Docstoc

ANALISIS YURIDIS TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) DIANTARA HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG TIDAK SAH DAN IMPLIKASINYA TERH

Document Sample
ANALISIS YURIDIS TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) DIANTARA HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG TIDAK SAH DAN IMPLIKASINYA TERH Powered By Docstoc
					  ANALISIS YURIDIS TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT
(DISSENTING OPINION) DIANTARA HAKIM DALAM MEMERIKSA
    DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG
    PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG TIDAK SAH DAN
 IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN (Studi Putusan Mahkamah
                   Agung RI No. 70 PK/2006)




                       Penulisan Hukum
                            (Skripsi)


 Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih
     Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
               Universitas Sebelas Maret Surakarta

                             Oleh :

                  INTANI ASIH WONODEWI
                        NIM : E0005192


                     FAKULTAS HUKUM
               UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                         SURAKARTA
                              2010



                               1
                                                        2



           PERSETUJUAN PEMBIMBING




               Penulisan Hukum ( Skripsi )



  ANALISIS YURIDIS TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT
(DISSENTING OPINION) DIANTARA HAKIM DALAM MEMERIKSA
   DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG
    PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG TIDAK SAH DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN (Studi Putusan Mahkamah
                Agung RI No. 70 PK/2006)




                     Disusun oleh :
               INTANI ASIH WONODEWI
                    NIM : E0005192




              Disetujui untuk Dipertahankan
                   Dosen Pembimbing




           BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Hum.
                NIP. 196202091989031001
                                                                                          3



                      PENGESAHAN PENGUJI
                          Penulisan Hukum ( Skripsi )

      ANALISIS YURIDIS TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT
(DISSENTING OPINION) DIANTARA HAKIM DALAM MEMERIKSA
       DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG
       PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG TIDAK SAH DAN
 IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN (Studi Putusan Mahkamah
                          Agung RI No. 70 PK/2006)

                                Disusun oleh :
                        INTANI ASIH WONODEWI
                            NIM : E0005192

 Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )
           Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret Surakarta
                                      pada :
                 Hari             :
                 Tanggal          :
                               TIM PENGUJI

 1.                                              ( ................................. )

              Ketua

 2.                                               ( ..................................)

             Sekretaris

 3.                                               ( ................................. )

              Anggota

                               MENGETAHUI
                                      Dekan,
                      Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
                          NIP. 196109301986011001
                                                                              4



                                 MOTTO



“Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk
                     Allah, Tuhan Semesta Alam”

                                                    -QS. AL-An’am : 162-



   “Bukan besar atau kecil yang membuat engkau menang atau gagal, tetapi
                jadilah yang terbaik siapapun engkau adanya”
                                                           - Douglas Mallock -




   “Gairah adalah salah satu elemen pokok yang meringankan upaya dan
mengubah kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa saja menjadi suatu pekerjaan
                          yang dapat dinikmati”

                                                                  -Penulis-



  “Anda bisa, jika Anda berpikir bisa, selama akal mengatakan bisa. Batasan
  apakah sesuatu masuk akal atau tidak, kita lihat saja orang lain, jika orang
    lain telah melakukannya atau telah mencapai impiannya, maka impian
                         tersebut adalah masuk akal”
                                                                - Penulis -




         “Kejarlah sang waktu sebelum sang waktu mengejarmu”
                                                                 - Penulis-
                                                 5



PERSEMBAHAN




   Karya kecil ini penulis persembahkan
   kepada :
   §    Allah SWT, Pencipta Tahta Langit
        dan      Bumi,       yang        senantiasa
        memberikan         warna-warni        alur
        kehidupan pada umat-Nya;
   §    Ayah dan Ibu yang telah memberi
        kasih, sayang, serta kehangatan dalam
        perjalanan Penulis;
   §    Adikku    yang      selalu   memberikan
        semangat serta candaan yang hangat
        bagi Penulis;
   §    Kakek, umi, abi;
   §    Seseorang yang telah membimbing dan
        menjagaku;
   §    Sahabat-sahabatku;
   §    Indonesia tercinta, tempat aku lahir,
        besar dan berkembang;
   §    Almamaterku,       Universitas     Sebelas
        Maret Surakarta.
                                                                             6



                            KATA PENGANTAR



       Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis
dapat menyelesaikan penulisan hukum ( skripsi ) dengan judul: ”ANALISIS
YURIDIS     TERJADINYA         PERBEDAAN        PENDAPAT       (DISSENTING
OPINION) DIANTARA HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS
PERKARA          PRA      PERADILAN         TENTANG          PENGHENTIAN
PENUNTUTAN YANG TIDAK SAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PUTUSAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 70 PK/2006)".
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

       Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau
skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materil maupun moril
yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini
dengan rendah hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
   Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan
   kesempatan kepada Penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui
   penulisan skripsi.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang
   telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi.
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang
   telah sabar dan tidak lelah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat,
   motivasi demi kemajuan Penulis, dan juga cerita-cerita serta pengalaman yang
   dapat memberikan semangat bagi Penulis. Semoga Bapak tetap menjadi orang
   yang bijak.
                                                                              7



4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Hukum Acara Pidana yang
   telah memberikan ilmunya kepada Penulis.
5. Bapak Pudjiono, S.H. M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan,
   cerita dan nasihatnya selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum
   Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
   Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga
   dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat Penulis
   amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.
7. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas
   Sebelas Maret atas bantuannya yang memudahkan Penulis mencari bahan-
   bahan referensi untuk penulisan penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Fuad dan Ibunda Endang Budiarti ,STP.
   yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan Penulis, baik materiil
   maupun spirituil. Tiada yang dapat menggantikan budi baik Ayahanda dan
   Ibunda, hanya ucapan terima kasih Penulis ucapkan. Semoga Ananda dapat
   mambahagiakan kalian dengan memenuhi harapan kalian.
9. Adikku Aini Azizati (aik), atas semua dukungan, kasih sayang, dan candaan
   yang hangat disaat Kaka’ galau. Semoga ade’ menjadi kebanggaan keluarga.
10. Moh Ghufron kakek tercinta,umi dan abi, bulek dung om mamet, papaya
   mamaya yang selalu memberi dukungan dan menjadi panutan.
11. Nima, Pipi, Ajimi, Kanza, Yaya Hafi, Cici, Cia.... sepupu – sepupuku yang
   senantiasa membuat penulis lebih semangat untuk menjadi contoh yang baik
   untuk kalian.
12. Mas Diego Pratama Putra SH. yang telah membuatku lebih baik hari demi
   hari, dan keluarga, terimakasih atas dukungan, bantuan dan motivasinya
   kepada Penulis.
13. Sahabat – sahabatku tercinta, Reny yang selalu menemaniku dalam suka dan
   duka termasuk disetiap ketakutan malam menjelang tidurku hehe.., Mimi aku
   banyak belajar tentang kemandirian darimu , Iis yang baik dan sabar tetap
   semangat menjalani hidup ini ,Tantoet yang lucu dan baik hati tetap semangat
                                                                                8



   menggapai cita - citamu, Indry yang sering membantuku untuk belajar saat
   ujian hehe..maaf sering merepotkanmu terimakasi atas kebaikanmu, Ayuk
   tetap rajin dan tekun ya..., ratih tetap kerja yang rajin mami.. , sinta yang
   selalu setia menungguku saat berangkat kuliah hehe terimakasih, Yelin tetap
   disiplin ya mami..tetap semangat untuk meraih dua gelar sarjana, Febry
   bekerja yang rajin ya feb, Ika salut dengan semangat kerjamu tetap semangat!,
   Momot sahabatku yang sudah kuanggap sebagai kakaku tiada hari tanpa
   bertengkar denganmu haha... Terima kasih sahabat-sahabat terbaikku yang
   telah menemani hari – hariku     selama ini, kalian membuat hidupku lebih
   berwarna, meskipun mungkin esok kita sudah jarang ketemu, Semoga
   persahabatan kita abadi selamanya.
14. Temen-temen kuliah seperjuanganku Farid ayo makan vegetarian id hahaha,
   Fai jangan kapok traktir temen – temenya ya hehe, Mangun yang bikin ruang
   kelas selalu wangi wekwek, Brama ayo semangat kerjain skripsinya, Angga
   mungkin ruang kelas akan terasa sepi tanpa candamu aziz..haha, Layli lalui
   bahtera rumah tanggamu dengan baik nak hahaha, Jana kum2 terimakasi atas
   kebaikanmu selama ini, Jeng pandu yang rajin ya jeng.. mungkin semester
   terakhir ini akan terasa hampa dan tanpa canda tanpa kalian teman – teman.
15. Teman-teman Magang Poltabes Surakarta, Fenty, Indah, Ratna,Faisal, Dadi,
   Hastol dll, kapan – kapan kita maem soto lamongan manahan lagi ya, hayoo
   siapa yang makanya paling banyak?
16. Semua mahasiswa angkatan 2005 yang turut meramaikan perkuliahan.
17. Mantan dan Penghuni kost “Wisma Sinabung” ( mb’ Enok, mb’ Dina, mb’
   Astri, mb’ Kristin, mb’ Dena, mb’ Na,mb’ Nyinyi, mb’ Tri, Chatrine ( Ridho),
   Ayu, Nana (Jemsing), Bebek, Evi (Tutik), Oty, Felin, Lisna, Norma, Devi )
   terimakasih atas kebersamaannya, dan menemani hari-hari Penulis selama ini.
18. Mantan dan Penghuni kost hijau Risma yang sangat baik, Ika yang Lucu,mb’
   Rika, mb’ phia, mb’ titin, mb’ Ari, dan lain – lain yang menemani saat – saat
   pertamaku di Solo aku takan pernah melupakan kalian.
                                                                             9



19. Ria, Erisa, Mita, Jatoel, Anggra, Hani, Yoenda, Ririn, Kosya, Luluk, Anita,
   Rudi, dll....sahabat-sahabatku saat sekolah. Makasih atas kesetiaan kalian,
   persahabatan kita takkan lekang oleh bergantinya waktu.
20. Epintul, Oskantol, Atoon, Maskeso, caprid, Mb’ Dani, Mas Sukri, Mas Rian,
   Epi Brekele, teman temanku sejak aku kecil bahkan mungkin sejak aku lahir
   hahaha semoga persahabatan kita tak kan lekang oleh waktu.
21. Seluruh Guru serta teman-teman TK, SD, SMP, dan SMU yang telah menjadi
   bagian hidup Penulis.
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
   membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan
   penulisan hukum ini.
       Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak
kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang
membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya
tulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.


                                            Surakarta, Desember 2009
                                                     Penulis



                                          INTANI ASIH WONODEWI
                                                                                                            10



                                               DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ................................................................................             i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................                                    ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................                           iii
HALAMAN MOTTO...............................................................................              iv
HALAMAN PERSEMBAHAN................................................................                        v
KATA PENGANTAR ..............................................................................             vi
DAFTAR ISI ............................................................................................    x
DAFTAR GAMBAR................................................................................             xii
DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................              xiii
ABSTRAK ...............................................................................................   xiv


BAB I        PENDAHULUAN ....................................................................              1
             A. Latar Belakang Masalah.......................................................              1
             B. Perumusan Masalah .............................................................            7
             C. Tujuan Penelitian .................................................................        7
             D. Manfaat Penelitian ...............................................................         8
             E. Metode Penelitian ................................................................         9
             F. Sistematika Penulisan Hukum ..............................................                13


BAB II TINJAUAN PUSTAKA...........................................................                        15
             A. Kerangka Teori ....................................................................       15
                  1. Tinjauan Tentang Dissenting Opinion.............................                     15
                       a. Pengertian Dissenting Opinion..................................                 15
                       b. Pengaturan Dissenting Opinion .................................                 16
                  2. Tinjauan Tentang Pra Peradilan .....................................                 21
                       a. Pengertian Pra Peradilan ...........................................            21
                       b. Tujuan Pra Peradilan.................................................           22
                       c. Wewenang Pra Peradilan ..........................................               23
                  3. Tinjauan Tentang Penghentian Penuntutan.......................                       26
                                                                                                             11



                      a. Pengertian Penghentian Penuntutan...........................                       26
                      b. Alasan Penghentian Penuntutan ................................                     27
                 4. Tinjauan Tentang Peninjauan Kembali............................                         31
            B. Kerangka Pemikiran .............................................................             33


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN........................                                             35
            A. Bentuk Terjadinya Dissenting Opinion Diantara Para
                 Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pra
                 Peradilan Tentang Penghentian Penuntutan yang Tidak Sah
                 ………. ................................................................................      35
            B. Implikasi Terjadinya Perbedaan Pendapat oleh Hakim
                 Mahkamah Agung terhadap Putusan yang Dijatuhkan
                 dalam Perkara Pra Peradilan Penghentian Penuntutan yang
                 Tidak Sah ............................................................................     57


BAB IV PENUTUP.................................................................................             62
            A. Simpulan ..............................................................................      62
            B. Saran ....................................................................................   64


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
                                 12




             DAFTAR GAMBAR


Gambar I    Analisis Data
Gambar II   Kerangka Pemikiran
                                                      13




           DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran   Putusan Mahkamah Agung RI No. 70 PK/2006
                                                                               14




                                  ABSTRAK


INTANI ASIH WONODEWI. E 0005192. ANALISIS YURIDIS
TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION)
DIANTARA HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA
PRA PERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG
TIDAK SAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN (Studi
Putusan Mahkamah Agung RI No. 70 PK/2006). Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 2009.
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan implikasi terjadinya
Dissenting Opinion atau perbedaan pendapat para hakim dalam peninjauan
kembali dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan tentang
penghentian penuntutan yang tidak sah.
        Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif
dengan menggunakan jenis data sekunder dan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 70 PK/2006. Lokasi penelitian perpustakaan Fakultas
Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam
penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.
Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif.
        Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, Dimana
Dissenting Opinion merupakan perbedaan pendapat antara para hakim dengan
keputusan diambil dari suara terbanyak. Dalam penelitian putusan tersebut, terjadi
perbedaan pendapat Dissenting Opinion antara Anggota Majelis Hakim dalam
peninjauan kembali yang menimbulkan tidak tercapainya mufakat untuk
mengambil putusan. Dimana dalam peninjauan kembali tersebut terjadi dissenting
opinion dari Ketua Majelis Harifin A Tumpa SH., MH., yang diajukan dalam
persidangan tersebut tidak dapat digunakan, dikarenakan suara Majelis yang lain
lebih banyak. Maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Keputusan diambil dengan
suara terbanyak. Ini berarti adanya Dissenting Opinion dalam kasus tersebut tidak
merubah putusan dari Majelis, karena perbedaan pendapat Dissenting Opinion
yang disampaikan oleh Harifin A Tumpa SH., MH., tersebut tidak digunakan
karena majelis telah bermusyawarah dan diambil suara terbanyak. Sedangkan
implikasi Dissenting Opinion tersebut terhadap sah atau tidaknya ”Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan” No.1064/0.5.9/Ep/09/2002 Kepala Kejaksaan
Negeri Surabaya tidak menimbulkan implikasi apa – apa. Karena Dissenting
Opinion tidak akan digunakan apabila Dissenting Opinion tersebut kalah Suara.
Dan pada intinya Dissenting Opinion dalam kasus ini tidak berpengaruh terhadap
                                                                     15



sahnya ”Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan” No.1064/0.5.9/Ep/09/2002
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.
                                                                            16



