MANAJEMEN SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN DASAR by oym20829

VIEWS: 7,130 PAGES: 41

									oleh
 Faktor kelemahan:
1. Lemahnya budaya organisasi penyelenggara
     pendidikan
2.   Lemahnya manajemen sumberdaya manusia
     dalam bidang terkait.
3.   Lemahnya manajemen tenaga pendidik dan
     kependidikan
4.   Rendahnya sikap mental sumber daya
     manusia
5.   Kurang sarana dan prasarana
6.   Rendahnya produktivitas kerja tenaga
     pendidik dan kependidikan
7.   Belum tumbuhnya budaya koorporasi
     (budaya mutu)
 Berdasarkan analisis SWOT dapat diketahui
 banyak permasalahan dalam manajemen
 sekolah tingkat pendidikan dasar terutama -
 kompetensi manajerial. Analisis SWOT
 bertujuan untuk mengetahui besarnya
 faktor kekuatan dan kelemahan yang
 dimiliki oleh lembaga pendidikan, dan
 bagaimana menggunakan faktor-faktor
 tersebut guna mendapatkan peluang serta
 menghindari tantangan yang akan dihadapi
 oleh lembaga. Dengan demikian, dapat
 ditentukan manajemen yang diperlukan
 untuk kelangsungan pendidikan.
 Kebijakan pendidikan meliputi seluruh sisitem pendidikan
 mulai dari aktivitas Departemen Pendidikan Nasional,
 Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan
 legislatif yang menyertainya serta satuan pendidikan yang
 memerlukan kebijakan pendukung bertingkat. Kebijakan
 tersebut mencakup seluruh bidang operasi pendidikan pada
 semua tataran pengambil kebijakan. Kebijakan pendidikan
 sangat dipengaruhi oleh aliran politik negara, tradisi
 normatif, nilai dan konsepsi masa depan negara. Determinasi
 kebijakan dilakukan oleh politisi, dan pelaksanaan kebijakan
 dilakukan oleh eksekutif melalui kegiatan administrasi
 dengan memisahkan kedua aktivitas personel legislatif dan
 eksekutif.
kenyataannya belum sesuai harapan.

 Pembaharuan sistem pendidikan nasional
 dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan
 strategi pembangunan pendidikan nasional.
 Pendidikan nasional mempunyai visi
 terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata
 sosial yang kuat dan berwibawa untuk
 memberdayakan semua warga negara Indonesia
 berkembang menjadi manusia yang berkualitas
 sehingga mampu dan proaktif menjawab
 tantangan zaman yang selalu berubah.
Upaya termaksud dihadapkan kepada berbagai
permasalahan pelik antara lain;
1. keterebatasan manajemen pengelolaan sumber
   daya manusia;
2. keterebatasan untuk merealisasikan 20%
   APBN/APBD untuk alokasi pendidikan;
3. keterebatasan kemampuan untuk merealisasikan
   pemerataan pendidikan;
4. keterbatasan menciptakan sistem politik yang
   dapat menjamin transfer budaya melalui
   pendidikan;
5. keterbatasan kemampuan pemerintah daerah
   dalam mengoptimalkan kewenangan menangani
   masalah pendidikan, dan lain-lain.
Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan
strategi manajemen yang tepat. Strategi
pembangunan pendidikan nasional dalam undang-
undang ini meliputi :
 pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak
  mulia;
 pengembangan dan pelaksanaan kurikulum
  berbasis kompetensi;
 proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan
  yang memberdayakan;
 peningkatan keprofesionalan pendidik dan
  tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan
   prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan
   merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10.pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11.pemberdayaan peran masyarakat;
12.pusat pembudayaan dan pembangunan
   masyarakat; dan
13.pelaksanaan pengawasan dalam sistem
   pendidikan nasional.
