Get documents about "PROGRAM 100 HARI
Document Sample
PROGRAM 100 HARI
Laporan Pencapaian Hari ke-75
Unit Kerja Presiden
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P1] Pemberantasan Mafia Hukum/Penataan ulang tata laksana dan hubungan kerja sama antar lembaga penegak hukum termasuk KPK, Kepolisian dan
Kejaksaan
[P1A1] Penyiapan dan Kementerian Kepolisian Republik Tersusunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Penunjukkan Tim Persiapan Pelaksanaan Round
langkah awal pelaksanaan Koordinator Indonesia, Kementerian Kelompok Kerja SK Menko Polhukam Penyelesaian SK Menko Polhukam tentang Table untuk pembahasan penataan tata laksana
restrukturisasi Kepolisian POLHUKAM Negara Pendayagunaan Penataan Tata tentang Kelompok Kerja Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana penegakan hukum
dan Kejaksaan sebagai Aparatur Negara dan Laksana Penegakan Penataan Tata Laksana Penegakan Hukum pada Kepolisian dan
bagian substansial dari Reformasi Birokrasi, Hukum pada Penegakan Hukum pada Kejaksaan R.I.
reformasi lembaga Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Kepolisian dan Kejaksaan R.I
penegakan hukum Komisi Kejaksaan, Komisi kejaksaan R.I
Polisi Nasional, Komisi
Pemberantasan Korupsi,
Komisi Ombudsman,
Kementerian Hukum dan
HAM
TARGET H-50: H-50: 100% Paraf koordinasi rancangan SK oleh para Eselon I
Otentifikasi rancangan SK Menko terkait
Polhukam tentang Kelompok Kerja
Penataan Tata Laksana Penegakan Hukum
pada Kepolisian dan Kejaksaan R.I
TARGET H-75: H-75: 200% Pengajuan Rancangan dan Penetapan SK Menko
Pengajuan rancangan SK Menko Polhukam Polhukam tentang Kelompok Kerja Penataan Tata
hasil otentifikasi untuk persetujuan dan Laksana Penegakan Hukum dan Hubungan Kerja
tanda tangan Menko Polhukam sama antara Lembaga Penegak Hukum.
TARGET H-100: H-100: 0%
SK Menko Polhukam tentang Kelompok
Kerja Penataan Tata Laksana Penegakan
Hukum pada Kepolisian dan Kejaksaan R.I
Terlaksananya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Persiapan Round Table untuk pembahasan penataan
kesepakatan awal Langkah awal reformasi Persiapan Reformasi Lembaga Penegakan tata laksana penegakan hukum
reformasi lembaga lembaga penegakan hukum Hukum di Kepolisian dan Kejaksaan R.I.
penegakan hukum di Kepolisian dan Kejaksaan
pada Kepolisian dan R.I
Kejaksaan R.I
TARGET H-50: H-50: 100% Terlaksananya Round Table Discussion tentang
Terlaksananya Round Table Discussion Penataan Tata Laksana Penegakan Hukum pada
tentang Penataan Tata Laksana Penegakan Kepolisian dan Kejaksaan R.I pada tanggal 8
Hukum pada Kepolisian dan Kejaksaan R.I Desember 2009
TARGET H-75: Perumusan hasil H-75: 100% Perumusan hasil kesepakatan selesai.
kesepakatan Round Table Discussion untuk
langkah awal penataan.
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 2
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
Terlaksananya Round Table Discussion
dan kesepakatan awal reformasi lembaga
penegakan hukum di Kepolisian dan
Kejaksaan R.I
Pelembagaan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Kesepakatan awal mengenai perlunya pengawasan
fungsi pengawasan Terbentuknya/ optimalisasi Kesepakatan awal mengenai perlunya internal dan eksternal yang efektif dirumuskan
terhadap Tim Pengawas untuk pengawasan internal dan eksternal yang melalui Round Table Discussion tanggal 8 Desember
pelaksanaan mengawasi proses dan efektif 2009
kegiatan penyidikan, kegiatan penyidikan,
penuntutan dan penuntutan, dan eksekusi
eksekusi di institusi guna mencegah keg
Kepolisian dan
Kejaksaan dalam
rangka mencegah
kegiatan mafia
hukum
TARGET H-50: H-50: 100% Koordinasi dan sinkronisasi persiapan awal
Persiapan optimalisasi Tim Pengawas optimalisasi Tim Pengawas internal masing-masing
internal (Waskat) instansi terkait
TARGET H-75: H-75: 100% On-going based function masing-masing instansi
Optimalisasi Tim Pengawas internal
masing-masing instansi
TARGET H-100: H-100: 0%
Langkah awal reformasi lembaga
penegakan hukum di Kepolisian dan
Kejaksaan R.I
[P1A2] Penyusunan Kementerian Komisi Polisi Nasional, Tersusunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Tersusunnya draft pembahasan untuk rencana
rencana dan pelaksanaan Koordinator Komisi Kejaksaan, Kejaksaan rencana Dokumen rencana Penyelesaian rancangan dokumen rencana peningkatan profesionalitas dan pakta integritas
peningkatan profesionalitas POLHUKAM Agung, Kepolisian peningkatan peningkatan profesionalitas peningkatan profesionalitas dan pakta SDM
dan penegakan integritas Republik Indonesia, Komisi profesionalitas SDM penyidik dan penuntut integritas SDM
sumberdaya manusia di Pemberantasan Korupsi, dan penegakan
seluruh jajaran kepolisian Komisi Ombudsman integritas SDM
dan kejaksaan penyidik dan
penuntut di
Kepolisian dan
Kejaksaan
TARGET H-50: H-50: 100% Telah disiapkan revisi peraturan tentang rekruitmen,
Perancangan dokumen rencana DIKLAT, Pembinaan Karir, Standar minimum profesi
peningkatan profesionalitas dan pakta aparat penegak hukum
integritas SDM
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 3
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% Diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung:
Pembahasan dokumen rencana a) No. Per-035/A/JA/12/2009, 21 Desember 2009;
peningkatan profesionalitas dan pakta b) No. Per-036/A/JA/12/2009, 21 Desember 2009;
integritas SDM c) No. Per-037/A/JA/12/2009, 21 Desember 2009;
d) No. Per-038/A/JA/12/2009, 21 Desember 2009.
TARGET H-100: H-100: 0%
Dokumen rencana peningkatan
profesionalitas SDM penyidik dan
penuntut
Tersusunnya pakta TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Pembahasan materi pakta integritas bagi SDM
integritas bagi Dokumen Pakta Integritas Penyusunan rancangan dokumen pakta penyidik dan penuntut
SDM penyidik dan bagi SDM Penyidik dan integritas bagi SDM penyidik dan penuntut
penuntut Penuntut
TARGET H-50: H-50: 75% Telah dirumuskan Pakta Integritas Jaksa
Perumusan dokumen pakta integritas
penyidik dan penuntut
TARGET H-75: H-75: 100% Penyampaian Pakta Integritas Jaksa ke seluruh Kejati
Pengajuan pengesahan pakta integritas dan Pakta Integritas Polri kepada seluruh Polda di
penyidik dan penuntut oleh Jaksa Agung Indonesia
dan Kapolri
TARGET H-100: H-100: 0%
Dokumen Pakta Integritas bagi SDM
penyidik dan penuntut
Terlaksananya TARGET : TARGET H-30: H-30: 67% Penyusunan anggaran untuk pelatihan dan
pelatihan teknis Pelaksanaan pelatihan Penyusunan jenis, jumlah peserta, pengembangan penyidik dan penuntut.
penyidikan dan teknis penyidikan dan anggaran dan pelaksanaan pelatihan
penuntutan di penuntutan di Kepolisian dan pengembangan SDM penyidik dan
Kepolisian dan dan Kejaksaan penuntut
Kejaksaan
TARGET H-50: H-50: 90% Penyediaan anggaran untuk pelatihan satu atap /
Penyusunan anggaran untuk pelatihan dan terpadu 70 Orang dalam DIPA Tahun 2010
pengembangan penyidik dan penuntut
dalam DIPA 2010.
TARGET H-75: H-75: 80% Tersusunnya jadwal pelaksanaan pelatihan dan
Pembentukan panitia pelaksana pelatihan pengembangan penyidik dan penuntut
dan pengembangan penyidik dan
penuntut
TARGET H-100: H-100: 0%
Pelaksanaan pelatihan teknis penyidikan
dan penuntutan di Kepolisian dan
Kejaksaan
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 4
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P1A3] Sinkronisasi dan Kementerian Komisi Ombudsman, Tersusunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 95% Pembahasan pola mekanisme hubungan dan
harmonisasi penegakan Koordinator Kepolisian Republik mekanisme Dokumen mekanisme Pembahasan kesepakatan dan pola kerjasama untuk sinkronisasi dan harmonisasi
hukum antara KPK, POLHUKAM Indonesia, Kejaksaan Agung, hubungan dan kerja hubungan dan kerja sama mekanisme hubungan dan kerjasama penegakan hukum
Kepolisian dan Kejaksaan Komisi Pemberantasan sama penegakan penegakan hukum antara untuk sinkronisasi dan harmonisasi
Korupsi, Komisi Kejaksaan, hukum antara KPK, POLRI, dan Kejaksaan penegakan hukum
Komisi Polisi Nasional KPK, POLRI, dan
Kejaksaan
TARGET H-50: H-50: 75% Sedang dilakukan kajian MOU yang ada
Perancangan dokumen hubungan dan
kerjasama penegakan hukum antara KPK,
Kepolisian, dan Kejaksaan
TARGET H-75: H-75: 90% Dalam perumusan draft MoU bersama KPK, Polri, dan
Perumusan dokumen mekanisme Kejaksaan
hubungan dan kerja sama penegakan
hukum antara KPK, POLRI, dan Kejaksaan
TARGET H-100: H-100: 0%
Dokumen mekanisme hubungan dan
kerja sama penegakan hukum antara KPK,
POLRI, dan Kejaksaan
[P2] Percepatan Pelayanan Publik
[P2A1] Koordinasi Kementerian Pemda, Kementerian Tenaga Teridentifikasi dan TARGET : TARGET H-30: H-30: 200% 3 Peraturan Perundang-undangan sudah dalam
instansi terkait terhadap Dalam Negeri Kerja dan Transmigrasi, dikajinya peraturan 3 peraturan perundangan Identifikasi dan pengkajian peraturan proses pengkajian dengan Kemkumham, K
penyederhanaan Kementerian Keuangan, perundang- yang diidentifikasi dan perundangan yang terkait dengan
persyaratan memulai Kementerian Perindustrian, perundangan yang dikaji terkait dengan penyederhanaan perijinan untuk memulai
usaha & percepatan waktu Kementerian Perdagangan, terkait dengan penyederhanaan perijinan usaha
penyelesaian perijinan Kementerian Hukum dan perijinan untuk untuk memulai usaha
HAM, Badan Koordinasi memulai usaha
Penanaman Modal
TARGET H-50: H-50: 100% Penyusunan draft peraturan bersama 4 (empat)
Penyusunan draft peraturan bersama Menteri terkait, perkembangan saat ini dalam
4 (empat) Menteri terkait: Mendagri, persiapan penanda tanganan yang direncanakan
Menkumham, Mendag dan Menakertrans pada Sabtu, 12 Desember 2009.
TARGET H-75: H-75: 200% Telah ditandatangani Peraturan Bersama Mendagri,
Perumusan dokumen mekanisme Menkumham, Mendag, Menakertrans, dan Kepala
hubungan dan kerja sama penegakan BKPM tentang Percepatan Pelayanan perizinan
hukum antara KPK, POLRI, dan Kejaksaan dan Non Perizinan untuk memulai usaha pada 17
Desember 2009.
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 5
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0% 0
Tersusunnya peraturan bersama 4
(empat) Menteri: Mendagri, Menkumham,
Mendag dan Menakertrans terkait dengan
penyederhanaan perijinan untuk memulai
usaha
[P2A2] Fasilitasi Pemda Kementerian Kementerian Perdagangan, Prosedur pemberian TARGET : TARGET H-30: H-30: 200% Penyusunan Panduan Penyederhanan Perijinan
tentang peraturan Dalam Negeri Kementerian Keuangan, ijin untuk memulai Panduan penyederhanaan Penyusunan Panduan penyederhanaan untuk memulai usaha dalam 40 hari
perundangan terkait Kementerian Perindustrian, usaha (starting of perijinan untuk memulai perijinan untuk memulai usaha (starting of
dengan penyederhanaan Badan Koordinasi business) dari 90 usaha (starting of business) business) dalam 40 hari
perijinan untuk memulai Penanaman Modal, hari menjadi 40 dalam 40 hari
usaha (starting of business) Kementerian Hukum dan hari tersusun dalam
HAM, Kementerian Tenaga sebuah panduan
Kerja dan Transmigrasi,
Pemda
TARGET H-50: H-50: 100% Proses penyusunan draft akhir Panduan
Draft akhir panduan penyederhanaan Penyederhanan Perijinan untuk memulai us
perijinan untuk memulai usaha (starting of
business) dalam 40 hari
TARGET H-75: H-75: 200% Telah diterbitkan Surat Edaran Mendagri No.
Pengajuan penanda-tanganan panduan 188.32/4614/SJ tanggal 21 Desember 2009 sebagai
penyederhanaan perijinan untuk memulai tindak lanjut dari Peraturan Bersama 4 Menteri
usaha (starting of business) dalam 40 hari dan Kepala BKPM tentang Percepatan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha,
dan telah disosialisasikan pada Rapat Kerja Gubernur
se-Indonesia di Pekanbaru, 22 Desember 2009.
TARGET H-100: H-100: 0%
Panduan penyederhanaan perijinan untuk
memulai usaha (starting of business)
dalam 40 hari
[P2A3] Perluasan citizen Kementerian Luar Kementerian Hukum dan Terbentuknya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Terbentuknya Satgas untuk memberikan layanan
service pada perwakilan Negeri HAM, Kementerian Negara Satuan Tugas Satgas untuk memberikan Satgas untuk memberikan layanan citizen citizen service pada perwakilan RI di LA, Sydney,
RI di luar negeri (LA, Pendayagunaan Aparatur (satgas) untuk layanan citizen service service pada perwakilan RI di LA, Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka, NY, Kuching, danPenang
Sydney, Darwin, Perth, Negara dan Reformasi memberikan pada perwakilan RI di Los Darwin, Perth, Tokyo, Osaka, NY, Kuching,
Tokyo, Osaka, NY, Kuching, Birokrasi layanan citizen Angeles, New York, Sydney, Penang
Penang) service pada 9 Darwin, Perth, Tokyo, Osaka,
perwakilan RI di Kuching, dan Penang
luar negeri pada
Desember 2009
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 6
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100% Kegiatan tindak lanjut akan dilakukan oleh
Pembukaan Citizen service di 9 Perwakilan masing-masing Perwakilan RI berupa penerbitan
RI telah selesai dilakukan pada bulan SK Keppri tentang pembentukan satgas pelayanan
Oktober 2009, namun untuk implementasi warga, penataan sarana dan prasarana berupa
Pelayanan Warga, beberapa Perwakilan penambahan/perbaikan loket pelayanan, papan
RI masih membutuhkan tambahan dana, pengumuman, prosedur pelayanan, tarif dan
personel, sarana dan prasarana. lamanya pelayanan, ruang tunggu,
TARGET H-75: H-75: 100% Target telah tercapai pada H30,
Peningkatan implementasi Pelayanan namun untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan
Warga, beberapa Perwakilan RI dengan perlindungan WNI, mendorong seluruh Pelayanan
mengusahakan tambahan dana, personel, Warga di 24 Perwakilan RI di luar negeri dan unit
sarana dan prasarana. pelayanan publik di dalam negeri dapat segera
menerapkan pelayanan publik yang sesuai dengan
standarisasi ISO 9001:2008 Quality Management
Systems.
TARGET H-100: H-100: 0%
Operasional Satgas untuk memberikan
layanan citizen service pada perwakilan RI
di Los Angeles, New York, Sydney, Darwin,
Perth, Tokyo, Osaka, Kuching, dan Penang
[P2A4] Pemulangan Kementerian Luar Kementerian Koordinator Terselesaikannya TARGET : TARGET H-30: H-30: 153% 635 TKI/WNI bermasalah telah dipulangkan dari
WNI/TKI bermasalah di Negeri POLHUKAM, Kementerian pemulangan 1367 1367 TKI bermasalah Pemulangan TKI/WNI bermasalah dari penampungan beberapa perwakilan RI dalam kurun
penampungan pada Hukum dan HAM, Kepolisian TKI bermasalah di yang dipulangkan dari penampungan beberapa perwakilan waktu 20 Oktober - 30 November 2009.
KBRI Kuwait City, Riyadh, Republik Indonesia, penampungan pada penampungan pada RI dalam kurun waktu 20 Oktober - 30
Abu Dhabi, Singapura, Tentara Nasional Indonesia, KBRI pada Januari KBRI Kuwait City, Riyadh, November 2009.
Damaskus, Kairo & KJRI Badan Intelejen Negara, 2010 Abu Dhabi, Singapura,
Jeddah, Hongkong, Dubai Kementerian Tenaga Kerja Damaskus, Kairo & KJRI
dan Transmigrasi, BNP2TKI, Jeddah, Hongkong, dan
Kementerian Dalam Negeri Dubai
TARGET H-50: H-50: 100% Tambahan 100 WNI/TKI bermasalah telah
Melanjutkan pemulangan WNI/TKI dipulangkan dari beberapa Perwakilan RI. Anggaran
bermasalah di KJRI Jeddah dan pada untuk Pemulangan WNI/TKI bermasalah telah
11 Desember 2009 memfasilitasi disetujui oleh Menteri Keuangan. Saat ini sebagian
pemulangan 100 WNI/TKI bermasalah dari dana tersebut telah ditrasfer ke beberapa Perwakilan
Jeddah. Dalam waktu dekat, Direktorat untuk Pemulangan TKi bermasalah untuk beberapa
Perlindungan WNI dan BHI juga akan Perwakilan RI (Abu Dhabi, Amman, Kairo, Kuwait,
mengirimkan Tim ke Dubai-PEA dan Riyadh, Sana?a, Tripoli.
Damaskus-Syria guna memfasilitasi
pemulangan WNI/TKI bermasalah di
negara tersebut.
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 7
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 122% Hingga 28 Desember 2009 telah dipulangkan lagi
Melanjutkan pemulangan WNI/TKI 419 orang sehingga total yang telah dipulangkan
bermasalah yang masih ada di KBRI 1.144 WNI/TKI bermasalah dari penampungan
Kuwait City, Riyadh, Abu Dhabi, Singapura, Perwakilan RI di Amman, Kairo, Damaskus, Doha,
Damaskus, Kairo & KJRI Jeddah, Hongkong, Dubai, Jeddah, Kuwait City, Riyadh, dan Sana?a.
dan Dubai Kegiatan pemulangan dikoordinasikan secara lintas
sektor dengan Kemenko Perekonomian, Kemenko
Kesra, Kemnakertrans, Kemsos, dan BNP2TKI.
Pemulangan selanjutnya akan dilakukan secara
bertahap pada 17 Jan 2010.
TARGET H-100: H-100: 0%
Penyelesaian pemulangan 1367 TKI
bermasalah dari penampungan pada KBRI
Kuwait City, Riyadh, Abu Dhabi, Singapura,
Damaskus, Kairo & KJRI Jeddah, Hongkong,
Dubai
[P2A5] Pelayanan paspor Kementerian Kementerian Luar Negeri, Tersusunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Draft Peraturan Dirjen Imigrasi
yang mudah, transparan Hukum dan HAM Kementerian Perhubungan, prosedur pelayanan Prosedur pelayanan paspor Penyiapan rancangan prosedur pelayanan
& tepat waktu dari 7 hari Kementerian Tenaga Kerja paspor untuk untuk WNI yang mudah dan paspor untuk WNI yang mudah, transparan
menjadi 4 hari termasuk dan Transmigrasi, BNP2TKI WNI yang mudah, transparan dalam waktu dalam waktu 4 hari
pelayanan bagi TKI transparan dan 4 hari
bermasalah di luar negeri singkat dari 7 hari
menjadi 4 hari
TARGET H-50: H-50: 100% Sudah terkumpul laporan pelaksanaan penyelesaian
Pengumpulan laporan dan memulai pelayanan paspor selama 4 hari pada 53 kanim,
pelaksanaan pelayanan penyelesaian namun 2 kanim belum dapat melaksanakan sesuai
paspor selama 4 hari kerja. SOP (kanim Jaktim dan Tangerang)
TARGET H-75: H-75: 200% Hasil uji coba dan pemantauan di seluruh Kanim
Uji coba dan pemantauan pelaksanaan di Indonesia telah melaksanakan penyelesaian
pelayanan penyelesaian paspor dalam pelayanan paspor selama 4 hari kerja
waktu 4 hari kerja.
TARGET H-100: H-100: 0%
Prosedur pelayanan paspor untuk WNI
yang mudah dan transparan dalam waktu
4 hari
Tersusunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Pemberian paspor TKI bermasalah di kota Kinabalu
prosedur pelayanan Prosedur pelayanan paspor Penyelesaian pelayanan paspor untuk TKI dan Tawau
paspor yang mudah, untuk TKI bermasalah di bermasalah yang mudah, transparan dan
transparan & singkat luar negeri yang mudah dan singkat dalam waktu 4 hari
dari 7 hari menjadi transparan dalam waktu
4 hari untuk TKI 4 hari
bermasalah di luar
negeri
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 8
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100% Sedang dilaksanakan di kota Kinabalu dan Tawau
Terlaksananya pemberian Paspor kepada
TKI bermasalah di Kota Kinibalu dan Tawau
TARGET H-75: H-75: 100% Melanjutkan pemberian paspor RI 24 halaman
Melanjutkan pemberian paspor kepada TKI kepada TKI bermasalah di luar negeri yang telah
bermasalah di luar negeri mencapai 140.902 orang (per 23 Desember 2009).
TARGET H-100: H-100: 0%
Pemantapan Prosedur pelayanan paspor
untuk TKI bermasalah di luar negeri yang
mudah dan transparan dalam waktu 4 hari
[P2A6] Penyempurnaan Kementerian Kementerian Perindustrian, Terselesaikannya TARGET : TARGET H-30: H-30: 80% Terselesaikannya permohonan pendirian PT dari 1
prosedur pengesahan Hukum dan HAM Kementerian Perdagangan, penyempurnaan Prosedur baru pengesahan Tersusunnya prosedur baru pengesahan bulan menjadi 7 hari
badan hukum (PT) dari 1 Badan Koordinasi prosedur badan hukum (PT) dalam badan hukum (PT) dalam waktu 7 hari
bulan menjadi 7 hari Penanaman Modal pengesahan badan waktu 7 hari
hukum (PT) dari 1
bulan menjadi 7 hari
TARGET H-50: H-50: 90% Uji coba prosedur yang telah disempurnakan
Uji coba prosedur baru (penyempurnaan)
pengesahan badan hukum PT dalam
waktu 7 hari
TARGET H-75: H-75: 100% Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) telah di-
Pencanangan Sistem administrasi badan launching dan sudah menggantikan sistem lama.
Hukum (SABH) sekaligus mengganti sistem
lama SISMINBAKUM
TARGET H-100: H-100: 0%
Pelaksanaan Prosedur baru pengesahan
badan hukum (PT) dalam waktu 7 hari
[P2A7] Penyelesaian Kementerian Kementerian Luar Negeri, Terselesaikannya TARGET : TARGET H-30: H-30: 123% Diprosesnya tunggakan permohonan pendaftaran
tunggakan permohonan Hukum dan HAM Kementerian Agama, tunggakan Diselesaikan 1.500 berkas Dimulainya pelksanaan proses tunggakan 545 hak cipta, 355 hak design, 438 hak paten, 4722
HKI: hak cipta 1.500 berkas, Kementerian Perdagangan, permohonan Hak hak cipta, 1.000 berkas berkas hak cipta, berkas desain industri, pendaftaran merk
desain industri 1.000 Kementerian Budaya Kekayaan Intelektual desain industri,1.250 berkas berkas paten, dan berkas merk
berkas, paten 1.250 berkas, dan Pariwisata, Badan paten, dan 17.000 berkas
merk 17.000 berkas Pengawasan Obat dan merk
Makanan
TARGET H-50: H-50: 100% Melanjutkan proses penyelesaian 50% tunggakan
Melanjutkan penyelesaian berkas hak permohonan pendaftaran 545 hak cipta, 355 hak
cipta, berkas desain industri, berkas paten, design, 438 hak paten, 4722 pendaftaran merk
dan berkas merk
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 9
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 86% Melanjutkan proses penyelesaian tunggakan
Melanjutkan penyelesaian berkas hak permohonan pendaftaran 1240 hak cipta, 907 hak
cipta, berkas desain industri, berkas paten, design, 1138 hak paten, dan 13311 pendaftaran merk
dan berkas merk
TARGET H-100: H-100: 0%
Diselesaikan 1.500 berkas hak cipta, 1.000
berkas desain industri,1.250 berkas paten,
dan 17.000 berkas merk
[P2A8] Mengoptimalkan Kepolisian Republik Kementerian Kesehatan, Tersedianya secara TARGET : TARGET H-30: H-30: 83% Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Bank
pembayaran tilang dengan Indonesia Pemda, Jasa Raharja, optimal pelayanan Kota yang menyediakan Pelaksanaan koordinasi untuk pembayaran Mandiri, BRI dan penyusunan sistem pembayaran
menggunakan fasilitas Kementerian Keuangan, pembayaran pembayaran titipan titipan denda tilang dengan menggunakan denda tilang dengan fasilitas elektronik
elektronik Kementerian Perhubungan titipan denda denda tilang dengan fasilitas elektronik
tilang dengan menggunakan fasilitas
menggunakan elektronik
fasilitas elektronik
TARGET H-50: H-50: 100% Sudah disiapkan Rengiat/jadwal pembayaran tilang
Penyiapan Rengiat/jadwal pembayaran dengan fasilitas elektronik
tilang dengan fasilitas elektronik
TARGET H-75: H-75: 100% Telah dilaksanakan uji coba pembayaran tilang
Uji coba pelaksanaan Rengiat/jadwal dengan fasilitas elektronik oleh Mabes Polri, Polda
pembayaran tilang dengan fasilitas Metro Jaya, dan BRI di Hotel Crown pada 5 Januari
elektronik 2010
TARGET H-100: H-100: 0%
Launching pembayaran titipan denda
tilang dengan menggunakan fasilitas
elektronik di kota terpilih
[P2A9] Mengembangkan Kepolisian Republik Kementerian Kesehatan, Tersedianya fasilitas TARGET : TARGET H-30: H-30: 83% Membentuk Pokja menyusun format spesifikasi dan
fasilitas jaringan data Indonesia Pemda,Jasa Raharja, data kecelakaan & Kota yang menyediakan Persiapan penyediaan fasilitas data perangkat lunak dan membangun sistem jaringan
kecelakaan & pelanggaran Kementerian Keuangan, pelanggaran lalu fasilitas data kecelakaan & kecelakaan & pelanggaran lalu lintas informasi data kecelakaan dan pelanggaran lalu
lalu lintas Kementerian Perhubungan lintas pelanggaran lalu lintas lintas tingkat Mabes dan Polda Metro
TARGET H-50: H-50: 100% Telah dipasang CCTV di persimpangan Sarinah, jl. MH
Pemasangan CCTV di persimpangan Thamrin (masih uji coba); penggunaan sistem Yellow
Sarinah, jl. MH Thamrin (masih uji coba); Box Junction (YBC) pada persimpangan Sarinah dan
penggunaan sistem Yellow Box Junction perempatan Pancoran
(YBC) pada persimpangan Sarinah dan
perempatan Pancoran
TARGET H-75: H-75: 100% Telah dilaksanakan supervisi pelaksanaan
Pemantauan dan supervisi pelaksanaan penyediaan fasilitas data kecelakaan & pelanggaran
penyediaan fasilitas data kecelakaan & lalu lintas.
pelanggaran lalu lintas
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 10
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
Kota yang menyediakan fasilitas data
kecelakaan & pelanggaran lalu lintas
[P2A10] Membangun & Kepolisian Republik Pemda, Kementerian Terbangunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 83% Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi untuk
mengembangkan sistem Indonesia Komunikasi dan Informatika sistem informasi & Beroperasinya sistem Penyiapan sistem informasi & dokumentasi menyiapkan sistem dan dokumentasi pengelolaan
informasi & dokumentasi dokumentasi untuk informasi & dokumentasi untuk mengelola informasi publik informasi publik dengan provider terkait,
untuk mengelola informasi mengelola informasi untuk mengelola informasi perencanaan sarpras yang dibutuhkan dalam
publik publik publik bentuk perangkat keras dan piranti lunak yang akan
ditempatkan di seluruh Polda, perencanaan pelatihan
terhadap operator yang menangani peralatan
TARGET H-50: H-50: 100% Sedang dilaksanakan pelatihan operator yang
Pelaksanaan pelatihan operator yang menangani peralatan pengelolaan informasi publik
menangani peralatan pengelolaan tanggal 14 - 15 Desember 2009, jumlah 62 orang
informasi publik mewakili 31 Polda.
TARGET H-75: H-75: 100% Berfungsinya aplikasi layanan informasi publik
Uji coba pengoperasian peralatan melalui sistem interface yang dapat diakses
pengelolaan informasi publik masyarakat luas, www.polri.go.id
TARGET H-100: H-100: 0%
Beroperasinya sistem informasi &
dokumentasi untuk mengelola informasi
publik
[P2A11] Mengoptimalkan Kepolisian Republik Mahkamah Agung, Terlaksananya TARGET : TARGET H-30: H-30: 83% Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan SP2HP,
pelaksanaan Surat Indonesia Kementerian Komunikasi optimalisasi Kota yang melaksanakan Persiapan pelaksanaan SP2HP, penyusunan penyusunan rencana pembangunan infrastruktur
Pemberitahuan dan Informatika, Kejaksaan SP2HP untuk SP2HP rencana pembangunan infrastruktur SP2HP di Polda-polda yang belum memiliki sarpras
Perkembangan Hasil Agung meningkatkan SP2HP di Polda-polda yang belum untuk pelaksanaan SP2HP, pelaksanaan pelatihan
Penyidikan (SP2HP) di transparansi kasus memiliki sarpras untuk pelaksanaan SP2HP, operator SP2HP
jajaran Polri yang ditangani Polri pelaksanaan pelatihan operator SP2HP
TARGET H-50: H-50: 100% Kegiatan penanganan dan pelayanan terhadap
Uji coba penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat, optimalisasi pengisian SPP-E
terhadap pengaduan masyarakat, atau sistem pengendalian perkara elektronik dengan
optimalisasi pengisian SPP-E atau sistem melakukan pengiriman perkara elektronik
pengendalian perkara elektronik dengan
melakukan pengiriman perkara elektronik
TARGET H-75: H-75: 100% Terlaksananya supervisi dan pelayanan SP2HP
Penyempurnaan penanganan dan di jajaran Reskrim dengan sistem manual dan
pelayanan terhadap pengaduan pemberitahuan kepada pelapor dengan pentahapan
masyarakat, optimalisasi pengisian sesuai dengan buku petunjuk sementara.
