'Hentikan pemberian izin tambang di hutan lindung'

							'Hentikan pemberian izin tambang di hutan
lindung'
Oleh Endot Brilliantono
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Kawasan hutan lindung dan konservasi di sepanjang perbatasan RI-Malaysia
di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyimpan kekayaan bahan
tambang yang besar.

"Karena itu kami meminta agar pemerintah tidak memberikan izin pertambangan terbuka
terhadap potensi tambang di kawasan hutan lindung," kata Direktur Eksekutif satu
lembaga masyarakat Greenomics Indonesia Elfian Effendi kepada Bisnis, pekan lalu.

Dia memberikan contoh cadangan batu bara yang ada di Kaltim, dimana menurut data
neraca sumber daya batu bara di pemprov itu, cadangannya mencapai 19,56 miliar ton.

Dari deposit batu bara sebesar itu hingga 2004 telah dieksploitasi sebesar 322,63 juta ton,
jadi cadangan yang tersisa masih 19,24 miliar ton.

Menurut dia, di kawasan hutan konservasi dan lindung berdasarkan undang-undang tidak
dibolehkan ada usaha pertambangan, baik pertambangan terbuka maupun tertutup karena
akan merusak ekosistem dan lingkungan.

Namun pemerintah harus realistis bahwa lebih dari setengah luasan Kaltim memiliki
kelerengan lebih dari 40%, sehingga aktivitas pertambangan harus dilakukan sangat hati-
hati.

Berdasarkan hasil analisis spasial Greenomics Indonesia di kawasan perbatasan
kontribusi subsektor pertambangan nonmigas terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim
memang sangat singnifikan, mencapai 28,48% pada 2004. "Kontribusi yang cukup
signifikan tersebut tidak harus dipertahankan dengan mengorbankan kawasan hutan
lindung dengan cara melakukan pertambangan terbuka. Apalagi mengeruk potensi
mineral di kawasan konservasi," kata Elfian.

Elfian juga menjelaskan berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
(RTRWP) Kaltim 2004, terlihat hampir seluruh blok hutan lindung dan kawasan
konservasi (kawasan lindung) di sepanjang perbatasan dipetakan tumpang tindih dengan
potensi sumber daya mineral.

Kawasan lindung tersebut statusnya dikategorikan sebagai zona penangguhan.
"Padahal, zona tersebut sudah jelas peruntukannya sebagai kawasan lindung. Kawasan
konservasi jelas tidak boleh ada kegiatan penambangan, sedangkan kawasan hutan
lindung hanya dibolehkan kegiatan pertambangan tertutup. Artinya, tidak rasional
menetapkan kawasan lindung sebagai zona penangguhan."