-ciri Rule of Low :
a. Supremasi hukum  Penegakan Hukum
b. Kedudukan yang sama didepan hukum
c. Terjaminnya HAM dalam UU / Putusan Pengadilan.
Internasional Commision of Jurits di Bangkok 1965 Merumuskan :
a. Perlindungan Konstitusional
b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak
c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
d. Pemilu yang bebas
e. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi
f. Pendidikan CIVICS (Kewarganegaraan)
Menurut “S. Goutama” ada 3 Ciri / unsur negara hukum :
a. Adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan
b. Asas legalitas
c. Pemisahan kekuasaan
Menurut “Franz Magnis Suseno (1997)
Ada 5 ciri Negara Hukum sebagai salah satu ciri hakiki negara demokrasi yaitu :
a. Fungsi Negara dijalankan oleh Lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan
   sebuah UUD
b. UUD menjamin HAM
c. Badan-Badan Negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya
   pada dasar hukum yang berlaku.
d. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan, dan
   putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
e. Badan Kehakiman bebas dan tidak memihak.
Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia
Pasal 1 (3) UUD 1945 : Negara Indonesia adalah negara hukum.
Tata Urutan Perundangan (TAP MPR No III/2000) Sebagai berikut :
1. UUD 1945
2. TAP MPR RI
3. UU
4. PERPU
5. PP             Kepres dan Perda
Tata Urutan (Hirarki) Perundang-undangan (UU NO. 10 Tahun 2007)
1. UUD 1945
2. UU / PERPU
3. PP
4. PERPRES
5. PERDA
Hubungan Negara Hukum Dengan Demokrasi
   Negara Demokrasi pada dasarnya adalah Negara Hukum, tapi negara hukum belum
tentu negara demokrasi.
   Negara hukum hanyalah salah satu ciri dari negara demokrasi Franz Magnis Suseno
menyatakan 5 gugus ciri negara demokrasi yaitu :
1. Negara Hukum
2. Pemerintah dibawah kontrol nyata masyarakat
3. Pemilu yang bebas
4. Prinsif mayoritas
5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi
                          HAKIKAT HAM
HAM      Hak dasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia sebagai
          anugrah Tuhan YME. Hak dasar dibawa oleh manusia sejak lahir
          dan bahkan sejak didalam kandungan ibunya.
          Pengakuan akan adanya HAM adalah sebagai pengakuan manusia
          itu sendiri atas harkat dan martabat yang sama dan harus
          ditegakkan.

Pengakuan HAM dalam UUD 1945          Pembukaan
Perlindungan HAM oleh PBB tahun 1948.
Pengakuan terhadap HAM memiliki 2 landasan, yaitu :
1. Sebagai Kodrat Manusia
2. Tuhan menciptakan manusia (sama makhluk)

