Docstoc

Pengantar Ilmu Bisnis

Document Sample
Pengantar Ilmu Bisnis Powered By Docstoc
					PENGANTAR ILMU BISNIS



BUKU :

 1.   Prof. Dr. L. J. Van Apeldoorn
 2.   Prof. Chainur Arrasjid, SH
 3.   Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH
 Aristoteles     : Zoom Politicon  Manusia makhluk sosial /
                                 bermasyarakat
 Sizero          : Ubi Societes Ibilus  Dimana ada masyarakat
                   disana ada hukum.
“Aturan / Norma yang mengatur kehidupan manusia”
 Norma Agama
  Aturan yang berasal dari Tuhan YME, bersifat Universal, sanksinya
  tidak nyata, berlaku di akhirat.
 Norma Kesopanan
  Aturan yang terdapat dalam hati sanubari manusia untuk bertingkah
  laku.
  Norma ini mementingkan sifat lahiriah / yang formal saja.
  Contoh : Tata cara pergaulan, berpakaian, bahasa dan lain-lain.
 Norma Hukum
  Aturan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan atau dibuat oleh
  badan-badan resmi, sanksinya tegas dan nyata.
  Contoh : Hukum adat, UU, Perda, dan lain-lain.
Manusia adalah subjek hukum :
   Apa yang dimaksud dengan subjek itu ?
   Ada berapa macam subjek hukum itu ?
   Sejak kapan manusia menjadi subjek hukum ?
   Apa yang dimaksud dengan Badan Hukum ?
   Apa-apa saja yang termasuk Badan Hukum itu ?
   Sebutkan dan uraikan secara singkat perbedaan yang primsipil antara
    antara norma hukum dengan norma agama ?
  Beberapa Pengertian Tentang Hukum
1. E. Utrecht
  Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang
  mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh
  anggota tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

2. Satjipto Rohardjo
  Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan
  petunjuk - petunjuk tingkah laku.

3. J. C. T Simorangkir & Woerjono Sastropromoto
  Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh
  badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia
  dalam lingkungan masyarakat pelanggaran terhadap peraturan tadi
  berakibat diambilnya tindakan hukuman.
4. Sudikno Martokusumo
  Kaedah hukum merupakan, ketentuan atau pedoman tentang apa yang
  seyogyanya / seharusnya dilakukan.
   Berdasarkan definisi hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum terdiri
atas beberapa unsur yaitu :
a. Peraturan atau kaedah-kaedah tingkah laku manusia dalam pergaulan
   hidupnya.
b. Diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
c. Merupakan jalinan nilai, konsepsi abstrak tentang adil & tidak adil, apa yang
   dianggap baik & buruk.
d. Bersifat memaksa
e. Sanksinya tegas dan nyata
f. Adanya perintah-perintah dan larangan-larangan
g. Ditaati oleh setiap orang.

Bagaimana dengan Hukum Adat ?
Apakah pelanggaran terhadap Hukum Adat ada sanksinya ?
Bagaimana dengan Adat ?
Apakah orang yang tidak mengikuti adat ada sanksinya ?
     Sumber Hukum      Peristiwa-peristiwa tentang timbulnya hukum yang
                        berlaku atau peraturan-peraturan yang dapat mengikat
                        para hakim dan penduduk masyarakat.
     Sumber Hukum dalam Arti Formal :
1.   Undang-Undang
2.   Kebiasaan (Custom)
3.   Yurisprodensi
4.   Traktaat (Perjanjian)
5.   Doktrin (Pendapat para ahli hukum)
 Undang – Undang dalam arti Makriil & Dalam Arti Formal
  UU dalam arti material :
  Yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung
  setiap penduduk.
  Misal : PP, Kepres, Permen, Kepmen, Perda, Dan lain-lain.
  Jadi : Fokus disini adalah “Isinya yang mengikat”
     UU dalam arti Formal
     Yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena
     cara terjadinya.
     Misal : UU dibentuk oleh DPR bersama Pemerintah
             Perda TK I dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur
     Jadi : Fokus disini adalah cara terjadi.
   Keputusan Pemerintah yang ditetapkan Presiden bersama dengan DPR
Biasanya bersifat formal dan materil.

