EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN PERKARA KORUPSI KEPALA DINAS KESEHATAN Eksaminasi

Document Sample
EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN PERKARA KORUPSI KEPALA DINAS KESEHATAN Eksaminasi Powered By Docstoc
					                                                                        Eksaminasi


              EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN PERKARA KORUPSI
         KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
           NUSA TENGGARA BARAT (a.n dr. H.L. SEKARNINGRAT)


               Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI)


Pendahuluan
       Di Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2004 mulai terkuak dibeberapa media
massa lokal maupun nasional soal telah terjadi Tindak Pidana Korupsi pada
pengadaan alat-alat Kesehatan dan obat-obat serta Penunjukkan Langung (PL) pada
tender proyek rehap puskesmas dan sejumlah Puskesmas Pembantu di Dinas
Kesehatan Kab. Lombok Barat. Rp 7,5 milyar total jumlah proyek tersebut pada
tahun 2003. Kasus ini berindikasi melibatkan Ketua Bappeda Lombok Barat H.L
Srinata, Bupati Lombok Barat Drs Iskandar dan Seketaris Daerah Drs, HL Kusnandar
Anggrat, akan tetapi akhirnya kasus ini hanya menyeret seorang tersangka saja yakni
dr. H.L Sekarningrat yang juga selaku Kepala Dinas Kesehatan Lombok BaraT.
       Kasus dugaan korupsi markup pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-
obatan, pada saat kasus ini masuk ke Kejaksaan dan dilakukan penyidikan yang
ditemukan hanya soal fee proyek yang diberikan rekanan kepada Kepala Dikes
Lobar Sekarningrat. Sayangnya juga Kepala Kejari Mataram Soetomo, SH, tidak
membeberkan lebih jauh keterlibatan putra Kakadis Lobar “Darmawan” pada
beberapa pengadaan obat yang berindikasi keterlibatannya dalam bentuk PL.
Padahal dalam siaran pers yang pernah disampaikan Kepala Kejari Mataram “bahwa
Kejaksaan menemukan berbagai kejanggalan-kejanggalan terhadap proyek kesehatan
tersebut sehingga merugikan Negara sekitar Rp 7,5 milyar.
       Sehingga kesimpulannya jika dugaan korupsi kesehatan itu pada manipulasi
harga peralatan dan obat-obatan maka berakibatnya mark up harga ini daerah
dirugikan karena harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar ketimbang harga




www.pemantauperadilan.com                                                        1
                                                                         Eksaminasi


barang tersebut. Seharusnya Jaksa bukan hanya menyeret dr. H.L Sekarningrat pada
Penerimaan Fee Proyek dari rekanan yang mengerjakan perbaikan Pustu,
Puskemesmas dan Meubelier yang totalnya kerugian negara mencapai Rp. 210,8
juta. Tetapi lebih pada apa yang sudah dijelaskan Kepala Kejari Mataram yang harus
ditelusuri. Jika hanya pada soal fee proyek saja yang didakwaan seharusnya Kejari
Mataram juga menyeret beberapa tersangka yakni Ketua Bapedda Lobar H.L Srinata,
Bupati Lombok Barat Drs Iskandar, Seketaris Daerah Drs, HL Kusnandar Anggrat
dan salah seorang anggota DPRD Lobar yaitu R. Nune Abriadi yang juga menerima
jumlah uang dari hasil fee proyek tersebut


I.      UMUM
a.    Judul Eksaminasi :
      Tindak Pidana Korupsi dr. H. L. Sekarningrat (Kepala Dinas Kesehatan Kab.
      Lombok Barat-Nusa Tenggara Barat)


b.    Berkas yang dilakukan Eksaminasi :
       1.   Surat Dakwaan No. Reg. Perkara. PDS-02/P.2.10/Fd 1/12/2004
       2.   Surat Tuntutan No. Reg Perkara PDS-02/P.2.10/Fd 1/12/2004
       3.   Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 274/PID.B/2004/PN.MTR


c.   Pertimbangan pembentukan Majelis Eksaminasi
     1. Bahwa, untuk melakukan proses eksaminasi dan menilai secara luas terhadap
        hal-hal yang dinilai saling berkaitan dalam proses persidangan perkara tindak
        pidana korupsi dengan terdakwa dr. H.L Sekarningrat maka dibentuklah
        majelis eksaminasi
     2. Bahwa, untuk menjaga hasil pengujian dan penilai (putusan) yang dilakukan
        oleh     majelis     Eksaminasi      tersebut    dapat     dipercaya     dan
        dipertanggungjawabkan, maka susunan anggota majelis eksaminasi tersebut




www.pemantauperadilan.com                                                          2
                                                                         Eksaminasi


        terdiri dari orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap hukum
        dan penegakan hukum serta yang memiliki basis keilmuan dibidang ilmu
        hukum atau berpengalaman dalam praktek penegakan hukum.