MACAM-MACAM HAM
Ciri-ciri pokok HAM yaitu :
1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, diwarisi, karena dia adalah bagian dari
   manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang
3. HAM tidak boleh di langgar.
HAM menurut Piagam PBB tentang Deklaration Universal Of Human Rights 1948
a.   Hak untuk hidup
b.   Hak berkeluarga
c.   Hak mengembangkan diri
d.   Hak keadilan
e.   Hak kemerdekaan
f.   Hak berkomunikasi
g.   Hak keamanan
h.   Hak kesejahteraan
i.   Hak perlindungan
HAM meliputi bidang-bidang
a. Personal Rights yaitu Hak Asasi Pribadi
   misalnya : kemerdekaan, menyatakan pendapat, agama.
b. Political Rights yaitu Hak Asasi Politik
   misalnya : memilih, dipilih, berserikat, berkumpul.
c. Property Rights, yaitu Hak Asasi Ekonomi
   misalnya : memiliki suatu, mengadakan perjanjian bekerja, hidup layak
d. Social and Cultural Rights yaitu Sosial dan Kebudayaan.
   misalnya : Pendidikan, santunan, pensiun, berekspresi.
e. Rights of legal Equality, yaitu mendapat perlakuan yang sama dengan hukum dan
   pemerintah.
f. Prosedural Rights yaitu Perlakuan yang sama dalam peradilan.
       SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
    HAM pada hakikatnya muncul sebagai akibat dari tindakan sewenang –
wenang dari penguasa, penjajah, pembudakan, ketidak adilan, dan kezaliman
(tirani).
Perkembangan HAM pada Masa Sejarah
   1. Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari
      perbudakan (Tahun 6000 SM)
   2. Socrates (469 – 399 SM), Plato (429 – 347 SM)
      Aristoteles (384 – 322 SM)  sebagai Peletak dasar diakuinya HAM.
   3. Perjuangan Nabi Muhammad SAW, untuk membebaskan bayi wanita, dan
      wanita dari penindasan bangsa Quraisy (tahun 600 Masehi).
b. Perkembangan HAM di Inggris
   Negara Inggris adalah yang pertama memperjuangkan HAM
   1. Tahun 1215 muncul Piagam “Magna Charta”
      yaitu perjanjian yang membatasi tindakan yang sewenang-wenang dari
      Raja John.
   2. Tahun 1628 keluar piagam “Petition of Rights”
      yaitu dokumen yang berisi pertanyaan mengenai hak-hak rakyat serta
      jaminannya.
     a. Pajak dan pungutan istimewa harus ada persetujuannya.
      b. WN tidak boleh dipaksakan menerima tentara dirumahnya.
      c. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.
   3. Tahun 1679 muncul “Habeas Corpus Act”
      yaitu undang-undang yang mengatur tentang pemahaman seseorang.
      a. Seorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah
         penahanan.
      b. Alasan penahanan harus ada bukti
   4. Tahun 1689 keluar “Bill of Rights”
       Yaitu UU yang di terima Parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan
       terhadap Raja James II.
       Bill of Rights yaitu :
       a. Kebebasan memilih anggota parlemen.
       b. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat
       c. Pajak, UU, Pembentukan Tentara harus seizin parlemen
       d. Hak memeluk agama
       e. Parlemen berhak merubah keputusan raja.
c. Perkembangan HAM di Amerika Serikat
   Yaitu dari pemikiran “John Locke” yaitu hak-hak alam, seperti hak hidup (life),
   hak kebebasan (liberty), hak milik (property).
   Amerika Serikat berhasil merdeka 4 Juli 1776 yang sebelumnya dijajah oleh
   Inggris.
   Amerika Serikat adalah negara yang pertama menetapkan perlindungan
   HAM daam konstitusinya.
d. Perkembangan HAM di Perancis
   yaitu berawal dari Revolusi Prancis Tahun 1789, sebagai pernyataan tidak
   puas kaum Borjuis dan rakyat terhadap berwenang-wenang Raja Louis VIX,
   yang dikenal dengan “Declaration des Droits de L’hommas et Du Citoyen”
   (Pernyataan mengenai HAM dan WN).
e. Atlantic Charter tahun 1941
   Yaitu muncul saat terjadi Perang Dunia II, yang dipelopori oleh
   F.D Rpsseveit “The Four Free Doom” (Empat Macam Kebebasan) yaitu :
   1. Freedom of Religion (kebebasan beragama)
   2. Freedom of Speech and Thought (kebebasan berbicara & berpendapat)
   3. Freedom of Fear (bebas dari rasa takut)
   4. Freedom of Want (bebas dari kemelaratan).
f. Pengakuan HAM oleh PBB
   yaitu 10 Desember 1948 yang dikenal dengan “Universal Declaration of
   Human Rights
   Pasal 1. Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan
            hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan budi, dan hendak-
            nya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
g. Hasil Sidang Majelis Umum PBB 1966
   Dalam sidang ini telah diakui “Convenants On Human Rights, dan di
   notifikasi oleh anggota PBB antara lain :
   1. Konversi tentang Hak Sipil dan Hak Politik
   2. Konversi tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
   3. Adanya upaya seorang warga negara mengadukan pelanggaran HAM
      kepada PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya.
    Selain dari pada hal tersebut diatas ada lagi deklarasi mengenai HAM
di dunia antara lain ;
    1. Deklarasi Hak Bangsa atas perdamaian tahun 1948 oleh negara dunia
       ketiga.
    2. Deklarasi Hak Pembangunan 1986 oleh negara dunia ketiga
    3. African Charter on Human and Poeples Rights tahun 1981
    4. Cairo Declaration on Human Rights in Islam yang tergabung dalam OKI
       1990
    5. Bangkok Declaration yang diterima oleh negara Asia tahun 1993
    6. Declaration Wina 1993 yang merupakan declarasi universal dari negara-
       negara yang tergabung dalam PBB.
                      HAM DI INDONESIA
1. Pengakuan Bangsa Indonesia akan HAM
      Dalam alinea I UUD 1945  sedangkan PBB pada tanggal 10 – 12 – 1945
      Dalam alinea IV UUD 1945
      Batang Tubuh UUD 1945  Pasal 27 s/d Pasal 34
      Tap MPR No. XVII / 1998  Tentang HAM (dicabut)
      UU No. 39 / 1999  Tentang HAM
      UU No. 26 / 2000  Tentang Pengadilan HAM