SPP-E atau sistem pengendalian perkara
elektronik dengan melakukan pengiriman
perkara elektronik
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 11
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
Peresmian kota-kota yang melaksanakan
SP2HP
[P2A12] Membentuk Kepolisian Republik Kejaksaan Agung Terbentuknya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Peningkatan koordinasi penanganan kasus korupsi
Kelompok Kerja Pengawas Indonesia Kelompok Kerja Kelompok Kerja Pengawas Persiapan pembentukan pokja dan sejak penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
Penyidik Pengawas Penyidik Penyidik peningkatan penanganan kasus korupsi
sejak penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan
TARGET H-50: H-50: 100% Telah diedarkan Nota Dinas Kabareskrim kepada
Persiapan pembentukan kelompok Kerja Irwasum, Propam dan Binkum tentang permintaan
Pengawas Penyidik personel sebagai anggota pengawas.; telah
dikirmkan hasil tindak lanjut dari laporan pengaduan
masyarakat dengan menggunakan website atau
SMS 112
TARGET H-75: H-75: 100% - Wasdik sudah dilaksanakan dengan petunjuk buku
Koordinasi lanjutan untuk penetapan pedoman sementara pengawasan penyidik.
kelompok Kerja Pengawas Penyidik - Pok Wasdik memimpin gelar perkara terhadap
perkara yang menjadi atensi maupun diajukan
komplain oleh masyarakat.
- Arahan dan petunjuk dalam proses penyidikan.
- Teguran kepada penyidik yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan.
- Telah diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI
No. KEP-136/A/JA/12/2009 tentang Pembentukan
Tim Satuan Tugas Pengawasan Penanganan
Perkara Tipikor
TARGET H-100: H-100: 0%
Penetapan Kelompok Kerja Pengawas
Penyidik
[P2A13] Mengoptimalkan Kepolisian Republik Mahkamah Agung, Terselenggaranya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan 20 media
sosialisasi Surat Indonesia Kejaksaan Agung, secara optimal Media yang memuat Media yang memuat pelaksanaan yang akan membantu sosialisasi pelaksanaan SP2HP,
Pemberitahuan Kementerian Komunikasi sosialisasi SP2HP sosialisasi pelaksanaan sosialisasi SP2HP pembukaan ruang publik untuk mengakomodasi
Perkembangan Hasil dan Informatika kepada masyarakat SP2HP opini masyarakat
Penyidikan (SP2HP) secara melalui media
luas kepada masyarakat
melalui media
TARGET H-50: H-50: 100% Kejasama melalui divisi humas Polri dan jajaran
Perancangan kerja sama dengan media dengan media cetak dan elektronik untuk
cetak dan elektronik untuk menyebarkan/ menyebarkan/ sosialisasi SP2HP kepada masyarakat
sosialisasi SP2HP kepada masyarakat
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 12
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% Divisi Humas Polri dan kesatuan jajaran telah
Uji coba penyebaran/ sosialisasi SP2HP melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui
kepada masyarakat media cetak dan elektronik. Telah tersedia media
sosialisasi SP2HP melalui website Kejaksaan Agung
(www.kejaksaan.go.id)
TARGET H-100: H-100: 0%
Sosialisasi pelaksanaan SP2HP
[P2A14] Mendorong Kementerian Kementerian Perdagangan, Tersedianya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Inventarisasi untuk memilih 10 kab/kota yang paling
penyediaan pelayanan satu Negara Kepolisian Republik pelayanan satu atap 10 kabupaten/kota yang Inventarisasi kota yang disiapkan untuk siap
atap pada 10 kabupaten/ Pendayagunaan Indonesia, Pemda, pada 10 kabupaten/ menyediakan pelayanan pelayanan satu atap.
kota sebagai tambahan Aparatur Negara Kementerian Dalam Negeri, kota sebagai satu atap
terhadap pelayanan yang dan Reformasi Kementerian Keuangan tambahan terhadap
sudah ada Birokrasi pelayanan yang
sudah ada pada
Desember 2009
TARGET H-50: H-50: 100% Penyusunan rumusan Pembinaan terhadap 10 Kab/
Penyusunan rumusan Pembinaan terhadap Kota terpilih dan Penyusunan Surat Men. PAN dan RB
10 Kab/Kota terpilih dan Penyusunan Surat kepada 10 Kab/Kota terpilih
Men. PAN dan RB kepada 10 Kab/Kota
terpilih
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 13
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 125% 1) Koordinasi dengan instansi terkait (Kemenko
Pembahasan dengan instansi terkait Perekonomian, Kementerian dagri, Kementerian
mengenai pemilihan 10 kabupaten/kota Perdagangan, dan BKPM) dalam rangka memilih
10 Kabupaten/ Kota yang paling siap menerapkan
pelayanan satu pintu dengan kriteria : 1) Kesiapan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelesaian
Rancangan Perda; 2) Jaminan keberhasilan dan
kerjasama dari Kab/kota yang bersangkutan; dan 3)
Adanya potensi peningkatan perekonomian wilayah/
Daerah.
2) Pelaksanaan koordinasi dengan Kab/Kota
dilanjutkan dengan menyampaikan Surat Men. PAN
dan RB kepada 10 Kab/Kota mengenai Efektifitas
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu. Adapun 10
kabupaten/Kota terpilih : Kota Pangkal Pinang, Kota
Surabaya, Kota Serang, Kota Kupang, Kota Ternate,
Kota Jayapura, Kabupaten Badung, Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten
Lampung TImur Sedangkan sebagai cadangan :
Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang
Mongondov Timur, dan Kabupaten Kotawaringin
Barat.
3) Saat ini (tanggal 5 s.d 10 Januari) dilakukan
monitoring dan evaluasi melalui kunjungan kepada
Kab/Kota dalam rangka menilai dan mendorong
percepatan Kesiapan Daerah dalam pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu
TARGET H-100: H-100: 0%
Pelaksanaan pelayanan satu atap pada 10
kabupaten/kota
[P2A15] Penyusunan Kementerian Kementerian Kesehatan Tersusunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Tersusunnya Draft SOP dan Tim Penanggulangan
rencana aksi nasional Hukum dan HAM rencana aksi Rencana aksi nasional Penyusunan rancangan SOP dan tim HIV/AIDS dan TB
penanggulangan HIV/AIDS nasional dan dan terbentuknya tim penanggulangan HIV/AIDS di Rutan/Lapas
di 72 Rutan/Lapas dan Tim terbentuknya tim penanggulangan HIV/AIDS dan tim penanggulangan TB di Rutan/
Penanggulangan TB di 65 penanggulangan di 72 Rutan/Lapas dan Tim Lapas
Rutan/Lapas HIV/AIDS dan TB di Penanggulangan TB di 65
UPT Pemasyarakatan Rutan/Lapas
TARGET H-50: H-50: 86% Masih berlangsung
Pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS
pada 72 Lapas/Rutan
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 14
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% Penetapan Peraturan Menkumham tentang Rencana
Tersusunnya Rencana Penanggulangan TB Aksi Nasional (RAN) HIV/AIDS dan Penetapan
pada 64 Lapas/Rutan Peraturan Dirjen Pemasyarakatan tentang Panduan
Teknis (memuat rencana) untuk Penanggulangan
Tuberkulosis (TB) dengan strategi DOTS di Lapas/
Rutan
TARGET H-100: H-100: 0%
Pelaksanaan penanggulangan TB pada 64
Lapas/Rutan
[P3] Pemberantasan terorisme
[P3A1] Koordinasi & Kementerian Kementerian Pertahanan, Terlaksananya TARGET : TARGET H-30: H-30: 200% Penyusunan Draft Rancangan Perpres tentang
sinkronisasi tindak Koordinator Kementerian Luar Negeri, koordinasasi Terbitnya Perpres tentang Persiapan penyusunan draft Perpres Pembentukan BKPT
lanjut hasil raker dengan POLHUKAM Kepolisian Republik dan sinkronisasi Badan Koordinasi pembentukan BKPT
komisi I DPR RI tentang Indonesia, Tentara Nasional dengan berbagai Pemberantasan Terorisme
peningkatan kapasitas Indonesia, Badan Intelejen pihak untuk (BKPT) paling lambat 16
Desk Koordinasi Negara, Kementerian Negara meningkatkan Januari 2010
Pemberantasan Terorisme Pendayagunaan Aparatur kapasitas Desk
menjadi Badan Koordinasi Negara dan Reformasi Koordinasi
Pemberantasan Terorisme Birokrasi, Kementerian Pemberantasan
Keuangan, Kementerian Terorisme menjadi
Agama, Sekretaris Negara, Badan Koordinasi
Kementerian Kesehatan, Pemberantasan
PPATK, Kejaksaan Agung, Terorisme (BPKT)
Kementerian Dalam Negeri
TARGET H-50: H-50: 100% Terlaksananya Rapat Koordinasi membahas struktur
Pembentukan Tim Penyusun dan Rapat BKPT
Koordinasi Lintas K/L untuk penyusunan
Perpres
TARGET H-75: H-75: 100% Naskah Rancangan Perpres yang sudah disepakati
Penyusunan draft akhir Perpres dan lintas K/L dan dirumuskan final bersama Kemenneg
penanda-tanganan oleh Menko Polhukam PAN & RB dan Kemenko Polhukam sudah
untuk dimajukan ke Setneg/Setkab ditandatangani Menko Polhukam untuk dikirimkan
ke Sekneg melalui Kemenneg PAN & RB.
TARGET H-100: H-100: 0%
Pengajuan rancangan Perpres tentang
Badan Koordinasi Pemberantasan
Terorisme (BKPT) kepada Presiden RI
sebelum 15 Januari 2010
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 15
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P4] Pengelolaan wilayah perbatasan
[P4A1] Koordinasi & Kementerian Kementerian Koordinator Terlaksananya TARGET : TARGET H-30: H-30: 200% Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi untuk
Sinkronisasi Akselerasi Dalam Negeri POLHUKAM, Kementerian koordinasi dan Terbitnya Perpres tentang elaksanaan Koordinasi terkait Perpres penyelesaian Perpres BNPP
Penyelesaian Perpres Luar Negeri, Kementerian sinkronisasi dengan Badan Nasional Pengelolaan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
Pertahanan, Kepolisian Republik
tentang Badan Nasional berbagai pihak Perbatasan (BNPP) paling (BNPP)
Indonesia, Tentara Nasional
Pengelolaan Perbatasan Indonesia, Badan Intelejen untuk penyelesaian lambat 16 Januari 2010
(BNPP) Negara, Kementerian Kelautan Perpres BNPP
dan Perikanan, Kementerian
Keuangan, Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi,
Sekretaris Kabinet, Kementerian
Hukum dan HAM, Kementerian
Pekerjaan Umum, Kementerian
Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional
BAPPENAS, Kementerian
Perhubungan, BAKOSURTANAL
TARGET H-50: H-50: 100% Hasil pembahasan Rancangan Perpres tentang
Pembahasan Rancangan Perpres tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan tingkat Eselon I Instansi terkait di Kemenko
(BNPP) tingkat Eselon I Instansi terkait di Polhukam pada tanggal 30 Nopember 2009
Kemenko Polhukam
TARGET H-75: H-75: 100% Terlaksananya RPTM membahas Rancangan Perpres
Pembahasan Rancangan Perpres tentang tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) pada 5 Januari 2009 dan disepakati
(BNPP) pada Rakor Menteri Rancangan Perpres untuk diajukan kepada Presiden
oleh Menko Polhukam.
TARGET H-100: H-100: 0%
Pengajuan rancangan Perpres tentang
Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
(BNPP) kepada Setneg/Setkab paling
lambat 15 Januari 2010
[P4A2] Menyiapkan Kementerian Kementerian Kelautan Percepatan TARGET : TARGET H-30: H-30: 200% Penyiapan buku dan profile tentang inventarisasi
program inventarisasi Dalam Negeri dan Perikanan, Sekretaris optimalisasi Program inventarisasi Penyiapan program inventarisasi pulau- pulau-pulau terluar/terdepan
pulau-pulau terluar/ Negara, Kementerian inventarisasi pulau-pulau terluar/ pulau terluar/terdepan
terdepan Koordinator POLHUKAM, pulau-pulau terluar/ terdepan dilaksanakan
Kementerian Luar Negeri, terdepan dengan cepat
Kementerian Pertahanan
TARGET H-50: H-50: 100% Telah disusun Buku himpunan data hasil inventarisasi
Penyusunan Buku himpunan data Pulau-pulau Terluar/ Terdepan, mencakup: Lokasi,
hasil inventarisasi Pulau-pulau Terluar/ Gambar dan Data penting terkait Pulau-pulau
Terdepan, mencakup: Lokasi, Gambar dan Terluar/ Terdepan
Data penting terkait Pulau-pulau Terluar/
Terdepan
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 16
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: 75% H-75: 100% Lanjutan himpunan dan analisa data penting terkait
Pulau-pulau Terluar/ Terdepan.
TARGET H-100: H-100: 0%
Program inventarisasi pulau-pulau terluar/
terdepan dilaksanakan dengan cepat
[P5] Kerjasama internasional dalam rangka penguatan demokrasi
[P5A1] Pelaksanaan Bali Kementerian Luar Kementerian Koordinator Terselenggaranya TARGET : TARGET H-30: H-30: 200% Penyebaran undangan ke 39 negara peserta BDF
Democracy Forum ke-2 Negeri POLHUKAM, Kementerian Bali Democracy Bali Democracy Forum ke-2 Persiapan penyelenggaraan Bali II, 14 kepala negara/kepala pemerintahan dan 12
yang diikuti 39 Negara di Dalam Negeri, Kementerian Forum ke-2 terselenggara yang diikuti Democracy Forum ke-2 negara peninjau dil luar kawasan Asia, Amerika
Kawasan Asia Pasifik & 12 Hukum dan HAM, Kepolisian 39 Negara di Kawasan Asia dan Eropa, untuk menghadiri BDF II tanggal 10 - 11
Negara Peninjau di Luar Republik Indonesia, Pasifik & 12 Negara Peninjau Desember 2009
Kawasan Asia Tentara Nasional Indonesia, di luar Kawasan Asia paling
Kementerian Negara lambat pada 15 Januari
Perencanaan Pembangunan 2010
Nasional BAPPENAS
TARGET H-50: H-50: 300% Pada tanggal 10 Desember 2009, BDF II dengan
Bali Democracy Forum ke-2 terselenggara tema:?Promoting synergy between democracy
yang diikuti 39 Negara di Kawasan Asia & development in Asia: Prospects for regional
Pasifik & 12 Negara Peninjau di luar cooperation? telah dibuka oleh Presiden Soesilo
Kawasan Asia paling lambat pada 15 Bambang Yudhoyono di Nusa Dua Bali, dihadiri oleh
Januari 2010 35 negara peserta dari 39 negara yang diundang,
15 negara peninjau (observer). 4 (empat) kepala
negara yang hadir adalah Presiden RI, PM Jepang,
PM Timor Leste dan Sultan Brunei Darussalam. BDF II
terdiri dari general debate dengan tema ?Promoting
synergy between democracy & development in Asia:
Prospects for regional cooperation? yang dipimpin
oleh Presiden RI dan Perdana Menteri Jepang sebagai
co-chair, serta dua sesi interactive session
TARGET H-75: Tercapai H-75: 100% Sudah selesai pada Des 2009
TARGET H-100: Tercapai H-100: 100% Sudah selesai pada Des 2009
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 17
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P6] Tunjangan khusus bagi PNS/TNI/POLRI yang bertugas di wilayah terdepan, terluar & perbatasan
[P6A1] Menyusun Kementerian Kementerian Negara Tersusunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 200% Pembentukan Kelompok Kerja Perumus Kebijakan
Kelompok Kerja (Pokja) Koordinator Perencanaan Pembangunan Kelompok Kerja Kelompok Kerja Perumus Penyusunan Kelompok Kerja Perumus Tunjangan Khusus bagi Penjaga Perbatasan
untuk merumuskan POLHUKAM Nasional BAPPENAS, Perumus Kebijakan Kebijakan Tunjangan Kebijakan Tunjangan Khusus bagi Penjaga
kebijakan tunjangan Kementerian Keuangan, Tunjangan Khusus Khusus bagi Penjaga Perbatasan
khusus bagi penjaga Tentara Nasional Indonesia, bagi Penjaga Perbatasan terbentuk
perbatasan, pulau terluar Kementerian Pertahanan, Perbatasan sebelum 15 Desember 2009
dan terpencil Kepolisian Republik
Indonesia, Kementerian
Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,
Sekretaris Negara
TARGET H-50: H-50: 200% Terbentuk Kelompok Kerja Perumus Kebijakan
Persiapan pembentukan Kelompok Kerja Tunjangan Khusus bagi PNS, TNI yang bertugas di
Perumus Kebijakan Tunjangan Khusus bagi wilayah perbatasan, terdepan dan terluar. Khusus
Penjaga Perbatasan untuk Polri tidak disiapkan oleh Kementerian
Pertahanan.
TARGET H-75: H-75: 150% Pokja telah melakukan perancangan kebijakan
Penyusunan desain akhir Kelompok Kerja tunjangan khusus bagi penjaga perbatasan dan
diusulkan kepada Menko Polhukam. Mabes Polri
telah mengirimkan daftar personel Polsek dan Pospol
kepada Menpan, Menkeu, dan Bappenas.
TARGET H-100: H-100: 0%
Kelompok Kerja Perumus Kebijakan
Tunjangan Khusus bagi Penjaga
Perbatasan terbentuk sebelum 15
Desember 2009
[P6A2] Koordinasi dengan Kementerian Kementerian Negara Pelaksanaan TARGET : TARGET H-30: H-30: 83% Disepakatinya dan disiapkan rancangan ketentuan
Depkeu & departemen Koordinator Perencanaan Pembangunan koordinasi dengan Disepakatinya dan Persiapan rancangan ketentuan tentang tentang penyesuaian besaran tunjangan khusus di
terkait untuk menyesuaikan POLHUKAM Nasional BAPPENAS, instansi terkait disiapkannya rancangan penyesuaian besaran tunjangan khusus di daerah perbatasan
besaran tunjangan khusus Sekretaris Negara, untuk penyesuaian ketentuan tentang daerah perbatasan
di daerah perbatasan, Kementerian Negara besaran tunjangan penyesuaian besaran
pulau terluar dan terpencil Pendayagunaan Aparatur khusus di daerah tunjangan khusus di
Negara dan Reformasi perbatasan daerah perbatasan pada 30
Birokrasi, Tentara Nasional Desember 2009
Indonesia, Kementerian
Pertahanan, Kepolisian
Republik Indonesia,
Kementerian Keuangan
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 18
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 200% Draft Rancangan telah selesai disusun dan telah
Penyusunan draft rancangan besaran dibahas dengan Kementerian Keuangan dan
tunjangan khusus bagi PNS dan TNI yang Kementerian PAN & RB.
bertugas di wilayah perbatasan, terdepan Kementerian Keuangan hanya dapat mendukung
dan terluar. anggaran bagi TNI/PNS.
TARGET H-75: H-75: 100% Telah tersusun hasil rumusan dan kesepakatan
Pembahasan dengan Kementerian dengan Kemenneg PAN & RB dan menunggu
Keuangan dan Kementerian PAN & RB persetujuan akhir dari Menkeu.
TARGET H-100: H-100: 0%
Disepakatinya dan disiapkannya rancangan
ketentuan tentang penyesuaian besaran
tunjangan khusus di daerah perbatasan
pada 30 Desember 2009
[P6A3] Mengajukan Kementerian Kementerian Negara Diajukannya TARGET : TARGET H-30: H-30: 83% Tersusunnya Rancangan Perpres tentang tunjangan
rancangan Perpres tentang Pertahanan Pendayagunaan Aparatur rancangan Rancangan Perpres Persiapan rancangan Perpres tentang khusus
tunjangan khusus bagi Negara dan Reformasi Perpres tentang tentang tunjangan khusus Tunjangan Khusus
prajurit & PNS yang Birokrasi, Kementerian tunjangan khusus bagi 9.709 prajurit & PNS
bertugas di daerah Negara Perencanaan bagi prajurit & PNS yang bertugas di daerah
perbatasan, terdepan & Pembangunan Nasional yang bertugas di perbatasan, terdepan
terpencil BAPPENAS, Kementerian daerah perbatasan, & terpencil diajukan ke
Keuangan, Sekretaris terdepan & terpencil Sekretaris Negara paling
Negara, Tentara Nasional lambat 16 Januari 2010
Indonesia, Kepolisian
Republik Indonesia
TARGET H-50: H-50: 100% Presentasi telah selesai dilaksanakan pada Rakorsus,
Presentasi rancangan Perpres tentang 9 Desember 2009
Tunjangan Khusus
TARGET H-75: H-75: 100% Rancangan Perpres hasil pembahasan dan
Penyempurnaan dan persiapan kesepakatan telah dikirim oleh Kemenneg PAN & RB
pengiriman rancangan Perpres kepada ke Menkeu.
Setneg
TARGET H-100: H-100: 0%
Rancangan Perpres tentang tunjangan
khusus bagi 9.709 prajurit TNI & PNS yang
bertugas di daerah perbatasan, terdepan
& terpencil diajukan ke Sekretaris Negara
paling lambat 16 Januari 2010
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 19
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P7] Penegakan dan kepastian hukum
[P7A1] Tersusunnya Kementerian Kementerian Hukum dan Tersusunnya desain TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Penunjukan Tim Persiapan Pelaksanaan Round
desain pola penguatan & Koordinator HAM, Kejaksaan Agung, pola penguatan Desain pola penguatan & Persiapan penyusunann desain pola Table untuk pembahasan penataan tata laksana
pemantapan hubungan POLHUKAM Kementerian Keuangan, & pemantapan pemantapan hubungan penguatan & pemantapan hubungan penegakan hukum (terintegrasi dengan P1)
kelembagaan antar Komisi Ombudsman, Komisi hubungan kelembagaan antar kelembagaan antar penegak hukum
penegak hukum Pemberantasan Korupsi, kelembagaan antar penegak hukum tersusun
Komisi Kejaksaan, Komisi penegak hukum paling lambat 15 Desember
Polisi Nasional, Kepolisian 2009
Republik Indonesia
TARGET H-50: H-50: 100% Telah disusun melalui Round table Discussion
Penyusunan kesepakatan awal tentang
desain pola penguatan & pemantapan
hubungan kelembagaan antar penegak
hukum
TARGET H-75: H-75: 100% Telah diterbitkan SK Menko Polhukam tentang
Perancangan desain pola penguatan & Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana Penegakan
pemantapan hubungan kelembagaan Hukum dan Hubungan Kerja sama antara Lembaga
antar penegak hukum Penegak Hukum.
TARGET H-100: H-100: 0%
Desain pola penguatan & pemantapan
hubungan kelembagaan antar penegak
hukum tersusun paling lambat 15
Desember 2009
[P7A2] Pemantapan Kementerian Kementerian Keuangan, Tertatanya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Tersusunnya draft pembahasan untuk rencana
organisasi pada lembaga Koordinator Kepolisian Republik sistem, prosedur, Sistem, prosedur, & kualitas Pembentukan Tim lintas kementerian peningkatan profesionalitas dan pakta integritas
penegak hukum dalam POLHUKAM Indonesia, Kejaksaan Agung, & kualitas SDM SDM untuk perancangan sistem, prosedur & SDM (terintegrasi dengan P1)
prinsip kinerja yang Komisi Pemberantasan yang menunjang kualitas SDM
transparan & akuntabel Korupsi, Komisi Kejaksaan, pelaksanaan tugas
Komisi Polisi Nasional, pokok dan fungsi
Kementerian Hukum dan secara transparan
HAM dan akuntabel
TARGET H-50: H-50: 80% Telah disiapkan revisi Peraturan Jaksa Agung RI
Perancangan desain sistem, prosedur & tentang Rekruitmen, DIKLAT, Pembinaan Karir,
kualitas SDM Standar Minimum Profesi Jaksa, Kode Etik Perilaku
Jaksa
TARGET H-75: H-75: 90% Diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung:
Pembahasan desain sistem, prosedur & a. No. Per-035/A/JA/12/2009, 21 Desember 2009;
kualitas SDM b. No. Per-036/A/JA/12/2009, 21 Desember 2009;
c. No. Per-037/A/JA/12/2009, 21 Desember 2009;
d. No. Per-038/A/JA/12/2009, 21 Desember 2009.
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 20
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
Persiapan penataan sistem, prosedur, &
kualitas SDM
[P7A3] Penyidikan perkara Kejaksaan Agung Kementerian Hukum dan Dilaksanakanya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Perancangan penyusunan database kasus korupsi
besar tindak pidana korupsi HAM, Kepolisian Republik Penyidikan perkara Gelar penyidikan dan Penyusunan rencana gelar penyidikan dan yang online pada Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.
kerugian keuangan negara Indonesia besar tindak pidana pemeriksaan 10 perkara pemeriksaan 10 perkara tindak pidana
yang besar oleh Kejagung korupsi kerugian tindak pidana korupsi korupsi kerugian keuangan negara yang
& 7 (tujuh) Kejati: DKI, keuangan negara kerugian keuangan negara besar
Banten, Jabar, Jateng, yang besar oleh yang besar oleh Kejagung &
Jatim, Sulsel, Sumut Kejagung & 7 (tujuh) 7 (tujuh) Kejati: DKI, Banten,
Kejati: DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel,
Jabar, Jateng, Jatim, Sumut dimulai pada 1
Sulsel, Sumut Desember 2009
TARGET H-50: H-50: 100% Telah dilaksanakan pada Kejagung, Kejati DKI,
Pelaksanaan proses penyidikan perkara Banten, Jabar, Jateng, Sulsel dan Sumut dalam
besar tindak pidana korupsi kerugian pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka; Kejati Jatim
negara oleh Kejagung dan 7 Kejati dalam tahap penuntutan
TARGET H-75: H-75: 80% 1. Kejaksaan Agung= Kasus Bank Century: Tahap
Lanjutan pelaksanaan proses penyidikan Pemberkasan; Kasus KBRI Bangkok dan DPRD DKI
perkara besar tindak pidana korupsi Jakarta: Pelimpahan Berkas Tahap I.
kerugian negara oleh Kejagung dan 7 2. Kejati DKI Jakarta = Kasus Lahan Pemakaman dan
Kejati Taman: Tahap Pemberkasan.
3. Kejati Jawa Barat = Kasus Pajak Kota Depok:
Tahap Pemberkasan; Kasus Puskud Jabar: Tahap
Persidangan.
4. Kejati Jawa Timur = Kasus P2SEM: Tahap
Persidangan; Kasus Pasar Simangunan: Pelimpahan
Berkas Tahap I; Kasus Iglas: Pelimpahan Berkas
Tahap I.
5. Kejati Sumatera Utara = Kasus proyek pembaruan
agraria: Pelimpahan Berkas Tahap I; Kasus Pelindo:
Pelimpahan Berkas Tahap I.
6. Kejati Sumatera Selatan = Kasus UNSRI: Pelimpahan
Berkas Tahap I.
TARGET H-100: H-100: 0%
Gelar penyidikan dan pemeriksaan 10
perkara tindak pidana korupsi kerugian
keuangan negara yang besar oleh
Kejagung & 7 (tujuh) Kejati: DKI, Banten,
Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sumut dimulai
pada 1 Desember 2009
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 21
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P7A4] Mengkoordinasi Kementerian Kementerian Dalam Negeri, Pelaksanaan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi
upaya inventarisasi seluruh Koordinator Kementerian Hukum dan koordinasi Peraturan perundang- Persiapan identifikasi dan inventarisasi peraturan perundangan yang menghambat
peraturan perundangan POLHUKAM HAM inventarisasi undangan yang peraturan perundangan yang pelaksanaan program di lapangan
yang menghambat peraturan menghambat pelaksanaan menghambat pelaksanaan program di
pelaksanaan program di perundang- program di lapangan lapangan
lapangan undangan yang teridentifikasi dan
menghambat terinventarisasi paling
pelaksanaan lambat 30 Desember 2009
program di
lapangan
TARGET H-50: H-50: 30% Inventarisasi 200 Perda dan perUU yang
Langkah awal identifikasi dan inventarisasi menghambat pelaksanaan program di lapangan
peraturan perundangan yang (Depdagri)
menghambat pelaksanaan program di
lapangan
TARGET H-75: H-75: 200% Telah diinventarisasi 406 Perda yang menghambat
Tindak lanjut identifikasi dan inventarisasi pelaksanaan program di lapangan
peraturan perundangan yang
menghambat pelaksanaan program di
lapangan
TARGET H-100: H-100: 0%
Peraturan perundang-undangan
yang menghambat pelaksanaan
program di lapangan teridentifikasi
dan terinventarisasi paling lambat 30
Desember 2009
[P7A5] Penyusunan RUU Kementerian Kementerian Koordinator Kesiapan TARGET : TARGET H-30: H-30: 75% Merumuskan tindak lanjut Peradilan Militer dan
tentang Komponen Pertahanan POLHUKAM, Sekretaris Administrasi Tersusunnya konsep untuk Penyelesaian rumusan tindak lanjut masuk Prolegnas Tahun 2011 - 2014
Cadangan Pertahanan Negara, Tentara Nasional (Ampres) permohonan Ampres Peradilan Militer
Negara Indonesia, Kementerian penyelesaian tentang RUU Komponen
Hukum dan HAM tentang RUU Cadangan Pertahanan
Komponen negara
Cadangan
Pertahanan Negara
TARGET H-50: H-50: 130% Perubahan Rencana Aksi, disebabkan tindak lanjut
Pengajuan Konsep untuk permohonan peradilan militer tidak masuk dalam Prolegnas 2010
RUU Komponen Cadangan Pertahanan
Negara
TARGET H-75: H-75: 82% Menunggu paraf dari Mendagri dan Menkeu atas
Draft RUU tentang Komponen Cadangan draft RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan
Pertahanan Negara telah diparaf oleh para Negara.
Menteri terkait.
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 22
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
Rumusan tindak lanjut Peradilan Militer
tersusun paling lambat 15 Januari 2010
[P8] Peningkatan kemampuan pertahanan & keamanan negara
[P8A1] Penyusunan Kementerian Kementerian Negara Tersusunnya cetak TARGET: TARGET H-30: H-30: 67% Persiapan perumusan cetak biru minimum essential
cetakbiru minimum Pertahanan Perencanaan Pembangunan biru minimum Cetak biru minimum Persiapan perumusan cetak minimum force
essential force yang Nasional BAPPENAS, essential force yang essential force tersusun essensial force
meliputi: Tentara Nasional Indonesia, meliputi: alutsista sebelum Februari 2010
- alutsista (ad/al/au) Kementerian Keuangan, (AD/AL/AU), SDM,
- SDM Kementerian Negara Badan Sarpras dan Kodal
- sarpras Usaha Milik Negara
- kodal
TARGET H-50: H-50: 100% Dalam pembahasan tentang perkiraan anggaran
Pelaksanaan Seminar dalam rangka yang dibutuhkan untuk mendukung MEF
pembuatan konsep cetak biru minimum
essential force
TARGET H-75: H-75: 90% Rancangan Permenhan tentang MEF telah selesai
Kesepakatan mengenai konsep cetak biru dan dalam proses pengesahan dari Menhan.
minimum essential force
TARGET H-100: H-100: 0%
Cetak biru minimum essential force
tersusun sebelum Februari 2010
[P8A2] Revitalisasi sumber Kementerian Kementerian Keuangan, Sumber pengadaan TARGET: TARGET H-30: H-30: 67% Sumber pengadaan untuk peningkatan kemampuan
pengadaan: Pertahanan Kementerian Negara untuk peningkatan Dokumen rencana Identifikasi kebutuhan pengadaan melalui pertahanan dan keamanan negara teridentifikasi
- industri strategis dalam Perencanaan Pembangunan kemampuan revitalisasi pengadaan baik industri strategis dalam negeri untuk direvitalisasi
negeri Nasional BAPPENAS, pertahanan dan lewat industri strategis
- kemitraan dengan luar Tentara Nasional Indonesia, keamanan negara dalam negeri maupun
negeri Kementerian Negara Badan teridentifikasi untuk kemitraan luar negeri
Usaha Milik Negara direvitalisasi
TARGET H-50: H-50: 100% Seminar telah dilaksanakan dan sedang
Perencanaan dan pelaksanaan Seminar ditindaklanjuti dengan penyusunan Konsep Kepres
Nasional tentang Revitalisasi Industri tentang KKIP dan Perpres tentang Percepatan
Pertahanan Revitalisasi Industri Pertahanan.