Di Belanda, Undang-Undang dalam arti Formal  yang ditetapkan oleh Raja
Hirarcis (Tata Urutan) Perundang-undangan menurut TAP.MPRS/XX/1966
1. UUD
2. TAP. MPR
3. UU / PERPU
4. PP
5. KEPRES
6. Peraturan - Peraturan lainnya.

 Kebiasaan
  Tatanan kebiasaan adalah tatanan yang norma-normanya sangat dekat
  dengan kenyataan hidup sehari-hari.
  Kebiasaan adalah sudut perbedaan yang dilakukan berulang-ulang kali
  dalam hal yang sama, diterima dan di taati oleh masyarakat.
  Kebiasaan tidak diperlukan keyakinan hukum masyarakat / golongan.
 Yurisprodensi
  Yaitu keputusan hakim dalam suatu perkara, dikuti oleh hakim-hakim
  berikutnya “Jika kasusnya sama”.

 Traktaat (Treaty)
  Yaitu perjanjian – perjanjian yang dibuat, baik dalam pergaulan dunia yang
  berdasarkan asas “Suntservanda” (perjanjian itu mengikat para pihak yang
  membuatnya), atau perjanjian itu harus ditepati.
  Traktaat Bilateral     Misal : RI dengan Malaysia
  Traktaat Multilateral  Misal : RI dengan antar negara ASEAN.
  Presiden membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR.

 Doktrina
  Yaitu pendapat para ahli hukum.
  Piagam Mahkamah Internasional (Statute of the International Court Of
  Justice) mengatakan dalam menyelesaikan perselisihan berpedoman pada :
   a. Perjanjian-perjanjian Internasional (Convertions)
   b. Kebiasaan-kebiasaan Internasional (Customs)
   c. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (The
      General Principles of law recognised by civilised nations).
   d. Keputusan hakim (Judicial Decisious) dan pendapatn sarjana hukum /
      ahli hukum
    PENEMUAN HUKUM DAN INTERPRESTASI HUKUM
A. Pembentukan Hukum Oleh Hakim
  Berdasarkan Pasal 22 Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor
  Indonesia & Pasal 14 (1) UU No. 14 Tahun 1970.
  Bahwa Hakim / Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara
  yang diajukan dengan alasan hukum tidak / kurang jelas, melainkan wajib
  memeriksa dan mengadilinya (bertolak belakang dengan azas legalitas
  KUHP).
  Hakim tidak saja mengadili akan tetapi juga membentuk / menentukan
  hukum.
  Pasal 27 (1) UU No. 14 Tahun 1970 : Hakim sebagai penegak hukum wajib
  menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam
  rakyat.
  Prof. Mr. Paul Scholten : Hakim menjalankan undang-undang itu selalu
  reschtsvinding (turut serta menemukan hukum).

B. Hakim Bukan Pencipta Hukum
  Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, juga berfungsi sebagai
  penemu hukum. Ini seolah-olah hakim itu memiliki kekuasaan legislatif
  (pembentuk undang-undang). Tapi sesungguhnya hakim bukan pemegang
  kekuasaan legislatif (pembentuk undang-undang).
   Tapi hakim menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit
   dalam masyarakat.
   Pasal 1917 (1) BW : Kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang
   hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu,

C. Interpretasi (Penafsiran) Hukum
   Untuk menjamin kepastian hukum harus ada kodifikasi hukum. Akibat
   kodifikasi maka peraturan hukum menjadi tercantum secara resmi. Isi hukum
   tidak boleh berbeda-beda dari isi hukum sebelum di kodifikasi.
   Kodifikasi hukum dapat mengikuti perkembangan zaman, dan hakim dapat
   melakukan penafsiran-penafsiran hukum, terutama terhadap aturan yang
   sudah ketinggalan zaman / kurang jelas.

D. Beberapa Cara Penafsiran Hukum
   Hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran (interpresatic methode)
   antara lain :
1) Penafsiran Undang-Undang secara Tata Bahasa (Grammatika).
   Yaitu cara penafsiran menurut arti kata (istilah) yang terhadap dalam undang-
   undang yang bertitik tolak pada arti perkataan.
   Hakim wajib mencari arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari
   yang umum. Oleh karena itu dipakai kamus, minta bantuan ahli bahasa.
Contoh :
  Larangan memberhentikan kendaraan;
  Apa maksud kendaraan disini, mobil, honda, sepeda, dan lain-lain.