 Hasil evaluasi dari kebijakan-kebijakan tersebut masih
 ada satu hal yang belum terealisasi baik oleh pemerintah
 pusat ataupun pemerintah daerah, yaitu mengenai
 alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan
 APBD seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini bisa
 disebabkan oleh belum adanya peraturan pemerintah,
 sehingga pemerintah daerahpun belum bisa
 mengeluarkan peraturan daerah mengenai pembiayaan
 pendidikan. Oleh karena itu lembaga pendidikan dengan
 semangat otonomi daerah harus mampu menggalang
 dana dari berbagai sumber, sehingga pelaksanaan
 pendidikan akan berjalan sebagaimana mestinya.
 Walaupun demikian akan lebih baik lagi jika anggaran
 20% tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah.
 Menteri Pendidikan Nasional, sudah mengeluarkan
 Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana
 dan Prasarana Pendidikan, akan tetapi masih banyak
 lembaga pendidikan yang belum memiliki sarana /
 prasarana yang memadai. Salah satu penyebabnya adalah
 kurang memadainya sumber dana yang diperlukan. Lebih
 parahnya lagi dengan adanya kebijakan Bantuan
 Operasional Siswa (BOS) dari pemerintah, sehingga
 masyarakat berpendapat bahwa masalah pendidikan
 semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Akibatnya
 masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengadaan,
 pembangunan dan pengembangan sarana / prasarana
 lembaga pendidikan.
 Evaluasi dari kebijakan yang telah
 diberlakukan pada dunia pendidikan,
 bahwa pemerintah, termasuk di
 dalamnya Departemen Pendidikan
 Nasional dan Dinas Pendidikan
 Propinsi serta Kabupaten / Kota harus
 mensosialisasikan kebijakan tersebut
 sampai ke tingkat masyarakat bawah.
 Sebaliknya masyarakat harus lebih
 proaktif mencari informasi tentang
 dunia pendidikan.
           IV. KONSEP DASAR
 Budaya Organisasi Kuat
 Anggota-anggota organisasi loyal kepada organisasi;
 Pedoman bertingkah laku bagi orang-orang di dalam perusahaan digariskan
    dengan jelas, dimengerti, dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang-orang di dalam
    perusahaan sehingga orang-orang yang bekerja menjadi sangat kohesif;
   Nilai-nilai yang dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi
    dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten oleh
    orang-orang yang bekerja dalam perusahaan;
   Organisasi memberikan tempat khusus kepada pahlawan-pahlawan organisasi
    dan secara sistematis menciptakan bermacam-macam tingkat pahlawan;
   Dijumpai banyak ritual, mulai dari ritual sederhana hingga yang mewah; dan
   Memiliki jaringan kulturan yang menampung cerita-cerita kehebatan para
    pahlawannya.
            LIMA SUB UNIT LANDASAN
            ORGANISASI MINTZBERG’S
1. The Strategic Apex (Puncak Strategik atau
     Pimpinan Puncak)
2.   The Operating Core (Inti yang Beroperasi atau
     Pemegang Kendali)
3.   The Middle Line (Para Ahli Menengah)
4.   The Technostructure (Teknostruktur atau Para
     Ahli)
5.   The Support Staff (Staf Pendukung)
Manajemen Sumber Daya Manusia
 Aplikasi MSDM dalam dunia pendidikan memiliki tujuan dan fungsi
  antara lain;
   Helping the organization reach its goals,
   Employing the skill and abilities of the workforce efficiently,
   Providing the organization with well trained and well motivated employees,
   Increasing employee’s job satisfaction and organization commitment to the
    fullest,
   Developing and maintaining a quality of work life that makes employment in
    the organization desirable,
   Communicating HRM policies to all employees,
   Helping to maintain ethical policies and socially responsible behavior, dan
   Managing change to the mutual advantage of individuals, groups, the
    enterprise and the public.