d.    Tujuan Eksaminasi
     1. Mengetahui kelemahan-kelemahan dari produk hukum yang dihasilkan
        dalam kasus tersebut diantaranya sebagaimana tersebut diatas serta
        bagaiamana proses penyidikan dan persidangan yang dilakukan apakah telah
        sesuai dengan substansi atau materi dari putusan yang dihasilkan dan apakah
        telah sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana
     2. Melakukan analisis terhadap proses persidangan perkara tindak pidana
        korupsi dengan terdakwa dr. H.L Sekarningrat guna melihat sampai
        sejauhmana pertimbangan hukum dimaksud sesuai ataukah bertentangan
        dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, baik dalam tataran hukum
        materiil maupun hukum formil dan juga dengan legal justice, moral justice
        serta sosial justice.
     3. mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk turut terlibat secara
        lebih jauh didalam proses analisa dan mempersoalkan proses peradilan
        sesuatu perkara dan putusan atas perkara ini yang dinilai controversial,
        mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan melukai rasa keadilan
        rakyat.
     4. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga dan hasil eksaminasi ke publik,
        agar publik mengetahui hasil yang didapat dari analisis hukum kasus tersebut
        dan sebagai kontrol pada lembaga peradilan agar dapat meminimalisir proses
        ketiadakadilan serta membiasakan publik melakukan penilaian dan pengujian
        terhadap suatu proses peradilan.




www.pemantauperadilan.com                                                         3
                                                                            Eksaminasi


e.         Majelis Eksaminasi
             Adapun majelis eksaminasi tersebut terdiri dari beberapa unsur yaitu,
Akademisi Universitas Mataram dan Pengacara, yang diharapkan mempunyai posisi
obyektif, tidak memihak dengan kasus yang akan dieksaminasi dan tidak
mempunyai kepentingan atau hubungan atau keterkaitan langsung atau tidak
langusng dengan kasus yang akan dieksaminasi, yaitu :
      1.     Dr. Anang Husni, SH (Akademisi)              : Koordinator
      2.     Anwar, SH (Praktisi)                         : Anggota
      3.     Lewis Gorindulu, SH (Akademisi)              : Anggota


II.         Bagian Pertama
a.     Posisi Kasus
            Korupsi yang diawali dari dugaan mark up pengadaan alat-alat kesehatan dan
obat-obatan dilingkungan instansi yang dipimpinnya senilai Rp 7,5 milyar pada
tahun 2003, pada perkembangannya hasil penyidikan kasus ini berubah menjadi
penerimaan fee proyek atas nama Kepala Kadikes Lombok Barat dr H.L Sekarningrat
            Melalui    sebuah       surat   perintah   penyidikan     No.     PRINT-
03/P.2.10/Fd.1/09/2004, Kejaksaan Negeri Mataram mulai melakukan penyidikan
atas tersangka H.L Sekarningrat berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang
dilakukan dalam kasus menerima hadiah yang ada kaitannya dengan pekerjaan
Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pengadaan Meubelair T.A 2003.
            Tindakan KKN yang dilakukan Sekarningrat berupa menerima sejumlah uang
dari beberapa rekanan dalam proyek itu, yang totalnya mencapai Rp 210,8 juta.
Ihwal saling memberi itu berawal dari proyek kesehatan senilai Rp 7,5 miliar di
Dinas Kesehatan Lombok Barat tahun 2003. Dari delapan paket yang harus
dikerjakan, ternyata ada satu paket yakni peningkatan sarana kesehatan puskesmas
dan puskesmas pembantu yang terpaksa dilakukan dengan proses penunjukan
langsung (PL). Proses itulah yang kemudian disoroti beraroma KKN.




www.pemantauperadilan.com                                                           4
                                                                          Eksaminasi


       Sekarningrat diduga menerima uang dari sejumlah rekanan pemenang PL,
misalnya Rp 19,75 juta dari CV Pembangunan Nusantara yang ditunjuk merehab
Puskesmas Pemenang, Rp 7,4 juta dari CV Mulya yang ditunjuk merehab Puskesmas
Pembantu (Pustu) Selengen, Rp 6,5 juta dari CV Karya Emas yang ditunjuk merehab
Puskesmas Dopang, Rp 12,6 juta dari CV Delima Jaya yang ditunjuk merehab Pustu
Selelos, Rp 18,8 juta dari CV Prameswari Jaya yang ditunjuk mengadakan meubelair
Pustu Selelos, Rp 11 juta dari CV Serimpi yang ditunjuk merehab Pustu Menggale,
Rp 12,4 juta dari Anra Wijaya yang ditunjuk merehab Pustu Gili Air, Rp 10,5 juta
dari CV Bumi Subur yang ditunjuk merehab Pustu Ancak, Rp 7,19 juta dari CV
Prima Jaya yang ditunjuk merehab Pustu Sukadana, Rp 11,6 juta dari CV Jaya
Raharja yang ditunjuk merehab Pustu Gangga, Rp 11,2 juta dari Trasna Jaya yang
ditunjuk merehab Pustu Sesait, Rp 59,5 juta dari CV Haropah Jaya yang ditunjuk
merehab Puskesmas Tanjung, Rp 11,5 juta dari CV Lancar Dinata Jaya yang ditunjuk
merehab Pustu Bentek, dan Rp 10,8 juta dari CV Mahkota Indah yang ditunjuk
merehab Pustu Loloan. Pemberian uang itu dilakukan para rekanan dengan maksud
agar Sekarningrat selaku Kadikes Lobar dapat memuluskan mereka mendapat proyek
rehabilitasi Puskesmas dan Pustu tersebut.
       Pemeriksaan terhadap saksi yang dilakukan sejak tanggal 8 September 2005
hingga tanggal 28 September 2004 dengan keterangan 16 saksi dan 16 dokumen
surat sebagai alat bukti, maka sangat jelas dr. H. L. Sekarningrat selaku Kepala Dinas
Kesehatan Lombok Barat telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau
sepatutnya harus diduganya hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran yang
memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya demikian Jaksa
Penyidik Fora Noenoehitoe, SH mengungkapkan kasus tersebut. sehingga kasus
tersebut dilimpahkan kepengandilan pada tanggal 15 Desember 2004 dan mulai
disidangkan pada tanggal 22 Desember 2005 hingga 17 Pebruari 2005. Atas
perbuatannya ini Sekarningrat dihukum 5 bulan penjara dipotong masa tahanan




