Docstoc

05 Otonomi Daerah di Indonesia

Document Sample
05 Otonomi Daerah di Indonesia Powered By Docstoc
					Otonomi Daerah
   (Bag IV)
 Edy Suandi Hamid
Latar Belakang
     Keragaman
    W ilayah/Daerah




      Kebijakan
      Sentralistik




   Ketimpangan Antar
        Daerah



      Reformasi:
      Perubahan
      Kebijakan



      Mengarah
     Desentralisasi
        Fiskal



      Masalah:
     Bagaimana
    Formula DAU?
          Otonomi Daerah
• Diawali gerakan reformasi 1997/1998 
  desakan kuat untuk otonomi daerah
• Masa Presiden Habibie dikeluarkan UU
  No. 22/1999 tentang Pemerintahan
  Daerah dan UU No. 25/1999 ttg
  Perimbangan Keuangan Pusat dan
  Daerah  Dilaksanakan secara penuh 1
  Mei 2001
  Otonomi Daerah UU 32/2004
• Psl 1 (5) “hak, wewenang, dan kewajiban
  daerah otonom utk mengatur dan mengurus
  sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
  masyarakat sesuai dengan peraturan
  perundang-undangan”
• Psl 1 (6) Daerah otonom: kesatuan masy hukum
  yg mempunyai batas2 wilayah yg berwenang
  mengaur & mengurus urusan pemerintahan &
  kepentingan masy setempat menurut prakarsa
  sendiri berdaarkan aspirasi masy dlm sistem
  NKRI
 Desentralisasi dan Dekonsentrasi
• Desentralisasi : penyerahan wewenang
  pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kpd
  daerah otonom utk mengtatur dan
  mengurus urusan pemerintahan dalam
  NKRI
• Dekonsentrasi: pelimpahan wewenang
  pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kpd
  Gubernur sbg wakil pemerintah dan/atau
  kepada instansi vertikal di wilayah ttt.
    Tugas dan Tanggung Jawab
        Daerah Meningkat
• Dari “Operator”  inisiator, planner, fund
  raising, operator, supervisor, evaluator
• Perlu diimbangi dengan dukungan sumber
  dana yg memadai dan sbr daya manusia
  lebih berkualitas
Sistem Pemerintahan (Bahl 1998;
        Hyman, 1996; Shah, 1994)

              Sentralistik                        Desentralistik
 1. Sebagian besar kebijakan           1. Ada kewenangan yang luas
     ditentukan: Pusat: Kewenangan        bagi Daerah
     Daerah Terbatas                   2. Anggaran: ada keseimbangan
 2. Anggaran: mayoritas sumber            fiskal Pusat-Daerah
     penerimaan dan alokasi            3. Ada keleluasaan daerah dalam
     pengeluaran dikuasai/di tangan       memanfaatkan transfer dari
     Pusat                                Pusat (block grant)
 3. Keleluasaan Daerah
     menggunakan transfer dari         Alasan: efisiensi, akuntabilitas,
     Pusat terbatas                    manageability, otonomi
     (spesific/conditional grant)
  Alasan: Skala ekonomis; efisiensi;
 rezim sosialis
 Meningkatnya kekuasaan lokal
• Sejak keluarnya UU 22/1999 eksekutif dan
  legislatif daerah mempunyai otonomi
  untuk membuat kebijakan-kebijakan lokal
• Kewenangan DPRD tidak hanya sebtas
  memilih Kepda, tetapi juga membuat
  aturan-aturan daerah, pengawasan,
  investitgasi, dsbnya
Misi Utama Desentralisasi Fiskal
                     (Mardiasmo, 2001)
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
  dan kesejahteraan rakyat.
• Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
  sumberdaya daerah.
• Memberdayakan      dan    menciptakan   ruang  bagi
  masyarakat      untuk berpartisipasi dalam proses
  pembangunan.
   – Namun demikian, karena sistem perpajakan dan pengelolaan
     sumber daya umumnya masih ditangani secara sentralistik,
     maka sumber dana berupa transfer dari pusat ke daerah tetap
     penting.
    Kriteria Hub Keuangan Pusat Daerah
             yang Baik (Sidik, 1999)
1. Pembagian Kewenangan yg rasional antar tkt
   pemerintahan  penggalian dan penggunaannya
2. Memberikan bagian yg memadai dr sumber2 dana
   masyarakat secara keseluruhan utk membiayai
   fungsi pelayanan & pemb. yang diselenggarakan
   Pemda
3. Membagi pengeluaran pemerintah secara adil
   diantara daerah-daerah
4. Pajak&retribusi yg dikenakan Pemda hrs sejalan
   dgn distribusi yg adil atas beban keseluruhan dari
   pengeluaran pemerintah&masy.
  Alasan Melakukan Transfer
     (Jun Ma, 2001; Shah, 1994)