2) Penafsiran Undang-Undang Secara Sistematika
   Orang harus memperhatikan hubungan suatu perkataan yang hendak
   ditafsirkan dalam rangka yang lebih besar.
   Yaitu :       Dengan kalimatnya yang merupakan suatu pasal tapi pasal
                 tersebut mempunyai hubungan lagi dnegan beberapa pasal
                 lainnya.
   Jadi     :    Penafsiran sistematis menitik beratkan pada kenyataan bahwa
                 Undang-Undang tidak terlepas antara satu dengan lainnya 
                 di artikan secara luas.
   Contoh :      Asas monogami dalam Pasal 27 BW :
                 Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat
                 perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan begitu
                 sebaliknya.
                 Pasal 27 BW menjadi dasar dari KUHPt Pasal (BW) 34, 60, 64,
                 86 & KUHP Pasal 279.
3) Penafsiran Menurut Sejarah (Secara Historis)
   Yaitu Penafsiran dengan melekat sejarah terjadinya UU itu dibuat.
   Misalnya : - Dengan mempelajari sejarah terbentuknya UU dengan
                  mempelajari pembicaraan di DPR.
                - Jika dalam Perda mempelajari hasil pembicaraan di tingkat
                  Dewan.
                  Contoh : Perda Penetapan TPP DPRD dengan mempelajari
                           hasil pembicaraan Panitia Anggaran, dan sebagainya
4) Penafsiran Secara Sosiologis (Teleologis)
   Yaitu Penafsiran dengan jalan mencari maksud atau tujuan pembuat UU di
   di dalam masyarakat.
   Bila aturan UU ditetapkan pada waktu aliran yang berlainan sekali dengan
   paham yang ada sekarang, maka harus dilakukan penafsiran secara
   sosiologis.
   Misalnya : Indonesia masih ada aturan yang berasal dari zaman kolonial,
                maka harus disesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang.
5) Penafsiran Secara Autentik
   Yaitu Penafsiran resmi yang diberikan oleh Undang-Undang.
   Misal : Pembuat UU telah memberikan penjelasan secara resmi
           atau autentik mengenai yang dimaksud :
   Pasal 97 KUHP : Hari adalah waktu selama 24 jam, bulan 30 hari
   Pasal 98 KUHP : Malam antara matahari terbenam dan matahari
                     terbit
   Pasal 100 KUHP : Anak kunci palsce termasuk juga segala
                      perkakas yang tidak dimaksudkan untuk
                      membuka kunci.

6) Penafsiran Secara Ekstensif
   Yaitu Penafsiran yang dilakukan dengan cara membatasi atau
   mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan UU
   sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya.
   Misal : Aliran listrik termasuk benda.