www.pemantauperadilan.com                                                           5
                                                                       Eksaminasi


serta denda senilai Rp 10 juta subsidier 3 bulan kurungan sedangkan tuntutan jaksa
dalam sidang sebelumnya tim penuntut umum menuntut Sekarningrat dihukum
dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda senilai Rp 50 juta.
Jauh lebih tinggi ketimbang vonis hakim.
      Atas dasar hal inilah yang melatarbelakangi kasus dr. H.L. Sekanrningrat
dieksamanisai guna memunculkkan anotasi yang tepat atas putusan hakim PN
Mataram terhadap vonis yang diberkan kepada dr. H.L Sekarningrat, yang dirasa
masyarakat sangat jauh dari rasa keadilan.


b.   Fakta Dalam Peradilan
 ·      Dr. H.L Sekarningrat yang didakwa oleh JPU dengan pasal 11 UU No. 31
     Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 atas
     jabatannya yang diemban telah menerima sejumlah hadiah sebesar Rp
     210.824.500,- yang dilakukan dengan cara memerintahkan saksi Amnan, Spd.
     SKM, Nur Astoyuwono, Sip dan Saksi I.B Karang dari rekanan seperti
     penjelasan diatas.
 ·     Surat perintah penyidikan No. PRINT-03/P.2.10/Fd.1/09/2004, Kejaksaan
     Negeri Mataram mulai melakukan penyidikan hanya pada H.L Sekarningrat
     yang dijadikan tersangka sedangkan yang lainnya tidak dikenakan status
     tersangka, padahal jaksa bisa memberikan rekanan itu dengan pasal 5 dalam
     bentuk turut melakukan.
 ·     Kasus yang muasalnya adalah korupsi yang terjadi pada proyek kesehatan
     senilai Rp 7,5 milyar tetapi dalam perjalanan penyidikannya hanya difokuskan
     pada fee proyek senilai Rp 210,8 juta.
 ·     Terungkap pula di BAP bahwa saksi tidak memberikan fee/hadiah tetapi
     uang toleransi sebesar Rp 59.500.000,- dan pengerjaan Puskesmas maupun
     Puskesmas Pembantu di 4 lainnya kondisinya hampir sama tetapi jaksa hanya
     tetap fokus pada fee proyek saja. Semua CV yang mendapatkan proyek rehap




www.pemantauperadilan.com                                                       6
                                                                     Eksaminasi


     Puskesmas di Lombok Barat tanpa tender pengadaan barang dan jasa serta
     penyelesaian proyek kurang dari waktu yang diperhitungankan secara akal
     sehat, pemberian fee dilakukan karena proses dari hasil loby yang dilakukan
     masing-masing CV langsung ke dr. H.L. Sekarningrat karena hal ini dianggap
     sebagai balas jasa atas telah memberi proyek.
 ·     Terdapat keterangan tersangka yang menyatakan bahwa Bupati Lobar Drs. L.
     Iskadar menerima uang dari hasil fee proyek sebesar Rp 100 juta dan Sekda
     Lobar sebesar Rp 20 juta yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Hal
     ini tidak ditelusuri juga kebenarannya oleh Jaksa, padahal saat memeriksa
     Bupati Iskandar jaksa tidak melakukan prosedur hukum yaitu meminta ijin
     kepada Gubernur untuk memeriksanya tetapi terobos langsung dan Iskadar
     mengelak dikatakan menerma uang dan dia anggap ini sebagai fitnah atau
     pencemaran nama baik. Akan tetapi apa yang diakui tersangka dalam BAPnya
     tidak jaksa jadikan acuan untuk memeriksa lebih jauh apa yang terungkap
     dalam penyidikan sampai pada persidangan Bupati Lobar tidak dipanggil untuk
     dijadikan saksi hanya dengan alasan keluar daerah.