TARGET H-75: H-75: 85% -
Penyusunan dokumen rencana revitalisasi
pengadaan baik lewat industri strategis
dalam negeri maupun kemitraan luar
negeri
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 23
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
Dokumen rencana revitalisasi pengadaan
baik lewat industri strategis dalam negeri
maupun kemitraan luar negeri
[P8A3] Penyusunan skim Kementerian Kementerian Negara Tersusunnya skim TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Persiapan penyusunan rencana skema anggaran
anggaran multiyears (3 Pertahanan Perencanaan Pembangunan anggaran multiyears Dokumen skim anggaran Persiapan penyusunan skim anggaran multiyears (3 renstra dan pelaksanaan diskusi III)
renstra) Nasional BAPPENAS, (3 renstra) multiyears (3 renstra) selesai multiyears (3 renstra)
Kementerian Keuangan,
Kementerian Negara Badan
Usaha Milik Negara, Tentara
Nasional Indonesia
TARGET H-50: H-50: 75%
Pembahasan dengan Panglima TNI,
Bappenas, dan Kemkeu tentang kebutuhan
pendanaan multiyears
TARGET H-75: H-75: 100% Skim penganggaran multiyears (3 Renstra) bagi
Penyusunan draft skim anggaran Industri Pertahanan Dalam Negeri sudah terdapat
multiyears (3 renstra) dalam Rancangan Perpres yang diajukan ke Setkab.
TARGET H-100: H-100: 0%
Dokumen skim anggaran multiyears (3
renstra) selesai
[P8A4] Pengembalian Kementerian Luar Kementerian Koordinator WNI asal Papua TARGET : TARGET H-30: H-30: 99% 317 dari 320 WNI asal Papua dan Papua Barat telah
sukarela WNI asal Papua Negeri POLHUKAM, Kementerian dan Papua Barat 320 WNI asal Papua dan 320 WNI Asal Papua dan Papua Barat dipulangkan dengan sukarela ke wilayah NKRI
& Papua Barat ke wilayah Hukum dan HAM, kembali dengan Papua Barat kembali kembali dengan sukarela ke wilayah NKRI
NKRI sebanyak 320 orang Kementerian Kesehatan, sukarela ke wilayah dengan sukarela ke wilayah
Kementerian Tenaga NKRI NKRI
Kerja dan Transmigrasi,
Kementerian Perhubungan,
Kepolisian Republik
Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia, Badan Intelejen
Negara, Pemda
TARGET H-50: H-50: 100% Repatriasi kembali dilaksanakan pada 30 Nopember
Repatriasi kembali dilaksanakan pada 30 2009 sebanyak 7 orang dan 2 Desember 2009
Nopember 2009 sebanyak 7 orang dan 2 sebanyak 2 orang.
Desember 2009 sebanyak 2 orang.
TARGET H-75: Tercapai H-75: 100%
TARGET H-100: H-100: 100% Mengingat masih terdapatnya WNI yang berada di
Tercapai PNG dan berkeinginan untuk direpatriasi ke Papua
dan Papua Barat, program repatriasi sukarela ini tetap
terus dilaksanakan.
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 24
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P8A5] Pembentukan Kementerian Kementerian Negara Terbentuknya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Persiapan pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan
anggota Tim Pengendali Pertahanan Perencanaan Pembangunan Tim Pengendali Tim Pengendali Pelaksanaan Persiapan pembentukan Tim Pengendali Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI
Pelaksanaan Pengalihan Nasional BAPPENAS, Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis
Aktivitas Bisnis TNI sesuai Kementerian Keuangan, Pengalihan Aktivitas TNI terbentuk dan siap TNII
keputusan Menhannomor: Sekretaris Negara, Bisnis TNI bertugas mulai 2 Januari
KEP/190/M/X/2009 tanggal Kementerian Koordinator 2010
21 Oktober 2009 POLHUKAM, Kementerian
Negara Badan Usaha Milik
Negara, Tentara Nasional
Indonesia
TARGET H-50: H-50: 200% Tim Pengendali Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas
Penyusunan konsep Skep Tim Pengendali Bisnis TNI telah terbentuk sesuai keputusan Menhan
Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis No : KEP/190/M/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009.
TNI.
TARGET H-75: H-75: 100% Tim Pengendali Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas
Otentifkasi Skep Skep Tim Pengendali Bisnis TNI telah terbentuk sesuai Keputusan Menhan
Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI No. KEP/190/M/X/2009, tanggal 21 Oktober 2009.
TARGET H-100: H-100: 100% Sudah tercapai di H-50
Tim Pengendali Pelaksanaan Pengalihan
Aktivitas Bisnis TNI terbentuk dan siap
bertugas mulai 2 Januari 2010
[P8A6] Penyelesaian Kementerian Kementerian Negara Selesainya TARGET : TARGET H-30: H-30: 86% Persiapan penyusuan Peraturan Menkeu dan
penyusunan peraturan Pertahanan Badan Usaha Milik penyusunan Terbitnya Peraturan Menkeu Persiapan Penyusunan Peraturan Menkeu Panglima TNI untuk tindak lanjut pengalihan aktivitas
Menkeu & peraturan Negara, Sekretaris Negara, peraturan Menkeu dan Panglima TNI untuk dan Peraturan Panglima TNI untuk bisnis TNI
Panglima TNI yang Kementerian Koordinator & peraturan pengalihan aktivitas bisnis pengalihan aktivitas bisnis TNI
dikoordinasikan oleh POLHUKAM, Tentara Panglima TNI yang TNI
Timnas Pengalihan Nasional Indonesia, dikoordinasikan
Aktivitas Bisnis TNI Kementerian Negara oleh Timnas
Perencanaan Pembangunan Pengalihan Aktivitas
Nasional BAPPENAS, Bisnis TNI
Kementerian Keuangan
TARGET H-50: H-50: 100% Penyelesaian pembahasan substansi Permenkeu.
Peyusunan konsep Peraturan Menkeu Konsep Perpang TNI sudah dipaparkan kepada
dan Panglima TNI untuk tindak lanjut Panglima TNI
pengalihan aktivitas bisnis TNI.
TARGET H-75: H-75: 98% 1. Permenkeu dalam proses penandatanganan
Otentifkasi konsep Peraturan Menkeu Menkeu.
dan Panglima TNI untuk tindak lanjut 2. Perpang TNI telah ditanda tangani pada tanggal
pengalihan aktivitas bisnis TNI. 30 Desember 2009
TARGET H-100: H-100: 0%
Terbitnya Peraturan Menkeu dan Panglima
TNI untuk pengalihan aktivitas bisnis TNI
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 25
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P9] Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
[P9A1] Pelaksanaan Kementerian Kementerian Koordinator Terlaksananya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Tersusunnya Draft Grand Design dan Road Map
reformasi birokrasi yang Negara POLHUKAM langkah awal Terbitnya Dokumen Penyusunan rumusan rancangan awal Reformasi Birokrasi
progresif berdasarkan Pendayagunaan menuju reformasi Program Aksi Reformasi Grand Design dan Road Map Reformasi
Program Aksi Reformasi Aparatur Negara birokrasi yang Birokrasi pada 2 Januari Birokrasi
Birokrasi 2010-2011 yang dan Reformasi progresif 2010
diterbitkan Januari 2010 Birokrasi
TARGET H-50: H-50: 100% Tersusunnya draft Grand Design dan Road map
Pembahasan dan Penyusunan Draft Grand
Design dan Road Map
TARGET H-75: H-75: 100% Rancangan Perpres GDRMRB 2010-2025 telah selesai
Penyusunan draft akhir Grand Design dan dan diperbaiki sesuai masukan dari Wapres dan telah
Road Map dikirimkan kepada Presiden. Untuk mendukung
pelaksanaan reformasi birokrasi, telah disiapkan
peraturan perundangan:
a. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Organisasi Kementerian Negara;
b. R Perpres Tentang Kedudukan & Tupoksi Serta
Susunan Unit Eselon I;
c. R PP tentang Standar Pelayanan Publik;
d. R PP tentang Pengikut sertaan peran masyarakat
dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
e. R PP tentang Peraturan Disiplin PNS;
f. 5 RPP tentang Penyesuaian Gaji PNS, TNI, POLRI,
Hakim & Pensiun;
g. R Perpres tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
TARGET H-100: H-100: 0%
Terbitnya Dokumen Program Aksi
Reformasi Birokrasi pada 2 Januari 2010
TARGET : TARGET H-30: H-30: 0%
Reformasi birokrasi yang Persiapan Reformasi Birokrasi
progresif dilaksanakan
mulai 15 Januari 2010
TARGET H-50: H-50: 0%
TARGET H-75: - H-75: 100% Rancangan Perpres tentang GDRMRB 2010-2025
telah selesai, yang akan menjadi dasar pelaksanaan
reformasi birokrasi.
TARGET H-100: H-100: 0%
Reformasi birokrasi yang progresif
dilaksanakan mulai 15 Januari 2010
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 26
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P9A2] Memulai tindak Kementerian Komisi Pemberantasan Terlaksananya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Persiapan pembentukan Pengadilan Tipikor di
lanjut yang diperlukan Hukum dan HAM Korupsi, Kejaksaan Agung, tindak lanjut yang Pembentukan Pengadilan- Persiapan awal pembentukan pengadilan ibukota provinsi
dalam rangka pelaksanaan Kementerian Koordinator diperlukan dalam pengadilan Tipikor di 33 Tipikor di 33 provinsi
Undang-Undang POLHUKAM pelaksanaan UU ibukota provinsi dimulai
Pengadilan Tipikor Tipikor pada 15 Januari 2010
TARGET H-50: H-50: 100% Sedang dilakukan koordinasi dengan Mahkamah
Pelaksanaan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan melakukan kajian terhadap persiapan
Agung dan pengkajian terhadap persiapan terselenggaranya pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
terselenggaranya pengadilan tindak
pidana korupsi
TARGET H-75: H-75: 100% Telah selesai diterbitkan Surat Keputusan Jaksa
Lanjutan persiapan pembentukan Agung RI Nomor. KEP-136/A/JA/12/2009 tentang
pengadilan tindak pidana korupsi Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
TARGET H-100: H-100: 0%
Pembentukan Pengadilan-pengadilan
Tipikor di 33 ibukota provinsi dimulai pada
15 Januari 2010
[P10] Peningkatan efektifitas otonomi daerah
[P10A1] Menyiapkan Kementerian Kementerian Koordinator Tersusunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 168% Penyelesaian Draft instrumen evaluasi daerah
prosedur, mekanisme dan Dalam Negeri POLHUKAM prosedur, Dokumen tentang prosedur, Draft prosedur, mekanisme dan langkah- otonom baru (DOB)
langkah-langkah untuk mekanisme dan mekanisme dan langkah- langkah untuk evaluasi menyeluruh
evaluasi menyeluruh langkah-langkah langkah untuk evaluasi terhadap pemekaran daerah baru
terhadap pemekaran untuk evaluasi menyeluruh terhadap
daerah menyeluruh pemekaran daerah selesai
terhadap
pemekaran daerah
TARGET H-50: H-50: 100% Telah tersusunnya draft Permendagri tentang
Penyusunan draft Permendagri tentang instrumen evaluasi DOB, telah disusun draft
instrumen evaluasi DOB, penyusunan draft stradtada 2025 (GSDP) hasil pembahasan dengan Tim
stradtada 2025 (GSDP) hasil pembahasan pakar, telah dirumuskan pasal-pasal penyempurnaan
dengan Tim Pakar, perumusan pasal-pasal UU No. 32 tahun 2004, hasil pembahasan dengan
penyempurnaan UU No. 32 tahun 2004, Tim Pakar.
hasil pembahasan dengan Tim Pakar.
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 27
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 85% 1. Instrumen Evaluasi DOB: (i) Pembahasan akhir draft
Penyusunan draft akhir Permendagri Permendagri ttg Tata Cara Evaluasi Perkembangan
tentang instrumen evaluasi DOB, DOB dengan Pakar Statistik; (ii) Penyempurnaan
penyusunan draft stradtada 2025 (GSDP) naskah pedoman evaluasi tematik 205 DOB (dalam
hasil pembahasan dengan Tim Pakar, proses penyempurnaan oleh para pakar); (iii) Proses
perumusan pasal-pasal penyempurnaan penyelesaian Kepmendagri tentang Evaluator.
UU No. 32 tahun 2004, hasil pembahasan 2. Draft Stradtada 2025 sedang dalam penyelesaian
dengan Tim Pakar draf final oleh para pakar berdasarkan hasil seminar
di wilayah Timur dan Barat;
3. Finalisasi perumusan pasal-pasal penyempurnaan
UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan Penataan
Daerah.
TARGET H-100: H-100: 0%
Dokumen tentang prosedur, mekanisme
dan langkah-langkah untuk evaluasi
menyeluruh terhadap pemekaran daerah
selesai
[P10A2] Menyiapkan Kementerian Kementerian Koordinator Tersusunnya konsep TARGET : TARGET H-30: H-30: 167% Penyelesaian RPP tentang Tata Cara Pelaksaanaan
konsep pengkajian ulang Dalam Negeri POLHUKAM pengkajian ulang Dokumen konsepsi dan Penyelesaian RPP dalam rangka Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
dalam rangka peningkatan dalam rangka rencana pengkajian ulang peningkatan efektifitas pelaksanaan Pemerintah di Provinsi
efektifitas pelaksanaan peningkatan dalam rangka peningkatan otonomi daerah, termasuk otonomi khusus
otonomi daerah, termasuk efektifitas efektifitas pelaksanaan
otonomi khusus pelaksanaan otonomi daerah, termasuk
otonomi daerah, otonomi khusus selesai
termasuk otonomi
khusus
TARGET H-50: H-50: 150% 1. Penyelesaian materi peraturan pelaksanaan UU No.
Penyelesaian materi berbagai peraturan 32 Tahun 2004:
tentang pelaksanaan otonomi daerah dan a. RPP tentang Pedoman Tatib DPRD;
otonomi khusus. b. Draf awal RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. <p>2.
Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU No. 11
tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:
a. Konsep RPP tentang Kewenangan Kawasan
Sabang;
b. Konsep RPerpres tentang Kerjasama
Pemerintah Aceh dengan Badan/Lembaga di
luar negeri.<p>
2. Koordinasi persiapan RUUK DIY untuk masuk
Prolegnas.
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 28
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% Terselesaikannya dokumen konsepsi dan rencana
Persiapan pengajuan kepada Setneg/ pengkajian ulang dalam rangka peningkatan
Setkab efektifitas pelaksanaan otonomi daerah, termasuk
otonomi khusus dgn rincian sebagai berikut:
1. Materi peraturan pelaksanaan UU 32/2004: a) RPP
Tatib DPRD sudah disampaikan kepada Sekretariat
Negara; b) Draf RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi sudah di sampaikan
ke Setneg.
2. Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU No. 11
tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: a. RPP ttg
Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Kawasan
Sabang sudah dikirim ke Sekretariat Negara; b.
Konsep R. Perpres tentang Kerjasama Pemerintahan
Aceh dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri, sudah
dikirim ke Setkab.
3. Telah disampaikan dokumen pendukung guna
penerbitan Surat Presiden kepada DPR-RI perihal
Pembahasan RUU tentang Keistimewaan DIY dengan
surat Mendagri kepada Setneg.
TARGET H-100: H-100: 0%
Dokumen konsepsi dan rencana
pengkajian ulang dalam rangka
peningkatan efektifitas pelaksanaan
otonomi daerah, termasuk otonomi khusus
selesai
[P10A3] Mengevaluasi Kementerian Kementerian Koordinator Dilakukan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Telah dilakukan pertemuan antara Mendagri, KPU
sistem dan pelaksanaan Dalam Negeri POLHUKAM evaluasi awal Dokumen hasil evaluasi Pertemuan koordinasi tentang dan Bawaslu untuk pelaksanaan pilkada dengan
pemilihan kepala daerah terhadap sistem dan pengkajian awal sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah tertib dan lancar
(pilkada) dan pelaksanaan dan pelaksanaan pemilihan (pilkada)
pemilihan kepala kepala daerah (pilkada)
daerah (pilkada)
TARGET H-50: H-50: 100% 1. Telah tersusun draft landasan hukum
1. Penyusunan draft landasan hukum penyelenggaraan Pilkada serentak di seluruh
penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah Indonesia atau serentak dilakukan dengan
seluruh wilayah Indonesia atau serentak basis provinsi.
dilakukan dengan basis provinsi, 2. Draft RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
2. Penyusunan Draft RUU Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah, 3. penyusunan draft Naskah
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Akademis dan Draf RUU Pemilihan Umum Kepala
dan penyusunan draft Naskah Akademis Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
dan Draf RUU Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 29
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% Terselesaikannya dokumen hasil evaluasi dan
Perancangan dokumen akhir hasil pengkajian awal sistem dan pelaksanaan pemilihan
evaluasi dan pengkajian awal sistem dan kepala daerah (pilkada) yang terdiri dari:
pelaksanaan pemilihan kepala daerah 1. Kajian Pemilu Kepala Daerah Serentak dan Draft
(pilkada) selesai disusun, yang meliputi: landasan hukum penyelenggaraan Pilkada
1. Draft landasan hukum penyelenggaraan serentak di seluruh wilayah Indonesia atau serentak
Pilkada serentak di seluruh wilayah dilakukan dengan basis provinsi.
Indonesia atau serentak dilakukan 2. Draf naskah akademis dan draf RUU Pilkada.
dengan basis provinsi.
2. Draft RUU Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
TARGET H-100: H-100: 0%
Dokumen hasil evaluasi dan pengkajian
awal sistem dan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah (pilkada) selesai disusun,
yang meliputi:
1. Draft landasan hukum penyelenggaraan
Pilkada serentak di seluruh wilayah
Indonesia atau serentak dilakukan
dengan basis provinsi.
2. Draft RUU Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
[P10A4] Mengevaluasi Kementerian Kementerian Keuangan, Dilakukan evaluasi TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Sedang dilakukan identifikasi permasalahan dan
sistem dan meningkatkan Dalam Negeri Kementerian Koordinator awal terhadap Dokumen hasil evaluasi, Dentifikasi permasalahan dan pembahasan pembahasan dengan perguruan tinggi dan Pemda
efektifitas penggunaan POLHUKAM sistem penggunaan kajian dan rekomendasi meningkatkan efektifitas penggunaan
dana perimbangan daerah dana perimbangan untuk meningkatkan dana perimbangan daerah
daerah efektifitas penggunaan
dana perimbangan daerah
TARGET H-50: H-50: 100% Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terkait
Identifikasi permasalahan terkait dengan dengan Dana Perimbangan, perkembangan saat
Dana Perimbangan. ini telah tersusun hasil kajian mendalam terhadap
permasalahan Dana Perimbangan tersebut.
TARGET H-75: H-75: 100% Telah disempurnakan menjadi bahan kajian final
Pembahasan dokumen hasil evaluasi, berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap
kajian dan rekomendasi untuk permasalahan Dana Perimbangan.
meningkatkan efektifitas penggunaan
dana perimbangan daerah
TARGET H-100: H-100: 0%
Finalisasi dokumen hasil evaluasi, kajian
dan rekomendasi untuk meningkatkan
efektifitas penggunaan dana perimbangan
daerah
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 30
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P10A5] Mengembangkan Kementerian Kementerian Dalam Negeri, Tersusunnya konsep TARGET : TARGET H-30: H-30: 83% Penyelesaian konsep Rancangan Perpres tentang
konsep peningkatan Negara Kementerian Koordinator peningkatan Dokumen konsep Penyelesaian konsep Rancangan Perpres Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintaha Daerah
kapasitas aparatur Pendayagunaan POLHUKAM kapasitas aparatur peningkatan kapasitas tentang peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah daerah Aparatur Negara pemerintah daerah aparatur pemerintah daerah pemerintah daerah
dan Reformasi melalui proses pelatihan
Birokrasi dan pembinaan tersusun
TARGET H-50: H-50: 100% 1. Naskah akademik tentang Peningkatan Kapasitas
1. Penyusunan naskah akademik tentang Aparatur Pemerintah Daerah, telah selesai disusun
Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan Pakar dan Praktisi serta Instansi terkait.
Pemerintah Daerah. 2. Telah tersusun draft awal Rancangan Perpres
2. Penyusunan draft awal Rancangan tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur
Perpres tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah.
Aparatur Pemerintah Daerah.
TARGET H-75: H-75: 100% Rancangan Perpres tentang Peningkatan Kapasitas
Penyusunan konsep dokumen final Aparatur Pemerintah Daerah telah tersusun dan
tentang peningkatan kapasitas aparatur disampaikan ke Setneg/Setkab.
pemerintah daerah melalui proses
pelatihan dan pembinaan
TARGET H-100: H-100: 0%
Dokumen konsep peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah daerah melalui
proses pelatihan dan pembinaan tersusun
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 31
BIDANG PEREKONOMIAN
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P11] Ketersediaan Lahan dan Keterpaduan Tata Ruang
[P11A1] Review sinkronisasi Kementerian Sekretaris Negara, Terselesaikannya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
kebijakan dan peraturan Koordinator Bidang Kementerian Dalam Negeri, hasil review Dokumen yang berisi Inventarisasi kebijakan dan peraturan
perundang-undangan yang Perekonomian Kementerian Hukum mengenai kebijakan tentang kebijakan dan perundang-undangan terkait dengan tata
terkait dengan tata ruang dan HAM, Kementerian dan peraturan peraturan perundang- ruang yang tidak sinkron
Kehutanan, Kementerian perundang- undangan terkait dengan
Pekerjaan Umum, undangan terkait tata ruang yang tidak
Kementerian Perhubungan dengan tata ruang sinkron
yang tidak sinkron
TARGET H-50: H-50: 100% Perumusan upaya penyelesaian konflik peraturan
Analisis terhadap kebijakan dan peraturan perundangan terkait penataan ruang melalui: (1)
perundang-undangan terkait dengan tata Sosialisasi UU ESDM terkait Tata Ruang; (2) Rapat
ruang yang tidak sinkron harmonisasi RPP Penggunaan Kawasan Hutan dan
koordinasi penyelesaian; (3) Rapat harmonisasi
UU Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan
memasukkan KLHS pada RTRW Pulau (dengan kasus
awal penyelematan ekosistem Pulau Sumatera); (4)
Rapat Tim Pelaksana BKPRN (eselon-1) pembahasan
review Peraturan Perundangan terkait konflik
tata ruang dan upaya penyelesaiannya; (5) Rapat
pembahasan Draft RPP Penyelenggaraan Penataan
Ruang (tingkat eselon-2 BKPRN) sebagai salah satu
upaya kebijakan penyelesaian konflik penataan
ruang
TARGET H-75: H-75: 100% Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan terkait
Pengusulan Rekomendasi terhadap Peraturan Perundangan terkait Tata Ruang melalui:
kebijakan dan peraturan perundang- Rapat-rapat dan Konsinyasi Tim Tingkat Eselon-2
undangan terkait dengan tata ruang yang BKPRN; Penyampaian Draft Rekomendasi Kebijakan
tidak sinkron kepada Badan Koordinasi kepada Tim Pelaksana BKPRN (eselon-1), Pembahasan
Penataan Ruang Nasional substansi rekomendasi kebijakan di tingkat Eselon I.
TARGET H-100: H-100: 0%
Penetapan Rekomendasi terhadap
kebijakan dan peraturan perundang-
undangan terkait dengan tata ruang
yang tidak sinkron oleh Badan Koordinasi
Penataan Ruang Nasional
BIDANG PEREKONOMIAN 33
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P11A2] Penyusunan Revisi Badan Pertanahan Kementerian Negara Tersusunnya Revisi TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Keputusan Kepala BPN Nasional Pendayagunaan Aparatur Keputusan Kepala Tersusunnya Revisi Pembentukan Pokja, Inventarisasi dan
Nomor 1/2005 tentang Negara dan Reformasi BPN Nomor 1/2005 Keputusan Kepala BPN Pengkajian jenis pelayanan, Identifikasi
Standar Prosedur Operasi Birokrasi tentang Standar Nomor 1/2005 tentang perbedaan nomenklatur sesuai Perpres
Pengaturan dan Pelayanan Prosedur Operasi Standar Prosedur 10/2006
(SPOPP) Pertanahan Pengaturan dan Operasi Pengaturan
dan Peraturan Kepala Pelayanan (SPOPP) dan Pelayanan (SPOPP)
BPN RI Nomor 6/2008 Pertanahan Pertanahan yang meliputi
tentang Penyederhanaan kegiatan: Pembentukan
dan Percepatan SPOPP Pokja, Inventarisasi dan
Pertanahan untuk Jenis Pengkajian jenis pelayanan,
Pelayanan Pertanahan Identifikasi perbedaan
Lainnya nomenklatur sesuai Perpres
10/2006, Penyusunan
Draft Penyempurnaan
SPOPP, Pembahasan
pada Sidang Pleno Tim
Proker 100 Hari, Finalisasi,
dan Penandatanganan
Peraturan Kepala BPN RI
tentang Revisi SPOPP
TARGET H-50: H-50: 100% Sidang Pleno tgl 26 Nopember 2009 pada Sidang
Penyusunan Draft Penyempurnaan SPOPP, Pleno Lanjutan Tim Proker 100 Hari BPN RI
Pembahasan pada Sidang Pleno Tim Proker
100 Hari
TARGET H-75: H-75: 100% 1. Tgl 17-23 Des Konsinyasi dgn Perwakilan BPN
Finalisasi Draft Penyempurnaan SPOPP daerah
Pembahasan awal dgn Tim perUUan BPNRI tgl 22
Des 2009
2. Draft final telah disampaikan ke Para Eselon I dan
Kapuskum
3. Tgl 4 & 5 Januari Rapat pleno akhir dengan Tim
Perundang-undangan BPN RI
TARGET H-100: H-100: 0%
Penandatanganan Peraturan Kepala BPN RI
tentang Revisi SPOPP
BIDANG PEREKONOMIAN 34
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P11A3] Penyelenggaraan Badan Pertanahan Kementerian Negara Terselenggaranya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Pelayanan Online (Online Nasional Pendayagunaan Aparatur pelayanan online di - Terpasangnya sistem - Terpasangnya sistem jaringan di 274
Service) pada 274 Kantor Negara dan Reformasi 274 Kantah jaringan di 274 Kantor Kantor Pertanahan
Pertanahan Kabupaten/ Birokrasi Pertanahan - Terpasangnya sistem komunikasi di 204
Kota - Terpasangnya sistem Kantor Pertanahan
komunikasi di 274 Kantor - Terlaksananya implementasi Pelayanan
Pertanahan Online di 150 Kantor Pertanahan
- Terlaksananya
implementasi Pelayanan
Online di 274 Kantah
- Launching Pelayanan
Online di 274 Kantah
TARGET H-50: H-50: 100% Terpasangnya sistem komunikasi dari 204 (H30)
- Terpasangnya sistem jaringan di 274 menjadi 274 Kantor Pertanahan (H50) dan
Kantor Pertanahan terlaksananya implementasi pelayanan online dari
- Terpasangnya sistem komunikasi di 274 150 (H30) menjadi 200 Kantor Pertanahan (H50)
Kantor Pertanahan
- Terlaksanya implementasi pelayanan
online di 200 kantah
TARGET H-75: H-75: 100% Semua sasaran H75 telah tercapai
- Terpasangnya sistem jaringan di 274
Kantor Pertanahan
- Terpasangnya sistem komunikasi di 274
Kantor Pertanahan
- Terlaksananya implementasi Pelayanan
Online di 274 Kantor Pertanahan
TARGET H-100: H-100: 0%
- Terpasangnya sistem jaringan di 274
Kantor Pertanahan
- Terpasangnya sistem komunikasi di 274
Kantor Pertanahan
- Launching Pelayanan Online di 274
Kantor Pertanahan
BIDANG PEREKONOMIAN 35
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P11A4] Terlaksananya Badan Pertanahan Kementerian Negara Tersedianya sarana, TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Semua sasaran H30 telah tercapai
Pengembangan LARASITA Nasional Pendayagunaan Aparatur prasarana & SDM Terlaksananya - 50 unit Mobil LARASITA,
(Layanan Rakyat untuk Negara dan Reformasi LARASITA untuk 150 Pengembangan LARASITA - 160 unit Motor LARASITA,
Sertipikasi Tanah) Birokrasi Kantor Pertanahan di 150 Kantor Pertanahan - Peralatan IT LARASITA di 100 Kantor
yang terdiri dari: Pertanahan,
- 1 unit KN LARASITA untuk - 150 unit Total Station,
Kepulauan Seribu, Diklat LARASITA untuk 770 Peserta
- 150 unit mobil LARASITA,
- 306 Motor LARASITA,
- Peralatan IT LARASITA di
150 Kantah,
- 150 unit alat ukur Total
Station,
- Diklat LARASITA untuk
962 pejabat & system
administrator Kantor
Pertanahan
TARGET H-50: H-50: 100% Terjadi penambahan Mobil LARASITA dari 50 unit
- 105 unit Mobil LARASITA, (H30) menjadi 105 unit (H50)
- 260 unit Motor LARASITA, Terjadi penambahan Motor LARASITA dari 160 unit
- Peralatan IT LARASITA di 150 Kantor (H30) menjadi 260 unit (H50)
Pertanahan, Terjadi penambahan Peralatan IT LARASITA dari
- 150 unit Total Station, 100 Kantor Pertanahan (H30) menjadi 150 Kantor
- Diklat LARASITA untuk 962 Peserta Pertanahan (H50)
Terjadi penambahan peserta Diklat LARASITA dari
770 (H30) menjadi 962 peserta (H50)
TARGET H-75: H-75: 100% Semua sasaran H75 telah tercapai:
- 150 unit Mobil LARASITA, a. 1 unit KN LARASITA 100%
- 306 unit Motor LARASITA, b. 150 unit Mobil LARASITA telah terkirim
- Peralatan IT LARASITA di 150 Kantor c. 306 unit Motor LARASITA telah terkirim
Pertanahan, d. 150 Kantor Pertanahan telah terpasang peralatan
- 150 unit Total Station, IT
- Diklat LARASITA untuk 962 Peserta e. 150 unit Total Station telah terkirim
f. 962 peserta telah mengikuti Diklat LARASITA
TARGET H-100: H-100: 0%
- 150 unit Mobil LARASITA,
- 306 unit Motor LARASITA,
- Peralatan IT LARASITA di 150 Kantor
Pertanahan,
- 150 unit Total Station,
- Diklat LARASITA untuk 962 Peserta,
- Launching LARASITA secara nasional
BIDANG PEREKONOMIAN 36
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P11A5] Penyusunan Kementerian Kementerian Negara Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Sudah ada tanggapan dari Dep PU dan Kemeneg LH.
RPP tentang Perubahan Kehutanan Lingkungan Hidup, RPP tentang Tata PP tentang Tata Cara Tanggapan instansi terkait terhadap RPP
Peruntukan Kawasan Hutan Kementerian Negara Cara Perubahan Perubahan Peruntukan tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan
a. Penyusunan RPP tentang Pembangunan Daerah Peruntukan dan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Fungsi Kawasan Hutan
Tata Cara Perubahan Tertinggal, Kementerian Fungsi Kawasan untuk penyediaan lahan
Peruntukan dan Fungsi Tenaga Kerja dan Hutan dalam rangka memenuhi
Kawasan Hutan Transmigrasi, Kementerian tuntutan dinamika
Pekerjaan Umum, Sekretaris pembangunan nasional.
Negara, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Energi
Sumber Daya Mineral,
Kementerian Pertanian,
Kementerian Hukum dan
HAM, Kementerian Kelautan
dan Perikanan
TARGET H-50: H-50: 75%
Penyampaian penyempurnaan RPP
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan
dan Fungsi Kawasan Hutan kepada
Sekretaris Negara.