                                  BAB I

                              PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah


         Sistem hukum Indonesia mengadopsi sistem hukum peninggalan
  Belanda, yang merupakan tradisi hukum yang paling umum dianut di
  hampir seluruh benua Eropa, Amerka Selatan, dan berbagai Negara Asia.
  Sistem hukum kontinental biasanya dianggap mengandalkan kitab undang-
  undang. Menurut teorinya, para hakim di negara yang menganut tradisi
  hukum Kontinental seharusnya hanya menerapkan hukum yang termuat
  dalam undang-undang atau kitab undang-undang maupun tidak boleh
  membuat hukum.
         Berlawanan dengan Hukum Kontinental, Negara dengan sistem
  hukum Anglo-saxon menganggap Hakim adalah pembuat Undang-Undang.
  Hakim berhak membuat putusan yang lebih didasarkan pada norma yang
  berlaku di masyrakat dari pada berpegang pada norma hukum itu sendiri.
  Namun, perbedaan tersebut semakin lama semakin tidak penting di negara-
  negara yang telah menerapkan sebagian dari tradisi hukum Anglo-saxon.
  (http://hukumpedia.ac.id)
         Pada negara – negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon
  seperti Amerika dan Inggris, Pendapat atau Opini di bidang hukum biasanya
  merupakan penjelasan tertulis yang dibuat oleh Hakim. Penjelasan tertulis
  tersebut menyatakan peranan Para Hakim dalam menyelesaikan perkara.
  Penjelasan Tertulis tersebut dibuat berdasarkan pada rasionalitas dan prinsip
  hukum yang mengarahkan mereka kepada peraturan yang dibuat. Pendapat
  biasanya diterbitkan dengan arahan dari pengadilan dan hasilnya
  mengandung pernyataan tentang apa itu hukum dan bagaimana seharusnya
  hukum tersebut diinterpretasikan. Para Hakim Pengadilan tersebut biasanya
  kemudian melakukan penegakkan kembali, perubahan, dan penerbitan
                                                                      17



terhadap hal-hal yang dapat dijadikan sebagai panutan atau teladan dalam
hukum.
         Pendapat atau Opini dalam hukum tersebut dikenal dengan istilah
Legal Opinion. Legal Opinion dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai
pendapat hukum. Pada negara – negara yang menganut Sistem Hukum
Anglo Saxon, Legal Opinion tersebut terdiri dari :
1.Judicial Opinion adalah pernyataan atau pendapat atau putusan hakim di
 dalam memutuskan perkara atau kasus, baik kasus perdata maupun pidana;
2.Majority Opinion adalah pendapat hakim yang disetujui oleh mayoritas
 dari para hakim pengadilan;
3. Dissenting Opinion adalah perbedaan pendapat;
4.Plurality Opinion adalah pendapat yang berasal dari suatu kelompok dari
 lingkungan peradilan, yang kerapkali dalam pengadilan banding, dimana
 tidak terdapat pendapat tunggal yang diterima yang didukung oleh
 kelompok mayoritas di pengadilan.
5.Concuring Opinion adalah pendapat tertulis dari beberapa hakim
 pengadilan yang setuju dengan kelompok mayoritas di pengadilan tetapi
 menuangkannya dengan cara yang berbeda.
6.Memorandum Opinion adalah pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga
 peradilan tertinggi kepada lembaga peradilan yang lebih rendah berupa
 catatan atau memo. ( Error! Hyperlink reference not valid. )
         Lain halnya dengan sistem hukum Kontinental yang bersifat
dogmatis, dimana dalam proses peradilannya tidak menggunakan sistem juri
tetapi segala sesuatunya kembali kepada ketentuan undang-undang,
sehingga yang diperdebatkan oleh para hakim seharusnya adalah peraturan
dalam undang-undang yang didakwakan kepada terdakwa. Namun,
sebenarnya pada negara – negara yang menganut sitem hukum Eropa
Kontinental seperti Negara Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem
hukum Kontinental, memberikan kekuasaan kepada Hakim sebagai kaki
yang di ibaratkan sebagai terompet undang – undang. Pasal 1 Undang
Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan
                                                                       18



bahwa yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia.
       Kekuasaan kehakiman juga mempunyai beberapa asas yang menjadi
dasar dari ketentuan-ketentuan dalam kekuasaan kehakiman secara umum.
Asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik
menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari diantaranya meliputi
hal-hal sebagai berikut :
1.Asas Kebebasan Hakim
2.Pemeriksaan Berlangsung Terbuka
3.Hakim Bersifat Aktif
4.Asas Objektivitas
5.Putusan Disertai Alasan (Motiverings Plicht)
6.Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan”
7.Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
8.Susunan Persidangan Dalam Bentuk Majelis
9.Pemeriksaan Dalam Dua Tingkat ( Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti
 Puspitasari, 2005: 66)
       Menurut buku “Peristilahan Hukum Dalam Pratek” yang dikeluarkan
oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985, hal 221, putusan
diartikan sebagai berikut “Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat
berbentuk tertulis ataupun lisan” (Leden Marpaung, 1992: 406).
       Berdasarkan uraian diatas, apabila putusan hakim dijatuhkan dengan
memenuhi asas – asas tersebut diatas selain menjamin adanya kepastian
hokum, diharapkan juga demi memenuhi rasa keadilan. Sebagaimana
diketahui, bahwa di dalam KUHP dikenal jenis – jenis perkara yaitu
persidangan perkara biasa, perkara singkat, serta perkara cepat. Disamping
itu di dalam KUHAP dikenal adanya hal yang baru yakni pemeriksaan
dalam persidangan pra peradilan.
                                                                       19



       Putusan hakim diambil setelah pemeriksaan ditutup, kemudian
diadakan suatu musyawarah terakhir oleh Majelis Hakim untuk mengambil
keputusan. Dalam Pasal 186 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa sedapat
mungkin musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika
telah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun tidak dicapai kesepakatan
bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak dari majelis hakim atau
putusan diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan,
kemudian pendapat hakim yang berbeda akan dicatat dalam buku himpunan
putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut
sifatnya rahasia.
       Jadi,   menurut   Pasal 77   KUHAP      pengadilan   negeri dapat
melaksanakan sidang praperadilan untuk menentukan apakah penangkapan
atau penahanan dilakukan secara sah. Pengadilan juga berwenang untuk
memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan. Seringkali dalam sidang pra peradilan Hakim
mengeluarkan Dissenting Opinion dalam memeriksa dan memutus perkara
pra peradilan. Dissenting Opinion itu sendiri lebih sering digunakan di
negaranegara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon seperti Amerika
Serikat dan Kerajaan Inggris. Pada Sistem Hukum tersebut Dissenting
Opinion digunakan jika terjadi perbedaan pendapat antara seorang Hakim
dengan Hakim lain yang putusannya bersifat mayoritas. Pendapat Hakim
yang berbeda dengan putusan tersebut akan ikut dilampirkan dalam putusan
dan menjadi Dissenting Opinion. Di Amerika Serikat yang menjadi
perdebatan oleh para hakim adalah kasus yang diperiksa. Hal tersebut
dimaksudkan agar terciptanya suatu hukum baru karena secara prinsip para
hakim tersebut berpegang teguh pada pemikiran Judge Made Law. Dimana
para hakim tersebut dituntut untuk senantiasa dapat menjawab dan
memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang
timbul dalam masyarakat.
       Pada awalnya penerapan Dissenting Opinion sangatlah tidak
mungkin diterapkan di Indonesia karena tidak diatur dalam peraturan
                                                                          20



perundang-undangan dan juga terdapat ketentuan dalam Buku II MA yang
melarang penggunaan Dissenting Opinion tersebut. Walaupun demikian
Dissenting Opinion itu sendiri bukan merupakan suatu hal yang baru
khususnya dalam komunitas masyarakat hukum yang secara tatanan
keilmuan telah mempelajari teori – teori maupun aplikasinya dalam bidang
hukum. Meskipun bukan merupakan suatu hal yang baru dalam tatanan teori
maupun praktek hukum, namun dirasakan sangatlah perlu untuk diberikan
suatu perspektif yang jelas tentang penggunaan mekanisme Dissenting
Opinion.
       Seiring dengan perkembangan zaman, dimana muncul banyak sekali
kasus-kasus   yang    menuntut    kecermatan    dari     para   hakim   dalam
memutuskannya maka di indonesia diterapkan juga penggunaan Dissenting
Opinion tersebut. Selain itu, penerapan Dissenting Opinion tersebut juga
dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa
sebuah putusan itu baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa
menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas,
terbuka dan jujur dengan tentunya menggunakan pertimbangan hukum,
sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat kolektif.
       Kini terminology Dissenting Opinion pun bukan hal yang asing lagi
di kalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi kelompok
masyarakat yang merupakan komunitas hukum yang memang secara tatanan
keilmuan telah mempelajari teori – teori maupun aplikasinya dalam bidang
hukum. Prinsip dari adanya Dissenting Opinion adalah adanya suatu
perbedaan yang terjadi, yang di Indonesia isu ini mengemuka secara
eksklusif di bidang hukum pidana dan acara pidana.
       Meskipun bukan merupakan suatu hal yang baru dalam tatanan teori
maupun praktek hukum, Namun topik Dissenting Opinion ini juga
merupakan satu aspek hukum yang juga perlu untuk dikritisi agar tidak
terbentuk suatu opini yang keliru dikalangan masyarakat. Karena
masyarakat mulai memiliki suatu persepsi bahwa Dissenting Opinion adalah
                                                                         21



  suatu rekayasa hukum, yang bukanya berupaya menegakkan supremasi
  hukum.
           Yang akan disampaikan dalam tulisan ini adalah berkenaan dengan
  upaya untuk memberikan suatu perspektif tentang penggunaan maupun
  dampak dari penggunaan mekanisme Dissenting Opinion tersebut agar tidak
  ada salah pengertian mengenai Disenting Opinion itu sendiri.
           Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menggali lebih
  dalam dengan menuangkannya dalam suatu penelitian hukum dengan judul :

           “   ANALISIS      YURIDIS      TERJADINYA             PERBEDAAN
  PENDAPAT (DISSENTING OPINION) DIANTARA HAKIM DALAM
  MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN
  TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG TIDAK SAH
  DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN (Studi Putusan
  Mahkamah Agung RI No. 70 PK/2006) ”



B. Perumusan Masalah
           Di dalam setiap penelitian diperlukan adanya perumusan masalah
  agar penelitian tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian yang
  menyimpang dari pokok permasalahan.
           Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
  berikut :
  1. Bagaimanakah bentuk terjadinya Dissenting Opinion diantara para
      Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan tentang
      penghentian penuntutan yang tidak sah?
  2. Bagaimanakah implikasi terjadinya perbedaan pendapat Dissenting
      Opinion diantara Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pra
      peradilan tentang penghentian penuntutan terhadap putusan yang
      dijatuhkan?
                                                                        22



C. Tujuan Penelitian
          Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan
   penelitian yang jelas dan sudah pasti, sebagai sasaran yang akan dicapai
   untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Maka berdasarkan permasalahan
   yang telah dikemukakan oleh penyusun, tujuan penulisan hukum ini adalah:
   1. Tujuan Obyektif
     a. Untuk mengetahui bentuk terjadinya Dissenting Opinion diantara para
        Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara pra
        peradilan tentang penghentian penuntutan yang tidak sah.
     b. Untuk   mengetahui    implikasi   terjadinya   perbedaan   pendapat
        Dissenting Opinion diantara Hakim dalam memeriksa dan memutus
        perkara pra peradilan tentang penghentian penuntutan terhadap
        putusan yang dijatuhkan.


   2. Tujuan Subyektif
     a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar
        kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
        Universitas Sebelas Maret Surakarta.
     b. Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman
        aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum
        khususnya mengenai penyelesaian suatu perkara pidana .
     c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh
        agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan
        masyarakat pada umumnya.
                                                                              23



D. Manfaat Penelitian
           Selain tujuan penelitian seperti tersebut di atas, penelitian ini
   diharapkan dapat memberi hasil guna sebagai berikut :
   1. Manfaat Teoritis :
     a. Dapat memberikan masukan kepada peneliti di bidang hukum acara
        pidana, terutama yang berhubungan dengan putusan hakim yang
        berbeda pendapat dissenting opinion.
     b. Dapat memberikan gambaran mengenai                  perbedaan pendapat
        dissenting    opinion   para    Hakim    terhadap    kasus    penghentian
        penuntutan.
     c. Hasil dari penelitian         ini diharapkan dapat     menyumbangkan
        pemecahan-pemecahan atas permasalahan dari sudut teori.
     d. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menambah
        referensi di bidang karya ilmiah yang tujuannya juga untuk dapat
        mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum.
     e. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam
        menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan,
        pengalaman dan dokumentasi ilmiah.




   2. Manfaat Praktis
     a. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan
        untuk menyusun kebijaksanaan khususnya yang berkaitan dengan
        dissenting opinion.
     b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir
        dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam
        menerapkan ilmu yang diperoleh.
     c. Dapat memperluas cakrawala berfikir dan pandangan bagi civitas
        akademika       Universitas    Sebelas   Maret   Surakarta,    khususnya
        mahasiswa Fakultas Hukum yang menerapkan penulisan hukum ini.
     d. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi.
                                                                             24




E. Metode Penelitian

   1. Jenis Penelitian
                 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang
     bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada
     daripada kuantitas / banyaknya data (Lexy J. Moleong, 1993:3). Dalam
     penelitian hukum normatif, peneliti cukup dengan mengumpulkan data-
     data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil
     penelitian. Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif analitis.
     Disebut deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh
     gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang
     diteliti, yaitu mengenai perbedaan pendapat Dissenting Opinion diantara
     Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan tentang
     penghentian penuntutan.


   2. Pendekatan Penelitian
                 Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan
     menggunakan pendekatan penelitian yang menggunakan metode
     penelitian kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada.