1. Surat Dakwaan
       Dr. H.L Sekarningrat didakwa JPU melakukan tindak pidana korupsi dengan
menerima sejumlah fee proyek dari rekanan yang dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
       Bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau
kesewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran
orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,
yang dilakukan dengan cara yaitu pada waktu itu dr. H.L Sekarningrat selaku
Kakadikes Lobar berdasarkan SK Gubernur NTB No. 821.2-8/183/PEG tanggal 20
Pebruari 1998 dan berdasarkan SK Bupati KDH Tk. II Lobar No. 824.4/10.Peg/2000
tanggal 20 Desember 2000 sebagai penanggung jawab kegiatan/pengadaan Meubelair




www.pemantauperadilan.com                                                     7
                                                                       Eksaminasi


serta 2 Puskesmas dan 12 Puskesmas Pembantu (Pustu) dimana dr. H.L Sekarningrat
telah memberikan perintah kepada :
     1.    Amnan, S.Pd. SKM selaku Ketua Panitia Penunjukan langsung pengadaan
          barang dan jasa sekaligus sebagai tim supervisor bangunan fisik yang
          diangkat berdasarkan SK Kakadikesmas Kab. Lobar No. TU/296/IV/2003 tgl
          10 April 2003 untuk menerima uang dari rekanan yang akan mengerjakan
          proyek/kegiatan pengadaan Meubelair dan rehabilitasi Puskesmas serta
          Pustu di Kab. Lobar.
     2.      Nur Astoyuwono selaku ketua panitia pemeriksaan dan penerimaan
          barang   yang   diangkat   berdasarkan   SK   Kakadikesmas   Lobar   No.
          TU/296/IV/2003 tgl 10 April dengan kata-kata “Nanti kalau ada rekanan
          yang menyerahkan uang terima saja”.
     3.    Drs. IB Karang sebagai Kasubag Umum pada Dikes Lobar untuk
          menerima uang fee/hadiah dari rekanan yang mengerjakan proyek milik
          Dikes Lobar.


      Atas dasar inilah tiga orang tersebut kemudian menerima sejumlah fee dari
beberapa rekanan diantaranya adalah yang diterima Amanan S.Pd. MM sebesar Rp
106.224.500,- yang berasal dari Robinzandhi, AH. MM an. CV Pembangunan
Nusantara sebesar Rp 19.756.300,- yang pada bulan Oktober 2003 digunakan untuk
rehap Puskesmas Pemenang, H.M Swandi an. CV Mulya sebesar Rp 7.400.000,-
bulan September 2003 untuk Rehap Puskesmas Pembantu Selengan, Wildan, Se an.
CV Karya Emas sebesar Rp 6.500.000,- bulan Oktober 2003 untuk rehap Pustu
Kopang., L. Mulyadi, SH an. CV. Delima Jaya sebesar Rp. 12.600.000 bulan Oktober
2003 untuk rehap Pustu Selelos serta an. CV. Prameswari Jaya sebesar Rp
18.875.000,- bulan Oktober 2003 untuk pengadaan meubelair Pustu Selelos, L. Ikbal,
SH an. CV serimpi sebesar Rp 11.000.000 bulan Januari 2004 untuk rehap Pustu
Menggale, I Gde Januarsa an. CV. Anra Wijaya sebeasar Rp 12.400.000,- bulan




www.pemantauperadilan.com                                                       8
                                                                         Eksaminasi


Januari 2004 untuk rehap Puskesmas Pembantu Gili Air. Ilham Wijaya an. CV. Bumi
Subur sebesar Rp 10.500.000,- bulan Januari 2004 untuk rehap Pustu Ancak., L.
Moh. Husaini an. CV.Prima Jaya sebesar Rp 7.193.200 bulan Januari 2004 untuk
rehap Pustu Sukadana.
       Sedangkan dari Nur Astoyuwono sejumlah uang yang diberikan rekanan
diserahkan seluruhnya kepada dr. H.L Sekarningrat sebesar Rp 93.800.000,- dimana-
mana secara berturut-turut telah menerima uang dari rekanan yaitu Puji Raharjo an.
CV. Jaya Raharja sebesar Rp 11.600.000,- pada bulan Oktober 2003 untuk rehap
Pustu Gangga, Nanang Ekobudiono an. Trasna Jaya sebesar Rp 11.200.000,- bulan
Desember 2003 untuk rehap Pustu Sesait, Mandra Wijaya an. CV. Haropah Jaya
sebesar Rp 59.500.00,- bulan November 2003 untuk rehap Puskesmas Tanjung dan
Mei Imam Subagyo an. CV. Lancar Dinata jaya sebesar Rp 11.500.000,- bulan Januari
2004 untuk rehap Pustu Bentek
       IB. Karang telah menerima uang pula dari rekanan Supriyadi an. CV.
Mahkota Indah sebesar Rp 10.800.000,- bulan Oktober 2003 untuk rehap Pustu
Loloan. Jadi Jumlah uang keseluruhan yang diterima dr. H.L Sekarningrat dari
mereka bertiga adalah Rp 210.824.500,-
   Atas perintah dr. H.L Sekarningrat, Amnan mencatatnya dalam buku
penerimaan dan penggunaan atas uang pemberian para rekanan tersebut. Dari uang
tersebut dr. H.L Sekarningrat menggunakan uang tersebut untuk bebeberapa hal
antara lain:


   1. Biaya perjalanan dr. H.L Sekarningrat ke Jakarta sebesar Rp 12.000.000,-
   2. Biaya reparasi mobil dinas Kadikes Lobar sebesar Rp 17.400.000,-
   3. Biaya penandatanganan proses pantia lelang (9orang) sebesar Rp 9.000.000,-
   4. Biaya pembelian oleh-oleh untuk Dirjen Anggaran Jakarta sebesar Rp
       3.000.000,-
   5. Biaya perjalanan Nur Astoyuwono Jakarta dan Yogya sebesar Rp 11.000.000,-




www.pemantauperadilan.com                                                          9
                                                                         Eksaminasi


