Perlindungan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Website by darawirawan

VIEWS: 1,762 PAGES: 14

									PENGGUNAAN ANALOGI TERHADAP KEJAHATAN
    PEMBOBOLAN WEB SITE DI INTERNET


         PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
 Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
             memperoleh gelar kesarjanaan
               dalam bidang ilmu hukum




                        Oleh :

             FERDIANTI WAHYUNI
                NIM : 02400117




 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
          FAKULTAS HUKUM
                2007
                                        BAB I

                                  PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Permasalahan

           Perkembangan komputer tidak lepas dari pengertian komputer yang

    diberikan oleh para pakar, diantaranya adalah pendapat Robert H. Blismer yang

    menekankan pengertian komputer berdasarkan fungsi umum dari komputer.

    Menurutnya dalam bukunya Computer Annual, pengertian komputer yaitu :

    “Suatu alat yang mampu melakukan tugas seperti menerima, memproses input

    tadi sesuai programnya, dan menyimpan perintah-perintah dan hasil dari

    pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi”.1

           Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju dirasakan saat

    ini tidak ada kegiatan manusia modern yang lepas dari teknologi komputer yang

    dapat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara cepat dan efisien.

    Bahkan dalam perkembangannya komputer telah dapat merubah kebiasaan atau

    gaya hidup yang beralih dari alam wujud atau fisik ke arah alam elektronik atau

    non fisik disebut-sebut sebagai dunia maya (cyberspace), dimana orang dapat

    melakukan segala kegiatan melalui internet misalnya memesan barang, memesan

    tiket pesawat terbang dan sebagainya yang lebih dikenal dengan kegiatan

    perdagangan elektronik (E-commerce).


1
         Jogiyanto H.M., Pengenalan Komputer, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu, Andi Offset,
Yogyakarta, 1989, h.3.
       Jika di dunia yang sebenarnya sebuah tempat usaha baik yang berskala

besar maupun kecil dalam menjalankan usahanya memerlukan suatu tempat untuk

beroperasi dan dilakukan secara nyata. Namun di dunia cyber atau dunia maya

ini sebuah organisasi atau perusahaan tidak memerlukan hal tersebut. Hal tersebut

dikarenakan melalui teknologi internet sebuah organisasi atau perusahaan dapat

melakukan bisnisnya hanya dengan menggunakan alamat digital yang disebut

situs atau web site.

       Bila generasi lampau punya kebiasaan ngopi setiap pagi sembari membaca

koran hari ini, maka generasi di penghujung milenium kedua, punya perilaku

serupa namun tak sama. Bedanya, koran yang mereka baca telah digantikan oleh

seperangkat komputer personal yang online di jagad internet. Tak perlu lagi

membolak-balik halaman koran, cukup dengan meng-klik mouse berita pun

tersaji di layar monitor. Bahkan revolusi teknologi internet memungkinkan

pengakses untuk menikmati tampilan suara dan gambar bergerak (multimedia)

secara bersamaan. Lihat saja di situs CNN (www.cnn.com), berita berbasis teks

dan gambar digabung dengan aplikasi multimedia yang lebih interaktif dan

menarik ketimbang tampilan media cetak.

       Saat ini Web site E-commerce menjadi bagian dari bisnis yang makin

berkembang. Web Site E-commerce telah dijadikan sarana bertransaksi lewat

internet, dimana kita dapat menawarkan produk atau jasa setiap waktu selama 24

jam non stop. Meskipun anda dalam keadaan istirahat tapi anda masih bisa

melakukan transaksi bisnis.
           Tak dipungkiri lagi kemajuan Teknologi Informasi dan Perkembangan

    Web site bidang perdagangan atau E-Commerce yang semakin pesat memerlukan

    sarana dan prasara pendukung seperti pengaturan hukum yang akan menangani

    berbagai pemecahan persoalan ini begitu vital dibutuhkan.

           Terkait dengan kemajuan teknologi komputer tersebut, bentuk kejahatan

    komputer yang dikenal dengan cyber crime yang berupa pembobolan web site e-

    commerce yang dilakukan oleh para carder (istilah untuk pembobol web site).

    Mereka ini adalah para pelaku tindak pidana kejahatan komputer yang melakukan

    pembobolan suatu web site dengan melakukan suatu transaksi pembelian barang

    dengan menggunakan nomor atau kartu kredit palsu.

           Bicara pengaturan, hingga saat ini tidak ada yang spesifik mengatur

    mengenai penggunaan kartu kredit ilegal. Namun dampak dari tindakan tersebut

    adalah hilangnya sejumlah uang dari rekening A untuk membayarkan sesuatu.

    Kasus yang terjadi di Yogyakarta yang dilakukan oleh seorang mahasiswa PTS di

    Yogyakarta, modus kejahatan yang dilakukan adalah dengan mengubah nama

    situs bank terkemuka klikbca.com, menjadi klik-bca.com yang mengakibatkan

    banyak nasabah pengguna jasa bank tersebut memasukkan data-data bankingnya

    ke dalam situs yang dibuat oleh si pelaku, oleh Jaksa kasus tersebut dituntut

    dengan pasal mengenai penipuan.2

       Sebagai contoh dalam kasus cyber crime di Bandung, kepolisian Jawa Barat

    ternyata memilih perangkat hukum pidana (KUHP) untuk menghukum pelakunya.