TARGET H-75: H-75: 100% Berdasarkan rapat tanggal 29 Desember 2009 di
Persetujuan instansi terkait terhadap kantor Menko Per-ekonomian, seluruh instan-si
penyempurnaan RPP tentang Tata Cara terkait telah menyetujui substansi RPP.
Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan
TARGET H-100: H-100: 0%
PP tentang Tata Cara Perubahan
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
b. Penyusunan RPP tentang Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Penggunaan Kawasan draft RPP tentang Draft RPP tentang Tersusunnya Draft RPP tentang
Hutan Penggunaan Penggunaan Kawasan Penggunaan Kawasan
Kawasan Hutan. Hutan dalam rangka
memenuhi kebutuhan
penyediaan lahan untuk
kepentingan pembangunan
di luar kehutanan.
TARGET H-50: H-50: 75% Telah dilakukan pembahasan oleh Tim Kecil (Dephut
Penyampaian Draft RPP tentang & Dephukham) untuk penyusunan RPP tentang
Penggunaan Kawasan Hutan kepada Penggunaan Kawasan Hutan.
Dephukham untuk dilakukan harmonisasi.
TARGET H-75: H-75: 100% Surat Menhuk-ham ke Men-hut PPR.PP. 0203-1042
Penyempurnaan Draft RPP tentang tanggal 22 De-sember 2009 perihal Pe-nyampaian
Penggunaan Kawasan Hutan hasil RPP hasil pengharmoni-sasian dan pembulatan
harmonisasi dengan sektor terkait. konsepsi RPP.
BIDANG PEREKONOMIAN 37
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
Penyampaian Draft Final RPP tentang
Penggunaan Kawasan Hutan kepada
Presiden.
[P12] Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur
[P12A1] Perubahan Kementerian Kementerian Pekerjaan Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Secara keseluruhan: per tgl 30/11/2009 progres telah
Perpres Nomor 67 Tahun Negara Umum, Kementerian perubahan Perpres Pengesahan oleh Presiden (tgl 23/11/09) Finalisasi Rancangan mencapai 75%
2005 tentang Kerjasama Perencanaan Keuangan, Kementerian Nomor 67/2005 RI terhadap perubahan Perubahan Perpres No 67/2005 oleh
Pemerintah dan Badan Pembangunan Dalam Negeri, Kementerian tentang Kerjasama Perpres Nomor 67/2005 Sekretariat KKPPI
Usaha Dalam Penyediaan Nasional Perhubungan, Kementerian Pemerintah dan tentang Kerjasama
Infrastruktur BAPPENAS Energi Sumber Daya Mineral, Badan Usaha Pemerintah dan Badan
Kementerian Negara Badan Dalam Penyediaan Usaha Dalam Penyediaan
Usaha Milik Negara Infrastrukturr Infrastruktur
TARGET H-50: H-50: 90% Rancangan Perubahan Perpres 67/2005 telah
(tgl 13/12/09) Finalisasi Rancangan disampaikan oleh Meneg PPN/Ka Bappenas kepada
Perubahan Perpres No 67/2005 di SetKab Menko Perekonomian pada tgl 8/12/8/2009 (softcopy
terlampir). Karena ukuran keberhasilan H50 adalah
Rancangan Perubahan Perpres No 67/2005 ada di
Setkab, maka keberhasilan 100% tergantung pada
penyampaian dari Menko Perekonomian kepada
Setkab.
TARGET H-75: H-75: 90% Menko Perekonomian telah mengadakan pertemuan
(tgl 7/1/10) Pengesahan oleh Presiden tingkat Menteri untuk membahas hasil akhir
terhadap Perubahan Perpres No 67/2005 Rancangan Perubahan Perpres 67/2005 dan saat
ini Menko Perekonomian sedang menyiapkan
surat kepada Setkab perihal finalisasi Rancangan
Perubahan Perpres 67/2005
TARGET H-100: (tgl1/2/10) H-100: 0%
[P12A2] Pembentukan Kementerian Kementerian Keuangan Pendirian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Terkait rencana pendirian IIFF pemerintah melalui
perusahaan pembiayaan Keuangan perusahaan Beroperasinya secara efektif Penyampaian draft persetujuan Rapat PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) berkomitmen
infrastruktur sebagai anak pembiayaan perusahaan pembiayaan Umum Pemegang Saham atas Rencana Rp 600 miliar, modal disetor Rp 40,3 miliar sisanya
perusahaan PT Sarana Multi infrastruktur infrastruktur PT IIFF Penyertaan PT Sarana Multi Infrastruktur convertible subordinated. IFC, ADB masing-masing
Infrastruktur (SMI) (Persero) dalam pendirian Perusahaan berkomitmen Rp 400 miliar dan DEG Rp 200 miliar.
Pembiayaan Infrastruktur Sedang subordinated loan dari ADB dan World Bank
masing-masing Rp 1 Triliun. Rencana pembiayaan PT
SMI tahun 2009 sebesar Rp 100 miliar, tahun 2010
sebesar Rp 300 miliar dan 2011 sebesar Rp. 350 miliar,
sesuai PMK 100/PMK.010/2009 modal perusahaan
perlu ditingkatkan menjadi Rp. 2 Triliun pada tahun
ke 5 yaitu tahun 2011.
BIDANG PEREKONOMIAN 38
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100% Terkait keputusan Pemegang Saham PT SMI telah
Persetujuan MK atas draft persetujuan diterbitkan melalui surat Menkeu Nomor SI-3484/
RUPS PT SMI. MK.06/2009 tanggal 2 Desember 2009 tentang
Persetujuan Penyertaan Dalam Pendirian Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur
TARGET H-75: H-75: 50% DJKN telah meminta agar PT SMI segera mewujudkan
Penandatanganan shareholders komitmennya mengenai penandatanganan
agreements antara PT SMI, ADB, IFC dan shareholders agreement sehingga dapat diselesaikan
DEG sebelum Program 100 Hari berakhir.
Pada tanggal 12 Januari 2010 pukul 08:52:02 WIB,
Kementerian keuangan menyampaikan ralat, sebagai
berikut:
Semula tertulis persentase capaian sebesar 50%,
diubah menjadi 75% dengan penjelasan bahwa
seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi
kecuali dari ADB karena terdapat persyaratan baru
dari ADB yang belum dapat dipenuhi, sehingga
capaian yang tertulis 50% seharusnya diubah
menjadi 75%.
Pada tanggal 21 Januari 2010, Kementerian
Keuangan menyampaikan surat yang
memberitahukan:
1) Penandatanganan shareholders agreement PT IIF
antara PT SMI dengan pihak supranational investors
(IFC, ADB, DEG) telah dilakukan tanggal 15 Januari
2010;
2) Pada saat yang bersamaan telah dilakukan
Convertible Subordinated Loan Agreement (CSLA),
dimana jangka waktu CSLA sesuai kesepakatan
semula yaitu selama 5 tahun dan dapat diperpanjang
selama supranational investor masih memiliki
penyertaan sesuai ketentuan SHA;
3) Dengan adanya penandatanganan CSLA, ADB
menerima posisi pemerintah RI cq. PT SMI utk tidak
menetapkan jatuh tempo loan sebesar Rp 600 M
dengan tenor 25 tahun, namun kembali ke komitmen
dengan tenor 5 tahun;
4) Loan agreement antara pemerintah RI dengan
ADB dan World Bank telah ditandatangani tanggal
19 Januari 2010; 4) Saat ini PT IIF telah didirikan dan
sedang menunggu pengesahan Menhukam.
Dengan kemajuan tersebut di atas, maka target
capaian H75 telah tercapai (100%).
TARGET H-100: H-100: 0%
Soft launching PT IIFF
BIDANG PEREKONOMIAN 39
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P12A3] Perubahan Kementerian Kementerian Keuangan, Cakupan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Keppres Nomor 80 tahun Negara Sekretaris Kabinet penyempurnaan Keppres perubahan 1. Seminar regional di 10 Kota
2003 tentang Pedoman Perencanaan Keppres 80/2003 atas Keppres Nomor 2. Pertemuan bilateral dengan pihak-pihak
Pelaksanaan Pengadaan Pembangunan mengenai tata cara 80/2003 yang mencakup terkait yang masih bermasalah
Barang/Jasa Pemerintah Nasional pengadaan barang skema co-financing dan 3. Identifikasi Daftar Inventarisasi Masalah
BAPPENAS dan jasa pemerintah mengakomodasi tata cara (DIM) serta masukan untuk perumusan
pengadaan hasil industri Draft II Revisi;
kreatif, inovatif, budaya,
dan hasil penelitian
laboratorium atau institusi
pendidikan
TARGET H-50: H-50: 100% Seminar Nasional diselenggarakan 8 Desember 2009
1. Perumusan Draft II (softcopy terlampir).
2. Seminar Nasional
TARGET H-75: H-75: 75% Perumusan draft final telah selesai dan akan dibahas
1. Inventarisasi masalah hasil seminar; dalam Rakor Perekonomian. Bappenas sedang
2. Perumusan Draft Final; berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian
3. Pengiriman Draft Final Perpres dari untuk penjadwalan rakor tersebut.
Menneg PPN/Bappenas kepada Pada tanggal 12 Januari 2010 pukul 22:22:35 WIB,
Sekretaris Kabinet Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan ralat
laporan dan mengubah capaian H75 menjadi 80%.
Dalam sidang kabinet tanggal 14 januari 2010
telah diputuskan bahwa Ukuran Keberhasilan/
Target Capaian untuk H100 diubah menjadi ”Draft
Final Keppres Perubahan atas Keppres Nomor
80/2003 yang mencakup skema co-financing
dan mengakomodasi tata cara pengadaan hasil
industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian
laboratorium atau institusi pendidikan”
TARGET H-100: H-100: 0%
Pengesahan Draft final menjadi Perpres
[P12A4] Penetapan Kementerian Kementerian Negara Penetapan Dewan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
skema co-financing bagi Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Komisaris dan Terbentuknya Dewan Seleksi/pemilihan calon Komisaris anak
program pembangunan Perekonomian Nasional BAPPENAS, Direksi serta Komisaris dan Direksi perusahaan PT SMI dan telah disusun
antara Pemerintah Pusat Kementerian Keuangan, kelengkapan serta beroperasinya anak draft shareholder agreement, subloan
dan Daerah (penciptaan Kementerian Perhubungan, organisasi anak perusahaan PT Sarana Multi agreement dan project agreement
ownership di daerah) serta Kementerian Pekerjaan perusahaan PT Infrastruktur
Pemerintah dan Swasta/ Umum Sarana Multi
BUMN (Public Private Infrastruktur (PT
Partnership) SMI)
BIDANG PEREKONOMIAN 40
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100% Proses pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi
Seleksi/pemilihan calon Direksi anak anak perusahaan PT.SMI. Dewan Komisaris telah
perusahaan PT SMI Draft final shareholder disetujui oleh Menkeu sementara proses seleksi
agreement, subloan agreement dan direksi masih berjalan. Pada tanggal 11 Desember
project agreement 2009 direncanakan akan ditetapkan Direksinya
oleh seluruh shareholder dan akan disampaikan ke
Menkeu untuk mendapatkan no objection letternya.
TARGET H-75: H-75: 80% Penetapan dewan komisaris telah dilaksanakan.
Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Calon Direktur Utama telah disiapkan, namun
anak perusahaan PT SMI dan disepakatinya proses penetapannya menunggu penandatanganan
shareholder agreement, subloan shareholder agreement yang ditargetkan dapat
agreement dan project agreement dilaksanakan tanggal 11 Januari 2010. Segera
setelah shareholder agreement ditandatangani
maka pendirian anak perusahaan PT. SMI dapat
dilaksanakan melalui penandatanganan akte
pendiriannya (diharapkan dapat dilaksanakan pada
tanggal 11 Januari 2010).
TARGET H-100: H-100: 0%
Soft launching anak perusahaan PT SMI
Penetapan Dewan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Komisaris dan Terbentuknya Dewan Draft Anggaran Dasar dan Anggaran
Direksi serta Komisaris dan Direksi Rumah Tangga PT Penjaminan Infrastruktur
kelengkapan serta beroperasinya PT Indonesia dan pengusulan Dewan
organisasi Penjaminan Infastruktur Komisaris dan Direksi PT Penjaminan
PT Penjamin Indonesia Infrastruktur Indonesia
Infrastruktur
Indonesia
TARGET H-50: H-50: 100% Dewan Komisaris telah ditetapkan oleh Menkeu.
Keputusan Menteri Keuangan mengenai Fit and proper test untuk Direksi akan segera
Dewan Komisaris dan Direksi PT dilaksanakan pada minggu kedua Desember 2009
Penjaminan Infrastruktur Indonesia setelah adanya kepastian mengenai status PNS jika
menempati posisi Direksi. Ditargetkan sebelum
tanggal 18 Desember dapat ditetapkan Direksinya.
TARGET H-75: H-75: 80% Menteri Keuangan telah menetapkan Direktur
Finalisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Utama PT.PII. Anggaran Dasar pendirian PT. PII telah
Rumah Tangga PT Penjaminan Infrastruktur ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2009
Indonesia sehingga dana sebesar Rp 1 T dapat segera diserap.
TARGET H-100: H-100: 0%
Beroperasinya PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia
BIDANG PEREKONOMIAN 41
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P13] Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Strategis
[P13A1] Peningkatan Kementerian Kementerian Kesehatan Meningkatnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Pemberdayaan terlaksana Air Minum di 126
kesehatan lingkungan Pekerjaan Umum Cakupan sarana Sarana air minum di 1.379 40 %, Pemberdayaan terlaksana Air Minum lokasi/kawasan, Sanitasi di 61 lokasi; sedangkan
berupa pembangunan air minum dan lokasi/kawasan; Sarana di 125 lokasi/kawasan, Sanitasi di 61 lokasi; pelaksanaan fisik Air minum di 158 lokasi/kawasan
sarana air minum di 1.379 sanitasi masyarakat sanitasi masyarakat di 61 sedangkan pelaksanaan fisik Air minum dan Sanitasi di 12 lokasi
lokasi/kawasan bagi berpenghasilan lokasi di 155 lokasi/kawasan dan Sanitasi di 10
masyarakat berpenghasilan rendah lokasi
rendah dan pembangunan
sanitasi masyarakat di 61
lokasi
TARGET H-50: H-50: 100% Pemberdayaan terlaksana Air Minum di 1026
80 %, Pemberdayaan terlaksana Air lokasi/kawasan, Sanitasi di 61 lokasi; sedangkan
Minum di 1026 lokasi/kawasan, Sanitasi pelaksanaan fisik Air minum di 1250 lokasi/kawasan
di 61 lokasi; sedangkan pelaksanaan fisik dan Sanitasi di 58 lokasi
Air minum di 1.250 lokasi/kawasan dan
Sanitasi di 25 lokasi
TARGET H-75: H-75: 110% Terlaksananya pemberdayaan Air Minum di 1026
90 %, Pemberdayaan terlaksana Air lokasi/kawasan dan Sanitasi di 61 lokasi; serta
Minum di 1026 lokasi/kawasan, Sanitasi terlaksananya pelaksanaan fisik Air minum di 1379
di 61 lokasi; sedangkan pelaksanaan fisik lokasi/kawasan dan Sanitasi di 58 lokasi
Air minum di 1270 lokasi/kawasan dan
Sanitasi di 40 lokasi
TARGET H-100: H-100: 0%
100 %, Pemberdayaan terlaksana Air
Minum di 1.379 lokasi/kawasan, Sanitasi
di 61 lokasi; sedangkan pelaksanaan fisik
Air minum di 1.379 lokasi/kawasan dan
Sanitasi di 61 lokasi
[P13A2] Penyelesaian audit Kementerian Kementerian Pertanian Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Perangkat audit teknis selesai
teknis untuk pengembalian Pekerjaan Umum pelaksanaan Selesai audit teknis untuk 10 %, Penyiapan perangkat audit teknis.
dan pemastian fungsi audit teknis 3357 Daerah Irigasi (DI), 105
embung, waduk, bendung yang terintegrasi Bendungan/waduk, 400
dan bendungan, serta mengenai fungsi embung/situ.
jaringan irigasi secara embung, waduk,
holistik dan terintegrasi bendung dan
bendungan, serta
jaringan irigasi
TARGET H-50: H-50: 100% Audit Teknis selesai di 1330 DI, 34 Bendungan,104
27 %, Audit Teknis selesai di 835 DI, 33 embung
Bendungan/waduk, 90 embung/situ.
TARGET H-75: H-75: 171% Audit Teknis selesai di 3357 DI, 105 Bendungan dan
75 %, Audit Teknis selesai di 1657 DI, 60 400 embung/bendung.
Bendungan/waduk, 295 embung/situ. Target capaian H100 telah tercapai di H75.
BIDANG PEREKONOMIAN 42
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
100 %, Audit Teknis selesai di 3357 DI, 105
Bendungan/waduk, 400 embung/situ.
[P13A3] Peningkatan Kementerian Kementerian Pekerjaan Cakupan kapasitas TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Telah ditingkatkan jalan 336 km di Sumatera dan 275
kapasitas jalan lintas di Pekerjaan Umum Umum jalan lintas di 695 km jalan lintas di 84% pekerjaan jalan km di Sulawesi.
Sumatera dan Sulawesi Sumatera dan Sumatera dan Sulawesi
sepanjang 695 km; sebagai Sulawesi
bagian dari pembangunan
jalan lintas Sumatera, Jawa,
Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan, Sulawesi dan
Papua sepanjang 19.370
km dalam 5 tahun
TARGET H-50: H-50: 100% Telah ditingkatkan jalan 356 km di Sumatera dan 309
90% pekerjaan jalan km di Sulawesi.
TARGET H-75: H-75: 110% Telah ditingkatkan jalan 362 km di Sumatera dan 327
95%, pekerjaan jalan km di Sulawesi (98%)
TARGET H-100: H-100: 0%
100%, 695 km jalan lintas di Sumatera dan
Sulawesi telah ditingkatkan
[P13A4] Pembentukan Kementerian Kementerian Perhubungan Ternbentuknya tim TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Surat Menteri PU No. HK.01.05-Mn/615 tanggal 9
tim penyiapan prasarana Pekerjaan Umum untuk mengkaji Surat Usulan Menteri PU 85 %, Surat Menteri PU kpd Menko November 2009 Ke Menko, telah menyampaikan
penghubung Jawa- kelayakan mengusulkan konsep Perekonomian menyampaikan konsep Konsep Keppres.
Sumatera yang bertugas pembangunan Keppres Pembentukan keppres
melakukan studi kelayakan prasarana Tim Pengkajian Kelayakan Surat Menko No.S.88/M.EKON/11/22009 tgl.24
penghubung Jawa- Pembangunan Prasarana November 2009 telah dikirim ke Presiden Cc.Sekneg
Sumatera Penghubung Jawa- dan Setkab
Sumatera.
TARGET H-50: H-50: 100% Surat Menko No.S.88/M.EKON/11/22009 tgl.24
90 %, Surat Menko perekonomian kepada November 2009 telah dikirim ke Presiden Cc.Sekneg
Presiden dan Setkab
TARGET H-75: H-75: 100% Rancangan Keppres sudah diparaf oleh Menko dan
95 %, Pembahasan materi Keppres tentang Sekkab, sudah di Meja Presiden
Pembentukan Tim
TARGET H-100: H-100: 0%
100 %, Diterbitkan Keppres tentang
Pembentukan Tim Penyiapan Prasarana
penghubung Jawa Sumatera
BIDANG PEREKONOMIAN 43
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P13A5] Penyelesaian Kementerian Kementerian Pekerjaan Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Pembebasan tanah dan galian tanah milik
struktur penampang basah Pekerjaan Umum Umum permasalahan Pembebasan dan 10 %, pembebasan dan galian sepanjang Napitupulu
prasarana pengendalian yang menghambat penggalian saluran 50 m
banjir Banjir Kanal Timur pembangunan sepanjang 1335 m
(BKT) Jakarta sehingga prasarana
dapat mengalirkan air pengendalian banjir
Banjir Kanal Timur
(BKT) Jakarta
TARGET H-50: H-50: 100% Pembebasan tanah dan galian tanah selesai 765
30%, pembebasan dan galian sepanjang meter.
175 m
TARGET H-75: H-75: 156% Pembebasan dan galian saluran sudah selesai
80%, pembebasan dan galian sepanjang sepanjang 1310 m
835 m
TARGET H-100: H-100: 0%
100%, pembebasan dan galian tanah
sepanjang 1335 m, BKT dapat mengalirkan
air
[P13A6] Peningkatan Kementerian Kementerian Koordinator Meningkatnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
tingkat hunian rusunawa Negara Perumahan Bidang Perekonomian, Rusunawa terhuni Terhuninya 124 TB Terhuni 87 s.d. 93 TB
yang sudah/sedang Rakyat Pemda, Sekretaris Negara, dari sebanyak 40% Rusunawa dari 155 TB
dibangun dari sekitar 40% Kementerian Keuangan, menjadi 80% atas Rusunawa siap huni
menjadi 80% dalam 100 Kementerian Pekerjaan Rusunawa siap huni
hari dan melakukan kaji Umum, PDAM, PLN,
ulang menyeluruh atas Pengadilan TInggi
kebijakan pembangunan
dan penghunian rusunawa
dan rusunami
TARGET H-50: H-50: 100%
Terhuni 93 s.d. 96 TB
TARGET H-75: H-75: 81% 13 TB terhuni dari target 16 TB*)
Terhuni 96 s.d. 112 TB
TARGET H-100: H-100: 0%
Terhuni 112 s.d. 124 TB
BIDANG PEREKONOMIAN 44
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersusun TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
rekomendasi Teridentifikasinya Identifikasi permasalahan kebijakan
penyempurnaan permasalahan dan pembangunan dan penghunian Rusunawa
kebijakan tersusunnya substansi dan Rusunami (Draft 1)
pembangunan perubahan kebijakan
dan penghunian pembangunan dan
rusunawa dam penghunian Rusunawa dan
rusunami Rusunami terkait dengan:
a. Pengelolaan Rusunawa
b. Perhitungan tarif sewa
Rusunawa
c. Pedoman bantuan
Rusunawa Pendidikan
Tinggi dan Berasrama
d) Pembentukan PPRS
Rusunami
d. Penghunian dan
Pengalihan Sarusunami
e. Revitalisasi KepPres 22
Th 2006
f. Revisi PP 31 Th 2007
g. Revisi PP 38 Th 2008
TARGET H-50: H-50: 100%
1. Usulan rekomendasi (Draft 2)
2. Penyempurnaan usulan rekomendasi
dan substansi perubahan (Draft 3)
TARGET H-75: H-75: 90% Terjadi penundaan Pembahasan yang semula akhir
1. Penyempurnaan usulan rekomendasi Des. 09 menjadi 20 Jan.2010
dan substansi perubahan (Draft 4)
2. Pembahasan rekomendasi dan substansi
perubahan dengan stakeholders di
tingkat Pusat dan Daerah
TARGET H-100: H-100: 0%
Teridentifikasinya permasalahan dan
tersusunnya substansi perubahan
kebijakan pembangunan dan penghunian
Rusunawa dan Rusunami terkait dengan :
a. Pengelolaan Rusunawa
b. Perhitungan tarif sewa Rusunawa
c. Pedoman bantuan Rusunawa Pendidikan
Tinggi dan Berasrama
d. Pembentukan PPRS Rusunami
e. Penghunian dan Pengalihan Sarusunami
f. Revitalisasi KepPres 22 Th 2006
g. Revisi PP 31 Th 2007
h. Revisi PP 38 Th 2008
BIDANG PEREKONOMIAN 45
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P13A7] Penyelesaian Kementerian Pemda Peningkatan TARGET : TARGET H-30: H-30: 106%
penyediaan akses telepon Komunikasi dan jangkauan dan 25.000 desa di 32 provinsi Dari Target sejumlah 17.500 desa
di 32 provinsi, mencakup Informatika cakupan akses mendapatkan akses telepon berdering, sudah tercapai/ terpasang
25.000 desa (Desa telpon di desa telepon berdering sejumlah 18.591 desa di
Berdering) 22 propinsi.
TARGET H-50: H-50: 113% Secara kumulatif, desa berdering yang telah
2.000 desa berdering telah terbangun di terbangun sejumlah 20.848 desa
22 propinsi
TARGET H-75: H-75: 89% Secara kumulatif, desa berdering yang telah
2.200 desa berdering telah terbangun di terbangun sejumlah 22.804 desa (91,13%)
22 propinsi
TARGET H-100: H-100: 0%
25.000 desa di 32 provinsi mendapatkan
akses telepon
[P13A8] Pencanangan Kementerian Kementerian Komunikasi Selesainya konsep TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Aplikasi langsung Peraturan MenKominfo Nomor :
dukungan kepada Komunikasi dan dan Informatika dan terlaksananya Konsep kemajuan a. Penyelengggaraan Global Conference 48/PER/M.KOMINFO/11/2009, tgl 23 Nopember 2009
Teknologi Informasi dan Informatika dukungan Teknologi Informasi dan on OS, 26, 27 Oktober 2009 di Jakarta, untuk mengutamakan penggunaan Open Source
Komunikasi lokal sekaligus kepada Teknologi Komunikasi lokal dan dihadiri lebih dari 500 orang, dengan telah dilaksanakan untuk Tender Internet Kecamatan
pemantapan program Informasi dan program IGOS (Indonesia nara sumber dari 13 Negara ; Realisasi : (Desa Pinter)
IGOS (Indonesia Go Open Komunikasi lokal Go Open Source) selesai telah dilaksanakan
Source) serta pemantapan 7 Januari 2010 dan b. Pelatihan pemanfaatan FOSS di instansi
program IGOS pencanangan sebelum 1 pemerintah provinsi Jambi, 28 Oktober
(Indonesia Go Open Februari 2010 2009, Pemerintah Rejang Lebong, 2-3
Source) Nopember 2009; Pemerintah Kota
Tulung Agung, 4-5 Nopember 2009;
Pemerintah Kota Bekasi 18 Nopember
2009; Pemerintah Kota Jayapura 17-20
Nopember 2009 ; Realisasi : Telah
dilaksanakan
c. Penetapan Peraturan Menteri tentang
kemajuan Teknologi Informasi dan
Komunikasi lokal dan program IGOS
(Indonesia Go Open Source) ; Realisasi
: Peraturan MenKominfo Nomor 48/
PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang hal
tersebut telah diterbitkan pada tanggal
23 Nopember 2009
TARGET H-50: - H-50: 100% Target capaian Rencana Aksi ini telah tercapai pada
H30.
TARGET H-75: - H-75: 150% Target capaian Rencana Aksi ini telah tercapai pada
H30.
TARGET H-100: H-100: 0%
BIDANG PEREKONOMIAN 46
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P13A9] Peningkatan Kementerian Kementerian Negara Cakupan layanan TARGET : TARGET H-30: H-30: 90% Distribusi Bus ke Prov NAD (2 unit), Babel (1 unit),
layanan transportasi bagi Perhubungan Pembangunan Daerah transportasi yang Peningkatan layanan 1. 78 unit bus perintis sudah siap Jambi (3 unit), Bengkulu , (7 unit), Lampung
masyarakat di daerah Tertinggal, Kementerian lebih baik bagi transportasi masyarakat di didistribusikan; (2 unit), Banten (2 unit), NTB (3 unit), NTT (11
tertinggal, terdepan, Pekerjaan Umum daerah tertinggal, daerah tertinggal, terdepan, 2. Pengadaan 6 unit kapal penyeberangan unit), Kalsel (2 unit), Kalbar (1 unit), Kalteng (2
terluar, dan pasca-konflik terdepan, terluar, terluar, dan pasca konflik (1 unit sudah dikirim ke lintas); unit), Kaltim 3 (unit), Sulut ( 3 unit), Sulteng (2
dan pasca konflik 3. Pemberian subsidi operasional angkutan unit), Sultra (3 Unit), Sulbar (3 unit), Gorontalo
perintis jalan sebanyak 140 trayek; (3 unit), Maluku (3 unit), Maluku Utara (3
4. Pemberian subsidi operasional unit), Papua ( 14 unit) dan Papua Barat (5 unit).
penyeberangan perintis sebanyak 73
lintas; 1. Kapal Perintis 500 GRT lintas Maluku Tenggara;
5. Penyelenggaraan angkutan laut perintis 2. Kapal Perintis 500 GRT lintas Maluku Tengah;
di 22 provinsi; 3. Kapal Perintis 600 GRT Lintas GarongkongBatulicin;
6. Pembangunan pelabuhan laut perintis di 4. Kapal Perintis 500 GRT Lintas Manokwari-Mokmer;
NTT, Sulut, Kaltim, dan Kepri. 5. Kapal Perintis 600 GRT Lintas Banggai-Taliabu.
6. Kapal 300GRT Lintas Ambon-Unpatti
TARGET H-50: H-50: 90% Bus perinits sebanyak 78 unit sudah diproduksi oleh
1. 78 unit bus perintis sudah Karoseri di Bogor Jawa Barat dengan ATPM Hyundai;
diserahterimakan kepada operator;
2. 2 unit kapal penyeberangan sudah Saat ini bus sudah siap didistribusikan di 21 Provinsi,
didistribusikan ke lintas; antara lain : Prov NAD (2 unit), Babel (1 unit), Jambi
3. Pemberian subsidi operasional angkutan (3 unit), Bengkulu (7 unit), Lampung (2 unit), Banten
perintis jalan sebanyak 140 trayek; (2 unit), NTB (3 unit), NTT (11 unit), Kalsel (2 unit),
4. Pemberian subsidi operasional Kalbar (1 unit), Kalteng (2 unit), Kaltim 3 (unit), Sulut (
penyeberangan perintis sebanyak 73 3 unit), Sulteng (2 unit), Sultra (3 Unit), Sulbar (3 unit),
lintas; Gorontalo (3 unit), Maluku (3 unit), Maluku Utara (3
5. Penyelenggaraan angkutan laut perintis unit), Papua ( 14 unit) dan Papua Barat (5 unit).
di 22 provinsi;
6. Pembangunan pelabuhan laut perintis Pada tanggal 4 Desember 2009 telah dilakukan
di NTT, Sulut, Kaltim, dan Kepri. (selesai penelitian administrasi dan teknis hasil pekerjaan
dibangun) (berupa pengadan bus perintis sejumlah 100 Unit) di
Pool Damri Cakung Unit Travel Jalan Widyodiningrat
Pupar Jakarta Timur dan serahterima bus perintis
sebanyak 78 unit kepada operator (DAMRI) untuk
selanjutnya didistribuiskan ke masing-masing lokasi.
Progress pekerjaan pengadaan bus telah selesai
100%.
(Progress : 90% karena belum didistribusikan ke
daerah/lokasi)
BIDANG PEREKONOMIAN 47
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% 1. Bus perinits sebanyak 78 unit sudah diproduksi
1. 78 unit bus perintis sudah didistribusikan oleh Karoseri di Bogor Jawa Barat dengan ATPM
ke daerah; Hyundai;
2. 6 unit kapal penyeberangan sudah 2. Pada tanggal 4 Desember 2009 telah dilakukan
didistribusikan ke masing-masing lintas; penelitian administrasi dan teknis hasil pekerjaan
3. Pemberian subsidi operasional angkutan (berupa pengadan bus perintis sejumlah 100
perintis jalan sebanyak 140 trayek; Unit) di Pool Damri Cakung Unit Travel Jalan
4. Pemberian subsidi operasional Widyodiningrat Pupar Jakarta Timur dan
penyeberangan perintis sebanyak 73 serahterima bus perintis sebanyak 78 unit kepada
lintas. operator (DAMRI) untuk selanjutnya didistribuiskan
ke masing-masing lokasi. Progress pekerjaan
pengadaan bus telah selesai 100%.