   6. Untuk R. Nune Abriadi (anggota DPRD) sebesar Rp 5.000.000
   7. Untuk mendukung operasional Dikesmas Lobar sebesar Rp 135.000.000,-
   8. Amnan menyerahkan uang pada tanggal 8 Maret 2004 kepada dr. H.L
       Sekarningrat sebesar 60.000.000,-


       Total uang yang digunakan oleh dr. H.L Sekarningrat adalah Rp
254.400.000,- dan kelebihan sekitar Rp 41.575.500,- adalah berasal dari uang pribadi.
Adapun para rekanan mau memberikan uang kepada terdakwa selaku Kakadikes
Lobar dengan tujuan untuk memuluskan para rekanan mendapatkan proyek
rehabilitasi Puskesmas dan Pustu serta pengadaan meubelair tahun 2003 pada Dinas
Kesehatan Masyarakat Lobar dan terdakwa dengan kewenangannya yang diberikan
selaku Kakadikes Lobar yaitu bertanggungjwab secara administrasi baik administrasi
keuangan maupun fisik proyek telah menunjuk perusahaan-perusahaan dari para
rekanan yang memberikan uang/fee kepada terdakwa untuk mengerjakan proyek
milik Dikes Lobar tahun 2003. Akibat perbuatan ia terdakwa, Negara dalam hal ini
Pemda Lobar menderita kerugian sebesar Rp 210.824.500,- atau setidak-tidaknya
sekitar sejumlah itu.
       Atas fakta yang tersebut di atas, maka oleh JPU, JPU Fora Noenoehitoe, SH,
Sarwoto, SH dan Agus Prasetya, Shdidakwa dengan dakwaan pidana dalam pasal 11
jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU
RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tanpa
subsidier atau primair dakwaannya).


2. Putusan Pengadilan Negeri Mataram (Judex Factie)
       Pengadilan Negeri Mataram (Putusan No. 274/PID.B/2004/PN.MTR tanggal
17 Pebruari 2005) yang dipimpin oleh I Ketut Gede, SH, dengan anggota Majelis
hakim H. Yuli Usman, SH dan Dewa Putu Wenten, SH, I Nengah Sutama, SH dan I
Dewa Made Alit Darma, SH., menyatakan dr. H.L Sekarningrat dinyatakan terbukti




www.pemantauperadilan.com                                                         10
                                                                        Eksaminasi


secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan
menerima fee dari para rekanan dan menyatakan bahwa dr. H.L Sekarningrat selaku
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal
diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
          Dan majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan vonis kepada dr.H.L
Sekarningrat yang berbunyi yaitu
       1. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan
          dan denda sebesar Rp 10 juta subsidair 3 bulan kurungan.
       2. Menetapkan lama masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
          seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan.
       3. Memerintahkan agar tahanan segera keluar dari tahanan.
       4. Menetapkan barang bukti berupa :
          ·     Buku catatan penerimaan dan penggunaan fee
          ·     Kwitansi pengembalian fee dari saksi Amnan kepada tersangka dr. H.L
              Sekarningrat tanggal 8 Meret 2004
          ·    15 Dokumen Penunjukkan Langsung ke sejumlah kontraktor rekanan
              proyek.
       5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-




III.      Bagian Kedua
Analisis
A. Surat Dakwaan
       Jika dilihat surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus
  dr. H.L Sekarningrat, dapat dikatakan kabur (obscuur libel), karena tidak sesuai
dengan pasal 143 ayat 2 (b) KUHAP yang menyebutkan “Bahwa surat dakwaan
harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang




www.pemantauperadilan.com                                                       11
                                                                        Eksaminasi


didakwakan”. Atas dasar kaburnya/tidak jelasnya surat dakwaan, maka dapat
dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan konstruksi dakwaan
lengkap dan jelas. Jaksa Penuntut Umum perlu menyadari bahwa surat dakwaan
merupakan mahkota baginya, bukan sebaliknya menempati surat dakwaan hanya
dijadikan landasan materiil semata tanpa melihat substansi peuntutan yang
seharusnya dilakukan.
       Jaksa Penuntut Umum semestinya pula memaksimalkan kualitas dan
keakuratan surat dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan
untuk menggabungkan perkara (pasal 141 KUHAP) dan pemisahan perkara (pasal
142 KUHAP). Dimana Pasal 142 KUHAP menyebutkan dalam hal penutut umum
menerima 1 (satu) berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang
dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tak termasuk dalam ketentuan pasal
141 KUHAP penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing
terdakwa secara terpisah.
       Sehingga maksud dan tujuan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sangat
jelas, hanya mengginginkan terdakwa dr. H.L Sekarningrat saja. Ini patut diduga apa
yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum adalah setengah-setengah. Kalau memang
Jaksa Penuntut umum mau sungguh-sungguh memberantas Tindak Pidana Korupsi
semua orang yang terlibat dan siapa pun orangnya dan apapun kedudukannya harus
ditindak dan diperlakukan sama di muka hukum. Seperti tiga orang yang menerima
fee dari rekanan tersebut yang kemudian diserahkan kepada dr. H.L Sekarningrat
yaitu Amnan, SPd, SKM, Nur Astoyuwono dan Drs. I.B Karang dan 13 rekanan
yang mengerjakan proyek rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu serta
meubelair yang memberikan fee kepada tiga orang tersebut harus dijerat pula.
       Sebab dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah teruraikan
perbuatan terdakwa dalam hal menerima hadiah berupa uang adalah tidak sendiri
melainkan ada pihak lain yang membantu yaitu Amnan, SPd, SKM, Nur
Astoyuwono dan Drs. I.B Karang.