2
        www. Hukumonline-com.htm. Telekomunikasi & Teknologi cyber crime di Indonesia
    Pertimbangannya mungkin selain sederhana juga mudah diterapkan. Seperti

    disampaikan oleh Kamil Razak, Kepala Reskrim II Polda Jabar, untuk tujuh orang

    carder ditangkap dan dijerat dengan Pasal 362 KUHP (pencurian), 378 KUHP

    (penggelapan), dan 263 KUHP (pemalsuan).3

            Kasus pembobolan web site bank dengan menggunakan fasilitas internet

    yang pernah terjadi adalah kasus Dody Susilo Haryanto, yang bertempat tinggal

    di Malang, yang mengakibatkan kerugian salah seorang Warga Negara Amerika

    dengan nama Wong Sin bertempat tinggal di Los Angeles Amerika Serikat. Dody

    yang masih duduk di bangku kuliah di Fakultas MIPA Jurusan Elektronika

    Universitas Brawijaya ini dituduh melakukan pembobolan web site dan telah

    mengambil rekening milik Wong Sin sebesar 6700 dollar dan Dody mengakui

    perbuatan yang dituduhkan kepadanya tetapi tidak mengakui besarnya uang yang

    diambil sebagaimana dimuat di beberapa media massa. Dody mengaku telah

    mengambil rekening sebesar 600 dollar. Dalam kasus ini pelaku dijerat dengan

    pasal pencurian, namun akhirnya pelaku diputus bebas karena belum adanya

    aturan yang mengatur tentang barang bukti elektronik.

            Perbuatan pembobolan web site yang diikuti pencurian uang melalui

    rekening bank dengan sarana internet yang dilakukan oleh carder ini merupakan

    suatu fenomena yang tidak dapat dihindari, akibat dari penguasaan informasi,

    khususnya di bidang perbankan.




3
        Ibid.
         Selanjutnya tindakan hukum tersebut dianalogikan dengan ketentuan

mengenai pencurian uang melalui rekening bank dengan sarana internet, karena

belum terdapat ketentuan yang spesifik di dunia maya. Yang ada hanyalah

pencurian dengan bentuk pokok sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.

         Pembobolan Web Site bahkan pencurian dengan sarana internet dilakukan

oleh pelaku cukup hanya di depan komputer yang ada di rumah atau di warung

internet yang menyewakan internet serta bisa dimana saja asal terhubung dengan

fasilitas internet. Pelaku dapat melakukan pencurian uang melalui rekening bank

dengan sarana internet tersebut hanya dengan menggerakkan jari-jari tanpa perlu

adanya persentuhan yang aktif.

         Dalam hal ini Indonesia sesungguhnya telah memiliki sejumlah

perundangan untuk sementara waktu menghadapi para carder, misalnya Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi khususnya pada pasal 22

UU Telekomunikasi yang menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan

perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanuipulasi” dimana Tindak pidana ini

merupakan perbuatan memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, jasa

telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi khusus yang dapat berupa

memodifikasi dan memparalelkan program komputer (software) tertentu untuk

menipu      jaringan   telekomunikasi,   maupun     memodifikasi     perangkat

telekomunikasi. Walaupun sepintas mirip, cara manipulasi dengan komputer lebih

merupakan cara “lunak” dengan menggunakan software-software atau cara

tertentu untuk memanipulasi data-data yang ada dalam komputer data., dan
    undang-undang hak atas kekayaan intelektual. Namun tiga perangkat peraturan itu

    tidak terlalu kuat dan efektif untuk menjerat para penjahat.

           "Menerapkan pasal-pasal KUHP juga belum pas, namun KUHP mungkin

    lebih efektif menghukum para carder dengan pidana pencurian, penggelapan, dan

    pemalsuan,". Oleh karena itu kita berharap, UU Pemanfaatan Teknologi

    Informasi, UU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang dapat

    melindungi pengguna internet dari maraknya kasus pencurian lewat media ini.4

           Hal ini menyebabkan penanganan kasus pembobolan web site di Indonesia

    masih terkait erat dengan penggunaan analogi atau persamaan antar bentuk yang

    menjadi dasar terjadinya bentuk bentuk yang lain. Sehingga pada kasus-kasus

    pembobolan web site di Internet aparat hukum masih menerapkan pasal-pasal

    KUHP tentang pencurian, pemalsuan maupun penggelapan serta Undang-undang

    Telekomunikasi maupun perlindungan konsumen untuk menjerat para pelakunya.

    Penggunaan analogi ini didasarkan atas belum terbentuknya regulasi yang jelas

    mengenai definisi-definisi dalam dunia cyber space maupun cyber crime.