7) Penafsiran Secara Resflitif.
   Yaitu Penafsiran UU yang dilakukan dengan cara membatasi atau
   mempersempit arti kata-kata.
   Misal : Kerugian hanya kerugian yang bersifat materiil saja
           (inmateriil tidak termasuk)
8) Penafsiran Secara Aualogis
   Yaitu Penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara
   memberikan kios atau ibarat pada kata-kata dalam undang-undang
   sesuai dengan asas hukumnya.
   Misal : Menyambung aliran listrik dianggap sama dengan
           mengambil aliran listrik.
9) Penafsiran Secara A Contranio
   Yaitu Penafsiran dengan cara memberikan perlawanan pengertian
   antara peristiwa konkrit yang dihadapi dari peristiwa yang diatur
   oleh Undang-Undang.
   Misal : Pasal 34 KUHPt, Seorang perempuan tidak dibenarkan
           menikah lagi setelah lewat tenggang waktu 300 hari setelah
           perkawinan pertama putus.
           Berlawanan dengan laki-laki, bahwa untuk laki-laki tidak
           berlaku ketentuan itu.
   Sejak beberapa ribu tahun yang lalu, orang selalu mencari
definisi tentang hukum, namun belum ada yang memuaskan.Namun
sebagai pegangan, kita dapat merujuk pada salah satu pendapat
Ahli hukum. Misalnya pendapat E. UTRECHT
   yaitu himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-
larangan), bila dilanggar akan mendapat sanksi / tindakan dari
pemerintah.
   Orang masih juga bertanya-tanya, apakah sebenarnya hal itu ?
apakah hukum itu sama dengan undang-undang (wet is recht)
   Apakah hukum itu hanya segala sesuatu yang ditetapkan oleh
pemerintah ?
   Pada bangsa Romawi, perundang-undangan tidak penting yang
yang terpenting aturannya ada, walaupun tidak dalam bentuk tertulis
    Di Inggris masih ada “Statuta Law ” yaitu hukum yang dibentuk
oleh pemerintah dan “Common Law ” yaitu hukum kebiasaan yang
tidak dibuat oleh pemerintah.
    Terkadang orang mendengar perkataan hukum maka ia teringat
dengan kantor pengadilan, hakim, jaksa, pengacara, polisi, juru sita.
Mereka tak pernah melihat undang-undang, akan tetapi ia pernah
berada di ruang pengadilan.
   Jabatan hakim memiliki 2 sifat, yaitu : MENGATUR dan MEMAKSA
Hakim memperlihatkan kepada kita, hukum sebagai kekuasaan yang hidup 
Yaitu sebagai kekuasaan yang mengatur dan memaksa, akan tetapi juga
Sebagai kekuasaan yang senantiasa berkembang, bergerak, karena
Pengadilan selalu membentuk peraturan-peraturan baru.
   Setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan
manusia sebelum ia lahir dan sampai setelah ia meninggal dunia, memberikan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada orang tua, anak-anak dan ahli
Warisnya.

“TUJUAN HUKUM”
   Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Jadi hukum
menghendaki perdamaian.
   Perdamaian diantara manusa dipertahankan oleh hukum dengan melindungi
kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa,
harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikan.
   Pertentangan kepentingan menyebabkan adanya pertikaian. Menurut
Aristoteles membagi keadilan yaitu :
                   Keadilan Distributief
       Yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut
        jasanya.
       Jadi : Tidak menuntut agar tiap orang mendapat bagian yang sama
         banyaknya.
     Keadilan Commutatif
       Yaitu Keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya
       Dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