   3. Jenis Data
                 Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data
     sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan
     oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-
     bahan kepustakaan, terdiri dari literature, dokumen-dokumen, peraturan
     perundang-undangan yang berlaku, laporan, desertasi, teori-teori dan
     sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang
     diteliti.
                                                                         25



4. Sumber Data
         Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum
  normatif adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud sumber data
  sekunder adalah bahan-hahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen
  putusan pengadilan, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang
  berkaitan dengan masalah yang diteliti.
  Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini
  meliputi :
  a. Bahan Hukum Primer
     1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70 PK /
         Pid / 2006;
     2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
     3) UU No. 81 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
         Acara Pidana (KUHAP);
     4) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
     5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang
         Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
     6) Perma No. 2 Tahun 2000 tentang Hakim Ad Hoc.


  b. Bahan Hukum Sekunder
               Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data
     sekunder dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam
     penelitian ini yakni terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para
     ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya
     ilmiah, koran, makalah dan majalah.yang terkait dengan masalah
     penelitian.


5. Teknik Pengumpulan Data
         Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
  sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Sumber data yang disebut
                                                                       26



  bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian ini diperoleh lewat
  penelitian kepustakaan akan diinventarisasi dan dianalisis.


6. Teknik Analisis Data.
          Teknik analisa yang dipakai peneliti adalah teknik analisa
  kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen reduksi data dan
  penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian
  setelah data terkumpul maka ketiga komponen tersebut berinteraksi dan
  bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan
  penelitian kembali menyimpulkan data lapangan (H.B. Soetopo,
  1999:8). Menurut H. B. Soetopo, ketiga komponen tersebut adalah :
  a. Mereduksi data
                Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
       penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang
       muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Kegiatan ini berupa
       menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang
       tidak perlu dan mengorganisasi data.
  b.   Menyajikan data
                Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang
       tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif
       dalam   konfigurasi   yang   mudah     dipakai   sehingga   memberi
       kemungkinan adanya pengambilan keputusan.


  c.   Menarik kesimpulan
                Penarikan kesimpulan terhadap data yang sudah tersaji
       dengan baik dan terorganisir. Dengan demikian data yang terkumpul
       akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.


       Untuk lebih jelas dapat digambarkan pada bagan di bawah ini
mengenai tiga hal yang utama secara siklus dan interaktif yang bergerak
bolak-balik diantara kegiatan tersebut. (H.B. Soetopo, 1999:8)
                                                                            27




                                  Pengumpulan Data




   Data Direduksi                                                 Data Display
                                                                 (Penyajian data)




                                  Conclusion drawing
                                     (kesimpulan)


                     (Gambar : analisa model interaktif)


         Setelah data terkumpul kemudian direduksi, setelah itu kita sajikan
   kemudian kita ambil kesimpulan. Tahapan ini harus dilakukan secara
   berurutan, seperti misalnya kita memperoleh data tanpa kita reduksi data itu
   sudah lengkap langsung kita sajikan. Dan misalnya kita sudah sampai tahap
   penyajian data maka kita kesulitan untuk mengambil kesimpulan, karena
   data masih kurang lengkap dan kita dapat kembali ke tahap pengumpulan
   data lagi atau ke tahap yang lainnya. Jadi antara tahap satu dengan lainnya
   saling berhubungan membentuk suatu siklus.


F. Sistematika Penulisan Hukum

           Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan suatu uraian
   mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan
   terperinci, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang
   apa yang ditulis tiap-tiap bab mempunyai hubungan satu sama lain yang
   tidak dapat dipisahkan. Dalam kerangka ini, penulis menguraikan tentang
                                                                             28



hal-hal pokok yang ada dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika
penulisan hukm ini terdiri dari empat bab, yaitu:
BAB I        : PENDAHULUAN
               Dalam bab ini Penulis menguraikan pendahuluan yang berisi
               latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan
               masalah,       tujuan dan    manfaat    penelitian,   metodologi
               penelitian dan sistematika skripsi.
BAB II      : TINJAUAN PUSTAKA
               Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang pengertian
               dan pengaturan Dissenting Opinion, tinjauan numum
               mengenai pengertian, tujuan dan wewenang pra peradilan,
               serta tinjauan umum mengenai pengertian dan alasan tentang
               penghentian penuntutan.
BAB III      : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.
               Dalam Bab ini Penulis menguraikan analisis yuridis
               mengenai       terjadinya   perbedaan    pendapat     (Dissenting
               Opinion) diantara para Hakim dalam memeriksa dan
               memutus perkara pra peradilan tentang penghentian
               penuntutan yang tidak sah dan implikasinya terhadap
               putusan. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan
               landasan yang mendasari analisis hasil penelitian yang
               diperoleh mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang
               telah disebutkan pada Bab I.


BAB IV       : PENUTUP
               Dalam      bab    ini diuraikan kesimpulan dari          jawaban
               permasalahan–permasalahan          yang       menjadi      obyek
               penelitian..
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
                            BAB II
                      TINJAUAN PUSTAKA


A. Kerangka Teori
   1. Tinjauan tentang Dissenting Opinion
      a. Pengertian dissenting opinion
                Dissenting opinion merupakan hal baru dalam sistem
         hukum di Indonesia.
         Ada beberapa definisi dissenting opinion, yaitu :
         1) Menurut Bagir Manan
            Dissenting    opinion    adalah   pranata   yang   membenarkan
            perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan
            (Bagir Manan,2006:11).
         2) Menurut Artidjo Alkostar :
            Dissenting opinion merupakan suatu perbedaan pendapat
            hakim dengan hakim lain (Artidjo Alkostar,2000:1)
         3) Menurut Pontang Moerad :
                    Dissenting opinion merupakan opini atau pendapat
            yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang
            tidak setuju (disagree) dengan keputusan yang diambil oleh
            mayoritas anggota majelis hakim (Pontang Moerad, 2005:
            111).
                Dissenting Opinion merupakan pendapat/Putusan yang
         ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan
         pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara.
         Umumnya ditemukan di negara-negara yang bertradisi common
         law di mana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi,
         sejumlah negara yang menganut tradisi hukum kontinental telah
         memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, terutama di
         pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya dissenting
         opinion ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah


                                    29
                                                                 30



   diperbolehkan di pengadilan lain, termasuk dalam perkara pidana
   .(http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Dissenting_Opinion.p
   df)


b. Pengaturan dissenting opinion
          Pranata dissenting opinion muncul setelah dikeluarkannya
   Undang-Undang     No.    4   Tahun    2004   tentang   Kekuasaan
   Kehakiman. Dimana dijelaskan dalam Pasal 19 UU no.4 tahun
   2004 ayat 3 mengatakan bahwa rapat musyawarah hakim adalah
   bersifat rahasia, yang berarti bahwa tidak boleh diketahui oleh
   umum atau diluar yang ikut musyawarah, sedang ayat 5
   mengatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat
   dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat
   dalam putusan (dissenting opinion).
          Keharusan majelis hakim untuk memuat pendapat hakim
   yang berbeda dalam putusan juga diatur dalam Undang- Undang
   Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu pada Pasal
   30 ayat (2) yang menetapkan bahwa dalam musyawarah
   pengambilan putusan setiap Hakim Agung wajib menyampaikan
   pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang
   diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
   Kemudian pada ayat (3) ditambahkan bahwa, dalam hal
   musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung
   yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Namun, terjadi
   perbedaan dalam penerapan Dissenting Opinion pada Lembaga-
   Lembaga Yudikatif di negara kita khususnya dalam hal model
   pencatuman Dissenting Opinion itu sendiri. Perbedaan tersebut
   dapat ditemukan pada Pengadilan Niaga dan pada Mahkamah
   Konstitusi :
                                                                 31



1)   Pada Pengadilan Niaga, model pencatuman Dissenting
     Opinion terpisah dari putusan.
2)   Pada Mahkamah Konstitusi, Dissenting Opinion merupakan
     bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3)   Sehingga diperlukan penyeragaman           model   pencatuman
     Dissenting Opinion dalam suatu peraturan yang khusus
     mengatur tentang Dissenting Opinion tersebut. Namun,
     sebelum memasukkan Dissenting Opinion dalam Peraturan
     Perundang-Undangan terlebih dahulu harus mengetahui
     adakah nilai-nilai positif atau manfaat yang dapat kita peroleh
     dari penggunaan Dissenting Opinion tersebut. Apakah
     Dissenting Opinion dapat bermanfaat bagi perkembangan
     hukum negara kita. Pada Kenyataanya keinginan memasukan
     Dissenting Opinion dalam KUHAP dilatarbelakangi oleh
     karena Dissenting Opinion dirasakan mempunyai manfaat dan
     nilai-nilai positif yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk
     mengontrol Hakim. Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari
     pelaksanaan Dissenting Opinion, yaitu :
     a) dapat diketahui pendapat Hakim yang berbobot, dalam
       upaya    hukum     banding     atau   kasasi   akan   menjadi
       pertimbangan pendapat Hakim mana dalam majelis tingkat
       pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi
       tersebut;
     b) sebagai indikator untuk menetukan jejang karir Hakim,
       karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam
       standar penentuan pangkat dan jabatan, sehingga untuk
       mengukur prestasi Hakim tidak hanya dilihat dari segi usia
       dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan
       penilaian prestasi Hakim berdasarkan kualitas putusan
       Hakim;
                                                                      32



    c) sebagai      upaya     untuk      menghindari   kecurigaan    dari
       masyarakat      terhadap       praktek     Korupsi,Kolusi      dan
       Nepotisme (KKN) dan Mafia Peradilan;
    d) dengan Dissenting Opinion dapat diketahui apakah putusan
       Hakim tersebut sesuai dengan Aspirasi Hukum yang
       berkembang dalam masyarakat;
    e) Dissenting Opinion juga dapat dipakai untuk mengatur
       apakah     suatu      Peraturan     Perundang-Undangan       cukup
       responsif.
    f) Nilai-nilai positif tersebut di atas baru dapat diwujudkan
       jika kebijakan untuk memberlakukan Dissenting Opinion
       tersebut didukung juga dengan adanya kemudahan bagi
       masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan,
       karena jika tidak maka Dissenting Opinion tidak dapat
       dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak
       dapat mengetahui dan menilai pendapat Hakim yang
       berbeda dengan putusan.

       Dalam KUHAP diatur mengenai tingkatan pemeriksaan
suatu perkara pidana. Tahapan tingkat pemeriksaan tersebut terdiri
atas tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan di
sidang pengadilan. Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai
seperti yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP, tahap proses
persidangan selanjutnya ialah            penuntutan , pembelaan, dan
jawaban. Tibalah saatnya hakim ketua mejelis menyatakan                 “
pemeriksaan      dinyatakan     ditutup”.     Pernyataan   inilah    yang
mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna
menyiapkan putusan yang akan diajukan pengadilan. Sebenarnya,
dari tahap-tahap tingkat pemeriksaan tersebut yang paling
ditunggu-tunggu      ialah    keluarnya      putusan   hakim.   Putusan
pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam
                                                                33



sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang.

       Pengambilan putusan dalam perkara pidana diatur dalam
Pasal 182 ayat 4 KUHAP. Untuk menentukan suatu putusan perlu
diadakan musyawarah terlebih dulu oleh majelis hakim, dalam
musyawarah tersebut didasarkan atas surat dakwaan dan segala
sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam
musyawarah tersebut, hakim ketua majelis memberi kesempatan
kepada setiap anggota majelis untuk memberikan pendapat disertai
dengan alasannya dan yang memberi pendapat terakhir ialah ketua
majelis(Pasal 182 ayat 5 KUHAP).

       Pada asasnya putusan yang dikeluarkan majelis hakim
tersebut merupakan hasil permufakatan bulat. Namun, apabila
setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai
kesepakatan, maka berlaku ketentuan bahwa putusan yang diambil
merupakan putusan yang diambil dengan suara terbanyak, jika
suara terbanyak tidak juga dapat terpenuhi maka putusan yang
dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi
terdakwa (Pasal 182 ayat 6 KUHAP ). Apabila putusan diambil
seperti ketentuan dalam ayat (6) tersebut maka dicatat daam buku
himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan
isi buku tersebut sifatnya rahasia.

       Dalam pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Hukum Acara (Pidana)
Indonesia masih mengandalkan sistem tertutup dan rahasia
berdasarkan pendekatan konservatif. Adanya suatu putusan harus
dilandasi suatu permufakatan bulat, kecuali apabila dengan
sungguh-sungguh permufakatan bulat tidak dapat dicapai, maka
putusan    diambil    dengan     suara   terbanyak   dengan   tetap
                                                                   34



memperhatikan     prinsip    In    Dubio     Proreo    (yang   paling
menguntungkan terdakwa), bahkan penjelasan Pasal tersebut
menegaskan bahwa dissenting opinion tersebut dicatat dalam berita
acara sidang majelis yang bersifat rahasia. Seolah, dissenting
opinion yang terbuka dianggap hal yang tabu saja(Indriyanto Seno
Adji, 2001).

       Pranata dissenting opinion lebih dahulu dikenal dalam
tradisi hukum common law system yang dianut negara-negara
anglo saxon, sedangkan Indonesia menganut tradisi hukum civil
law system atau lebih dikenal dengan eropa kontinental. Karena,
dissenting opinion dikenal berasal dari negara yang menganut
sistem hukum common law, alangkah baiknya apabila menilik
bagaimana pengadilan di negara Amerika Serikat yang menganut
tradisi common law dalam memutus suatu perkara pidana.

       Oleh Karena itu, dipandang sangatlah perlu untuk segera
dirampungkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang salah satu Pasalnya direncanakan mengatur
tentang Dissenting Opinion. Dengan demikian, diharapkan agar
Dissenting Opinion tersebut dapat diterapkan dengan baik oleh
Para Hakim pada Lembaga-Lembaga Yudikatif, dalam rangka
menegakkan supremasi hukum khususnya dalam menciptakan
transparansi   informasi    di    dunia    peradilan   di   Indonesia.
(http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Dissenting_Opinion.p
df)
                                                                         35



2. Tinjauan tentang Pra Peradilan


   a. Pengertian pra peradilan
             Kalau kita teliti istilah yang dipergunakan oleh KUHAP
      ”Pra Peradilan” maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda.
      Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti ”Pra Peradilan” sama
      dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan (Andi Hamzah,
      1996:1).
             Menurut Pasal 1 butir ke-10 KUHAP, Pra Peradilan adalah
      wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus
      menurut cara yang diatur undang-undang ini tentang sah atau
      tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan
      tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka:
      1) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
         penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan
         keadilan.