           Oleh karena itu dapat dipahami apabila ada tuntutan dalam pengaturan

    perlindungan hukum di bidang TI dan E-Comerce yang lebih memadai, modern

    dan efektif karena perlindungan hukum merupakan suatu keharusan demi adanya

    kepastian hukum.




4
        Budi Rahardjo, Repotnya Polisi Menangani Cyber Crime. Kompas Sabtu, 19 Juli 2003.
          Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis

   tertarik untuk mengambil judul penulisan skripsi mengenai: Penggunaan Analogi

   Terhadap Kejahatan Pembobolan Web Site Di Internet.


B. Permasalahan

          Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diambil

   rumusan permasalan sebagai berikut:

   1. Bagaimana penggunaan analogi terhadap kejahatan pembobolan web site di

      internet?

   2. Bagaimana alternatif perundang-undangan yang bisa digunakan sebagai dasar

      hukum Tindak Pidana Pembobolan Web Site di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

   1. Untuk mengetahui penggunaan analogi terhadap kejahatan pembobolan web

      site di internet.

   2. Untuk mengetahui alternatif perundang-undangan yang bisa digunakan

      sebagai dasar hukum Tindak Pidana Pembobolan Web Site di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

   1. Kegunaan Teoritis

      Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya wacana

      tentang kejahatan pembobolan web site di internet ditinjau dari hukum pidana

      Indonesia.

   2. Manfaat Praktis
       Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi khususnya

       pemerintah dalam hal ini pembuat undang-undang maupun aparat penegak

       hukum dalam hal ini Kepolisian maupun Kejaksaan                      mengenai masalah

       kejahatan pembobolan web site di               internet ditinjau dari hukum pidana

       Indonesia.


E. Metode Penelitian

    1. Metode pendekatan

                Penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian

       yuridis normatif adalah pendekatan masalah penelitian dari segi peraturan

       perundang-undangannya.5

    2. Jenis penelitian

                Jenis   penelitian     yang     dilakukan     adalah     penelitian    deskriptif,

       dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

       keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk

       mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat

       teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.6

    3. Sumber data




       5
         Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Jakarta. 1986. hal.51.
6
        Ibid, hal, 10
                Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data

        sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

        bahan hukum tertier.7

                Data-data hukum dalam penelitian ini meliputi:

        a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan dalam

            penelitian ini yaitu pasal-pasal dalam KUHP khususnya pasal- pasal Pasal

            362 KUHP (pencurian), 378 KUHP (penggelapan), dan 263 KUHP

            (pemalsuan), maupun UU yang ada hubungannya dengan masalah yang

            diteliti dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

            tentang telekomunikasi.

        b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, majalah, koran, hasil-hasil

            penelitian, pendapat para praktisi dan lain-lain yang berguna bagi

            penelitian ini.

        c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

            maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang

            berupa kamus.

    4. Tahapan Penelitian

                Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan

        hukum dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

        Studi kepustakaan yaitu bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini


7
          Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
Jakarta. 1990. Cetakan Keempat. Hal.52.
       melalui berbagai literatur, dan dokumentasi maupun dari media elektronik.8

       Disamping itu juga digunakan teknik wawancara yang dilakukan terhadap

       pihak-pihak yang terkait dengan masalah pembobolan web site ini.

    5. Analisa Data
                Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang

       dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan

       fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta

       memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual.

       Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga

       dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.9


F. Sistematika Penulisan

           Sistimatika pembahasan dari suatu tulisan ilmiah mempunyai peranan

    penting,   karena     dengan adanya sistimatika             pembahasan       tersebut    akan

    memudahkan penyusunan skripsi itu sendiri.

           Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang terbagi menjadi

    beberapa sub-bab yang terdiri dari:

    BAB I PENDAHULUAN

           Diawali dengan uraian tentang latar belakang permasalahan, perumusan

           masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan diakhiri

           dengan sistematika penulisan.

8
        Ibid
       9
         Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Jakarta. 1986. hal.28.
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG PENGGUNAAN ANALOGI

    TERHADAP KEJAHATAN PEMBOBOLAN WEB SITE DI INTERNET

    Berisi tentang tinjauan umum mengenai hal-hal tentang Penggunaan

    Analogi Terhadap Kejahatan Pembobolan Web Site Di Internet:

    Pengertian Kejahatan, Tinjauan tentang internet, web-site, aturan-aturan

    dalam hukum pidana kita yang mengarah pada kasus pembobolan web

    site, dan penggunaan analogi terhadap kejahatan pembobolan web site di

    internet.
BAB III   PEMBAHASAN

          Berisi mengenai tindak pidana pembobolan web site di internet

          sebagai suatu bentuk kejahatan komputer, penggunaan analogi

          terhadap kejahatan pembobolan web site di internet, alternatif

          perundang-undangan yang bisa digunakan sebagai dasar hukum tindak

          pidana pembobolan web site di indonesia.

BAB IV    PENUTUP

          Pada bab empat ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang diangkat

          oleh peneliti serta saran saran yang dapat diberikan guna

          kemanfaatannya dalam pengaturan hukum pidana Indonesia.

								
To top