www.pemantauperadilan.com                                                       12
                                                                           Eksaminasi


       Jadi jelas peran dari 3 (tiga) orang tersebut, sebab tanpa adanya 3 (tiga) orang
tersebut maka perbuatan terdakwa tidak akan terjadi. Dalam hal ini ada pihak yang
menyuruh dan pihak yang disuruh atau ada pihak yang membantu dan pihak yang
dibantu.
       Memperhatikan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan Surat
Dakwaan yang dibuat oleh JPU yang telah menguraikan terjadinya tindak pidana
yang dilakukan oleh dr. H.L Sekarningrat dimana terlaksananya disebabkan karena
ada pihak-pihak yang mengambil peran-peran sebagai orang yang masuk dalam
pengertian turut serta (medepleger) dalam melakukan tindak pidana atau penyertaan
(deelneming).
       Apabila JPU lebih cermat dan teliti didalam mempersiapkan Surat Dakwaan
berdasarkan hasil penyidikan yang sungguh-sungguh maka sangat memungkinkan
JPU untuk menggembangkan dakwaannya dengan jalan melakukan penggabungan
perkara antara terdakwa dr. H.L Sekarningrat dengan ketiga orang yang
membantunya. Tetapi mengapa justru JPU tidak melakukan pengabungan perkara
tetapi hanya terfokus pada dr. H.L Sekarningrat sebagai terdakwa tunggal.
       Dalam dakwaan JPU diuraikan ada pihak yang memberi uang dan ada pihak
yang menerima uang. Tujuan menerima dan memberi uang yang ada kaitannya
dengan proyek dan kegaiatan yang akhirnya meyebabkan kerugian Keuangan
Negara sejumlah Rp 210.824.500,-. Didalam pasal 13 UU No 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi mengancam terhadap orang yang melakukan penyuapan atau penyogokkan
dengan jalan memberi janji atau hadiah (active omkoping). Sehingga surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum pun menjelaskan peran terdakwa dan para saksi sama-sama
potensi untuk merugikan Keuangan Negara hanya ada syarat yang membedakannya.
       Dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya menguraikan apa yang telah
dilakukan, dikerjakan atau ditindakkan oleh masing-masing terdakwa/saksi dan
bagaimana hubungan atau keterkaitan para terdakwa/saksi dalam tindak pidana




www.pemantauperadilan.com                                                           13
                                                                        Eksaminasi


korupsi dengan cara, “menyalahkan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau
sarana-sarana yang ada padanya” secara cermat mengenai kebersamaan tentang apa
yang dikerjakan oleh terdakwa dan yang membantu terdakwa dalam menanggani
proyek tersebut.
       Bahwa syarat dakwaan harus lengkap berarti harus memuat unsur tindak
pidana yang didakwaan dan harus tertulis dalam uraian fakta kejadian yang
dituangkan dalam surat dakwaan. Tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak ada upaya
untuk menguraikan dan menjelaskan hubungan kedinasan dalam hal penyaluran
keuangan dari rekanan sampai pada tanggung jawab terdakwa dalam penyerahan
proyek.
       Dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dr. Sekarningrat yang
didakwa dengan dakwaan tunggal yakni dengan pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b
UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dakwaan tunggal adalah dakwaan
yang hanya dikenakan kepada seorang atas satu perbuatan tindak pidana. Kalau
dikaji dari hasil penyidikan dr. H.L Sekarningrat atas perbuatan tindak pidananya,
seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan alternatif, karena terdapat
beberapa perbuatan pidana. Seperti yang telah dijelaskan diatas. Pada pasal 142
KUHAP jika Penuntut Umum menerima beberapa orang tersangka yang telah
terurai oleh terdakwa didalam melakukan atau perbuatan termasuk dalam hal
menerima hadiah berupa uang adalah tidak sendiri melainkan ada pihak yang
membantunya.yakni 3 (tiga) orang.


B. Surat Tuntutan
       Sebelum masuk ke isi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ada baiknya
dilihat bersama-sama fakta-fakta di persidangan dahulu. Dimana ada keganjilan
dalam hal ini yaitu keterangan saksi yang hanya dibacakan disidang pengadilan hasil
dari penyidikan tanpa menghadirkan saksi tersebut di muka meja persidangan.




www.pemantauperadilan.com                                                       14
                                                                      Eksaminasi