      2) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
         keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya
         tidak diajukan ke pengadilan.


   b. Tujuan Pra Peradilan
             Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya
      kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi
      kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk
      melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan,
      penyitaan dan sebagainya. Karena tindakan upaya paksa yang
      dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan
      pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu
      harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan
      hukum dan undang-undang yang berlaku. Tindakan upaya paksa
                                                              36



   yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang
   merupakan perampasan terhadap hak asasi tersangka.

          Pra peradilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya
   paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap
   tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai
   dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional
   dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang
   bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya
   paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan
   hukum di masa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara
   pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada
   waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi
   dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.

          Lembaga yang memberi wewenang pengawasan terhadap
   tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat dalam taraf proses
   pemeriksaan penyidikan atau penuntutan inilah yang dilimpahkan
   KUHAP kepada pra peradilan. Kalau begitu, pada prinsipnya
   tujuan utama pelembagaan Pra Peradilan dalam KUHAP, untuk
   melakukan ”pengawasan horisontal” atas tindakan upaya paksa
   yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada di dalam
   pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar
   tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan
   undang-undang ( M. Yahya Harahap, 2000:4 ).

c. Wewenang Pra Peradilan
   1) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa
              Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-
      undang kepada pra peradilan. Memeriksa dan memutus sah
      atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Berarti, seorang
      tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan,
                                                                 37



   penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada Pra
   Peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang
   dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan
   pemeriksaan kepada Pra Peradilan, bahwa tindakan penahanan
   yang   dikenakan     pejabat   penyidik    bertentangan    dengan
   ketentuan Pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan
   sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24
   KUHAP.
2) Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
   penghentian penuntutan.
          Penyidik      maupun     penuntut    umum     berwenang
   menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan.
   Alasan penghentian penyidikan yaitu hasil pemeriksaan
   penyidikan    atau   penuntutan   tidak    cukup   bukti    untuk
   meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang
   disangkakan    kepada tersangka bukan merupakan kejahatan
   atau pelanggaran tindak pidana. Mungkin juga penghentian
   penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut
   umum atas alasan nebis in idem, karena ternyata apa yang
   disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang
   telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah
   memperoleh kekuatan hukum tetap.
          Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut
   umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada
   tersangka terdapat unsur kadaluarsa untuk menuntut. Oleh
   karena itu, apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau
   penuntutan dijumpai unsur kadaluarsa dalam perkara yang
   diperiksa, wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan.
   Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan perkara yang
   bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan. Tetapi
   undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau
                                                              38



   pihak   ketiga   yang    berkepentingan     untuk   mengajukan
   pemeriksaan kepada Pra Peradilan tentang sah atau tidaknya
   penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya,
   penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat
   mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian
   penuntutan kepada Pra Peradilan.
3) Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi
           Pasal 94 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti
   kerugian yang diajukan keluarganya, tersangka atau penasehat
   hukumnya kepada Pra Peradilan. Tuntutan ganti kerugian
   diajukan tersangka berdasarkan alasan :
   a) karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah

   b) atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang
       bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

   c) karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti
       ditangkap, ditahan atau diperiksa.

4) Memeriksa permintaan rehabilitasi
           Pra Peradilan berwenang memeriksa dan memutus
   permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya
   atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan
   tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau
   rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang
   diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang
   pengadilan.
5) Pra Peradilan terhadap tindakan penyitaan
           Terhadap penggeledahan ataupun penyitaan pun dapat
   diajukan ke forum Pra Peradilan, baik yang berkenaan dengan
   tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah
   atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan :
                                                                      39



         a)   dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau
              persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi
              yurisdiksi Pra Peradilan untuk memeriksa keabsahannya.
         b)   dalam hal, penggeledahan atau penyitaan telah mendapat
              izin atau surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri,
              tetap dapat diajukan ke forum Pra Peradilan, dengan
              lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni :
              -   Pra Peradilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau
                  surat persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan
                  Negeri tentang hal itu.

              -   Yang dapat dinilai oleh Pra Peradilan, terbatas pada
                  masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan
                  tersebut, dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau
                  melampaui surat izin atau tidak (M. Yahya Harahap,
                  2004:7-8).

3. Tinjauan tentang Penghentian Penuntutan
   a. Pengertian Penghentian Penuntutan
              Timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kata –
      kata menutup      perkara,     penghentian     penuntutan,     dan
      mengenyampingkan perkara. Undang – undang itu sendiri tidak
      memberikan penjelasan. Untuk itu sebagaimana layaknya apabila
      terdapat kata – kata tidak jelas di dalam perundang – undangan,
      maka digunakanlah metode penafsiran yang dapat dibenarkan
      untuk dipergunakan dalam rangka menafsirkan perkataan –
      perkataan yang kurang atau tidak jelas dalam suatu perundang –
      undangan.
              Seperti kita ketahui bahwa dalam ilmu hukum (pidana)
      dikenal beberapa macam penafsiran, antara lain adalah penafsitran
      secara otentik , sistematik logis, dan lain – lain. Dengan melihat
      pada penafsiran otentik dari pengertian penuntutan, dapat diketahui
                                                                     40



   bahwa penuntutan merupakan tindakan penuntut umum              untuk
   melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang
   dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
   pengadilan. Dengan demikian agar penuntut umum itu dapat
   disebut telah melakukan penuntutan apabila ia telah melakukan
   tindakan – tindakan sebagaimana telah disebutkan diatas dan hanya
   karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwanya sendiri bukan
   merupakan suatu tindak pidana, penuntut umum kemudian
   mencabut kembali penuntutanya. Jadi apabila penuntut umum
   belum melakukan penuntutan, kita juga belum dapat berbicara
   mengenai penghentian penuntutan.
            Sedangkan    dalam    penghentian     penuntutan    tersebut
   penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan
   karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata
   bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum,
   penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
   Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a
   KUHAP. (P.A.F Lamintang, 1984:106)


b. Alasan Penghentian Penuntutan

            Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai
   wewenang:

   1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari
      penyidik atau pembantu penyidik;
   2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada
      penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3
      dan     ayat   4   dengan   memberi       petunjukdalam    rangka
      menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
                                                           41



3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan
   lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya
   dilimpahkan oleh penyidik;
4) Membuat surat dakwan;
5) Melimpahkan perkara kepengadilan;
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang
   ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat
   panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk
   dating pada sidang yang telah ditentukan;
7) Melakukan penuntutan;
8) Menutup perkara demi kepentingan hokum;
9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung
   jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
10) Melaksanakan penetapan hakim.

      Seperti kita ketahui dalam pasal 14 KUHAPmenentukan
bahwa salah satu wewenang penutut umum adalah perbuatan untuk
menutup perkara demi kepentingan hukum. Dalam ketentuan lain
yaitu di dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP menyebutkan pula
perbuatan lain yang dapat dilakukan oleh penuntut umum, yaitu
berupa penghentian penuntutan, sedang dalam Pasal 46 ayat 1
huruf c KUHAP menentukan pula wewenang lain, yaitu tentang
mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum.
      Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan antara lain dalam
buku 1 KUHP:
 1)   Bab V, yaitu dalam Pasal-Pasal 61 dan 62 KUHP yang
      menentukan bahwabpenerbit dan pencetak itu tidak
      dituntuit apabila pada benda – benda yang telah dicetak
      atau diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama serta
      alamat orang yang telah menyuruh mencetak benda – benda
      tersebut, atau pada kesempatan pertama setelah ditegur
                                                              42



     kemudian telah memberitahukan nama dan alamat orang
     tersebut;
2)   Bab VII     , yaitu pada Pasal 72 KUHP dan selanjutnya,
     yang menentukan bahwa tidak dapat dilakukan suatu
     penuntutan apabila tidak ada pengaduan;
3)   Bab VIII , yaitu:
     a)   Dalam Pasal 82 KUHP yang mengatur batalnya hak
          untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu
          afdoening      buiten   process   atau   adanya   suatu
          penyelesaian tidak melalui proses peradilan, yakni
          dengan cara membayar jumlah denda tertinggi secara
          sukarela kepada penuntut umum dalam perkara
          pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana
          denda saja.
     b)   Dalam Pasal 76 KUHP yang mengingatkan orang
          akan berlakunya asas ne bis in idem di dalam hukum
          acara pidana yakni dengan menentukan bahwa tidak
          seorangpun dapat dituntut untuk kedua kalinya karena
          tindak pidana yang sama, apabila karena tindak
          pidana tersebut pelakunya telah mendapatkan suatu
          putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
          hukum tetap.
     c)   Dalam Pasal 77 KUHP yang menentukan, bahwa hak
          untuk melakukan penuntutan itu hapus karena
          meninggalnya terdakwa.
     d)   Dalam Pasal 78 KUHP yang menentukan bahwa hak
          untuk melakukan penuntutan itu gugur karena
          kadaluarsa atau karena lampau waktu.
                                                                        43



         Dalam KUHP            juga masih dapat dijumpai beberapa
ketentua pidana yang secara logis haurs dipandang sebagai dasar-
dasar yang meniadakan penuntutan dan bukan sebagai dasar-dasar
yang meniadakan pidana, yaitu misalnya ketentuan pidana yang
diatur    dalam.Pasal     166       KUHP         yang     berbunyi   antara
lain:“…..Ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 164 dan 165
KUHP itu tidak diberlakukan bagi mereka yang dengan
pemberitahuan tersebut dapat mendatangkan bahwa penuntutan
pidana bagi dirinya….”
         Pasal   221    ayat    2     KUHP       yang     berbunyi   antara
lain:“….Ketentuan-ketentuan ini tidak dapat diberlakukan bagi
mereka yang telah melakukan tindakan-tindakan sperti yang
dimaksudkan di dalamnya dngan maksud untuk mencegah atau
menghindarkan bahaya penuntutan bagi salah seorang saudaranya
yang sedarah….” Pasal 284 ayat 2 KUHP yang berbunyi:“….tidak
ada suatu penuntutan pun akan dilakukan kecuali ada pengaduan
dari suami yang terhina…”
         Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan        Republik           Indonesia,          yang     berwenang
mengesampingkansuatu perkara berdasarkan kepentingan umum
itu adalah Jaksa Agung. Wewenang untuk mengesampingkan
perkara berdasarkan kepentingan umum seperti itu,dalam ilmu
pengetahuan hukum pidan juga dikenal sebagai wewenang untuk
mengesampingkan         perkara       berdasarkan         asas   oportunias
(opportuniteits beginsel), yakni salah sebuah asas yang semata-
mata terdapat dalam hokum acara pidana dan tidak terdapat dalam
hokum penitensier. (Andi Hamzah, 1987:169).
         Menurut Franken wewenang untuk mengesampingakan
perkara berdasarkan asa oprtunitas itu meliputi wewenang:
1) tidak menuntut atau tidak melanjutkan penuntutan
                                                                44



2) membatasi penuntutan atau penuntutan lebih lanjut lebih lanjut
   tersebut
3) tidak menuntut atau tidak melanjutkan penuntutan secara
   bersyarat.
       Adapun alasan penghentian suatu perkara dalam hukum
pidana formil antara lain:
1) Pertama, surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang
   diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. SP3 dikeluarkan jika
   tidak terdapat cukup bukti, peristiwa itu bukan merupakan
   tindak pidana, atau dihentikan demi hukum. Merujuk KUHP
   dan doktrin yang dimaksudkan dengan ”dihentikan demi
   hukum” jika perkara itu terkait seseorang yang tidak dapat
   dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan dengan perkara
   yang sama, kedaluwarsa, atau terdakwa meninggal dunia.
2) Kedua, penghentian perkara dengan instrumen surat ketetapan
   penghentian penuntutan (SKP2) berdasarkan Pasal 140 Ayat
   (2) KUHAP. Alasan penghentian penuntutan sama persis
   dengan alasan penghentian penyidikan seperti uraian pertama.
3) Ketiga, penghentian perkara oleh Jaksa Agung melalui
   mekanisme Pasal 35 Huruf c UU No. 16 tahun 2004 tentang
   Kejaksaan RI yang berbunyi, ”Jaksa Agung mempunyai tugas
   dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan
   umum”. Hal ini merupakan asas oportunitas Jaksa Agung untuk
   tidak melakukan penuntutan suatu perkara pidana demi
   kepentingan umum. Asas ini adalah pengecualian dari asas
   legalitas dalam hukum acara pidana yang berarti bahwa setiap
   perbuatan pidana harus dituntut. Penjelasan Pasal 35 Huruf c
   menyebutkan, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa
   dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas.
                                                                       45



4. Tinjuan tentang Peninjauan Kembali

          Kata    “Peninjauan    Kembali”      diterjemahkan   dari   kata
   herziening. Mr.M.H.Tirtaamidjaja menjelaskan herziening, sebagai
   berikut. “Itu adalah suatu jalan untuk memperbaiki suatu keputusan
   yang telah menjadi tetap jadinya tidak dapat diubah lagi dengan
   maksud memperbaiki suatu kealpaan Hakim, yang merugikan si
   terhukum….Kalau perbaikan itu hendak dilakukan, maka ia harus
   memenuhi beberapa syarat, yakni bahwa ada sesuatu keadaan yang
   pada pemeriksaan hakim, tidak diketahui oleh hakim itu……jika ia
   mengetahui keadaan itu, akan memberikan keputusan lain……..”

           Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, Permintaan Peninjauan
   Kembali dilakukan atas dasar :
   (1)   terdapat keadaan baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat
         bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu siding masih
         berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan
         lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum
         tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan
         ketentuan pidana yang lebih ringan.
   (2)   dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah
         terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan
         putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah
         bertentangan satu dengan yang lain.
   (3)   putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan
         hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
           Kemudian, di dalam ayat (3) disebutkan bahwa atas dasar
   alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu
   putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
   dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan
   itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan
                                                                   46



tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Menurut penulis, ini hanya
berlaku untuk rehabilitasi nama terdakwa belaka.
          Dalam Pasal 266 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal
Mahkamah Agung berpendapat              bahwa permintaan Peninjauan
Kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai
berikut :
(1) Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon,
       Mahkamah Agung menolak permintaan Peninjauan Kembali
       dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan
       kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
(2) Apapabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon,
       Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan
       Peninjauan Kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat
       berupa :
       (i) putusan bebas
       (ii) putusan lepas dari segala tuntutan hukum
       (iii)putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum
       (iv) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih
          ringan.
            Suatu ketentuan yang tercantum dalam ayat (3) Pasal 266
KUHAP tersebut yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan
dalam putusan Peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang
telah dijatuhkan dalam putusan semula. Dalam ayat (2) Pasal itu yang
disebut di muka, telah jelas putusan yang dapat dijatuhkan limitatif
itu.
                                                                  47



B. Kerangka Pemikiran

                   Perkara pra peradilan pidana




                      PUTUSAN PN Surabaya
                 ( sahnya penghentian penuntutan)



                              Banding



                     PUTUSAN PT Jawa Timur
         (surat Penetapan penghentian penuntutan tidak sah)



                              Kasasi
                                                     Implikasi terjadinya
                                                     perbedaan pendapat
                              Ditolak



                 Permohonan Peninjauan Kembali



                   Terjadi Dissenting Opinion dari
                        Ketua Majelis Hakim



             ·   Mengabulkan permohonan peninjauan
                             pemohon
                 kembali dariBAB III

             ·   Membatalkan Putusan Pengadilan
                 Tinggi Surabaya dan Putusan
                 Mahkamah Agung



            Surat Penetapan Penghentian Penuntutan Sah
                                                                         48



PENJELASAN KERANGKA PEMIKIRAN


      Pra peradilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang
dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan
itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan
benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan
tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya
paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum di masa
HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa
yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan
yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.
      Dalam Kasus Para Peradilan itu sendiri tidak jarang terjadi Perbedaan
Pendapat antara para Hakim dalam mengambil keputusan yang sering disebut
dengan Dissenting Opinion. Dissenting Opinion merupakan pendapat/Putusan
yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat
mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. Umumnya ditemukan
di negara-negara yang bertradisi common law di mana lebih dari satu hakim
mengadili perkara. Tetapi, sejumlah negara yang menganut tradisi hukum
kontinental telah memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, terutama di
pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya dissenting opinion ini
diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan di
pengadilan lain, termasuk dalam perkara pidana.
      Kerangka    pemikiran   tersebut   menjelaskan   mengenai    implikasi
dissenting opinion antara para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara
pra peradilan tentang penghentian penuntutan yang tidak sah, dimana pada
akhirnya Disenting Opinion tersebut tidak berpengaruh apa – apa terhadap
putusan karena perbedaan (Dissenting Opinion) yang diajukan kalah suara.
Dan tidak berpengaruh terhadap sahnya penghentian penuntutan.
                                BAB III

              HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Bentuk Terjadinya Dissenting Opinion Diantara Para Hakim
  Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pra
  Peradilan tentang Penghentian Penuntutan yang Tidak Sah


  1. Deskripsi Kasus
              Pada bulan Oktober 2000 Jemmy Tjahyadi menjual 9 bidang
     tanah (9 petok D) kepada Pemohon (Ikatan Jual Beli di hadapan
     Notaris Soetarto H. Soebroto, S.H.) dan kemudian setelah diumumkan
     di BPN, H. Abdullah mengajukan keberatan atas akan di terbitkannya
     sertifikat atas nama Jemmy Tjahyadi. Sehubungan dengan tidak
     terbitnya sertifikat tersebut, pada tanggal 27 Agustus 2001, Basuki
     Rahardjo (Staf BPN Surabaya) meminjamkan warkah permohonan hak
     kepada Sri Harjo (Kuasa dari Jemmy Tjahyadi tanggal 23 Agustus
     2001).
              Akibat pengeluaran warkah tanpa prosedur tersebut, Jemmy
     Tjahyadi dengan bantuan Lurah Sutorejo, Drs. Eddy Christijanto telah
     merubah petok-petok tersebut menjadi atas nama Tjahyadi Susanto
     yang telah meninggal dunia pada tahun 1990, sehingga selanjutnya
     Jemmy Tjahyadi dapat menjual kembali tanah tersebut kepada Widodo
     Budiarto alias Tio Boen Hwi (Tersangka), (Akte Jual Beli/PPAT Noor
     Irawan, S.H.). Jual beli Jemmy Tjahyadi dengan Widodo Budiarto
     tersebut sebagai saksinya adalah H. Abdullah, Lurah Sutorejo, Sekdes
     Sutorejo, Sri Hardjono dan Benani Samsudin. H. Abdullah mengetahui
     dan menyetujui atas peralihan tanah tersebut kepada dirinya sendiri
     maupun     orang   lain   bahwa   tanah   tersebut   sesuai   putusan
     No.599/Pdt.G/1997/PN.Sby., tanggal 4 Maret 1998 tanah yang
     diperjual belikan terhitung tanggal 11 Maret 1998 status tanah masih
     dalam keadaan sita jaminan (conservatoir beslag) dan menunggu

                                 49
                                                                     50



putusan pada tingkat kasasi MARI. Di samping tanah-tanah tersebut
saat ini juga menjadi obyek sita jaminan atas perkara perdata
No.366/Pdt.G/1999/PN.Sby.,      dalam    sengketa   antara   Boenarto
Tedjoisworo melawan Ahli Waris Tjahyadi Susanto dan H. Abdullah
yang hingga kini masih dalam proses hukum. Dasar jual beli tersebut
dari Kutipan Register Letter C Kelurahan Sutorejo yang riwayat
tanahnya telah diterbitkan lagi oleh Lurah Sutorejo Drs. Eddy
Christijanto atas nama Tjahyadi Susanto yang telah meninggal dunia
tahun 1990, dan sudah diterbitkan keterangan waris atas nama Jemmy
Tjahyadi dan kawan-kawan oleh Notaris Suyanti Subandi, S.H. pada
tanggal 23 Juni 1990. Widodo Budiarto (Tersangka) sebelum beli
tanah tersebut telah diberitahu dan ditunjukkan bukti berupa akta
pengikatan jual beli oleh Pemohon dengan disaksikan M. Anas mantan
Lurah Sutorejo dan H. Abddullah membantu menunjukkan ikatan jual
beli antara Jemmy Tjahyadi dengan H. Abdullah atas tanah tersebut.
          Namun diluar dugaaan Pemohon, Termohon pada tanggal 30
September 2002 telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan Perkara (SKP2) Nomor : 1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 atas
Tersangka Widodo Budiarto yang berkas masih dalam proses P-22
untuk dilakukan penyempurnaan berkas antara Penyidik pada Polda
Jatim dengan Termohon. Dan selain mengeluarkan SKP-2 kepada
Tersangka WidodoBudiarto, Termohon juga telah mengeluarkan SKP-
2 Nomor : 1067/0.5.9/Ep.2/09/2002 atas Tersangka H. Abdullah yang
telah    dinyatakan   P-21   (berkas   sempurna),   SKP-2    Nomor    :
1065/0.5.9/Ep.2/ 09/2002 atas Tersangka Drs. Eddy Christianto yang
hingga saat ini masih dalam proses P-22 (dalam koordinasi dengan
Penyidik) serta Abdul Rachman, SE. dan Sri Hardjono yang berkasnya
telah dinyatakan P-21 (berkas sempurna) oleh Termohon sendiri.
        Maka dengan demikian jelas tindakan Termohon ini telah
bertentangan dengan hukum dan berkesan mengabaikan bukti-bukti
sah yang ada dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 huruf d
                                                                   51



Undang-undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan beserta
penjelasannya dan Pasal 138 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981
tentang KUHAP khususnya atas Tersangka Widodo Budiarto alias Tio
Boen Hwi yang masih dalam proses P-22, hal mana hingga sampai
saat SKP-2 dikeluarkan oleh Termohon, Termohon belum pernah
melakukan pemeriksaan tambahan atas Tersangka Widodo Budiarto
yang dikoordinasikan dengan Penyidik di Polda Jawa Timur
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 huruf d Undang-Undang
No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.
        Dengan demikian SKP-2 ini telah cacat hukum serta jauh dari
asas keadilan dan kepastian hukum. Sedangkan alasan Termohon
mengeluarkan dan atau menerbitkan SKP-2 a quo adalah karena
perkara tersebut tidak cukup alat bukti sehingga tidak layak untuk
dilimpahkan ke pengadilan adalah tidak berdasar secara hukum serta
bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dengan kata
lain Termohon telah bersikap tidak obyektif, tidak hati-hati sehingga
mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum dalam menangani
kasus a quo, dan karenanya telah merugikan Pemohon.
        Oleh karena itu pemohon meminta hakim pemeriksa
permohonan praperadilan untuk memanggil termohon untuk datang
dan menjelaskan surat ketetapan yang dibuat oleh termohon. Dimana
pemohon mengajukan permohonan kepada hakim yang memeriksa
perkara ini agar membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
(SKP-2) yang dikeluarkan oleh termohon. Namun dalam hal ini
termohon    lalu   mengajukan   eksepsi   dimana    eksepsi   tersebut
menyatakan bahwa permohonan pemohon telah mencampur adukan
permohonan yang satu dengan permohonan yang lain. Namun eksepsi
termohon tersebut tidak dapat diterima. Itu berarti permintaan banding
pemohon diterima dan pengadilan Tinggi membatalkan putusan
Pengadilan Negeri, mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan
                                                                       52



      Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, dan memerintahkan untuk
      melanjutkan penuntutan.
              Pada tanggal 16 Febuari 2005 Mahkamah Agung memutuskan
      bahwa permohonan kasasi oleh pemohon tidak dapat diterima.
      Selanjutnya pemohon dengan perantara kuasa hukumnya berdasarkan
      surat kuasa khusus tanggal 13 Febuari 2006 mengajukan peninjauan
      kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
      pada tanggal 15 Febuari 2006 dengan alasan kepentingan dan
      kepastian hukum.
              Dalam peninjaauan kembali tersebut Mahkamah Agung
      membenarkan alasan alasan peninjauan kembali tersebut dimana
      putusan Pengadilan Negri terhadap Praperadilan tentang sahnya
      penghentian penuntutan tidak dapat dimintakan banding, ini berarti
      dengan membatalkan putusan pengadilan Negeri merupakan suatu
      kekeliruan yang nyata dari Pengadilan Tinggi.
              Tapi disini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion)
      dari Ketua Majelis Harifin A. Tumpa,SH., MH. Yang pada intinya
      menyatakan Praperadilan tidak dapat        dimintakan kasasi, dan
      berpendapat untuk menolak       peninjauan kembali. Karena terjadi
      perbedaan pendapat dan tidak tercapai kemufakatan maka keputusan
      diambil dari suara terbanyak. Yakni mengabulkan peninjauan kembali,
      membatalkan putusan Pengadilan tinggi, dan menyatakan “Surat
      Penetapan Penghentian Penuntutan” No. 1064/0.5.9/Ep/09/2002
      Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sah.


2. Alasan Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan
         Mengenai putusan Praperadilan yang dapat dimintakan banding ke
   Pengadilan Tinggi, diatur dalam Pasal 83 ayat (2). Disitu ditentukan ,
   Putusan Praperadilan yang menetapkan ”tidak sahnya” penghentian
   penyidikan atau penuntutan saja yang dapat diajukan banding. Pasal 83
   ayat (2) membedakan antara putusan yang ”mengesahkan” dengan ”tidak
                                                                      53



mengesahkan” penghentian penyidikan / penuntutan. Oleh karena itu,
tidak terhadap semua putusan Praperadilan yang berkenaan dengan sah
atau tidaknya penghentian penyidikan / penuntutan. Bertitik tolak pada
ketentuan Pasal 83 ayat (2):
a. Terhadap putusan yang menetapkan ”sahnya” penghentian penyidikan
   / penuntutan tidak dapat diajukan banding.
b. Terhadap putusan yang menetapkan ”tidak sahnya” penghentian
   penuntutan dapat diajukan banding.
c. Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus permintaan banding
   tentang tidak sahnya penghentian penyidikan / penuntutan, bertindak
   sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus ” dalam tingkat
   akhir”. (M. Yahya Harahap, 2002:24)
           Sedangkan alasan yang diajukan oleh pemohon untuk
   mengajukan permohonan banding dalam kasus ini adalah:

a. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2002 Pemohon melaporkan Widodo
   Budiarto, Cs. ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan alasan bahwa
   Widodo Budiarto telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan
   atau memberikan keterangan tidak benar ke dalam akta otentik serta
   penadahan,             sebagaimana           Laporan            Polisi
   No.LP/68/II/2002/Puskodalops tertanggal 21 Pebruari 2002. Bahwa
   dari uraian di atas, maka telah jelas keterlibatan para Tersangka atas
   persoalan ini adalah sebagai berikut :
   1) H. Abdullah alias H. Tik Abdullah :
               Bahwa H. Abdullah sekitar tahun 1997 telah mengajukan
       gugatan terhadap Ahli Waris Tjahyadi Susanto yaitu Jemmy
       Tjahyadi dan kawan-kawan yang terdaftar dalam register perkara
       No.599/Pdt.G/ 1997/PN.Sby., yang telah diputus pada tanggal 4
       Maret 1998 yang isinya antara lain mengabulkan gugatan
       Penggugat untuk sebagian, menyatakan sah dan berharga sita
       jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya
                                                                   54



pada tanggal 11 Maret 1998, daftar No.599/Pdt.G/1997/PN.Sby.,
atas 5 (lima) bidang tanah yang kesemuanya terletak di Desa
Sutorejo,      Kecamatan      Mulyorejo,    Kotamadya         Surabaya
sebagaimana termuat dalam berita acara sita jaminan ;
         Bahwa selanjutnya atas putusan tersebut dilakukan banding
oleh para pihak sehingga turun putusan Pengadilan Tinggi Jawa
Timur No.986/Pdt/1998/PT.Sby., dan atas putusan ini pun masih
dimintakan kasasi, sehingga dengan demikian sita jaminan yang
diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut masih
berlaku dan belum diangkat (Vide bukti P-6) ;
         Bahwa di samping tanah-tanah tersebut saat ini juga
menjadi        obyek   sita    jaminan     atas     perkara    perdata
No.366/Pdt.G/1999/PN.Sby., dalam sengketa antara Boenarto
Tedjoisworo melawan Ahli Waris Tjahyadi Susanto dan H.
Abdullah yang hingga kini masih dalam proses hukum (Vide bukti
P-7) ;
         Bahwa akan tetapi pada tanggal 15 November 2002 saudara
H. Abdullah telah bertindak sebagai saksi dalam jual beli tanah-
tanah tersebut yang dilakukan oleh Widodo Budiarto dengan
Jemmy Tjahyadi yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Noor
Irawati, S.H. dengan Akta Jual Beli No.1007, 1008, 1009, 1010
dan 1011/ Mulyorejo/2001 tertanggal 15 November 2001 (vide
bukti P-5) ;
          Dengan demikian kesaksian H. Abdullah ini seharusnya
tidak perlu dilakukan bahkan seharusnya mencegah terjadinya
transaksi jual beli dimaksud, mengingat H. Abdullah sendiri
sebenarnya tahu kalau tanah-tanah tersebut masih dalam tahap
sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya (Perkara Perdata
No.599/Pdt.G/1997/PN.Sby.           dan           perkara      perdata
No.366/Pdt.G/1999/PN.Sby.). Lebih lanjut H. Abdullah sendiri
pada tanggal 26 November 1998 telah dilakukan Ikatan Jual Beli
                                                                55