 Kaitan dengan Mendiknas (skala makro), Kepala
 Disdik provinsi/kabupaten/kota (skala meso) dan
 kepala sekolah (skala mikro) memiliki peran MSDM
 manajer lini. Mereka memiliki tugas dan kewajiban
 sebagai penterjemah misi, visi, strategi dan kebijakan
 pendidikan (strategic partner), penempatan orang
 yang tepat pada pekerjaan yang tepat, pemberian
 orientasi kepada orang baru, pelatihan dan
 pengembangan kemampuan dan ketrampilan setiap
 orang, perbaikan kinerja setiap orang sesuai tuntutan
 persaingan, pengembangan kerjasama tim yang
 kooperatif dan jaringan kerja yang efektif,
 pengendalian biaya tenaga kerja, peningkatan dan
 pemeliharaan semangat kerja dan komitmen
 (employee champion), dan perlindungan kesehatan dan
 kondisi fisik karyawan.
 Seorang manajer lini sebagai ahli organisasi
 memiliki criteria sukses dalam merancang
 dan mengembangkan proses MSDM yang
 efisien untuk mendukung penciptaan
 “habitat” organisasional. Menciptakan
 infrastruktur organisasional melalui
 penilaian dan perbaikan proses MSDM
 secara konstan. Melakukan kegiatan yang
 mengarah pada reengineering proses
 pekerjaan secara kontinyu, serta
 menganalisis dan memberikan tanggapan
 terhadap kebutuhan organisasional.
    V. KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN
Hasil dari anilisis SWOT dapat digunakan
 sebagai dasar kebijakan dalam
 implementasi manajemen sekolah tingkat
 pendidikan dasar serta berbagai kegiatan
 yang akan dilakukan dalam pendidikan.
 Adapun kebijakan dan perancanaan ini
 terbagi menjadi tiga bagian antara lain:
1. Kebijakan dan perencanaan makro
 Kebijakan dan perencanaan makro merupakan suatu agregat dari
  keseluruhan sistem nilai, tujuan kelembagaan, organisasi, bagian,
  komponen, unsur, proses, dan hubungan pendidikan secara internal dan
  eksternal pada tatanan antara lembaga, kemasyarakatan, mulai dari
  tingkat daerah sampai tingkat pusat. Arah dari kebijakan dan perencanaan
  secara makro adalah untuk menentukan hubungan timbal balik
  kelembagaan pendidikan dengan pihak eksternal, dan untuk menentukan
  data internal pendidikan seperti sains dan teknologi, laju pertumbuhan
  penduduk, ekonomi, keuangan pemerintah, pendapatan perkapita,
  sarana/prasarana, lingkungan dan lain sebagainya. Kebijakan dan
  perencanaan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar secara makro
  adalah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar secara
  nasional. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
  Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Kebijakan dan perencanaan secara meso
 Konsep manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar pada
   tingkat meso dilaksanakan oleh internal lembaga pendidikan
   dengan eksternal pendidikan dari satu jalur, jenjang, dan
   jenis tertentu. Seperti tingkat pendidikan dasar, menengah,
   kejuruan, dan pendidikan tinggi. Perencanaan manajemen
   sekolah tingkat pendidikan dasar disusun berdasarkan
   keperluan lembaga pendidikan tersebut dari mulai hulu
   sampai ke hilir untuk mencapai pendidikan yang bermutu
   dan mempunyai karakteristik yang khusus. Data-data yang
   digunakan untuk penyusunan perencanaan manajemen
   sekolah tingkat pendidikan dasar selain diambil dari faktor
   internal dan eksternal lembaga itu sendiri, juga dari lembaga
   yang ada di bawahnya atau lembaga yang menjadi tanggung
   jawabnya. Perencanaan ini dituangkan pada Perda
   Pendidikan, Program Dinas Pendidikan, dan Rencana
   Strategis Dinas Pendidikan (RENSTRA).