Hak – Hak Dalam UU No. 39 / 1999 antara lain :
      Hak Hidup
      Hak Berkeluarga
      Hak mengembangkan diri
      Hak memperoleh keadilan
      Hak kebebasan pribadi
      Hak rasa aman
      Hak atas kesejahteraan
      Hak turut serta dalam pemerintahan
      Hak anak
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA
    Bangsa Indonesia memiliki wawan nasional yaitu wawasan nusantara.
Wawasan nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa
Indonesia. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstilasi
lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan
nusantara.

Pengertian Wawasan Nusantara :
Secara Etimologis : Wawasan berasal dari wawas yang berarti pandangan,
                    tinjauan atau penglihatan inderawi.
                    Mawas  memandang, meninjau, melihat.
Nusantara berasal dari Nusa dan Antara.
Nusa  Pulau / Kesatuan kepulauan
Antara  Menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, diantara 2 benua
          Asia dan Australia dan 2 Samudra Hindia dan Pasifik.
Prof. Wan Usman (Secara Terminologis)
   Wawasan Nusantara adalah Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri
dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan sama aspek kebudayaan
yang beragam.
Menurut GBHN 1998
    Wawasan Nusantara adalah Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Jadi, Wawasan Nusantara  cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan
lingkungannya.
Hakikat Wawasan Nusantara
   Yaitu keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Atau wawasan
nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
Jadi, baik dari aspek sosbud maupun corak ragam kewilayahan nusantara ada
satu kesatuan yang utuh.
Satu kesatuan politik,
Satu kesatuan kepulauan nusantara,
Satu kesatuan ekonomi,
Satu kesatuan sosbud,
Satu kesatuan Hamkam.
PARADIGMA KETATANEGARAAN RI


            Pancasila
                        Landasan Idiil
           UUD 1945
                           Landasan Konstitusional

       WAWASAN NUSANTARA
                               Landasan Visional

     KETAHANAN NASIONAL
                                    Landasan Konsepsional

 DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN
                                         LandasanOperasional

PEMBANGUNAN NASIONAL
   LATAR BELAKANG KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA

 Mengapa bangsa Indonesia memandang diri dengan lingkungan tempat
   tinggalnya sebagai satu kesatuan yang utuh ?
 Mengapa Indonesia harus kita pandang sebagai bangsa yang satu dengan
   wilayah yang satu pula ?
 Mengapa perlu memiliki cara pandang yang demikian ?
   Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan hal yang melatar belakangi
lahirnya konsepsi wawasan nusantara. Latar belakang atau faktor-faktor yang
mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan nusantara adalah sbb :
1. Aspek Historis
2. Aspek Geografis dan Sosbud
3. Aspek Geopolitis dan Kepentingan Nasional.
Aspek Historis
   Bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang
utuh. Hal ini dikarenakan 2 hal :
a. Indonesia pernah dijajah dan pernah terpecah – pecah.
b. Indonesia pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah.
   Politik pecah belah devide et inpera, dimana bangsa Indonesia melawan
bangsanya sendiri. Di Indonesia ada pahlawan, dan ada pula penghianat. Hindia
Belanda saat itu adalah wilayah yang terpisah dari laut bebas.
    Teritorial HB  3 Mil  Ordonantie 1939. Tahun 1957 wilayah Teritorial
menjadi 12 mil yang dikenal dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957.
    Kemudian melalui perjuangan yang panjang, melalui konferensi PBB 30 April
1982 maka diakui azas negara kepulauan (Archipelago State) dimana batas
dengan konsep ZEE 200 Mil di ukur dari garis pangkal / pantai laut wilayah
Indonesia.
 Segi Geografis dan Sosbud
    Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik
 serta heterogen. Untuk itu perlunya menjadi bangsa yang bersatu dan utuh.
    Kemudian wilayah dan heterogenitas bangsa tersebut antara lain :
 a. Negara kepulauan / maritin
 b. Wilayah yang luas 5, 192 Juta km2 (2/3 perairan)
 c. Jarak Utara – Selatan 1.888 Km, Timur – Barat 5.110 Km.
 d. Terletak di antara 2 benua dan 2 samudra
 e. Terletak pada garis khatulistiwa
 f. Iklim tropis dua musim
 g. Pertemuan 2 jalur pergunungan, yaitu Mediterenia dan Sirkum Pasifik.
 h. Berada pada 6 o LU – 11 o LS dan 95 o BT - 141o BT
 i. Wilayah yang subur dan habitable (dapat dihuni)
 j. Kaya akan Flora, Fauna, dan SDA
 k. Heterogenitas suku bangsa, kebudayaan yang beragam
 l. Penduduk lebih kurang 230 Juta Jiwa.
Secara Negatif
   Mudah terjadi perpecahan apalagi ada interventee pihak luar. Yang perlu
divertisipasi dengan mengembangkan konsepsi wawasan Nusantara.

Secara Positif
Sebagai modal dasar untuk memperkuat bangsa menuju cita-cita
 Kemakmuran untuk rakyat.

Segi Geopolitik dan Kepentingan Nasional
   Sebagai ilmu, geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.
Politik suatu negara di pengaruhi oleh konstilasi geografi negara yang
bersangkutan.
   Geopolitik merupakan dan memaparkan dasar pertimbangan dari aspek
geografi dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan.
   Prinsip – prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi /
perkembangan wawasan nasional bangsa itu. Bagi Indonesia dan menjadi
kesepakatan para pendiri negara ini, bahwa wilayah Indonesia merdeka hanyalah
Wilayah bekas jajahan Belanda atau ex Hindia Belanda, inilah yang harus kita
pertahankan.
Ciri Nasionalisme Indonesia adalah dengan konsepsi wawasan nusantara.
       WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI
          GEOPOLITIK INDONESIA
1. Geopolitik sebagai ilmu bumi politik
   Geo  Bumi dan tidak terlepas dari pengaruh letak serta kondisi
   geografis bumi yang menjadi wilayah hidup.
   Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar faktor-faktor
   geografi, strategi, dan politik suatu negara. Sedangkan implementasi-
   nya diperlukan suatu strategis yang bersifat nasional.
2. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia
   Yaitu dirumuskan dalam konsepsi wawasan nusantara. Geopolitik
   adalah pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor
   geografisnya wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya.
   Untuk Indonesia : Geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai
   tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis
   negara berdasarkan penghasilan ilmiah tentang kondisi geografi
   tersebut.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:1345
posted:2/20/2010
language:Indonesian
pages:46