3. Pada tanggal 19 Desember 2009 telah dilaksanakan
serah terima 78 unit bus perintis dari Menteri
Perhubungan RI kepada Perum DAMRI di Bandara
Adi Sucipto Yogyakarta untuk selanjutnya
diopersikan berdasarkan rencana lokasi/lintasan
pelayanan keperintisan angkutan jalan
TARGET H-100: H-100: 0%
1. 78 unit bus perintis sudah beroperasi di
daerah;
2. 6 unit kapal penyeberangan sudah
beroperasi di masing-masing lintas;
3. Pemberian subsidi operasional angkutan
jalan perintis sudah terimplementasi;
4. Pemberian subsidi operasional
penyeberangan perintis sudah
terimplementasi.
[P13A10] Dimulainya Kementerian Kementerian Pekerjaan Peningkatan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
perbaikan sarana dan Kelautan dan Umum cakupan sarana Tersedianya sarana dan Selesainya penyediaan sarana prasarana
prasarana pelabuhan Perikanan dan prasarana serta prasarana sistem rantai fisik sistem rantai dingin pada 9 lokasi
perikanan dengan penyempurnaan dingin pada 34 lokasi sentra perikanan (PPI/TPI)
mengutamakan sistem rantai dingin sentra perikanan (PPN/
penyediaan sarana air di hulu dan hilir PPP/ PPI/TPI) sesuai dengan
bersih dan pabrik es sesuai dengan kebutuhan pada masing-
oleh pemerintah serta kebutuhan di setiap masing lokasi.
pembenahan sistem lokasi
rantai dingin mulai
dari penyortiran di laut
sampai dengan di tempat
pemasarannya
TARGET H-50: H-50: 95%
Selesainya penyediaan sarana prasarana
fisik sistem rantai dingin pada 11 lokasi
sentra perikanan (PPI/TPI)
BIDANG PEREKONOMIAN 48
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% Jumlah komulatif s/d H75: 31 lokasi sentra perikanan.
Selesainya penyediaan sarana prasarana
fisik sistem rantai dingin pada 7 lokasi
sentra perikanan (PPI/TPI)
TARGET H-100: H-100: 0%
Selesainya penyediaan sarana prasarana
fisik sistem rantai dingin pada 7 lokasi
sentra perikanan (PPI/TPI)
[P14] Pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan dan perikanan
[P14A1] Penyusunan Badan Pertanahan Kementerian Koordinator Tersusunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Penyempurnaan Draft RPP Penertiban Tanah
Rancangan Peraturan Nasional POLHUKAM, Kementerian Rancangan Tersusunnya Rancangan Penyusunan Draft RPP Penertiban Tanah Terlantar tgl 23 Nopember 2009 pada Konsinyasi Tim
Pemerintah tentang Dalam Negeri, Kementerian Peraturan Peraturan Pemerintah Terlantar, Diskusi Internal dan Konsinyasi Proker 100 Hari BPN RI
Penertiban Tanah Terlantar Keuangan, Kepolisian Pemerintah tentang tentang Penertiban Tanah
(Revisi PP 36 Thn 1998) Republik Indonesia, Penertiban Tanah Terlantar (Revisi PP 36
Kementerian Pertanian, Terlantar (Revisi Thn 1998) yang meliputi
Kementerian Kehutanan, PP 36 Thn 1998) kegiatan: Perumusan isu-isu
Kementerian Pekerjaan dan Rancangan strategis, Penyusunan RPP
Umum, Kementerian Peraturan Kepala Penertiban Tanah Terlantar,
Negara Badan Usaha BPN RI tentang Diskusi Internal dan
Milik Negara, Badan Pelaksanaan RPP Konsinyasi, Pembahasan
Koordinasi Penanaman Penertiban Tanah RPP dengan Instansi Terkait
Modal, Kementerian terlantar (Juklak (Interdep), Penyampaian
Negara Perumahan Rakyat, RPP) serta updating Naskah RPP ke Setneg, serta
Kementerian Hukum dan data tanah terlantar. Penyusunan Rancangan
HAM, Sekretaris Negara, Peraturan Kepala BPN RI
Bank Indonesia tentang Pelaksanaan RPP
Penertiban Tanah Terlantar
dan updating data tanah
terlantar.
TARGET H-50: H-50: 100% Interdep pada tanggal 18 November 2009 dan telah
Pembahasan RPP dengan Instansi Terkait dilakukan penyempurnaan Draft RPP Penertiban
(interdep) Tanah Terlantar atas masukan dari interdep pada
tanggal 23 November 2009, untuk disampaikan ke
Setneg.
TARGET H-75: H-75: 100% 1. Tgl 22 Des 2009 telah dilakukan Pembahasan
Penyampaian Naskah RPP ke Setneg, Interdep
Penyusunan Rancangan Peraturan 2. Pembahasan di Rakor Menko tgl 29 Des pkl 07.00
Kepala BPN RI tentang Pelaksanaan 3. Tgl 06 Jan draf RPP telah dikirim ke Setneg
RPP Penertiban Tanah Terlantar dan 4. Draft Perkaban tentang Pelaksanaan RPP sudah
Tersusunnya basis data tanah terlantar siap
5. Updating data tanah terlantar 100%
BIDANG PEREKONOMIAN 49
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
Terbitnya PP Penertiban Tanah Terlantar,
Terbitnya Peraturan Kepala BPN RI tentang
Pelaksanaan PP Penertiban Tanah Terlantar
dan Laporan Akhir Data Tanah Terlantar
[P14A2] Penyusunan Revisi Badan Pertanahan Kementerian Keuangan Tersusunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Sinkronisasi dan Pemasukan Substansi Baru
Peraturan Pemerintah Nasional Revisi Peraturan Tersusunnya Revisi Sinkronisasi seluruh pasal pada Revisi
tentang Tarif atas PNBP Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas
yang berlaku pada BPN RI Tarif atas PNBP yang tentang Tarif atas PNBP PNBP yang berlaku pada BPN RI dan
berlaku pada BPN RI yang berlaku pada BPN RI masukan substansi baru
yang diharmonisasi yang meliputi kegiatan:
dengan Sinkronisasi seluruh pasal,
Departemen Pemasukan substansi
Keuangan baru, Diskusi Internal dan
Konsinyasi, Harmonisasi RPP
dengan Depkeu
TARGET H-50: H-50: 100% Penyempurnaan Draft RPP hasil konsultasi tim BPN
Diskusi Internal dan Konsinyasi Revisi RI dan Departemen Keuangan tgl 25 November
Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas 2009, disampaikan kepada Menteri Keuangan pada
PNBP yang berlaku pada BPN RI dan tanggal 10 Desember 2009 untuk pembahasan
Harmonisasi RPP dengan Depkeu lebih lanjut antara Depkeu dengan Setneg dan antar
departemen
TARGET H-75: H-75: 100% Dilaksanakan oleh Setneg
Harmonisasi Lanjutan Revisi Peraturan Tgl 21 Des Interdep di Depkeu membahas batang
Pemerintah tentang Tarif atas PNBP yang tubuh
berlaku pada BPN RI dengan Depkeu Tgl 23 Des Interdep di Depkeu membahas lampiran
Tgl 28 Des Interdep keseluruhan di Depkeu
Tgl 30 Des Interdep dengan Depkeu
Tgl 05 Jan Interdep Evaluasi Draft Akhir
TARGET H-100: H-100: 0%
Draft Revisi Peraturan Pemerintah tentang
Tarif atas PNBP yang berlaku pada BPN
RI yang telah diharmonisasi dengan
Departemen Keuangan.
[P15] Iklim investasi pertanian dan perikanan
[P15A1] Penyusunan PP Kementerian Kementerian Keuangan, Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Seluruh kegiatan yang ditargetkan pada H-30 telah
tentang Pertanian Pangan Pertanian Kementerian Perindustrian, penyusunan Perpres PP tentang Pertanian Melakukan: selesai dilaksanakan
Skala Luas (Food Estate) Kementerian Perdagangan, tentang Pertanian Pangan Skala Luas (Food 1. Kajian Hukum tentang penyelesaian
Kementerian Negara Badan Pangan Skala Luas Estate) peraturan perundang-undangan food
Usaha Milik Negara (Food Estate) estate;
2. penyusunan draft peraturan perundang-
undangan;
3. pembahasan draft peraturan perundang-
undangan di lingkup Deptan
BIDANG PEREKONOMIAN 50
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100%
Melakukan:
4. Pengiriman draft peraturan perundang-
undangan food estate kepada Menko
Perekonomian;
5. Rapat sinkronisasi antar departemen;
6. Pengiriman hasil rapat sinkronisasi antar
departemen kepada Setneg;
7. Finalisasi peraturan pendukung di bawah
kewenangan Mentan
TARGET H-75: H-75: 100% Pada tanggal 11 Januari 2010 pukul 23:28:03,
Melakukan: Kementerian Pertanian menyampaikan ralat sebagai
8. Persetujuan draft RPP oleh Setneg; berikut:
9. Penandatanganan peraturan pendukung Sebelumnya tertulis perkembangan pada H-75 sudah
oleh Mentan mencapai 100%, namun yang benar adalah 75%
dikarenakan masih menunggu surat persetujuan
harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Pada tanggal 13 Januari 2010, Kementerian Pertanian
melaporkan bahwa Mentan sudah menandatangani
surat tgl 12 Jan 2010 ke Presiden tentang PP Usaha
Budidaya Tanaman (food estate), sehingga capaian
H75 menjadi 100%.
TARGET H-100: H-100: 0%
PP tentang Pertanian Pangan Skala Luas
(Food Estate) telah selesai
[P15A2] Pencanangan Food Kementerian Kementerian Dalam Negeri Selesainya konsep TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Kegiatan (1) dan (2) telah dilaksanakan
Estate di Merauke Pertanian dan terlaksananya Konsep pengembangan Selesai melakukan:
Food Estate di Food Estate di Merauke 1. Koordinasi dengan Ditjen Penataan
Merauke selesai 7 Januari 2010 dan Ruang Dep. PU dalam rangka penyiapan
pencanangan sebelum 1 peta dan informasi prasarana penunjang
Februari 2010 yang sudah ada;
2. Identifikasi masalah dan kebutuhan
infrastruktur
TARGET H-50: H-50: 100%
3. Penyiapan draft konsep food estate di
Kab. Merauke;
4. Penyusunan draft pedoman pelaksanaan
investasi bidang food estate di Kab.
Merauke;
5. Penyusunan draft Development Plan
kegiatan pencanangan food estate
BIDANG PEREKONOMIAN 51
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% Telah diselenggarakan Rapat pembahasan
6. Menalaah draft konsep desain food Pencanangan Food Estate di Merauke yang dipimpin
estate di Kab. Merauke; oleh Wakil Menteri Pertanian pada tgl 22 Desember
7. Menelaah draft pedoman pelaksanaan 2009
investasi bidang food estate di Kab.
Merauke;
8. Menelaah draft Development Plan
kegiatan pencanangan food estate
TARGET H-100: H-100: 0%
Konsep pengembangan Food Estate
di Merauke selesai 7 Januari 2010 dan
pencanangan sebelum 1 Februari 2010
[P15A3] Pencanangan Kementerian Kementerian Perindustrian Selesainya konsep TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Seluruh kegiatan yang ditargetkan pada H-30 telah
program peningkatan daya Pertanian dan terlaksananya Konsep peningkatan daya Selesai melakukan: Penyusunan draft/ selesai dilaksanakan
saing dan nilai tambah pencanangan saing dan nilai tambah blue print peningkatan daya saing dan
produk pertanian dengan program produk pertanian dengan nilai tambah produk pertanian dengan
pemberian insentif bagi peningkatan daya pemberian insentif bagi pemberian insentif bagi tumbuhnya
tumbuhnya industri saing dan nilai tumbuhnya industri industri perdesaan berbasis produk
perdesaan berbasis produk tambah produk perdesaan berbasis produk
pertanian dengan selesai 7 Januari 2010 dan
pemberian insentif pencanangan program
bagi tumbuhnya sebelum 1 Februari 2010
industri perdesaan
berbasis produk
TARGET H-50: H-50: 100% - Telah dilaksanakan workshop nasional
Workshop Nasional pembahasan dengan pembahasan konsep pada tanggal 5-6 Desember
stakeholders 2009 di Jakarta (target H50) dengan output
perbaikan draft konsep (target H75)
- Telah dilaksanakannya pencanangan-pencanangan
program aksi : Gernas Kakao di Luwu Sulsel,
Kemandirian Tepung Nasional di Trenggalek Jatim,
Percepatan Daya Saing Ekspor di Magelang Jateng
(target H100)
TARGET H-75: H-75: 100% Sosialisasi blue print dilaksanakan di Unhas tgl 28
Perbaikan draft konsep Desember 2009, di IPB tgl 29 Desember 2009 dan
UGM tgl 31 Desember 2009. Dari hasil Sosialisasi
akan dilakukan perbaikan yang direncanakan akan
selesai tgl 2 Januari 2010
TARGET H-100: H-100: 0%
Konsep peningkatan daya saing dan
nilai tambah produk pertanian dengan
pemberian insentif bagi tumbuhnya
industri perdesaan berbasis produk selesai
7 Januari 2010 dan pencanangan program
sebelum 1 Februari 2010
BIDANG PEREKONOMIAN 52
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P16] Kesinambungan swasembada pangan
[P16A1] Penyusunan Cetak Kementerian Kementerian Pertanian Penyelesaian Cetak TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Draft blue print untuk kedelai, jagung dan daging
Biru Swasembada Pangan Pertanian Biru Swasembada Cetak Biru Swasembada Kedelai dan jagung : sapi sudah selesai. Draft awal blue print/road map
tahap ke-2 untuk kedelai, Pangan tahap ke-2 Pangan tahap ke-2 untuk 1. Selesainya draft Blue Print Swasembada untuk gula sudah diperbaiki
jagung, gula dan daging kedelai, jagung, gula dan untuk kedelai dan jagung;
sapi daging sapi 2. Pembahasan antar departemen
tentang road map Jagung
Gula: Perbaikan draft awal road map
gula
Daging sapi:
Selesainya draft Blue Print Swasembada
daging sapi
TARGET H-50: H-50: 100% Telah dilaksanakan pembahasan blue print yang
Kedelai dan jagung: melibatkan eselon I terkait, bersama pakar pada
3. Pembahasan antar departemen tentang tanggal 5 Desember 2009
road map Kedelai;
4. Finalisasi road map jagung dan kedelai
Gula: Konsultasi publik & finalisasi draft
road map gula
Daging sapi:
Pembahasan blue print tingkat (antar sub
sektor) Departemen dan pakar terkait.
TARGET H-75: H-75: 100% Telah dilaksanakan Pembahasan Blue Print
Kedelai dan jagung: Swasembada Daging Sapi ynag melibatkan
5. Cetak biru swasembada kedelai dan Kementerian terkait, Eselon I terkait, Bappenas
jagung selesai bersama pakar tgl 9 Des 2009
Gula:
Penggandaan Road Map
Daging sapi: Pembahasan antar
Departemen Blue Print Swasembada
Daging Sapi 2014 dan finalisasi
TARGET H-100: H-100: 0%
Cetak Biru Swasembada Pangan tahap ke-2
untuk kedelai, jagung, gula dan daging
sapi telah selesai
[P17] Jaminan pasokan energi
[P17A1] Pemenuhan BBM Kementerian Kementerian Keuangan, Ketersediaan BBM TARGET : TARGET H-30: H-30: 83% Telah dilakukan inventarisasi kondisi distribusi BBM,
dalam negeri khususnya Energi Sumber Kementerian Negara Badan dalam negeri Kebutuhan BBM dalam Inventarisasi Kondisi Distribusi BBM infrastruktur dan pasokan (25%). Setelah melewati
untuk Indonesia bagian Daya Mineral Usaha Milik Negara khususnya untuk negeri khususnya untuk meliputi Infrastruktur dan pasokan (bobot check point H30, data infratruktur dan pasokan
timur Indonesia bagian Indonesia bagian timur 30% kemajuan pelaksanaan program) bahan bakar minyak, untuk memenuhi kebutuhan
timur dapat terpenuhi dalam negeri khususnya Indonesia bagian timur
telah terinventarisasi. Per tgl laporan H50, target ini
telah tercapai 100%.
BIDANG PEREKONOMIAN 53
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100% Telah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal
Koordinasi sistem pendistribusi BBM (50% 2 dan 9 Desember 2009 dengan Depkeu, BPH
kemajuan pelaksanaan program) migas dan Pertamina dalam rangka optimalisasi
sistem pendistribusian BBM untuk memenuhi BBM
dalam negeri khususnya Indonesia bagian timur
dan penetapan quota volume BBM Tertentu pada
tingkat Kabupaten/Kota. Telah tersusun draft konsep
Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu
(Terlampir)
TARGET H-75: H-75: 107% Telah dilakukan rapat program revitalisasi sistem
Terlaksananya revitalisasi sistem distribusi Distribusi BBM untuk 5 (lima) tahun ke depan
BBM (bobot 80% kemajuan pelaksanaan bersama dengan Meneg BUMN,BPH Migas dan
program) PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 16, 23 dan
30 Desember 2009. PT. Pertamina (Persero) telah
menyampaikan dan menjelaskan langkah-langkah
untuk pengamanan Distribusi BBM wilayah Indonesia
Bagian Timur untuk 5 (Lima) tahun ke depan,
diantaranya menghidupkan kembali backloading
Depot Biak serta pembangunan terminal transit Bau-
Bau. Disamping itu pada tahun 2010, akan dilakukan
perubahan harga di APMS yang diberlakukan sama
untuk seluruh Indonesia (BBM bersubsidi).
TARGET H-100: H-100: 0%
Kebutuhan BBM dalam negeri khususnya
untuk Indonesia bagian timur dapat
terpenuhi
[P17A2] Perencanaan Kementerian Kementerian Keuangan, Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: 36,9 % H-30: 135% 50% kemajuan penyelesaian rencana pasokan gas
pasokan gas bumi untuk Energi Sumber Kementerian Negara Badan rencana pasokan Rencana pasokan gas bumi a. Penyusunan Neraca Gas Bumi Indonesia bumi
keperluan domestik Daya Mineral Usaha Milik Negara gas bumi untuk yang mencakup kebijakan 2010 s.d. 2025 (Bobot 40% dari UK): a. Telah dilakukan pengumpulan dan pemutakhiran
keperluan domestik untuk menjaga pemenuhan pengumpulan dan pemutakhiran data data Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia
kebutuhan gas domestik Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia 2009
Indonesia berdasarkan Neraca Gas Bumi s.d. 2020 (kemajuan 60% atau 24% dari Ukuran
Indonesia 2009 s.d. 2020 Keberhasilan/UK)
b. Penyusunan Konsep Rencana Induk b. Telah dilakukan Inventarisasi data dan Evaluasi data
Jaringan Transmisi dan Distribusi spatial eksisting dalam rangka penyesuaian dengan
Gas Bumi Nasional (bobot 40% dari Peraturan Menteri ESDM No.19/2009 tentang Tata
UK) : Inventarisasi data dan Evaluasi Niaga Gas Bumi melalui Pipa (kemajuan 55% atau
data spatial eksisting dalam rangka 22% dari UK)
penyesuaian dengan Peraturan Menteri c. Telah dilakukan Inventarisasi konsep substansi
ESDM No.19/2009 tentang Tata Niaga pengaturan (kemajuan 20% atau 4% dari UK)
Gas Bumi melalui Pipa
c. Penyusunan Rancangan Peraturan
Menteri ESDM tentang Penetapan
Alokasi Gas Bumi (Bobot 40% dari
UK) : Inventarisasi konsep substansi
pengaturan
BIDANG PEREKONOMIAN 54
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 104% Dokumen hasil evaluasi dan pemutakhiran neraca
a. Penyusunan Neraca Gas Bumi Indonesia gas bumi per wilayah telah dikoordinasikan inter
2010 s.d. 2025 Dept pd tanggal 10-11 Desember 2009 (Depperin,
b. Penyusunan Konsep Rencana Induk BPMIGAS & PLN); telah dilakukan beberapa kali rapat
Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas koordinasi dengan BPH Migas dan BPMIGAS untuk
Bumi Nasional mengidentifikasi dan verifikasi ruas-ruas pipa untuk
c. Penyusunan Rancangan Peraturan dimasukkan dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi
Menteri ESDM tentang Penetapan dan Distribusi Gas Bumi Nasional: Dokumen
Alokasi Gas Bumi draft rancangan RIJTDGBN (Terlampir); Telah
diselesaikannya kajian akademis terhadap Permen
alokasi gas bumi: dokumen konsep rancangan
(terlampir).
Telah dilakukan pengumpulan dan pemutakhiran
data Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia
berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia 2009 ? 2020
(Draft Neraca Gas Terlampir) (kemajuan 72.5%dari
bobot 40% atau 29% dari Ukuran Keberhasilan/UK).
Sedang dilakukannya proses evaluasi data eksisting
sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 19/2009
dan selanjutnya akan dilakukan rapat koordinasi
evaluasi dan pemutahiran data Rencana Induk
Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
dengan pihak dengan pihak terkait (Konsep Rencana
Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi
Nasional Terlampir) (kemajuan 77.5% dari bobot 40%
atau 31% dari UK).
Sedang dilakukan proses kajian teknis dan
hukum terhadap subtansi pengaturan dan telah
diselesaikannya konsep awal Permen ESDM tentang
Penetapan alokasi gas bumi. (Konsep Permen
Terlampir) (kemajuan 65% dari bobot 20% atau 13%
dari UK).
BIDANG PEREKONOMIAN 55
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 107% a. Penyusunan Neraca Gas Bumi Indonesia 2010
a. Penyusunan Neraca Gas Bumi Indonesia - 2025 : Telah dilakukan evaluasi dan analisis
2010 s.d. 2025 data oleh Tim Teknis dan sudah dilakukan rapat
b. Penyusunan Konsep Rencana Induk koordinasi penyelesaian neraca gas berdasarkan
Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas hasil evaluasi dan analisis data tersebut pada
Bumi Nasional tanggal 17 Desember 2009 yang dihadiri oleh
c. Penyusunan Rancangan Peraturan Ditjen Migas, Ditjen Industri Agro dan Kimia,
Menteri ESDM tentang Penetapan BP Migas, PT. Pertamina (Persero), dan PT. PLN
Alokasi Gas Bumi (Persero). Konsep final neraca gas sudah selesai
(kemajuan 100% dari bobot 40% atau 40% dari
Ukuran Keberhasilan/UK).
b. Penyusunan Konsep Rencana Induk Jaringan
Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional : Telah
dilakukan proses evaluasi data eksisting sesuai
dengan Peraturan Menteri ESDM No. 19/2009
dan selanjutnya telah dilakukan rapat koordinasi
evaluasi dan pemutahiran data Rencana Induk
Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi
Nasional dengan pihak terkait. Konsep Rencana
Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi
Nasional terlampir. (kemajuan 85% dari bobot 40%
atau 34% dari UK).
c. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri
ESDM tentang Penetapan Alokasi Gas Bumi :
Telah dilakukan penyusunan rancangan Permen
ESDM tentang Penetapan Alokasi Gas Bumi dan
telah dilaksanakan sosialisasi rancangan Permen
ESDM tersebut kepada Menko Perekonomian,
Departemen Perindustrian, BP Migas, dan KKKS
Produsen Gas Bumi pada 15 Desember 2009
(kemajuan 85% dari bobot 20% atau 17% dari UK).
Pada tanggal 11 Jan 2010 pukul 20:36:45 WIB
Kementerian ESDM menyampaikan ralat, sebagai
berikut:
- Rencana aksi P17A2 capaian saat ini mencapai
108% (sebelumnya hanya 107%, dikarenakan
Permen alokasi gas Bumi telah memasuki
tahap akhir).
TARGET H-100: H-100: 0%
Rencana pasokan gas bumi yang
mencakup kebijakan untuk menjaga
pemenuhan kebutuhan gas domestik
(100 %)
BIDANG PEREKONOMIAN 56
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P17A3] Penerbitan PP dan Kementerian Kementerian Keuangan, Cakupan PP dan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Kemajuan 54% dari Total Bobot Program (100%) :
Peraturan Menteri ESDM Energi Sumber Kementerian Negara Peraturan Menteri PP dan Peraturan Menteri Penyusunan RPP Selesai, Tahapan: a.Sedang dilakukan pembahasan Tim Kecil di
tentang Pasokan batubara Daya Mineral Badan Usaha Milik Negara, ESDM tentang ESDM tentang Pasokan 1. Penyusunan draft RPP Depkumham tanggal 3 Desember 2009 (60% dari UK)
Dalam Negeri (DMO) Kementerian Hukum dan Pasokan batubara batubara Dalam Negeri 2. Pembahasan di internal unit prakarsa b. Draft Permen sedang dalam pembahasan akhir di
HAM, Sekretaris Negara Dalam Negeri (DMO) (DMO) yang mencakup dan pembahasan dengan stakeholders Biro Hukum dan Humas ESDM (50%)
kebijakan untuk menjaga 3. Draft RPP dikirim dari unit eselon I ke
pemenuhan kebutuhan Menteri
batubara dalam negeri 4. Pembahasan rapat antar Departemen
5. Proses di Depkumham
Penyusunan Permen ESDM Selesai,
tahapan:
1. Penyusunan draft Permen
2. Pembahasan di internal unit prakarsa
3. pembahasan dengan stakeholders
4. Draft Permen dikirim dari unit eselon I
ke Menteri Departemen
TARGET H-50: H-50: 100% Pembahasan Draft RPP oleh tim kecil dilaksanakan
Penyusunan RPP Selesai, Tahapan: pada tgl 9 Desember 2009 untuk penyempurnaan
1. RPP dikirim oleh Depkumham ke materi RPP. Draft RPP dibahas dalam rapat finalisasi
DESDM antara DESDM, Setneg dan Depkumham pada
2. RPP dikirim oleh MESDM kepada tanggal 11-13 Desember 2009. Saat ini draft RPP akan
Presiden dikembalikan oleh Tim Kecil kepada Depkumham
3. Proses di Setneg dan selanjutnya Depkumham akan menyampaikan
Penyusunan Permen ESDM Selesai, Draft RPP hasil Harmonisasi ke DESDM untuk
tahapan : diteruskan kepada Presiden. (Konsep RPP terlampir)
1. Draft Permen ESDM di bahas di Sekjen (bobot 75% kemajuan terhadap UK).
ESDM (biro hukum) Pembahasan Draft Permen di Sekjen ESDM telah
dilaksanakan pada tgl 8 Desember 2009. Rapat
lanjutan dengan stakeholders akan dilaksanakan
pada tanggal 15 Desember 2009. Target akhir
Desember 2009, Ranc Permen tentang DMO
dan Harga Petokan Mineral dan Batubara dapat
ditandatangani oleh MESDM. (Draft Permen
terlampir) (bobot 75% kemajuan terhadap UK) .
TARGET H-75: H-75: 106% RPP hasil harmonisasi telah disampaikan oleh
Penyusunan RPP Selesai, Tahapan: Depkumham ke KESDM pada tanggal 31 Desember
1. RPP di tanda tangani oleh Presiden 2009 dan selanjutnya RPP tersebut disampaikan
Penyusunan Permen ESDM Selesai, kepada Presiden. (kemajuan 90%).
tahapan : Telah diterbitkan Permen ESDM No. 34 Tahun 2009
1. Draft Permen ESDM di tanda tangani tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan
oleh Menteri Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam
Negeri pada tanggal 31 Desember 2009. Permen
terlampir (kemajuan 100%).
BIDANG PEREKONOMIAN 57
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
PP dan Peraturan Menteri ESDM tentang
Pasokan batubara Dalam Negeri (DMO)
yang mencakup kebijakan untuk menjaga
pemenuhan kebutuhan batubara dalam
negeri
[P17A4] Penerbitan Perpres Kementerian Kementerian Keuangan, Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 125% 50% kemajuan penyelesaian Perpres. Draft Perpres
tentang Proyek Percepatan Energi Sumber Kementerian Negara Perpres tentang Perpres tentang Proyek Penyusunan rancangan awal draft Perpres telah disampaikan kepada Menko Perekonomian
Pembangunan Pembangkit Daya Mineral Badan Usaha Milik Negara, Proyek Percepatan Percepatan Pembangunan (40% kemajuan pelaksanaan program) untuk dibahas antardep melalui surat MESDM No.
Tenaga Listrik 10.000 MW Sekretaris Kabinet Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 5207/30/MEM.L/2009 tgl 10 Nopember 2009.
Tahap II Pembangkit Tenaga 10.000 MW Tahap II Draft tersebut telah dibahas dan disepakati antardep
Listrik 10.000 MW di Menko Perekonomian tgl 1 Desember 2009.
Tahap II Saat ini draft sudah difinalisasi di kantor Menko
Perekonomian dan siap disampaikan ke Setkab
TARGET H-50: H-50: 150% Draft Perpres telah dibahas dan disepakati antardep
Draft Ranc Perpres sampai ke Menko di Menko Perekonomian tgl 4 Desember 2009.
Perekonomian (50% kemajuan Peserta: Deputi Menko Perekonomian, Ditjen LPE, PT
pelaksanaan program) PLN (Persero), Setjen DESDM, Setkab, Depku-PPRF,
BKF-Depkeu, Kementerian BUMN, BPKP. Output:
Penyempurnaan draft Perpres.
Rapat lanjutan tanggal 11 Desember 2009 di
Kantor Menko Perekonomian, Peserta: Deputi
Menko Perekonomian, Ditjen LPE, PT PLN (Persero),
Setjen DESDM, Setkab, Depku-PPRF, BKF-Depkeu,
Kementerian BUMN, BPKP, Output: draft Perpres
sudah dikirim ke setkab (Draft Perpres terlampir).
TARGET H-75: H-75: 105% 90% kemajuan dari UK : Ranc Perpres sedang dalam
Draft ranc Perpres hasil pembahasan di proses penandatanganan oleh Presiden (Ranc
setkab telah disempurnakan oleh DESDM Perpres terlampir).
(85% kemajuan pelaksanaan program) Pada tanggal 11 Jan 2010 pukul 20:36:45 WIB
Kementerian ESDM menyampaikan ralat, sebagai
berikut:
Rencana aksi P17A4 capaian saat ini mencapai
117% (dikarenakan Perpres 10.00 Mw tahap 2 telah
diterbitkan).
Target capaian H100 telah selesai pada tanggal 8
Januari 2010.
TARGET H-100: H-100: 0%
Perpres tentang Proyek Percepatan
Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
10.000 MW Tahap II
BIDANG PEREKONOMIAN 58
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P18] Sistem harga energi yang kompetitif
[P18A1] Penerbitan Perpres Kementerian Kementerian Keuangan, Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 125% Pada awalnya DESDM telah menyusun Draft Perpres
tentang Harga Patokan Energi Sumber Kementerian Perindustrian, Permen tentang Permen ESDM tentang Penyusunan rancangan awal draft Perpres tentang Harga Patokan Pembelian Listrik Dari Panas
Pembelian Listrik Dari Daya Mineral Kementerian Negara Harga Patokan Harga Patokan Pembelian (40% kemajuan pelaksanaan program) Bumi sesai dengan P100H sektor ESDM. Draft Perpres
Panas Bumi (Telah diubah Badan Usaha Milik Negara, Pembelian Listrik Listrik Dari Panas Bumi telah disampaikan kepada Menko Perekonomian
menjadi Permen ESDM Sekretaris Kabinet Dari Panas Bumi untuk dibahas antardep melalui surat MESDM No.
sesuai dengan SK Menko 5207/30/MEM.L/2009 tgl 10 Nopember 2009. Namun
Perekonomian No.S-90/M. demikian draft Perpres tersebut dikembalikan ke
Ekon/11/2009 Tanggal 25 DESDM pada tanggal 25 Nopember 2009 oleh Menko
Nopember 2009) Perekonomian dan disarankan diubah menjadi
Permen ESDM. Sesuai dengan saran tersebut, DESDM
sudah menyiapkan dan membahas Rancangan
Permen ESDM tentang Harga Patokan pembelian
listrik dari panas bumi.