dengan ahli waris Tjahyadi Susanto di hadapan Notaris/PPAT
Sindhunatha, S.H. dan lebih jauh lagi H. Abdullah alias Tik
Abdullah mengetahui kalau tanah-tanah tersebut telah dibeli oleh
Pemohon ;
2)   Jemmy Tjahyadi :
            Selaku ahli waris almarhum Tjahyadi Susanto, Jemmy
     Tjahyadi telah berperan sebagai pihak yang telah melakukan
     transaksi lebih dari satu kali atas obyek yang sama yaitu (1)
     kepada Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2000 di hadapan
     Notaris Soetarto Hardjosubroto, S.H. dengan akta No.17, 19,
     21, 25 dan 27 atas tanah seluas kurang lebih 1,5 Ha., terletak
     di Wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kodya Surabaya,
     dengan Kutipan Register Letter “C” No.1152, 1153, 1154,
     1155, 1156 dan 1157 dan (2) kepada Widodo Budiarto pada
     tanggal 15 November 2001 dan ditandatangani pada tanggal
     19 Oktober 2001 (Vide bukti P-2) ; Ia telah memberikan kuasa
     pada Sri Hardjono pada tanggal 23 Agustus 2001 untuk
     mengambil warkah di BPN, sehingga selanjutnya warkah
     tersebut digunakan untuk merubah Petok D atas nama Jemmy
     Tjahyadi menjadi Tjahyadi Susanto, yang meninggal tahun
     1990 (Vide Bukti P-3 dan P-4) ;
3)   Sri Hardjono :
            Meminjam berkas warkah tanpa prosedur yang berlaku
     di Badan Pertanahan Nasional Surabaya pada tanggal 27
     Agustus 2001 untuk digunakan mengganti nama Letter C dari
     Jemmy Tjahyadi menjadi Tjahyadi Susanto (Vide Bukti P-4) ;
4)   Basuki Rahardjo :
            Memberikan pinjaman warkah/berkas yang ada di
     BPN pada tanggal 27 Agustus 2001 tanpa prosedur yang
     berlaku di BPN (Vide bukti P-3) ;
5)   Eddy Christijanto Lurah Sutorejo :
                                                                     56



            Membantu merubah Petok D atau Letter “C” dari
     Jemmy Tjahyadi menjadi almarhum Tjahyadi, yang telah
     meninggal dunia pada tahun 1990, dari sebelumnya bernomor
     : 1152, 1154, 1155, 1156 dan 1157 menjadi 1007, 1008, 1009,
     1010 dan 1011/Mulyorejo/2001 ;
            Yang bersangkutan telah mengetahui kalau tanah-
     tanah atas nama Jemmy Tjahyadi tersebut telah dibeli oleh
     Pemohon     sebagaimana     surat    Pemohon       tertanggal   24
     November 2001 yang telah diterima oleh Tersangka pada
     tanggal 26 November         2001.    Lebih   lanjut    Tersangka
     seharusnya menolak menjadi saksi dan mencegah transaksi
     tersebut pada saat terjadi akta jual beli antara Jemmy Tjahyadi
     dengan Widodo Budiarto di hadapan Notaris Noor Irawati,
     S.H. karena pengetahuan tersebut ;


6)   Widodo Budiarto/Tio Boen Hwi :
            Mengetahui kalau petok dari Jemmy Tjahyadi selaku
     ahli waris Tjahyadi Susanto telah dibeli oleh Pemohon pada
     tanggal 18 Oktober 2000, karena sekitar bulan Mei 2001
     Pemohon telah mengajak Sdr. Moch. Anas untuk menemui
     Sdr. Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi di rumahnya Jalan
     Manyar Kertoarjo Surabaya dimana pada saat itu Pemohon
     telah menunjukkan Akta Ikatan Jual Beli antara Pemohon
     dengan Sdr. Jemmy Tjahyadi di hadapan Notaris Soetarto
     Hardjosoebroto, S.H., selanjutnya pada bulan Oktober 2001,
     Sdr. Widodo Budiarto telah pula datang ke tempat kerja
     Pemohon di Jalan Kalimantan No.16-B Surabaya untuk
     membeli tanah yang telah dibeli oleh Pemohon dari Jemmy
     Tjahyadi, tetapi karena ketidak cocokkan soal harga, transaksi
     jual beli dimaksud menjadi batal/tidak terjadi ;
                                                                57



                Akan tetapi ternyata pada tanggal 15 November 2001,
       pada tanggal 19 November 2001 Sdr. Widodo Budiarto telah
       membeli kembali tanah-tanah tersebut dari Jemmy Tjahyadi
       setelah sebelumnya dirubah kembali tahun 1990, dan Widodo
       Budiarto diduga telah mengetahui adanya Surat Keterangan
       Waris        dari         almarhum       Tjahyadi   Susanto
       No.004/VI/KWH/SIU/90 tertanggal 23 Juni 1990 (Vide bukti
       P-8) ;
b. Bahwa atas laporan a quo selanjutnya Penyidik pada Polda Jawa
   Timur melakukan pemeriksaan awal terhadap para pelaku antara
   lain H. Tik Abdullah, Widodo Budiarto, H. Basuki Rahardjo (Staf
   BPN), SE, Sri Harjono, Dr. Eddy Christijanto (Lurah Sutorejo),
   Abdul Rachman, M. Anas (mantan Lurah Sutorejo). Dari
   pemeriksaan awal inilah selanjutnya Penyidik pada Polda Jawa
   Timur menetapkan Tersangka awal dalam perkara ini adalah H.
   Abdullah alias H.       Tik    Abdullah dengan tidak    menutup
   kemungkinan akan ada Tersangka lain dalam kasus ini ;
c. Bahwa selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut, penyidik
   mengkoordinasikan dengan Kejati Jawa Timur selaku Jaksa
   Penuntut Umum (Termohon) yang selanjutnya pada tanggal 22
   Mei 2002 Termohon telah mengeluarkan P-19 atas perkara dengan
   Tersangka H. Abdullah, dengan petunjuk atau arahan agar Polda
   Jatim dalam menyidik kasus ini agar segera merubah status saksi-
   saksi yang lain menjadi Tersangka, yaitu Sri Harjono, Eddy
   Christijanto (Lurah Sutorejo) Basuki Rahardjo (Staf BPN), Abdul
   Rachman dan Widodo Budiarto (Pimpinan PT. Griyo Mapan
   Sentosa) dengan perintah splitzing atau pemisahan berkas perkara
   bagi Widodo Budiarto karena adanya ancaman pidana yang
   berbeda yaitu Pasal 480 KUHP (bukti P-9) ;
d. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2002 Termohon menyatakan P.21
   (berkas sempurna) dengan Tersangka H. Abdullah dengan
                                                                58



   permintaan agar penyidik segera melimpahkan berkas perkara
   beserta Tersangka kepada Termohon, untuk dilakukan penuntutan,
   dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk
   dilakukan persidangan (bukti P- 10) ;
e. Bahwa selanjutnya khusus Tersangka Widodo Budiarto alias Tio
   Boen Hwi pada tanggal 10 September 2002 Termohon (d/h. Kejati
   Jatim melalui Aspidum) telah menyatakan P-22 dengan permintaan
   untuk melengkapi berkas penyidikan (bukti P-11) ;
f. Bahwa diluar dugaaan Pemohon, Termohon pada tanggal 30
   September 2002 telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian
   Penuntutan Perkara (SKP2) Nomor : 1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 atas
   Tersangka Widodo Budiarto yang berkas masih dalam proses P-22
   untuk dilakukan penyempurnaan berkas antara Penyidik pada
   Polda Jatim dengan Termohon (bukti P-12) ;
g. Bahwa     selain   mengeluarkan     SKP-2    kepada   Tersangka
   WidodoBudiarto, Termohon juga telah mengeluarkan SKP-2
   Nomor : 1067/0.5.9/Ep.2/09/2002 atas Tersangka H. Abdullah
   yang telah dinyatakan P-21 (berkas sempurna), SKP-2 Nomor :
   1065/0.5.9/Ep.2/ 09/2002 atas Tersangka Drs. Eddy Christianto
   yang hingga saat ini masih dalam proses P-22 (dalam koordinasi
   dengan Penyidik) serta Abdul Rachman, SE. dan Sri Hardjono
   yang berkasnya telah dinyatakan P-21 (berkas sempurna) oleh
   Termohon sendiri (bukti P-13) ;
h. Bahwa dengan demikian jelas tindakan Termohon ini telah
   bertentangan dengan hukum dan berkesan mengabaikan bukti-
   bukti sah yang ada dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 huruf
   d Undang-undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan beserta
   penjelasannya dan Pasal 138 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun
   1981 tentang KUHAP khususnya atas Tersangka Widodo Budiarto
   alias Tio Boen Hwi yang masih dalam proses P-22, hal mana
   hingga sampai saat SKP-2 dikeluarkan oleh Termohon, Termohon
                                                                               59



            belum pernah melakukan pemeriksaan tambahan atas Tersangka
            Widodo Budiarto yang dikoordinasikan dengan Penyidik di Polda
            Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 huruf d
            Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan. Dengan
            demikian SKP-2 ini telah cacat hukum serta jauh dari asas keadilan
            dan kepastian hukum ;
      i.    Bahwa alasan Termohon mengeluarkan dan atau menerbitkan
            SKP-2 a quo adalah karena perkara tersebut tidak cukup alat bukti
            sehingga tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan adalah tidak
            berdasar secara hukum serta bertentangan dengan fakta-fakta
            hukum yang sebenarnya (Vide bukti P-2 s/d P-11) dengan kata lain
            Termohon telah bersikap tidak obyektif, tidak hati-hati sehingga
            mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum dalam menangani
            kasus a quo, dan karenanya telah merugikan Pemohon;
3. Identitas Pemohon dan Termohon Pra Peradilan
   a. Identitas Pemohon
     1) Pemohon I
           Nama Lengkap                  : Istrisno Haris, SH.
           Tempat Tinggal                : Jl. Kasuari No. 1 Surabaya
     2) Pemohon II
           Nama Lengkap                  : Darwati, SH.
           Tempat Tinggal                : Jl. Kasuari No. 1 Surabaya
   b. Identitas Termohon
           Nama Lengkap                  : Arief Ridwanto
           Tempat Tinggal                : Jl. Kali Judan Indah 7/1 Surabaya


4. Putusan          Pengadilan        Negeri         Surabaya           Nomor:
   40/Pid.Pra.P/2002/PN.Sby. adalah sebagai berikut:
   a. Menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima.
   b. Menyatakan “ Surat Penetapan Penghentian Penuntutan” No.
      1064/0.5.9/Ep/09/2002 Kepala kejaksaan Negeri Surabaya adalah sah.
                                                                             60



   c. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang ditetapkan nihil.


5. Putusan Pengadilan Tinggi
   a. Menerima permintaan banding dari Pemohon Praperadilan ;
   b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor                     :
        40/Pid.Prap/2002/PN.Sby.    tanggal     25   November     2002      yang
        dimintakan banding tersebut ;
   c. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan ;
   d. Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima ;
   e. Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
        Perkara   (SKP2)    Nomor       1064/0.5.9/Ep.2/09/2002   tanggal    30
        September 2002 atas nama Terdakwa WIDODO BUDIARTO alias
        TIO BOEN HWI ;
   f.   Memerintahkan Termohon-Terbanding untuk melanjutkan Penuntutan
        terhadap Terdakwa WIDODO BUDIARTO alias TIO BOEN HWI ke
        Pengadilan Negeri Surabaya ;
   g. Membebankan biaya perkara ini kepada Termohon-Terbanding dalam
        kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar
        Nihil ;


  6. Putusan Kasasi
        a. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
            Kasasi : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq.
            KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, Cq. KEPALA
            KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;
        b. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada
            Negara ;
                                                                            61



7. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali
              Alasan peninjauan kembali yang diajukan dalam kasus ini:

      a. Bahwa demi kepentingan kepastian hukum (legal certainty) dalam
         perkara Praperadilan khususnya Pasal 83 ayat (1) dan (2) jo Pasal
         80 KUHAP, sehingga nantinya tidak ada lagi kekeliruan atau
         kesalahan dalam pelaksanaan hukum mengenai hal tersebut, serta
         menghindari timbulnya preseden buruk dalam penegakan hukum
         dalam masalah Praperadilan tersebut, maka sesuai Pasal-Pasal
         tersebut dapat disimpulkan secara otentik dan tidak dapat
         ditafsirkan lain hal-hal sebagai berikut :
         1)   Bahwa putusan Praperadilan tentang sahnya penghentian
              penyidikan atau penghentian penuntutan tidak dapat diajukan
              banding, kecuali putusan Praperadilan yang menetapkan
              tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian
              penuntutan, dapat diajukan permintaan banding ;
         2)   Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara Praperadilan
              hanya berwenang memeriksa dan memutus permintaan
              banding tentang putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan
              tidak sahnya penghentian penuntutan dan bukan terhadap
              putusan    Pengadilan    Negeri     yang     menetapkan   sahnya
              penghentian penuntutan ;
      b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti nyata
         Pengadilan     Tinggi   Surabaya       yang     membatalkan    putusan
         Pengadilan     Negeri   Surabaya     tentang     sahnya   penghentian
         penuntutan, telah melampaui kewenangannya, karena Pegadilan
         Tinggi Surabaya tidak berwenang mengadili putusan praperadilan
         tersebut ;
         Bahwa asal 83 ayat (1) KUHAP merupakan prinsip hukum acara
         tentang larangan upaya banding bagi putusan Praperadilan yang
         menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan,
                                                               62



  sedangkan Pasal 83 ayat (2) KUHAP merupakan perkecualian
  yang khususnya mengenai putusan tidak sahnya penghentian
  penyidikan atau penghentian penuntutan, sehingga putusan
  Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut merupakan produk hukum
  yang cacat dan keliru serta telah melanggar hukum tentang
  lembaga Praperadilan ; Bahwa permohonan peninjauankembali
  kami dalam kasus a quo tidak lain dan tidak bukan untuk
  menempatkan persoalan Praperadilan agar sesuai dengan koridor
  hukum yang telah ada yaitu Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP jo
  Pasal 80 KUHAP jo Pasal 45 A ayat (2) huruf a Undang- Undang
  No.5 Tahun 2004, sehingga tidak lagi terjadi interprestasi yang
  keliru dalam pelaksanaan hukum Pasal tersebut ;

c. Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung telah menimbulkan
  konsekwensi yuridis dan penafsiran hukum sebagai berikut :
  1)   Menimbulkan kewenangan Pengadilan Tinggi Surabaya untuk
       membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai
       Praperadilan yang menetapkan sahnya Surat Ketetapan
       Penghentian Penuntutan No.1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tanggal
       30 September 2002 terhadap Tersangka Widodo Budiarto,
       padahal berdasarkan Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 80 KUHAP,
       dengan tegas menyatakan Pengadilan Tinggi tidak berwenang
       untuk memutuskan tentang sahnya penghentian penuntutan,
       karena tidak diperkenankan upaya banding ;
  2)   Menimbulkan inkosistensi dalam penegakan hukum dan
       mengaburkan (obscuur) ketentuan KUHAP khususnya Pasal
       83 ayat (1) jo Pasal 80 KUHAP mengenai Parperadilan,
       padahal telah jelas terbaca dan sesuai dengan penafsiran
       otentik, untuk keputusan Praperadilan yang menetapkan
       sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak
       diperkenankan upaya banding ;
                                                                    63



d. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung dalam putusan
  kasasinya telah melanggar Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun
  2004 yang memberikan kewenangan untuk mengadili putusan
  Pengadilan Tinggi yang melampaui batas kewenangannya tersebut;
  Bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung nampak jelas
  sekali memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu
  kekeliruan yang nyata sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 263
  ayat (2) huruf c KUHAP, karena :
  1)   Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam
       putusannya halaman 21 alinea terakhir dan berlanjut ke
       halaman   22,     justru     menguatkan    pendapat    Pemohon
       Peninjauankembali/Termohon Praperadilan yang sejak semula
       berpendapat bahwa putusan Praperadilan yang menyatakan
       penghentian     penuntutan    kami   adalah   sah,    seharusnya
       berdasarkan Pasal 83 ayat (1), putusan Pengadilan Negeri
       Surabaya tersebut tidak dapat diajukan banding ; Dengan
       pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mendukung bahwa
       putusan Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan banding,
       namun ternyata dalam amar putusannya justru menyatakan
       permohonan kasasi Pemohon Peninjauankembali/Termohon
       Praaperadilan tidak dapat diterima ; Seharusnya dengan
       pertimbangan hukum yang demikian itu, Mahkamah Agung
       mengabulkan          permohonan           kasasi       Pemohon
       Peninjauankembali/Termohon Praperadilan, karena nyata-
       nyata berdasarkan undang-undang, Pengadilan Tinggi tidak
       berwenang dan telah melampaui batas kewenangannya
       terhadap putusan Praperadilan tentang sahnya Surat Ketetapan
       Penghentian Penuntutan yang sudah diputus oleh Pengadilan
       Negeri Surabaya ;
  2)   Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung antara pertimbangan
       hukum dan amar putusannya saling bertentangan serta tidak
                                                                        64



                 dijumpai pertimbangan hukum yang bertalian dengan putusan
                 Pengadilan Tinggi Surabaya yang di kasasi oleh Penuntut
                 Umum/Pemohon peninjauankembali/Termohon Praperadilan ;


8. Bentuk Dissenting Opinion dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali
          Dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat Dissenting Opinion
   dari Ketua Majelis, Yaitu Harifin A. Tumpa, S.H., M.H yang berpendapat,
   sebagai berikut :
   a. Bahwa putusan Majelis Kasasi tidak dapat diterima, karena
      berdasarkan Pasal 83 KUHAP, Praperadilan tidak dapat dimintakan
      kasasi ;
   b. Bahwa memang benar putusan Pengadilan Tinggi tersebut keliru,
      karena putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding ;
   c. Bahwa untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka
      Majelis Peninjauan Kembali terlebih dahulu harus membatalkan
      putusan kasasi. Padahal Hakim Kasasi tidak melakukan kekeliruan
      yang nyata dan tidak melakukan kesalahan penerapan hukum, karena
      berdasarkan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 45 A Undang-Undang No.5
      Tahun 2005, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi ;
   d. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak ada jalan untuk
      membatalkan putusan kasasi, sehingga tidak mungkin pula untuk
      membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan
      peninjauan kembali harus ditolak ;


9. Amar Putusan Peninjauan Kembali
   a. Mengabulkan       permohonan   peninjauan   kembali   dari   Pemohon
      Peninjauankembali : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
      Cq.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, Cq. KEPALA
      KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;
                                                                          65



     b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Februari
        2003 No.01/Pid.Pralan/2003/PT.Sby. dan putusan Mahkamah Agung
        tanggal 16 Februari 2005 No.978 K/Pid/2003 ;
     c. Menyatakan       “Surat     Penetapan       Penghentian   Penuntutan”
        No.1064/0.5.9/Ep/09/2002 Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya adalah
        sah
     d. Membebani Termohon Peninjauankembali untuk membayar biaya
        perkara dalam permohonan peninjauankembali ini ditetapkan sebesar
        Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;


10. Pembahasan
          Keharusan majelis hakim untuk memuat pendapat hakim yang
   berbeda dalam putusan juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun
   2004 tentang Mahkamah Agung yaitu pada Pasal 30 ayat (2) yang
   menetapkan bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan setiap Hakim
   Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap
   perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
   dari putusan. Kemudian pada ayat (3) ditambahkan bahwa, dalam hal
   musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang
   berbeda wajib dimuat dalam putusan. Namun, terjadi perbedaan dalam
   penerapan Dissenting Opinion pada Lembaga-Lembaga Yudikatif di negara
   kita khususnya dalam hal model pencatuman Dissenting Opinion itu sendiri.

          Dalam KUHAP diatur mengenai tingkatan pemeriksaan suatu
   perkara pidana. Tahapan tingkat pemeriksaan tersebut terdiri atas tahap
   pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.
   Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam
   Pasal 182 ayat (1) KUHAP, tahap proses persidangan selanjutnya ialah
   penuntutan , pembelaan, dan jawaban. Tibalah saatnya hakim ketua mejelis
   menyatakan “ pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Pernyataan inilah yang
   mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan
                                                                     66



putusan yang akan diajukan pengadilan. Sebenarnya, dari tahap-tahap
tingkat pemeriksaan tersebut yang paling ditunggu-tunggu ialah keluarnya
putusan hakim. Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang
diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang.

       Pengambilan putusan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 182
ayat 4 KUHAP.       Untuk menentukan suatu putusan perlu diadakan
musyawarah terlebih dulu oleh majelis hakim, dalam musyawarah tersebut
didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam
pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis
memberi kesempatan kepada setiap anggota majelis untuk memberikan
pendapat disertai dengan alasannya dan yang memberi pendapat terakhir
ialah ketua majelis(Pasal 182 ayat 5 KUHAP).

       Dalam kasus yang penulis teliti terdapat dissenting opinion atau
perbedaan pendapat yang diajukan oleh ketua majelis Hakim Harifin A.
Tumpa dalam upaya peninjauan kembali terhadap putusan penghentian
penuntutan, upaya hukum luar biasa itu sendiri dicantumkan dalam BAB
XVIII KUHAP. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan
penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi. Putusan
pengadilan yang dimohon banding atau kasasi belum merupakan putusan
yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan
baik oleh pihak terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum luar biasa
hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum (Pasal 260
ayat (1) KUHAP) dan terpidana atau ahli warisnya (Pasal 263 ayat (1)
KUHAP).

      Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum
peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap semua putusan instansi
                                                                         67



pengadilan, dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri, asalkan
putusan instansi itu telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula terhadap
putusan Pengadilan Tinggi, dapat diajukan permintaan peninjauan kembali,
jika terhadap putusan itu sudah tertutup jalan mengajukan permintaan
kasasi, sebab putusan Pengadilan Tinggi yang demikian, sudah melekat sifat
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak itu terbuka
kemungkinan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Demikian
pula terhadap putusan Mahkamah Agung, dapat diajukan upaya peninjauan
kembali, setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Berarti
setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, sejak saat itu
melekat dalam putusan Mahkamah Agung sifat putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

        Pasal 263 ayat (2) KUHAP memuat alasan yang dapat dijadikan
dasar permintaan peninjauan kembali, yang dituangkan pemohon dalam
surat permintaan peninjauan kembali. Dalam surat permintaan atau
permohonan peninjauan kembali itulah pemohon menyebut secara jelas
dasar alasan permintaan. Alasan-alasan diadakannya peninjauan kembali
tersebut antara lain:

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat
 lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada
 bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
b.Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bresifat
 menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
c. Apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih
 daripada yang dituntut.
d.Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
 dipertimbangkan sebab-sebabnya.
e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,
 atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
 telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain. Apabila dalam
                                                                        68



   suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang
   nyata.


       Ketua Majelis Harifin A Tumpa, S.H., M.H., menyatakan dalam
pendapatnya, Bahwa putusan Majelis Kasasi tidak dapat diterima, karena
berdasarkan Pasal 83 KUHAP, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi,
Dapat dibenarkan karena Mengenai putusan Praperadilan yang dapat
dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi, diatur dalam Pasal 83 ayat (2).
Disitu ditentukan, Putusan Praperadilan yang menetapkan ”tidak sahnya”
penghentian penyidikan atau penuntutan saja yang dapat diajukan banding.
Pasal 83 ayat (2) membedakan antara putusan yang ”mengesahkan” dengan
”tidak mengesahkan” penghentian penyidikan / penuntutan. Oleh karena itu,
tidak terhadap semua putusan Praperadilan yang berkenaan dengan sah atau
tidaknya penghentian penyidikan / penuntutan. Bertitik tolak pada ketentuan
Pasal 83 ayat (2):
a. Terhadap putusan yang menetapkan ”sahnya” penghentian penyidikan /
   penuntutan tidak dapat diajukan banding.
b. Terhadap putusan yang menetapkan ”tidak sahnya” penghentian
   penuntutan dapat diajukan banding.
c. Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus permintaan banding
   tentang tidak sahnya penghentian penyidikan / penuntutan, bertindak
   sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus ” dalam tingkat akhir”.
         Ketua Majelis Harifin A Tumpa, S.H., M.H., menyatakan dalam
pendapatnya, Bahwa memang benar putusan Pengadilan Tinggi tersebut
keliru, karena putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Tidak
semua putusan pra peradilan dapat diminta banding. Sebaliknya pula, tidak
seluruhnya putusan praperadilan tidak dapat diminta pemeriksaan banding.
Demikian menurut Pasal 83 KUHAP. Dalam Pasal 83 inilah ditentukan
putusan yang menyangkut kasus mana yang dapat disbanding, dan yang tidak
dapat diajukan permintaan banding. Pendapat Ketua Majelis Hakim Harifin
                                                                          69



 A. Tumpa, S.H., M.H., didasarkan pada pra peradilan yang dalam ketentuan
 hukum tidak dapat dimintakan banding, wewenang pra peradilan yaitu :
 a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa
          Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada pra
     peradilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapa dan
     penahanan.     Berarti,   seorang tersangka   yang dikenakan tindakan
     penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta
     kepada Pra Peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang
     dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan
     kepada Pra Peradilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat
     penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Atau
     penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan
     Pasal 24 KUHAP.
b.   Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
     penuntutan.
         Penyidik     maupun     penuntut   umum   berwenang   menghentikan
     pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Alasan penghentian penyidikan
     yaitu hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti
     untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang
     disangkakan       kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau
     pelanggaran tindak pidana. Mungkin juga penghentian penyidikan atau
     penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan nebis in
     idem, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan
     tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah
     memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan
     penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang
     disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluarsa untuk menuntut.
     Oleh karena itu, apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan
     dijumpai unsur kadaluarsa dalam perkara yang diperiksa, wajar penyidikan
     atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan atau penuntutan
     dihentikan perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang
                                                                            70



     pengadilan. Tetapi undang-undang memberi hak kepada penuntut umum
     atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan
     kepada Pra Peradilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan
     tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang
     berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya
     penghentian penuntutan kepada Pra Peradilan.
c.   Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi
              Pasal 94 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang
     diajukan keluarganya, tersangka atau penasehat hukumnya kepada Pra
     Peradilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan :
     1) karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah atau oleh karena
          penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan
          hukum dan undang-undang.
     2) karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap,
          ditahan atau diperiksa.
d.   Memeriksa permintaan rehabilitasi
              Pra Peradilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan
     rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat
     hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang
     ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai
     orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke
     sidang pengadilan.
e.   Pra Peradilan terhadap tindakan penyitaan
              Terhadap penggeledahan ataupun penyitaan pun dapat diajukan ke
     forum Pra Peradilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian
     maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan
     penerapan :
     1)   dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan
          Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi yurisdiksi Pra Peradilan
          untuk memeriksa keabsahannya.
                                                                       71



2)   dalam hal, penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau
     surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, tetap dapat diajukan
     ke forum Pra Peradilan, dengan lingkup kewenangan yang lebih
     sempit yakni :
     a) Pra Peradilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau surat
        persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tentang
        hal itu.
     b) Yang dapat dinilai oleh Pra Peradilan, terbatas pada masalah
        pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut, dalam arti
        apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau
        tidak (M. Yahya Harahap, 2004:7-8).


        Dimana salah satu wewenang pra peradilan adalah Memeriksa sah
atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
dimana Penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan
pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Alasan penghentian penyidikan
yaitu hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti
untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang
disangkakan        kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau
pelanggaran tindak pidana. Mungkin juga penghentian penyidikan atau
penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan nebis in
idem, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan
tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
        Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum,
disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat
unsur kadaluarsa untuk menuntut. Oleh karena itu, apabila dalam
pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kadaluarsa dalam
perkara yang diperiksa, wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan.
Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan perkara yang bersangkutan
tidak diteruskan ke sidang pengadilan. Tetapi undang-undang memberi
                                                                         72



    hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk
    mengajukan pemeriksaan kepada Pra Peradilan tentang sah atau tidaknya
    penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau
    pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau
    tidaknya penghentian penuntutan kepada Pra Peradilan.
             Ketua Majelis Harifin A Tumpa, S.H., M.H., bersikukuh bahwa
    untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka Majelis
    Peninjauan Kembali terlebih dahulu harus membatalkan putusan Kasasi.
    Padahal Hakim Kasasi tidak melakukan kekeliruan dan tidak melakukan
    penerapan hukum yang salah, sehingga Pra Peradilan tidak dapat dapat
    dimintakan kasasi. Dan karena tidak dapat dimintakan kasasi sehingga
    tidak mungkin pula untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi,
    sehingga Permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak..
             Ketua Majelis Harifin A Tumpa, S.H., M.H., mengajukan
    Dissenting Opinion karena memperjuangkan apa yang dianggapnya benar
    menurut tata cara peradilan yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus ini
    Harifin A Tumpa,SH., MH., menganggap tidak sesuai dengan tata cara
    dan wewenang peradilan yang berlaku.