Dalam hukum pidana Indonesia keterangan seorang saksi baru dianggap mempunyai
kekuatan hukum apabila disampaikan didepan persidangan dan dilakukan dibawah
sumpah. Akan tetapi justru pada keterangan saksi kasus korupsi dr. Sekarningrat
didepan persidangan hakim hanya menawarkan kepada Jaksa Penuntut Umum
maupun Penasehat Hukum terdakwa untuk membaca keterangan saksi yang telah
dibuat Jaksa Penyidik karena sebelumnya telah disumpah pada saat penyidikan.
        Dimana saksi Bupati Lombok Barat Iskandar, Ketua Bappeda Lobar H.L
Srinata dan Sekda Lobar Kusnandar Anggrat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum dalam dakwaannya juga tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di
depan persidangan dengan alasan telah dipanggil dengan patut, akan tetapi alasan
keluar daerahlah yang diutamakan jaksa sebelum melaksanakan upaya paksa terlebih
dahulu. Jaksa menyatakan keterangan ketiga saksi tersebut ”telah disumpah pada
proses BAP di kejaksaan”, juga sangat meragukan dan terkesan kurang memiliki
dasar hukum yang kuat, karena dalam kasus korupsi yang demikian seharusnya
ketiga saksi wajib memenuhi panggilan demi penegakan hukum, artinya jaksa sangat
lemah    melaksanakan    wewenangnya      atau   memang    tidak   melaksanakan
kewenangannnya sebagai penuntut umum.
        Karena dengan tidak kuatnya pembuktian yang dilakukan Hakim untuk
mendengarkan keterangan saksi dari terdakwa yang mengetahui kemana larinya
uang yang Rp 120 juta yang diterima ketiga saksi tersebut, tentu berdampak pada
hasil tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim
         Dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi dr. H.L
Sekarningrat ini sangat meragukan sekali, karena dari isi surat dakwaan maupun
proses persidangan sudah sangat jelas menggatakan bahwa terdakwa bersalah karena
dibantu oleh 3 orang yakni saksi Amnan, Nur Astoyuwono dan I.B Karang serta atas
pemberian 13 rekanan sehingga modus korupsi ini terjadi.
        Menyatakan terdakwa dr. H.L Sekarningrat telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan




www.pemantauperadilan.com                                                      15
                                                                        Eksaminasi


diancam pidana dalam pasal 11 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Sehingga padanya dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6
bulan, dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- subsidiair 5 bulan kurungan.
       Menurut Hukum Pidana Indonesia tuntutan yang dijatuhkan kepada dr.
Sekarningrat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah masuk dalam dakwaan alternatif
bukan dakwaan tunggal. Akan tetapi ada hal yang berbeda pada sisi tuntutan jaksa
ini, karena sebelumnya jaksa menerapkan dakwaan tunggal di surat dakwaannya.
Tetapi mengapa di tuntutan berbeda apa yang dilakukan jaksa.
       Fakta persidanggan yang menyatakan dr. H.L Sekarningrat bersalah
seharusnya dijadikan acuan pula oleh Jaksa dalam menuntut terdakwa dengan batas
yang maksimal yaitu 50 % dari jumlah hukuman yang harus diterima terdakwa yaitu
1 tahun – 5 tahun penjara dalam UU, bukan hanya 1 tahun 6 bulan yang digunakan
untuk menuntut.
       Hal ini semakin menegaskan, bahwa dalam pelaksanaan proses sidang ini
jaksa tidak serius dalam menuntaskan kasus tersebut. Jika dakwaan subsidair sebagai
dakwaan pengganti dalam pasal 18 ayat 1 (b) atas kerugian negara. Maka seharusnya
jaksa menerangkan hal tersebut dalam tuntutannya bukan memisahkan dakwaan
pada dakwaan pokok dan subsidair (lihat Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-
004/J.A/11/1993). Dan jaksa semesti pula memberikan tuntutan yang sesuai dengan
batas antara minimum maupun maksimum dalam UU.


C. Putusan (Judex Factie)
       Baik pasal yang dituntut oleh JPU ataupun putusan hakim terhadap dr. H.L
Sekarningrat adalah sangat bertentangan atau tidak profesional. Karena secara jelas
pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 pengganti UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi
“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5




www.pemantauperadilan.com                                                       16
                                                                        Eksaminasi


(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal
diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan
dengan jabatannya adalah melawan hukum.
       Berdasarkan profesional seorang Jaksa dalam surat tuntutannya yang harus
menggunakan istilah yuridis disertai pertimbangan yang jelas dan rasional maka,
dengan secara rinci menyebutkan pidana, berdasarkan alat-alat bukti yang
mendukung dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pembuktian. Maka
sudah seharusnya hakim dalam memberikan pembuktian berprinsip pada jalannya
persidangan yang berlangsung dalam memberikan pertimbangan hukum dan
pembuktian yang diberikan. Bukan sebaliknya pada pertimbangan hukum yang
timpang.
       Pertimbangan majelis hakim disini tidak cermat dan tidak sesuai dengan
fakta-fakta yang telah terungkap kebenarannya dalam proses persidangan bahwa
telah terjadi pemberian fee oleh rekanan kepada tiga orang yang telah membantu dr.
H.L Sekarningrat. Akibat dari ketimpangan hakim selama proses pembuktian,
putusan yang diberikan pun jauh dari nilai keadilan, kepastian dan kepatutan sebuah
hukum. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan dan denda
sebesar Rp 10 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sangat ngawur dari isi pasal 11 jo.
Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
   1. Pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp 10 juta subsidair 3 bulan
       kurungan untuk dr. Sekarningrat adalah hukuman yang dijatuhkan majelis
       hakim bukan untuk Tindak Pidana Khusus seperti korupsi tetapi cocoknya
       diterapkan pada Tindak Pidana Ringan. Karena batas tindak pidana ringan