TARGET H-50: H-50: 200% Telah ditandatangani pada tanggal 4 Desember
Draft Ranc Perpres sampai ke Menko 2009 Permen ESDM No. 32/2009 tentang Harga
Perekonomian (50% kemajuan Patokan Pembelian Listrik dari Panas Bumi. (Permen
pelaksanaan program) terlampir).
TARGET H-75: H-75: 150% Target capaian H100 telah selesai di H50.
Draft ranc Perpres hasil pembahasan di Sesuai dengan Surat Menko Perekonomian No.S-
setkab telah disempurnakan oleh DESDM 90/M.Ekon/11/2009 Tanggal 25 Nopember 2009,
(85% kemajuan pelaksanaan program) target telah diubah menjadi Permen.
TARGET H-100: H-100: 100%
Perpres tentang Harga Patokan Pembelian
Listrik Dari Panas Bumi
[P19] Ketahanan energi
[P19A1] Perumusan Kementerian Kementerian Keuangan, Tersusunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 125% 50% kemajuan penyelesaian rumusan penyelesaian
penyelesaian permasalahan Energi Sumber Kementerian Negara Badan rumusan Rumusan kebijakan untuk Penyusunan rancangan awal draft Perpres permasalahan PPA. Draft Perpres telah disampaikan
PPA di tingkat korporat Daya Mineral Usaha Milik Negara penyelesaian menyelesaikan secara (40% kemajuan pelaksanaan program) kepada Menko Perekonomian untuk dibahas
PT PLN permasalahan PPA tuntas permasalahan PPA di antardep melalui surat MESDM No.5207/30/
di tingkat korporat tingkat korporat PT PLN MEM.L/2009 tgl 10 Nopember 2009 dan sudah
PT PLN difinalisasi oleh Menko Perekonomian pada tanggal
4 Desember 2009 serta akan segera diserahkan ke
Sekretariat Kabinet.
BIDANG PEREKONOMIAN 59
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 150% Draft Perpres telah dibahas dan difinalisasi di kantor
Draft Ranc Perpres sampai ke Menko Menko Perekonomian pada tanggal 4 Desember
Perekonomian (50% kemajuan 2009, Peserta: Deputi Menko Perekonomian, Ditjen
pelaksanaan program) LPE, PT PLN (Persero), Setjen DESDM, Setkab,
Depku-PPRF, BKF-Depkeu, Kementerian BUMN, BPKP.
Output: Draft Ranc Perpres.
Draft Ranc Perpres tersebut dibahas di Setkab pada
tanggal 9 Desember 2009 dan sudah di tindak lanjuti
pada Rapat finalisasi tanggal 11 Desember 2009
di Kantor Menko Perekonomian. Peserta: Deputi
Menko Perekonomian, Ditjen LPE, PT PLN (Persero),
Setjen DESDM, Setkab, Depku-PPRF, BKF-Depkeu,
Kementerian BUMN, BPKP, Output: Draft Prespres
agar dibahas kembali dengan mempertajam kembali
batasan ruang gerak Tim. (Draft Perpres terlampir).
TARGET H-75: H-75: 105% 90% kemajuan dari UK: Telah dilakukan rapat
Draft ranc Perpres hasil pembahasan di finalisasi di kantor Menko Perekonomian
setkab telah disempurnakan oleh DESDM pada tanggal 30 Desember 2009 dengan hasil
(85% kemajuan pelaksanaan program) penyempurnaan atas Ranc Perpres dan siap
disampaikan kepada Presiden (Draft Ranc Perpres
terlampir)
TARGET H-100: H-100: 0%
Rumusan kebijakan untuk menyelesaikan
secara tuntas permasalahan PPA di tingkat
korporat PT PLN
[P19A2] Penuntasan Kementerian Kementerian Energi Sumber Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Realisasi ini 40% dari seluruh target. Usulan Struktur
reorganisasi PLN dan Negara Badan Daya Mineral restrukturisasi PLN Restrukturisasi PLN dan 1. Usulan Struktur Organisasi dari Komisaris Organisasi dari Komisaris Pertamina dan PLN telah
Pertamina Usaha Milik Negara dan Pertamina Pertamina selesai secara Pertamina dan PLN, diterima (2) Proses Awal Fit and Proper Test calon
menyeluruh 2. Proses Awal Fit and Proper Test Calon Direksi Pertamina dan PLN sedang dilaksanakan
Direksi Pertamina dan PLN.
TARGET H-50: H-50: 100% Realisiasi ini 70% dari seluruh target. Proses Finalisasi
1. Proses finalisasi struktur organisasi struktur organisasi dan Fit and Proper Test Direksi
Pertamina dan PLN Pertamina dan PLN sedang dilaksanakan
2. Proses finalisasi Fit and Proper Test Calon
Direksi Pertamina dan PLN.
TARGET H-75: H-75: 100% Realisiasi ini 75% dari seluruh target. Penetapan
Penetapan organisasi dan Pengisian Organisasi dan Pelantikan Direksi dan Dewan
Jabatan Direksi Pertamina dan PLN. Komisaris PT PLN (Persero) telah dilaksanakan pada
tanggal 23 Desember 2009. Penetapan Organisasi
dan Pelantikan Direksi PT Pertamina (Persero) akan
dilaksanakan pada pertengahan Januari 2010
TARGET H-100: H-100: 0%
Restrukturisasi PLN dan Pertamina selesai
secara menyeluruh
BIDANG PEREKONOMIAN 60
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P19A3] Pemanfaatan Kementerian Kementerian Keuangan, Penyelesaian dan TARGET : TARGET H30: 40% H-30: 88% 35% tingkat kemajuan:
coal bed methane melalui Energi Sumber Kementerian Negara Badan cakupan perangkat Perangkat peraturan Memproses penerbitan juklak, SK Dirjen, Pembahasan Draft (kemajuan 40% dari bobot 50%
penyusunan perangkat Daya Mineral Usaha Milik Negara peraturan mengenai mengenai pemanfaatan pedoman tindak lanjut dari Permen ESDM atau 20% dari UK)
peraturan sehingga bisa pemanfaatan coal coal bed methane selesai 1 No. 36/2008 tentang pengusahaan gas Perumusan pokok-pokok dan ketentuan kontrak
menghasilkan energi pada bed methane Februari 2010 sehingga bisa methana batubara (CBM) (20% dari UK) kerjasama CBMN (kemajuan 30% dari bobot 50%
tahun 2011 menghasilkan energi pada Mempercepat penyesuaian term and atau 15% dari UK)
tahun 2011 condition kontrak CBM (20% dari UK)
TARGET H50: (65%) H-50: 100% - Telah dilakukan finalisasi juklak (pedoman tindak
1. Memproses penerbitan juklak, SK Dirjen, lanjut dari Permen ESDM No.36/2008) dengan
pedoman tindak lanjut dari Permen pihak terkait serta sedang dilakukannya finalisasi
ESDM No. 36/2008 tentang pengusahaan draft penyesuaian terms and conditions Kontrak
gas methana batubara (CBM) CBM.
2. Mempercepat penyesuaian term and - Telah dilakukan rapat Pembahasan juklak
condition kontrak CBM (Pedoman tindak lanjut dari Permen ESDM No.
36/2008) dengan pihak terkait (BP Migas) pada
tanggal 10 Desember 2009. (Draft Pedoman
pengusahaan CBM terlampir) (kemajuan 60% dari
bobot 50% atau 30% dari UK).
- Telah dilakukan pembahasan penyesuaian
term and conditions antara DESDM, BPMIGAS
dan Stakeholders pada tanggal 10 Desember
2009. (Konsep penyesuaian term and conditions
terlampir) (kemajuan 70% dari bobot 50% atau
35% dari UK).
TARGET H-75: (90%) H-75: 111% - Telah dilakukan penerbitan juklak berupa
- Memproses penerbitan juklak, SK Dirjen, pencetakan buku Pedoman Pengusahaan Gas
pedoman tindak lanjut dari Permen Metana Batubara (kemajuan 100% dari bobot 50%
ESDM No. 36/2008 tentang pengusahaan atau 50% dari UK) (Pedoman terlampir).
gas methana batubara (CBM) - Telah dilakukan finalisasi Kontrak CBM yang
- Mempercepat penyesuaian term and memuat tentang penyesuaian terms & conditions.
condition kontrak CBM (kemajuan 100% dari bobot 50% atau 50% dari UK)
(Kontrak CBM yang memuat tentang penyesuaian
terms & conditions terlampir).
TARGET H-100: H-100: 0%
Perangkat peraturan mengenai
pemanfaatan coal bed methane selesai 1
Februari 2010 sehingga bisa menghasilkan
energi pada tahun 2011 (100 %)
BIDANG PEREKONOMIAN 61
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P20] Pengalihan sistem subsidi: BBM, pupuk, dan listrik
[P20A1] Perumusan Kementerian Kementerian Pertanian, Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 94% Pembentukan tim kajian (30% dri UK)
pengalihan sistem subsidi: Koordinator Bidang Kementerian Keuangan, konsep kebijakan Konsep kebijakan Membentuk tim kajian (32%)
BBM, pupuk dan listrik Perekonomian Kementerian Negara pengalihan sistem pengalihan sistem subsidi
Badan Usaha Milik Negara, subsidi BBM
Kementerian Energi Sumber
Daya Mineral
TARGET H-50: H-50: 100% Telah dilakukan pembahasan interdep pada tanggal
Perumusan alternatif kebijakan (60%) 11 Desember 2009 mengenai potensi pengurangan
volume BBM tertentu, tata waktu target pelaksanaan,
dan usulan kebijakan pengurangan/pengalihan
subsidi BBM dengan Menko Perekonomian,
Bappenas, Depkeu dan BPH Migas. Dokumen laporan
hasil pembahasan tentang substansi Roadmap
Pengalihan Subsidi Bahan Bakar Minyak ke Subsidi
Langsung (terlampir). (Kemajuan 60% dari UK).
TARGET H-75: H-75: 103% Telah dilakukan rapat koordinasi penyusunan
Pembahasan pentahapan pengurangan rencana penerapan sistem distribusi tertutup pada
subsidi BBM (82% dari kemajuan program) tanggal 23 Desember 2009 yang dihadiri Ditjen
Migas, Ditjen Anggaran, Dephub, Kemeneg BUMN,
BPH Migas, dan PT. Pertamina (Persero). Dokumen
Laporan hasil pembahasan rencana penerapan
sistem distribusi tertutup (terlampir)
TARGET H-100: H-100: 0%
Konsep kebijakan pengalihan sistem
subsidi BBM, pupuk dan listrik
TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% 30% dari kemajuan program penyusunan konsep
Konsep kebijakan Perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) kebijakan subsidi listrik. Telah disusun skenario
pengalihan sistem subsidi tenaga listrik (30% dari UK) opsi-opsi pengurangan subsidi listrik yang
listrik mempertimbangkan kebijakan fuelmix energi primer
di pembangkit listrik, susut jaringan, BPP 5 tahun
kedepan, dan rasionalisasi TDL .
BIDANG PEREKONOMIAN 62
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 120% Pembahasan Skema dan alternatif rasionalisasi
Penyusunan Program Rasionalisasi TDL TDL dilakukan dalam beberapa kali pertemuan (4
(50%) Desember, 8 dan 9 Desember, 10 dan 11 Desember)
(kemajuan 60% dari UK), yaitu
1. Pembahasan Rasionalisasi TDL dan Roadmap
Subsidi Listrik (Kebijakan TDL dan Subsidi Listrik)
tanggal 4 Desember 2009 di Setjen DESDM.
Output: Perbaikan Roadmap subsdi Listrik.
2. Rapat lanjutan Tim Kecil tanggal 8-9 Desember
2009, tempat di Setjen DESDM. Output: Substansi
Roadmap Pengalihan Subsidi Listrik.
3. Rapat lanjutan tanggal 10 dan 11 Desember 2009,
di Ditjen LPE. Output: Perbaikan konsep Kebijakan
Pengalihan Subsidi Listrik.
TARGET H-75: H-75: 103% Pembahasan Konsep Road Map Rasionalisasi Subsidi
Penyusunan Roadmap pengalihan subsidi Listrik pada tanggal 23 Desember 2009; Peserta:
listrik terarah KESDM, Kantor Menko Perekenomian, Depkeu, PT.
PLN (persero). Konsep Final Road Map rasionalisasi
Subsidi Listrik (terlampir)
TARGET H-100: H-100: 0%
Konsep kebijakan pengalihan sistem
subsidi BBM, pupuk dan listrik
TARGET : TARGET H-30: H-30: 0%
Konsep kebijakan
pengalihan sistem subsidi
pupuk
TARGET H-50: H-50: 100% Telah dilakukan pembahasan interdep (Menko
Draft Pedoman Umum subsidi pupuk Perekonomian, Deperind, Meneg BUMN, Depdag,
(70%) dan Depkeu) penyelesaian draft teknis Konsep
Roadmap Subsidi Pupuk. Sudah dilakukan 4 kali
workshop dengan melibatkan perguruan tinggi
terkemuka (IPB, UGM, Unibraw, Unpad dan Unila)
(konsep pedoman terlampir)
TARGET H-75: H-75: 100% Model Draft Pedoman Umum Pelaksanaan Uji coba
Penentuan Draft model penyaluran Subsidi langsung ke Petani telah selesai dengan
Subsidi pupuk: Perumusan alternatif skema penyaluran dan akan dilakukan uji materi
kebijakan (60%) apakah draft yang telah disusun oleh PSE-KP layak
untuk diuji cobakan pada 10 porpinsi sebagai pilot
project yang akan melibatkan 10.000 petani pada
tahun 2010.
TARGET H-100: H-100: 0%
BIDANG PEREKONOMIAN 63
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P21] Pengembangan Energi Terbarukan Nasional
[P21A1] Pemberian Fasilitas Kementerian Kementerian Negara Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: 15% H-30: 100% 30% kemajuan:
Perpajakan terhadap Keuangan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Terbitnya PMK tentang a. Pengumpulan data dan informasi a. Penyelesaian konsep kebijakan subsidi BBM;
pemanfaatan energi Kementerian Energi Sumber Keuangan Pemberian Insentif tentang energi terbarukan; (kemajuan 30% dari bobot 50% atau 15% dari UK)
terbarukan (renewable Daya Mineral, Kementerian tentang Insentif Perpajakan sektor energi b. Rapat Koordinasi dengan K/L terkait b. Penyelesaian konsep kebijakan subsidi Listrik
energy) Perindustrian pemanfaatan energi terbarukan untuk mendapat masukan tentang (kemajuan 30% dari bobot 50% atau 15% dari UK).
terbarukan energi terbarukan dan fasilitas - Sedang disusun alternatif kebijakan pengalihan
perpajakan yang diperlukan. subsidi BBM
- Tengah disusun proyeksi fuelmix, susut jaringan
dan BPP 5 tahun ke depan
TARGET H-50: 40% H-50: 100% a) inventarisasi peraturan fasilitas perpajakan terkait:
a. Menginventarisasi ketentuan/ Peraturan - sumber panas bumi :
perundangan yang telah ada yang PP No.1 Tahun 2007;
berkaitan dengan pemberian fasilitas PMK No. 177/PMK.011/2007;
perpajakan kepada sektor industri/ jenis PMK No. 242/PMK.011/2008.
barang yang dikategorikan sebagai - sumber energi Bahan Bakar Nabati (BBN) :
energi terbarukan (Pembebasan BM, PMK No. 156/PMK.011/2009
Pengenaan BK, Cukai, PPh, PPN, BM/ - sumber energi lainnya :
PPNDTP); nihil
b. Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas
perpajakan b) identifikasi kebutuhan fasilitas perpajakan
dibutuhkan terkait:
- sumber energi panas bumi
- sumber energi BBN
- PLTS (Tenaga Surya)
- PLTB (Tenaga Bayu)
- PLTMH (Tenaga Mikro Hidro)
TARGET H-75: 80% H-75: 100% a) Hasil kajian:
a) Mengkaji kemungkinan diberikannya - Tarif PPh Badan sebesar 5% selama 15 tahun
fasilitas perpajakan tambahan untuk sejak masa eksplorasi panas bumi (fasilitas melalui
meningkatkan pemanfaatan energi penerbitan PP)
terbarukan; - PPN DTP dan BM DTP (fasilitas melalui penerbitan
b) Merumuskan rekomendasi kebijakan PMK)
yang akan di tempuh - PPN Tidak Dipungut untuk impor BKP tertentu
(melalui perubahan KMK No.231/KMK.03/2001)
- Pembebasan/pengurangan PPh Pasal 22
Impor Barang (melalui perubahan KMK No.254/
KMK.03/2001)
b) Merumuskan rekomendasi kebijakan:
- Fasilitas tambahan yang dapat diberikan dalam
rangka P100H: (i) PPN Tidak Dipungut untuk Impor
Barang; dan (ii) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor atas
Barang.
- Fasilitas tambahan yang diberikan setelah P100H: (i)
Perlakuan tarif khusus PPh Badan sebesar 5%; dan (ii)
PPN DTP dan BM DTP.
BIDANG PEREKONOMIAN 64
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: 100% H-100: 0% Untuk energi terbarukan termasuk panas bumi,
Menyusun dan merumuskan PMK tentang pembebasan PPN dan PPh pasal 22 atas impor
Pemberian Insentif Perpajakan sektor barang-barang yang bea masuknya telah
energi terbarukan dibebaskan. Selain itu, khusus untuk panas bumi,
diberikan Tarif Khusus untuk PPh.
[P22] Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
[P22A1] Penyediaan dana Kementerian Kementerian Negara Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Telah dipersiapkan dan dikirim Surat Menteri Negara
penjaminan untuk KUR Koordinator Bidang Badan Usaha Milik Negara, perangkat Perangkat pendukung Penyiapan dan Pengiriman Surat kepada Koperasi dan UKM No. 42/M.KUKM/XI/2009 tanggal
dalam APBN sebesar Rp. 2 Perekonomian Kementerian Pertanian, pendukung yang dapat menjamin Menteri Keuangan tentang Penyediaan 19 November 2009 kepada Menteri Keuangan untuk
triliyun pertahun Kementerian Kelautan dan penyediaan dana terlaksananya penyediaan Dana Penjaminan KUR sebesar Rp 2 Trilyun mengalokasikan Dana Penjaminan sebesar Rp. 2
Perikanan, Kementerian penjaminan untuk dana penjaminan untuk untuk Tahun Anggaran 2010 trilyun dalam APBN-P 2010. selanjutnya dalam surat
Perindustrian, Kementerian KUR dalam APBN KUR dalam APBN sebesar tersebut diharapkan juga Menteri Keuangan dapat
Perdagangan, Kementerian Rp. 2 triliyun pertahun menyiapkan dokumen dan produk hukum yang
Dalam Negeri, Kementerian diperlukan dalam rangka pengalokasian APBN-P
Keuangan, Kementerian tersebut (antara lain : peraturan Pemerintah tentang
Negara Koperasi dan UKM penyertaan modal negara dalam perusahaan
penjamin
TARGET H-50: H-50: 100% Bank pelaksana dan perusahaan penjaminan
Rencana Bisnis Bank Pelaksana KUR dan KUR sudah mengusulkan rencana bisnis kepada
Perusahaan Penjaminan selesai di susun Departemen Keuangan. Draf surat Kepala BKF
tentang analisa resiko fiskal alokasi KUR 2010 kepada
DJA dan DJPBEN selesai disusun
TARGET H-75: H-75: 100% Nota Dinas Kepala Badan Kebijakan Fiskal kepada
Memasukkan angka dana penjaminan KUR Menteri Keuangan tentang alokasi dana penjaminan
sebesar Rp 2 trilyun ke dalam APBNP 2010 KUR sebesar Rp. 2 triliun pada RAPBN-P 2010 telah
yang diajukan pembahasannya pada akhir dikirimkan.
Januari 2010
TARGET H-100: H-100: 0%
Perangkat pendukung yang dapat
menjamin terlaksananya penyediaan
dana penjaminan untuk KUR dalam APBN
sebesar Rp. 2 triliyun pertahun telah selesai
BIDANG PEREKONOMIAN 65
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P22A2] Perubahan Kementerian Kementerian Keuangan, Cakupan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Telah diadakan pertemuan di Kementerian Koperasi
Peraturan Pelaksanaan Koordinator Bidang Kementerian Negara penyempurnaan [1] Adendum II MOU Pelaksanaan penyusunan Addendum II dan UKM tanggal 4 Nopember 2009 yang dihadiri
Penyaluran KUR Perekonomian Koperasi dan UKM, Memorandum of KUR antara 8 K/L, 6 MOU KUR oleh Deputi Menko Perekonomian, Bank Indonesia,
Kementerian Pertanian, Understanding Bank Pelaksana, dan 2 6 (enam) Bank pelaksana KUR dan Perusahana
Kementerian Kelautan dan (MoU), Peraturan Perusahaan Penjamin Penjamin untuk membahas berkaitan dengan
Perikanan, Kementerian Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan KUR; pelaksanaan penyaluran KUR selama ini.
Perindustrian, Kementerian (PMK), Standard [2] PMK Perubahan atas Diharapkan beberapa kendala yang dihadapkan
Perdagangan, Kementerian Operating Procedur PMK No.10/PMK.05/2009 dalam penyaluran KUR dapat dibahas lebih lanjut
Negara Badan Usaha Milik (SOP) mengenai tentang perubahan atas dalam komite kebijakan untuk penyelesaiannya.
Negara pelaksanaan KUR PMK No.135/PMK.05/2008
dan penerbitan mengenai fasilitas
Peraturan penjaminan KUR yang
Pemerintah mencakup Sistem Informasi
mengenai Debitur, definisi debitur
Penyertaan Modal KUR, dan perluasan Bank
Negara (PMN) pelaksana;
[3] SOP Pelaksanaan KUR
yang mencakup Sistem
Informasi Debitur, definisi
debitur KUR, dan perluasan
Bank pelaksana;
[4] PP mengenai PMN
kepada PT Askrindo dan
Perum Jamkrindo
TARGET H-50: H-50: 100% Telah dilakukan pertemuan Tim Pelaksana Komite
Selesainya Addendum II MOU KUR dan Kebijakan KUR pada tanggal 3 Desember 2009
dimulainya penyusunan SOP Pelaksanaan yang membahas 13 butir perubahan MOU. Rapat
KUR serta PMK mengenai Fasilitas memutuskan untuk mengajukan 12 butir ke rapat
Penjaminan KUR Komite Kebijakan KUR yang akan diadakan tgl.
15 Desember 2009. Draft PMK sudah selesai dan
akan dibahas pada hari Rabu 16 Desember 2009
antara DJPB, Biro Hukum Depkeu dan Perusahaan
Penjaminan.
TARGET H-75: H-75: 100% Rapat Komite Kebijakan KUR telah dilaksanakan pada
Selesainya penyusunan PMK mengenai tanggal 21 Desember 2009. Rapat menyetujui usulan
Fasilitas Penjamin KUR butir-butir perubahan yang akan dicantumkan
pada Addendum II MOU KUR. Pembahasan teknis
draf telah dilakukan pada tanggal 23 Desember
2009 dan 5 Januari 2010. Draf Addendum II MOU
KUR telah siap ditanda-tangani. Secara paralel
penyusunan PMK juga dilaksanakan .Draf PMK telah
selesai disusun dan siap ditanda-tangani. Penanda-
tanganan kedua dokumen tersebut direncanakan
tanggal 12 Januari 2010.
BIDANG PEREKONOMIAN 66
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
[1] Adendum II MOU KUR antara 8 K/L,
6 Bank Pelaksana, dan 2 Perusahaan
Penjamin mengenai pelaksanaan KUR;
[2] PMK Perubahan atas PMK No.10/
PMK.05/2009 tentang perubahan atas PMK
No.135/PMK.05/2008 mengenai fasilitas
penjaminan KUR yang mencakup Sistem
Informasi Debitur, definisi debitur KUR, dan
perluasan Bank pelaksana;
[3] SOP Pelaksanaan KUR yang mencakup
Sistem Informasi Debitur, definisi debitur
KUR, dan perluasan Bank pelaksana;
[4] PP mengenai PMN kepada PT Askrindo
dan Perum Jamkrindo
[P22A3] Perluasan akses Kementerian Kementerian Keuangan, Perluasan akses KUR TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
KUR: Melalui penambahan Negara Koperasi Kementerian Negara Badan Akses KUR yang lebih luas Pertemuan dengan BPD dan Asosiasi Bank
bank Pelaksana KUR dan UKM Usaha Milik Negara melalui penambahan Bank Pembangunan Daerah untuk membahas
Pelaksana KUR mencakup tentang perluasan akses terhadap KUR.
8 Bank Pelaksana KUR baru
(Bank Pelaksana lama : 6
bank, sehingga menjadi
14 bank)
TARGET H-50: H-50: 100% [1] Koordinasi dengan Tim pelaksana Komite
Koordinasi dengan instansi terkait Kebijakan KUR pada tanggal 24 dan 30 Nopember
berkaitan dengan perluasan akses KUR 2009, berkaitan penambahan Bank Pelaksana KUR
dengan melibatkan Bank Pembangunan [2] Melakukan koordinasi dengan Asosiasi Bank
Daerah Pembangunan Daerah (Asbanda) tentang penetapan
kriteria standar sebagai Bank Pelaksana KUR
[3] Melakukan pertemuan koordinasi dengan Kadin
Bidang KUKM dalam rangka sosialisasi rencana
penambahan Bank Pelaksana KUR
TARGET H-75: H-75: 100% [1] Melakukan Pertemuan dengan Direksi BPD dan
Pengusulan kepada Komite Kebijakan KUR Pengurus Asosiasi Bank pembangunan daerah
mengikutsertakan Bank Pembangunan (ASBANDA) pada Tanggal 17 Des 2009 dalam rangka
Daerah sebagai Bank Pelaksana KUR persiapan BPD sebagi Bank Pelaksana KUR
[2] Menyampaikan usulan kepada komite kebijakan
KUR untuk mengikutsertakan 13 BPD (BPD Jatim,
BPD Jateng, BPD DIY, BPD DKI, BPD Jabar Banten,
Bank Nagari, BPD Kalbar, BPD Kalteng, BPD Kalsel,
BPD NTB, BPD Sulut, BPD Maluku dan BPD Papua)
sebagai Bank Pelaksana KUR
BIDANG PEREKONOMIAN 67
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
Akses KUR yang lebih luas melalui
penambahan Bank Pelaksana KUR,
mencakup 8 Bank Pelaksana KUR baru
seuai dengan Keputusan komite Kebijakan
KUR
[P23] Pengembangan UKM
[P23A1] Memperluas Kementerian Kementerian Pendidikan Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Kemajuan 10%.
program diklat dan Negara Koperasi Nasional, Kementerian konsep perluasan Konsep program diklat dan Teridentifikasi peraturan/kebijakan [1] Telah dilakukan pembuatan rancangan Action
pendidikan vocational bagi dan UKM Tenaga Kerja dan program diklat pendidikan vocational bagi pengembangan SDM KUMKM yang Plan untuk penyusunan konsep perluasan program
pelaku UKM Transmigrasi, Kementerian dan pendidikan pelaku UKM yang lebih luas menjadi dasar hukum bagi perluasan diklat dan pendidikan vocational bagi pelaku UKM
Negara Badan Usaha Milik vocational bagi program diklat dan pendidikan Vocational pada tanggal 14 Nov 2009.
Negara pelaku UKM bagi pelaku UMKM [2] Telah dibentuk tim kerja pada tanggal 16
November 2009 dengan anggota staf Deputi SDM,
Widyaiswara, UNJ, Latpenkop untuk menindaklanjuti
penyelesaian konsep perluasan program diklat dan
pendidikan vocational bagi pelaku UKM.
[3] Telah dilakukan penyempurnaan Action Plan
perluasan program diklat dan pendidikan vocational
bagi pelaku UKM oleh tim.
[4] Telah dilakukan identifikasi peraturan/kebijakan
pengembangan SDM KUMKM yang menjadi dasar
hukum penyusunan konsep perluasan program
diklat dan pendidikan vocational bagi pelaku UKM.
TARGET H-50: H-50: 100% [1] Analisis Data Pengembangan SDM KUMKM.
Tersedianya kerangka konsep perluasan [2] Penyusunan Kerangka Program Diklat dan
program diklat dan pendidikan vocational Pendidikan Vocatioanal bagi pelaku UKM
bagi pelaku KUMKM [3] Pelaksanaan FGD membahas Draft Awal
[4] Penyempurnaan hasil FGD
TARGET H-75: H-75: 100% [1] Penyusunan Konsep sesuai hasil FGD
Tersusunnya konsep awal perluasan [2] Review Konsep awal antar Deputi di Kementerian
program diklat dan pendidikan vocational KUKM
bagi pelaku KUMKM [3] Presentasi konsep awal di lingkungan internal
Kementerian Koperasi dan UKM
TARGET H-100: H-100: 0% [1] Penajaman konsep awal perluasan program diklat
Penyelesaian konsep perluasan program dan pendidikan vocational bagi pelaku KUMKM
diklat dan pendidikan vocational bagi [2] Review Konsep lintas sektor
pelaku KUMK [3] Presentasi Konsep Final
[4] Finalisasi Konsep perluasan program diklat dan
pendidikan vocational bagi pelaku KUMKM.
BIDANG PEREKONOMIAN 68
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P23A2] Perluasan One Kementerian Kementerian Perdagangan, Penyiapan langkah- TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% International Workshop OVOP ke-6, Nusa Dua, Bali
Village One Product (OVOP) Negara Koperasi Kementerian Perindustrian, langkah perluasan Tersusunnya Rencana Aksi International Workshop OVOP ke-6, Nusa 14-15 November 2009 dibuka oleh Bapak. Boediono
dan UKM Kementerian Negara One Village One Pentahapan Perluasan One Dua, Bali 14-15 November 2009 (Wakil Presiden RI
Perencanaan Pembangunan Product (OVOP) Village One Product (OVOP)
Nasional BAPPENAS,
Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian
Pertanian
TARGET H-50: H-50: 100% [1] Rencana perluasan OVOP dilakukan melalui
Penyusunan Draft awal Rencana Aksi pendekatan, mengembangkan lokasi yang sudah
Pentahapan Perluasan OVOP dilaksanakan selama ini, serta mengembangkan
produk unggulan pada lokasi baru sesuai dengan
usulan dari pemerintah daerah serta potensi produk
unggulan setempat.
[2] Untuk tahun 2010 dan seterusnya, lokasi yang
dikembangkan adalah sebagaimana berikut:
a) Melanjutkan dan mengembangkan 25 Pilot Model
OVOP Bidang Pangan, Kerajinan, dan sandang di 13
Propinsi yang selama ini telah dirintis oleh Ditjen
Industri Kecil, Menengah, Departemen Perindustrian.
b) Melakukan Rintisan Agro Industri Pedesaan
di 100 lokasi/pedesaan yang memiliki potensi
dan prospek utk dikembangkan dari agrobisnis
menuju agroindustri yang dikembangkan oleh
Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,
Departemen Pertanian.
c) Pengembangan OVOP yang dilakukan oleh
Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,
Departemen Kelautan dan Perikanan dgn
mengembangkan potensi sentra yang ada menuju
ke arah Pengembangan Kawasan Minapolitan
d) Kementerian Negara KUKM melanjutkan
pengembangan komoditas unggulan agro
(holtikultura) melalui pendekatan OVOP yang selama
ini dikembangkan di Propinsi Jawa Barat (Kab.
Cianjur & Garut) dan Prop. Bali (Kab. Bangli & Badung)
serta mengembangkan rintisan di 4 lokasi baru
yang diusulkan oleh pemda serta potensi produk
unggulan setempat.
e) Departemen Perdagangan melalui Badan
Pengembangan Export Nasional (BPEN) mendukung
pengembangan ekonomi lokal dengan pendekatan
OVOP melalui pemasaran dan promosi produk dan
budaya unggulan masyarakat setempat.