B. Implikasi Terjadinya Perbedaan Pendapat oleh Hakim Mahkamah
   Agung terhadap Putusan yang Dijatuhkan dalam Perkara Pra
   Peradilan Penghentian Penuntutan yang Tidak Sah


          Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat
   Dissenting Opinion dalam para Anggota Majelis dan telah diusahakan
   dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai
   Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil
   keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan
   peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : Jaksa
   Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Cq.
   Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;
                                                                        73



       Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali
dikabulkan, maka biaya perkara peninjauankembali dibebankan kepada
Termohon     Peninjauankembali       ;   Memperhatikan   Pasal-Pasal   yang
bersangkutan dari KUHAP, Pasal 21 Undang-Undang No.4 Tahun 2004,
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta
peraturan lain yang bersangkutan ;


Pembahasan
       Bahwa putusan Pengadilan Negeri terhadap Praperadilan tentang
sahnya penghentian penuntutan, tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83
ayat (1) dan (2) jo Pasal 80 KUHAP), oleh karena itu putusan Pengadilan
Tinggi yang mengadili di tingkat banding, dengan membatalkan putusan
Pengadilan Negeri merupakan suatu kekeliruan/kekhilafan yang nyata dari
Pengadilan Tinggi. Bahwa sekalipun putusan Pengadilan Tinggi merupakan
putusan dalam tingkat akhir dari Praperadilan, seyogiannya apabila terdapat
penyimpangan, dapat diluruskan dalam tingkat kasasi (pengecualian dalam
rangka membina kepastian hukum dan unifornitas hukum).
       Pada prinsipnya semua putusan akhir (eind-vonnis atau final
sentence, final judgement) Pengadilan Negeri dapat diajukan permintaan
banding. Akan tetapi terhadap prinsip ini ada pengecualian, dan
pengecualian itu ditegaskan dalam Pasal 67. Atas pengecualian tersebut,
tidak semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat diminta
banding. Ada yang dapat diajukan permintaan banding, dan ada pula
putusan yang tidak dapat diajukan permintaan banding. Pertama – tama kita
akan menginventarisasi putusan akhir yang dapat dimintakan banding.
Adapun putusan akhir pengadilan tingkat pertama yang dapat diajukan
pemeriksaan pada tingkat banding:
a. Putusan pemidanaan dalam acara biasa
b. Putusan pemidanaan dalam acara singkat
                                                                        74



c. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara
   biasa dan singkat
d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum
e. Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat
f. Putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian
   penuntutan.
       Ini berarti putusan pra peradilan dapat dimintakan banding, Dalam
kasus ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan putusan yang
menetapkan Surat Ketetapan Penghentian Penutupan Perkara (SKP2)
Nomor 1604/0.5.9/Ep.2/09/2002 dinyatakan tidak sah, dan memerintahkan
termohon untuk melajutkan penuntutan.
       Karena keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, Jaksa
Agung Republik Indonesia, Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Cq
Kepala Kejaksaan Surabaya mengajukan kasasi, berkenaan dengan hal
tersebut, akan tetapi permohonan kasasi tersebut ditolak. Sudah dijelaskan
ada putusan Praperadilan yang dapat diminta banding, dimana Pengadilan
Tinggi bertindak sebagai pengadilan yang memutus dalam tingkat akhir,
apakah putusan praperadilan dapat dimintakan kasasi atau tidak, masih
terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan putusan pra peradilan
dapat dimintakan kasasi akan tetapi ada yang menyatakan tidak dapat
dikasasi.
       Sampai saat sekarang Mahkamah Agung lebih cenderung pada
pendirian, yakni tidak memperkenankan permintaan kasasi atas putusan
praperadilan yang mana pendirian tersebut berpegang terhadap Pesal 244
KUHAP. Bahwa menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan praperadilan
tidak dapat dimintakan kasasi, sehingga permohonan kasasi dari pemohon
kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ini berarti permintaan kasasi
terhadap putusan pra peradilan tidak dimungkinkan.
       Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum
peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap semua putusan instansi
                                                                        75



pengadilan, dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri, asalkan
putusan instansi itu telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula terhadap
putusan Pengadilan Tinggi, dapat diajukan permintaan peninjauan kembali,
jika terhadap putusan itu sudah tertutup jalan mengajukan permintaan
kasasi, sebab putusan Pengadilan Tinggi yang demikian, sudah melekat sifat
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak itu terbuka
kemungkinan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Demikian
pula terhadap putusan Mahkamah Agung, dapat diajukan upaya peninjauan
kembali, setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Berarti
setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, sejak saat itu
melekat dalam putusan Mahkamah Agung sifat putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
     Dissenting opinion dari Ketua Majelis Harifin A Tumpa SH., MH.,
yang diajukan dalam persidangan tersebut tidak dapat digunakan,
dikarenakan suara Majelis yang lain lebih banyak. Maka sesuai Pasal 182
ayat (6) KUHAP, Keputusan diambil dengan suara terbanyak.
     Majelis bermusyawarah dan mengambil keputusan dengan suara
terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Jaksa
Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Cq.
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, selain itu Majelis Kasasi juga
memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi jawa Timur
tanggal 3 Febuari 2003 No. 01/Pid.Pralan/2003/PT.Sby., yang memutuskan
bahwa penghentian penuntutan tidak sah, dan membatalkan putusan
Mahkamah Agung tanggal 16 Februari 2005 No.978 K/Pid/2003 yang
menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, memutuskan untuk
mengabulkan     permohonan       peninjauan   kembali    dari      Pemohon
Peninjauankembali    :   JAKSA     AGUNG      REPUBLIK      INDONESIA,
Cq.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, Cq. KEPALA
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut, Membatalkan putusan
Pengadilan     Tinggi     Surabaya     tanggal    3     Februari      2003
No.01/Pid.Pralan/2003/PT.Sby. dan putusan Mahkamah Agung tanggal 16
                                                                       76



Februari 2005 No.978 K/Pid/2003, dan Menyatakan “Surat Penetapan
Penghentian Penuntutan” No.1064/0.5.9/Ep/09/2002 Kepala Kejaksaan
Negeri Surabaya adalah sah.
     Ini berarti adanya Dissenting Opinion dalam kasus tersebut tidak
merubah putusan dari Majelis, karena perbedaan pendapat Dissenting
Opinion yang disampaikan oleh Harifin A Tumpa SH., MH., tersebut tidak
digunakan karena majelis telah bermusyawarah dan diambil suara terbanyak.
Sedangkan implikasi Dissenting Opinion tersebut terhadap sah atau tidaknya
”Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan” No.1064/0.5.9/Ep/09/2002
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tidak menimbulkan implikasi apa – apa.
Karena Dissenting Opinion tidak akan digunakan apabila Dissenting
Opinion tersebut kalah Suara. Dan pada intinya Dissenting Opinion dalam
kasus ini tidak berpengaruh terhadap sahnya ”Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan” No.1064/0.5.9/Ep/09/2002 Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.
                              BAB IV
                           PENUTUP


A. Simpulan
         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua
  masalah pokok di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
  1. Bentuk Terjadinya Perbedaan Pendapat oleh Hakim Mahkamah
     Agung dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pra Peradilan tentang
     Penghentian Penuntutan yang Tidak Sah
              Dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat Dissenting
     Opinion dari Ketua Majelis, Yaitu Harifin A. Tumpa, S.H., M.H yang
     berpendapat, sebagai berikut :
     a. Putusan Majelis Kasasi tidak dapat diterima, karena berdasarkan
         Pasal 83 KUHAP, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi ;
     b. Memang benar putusan Pengadilan Tinggi tersebut keliru, karena
         putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding ;
     c. Untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka
         Majelis Peninjauankembali terlebih dahulu harus membatalkan
         putusan kasasi. Padahal Hakim Kasasi tidak melakukan kekeliruan
         yang nyata dan tidak melakukan kesalahan penerapan hukum,
         karena berdasarkan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 45 A Undang-
         Undang No.5 Tahun 2005, Praperadilan tidak dapat dimintakan
         kasasi ;
     d. Dari pertimbangan tersebut di atas, tidak ada jalan untuk
         membatalkan putusan kasasi, sehingga tidak mungkin pula untuk
         membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan
         peninjauan kembali harus ditolak ;
     e. Ketua Majelis Harifin A Tumpa, S.H., M.H., mengajukan
         Dissenting   Opinion     karena      memperjuangkan     apa     yang
         dianggapnya benar menurut tata cara peradilan yang berlaku di
         Indonesia. Dalam kasus ini Harifin A Tumpa,SH., MH.,


                                 77
                                                                        78



      menganggap tidak sesuai dengan tata cara dan wewenang peradilan
      yang berlaku.
2. Implikasi Terjadinya Perbedaan Pendapat oleh Hakim Mahkamah
   Agung terhadap Putusan yang Dijatuhkan dalam Perkara Pra Peradilan
   Penghentian Penuntutan yang Tidak Sah
            Terjadinya perbedaan pendapat Dissenting Opinion dalam
   Anggota Majelis Hakim yang menimbulkan tidak tercapainya mufakat
   untuk mengambil putusan. Akan tetapi dissenting opinion dari Ketua
   Majelis Harifin A Tumpa SH., MH., yang diajukan dalam persidangan
   tersebut tidak dapat digunakan, dikarenakan suara Majelis yang lain
   lebih banyak. Maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Keputusan
   diambil dengan suara terbanyak.
            Majelis bermusyawarah dan mengambil keputusan dengan
   suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali
   Jaksa Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
   Timur, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, selain itu Majelis
   Kasasi juga memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan
   Tinggi     jawa     Timur      tanggal   3    Febuari      2003     No.
   01/Pid.Pralan/2003/PT.Sby., yang memutuskan bahwa penghentian
   penuntutan tidak sah, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung
   tanggal 16 Februari 2005 no.978 K/Pid/2003 yang menyatakan
   permohonan kasasi tidak dapat diterima,            memutuskan untuk
   mengabulkan       permohonan    peninjauan   kembali    dari   Pemohon
   Peninjauan kembali : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
   Cq.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, Cq. KEPALA
   KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut , Membatalkan
   putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Februari 2003
   No.01/Pid.Pralan/2003/PT.Sby.      dan   putusan   Mahkamah       Agung
   tanggal 16 Februari 2005 No.978 K/Pid/2003 , dan Menyatakan “Surat
   Penetapan Penghentian Penuntutan” No.1064/0.5.9/Ep/09/2002 Kepala
   Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sah.
                                                                       79



             Ini berarti adanya Dissenting Opinion dalam kasus tersebut
      tidak merubah putusan dari Majelis, karena perbedaan pendapat
      Dissenting Opinion yang disampaikan oleh Harifin A Tumpa SH.,
      MH., tersebut tidak digunakan karena majelis telah bermusyawarah
      dan diambil suara terbanyak. Sedangkan implikasi Dissenting Opinion
      tersebut terhadap sah atau tidaknya ”Surat Ketetapan Penghentian
      Penuntutan” No.1064/0.5.9/Ep/09/2002 Kepala Kejaksaan Negeri
      Surabaya tidak menimbulkan implikasi apa – apa. Karena Dissenting
      Opinion tidak akan digunakan apabila Dissenting Opinion tersebut
      kalah Suara. Dan pada intinya Dissenting Opinion dalam kasus ini
      tidak berpengaruh terhadap sahnya    ”Surat Ketetapan Penghentian
      Penuntutan” No.1064/0.5.9/Ep/09/2002 Kepala Kejaksaan Negeri
      Surabaya.


B. Saran-Saran
   1. Hakim dalam menggunakan kewenangan dissenting opinion harus
      didasarkan kepada pertimbangan yang cermat dan bijaksana, agar tidak
      merugikan kepentingan semua pihak.
   2. Penggunaan dissenting opinion harus dilakukan sebagai upaya untuk
      mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum.
   3. Ketentuan mengenai dissenting opinion seyogianya dijabarkan secara
      lebih terperinci dalam KUHAP agar memberikan kepastian hukum
      dalam penerapannya oleh hakim dalam memutus perkara pidana.
                                                                               80



                        DAFTAR PUSTAKA



Adi Sulistiyono. 2006. Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia.
       Surakarta: UNS Press.
Andi Hamzah. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar
       Grafika.
Ansorie Sabuan. 1990. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.
Bagir Manan. 2006. Dissenting Opinion. Jakarta: IKAHI
Bambang Sutiyoso dan Sri hastuti Puspitasari. 2005. Aspek-Aspek
       Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta:
       UII Press.
Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
Lawrence M Friedman. 2001. American Law.Jakarta: Tatanusa.
Nanda Agung Dewantara. 1987. Masalah Kebebasan hakim Dalam
       Menangani suatu Perkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada
       Indonesia.
Oemar Seno Adji. 1984. Hukum-Hakim Pidana. Jakarta: Erlangga.
Pontang Moerad. 2005. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan
       Dalam Perkara pidana. Bandung: PT.Alumni.
Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
----------------------- dan Sri Mahmudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif
       Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: CV Rajawali.
Subagio Gigih, 2007, Penerapan............................, Skripsi Fakultas hukum
                                                                 UNS Surakarta
Wirjono Projodikoro. 1962. Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sumur
       Bandung.
Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan penerapan
       KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi,
       Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika.
                                                                                81




Perundang-Undangan :
       KUHAP
       Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jakarta:
              Sinar Grafika.
       Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan pokok
              Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sinar Grafika.
       Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 2
              Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Jakarta: Sinar Grafika.
       Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
              Jakarta: Sinar Grafika.
       Undang-Undang No. 81 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
              Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jakarta : Sinar Grafika.




Publikasi Internet :
http://www.pemantauperadilan.com diakses tanggal 5 Oktober 2009
http://www.komisiyudisial.go.id/artikel/artidjo.pdf diakses tanggal 5 Oktober
2009
http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Dissenting_Opinion.pdf diakses
tanggal 10 Oktober 2009
http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2003-
slametsupr-330 diakses tanggal 15 Oktober 2009

http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion diakses tanggal 15 Oktober 2009
http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 10 November 2009
http://www.lawyers.com diakses tanggal 10 November 2009

				
DOCUMENT INFO
Description: ANALISIS YURIDIS TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) DIANTARA HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG TIDAK SAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 70 PK/2006) Penulisan Hukum (Skripsi)