   PENYALAHGUNAAN HAK (MISBRUIK VAN RECHT)
   Hak milik berfungsi sosial. Penyalahgunaan hak dianggap terjadi, bila
   Seseorang menggunakan haknya dengan cara bertentangan dengan
     tujuan mana hak itu diberikan / bertentangan dengan tujuan
     kemasyarakatannya. Lebih-lebih disebut apabila orang menggunakan
     hak semata-mata dengan maksud hendak merugikan orang lain.
   Contoh kasus : - Cerobong Asap Putusan Mahkamah Colner
        Tanggal 2 Mei 1855
              - Pembuatan Tempat Ternak Sapi / Ayam, dan lain-lain.
HUKUM DAN KEKUASAAN
   Hukum Objektif adalah Kekuasaan yang bersifat mengatur
   Hukum Subjektif adalah Kekuasaan yang diatur oleh Hukum Objektif.
   Hukum adalah Kekuasaaan
   Hak-hak orang tua terhadap anaknya disebut kekuasaan orang tua.
HUKUM ADALAH KEKUASAAN, akan tetapi tidak berarti bahwa hukum tidak
  lain dari pada kekuasaan belaka. Tidak berarti bahwa hukum dan kekuasaan
  adalah dua perkataan untuk hal yang satu dan sama.
HUKUM ADALAH KEKUASAAN, akan tetapi kekuasaan tidak selamanya
  hukum.
Pencuri berkuasa atas barang yang dicurinya, akan tetapi belum berarti bahwa
  ia berhak atas barang itu. Bahkan kekuasaan dan hukum, saling kita
  hadapkan sebagai suatu pertentangan.
Menurut Prof. Dr. LJ. Von Apeldoom : Sijemput kekuasaan lebih bermanfaat dari
  pada sekarung hak. Pendapat ini yang diinginkan oleh pencuri / perampok.
Dalam Masyarakat terdapat berbagai kekuasaan (Aufl Berlin 1933)
 Kekuasaan yang baik dan jahat
 Kekuasaan physik
 Kekuasaan ekonomi
 Dan lain-lain
HUKUM ADALAH KEKUASAAN, yaitu kekuasaan yang bercita – citakan
   keadilan, karena keadilan yang sungguh-sungguh tak dapat dicapai oleh
   hukum.
 Karena hak terpaksa mengorbankan keadilan sekadar, untuk tujuannya.
  Jadi : Hukum bersifat Kompromi
 Karena manusia (hak adalah buatan manusia)
  Tidak dikaruniai Tuhan mengetahui apa yang adil dan tidak adil dalam arti
  mutlak.
Pandangan kita, apa yang adil dan tidak adil relatif sifatnya, dapat berubah-
   ubah, ditentukan oleh sejarah, mengikuti perkembangan zaman.
“SUMBER – SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMAL”
A. Perundang-undangan
  Undang – undang dalam arti materiil :
  ialah : sesuatu keputusan pemerintah, menetapkan peraturan-peraturan
  mengikat secara umum.
  Undang – undang dalam arti formiil :
  ialah : Keputusan pemerintah, yaitu undang – undang.
  Hukum Materil : yaitu sama ketentuan / peraturan yang mengatur dan
                   memuat perintah – perintah dan larangan – larangan.
  Hukum Formiil : yaitu sama ketentuan / peraturan yang mengatur cara
           bagaimana melaksanakan hukum materil.
Contoh : Pelajari dan baca Hirachis peraturan perundang-undangan RI
B. Peraturan – Peraturan Yang Agama
   - Hukum Gereja
     Seperti : Hukum Gereja Katolik Tahun 1918  Codex Iuris Cononici
   - Hukum Islam, dan lain-lain.
C. Kebiasaan
   Untuk membentuk hukum kebiasaan tidak diperlukan keyakinan hukum
   seseorang, melainkan diperlukan keyakinan hukum masyarakat.
   Untuk terbentuknya hukum kebiasaan, yaitu :
   - Bersifat materiil, pemakaian yang tetap dilakukan berulang-ulang kali,
     menjadi semacam aturan yang hidup, bersifat tetap.
   - Bersifat psykhologis, ada keyakinan terhadap kewajiban hukum, yang bila
     tidak diikuti ada tekanan psykis.
D. Traktaat
   Menurut Dr. Soejono Dirjosisworo, SH
   Sistem Hukum  Kebulatan pemikiran tentang hukum yang merupakan
   keseluruhan dari bagian – bagian yang satu dengan lainnya serasi dan di
   susun untuk mencapai tujuan dari hukum bagi masyarakat.
   Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan
   manusia bersama.
“ANEKA ARTI HUKUM” Menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo
1. Hukum dalam arti ketentuan penguasa (UU, Keputusan Hakim, dsb)
2. Hukum dalam arti petugas-petugasnya (penegak hukum)
3. Hukum dalam arti sikap tindak
4. Hukum dalam arti sistem kaedah
5. Hukum dalam arti jalinan nilai (tujuan hukum)




                                                                    SISTEMATIK PIH
6. Hukum dalam arti Tata Hukum
7. Hukum dalam arti Ilmu Hukum
8. Hukum dalam arti Disiplin Hukum
DISIPLIN HUKUM
1. Ilmu Hukum
2. Filsafat Hukum
3. Politik Hukum
ILMU HUKUM DALAM CABANG METODE STUDI
1. Sosiologi Hukum
2. Antropologi Hukum
3. Psikologi Hukum
4. Sejarah Hukum
5. Perbandingan Hukum
ILMU PENGETAHUAN TENTANG HUKUM DAN KAEDAH
1. Pengertian Ilmu Pengetahuan
2. Ilmu Kaedah




                                            SISTEMATIK PIH
3. Ilmu Hukum sebagai ilmu kaedah

STUDI HUKUM DENGAN PENDEKATAN ILMU HUKUM
1. Masyarakat Hukum
2. Subjek Hukum
3. Peranan Hukum
4. Peristiwa Huku
5. Objek Hukum
1. HUKUM DALAM ARTI KETENTUAN PENGUASA
   Hukum adalah perangkat tertulis yang dibuat pemerintah melalui
badan-badan yang berwenang membentuknya.
Seperti : UUD, UU, PP, KEPPRES, Dan Seterusnya

2. HUKUM DALAM ARTI PETUGAS-PETUGASNYA
   Hukum ditegakkan oleh aparat yang berwenang
Seperti : Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, Dan sebagainya.