BIDANG PEREKONOMIAN 69
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% Telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektor
Koordinasi lintas sektor pengembangan pengembangan OVOP sebagai implementasi
OVOP sebagai implementasi Inpres No Inpres N0 6 Tahun 2007 yang dilaksanakan pada
6/2007 tanggal 5 Januari 2010, dihadiri oleh wakil dari
instansi terkait seperti Kantor Menko Perekonomian,
Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda),
Kementerian Pertanian (Ditjen P2HP), Kementerian
Perindustrian (Ditjen IKM), Kementerian Perdagangan
(BPEN dan Ditjen Dagri), Kementerian Kehutanan
(Ditjen Rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial),
BPPT (Pusat Inovasi UMKM dan Deputi Kebijakan
Teknologi) dan KADIN Indonesia. Kesepakatan:
a. Rapat sepakat bahwa program pengembangan
ekonomi daerah melalui pendekatan OVOP ini
akan dilakukan melalui kegiatan tahapan rantai
nilai dari hulu hingga ke hilir, dimana setiap
instansi akan mengambil peran di setiap tahapan
rantai nilai tersebut sesuai dengan tupoksi instansi/
lembaganya.
b. Rapat menyepakati program-program yang
ada di masing-masing instansi/lembaga akan
disinergikan dalam rangka mendukung kegiatan
pengembangan OVOP ini.
c. Rapat menyepakati akan melakukan rapat
koordinasi secara rutin dan berkesinambungan
dengan membahas topik-topik khusus
permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan OVOP ini.
d. Rapat selanjutnya akan dilaksanakan secara
bergantian di masing-masing instansi yang
memiliki keterkaitan pengembangan OVOP ini.
TARGET H-100: H-100: 0%
Tersedianya Rencana Aksi Pentahapan
Perluasan OVOP
[P23A3] Percepatan Kementerian Kementerian Keuangan, Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Kemajuan sampai 23 November :
pembangunan atau Negara Koperasi Kementerian Negara pembangunan atau Terwujudnya Proses tender, administrasi dan peninjauan [1] 100% Sebanyak 34 unit (38%)
revitalisasi pasar tradisional dan UKM Perencanaan Pembangunan revitalisasi pasar pembangunan 90 pasar lapangan selesai 100% dan rencana [2] 70-99% Sebanyak 45 unit (49%)
bagi pelaku UKM Nasional BAPPENAS, tradisional tradisional di 86 Kab/Kota pencapaian pembangunan fisik 80% [3] 60-69% Sebanyak 3 unit (4%)
Kementerian Perdagangan, di 32 Provinsi(rincian lokasi [4] 50-59% Sebanyak 3 unit (4%)
Kementerian Dalam Negeri, terlampir) [5] 49-0% Sebanyak 5 unit (5%)
Pemda
BIDANG PEREKONOMIAN 70
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100% Rata-rata pembangunan fisik pasar mencapai 91%
Pencapaian pembangunan fisik 90% dengan rincian sebagai berikut:
[1] 100% Sebanyak 59 unit (65,7%)
[2] 70-99% Sebanyak 20 unit (22,2%)
[3] 60-69% Sebanyak 6 unit (6,6%)
[4] 50-59% Sebanyak 5 unit (5,5%)
TARGET H-75: H-75: 150% 100% Sebanyak 90 unit (100%).
Pencapaian pembangunan fisik 100 % Target capaian rencana aksi telah tercapai 100%
TARGET H-100: H-100: 0%
Pencapaian pembangunan fisik 100%
[P24] Ketenagakerjaan
[P24A1] Perubahan Kementerian Kementerian Perindustrian, Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Peraturan tentang Upah Tenaga Kerja dan Kementerian Perdagangan, perubahan Peraturan tentang Upah 1) Inventarisasi data upah minimum
Minimum Sektoral Transmigrasi Kementerian Dalam Negeri, Peraturan tentang Minimum Sektoral yang sektoral;
Kementerian Perhubungan, Upah Minimum telah disempurnakan, 1 2) Pembahasan internal;
Kementerian Energi Sumber Sektoral Februari 2010 3) Pembahasan dengan lintas sektoral, BPS
Daya Mineral, Kementerian dan Bappenas;
Pertanian, Kementerian 4) Pembahasan dengan Disnakertrans
Kehutanan, Kementerian Provinsi se Jawa (kecuali DI. Yogyakarta),
Kelautan dan Perikanan Kaltim, Sulsel, Sumut, Kepri, Sumsel, Kalsel
dan Riau.
TARGET H-50: H-50: 150% 1) Pembahasan dengan Dewan Pengupahan
1) Penyusunan pokok-pokok pikiran, Nasional yang beranggotakan Triparit Nasional
2) Penyusunan konsep peraturan. tanggal 1 dan 2 Desember 2009;
2) Pembahasan dengan Lintas Sektor Terkait tanggal
11 Desember 2009
TARGET H-75: H-75: 100% 1) Tanggal 30 Desember 2009 Rapat Gabungan
1) Pembahasan dengan lintas sektor, Dewan Pengupahan Nasional bersama LKS Tripartit
2) Penyempurnaan konsep peraturan Nasional dengan Menaker dan Dirjen PHI dan Jamsos
tentang Upah Minimum Sektoral. 2) Draf perubahan Permenakertrans mengenai Upah
Minimum Sektoral selesai disusun oleh Biro Hukum.
TARGET H-100: H-100: 0%
Penyerahan Perubahan Peraturan tentang
Upah Minimum Sektoral 100%
BIDANG PEREKONOMIAN 71
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P25] Kelancaran arus barang dan daya saing
[P25A1] Penerapan Sistem Badan Koordinasi Kementerian Hukum Implementasi TARGET : TARGET H-30: H-30: 90% Target [1]:
Pelayanan Informasi dan Penanaman Modal dan HAM, Kementerian Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Informasi [1] Tersusun draft final 4 (empat) Selesai draft final 3 (tiga) dari 4 (empat) Perka BKPM
Perizinan Investasi Secara Keuangan ,Kementerian Informasi dan dan Perizinan Investasi Perka BKPM: a) Tatacara Pelaksanaan, yaitu: a) Tatacara Pelaksanaan, Pembinaan dan
Elektronik (SPIPISE) di Perhubungan, Kementerian Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Pembinaan dan Pelaporan PTSP di Bidang Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal, b)
Kawasan Perdagangan Perdagangan, Kementerian Secara Elektronik diimplementasikan di Penanaman Modal, b) Pedoman dan Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan
Bebas dan Pelabuhan Perindustrian, Kementerian (SPIPISE) di Kawasan Perdagangan Tatacara Permohonan Penanaman Modal, Penanaman Modal, c) Sistem Pelayanan Informasi
Bebas Batam Komunikasi dan Informatika, Pelayanan Terpadu Bebas dan Pelabuhan Bebas c) Pedoman dan Tatacara Pengendalian dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
Kementerian Energi Satu Pintu (PTSP) Batam Pelaksanaan Penanaman Modal, d) Draft final Perka BKPM tentang Pedoman dan
Sumber Daya Mineral, Bidang Penanaman Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Tatacara Permohonan Penanaman Modal belum
Kementerian Pertanian, Modal di Kawasan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), selesai, karena menunggu kejelasan Kemenakertrans
Kementerian Kehutanan, Perdagangan Bebas [2] Penyusunan draft final blue print tentang perizinan penggunaan tenaga kerja asing
Kementerian Kesehatan, dan Pelabuhan SPIPISE oleh perusahaan penanaman modal.
Kementerian Pekerjaan Bebas Batam [3] Penyeleseaian pembangunan Pusat Target [2] : Selesai;
Umum, Kementerian Data dan infrastruktur jaringan SPIPISE di Target [3] : Selesai;
Budaya dan Pariwisata, BKPM Target [4]: Selesai;
Kementerian Tenaga [4] Design dan site map portal SPIPISE Target [5]: Dari 20 Aplikasi Perizinan Pusat telah
Kerja dan Transmigrasi, [5] Pembangunan 20 aplikasi perizinan terbangun 16 aplikasi
Kementerian Kelautan dan pusat
Perikanan, Kementerian
Negara Lingkungan Hidup,
Kementerian Negara
Pemuda dan Olahraga,
Kepolisian Republik
Indonesia, Kementerian
Dalam Negeri, Pemkot
Batam, BP-KPBPB Batam
BIDANG PEREKONOMIAN 72
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 75% Target [1]: belum selesai, Penyelesaian Perka
[1] Menyelesaikan draft final 1 (satu) BKPM menunggu Peraturan Menakertrans tentang
Perka BKPM, yang belum terselesaikan pelimpahan wewenang pemberian perizinan
yaitu Pedoman dan Tatacara Permohonan penggunaan tenaga kerja asing kepada Kepala
Penanaman Modal. BKPM. Kepala BKPM sudah melakukan pertemuan
[2] Pengujian oleh pengguna dan pelatihan dengan Menakertrans tgl. 26 November 2009 di
pengisian konten portal SPIPISE. BKPM dan Kepala BKPM telah mengirim surat No.
[3] Pembangunan 4 aplikasi perizinan 264/A.1/2009 kepada Menakertrans tgl. 26 November
pusat. 2009 tentang PTSP BKPM, namun belum ada
[4] Pengujian 20 aplikasi perizinan dan tanggapan kembali dari Menakertrans;
nonperizinan pusat oleh pengguna. Target [2]: Selesai;
[5] Konsep MoU antara BKPM, Pemerintah Target [3]: Selesai seluruh (20) aplikasi perizinan dan
Kota Batam dan Badan Pengusahaan nonperizinan pusat;
Kawasan Perdagangan Bebas dan Target [4]: Selesai;
Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam untuk Target [5]: MoU akan dibahas sekali lagi sebelum
penerapan SPIPISE pada PTSP KPBPB ditandatangani;
Batam. Target [6]: Selesai
[6] Pengkajian Sistem-sistem yang ada Penyelesaian Perka BKPM menunggu Peraturan
di Pemerintah Kota Batam dan BP KPBPB Menakertrans tentang pelimpahan wewenang
Batam. pemberian perizinan penggunaan tenaga kerja
asing kepada Kepala BKPM. Kepala BKPM sudah
melakukan pertemuan dengan Menakertrans tgl.
26 November 2009 di BKPM dan Kepala BKPM
telah mengirim surat No. 264/A.1/2009 kepada
Menakertrans tgl. 26 November 2009 tentang PTSP
BKPM, namun belum ada tanggapan kembali dari
Menakertrans.
BIDANG PEREKONOMIAN 73
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% Telah selesai 100% dibangun web service pertukaran
1) Penandatanganan 4 (empat) buah data dari SPIPISE ke sistem PTSP Batam. Pemerintah
Peraturan Kepala BKPM mengenai Norma, Kota Batam sedang mengembangkan web service
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari sisi sistem perizinan dan nonperizinan PTSP
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Batam.
di bidang Penanaman Modal termasuk
diantaranya SPIPISE.
2) Pelatihan SDM (10 orang) Pemerintah
Kota Batam dan KPBPB Batam tentang tata
cara permohonan penanaman modal dan
SPIPISE SDM.
3. Penandatanganan MoU antara BKPM,
Pemerintah Kota Batam dan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam
untuk penerapan SPIPISE pada PTSP KPBPB
Batam.
4. Penerapan dan uji coba penggunaan
SPIPISE di PTSP Batam.
5. Pembangunan dan penerapan interface
SPIPISE dengan sistem lain di PTSP Batam.
6. Portal SPIPISE beroperasi.
TARGET H-100: H-100: 0%
1. Penyempurnaan Sistem.
2. Operasionalisasi secara resmi Sistem
Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
di Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam.
[P25A2] Pengoperasian Kementerian Kementerian Pertanian, Pelaksanaan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Telah diterbitkan telegram Dirjen Hubla dalam
pelayanan kepelabuhanan Keuangan Kementerian Kesehatan, Pengoperasian Operasionalisasi Layanan Optimasi Operasionalisasi layanan rangka Operasionalisasi/ pelayanan 24 jam perhari
dan kepabeanan 24 jam Badan Pengawasan Obat pelayanan 24 jam per hari dan 7 hari 24 jam perhari dan 7 hari perminggu dan 7 hari perminggu di seluruh pelabuhan
per hari dan 7 hari per dan Makanan, Kementerian kepelabuhanan dan per minggu kepelabuhanan kepelabuhanan di terminal petikemas Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK)
minggu Perindustrian, Kementerian kepabeanan 24 jam dan kepabeanan di 4 pada 4 Pelabuhan Utama (Belawan, tentang Jam Kerja DJBC di pelabuhan telah di proses
Perdagangan, Kementerian per hari dan 7 hari Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Tanjung Perak dan dan disampaikan ke Biro Hukum pada tanggal 26
Hukum dan HAM, per minggu Makassar) yang saat ini sudah berjalan November 2009. Perdirjen Perbendaharaan untuk
Kementerian Perhubungan KEMKEU: 30% operasional bank devisa di pelabuhan sedang dalam
a) Penyelesaian Rancangan Keputusan proses.
Menteri Keuangan (KMK) tentang Jam
Kerja Ditjen Bea dan Cukai di Pelabuhan;
b) Rancangan Perdirjen Perbendaharaan
tentang Pelayanan Bank Persepsi/Devisa
Persepsi selama 24 jam per hari dan 7 hari
per minggu.
BIDANG PEREKONOMIAN 74
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 50% a.) RKMK sudah di Biro Hukum Depkeu. Karena
Koordinasi dengan stakeholder terkait terkait perubahan jam kerja, masih memerlukan
dengan Operasionalisasi layanan 24 persetujuan dari MenPAN. Sekjen an. Menkeu
jam perhari dan 7 hari perminggu telah menyurati MenPAN terkait hal tersebut degan
kepelabuhanan pada seluruh terminal di 4 Nomor:S-731/MK.1/2009 tgl. 1 Des 2009 tentang
Pelabuhan Utama (Belawan, Tanjung Priok, Permohonan Persetujuan Jam Kerja. Namun, sampai
Tanjung Perak dan Makassar) saat ini belum mendapatkan jawaban.
KEMKEU: 50% Pembahasan tentang kesiapan SDM dan insentif
a)Terbitnya KMK tentang Jam Kerja Ditjen dengan Biro SDM Depkeu, Kemeneg PAN, dan
Bea dan Cukai di Pelabuhan; Tim Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan tgl. 10
b) Sosialisasi kepada Bank Persepsi/ Devisa Desember 2009.
Persepsi tentang Operasi Pelayanan
Penerimaan Kepabeanan selama 24 jam b). Sosialisasi baru akan dilaksanakan jika KMK
per hari dan 7 hari per minggu. tentang Jam Kerja DJBC di Pelabuhan telah
diterbitkan. Adapun, draf Perdirjen Perbendaharaan
terkait Pelayanan Bank Persepsi /Devisa Persepsi
selama 24 jam per hari dan 7 hari per minggu telah
disusun.
Update yg disampaikan pada Laporan H75:
a.) Segera diterbitkan KMK tentang perubahan jam
kerja. Sekjen an. Menkeu telah menyurati MenPAN
terkait hal tersebut degan Nomor:S-731/MK.1/2009
tgl. 1 Des 2009 tentang Permohonan Persetujuan
Jam Kerja.
Pembahasan tentang kesiapan SDM dan insentif
dengan Biro SDM Depkeu, Kemeneg PAN, dan
Tim Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan tgl. 10
Desember 2009. Adapun Persetujuan MenPAN atas
perubahan jam kerja dimaksud telah ditetapkan
dalam surat MenPAN tertanggal 14 Desember 2009
dan diterima oleh Departemen Keuangan tanggal 17
Desember 2009.
b). Sosialisasi baru akan dilaksanakan jika KMK
tentang Jam Kerja DJBC di Pelabuhan telah
diterbitkan. Adapun, draf Perdirjen Perbendaharaan
terkait Pelayanan Bank Persepsi /Devisa Persepsi
selama 24 jam per hari dan 7 hari per minggu telah
disusun.
Update Capaian H50 (tanggal 05 Januari 2010):
a.Telah diterbitkan KMK 504/KMK.04/2009 tanggal
17 Desember 2009 Tentang Pelayanan Kepabeanan
24 Jam Sehari dan 7 Hari Seminggu pada Kantor
Kepabeanan di Pelabuhan Tertentu.
b. Sosialisasi kepada Bank Persepsi sudah dilakukan
sebanyak 2 kali tanggal 12 November 2009 dan 16
Desember 2009, Bank Persepsi telah menyatakan
kesiapannya.
BIDANG PEREKONOMIAN 75
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% a. Telah diterbitkan Peraturan Dirjen BC nomor
Ujicoba Operasionalisasi layanan 24 92/BC/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang
jam perhari dan 7 hari perminggu Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kepabeanan
kepelabuhanan pada seluruh terminal di 4 24 Jam Sehari dan 7 Hari Seminggu pada Kantor
Pelabuhan Utama (Belawan, Tanjung Priok, Kepabeanan di Pelabuhan Tertentu.
Tanjung Perak dan Makassar) b. Sedang dilaksanakan sosialisasi kepada pengguna
KEMKEU: 75% jasa dan Penyiapan Sarana Prasarana serta SDM (5-8
a) Terbitnya Perdirjen Bea dan Cukai Jan 2010).
tentang Jam Kerja Ditjen Bea dan Cukai di c. Telah diterbitkan ijin dari Bank Indonesia tentang
Pelabuhan; operasi bank Persepsi/Devisa Persepsi selama 24 jam
b) Sosialisasi kepada pengguna jasa per hari dan 7 hari per minggu;.
dan Penyiapan Sarana Prasarana serta d. Telah diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor
Sumberdaya Manusia (SDM); 63/PB/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang
c) Terbitnya ijin dari Bank Indonesia Pelayanan Bank Persepsi /Bank Devisa Persepsi
tentang operasi bank Persepsi/Devisa selama 24 jam per hari dan 7 hari per minggu.
Persepsi selama 24 jam per hari dan 7 hari
per minggu;
d)Terbitnya Perdirjen Perbendaharaan
tentang Pelayanan Bank Persepsi /Devisa
Persepsi selama 24 jam per hari dan 7 hari
per minggu.
TARGET H-100: H-100: 0%
Operasionalisasi Layanan 24 jam per hari
dan 7 hari per minggu kepelabuhanan dan
kepabeanan di 4 Pelabuhan Utama
[P26] Revitalisasi Industri pupuk dan gula
[P26A1] Penyusunan Kementerian
rencana aksi revitalisasi Perindustrian
industri pupuk dan gula
I. Revitalisasi Industri Pupuk
(P26A1)
[A] Penyediaan Bahan Kementerian Kementerian ESDM, Revitalisasi industri TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Pembicaraan dengan perbankan nasional berkenaan
Baku Gas Perindustrian Kementerian BUMN, pupuk: Terbitnya surat jaminan gas 1) Rapat Koordinasi penyusunan rencana dengan pendanaan program revitalisasi pupuk dapat
Kementerian Keuangan, BP Adanya surat dari BP Migas dan Head Of aksi revitalisasi tanggal 12dan13 di dilakukan apabila sudah ada jaminan pasokan gas
Migas BPMIGAS tentang Agreement (HOA) untuk Kementerian Perindustrian dan tanggal 14 yang dinyatakan dengan GSA atau paling tidak HOA
ketersediaan revitalisasi industri pupuk. dan 15 di Cikampek. yang memuat volume, harga dan jangka waktu.
suplai gas bumi 2) Rapat koordinasi Pasokan Gas Kaltim 5
sesuai kebutuhan dan PIM dengan Ditjen Migas tanggal 17
selama minimal Nopember 2009.
20 tahun dengan 3) Rapat koordinasi pemnfaatan gas
harga khusus untuk Donggi Senoro untuk pengembangan
industri pupuk industri pupuk.
BIDANG PEREKONOMIAN 76
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100%
1) Rapat koordinasi dengan Kementrian BUMN
tanggal .
2) Rapat Koordinasi Progres Revitalisasi dengan
Instansi terkait
3) rapat koordinasi pemenuhan gas PT. PIM tahun
2009 dan 2010 tanggal 24-25 Nop. 2009
4) Rapat koordinasi pemnfaatan gas Donggi Senoro
untuk pengembangan industri pupuk di Kementrian
ESDM
5) Rapat koordinasi dengan Kementerian Negara
BUMN tanggal 1 Desember 2009
6) Rapat koordinasi progres rencana aksi revitalisasi
tanggal 7 Desember 2009.
7) Rapat koordinasi tindak lanjut pertemuan Menteri
dengan Ditjen dan BPMIGAS tanggal 17 Nopember
untuk kepastian HOA suplai gas PKT 5.
TARGET H-75: H-75: 75% Pada tanggal 11 Januari 2010 pukul 20:22:58 Kementerian
1) Rapat Koordinasi dengan Meneg BUMN Perindustrian menyampaikan ralat, sehingga capaian untuk
1 Des 2009. H75 adalah sebesar 88% dengan penjelasan:
1. Rapat tanggal 21Desember 2009 direncanakan membahas
2) Rapat Koordinasi dengan instansi terkait
penyusunan SNI pupuk organik. Rapat tertunda karena pada
tentang perkembangan penyediaan waktu bersamaan juga diadakan rapat pembahasan klaster
pasokan gas 12 Jan 2010. industri berbasis migas dan kondensat di Gresik Jawa Timur.
3) Seminar Revitalisasi industri Pupuk 6 Materi SNI pupuk organik akan dibahas di dalam workshop
Januari 2010. karena dihadiri oleh stakeholders secara lengkap
2. Workshop revitalisasi industri pupuk direncanakan pada
tanggal 6 Januari 2010, tertunda karena pada waktu yang
bersamaan dilaksanakan pencanangan klaster industri
berbasis migas dan kondensat dan pencanangan klaster
industri pertanian berbasis oleo chemical di Kalimantan
Timur
3. Namun rapat mengenai penyusunan SNI pupuk organik
dan workshop revitalisasi industri pupuk sekaligus
dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2010, karena
stakeholders bisa hadir secara lengkap waktu itu
4. Persiapan untuk penyusunan konsep SNI pupuk organik
dan workshop revitalisasi industri pupuk sudah dilakukan
5. Selain rapat dan workshop yang tertunda di atas, juga
telah dilaksanakan rapat terkait revitalisasi sebanyak 5 (lima )
kali yang tidak dijadwalkan semula yaitu: Rapat Penyusunan
Naraca Gas Indinesia tahun 2010-2025 (2 kali rapat tanggal
10 dan 17 Desember 2009), rapat penyusunan permen ESDM
tentang alokasi Gas Bumi (1 kali tanggal 15 Desember 2009),
rapat perpres Revitalisasi Industri Pupuk (2 kali tanggal 5 dan
7 Januari 2010).
Workshop revitalisasi industri pupuk di undur menjadi
tanggal 26 Januari 2010, karena jadwal semula bersamaan
dengan pencanangan Kalster industri berbasis pertnain,
oleochemical dan klaster berbasis migas, kondensat di
Kaltim.
Pada tanggal 11 Januari 2010 telah dilakukan:
[1] Rapat koordinasi revitalisasi industri pupuk
[2] Rapat koordinasi pengamanan pasokan gas bumi
[3] Rapat persiapan workshop.
BIDANG PEREKONOMIAN 77
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
1) Rapat koordinasi tentang kepastian
penyediaan gas untuk revitalisasi industri
pupuk.
2) Rapat koordinasi tentang kesepakatan
harga gal bumi donggi-Senoro untuk
industri pupuk,
3) Adanya surat BPMIGAS tentan
ketersediaan pasokan gas untuk
revitalisasi industri pupuk minimal 20
tahun.
[B] Revitalisasi / Kementerian Luar Negeri, Revitalisasi industri TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Sudah ada menite of Meeting antara PT. Pusri
Pengembangan Industri Kementerian Perdagangan, pupuk: Adanya kerjasama yang Rapat Koordinasi rencana Pemenuhan Holding dengan Compagnie des Phosphates de
Pupuk NPK dengan Kementerian Keuangan, Konsep program difasilitasi Pemerintah bahan baku dan pengembangan industri Gafsa (CPG) dan Group Chimique Tunisien (GCT)
melakukan kerjasama Kementerian BUMN jaminan Indonesia dengan negara NPK tanggal 12 dan 13 Nopember 2009 di tanggal 26 Agustus 2009
suplai bahan baku Fosfat ketersediaan Fosfat penghasil Fosfat dan Kementrian Perindustrian dan tanggal 14
dan Kalium dengan dan Kalium jangka Kalium. dan 15 Nopember di Cikampek. Untuk rencana kerjasama pasokan phospat rock dan
negara sumber bahan panjang. phosphoric acid serta pembentukan partnership
baku. dalam bidang phosphoric acid / NPK.
Daftar hadir, notulen rapat dan hasil rapat terlampir.
TARGET H-50: H-50: 100%
Rapat koordinasi rencana pengembangan
industri NPK dan kebutuhan bahan baku
tanggal 7 Desember 2009.
BIDANG PEREKONOMIAN 78
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 0% Pada tanggal 11 Januari 2010 pukul 20:22:58
1) Rapat Koordinasi dengan instansi terkait Kementerian Perindustrian menyampaikan ralat,
untuk fasilitasi program kerjasama untuk sehingga capaian untuk H75 adalah sebesar 67%
penyediaan bahan baku Fospat dan Kalium dengan penjelasan:
2) Seminar revitalisasi industri pupuk 1. Rapat tanggal 21Desember 2009 direncanakan
dengan seluruh stakeholder tanggal 6 membahas penyusunan SNI pupuk organik. Rapat
Januari 2010. tertunda karena pada waktu bersamaan juga
diadakan rapat pembahasan klaster industri berbasis
migas dan kondensat di Gresik Jawa Timur. Materi
SNI pupuk organik akan dibahas di dalam workshop
karena dihadiri oleh stakeholders secara lengkap
2. Workshop revitalisasi industri pupuk direncanakan
pada tanggal 6 Januari 2010, tertunda karena pada
waktu yang bersamaan dilaksanakan pencanangan
klaster industri berbasis migas dan kondensat dan
pencanangan klaster industri pertanian berbasis oleo
chemical di Kalimantan Timur
3. Namun rapat mengenai penyusunan SNI pupuk
organik dan workshop revitalisasi industri pupuk
sekaligus dilaksanakan pada tanggal 11 Januari
2010, karena stakeholders bisa hadir secara lengkap
waktu itu
4. Persiapan untuk penyusunan konsep SNI pupuk
organik dan workshop revitalisasi industri pupuk
sudah dilakukan
5. Selain rapat dan workshop yang tertunda di atas,
juga telah dilaksanakan rapat terkait revitalisasi
sebanyak 5 (lima ) kali yang tidak dijadwalkan semula
yaitu: Rapat Penyusunan Naraca Gas Indinesia tahun
2010-2025 (2 kali rapat tanggal 10 dan 17 Desember
2009), rapat penyusunan permen ESDM tentang
alokasi Gas Bumi (1 kali tanggal 15 Desember 2009),
rapat perpres Revitalisasi Industri Pupuk (2 kali
tanggal 5 dan 7 Januari 2010).
TARGET H-100: H-100: 0%
1) Rapat Koordinasi dengan instansi terkait
untuk menyusun rencana kunjungan ke
negara sumber bahan baku dalam rangka
kerjasama untuk penyediaan bahan baku
Fospat dan Kalium, tanggal 13 Januari
2010,
2). Program aksi penyediaan bahan baku
phosphate dan kalium jangka panjang
BIDANG PEREKONOMIAN 79
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[C] Revitalisasi / Kementerian Pertanian, Revitalisasi TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Pengembangan Industri Kementerian Keuangan, industri pupuk: [1] Konsep kebijakan Rapat Koordinasi dengan industri pupuk
Pupuk Organik Kementerian Dalam Negeri, Pengembangan penyediaan bahan dan instansi terkait untuk pemenuhan
[1] Penyediaan Bahan Kementerian Lingkungan industri pupuk baku pupuk organik bahan baku dan standar dan deregulasi
Baku pupuk organik (Kohe, Hidup, Kementerian BUMN, organik <p> yang berkelanjutan, [2] perijinan serta pengembangan
kompos sampah kota dan Kementerian PDT, PEMDA, [1] Selesainya Diterbitkannya SNI Pupuk industri pupuk organik, tanggal 12
tandan sawit) Kementerian Perdagangan, konsep penyediaan Organik pada tahun 2010, dan 13 Nopember 2009 di Kementrian
[2] Standarisasi Produk Badan Standarisasi Nasional bahan baku pupuk [3] Tidak diperlukan lagi Perindustrian dan tanggal 14 dan 15 Nop.
Pupuk Organik organik yang surat ijin edar, [4] Tahun di Cikampek.
[3] Deregulasi Ijin Edar berkelanjutan, [2] 2015 diproduksi Pupuk
Pupuk Organik Tersedianya SNI Organik yang sesuai SNI
[4] Pengembangan Pupuk Organik,
industri Pupuk Organik [3] Pemberlakuan
skala menengah keci SNI sebagai
pengganti ijin edar,
[4] Tersedianya
kapasitas industri
Pupuk Organik yang
memenuhi SNI
TARGET H-50: H-50: 100% Daftar hadir, notulen rapat dan hasil rapat terlampir.
1) Rapat koordinasi progres rencana aksi
pengembangan industri pupuk organik
tanggal 7 Desember 2009 pupuk organik
2) Penyusunan konsep awal pe nyediaan
bahan baku organik
BIDANG PEREKONOMIAN 80
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: 1)Rapat koordinasi H-75: 0% Rapat dan penyusunan SNI pupuk organik
pematangan konsep penyediaan bahan dilaksanakan tanggal 11 Januari 2010 (semula
baku, 21 Desember 2010) dan Workshop revitalisasi
2). penyiapan rancangan SNI dan Perijinan industri pupuk di undur menjadi tanggal 21 Januari
pupuk organik, 21 Desember 2009, 2010, karena jadwal semula bersamaan dengan
3) Seminar revitalisasi industri pupuk dan pencanangan Kalster industri berbasis pertanian,
pengembangan industri pupuk organik oleochemical dan klaster berbasis migas, kondensat
tangal 17 Januari 2010 di Kaltim.
Rapat koordinasi pematangan konsep penyediaan
bahan baku, penyiapan rancangan SNI dan Perijinan
pupuk organik 21 Desember 2009, dan rapat
persiapan Workshop dilakukan tanggal 11 Januari
2010.
Pada tanggal 11 Januari 2010 pukul 20:22:58
Kementerian Perindustrian menyampaikan ralat,
sehingga capaian untuk H75 adalah sebesar 75%
dengan penjelasan:
1. Rapat tanggal 21Desember 2009 direncanakan
membahas penyusunan SNI pupuk organik. Rapat
tertunda karena pada waktu bersamaan juga
diadakan rapat pembahasan klaster industri berbasis
migas dan kondensat di Gresik Jawa Timur. Materi
SNI pupuk organik akan dibahas di dalam workshop
karena dihadiri oleh stakeholders secara lengkap
2. Workshop revitalisasi industri pupuk direncanakan
pada tanggal 6 Januari 2010, tertunda karena pada
waktu yang bersamaan dilaksanakan pencanangan
klaster industri berbasis migas dan kondensat dan
pencanangan klaster industri pertanian berbasis oleo
chemical di Kalimantan Timur
3. Namun rapat mengenai penyusunan SNI pupuk
organik dan workshop revitalisasi industri pupuk
sekaligus dilaksanakan pada tanggal 11 Januari
2010, karena stakeholders bisa hadir secara lengkap
waktu itu
4. Persiapan untuk penyusunan konsep SNI pupuk
organik dan workshop revitalisasi industri pupuk
sudah dilakukan
5. Selain rapat dan workshop yang tertunda di atas,
juga telah dilaksanakan rapat terkait revitalisasi
sebanyak 5 (lima ) kali yang tidak dijadwalkan semula
yaitu: Rapat Penyusunan Naraca Gas Indinesia tahun
2010-2025 (2 kali rapat tanggal 10 dan 17 Desember
2009), rapat penyusunan permen ESDM tentang
alokasi Gas Bumi (1 kali tanggal 15 Desember 2009),
rapat perpres Revitalisasi Industri Pupuk (2 kali
tanggal 5 dan 7 Januari 2010).