• Vertical fiscal imbalances.
• Horizontal fiscal imbalances.
• Spill-over effects.
• Stabilization objectives
   Kriteria Efektivitas Transfer
      (Shah, 1994, 1995; Jun Ma, 2001)
• Daerah dapat melaksanakan tugas yang
  direncanakan dari revenue adequacy.
• Formula tidak medorong terjadinya
  anggaran yang defisit.
• Formula    berbanding      lurus dengan
  kebutuhan fiskal dan berbading terbalik
  dengan kapasitas fiskal daerah.
• Transparency and stability.
     Dasar Penentuan Transfer
            (Hyman, 1994)
• Alokasi pusat ke daerah ditentukan fiscal capacity dan
  atau fiscal need.
• Kapasitas fiskal mencerminkan potensi kemampuan
  daerah mendanai jasa-jasa yang harus disediakan
  pemerintah.
• Kebutuhan fiskal menunjukkan total pengeluaran yang
  dibutuhkan daerah untuk melaksanakan aktivitasnya.
• Formula transfer umumnya menggunakan fiscal gap
  sebagai indikasi untuk menentukan besaran transfer.
    UU No. 25/1999 dan UU No
             33/2004
• Untuk pendanaan sbg pelaksanaan
  desentralisasi tdr dr:
  – PAD
  – Dana perimbangan
  – Lain-lain pendapatan
                   PAD
• Bersumber dari
  – Pajak daerah
  – Retribusi daerah
  – Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg
    dipisahkan
  – Lain-lain PAD yg sah  Hibah dan
    pendapatan Dana Darurat
       Dana perimbangan
• Dana Bagi Hasi;
• Dana Alokasi Umum (DAU_
• Dana Alokasi Khusus
      Implikasi UU No. 33/2004
              (25/1999)
• Semakin besarnya dana dikelola daerah  perlu
  kemampuan daerah dlm pengelolaan keuangan
• Kesenjangan antardaerah (kaya-miskin SDA) 
  Mekanisme utk turunkan kesenjangan lewat
  DAU/DAK??
• Daerah miskin SDA perlu kreatif cari dana-dana
  nonkonvensional di luar PAD  joint ventire,
  penerbitan obligasi, jual saham, modal ventura,
  kemitraan, BOT, BOO (Built Own Operate), BOL
  (Bulit Own Lease)
• Perekonomian tgtg kemampuan dan kapasitas
  daerah
• Lihat pasal-pasal mengenai Dana
  Perimbangan dlll
        Upaya tingkatka PAD
1. Memperluas basis penerimaan daerah al:
  –   Melakukan pendataan wajib pajak/retribusi baru
      yang potensial.
  –   Memperbaiki basis data obyek pajak/retribusi
      dengan jalan membentuk team untuk memperbarui
      jumlah pembayar pajak/retribusi di daerah masing-
      masing.
  –   Memperbaiki penilaian kembali obyek pajak.
  –   Menghitung kapasistas penerimaan (potensi) setiap
      jenis pungutan.
  –   Melakukan pelatihan terhadap staf keuangan.
        Upaya tingkatka PAD
2. Meningkatkan pengawasan utk kurangi
   kebocoran, al:
  – Pemeriksaan mendadak untuk melengkapi prosedur
    pemungutan self assesment.
  – Memperbaiki proses pengawasan
  – Upaya untuk menerapkan sangsi yang berat dan
    ketat bagi para penunggak.
  – Menerapkan disiplin adminsitratif bagi staf keuangan
    yang memberikan kontribusi terhadap kebocoran
    penerimaan daerah.
  – Upaya untuk mengaitkan pembayaran pajak/retribusi
    dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
    daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka
    meningkatkan kesadaran membayar pajak untuk
    mengurangi penunggak dan penghindaran pungutan.
         Upaya tingkatka PAD
3. Meningkatkan efisiensi administrasi untuk mengurangi
   berbagai pungutan  Ini merupakan bagian dari upaya
   untuk meminimalkan biaya pemungutan. antara lain dg
   penyederhanaan administrasi, menghitung tingkat
   efisiensi pemungutan setiap penerimaan, mengurangi
   biayai pemungutan, dan menghilangkan faktor-faktor
   yang teridentifikasikan di lapangan yang memberikan
   kontribusi terhadap kurang optimalnya penerimaan.

4. Peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan
   yang lebih baik

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:413
posted:2/20/2010
language:Indonesian
pages:22