3. HUKUM DALAM ARTI SIKAP TINDAK
    Hukum harus ditaati oleh setiap orang. Barang siapa yang melanggar
hukum harus ditindak. Barang siapa yang dengan salahnya merugikan orang
lain maka ia wajib mengganti kerugian itu.

4. HUKUM DALAM ARTI SISTEM KAEDAH
    Kaedah atau norma adalah Ketentuan – ketentuan tentang baik buruk
perilaku manusia, bersifat perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah
ditujukan untuk memberi kebaikan-kebaikan bagi kehidupan bersama, bila tidak
mengikuti perintah-perintah maka akan mendapat reaksi dari masyarakat.
Apabila melanggar akan mendapat sanksi. Disamping kaedah hukum, maka
maka dalam masyarakat juga dikenal kaedah – kaedah antara lain :
a) Kaedah Kesopanan
  Yaitu serangkaian ketentuan untuk mengarahkan agar hidup ini lebih sedap
  dan menyenangkan.
  Contoh :
  - Orang muda memberi salam hormat kepada orang yang lebih tua.
  - Murid hormat pada gurunya
  - Memasuki rumah orang membaca salam

b) Kaedah Kesusilaan
   Yaitu kaedah kehidupan pribadi, menyangkut hati nurani individu, hasrat
   rohaniah yang tidak nampak.
   Contoh : Iri hati, tidak senonoh, membenci, mencemooh.

c) Kaedah Agama
5. HUKUM DALAM ARTI JALINAN NILAI
   Yaitu bertujuan menserasikan nilai – nilai objektif yang universal tentang
baik dan buruk, patuh tidak patuh, mencerminkan perlindungan kepentingan
antar individu, perlindungan hak, kepentingan hukum.
Jadi : Tujuannya adalah mewujudkan keserasian dan keseimbangan demi cita –
       cita keadilan di tengah-tengah pergaulan kehidupan

6. HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM
   Hal ini sering disebut sebagai hukum positif, yaitu hukum yang berlaku
saat ini, sesuai dengan tempat

7. HUKUM DALAM ARTI ILMU HUKUM
   Dalam arti ini hukum dilihat sebagai ilmu pengetahuan atau Scince.
Semakin berkembang suatu masyarakat maka akan semakin menuntut
perkembangan ilmu hukum, apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini.

8. HUKUM DALAM ARTI DISIPLIN HUKUM
    Disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala
yang dihadapi. Disiplin melihat hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada
di tengah masyarakat.
   Bila pembicaraan dibatasi pada disiplin hukum, maka menyangkut
ilmu hukum, politik hukum, filsafat hukum.
a. Ilmu Hukum             berusaha menelaah tentang hukum
b. Politik hukum          mencakup kegiatan mencari dan memilih nilai-nilai
                    dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi hukum
                    dalam mencapai tujuannya.
c. Filsafat hukum         Perenungan dan perumusan nilai-nilai yang
                    mencakup penyesuaian nilai-nilai.
                    Misal : antara kebendaan dengan keahlian,
                            kelanggengan dengan pembaharuan
Unsur-Unsur Hukum Menurut J. C. T. Simorangkir & Woerjono S
a.   Adanya peraturan                      Ciri - Ciri Hukum
b.   Dibuat oleh badan-badan resmi         • Adanya perintah-perintah dan
c.   Bersifat memaksa                         larangan-larangan
d.   Mempunyai sanksi yang tegas           b. Ditaati setiap orang

Agar hukum itu ditaati maka :
- Ada unsur memaksa
- Ada alat pemaksa / alat negara

Sifat – Sifat Hukum :
                            Syarat –         Tidak boleh bertentangan dengan
- Mengatur
                            Syaratnya       asas Keadilan dari masyarakat itu.
- Memaksa
Tujuan Hukum : Untuk menjadi kepastian hukum dalam masyarakat.
Tujuan Hukuman       : Agar manusia itu jera, agar tidak mengulangi
                       perbuatannya.

Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn : Dalam bukunya In leiding totde studie Van het
                                   Nedherlaudse Rioht  Tujuan hukum ialah
Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
Aristoteles dalam bukunya “Rhetoriea”Keadilan dibagi 2 yaitu :
 Keadilan Deskributif  Keadilan yang memberikan jatah menurut jasanya.
 Keadilan Kountatif  Keadilan yang memberikan pembagian yang sama
                            tanpa mengingat jasanya.
Dalam Teori Etis         : Bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki
                           keadilan, sedangkan keadilan itu sulit ditentukan yang
                           sebenarnya.
Keadilan yang sesungguhnya ada pada siapa ?
STATUTE (UNDANG-UNDANG)
Custom (Kebiasaan), Yurisprodensi (putusan hakim), Treaty / Traktaat
(perjanjian) dan Doktrin (pendapat para ahli hukum) adalah sumber hukum.
Dalam yurisprodensi sering berpegang pada doktrin dalam mengambil suatu
Keputusan, terutama dalam masalah hubungan internasional, karena bagi
Hukum Internasional “doktrin” merupakan sumber hukum yang sangat penting.
Dalam Piagam Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of
Justice).
Pasal 38 (1)  dapat mempergunakan antara lain :
a. Internasional Convention (Perjanjian Hukum)
b. Internasional Custom (Kebiasaan Hukum)
c. The Quarel Principles of law recognised by civirised nations (asas hukum
   yang diakui oleh bangsa beradab)
d. Judicial Decisious (Keputusan-Keputusan Hakim dan Pendapat-pendapat SH)
HTN             Mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara, suatu
                 hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama
                 lain,dan hubungan antara negara dengan bagian-bagian negara.
HAN             Mengatur cara-cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat-
                 alat perlengkapan negara.
H. Pidana       Mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan
                 memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya, serta
                 mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara /
                 kasus-kasus kepada : Penyelidik, Penuntut, Pengadilan.
H. Perdata Internasional        Mengatur hubungan antara warga negara suatu
                                 negara dengan warga negara dari negara lain
                                 dalam hubungan internasional.
H. Publik Internasional         Mengatur hubungan antara negara yang satu
                                 dengan negara-negara lain dalam hubungan
                                 Internasional.
                              PEMB. HK



                        TEMPAT                                MASA
SUMBER      BENTUK                    ISINYA         SIFAT
                        BERLAKU                              BERLAKU
                                  1            2         3        4


                                           Tidak
  Statuta (Undang2)       Tertulis
                                          Tertulis

Conventie (Kebiasaan)
                              UU         HK. ADAT
   Yurisprodensi
 (Peraturan Hukum)            PP

      Custom
                           KEPRES
(Pendapat Ahli Hukum)
       Traktaat             PERDA
     (Perjanjian)
  TEMPAT
                               ISINYA
  BERLAKU



  NASIONAL      HK. MATERIIL                HK. FORMIIL


   LOKAL        HK. PUBLIK     HK. PRIVAT      KUHAP


INTERNASIONAL         HTN          HD         HIR / RBG

                      HAN          HPt
    ASING

                  HK. PIDANA
   AGAMA
                      MASA
      SIFAT          BERLAKU



MEMAKSA   MENGATUR             IUS CONSTITUTUM


                               IUS CONSTITUENDUM


                                     HAW
 MAZHAB – MAZHAB IPH :
1. MAZHAB HUKUM ALAM
   Hukum Alam berlaku di zaman apa saja dan dimana saja, karena sifat
   keahliannya yang selaras dengan kodrat alam.
   Prof. R. Subekti :
          Menurut kodrat alam misalnya : tangan kanan lebih kuat dari tangan
   kiri, walaupun ada orang yang tangan kirinya lebih kuat dengan tangan
   kanan.
   Aristoteles :
          Hukum alam itu ialah hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat
   dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam.
   Thomas Van Aquino :
          Segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh
   suatu undang – undang abadi (Lex Eterna) yang menjadi dasar dari
   kekuatan dari semua peraturan perundang-undangan.
   Lex Eterna : Kehendak Tuhan
          Manusia memiliki kemampuan berpikir, punya kecakapan, dapat
   membedakan baik / buruk.
   Aquino : Hukum alam itu memuat azas-azas umum :
              - Berbuat baik dan jauhi larangan
              - Bertindak menurut pikiran yang sehat
              - Cintailah sesama manusia.
      Huge de Groot :
      Hukum alam  Pertimbangan pikiran yang menunjukkan mana yang
  benar dan mana yang salah.