www.pemantauperadilan.com                                                       17
                                                                           Eksaminasi


     hukumannya adalah 5 bulan. Seharusnya hakim menerapkan standar persen
     pula dalam memberikan putusannya ke terpidana.
  2. Dipidananya dr. H.L Sekarningrat yang telah terbukti secara sah dan
     meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi hanya 5 bulan dan subsidair 3
     bulan dan dipotong selama masa tahanan. Secara otomatis menggeluarkan
     terpidana dari penjara. Pertanyaannya lalu, apakah putusan ini sebanding
     dengan amar putusan mejelis hakim yang menyatakan terpidana “terbukti
     bersalah” dan hukuman yang dijatuhkan sama dengan jumlah tahanan dr.
     H.L Sekarningra selama ditahan saat itu.
  3. Pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pengganti UU No. 31 Tahun 1999
     tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah menggariskan batas
     maksismum dan minimum hukuman bagi terpidana dan ganti kerugian atas
     dikorupsinya keuangan negara sebesar sejumlah Rp 210.824.500,-. Sehingga
     putusan hakim jauh dari rasa kepatutan dari isi UU tersebut yang seharusnya
     diterima terpidana dr. H.L Sekarningrat yakni pidana penjara paling singkat 1
     tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50
     juta dan paling banyak Rp 250 juta.
  4. Dalam amar putusannya majelis hakim tidak memutuskan terpidana dr. H.L
     Sekarningrat     untuk    mengembalikan     kerugian    negara       sebesar   Rp
     210.824.500,-.   Dimana    uang   yang     telah   dikorupsi   itu    seharusnya
     dikembalikan seluruhnya tanpa menghapuskan pidana terhadap pelaku
     tindak pidana tersebut. Sehingga kesimpulannya majelis hakim tidak serius
     memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian atas keuangan negara
     yang telah dikorupsi oleh dr. H.L Sekarningrat.




www.pemantauperadilan.com                                                           18
                                                                            Eksaminasi


IV.     Bagian Ketiga
Kesimpulan
      1. Pada saat berkas perkara diterima dari tim jaksa penyidik, Jaksa Penuntut
            Umum seharusnya sudah bisa menjadikan saksi yang lain yakni Amnan, SPd,
            SKM, Nur Astoyuwono dan Drs. I.B Karang sebagai terdakwa dalam surat
            dakwaannya. Karena kasus korupsi ini lebih bersifat kasus kolektif yang
            dilakukan secara bersama-sama karena niat dari dr. H.L Sekarningrat dan
            ketiga saksi tersebut.
      2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (obscuur libel), karena tidak
            sesuai dengan pasal 143 ayat 2 (b) KUHAP yang menyebutkan “bahwa surat
            dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak
            pidana yang didakwakan”. Atas dasar kaburnya/tidak jelasnya surat dakwaan,
            maka dapat dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan
            konstruksi dakwaan lengkap dan jelas. Jaksa Penuntut Umum perlu
            bmenyadari bahwa surat dakwaan hanya dijadikan landasan materiil semata
            tanpa melihat substansi penuntutan yang seharusnya dilakukan.
      3. Dalam menanggani kasus ini Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tidak
            serius dan sungguh-sungguh untuk menuntaskan kasus korupsi. Sehingga
            terjadi beberapa kesepakatan-kesepakatan dalam persidangan.
      4. Terdapat permainan-permainan tertentu, sehingga perkara ini harus displit.


Rekomendasi
        ·       Kejaksaan Agung
      1. Kejaksaan Agung harus segera membuka/melanjutkan kembali perkara ini
            dan menggadili para tersangka yang lain, karena kasus korupsi adalah kasus
            yang tidak pernah ada daluarsanya. Sebab persoalan korupsi adalah persoalan
            keuangan negara yang dikorup dan mengganggu perekonomian negara.




www.pemantauperadilan.com                                                           19
                                                                         Eksaminasi


  2. Agar Kejaksaan Agung perlu mengambil langkah untuk mengevaluasi dan
        penindakan secara administratif kepada jaksa-jaksa yang menanggani perkara
        korupsi yang tidak sesuai dengan nilai kepastian dan kepatutan dari hukum
        tersebut.
  3. Agar Kejaksaan Agung memberikan perhatian khusus pada perkara-perkara
        yang mendapat perhatian publik, sehingga tidak terjadi kesalahan penerapan
        hukum dengan jalan meningkatkan profesional jaksa.


    ·       Mahkamah Agung
  1. Agar MA segera menonaktifkan para hakim yang keliru dalam memberikan
        putusan. Hal ini dilakukan sebagai langkah sock therapy bagi para hakim
        yang lain saat menanggani perkara korupsi. Karena jika tidak dilakukan tentu
        berdampak pada hilangnya keuangan negara yang telah dikorupsi.
  2. Agar MA segera melakukan eksaminasi perkara-perkara korupsi yang telah
        diputus di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi dan mengumumkannya
        kepada publik hasil eksaminasinya.




www.pemantauperadilan.com                                                        20