3. Kebijakan dan perencanaan secara mikro
 Pada tingkatan mikro implementasi manajemen
  sekolah tingkat pendidikan dasar sifatnya lebih
  spesifik, dan dilakukan oleh satuan pendidikan
  SD/MI dan SMP/MTs. atau yang sederajat yaitu Kejar
  Paket A dan Paket B. Penyusunan manajemen sekolah
  tingkat pendidikan dasar ditujukan untuk mencapai
  mutu pendidikan dan pengajaran sebagai program
  unggulan serta karakteristk pribadi lulusan yang
  diharapkan. Data-data yang digunakan diperoleh
  dari hasil analisis internal dan eksternal satuan
  pendidikan tersebut. Perencanaan ini dituangkan
  pada Program Sekolah (PS), Rencana Pengembangan
  Sekolah (RPS), dan atau Rencana Strategis
  Pengembangan Sekolah(RENSTRA).
            VI. KESIMPULAN
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
   Sistem Pendidikan Nasional diimplementasi sesuai dengan pelaksanaan
   otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik
   Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang
   Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Undang-undang tentang otonomi daerah bertujuan untuk
   memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas,
   meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk sumber dana
   pendidikan.
3. Desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan aspirasi masyarakat akan
   pendidikan, yang dengan sendirinya akan meningkatkan pemerataan
   kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan
  yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
5. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD)
  dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain
  yang sederajat serta sekolah menengah pertama
  (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau
  bentuk lain yang sederajat.
6. Ketentuan mengenai pendidikan dasar
  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
  diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
  Ketentuan termasuk terdapat dalam PP Nomor 19
  Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Penyusunan Perda Pendidikan merupakan
  wujud wewenang Pemerintah Daerah sesuai
  dengan paradigma baru di era otonomi daerah.
8. Untuk mengimplementasikan manajemen
  sekolah tingkat pendidikan dasar yang
  dibutuhkan terlebih dahulu yaitu melakukan
  analisis SWOT. Melalui analisis SWOT dapat
  diketahui berapa kekuatan dan kelemahan yang
  dimiliki, dan dapat menentukan bagaimana cara
  memanfaatkan peluang serta menghindari atau
  meminimalkan tantangan yang akan dihadapi.
9. Tugas pemerintah
 Dalam konteks pendidikan dasar, pemerintah tidak perlu
   mengambil alih peran pendidik dengan menetapkan standar
   pendidikan sebab pemerintah tidak berhubungan langsung
   dengan peserta didik. Tugas pemerintah adalah menciptakan
   kondisi dan sistem pendidikan yang efektif, integral, dan
   mengembangkan pendidik maupun peserta didik.
 Pertama, pemerataan infrastruktur dan suprastruktur
   pendidikan. Di banyak daerah sarana dan prasarana
   pendidikan amat memprihatinkan. Kurangnya tenaga
   pengajar di pedalaman, banyak gedung sekolah tak layak
   pakai, dan penggemblengan mental pengabdian pendidik,
   merupakan pekerjaan besar yang harus diprioritaskan dan
   dituntaskan pemerintah.
   Amat tidak masuk akal bila pemerintah tiba-tiba menetapkan
   standar kelulusan secara nasional, sementara pembangunan
   dan pemajuan pendidikan masih amat parsial.
        “MELAHIRKAN KEMBALI INDONESIA RAYA”.
                (Prof. Winarno Surahmad)
   Sampai Kemarin Ketika Semua Babi Rusa, Komodo, dan
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bangkitlah-bangkitlah Guruku, kehadiranmu tidak
tergantikan, Biarlah dunia ini menjadi saksi, Kau bukan
bukan Guru Negeri, Kau bukan guru swasta, Kau adalah
guru bangsa! Kalau Engkau mau, Kalau saja Engkau mau,
memberikan yang terbaik dan hanya yang terbaik, kalau
saja Engkau mau memanusia manusia, membudayakan
bangsa, mengindonesiakan Nusanatara, satu generasi di
tangannu seagung sebuah mahakarya, Wahai semua guru
bangsa! Sekaranglah waktumu, melahirkan kembali sebuah
Indonesia Raya.”

								
To top