2. MAZHAB SEJARAH
   Van Sovigni : Hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelasan dari
   jiwa bangsa (rohani suatu bangsa).
   Hukum bukan disusun / dicipta oleh orang, tapi hukum itu tumbuh sendiri di
   tengah-tengah rakyat.
   Jadi : Penjelmaan kehendak rakyat berubah-rubah menurut kehendak
   rakyat.
   Penjelmaan kehendak rakyat, jadi tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa.
3. TEORI TEOKRASI
   Dari manakah asalnya Hukum ? Dan mengapa harus tunduk pada Hukum?
   Ahli pikir menganggap dan mengajarkan, bahwa hukum itu berasal dari
   Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itulah maka manusia diperintahkan
   Tuhan harus tunduk pada hukum.
   Jadi : Hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama, teori ini dinamakan
   dengan teori Ketuhanan (Teokrasi).
   Penguasa Negara  Mendapat kuasa dari Tuhan.
   Raja / Penguasa seolah – olah wakil Tuhan di dunia ini.
4. TEORI KEDAULATAN RAKYAT
       Pada zaman Rainaissance muncul teori yang mengajarkan bahwa
   “Dasar Hukum itu ialah Akal / Rasio Manusia (Aliran Rasionalisme)”).

  Menurut Aliran Ini  :
       Raja / Penguasa Negara memperoleh kekuasaan bukan dari Tuhan,
  tapi dari Rakyatnya. Kekuasaan Raja itu berasal dari Perjanjian dengan
  rakyatnya.

  J.J Ranssou Abad ke 18       :
       Bahwa dasar terjadinya suatu negara ialah perjanjian masyarakat
  (Contract social) antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu
  negara.
       Teori ini menjadi dasar paham kedaulatan rakyat, bahwa negara
  bersandar atas kemauan rakyat. Peraturan-peraturan adalah penjelmaan
  atas keamanan rakyat tersebut.
  Jadi : Hukum adalah kemauan rakyat yang diserahkan kepada organisasi
         (negara). Orang mentaati hukum karena dia sudah berjanji
         mentaatinya (boleh juga disebut sebagai teori perjanjian masyarakat).
5. TEORI KEDAULATAN NEGARA
        Pada abad ke 19, teori Perjanjian Masyarakat ditentang oleh teori yang
   menyatakan “Kekuatan Hukum tidak dapat didasarkan atas keamanan
   bersama seluruh anggota masyarat”.
   Hukum itu ditaati karena “Negara yang menghendakinya”
   Jadi : Hukum adalah kehendak negara, negara punya power yang tak
   terbatas.
   HAUS KALSAU           : Hukum adalah tidak lain dari pada kemauan negara
                           (Wille des Stactes). Orang taat pada hukum adalah
                           sebagai perintah negara.

6. TEORI KEDAULATAN HUKUM
   Prof. Mr. Krabbe (Univ. Leiden) menantang Teori Kedaulatan Negara.
   Menurutnya : Hukum hanyalah apa yang memiliki rasa keadilan dari orang
                 banyak yang ditundukkan padanya. Bila suatu peraturan tidak
                 sesuai dengan rasa keadilan orang banyak, maka tidak dapat
                 mengikat, dan masih ditaati dan dipaksakan.
                 Hanyalah kaedah yang timbul dari perasaan hukum anggota
                 masyarakat mempunyai kewibawaan / paksaan.
7. AZAS KESEIMBANGAN
   Prof. Mr. R. Kronenburg (Murid dari Krabbe)
         Dia membela Krabbe : bahwa kesadaran hukum orang itu menjadi
   sumber hukum.
         Hukum berfungsi menurut dalil yang nyata.
   Contoh : Tiap orang menerima keuntungan dan kerugian dalam hal tidak
   ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya ialah bahwa tiap-tiap anggota
   masyarakat sederajat dan adalah sama.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3852
posted:2/20/2010
language:Indonesian
pages:37