BIDANG PEREKONOMIAN 81
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: 1)Rapat koordinasi H-100: 0%
Pemantapan konsep penyediaan bahan
baku, rancangan SNI, dan perijinan industri
pupuk organik
2) konsep kebikajan penyediaan bahan
baku, rancangan SNI dan perizinan industri
pupuk organik
[D] Kerjasama Kementerian Luar Negeri, Revitalisasi industri TARGET : Kepastian TARGET H-30: Kegiatan di targetkan januari H-30: 100%
pembangunan Pabrik Urea Kementerian Keuangan, pupuk: Kerjasama kebijakan pemerintah 2010
di Iran Kementerian BUMN, pembangunan untuk pendanaan proyek
Kementerian Perdagangan pabrik urea di Iran Pusri-Iran
Adanya kebijakan
Pemerintah dalam
kerjasama Pusri-Iran
berkaitan dengan
pendanaan
TARGET H-50: H-50: 100%
Kegiatan ditargetkan Januari 2010
TARGET H-75: H-75: 100% Rapat koordinasi perkembangan kerjasama proyek
Kegiatan ditargetkan 13 Januari 2010 pabrik pupuk Iran tanggal 11 Januari 2010
TARGET H-100: Rapat koordinasi tingkat H-100: 0%
Menteri untuk kelanjutan proyek Pusri-Iran
dan alternatif sumber pendanaan 26
Januari 201
[E] Kerjasama Kementerian Keuangan, Revitalisasi industri TARGET : Penetapan waktu TARGET H-30: Rapat Koordinasi H-30: 100% Direncanakan Pada tangal 17 Januari 2010 akan
pembangunan Pabrik Kementerian BUMN, pupuk: Kerjasama pembentukan joint venture penyusunan rencana aksi revitalisasi dan ditandatangani jonit venture company antara PT.
Phosphoric Acid dengan Kementerian Luar Negeri, pembangunan company. rencana kerjasama pembangunan pabrik Petrokimia Gresik dangan perusahaan Yordania
Yordania di Gresik BKPM pabrik phosphoric phosphoric Acid tanggal 12dan13 di
acid dengan Kementerian Perindustrian dan tanggal 14
Yordania di Gresik dan 15 di Cikampek.
Konsep
pembentukan Joint
Venture Company.
TARGET H-50: Rapat koordinasi progres H-50: 100% Daftar hadir, notulen rapat dan hasil rapat terlampir.
Kerjasama Pengembangan industri
Phosphoric acid tanggal 7 Desember 2009.
BIDANG PEREKONOMIAN 82
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: Rapat koordinasi H-75: 0% Pada tanggal 11 Januari 2010 pukul 20:22:58
pemantapan kerjasama pengembangan Kementerian Perindustrian menyampaikan ralat,
industri phosphoric acid Tanggal 13 sehingga capaian untuk H75 adalah sebesar 100%
Januari 2010 dengan penjelasan:
1. Rapat tanggal 21Desember 2009 direncanakan
membahas penyusunan SNI pupuk organik. Rapat
tertunda karena pada waktu bersamaan juga
diadakan rapat pembahasan klaster industri berbasis
migas dan kondensat di Gresik Jawa Timur. Materi
SNI pupuk organik akan dibahas di dalam workshop
karena dihadiri oleh stakeholders secara lengkap
2. Workshop revitalisasi industri pupuk direncanakan
pada tanggal 6 Januari 2010, tertunda karena pada
waktu yang bersamaan dilaksanakan pencanangan
klaster industri berbasis migas dan kondensat dan
pencanangan klaster industri pertanian berbasis oleo
chemical di Kalimantan Timur
3. Namun rapat mengenai penyusunan SNI pupuk
organik dan workshop revitalisasi industri pupuk
sekaligus dilaksanakan pada tanggal 11 Januari
2010, karena stakeholders bisa hadir secara lengkap
waktu itu
4. Persiapan untuk penyusunan konsep SNI pupuk
organik dan workshop revitalisasi industri pupuk
sudah dilakukan
5. Selain rapat dan workshop yang tertunda di atas,
juga telah dilaksanakan rapat terkait revitalisasi
sebanyak 5 (lima ) kali yang tidak dijadwalkan semula
yaitu: Rapat Penyusunan Naraca Gas Indinesia tahun
2010-2025 (2 kali rapat tanggal 10 dan 17 Desember
2009), rapat penyusunan permen ESDM tentang
alokasi Gas Bumi (1 kali tanggal 15 Desember 2009),
rapat perpres Revitalisasi Industri Pupuk (2 kali
tanggal 5 dan 7 Januari 2010).
TARGET H-100: 1) Rapat koordinasi fasilitasi H-100: 0%
penyusunan rencana kunjungan dalam
rangka kerjasama industri phosphoric acid
tangal 26 Januari 2010
2) Waktu pembentukan joint venture
company
BIDANG PEREKONOMIAN 83
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
II. (P26A1) Penyusunan Kementerian Pertanian, Penyusunan rencana TARGET : Rencana aksi TARGET H-30: [1] Rapat koordinasi dengan H-30: 75% Program revitalisasi industri gula existing telah
rencana aksi revitalisasi Kementerian BUMN, aksi industri gula: revitalisasi industri pupuk instansi terkait menyamakan persepsi dilaksanakan baik di tingkat on-farm maupun
industri gula Kementerian Keuangan, <p> dan gula tersusun sebelum tentang konsep revitalisasi industri off-farm. Program di tingkat on-farm a.l : program
Kementerian Ristek, BPPT, Penyelesaian 1 Februari 2010 : gula (PG BUMN existing, PG swasta dan akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional
BRI rencana aksi Rencana aksi revitalisasi pendirian PG baru) (PAPGN) Program di tingkat off-farm a.l : revitalisasi
revitalisasi industri industri gula tersusun [2] Rapat penyiapan konsep revitalisasi pabrik gula melalui program restrukturisasi industri
gula sebelum 1 Februari 2010 PG BUMN existing dg instansi terkait permesinan Dep. Perindustrian.
(Kemeneg BUMN, Deptan, PTPN, PT RNI,
Asosiasi).
[3] Konsinyering tim teknis penyusunan
konsep revitalisasi PG BUMN existing
dan program pengembangan industri
permesinan dan revitalisasi lembaga riset
dan pengembangan PG.
[4] Rapat Pembahasan konsep revitalisasi
PG BUMN existing tingkat eselon I dan
direksi PTPN dan PT RNI.
TARGET H-50: [1] Rapat koordinasi H-50: 83% (1) Dilaksanakan di kementerian BUMN (dokumen
penyusunan revitalasi PG BUMN existing menyusul)
pada masing-masing perusahaan gula. (2) Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 Desember
[2] Rapat persiapan revitalisasi PG swasta 2009 di Ditjen IAK;
existing dan pembangunan PG baru. (5) Rapat tingkat eselon I tidak dapat dilaksanakan
[3] Rapat dlm rangka menyepakati mengingat kesibukan para eselon I bersamaan
penentuan lokasi, calon investor, dan dengan persiapan hari perkebunan, penyelesaian
tahapan pembangunan PG baru. maslah CEPT dalam rangka Asean -China dan
[4] Konsinyering tim teknis penyusunan penyelesaian program 100 hari lainnya.
konsep revitalisasi PG swasta existing dan (6) Sosialisasi Rencana Aksi Revitalisasi Industri Gula
pembangunan PG baru. telah dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan
[5] Rapat Pembahasan konsep revitalisasi Hari Perkebunan Nasional di Yogyakarta tanggal 11
PG swasta existing dan pembangunan PG Desember 2009.
baru tingkat eselon I dan direksi PTPN, PT
RNI dan PG swasta.
[6] Sosialisasi Rencana Aksi Revitalisasi
Industri Gula.
TARGET H-75: [1] Finalisasi Rencana Aksi H-75: 100% Rapat-rapat telah dilaksanakan sebagaimana
Revitalisasi PG BUMN existing. target H75. Undangan, absen dan notulen rapat
[2] Finalisasi Rencana Aksi Revitalisasi PG sebagaimana terlampir.
Swasta existing dan pembangunan PG
baru.
[3] Penyusunan draft konsep Peraturan
Presiden atau peraturan lainnya ttg.
Revitalisasi Industri Gula.
TARGET H-100: [1] Seminar Nasional Rencana Aksi H-100: 0%
Revitalisasi Industri Gula.
[2] Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden atau
peraturan lainnya ttg. Revitalisasi Industri Gula.
BIDANG PEREKONOMIAN 84
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P27] Pengembangan Klaster Industri Industri berbasis sumber daya alam fosil terbarukan
[P27A1] Pencanangan Kementerian Kementerian Energi Sumber Selesainya konsep TARGET : Konsep TARGET H-30: [1] Melakukan rapat internal H-30: 100% Sebelumnya telah dilaksanakan Forum Komunikasi
klaster industri berbasis Perindustrian Daya Mineral, Kementerian dan terlaksananya pengembangan klaster penyiapan team dan data tgl 12 Nop. 2009 Industri Oleochemical sejak tahun 2008 yang
pertanian, oleochemical Perdagangan, Kementerian pencanangan industri berbasis pertanian, [2] Melakukan koordinasi dengan asosiasi melibatkan Perguruan Tinggi, lembaga penelitian,
di Sumatera Utara, Perhubungan, Kementerian pengembangan oleochemical di Sumatera GIMNI, APOLIN dan instansi terkait tgl asosiasi, dunia usaha, Pemda, dan instansi terkait
Kalimantan Timur, dan Riau Pertanian, Kementerian klaster industri Utara, Kalimantan Timur 13Nop.2009
Negara Badan Usaha Milik berbasis pertanian dan Riau selesai 7 Januari [3] Rapat Tim Teknis dengan GIMNI dan
Negara, Kementerian yang meningkatkan 2010 dan pencanangan tgl Apolin untuk mempersiapkan data supply
Pekerjaan Umum ekonomi lokal 14Jan.2010 demand dan outlook tanggal 19 Nop 2009
[4] Rapat penyusunan konsep awal tanggal
20-21 Nop 2009 di Novotel, Bogor
TARGET H-50: [1] Rapat pematangan H-50: 100% Sebelumnya telah dilaksanakan kajian dan
konsep klaster industri berbasis pertanian, penyusunan konsep tentang klaster Maloy Kaltim
oleochemical antara Stakeholder, Pemda oleh Prasetya Mulia, Riau oleh IPB, dan Sei Mangke
Sumut, Pemda Riau dan instansi terkait tgl Sumut oleh PTPN III sejak tahun 2008 yang
8 Des 2009 melibatkan Perguruan Tinggi, lembaga penelitian,
[2] Penyusunan konsep klaster industri asosiasi, dunia usaha, Pemda, dan instansi terkait.
berbasis pertanian, oleochemical di Maloy
antara Pemda dengan instansi terkait tgl
10 Des 2009
[3] Rapat penyusunan konsep klaster
industri industri berbasis pertanian,
oleochemical untuk ketiga daerah tgl 11
Des 2009
TARGET H-75: [1] Seminar Nasional H-75: 100% Penyelesaian draft final konsep klaster industri
pengembangan klaster industri berbasis berbasis pertanian, oleochemical telah selesai
pertanian, oleochemical tgl 15 Des 2009 dikerjakan pada tanggal 4 Jan 2009. Sementara
[2] Rapat penyempurnaan konsep klaster itu, terkait dengan pelaksanaan program H75 telah
industri industri berbasis pertanian, dilakukan beberapa kegiatan diluar target yang telah
oleochemical berdasarkan masukan dari ditetapkan sebelumnya yakni :
pelaksanaan Seminar tgl 17 Des 2009 [1] Penyusunan rancangan Permenperin
[3] Penyelesaian konsep klaster industri pengembangan klaster industri berbasis pertanian,
berbasis pertanian, oleochemical tgl 7 Jan oleochemical di Sumut, Kaltim, dan Riau tanggal 6
2010 Januari 2009
[2] Pencanangan Propinsi Kaltim sebagai lokasi
klaster industri berbasis pertanian, oleochemical tgl
7 Januari 2010
BIDANG PEREKONOMIAN 85
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: [1] Tersusunnya konsep H-100: 0%
pengembangan klaster industri berbasis
pertanian, oleochemical di Propinsi
Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan
Timur
[2] Rancangan Perpres konsep
pengembangan klaster industri berbasis
pertanian, oleochemical di Sumut, Kaltim,
dan Riau tgl 10 Jan 2010
[3] Pencanangan dilakukan pada tgl 14
Januari 2010
[P27A2] Pencanangan Kementerian Kementerian Pekerjaan Selesainya konsep TARGET : Konsep TARGET H-30: [1] Rapat koordinasi H-30: 100% Sebelumnya telah dilaksanakan Forum Komunikasi
klaster industri berbasis Perindustrian Umum, Kementerian Energi dan terlaksananya pengembangan klaster mekanisme kerja dengan INAPlas Sabtu tgl Industri Petrokimia sejak tahun 2008 yang
migas, kondesat di Jawa Sumber Daya Mineral, pencanangan industri berbasis migas, 14 Nop 2009 di PT Pupuk Kujang Cikampek melibatkan Perguruan Tinggi, lembaga penelitian,
Timur dan Kalimantan Kementerian Perdagangan, pengembangan kondensat di Jawa Timur [2] Pertemuan forum komunikasi asosiasi, dunia usaha, Pemda, dan instansi terkait
Timur Kementerian Negara klaster industri dan Kalimantan Timur petrokimia di Balikpapan dengan dunia
Badan Usaha Milik Negara, berbasis migas, selesai 7 Januari 2010 dan usaha tgl 16 Nop 2009
Kementerian Perhubungan kondensat di Pencanangan 20 Januari [3] Rapat tim teknis di Kemperin tgl 19
Jawa Timur dan 2010 Nov 2009
Kalimantan Timur [4] Pembahasan dan penyusunan konsep
awal pengembangan klaster petrokimia tgl
20-21 Nop 2009 di Novotel, Bogor
TARGET H-50: [1] Rapat koordinasi H-50: 100% Pembahasan sesuai dengan dokumen 1 Desember
kemungkinan penambahan daerah 2009 yang hanya memuat klaster industri berbasis
klaster Banten dan Jabar tgl 9 Des 2009 migas kondensat di Jawa Timur dan Kalimantan
[2] Rapat pematangan konsep klaster Timur.
industri berbasis migas, condensate Data pendukung :
dengan pemangku kepentingan Sabtu tgl 1. Daftar hadir
12 Des 2009 2. Notulen rapat
3. Konsep pencanangan klaster
TARGET H-75: [1] Seminar Nasional H-75: 100% Dilampirkan data pendukung :
pengembangan klaster industri berbasis 1. Daftar hadir
migas, condensate tgl 16 Des 2009 2. Notulen rapat
[2] Penyempurnaan konsep 3. Konsep pencanangan klaster
pengembangan klaster industri berbasis 4. Matriks Rencana Aksi
migas, condensate berdasarkan masukan
Seminar tgl 17 Des 2009
BIDANG PEREKONOMIAN 86
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: [1] Konsep pengembangan H-100: 0%
klaster industri berbasis migas, kondensat
di Banten, Jabar, Jawa Timur, dan
Kalimantan Timur selesai 7 Januari 2010
[2] Rancangan Perpres konsep
pengembangan klaster industri berbasis
migas, condensate di Banten, Jabar, Jawa
Timur, dan Kalimantan Timur tgl 10 Jan
2010
[3] Pencanangan tgl 20 Jan 2010
[P28] Aksesibilitas dan keterhubungan (connectivity) Antar Wilayah
[P28A1] Penyusunan Kementerian Kementerian Keuangan, Penyempurnaan TARGET : Dokumen cetak TARGET H-30: Inventarisasi data dan H-30: 100%
cetak biru transportasi Perhubungan Kementerian Pekerjaan cetak biru biru transportasi multimoda informasi, sinkronisasi konsep awal,
multimoda sesuai dengan Umum, Kementerian transportasi sesuai dengan cetak biru laporan konsep awal cetak biru multimoda
cetak biru sistem logistik Perdagangan, Kementerian multimoda sistem logistik nasional
nasional Negara Perencanaan dalam melayani
Pembangunan Nasional arus barang dan
BAPPENAS, Kementerian penumpang di
Dalam Negeri daerah tertinggal
dan pusat produksi
dan distribusi
TARGET H-50: Forum Group Discussion H-50: 100% Telah dilakukan penyempurnaan konsep awal cetak
para pakar dan stakeholder, biru transportasi multimoda berdasarkan masukan
penyempurnaan konsep awal, laporan yang diperoleh dari dua kali pembahasan:
konsep antara cetak biru transportasi - Pembahasan I dipimpin oleh Wakil Menteri pada
multimoda tanggal 24 Nopember 2009 untuk memantapkan
konsep awal mengenai keterpaduan perencanaan
dan pengembangan transportasi yang akan
dituangkan pada Konsep Cetak Biru Transportasi
Multimoda, yang dihadiri perwakilan Ditjen
Departemen Perhubungan, Wakil dari Ditjen Bina
Marga Dep PU, Wakil dari Menko Perekonomian,
Wakil dari Bappenas, Wakil dari BUMN terkait
(Pelindo I-IV, Angkasa Pura I-II, PT. KAI).
- Pembahasan II yang merupakan tindak lanjut
dari pembahasan I dan telah dihasilkan Konsep
Antara Cetak Biru Transportasi Multimoda berupa
pengembangan transportasi multimoda pada 25
pelabuhan utama, 7 terminal khusus, 5 bandara
kargo, 8 kota metropolitan dan 183 daerah
tertinggal
BIDANG PEREKONOMIAN 87
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: Roundtable Discussion, H-75: 100% Konsep akhir Cetak Biru Transportasi Multimoda
penyempurnaan konsep antara, laporan merupakan penyempurnaan dari Konsep Antara
konsep akhir cetak biru transportasi yang telah dihasilkan sebelumnya. Penyempurnaan
multimoda dilakukan melalui serangkaian pembahasan dan
diskusi secara intensif berturut-turut dengan
instansi internal Departemen Perhubungan, Ditjen
Bina Marga, BUMN Transportasi, Pemerintah Kota
Metropolitan (Mebidang, Palembang, Jabodetabek,
Bandung-Cirebon, Kedungsemar, Yogyamantul,
Gerbangkertosusila, Sarbagita dan Maminasata) serta
instansi terkait lainnya. Selain itu juga telah dilakukan
sinkronisasi dengan Tim Penyusun Cetak Biru Sistem
Logistik Nasional. Cakupan Cetak Biru Transportasi
Multimoda berkembang menjadi 25 pelabuhan
utama, 7 terminal khusus, 11 bandara kargo, 9 kota
metropolitan dan 183 daerah tertinggal.
TARGET H-100: Selesainya penyusunan H-100: 0%
dokumen cetak biru transportasi
multimoda sesuai dengan cetak biru
sistem logistik nasional
[P28A2] Penyusunan Kementerian Kementerian Negara Kesiapan konsep TARGET : Dokumen TARGET H-30: 1. Optimasi jaringan H-30: 100%
konsep dasar perencanaan Perhubungan Perencanaan Pembangunan perencanaan dan konsepsi dasar perencanaan transportasi angkutan laut perintis /
jaringan transportasi Nasional BAPPENAS, cakupan jaringan jaringan transportasi penumpang
angkutan laut dan rencana Kementerian Pekerjaan transportasi angkutan laut dan rencana 2. inventarisasi angkutan laut barang
pembangunan pelabuhan Umum, Kementerian Negara angkutan laut pembangunan pelabuhan 3. tinjau ulang Tatanan Kepelabuhanan
Pembangunan Daerah dan rencana Nasional
Tertinggal pembangunan
pelabuhan terutama
di daerah terpencil
TARGET H-50: Penyusunan jaringan awal H-50: 100% SK Perintis dalam proses penetapan, SK Penumpang
transportasi angkutan laut penumpang Pelni dalam proses penyiapan, Draft Final Tatanan
dan barang serta Tahap Interim Tatanan Kepelabuhanan Nasional.
Kepelabuhanan Nasional
TARGET H-75: Pembahasan dengan H-75: 90% Telah ditandatangani SK Perintis angkutan laut
stakeholder terhadap konsep akhir penumpang TA 2010 dan pemetaan angkutan laut
jaringan transportasi angkutan laut barang untuk 13 komoditi strategis serta Draft Final
penumpang dan barang serta Tatanan penyempurnaan konsep Tatanan Kepelabuhanan
Kepelabuhanan Nasional Nasional.
TARGET H-100: Finalisasi konsep jaringan H-100: 0%
transportasi angkutan laut penumpang
dan barang serta Tatanan Kepelabuhanan
Nasional
BIDANG PEREKONOMIAN 88
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P28A3] Integrasi sistem Kementerian Kementerian Perhubungan Kesiapan konsep TARGET : Integrasi sistem TARGET H-30: H-30: 100%
angkutan umum massal Perhubungan dan peluncuran pembelian tiket dan 1. Koordinasi dengan stakeholder terkait
perkotaan antar-moda, sistem angkutan informasi mengenai (Ditjen Hubdat, PT. KCJ, PT. Trans Jakarta);
dimulai di Jakarta dengan umum massal angkutan umum massal 2. Penyusunan konsep design penerapan
penerapan tiket terusan antarmoda yang perkotaan di Jakarta tiket terusan KA dan Busway;
kereta api dan busway terintegrasi di 3. Persiapan pembuatan prototype/mock-
Jakarta up tiket terusan.
TARGET H-50: H-50: 85% Pembangunan software/aplikasi masih dalam proses
1. Pembangunan software/aplikasi; penyempurnaan dan integrasi dengan software
2. Pembuatan prototype/mock-up tiket eksisting
terusan;
3. Testing software/aplikasi.
TARGET H-75: H-75: 85% Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
1. Pengadaan hardware dan instalasi; a. Rapat-rapat koordinasi
2. Testing implementasi; b. Uji coba integrasi dengan software eksisting
3. Sosialisasi. c. Pembangunan koridor penghubung menuju halte
busway di Stasiun Gambir
TARGET H-100: H-100: 0%
[P29] Keselamatan Transportasi
[P29A1] Penyusunan Kementerian Kepolisian Republik Penyempurnaan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
pedoman teknis tentang Perhubungan Indonesia, Kementerian pedoman teknis Pedoman Teknis tentang Inventarisasi data dan informasi,
keselamatan transportasi Pekerjaan Umum, yang efektif Keselamatan Transportasi sinkronisasi konsep awal pedoman teknis
Kementerian Perindustrian untuk penurunan tentang keselamatan transportasi
tingkat kecelakan
transportasi
TARGET H-50: H-50: 100% Pedoman Teknis Keselamatan Transportasi Laut
Penyempurnaan konsep awal pedoman dan akan disosialisasikan pada acara Kampanye
teknis tentang keselamatan transportasi Keselamatan Pelayaran tanggal 11 Desember 2009 di
Medan dan akan dituangkan dalam SK Dirjen Hubla
TARGET H-75: H-75: 90%
Pembahasan dengan stakeholder terkait
dengan konsep akhir pedoman teknis
tentang keselamatan transportasi
TARGET H-100: H-100: 0%
Tersusunnya Pedoman Teknis tentang
Keselamatan Transportasi Darat, Laut dan
Udara
BIDANG PEREKONOMIAN 89
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P30] Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan PNPM Mandiri
[P30A1] Sosialisasi Kementerian Kementerian Koordinator Cakupan sosialisasi TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Sosialisasi dapat dilakukan melalui 2 cara:
Peraturan Menkeu Keuangan Kesejahteraan Rakyat, Peraturan Menteri a) Tersampaikannya PMK Sosialisasi PMK Nomor: 168/PMK.07/2009 1) Penyampaian / Pengiriman Peraturan Menteri
tentang Pedoman Pemda, Kementerian Negara Keuangan Nomor Nomor: 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Keuangan (PMK) dan/atau
Pendanaan Urusan Perencanaan Pembangunan 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Bersama Pusat dan Daerah untuk 2) Sosialisasi langsung kepada Para Kepala Daerah/
Bersama Pusat dan Daerah Nasional BAPPENAS tentang Pedoman Pendanaan Urusan Penanggulangan Kemiskinankepada 28 Pejabat Daerah.
untuk Penanggulangan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Kepala Daerah/ Pejabat Daerah. Pelaksanaan sosialisasi langsung akan disesuaikan
Kemiskinan di 510 daerah Bersama Pusat untuk Penanggulangan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
(prov/kab/kota) dan Daerah untuk Kemiskinan di 510 daerah
Penanggulangan (prov/kab/kota);
Kemiskinan di 510 b) Terlaksananya sosialisasi
daerah (prov/kab/ Nomor PMK 168/
kota) PMK.07/2009 tentang
Pedoman Pendanaan
Urusan Bersama Pusat
dan Daerah untuk
Penanggulangan
Kemiskinan kepada 510
Kepala Daerah/ Pejabat
Daerah
TARGET H-50: H-50: 100% 1) Telah dikirimkannya PMK 168/PMK.07/2009 via
Sosialisasi Nomor: PMK Nomor 168/ pos melalui surat Dirjen PK Nomor: S-477/PK/2009
PMK.07/2009 tentang Pedoman tanggal 1 Desember 2009.
Pendanaan Urusan Bersama Pusat 2a). Telah dilaksanakan Sosialisasi kepada 32 Kepala
dan Daerah untuk Penanggulangan Daerah bersamaan dengan Pelaksanaan Rakornas
Kemiskinan kepada 140 Kepala Daerah: TKPK di Hotel Bumi Karsa,Komplek Bidakara pada
1) Tersampaikannya PMK 168/PMK.07/2009 tanggal 3 Desember 2009.
kepada 510 Daerah; 2b) Telah dilaksanakan Sosialisasi kepada 33
2a) Sosialisasi kepada 32 Kepala Daerah/ Gubernur bersamaan dengan Pelaksanaan Rakornas
Pejabat Daerah (Kabupaten/ Kota); TKPK di Hotel Bumi Karsa,Komplek Bidakara pada
2b) Sosialisasi kepada 33 Gubernur pada tanggal 3 Desember 2009.
Rakornas Tim Koordinasi Penanggulangan 2c) Telah dilaksanakannya Sosialisasi kepada Daerah/
Kemiskinan (TKPK) Menko Kesra; Pemda di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Jawa
2c) Sosialisasi kepada 75 Kepala Daerah/ Tengah pada tanggal 8-9 Desember 2009 sesuai
Pejabat Daerah di Lingkungan Provinsi Undangan Dirjen PK Nomor: Und-158/PK/2009
Jawa Timur dan Jawa Tengah.
TARGET H-75: H-75: 150% Telah dilaksanakan Sosialisasi kepada 425 Kepala
Sosialisasi PMK kepada 200 Kepala Daerah/ Daerah/Pejabat Daerah pada tanggal 6-7 Januari
Pejabat Daerah 2010 di Bidakara, sehingga total telah tersosialisasi
adalah 995 Kepala Daerah/Pejabat Daerah
TARGET H-100: H-100: 100% Rencana aksi sudah terselesaikan pada H75
Sosialisasi PMK kepada 142 Kepala Daerah/
Pejabat Daerah, sehingga pada H100 total
yang telah tersosialisasi sebanyak 510
Kepala Daerah/Pejabat Daerah
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 91
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P30A2] Sosialisasi dan Kementerian Kementerian Keuangan,
bantuan PNPM Mandiri Koordinator Pemda, Kementerian
dalam rangka rehabilitasi Kesejahteraan Dalam Negeri, Kementerian
dan rekonstruksi di Sumbar Rakyat Pekerjaan Umum,
dan Jabar; Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan
Nasional BAPPENAS
(1) Sosialisasi dan bantuan Cakupan bantuan TARGET : TARGET H-30: H-30: 200% 1. Telah ditetapkan lokasi dan alokasi Anggaran
PNPM Mandiri dalam PNPM Mandiri di Tersedianya alokasi 30% dari seluruh aktivitas rencana aksi PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Pasca
rangka rehabilitasi dan Sumbar dan Jabar anggaran PNPM Mandiri terlaksana Bencana 2009 dan 2010 di Provinsi Sumatera Barat,
rekonstruksi di perdesaan dalam rangka rehabilitasi mencakup: a. Kab. Padang Pariaman (16 Kec, total
di Sumbar dan Jabar dan rekonstruksi di Sumbar sebesar Rp.61 miliar); b. Kab. Agam (9 Kec, total
(Penanggung Jawab: dan Jabar sebesar Rp.24,75 miliar); c. Kab. Pasaman Barat (4
Kementerian Dalam Negeri) Kec, total sebesar Rp.11,25 miliar); dan d. Kab. Pesisir
Selatan (6 Kec, total sebesar Rp.20,25 miliar).
2. Telah dilakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi
Jawa Barat dalam rangka pengalokasian anggaran
rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran
2010. Adapun rincian alokasi Anggaran PNPM
Mandiri Perdesaan Pola Khusus Pasca Bencana 2010
di Provinsi Jawa Barat, mencakup: a. Kab. Sukabumi
(5 Kec, total sebesar Rp.8,4 miliar); b. Kab. Cianjur (2
Kec, total sebesar Rp.3,2 miliar); c. Kab. Bandung (2
Kec, total sebesar Rp.4 miliar); d. Kab. Garut (8 Kec,
total sebesar Rp.15,6 miliar); e. Kab. Tasikmalaya (6
Kec, total sebesar Rp.8,8 miliar); f. Kab. Ciamis (5 Kec,
total sebesar Rp.8 miliar); g. Kab. Bandung Barat (5
Kec, total sebesar Rp.10,4 miliar);
TARGET H-50: H-50: 167% 1. Telah selesai ditetapkan lokasi dan alokasi
60% dari seluruh aktivitas rencana aksi Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus
terlaksana Pasca Bencana 2009 dan 2010 di Provinsi Sumatera
Barat; dan
2. Telah selesai ditetapkan lokasi dan alokasi
Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus
Pasca Bencana Tahun 2010 di Provinsi Jawa Barat.
(Data lokasi dan alokasi anggaran dalam rangka
rehabilitasi dan rekonstruksi pada Pro
TARGET H-75: H-75: 100% Rencana aksi telah selesai pada H-50
80% dari seluruh aktivitas rencana aksi
terlaksana
TARGET H-100: H-100: 100% Rencana aksi telah selesai pada H-50
100 % dari seluruh aktivitas rencana aksi
telah terlaksana
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 92
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(2) Sosialisasi dan bantuan Sosialisasi, TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Sosialisasi dan bantuan teknis selesai untuk 185
PNPM Mandiri dalam bantuan teknis dan Sosialisasi, bantuan teknis, 50 %, Sosialisasi dan bantuan teknis selesai kelurahan di Sumbar dan 14 kab/kota di Jabar
rangka rehabilitasi dan bantuan langsung dan bantuan langsung untuk 185 kelurahan di Sumbar dan 14
rekonstruksi di perkotaan masyarakat untuk masyarakat pada 185 kab/kota di Jabar
di Sumbar dan Jabar rehabilitasi dan kelurahan di Sumbar dan
(Penanggung Jawab: rekonstruksi rumah bantuan teknis untuk 14
Kementerian Pekerjaan di Jabar dan Sumbar kab/kota di Jabar
Umum)
TARGET H-50: H-50: 100% Terverifikasinya tingkat kerusakan dan
75 %, Tersusunnya Review Program terselesaikannya penyelesaian program
penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis)
untuk 185 kelurahan di Sumbar serta pencairan BLM 1 tahap untuk 185 kelurahan
di Sumbar
TARGET H-75: H-75: 100% Pencairan dan pemanfaatan Bantuan Langsung
90 %, Pencairan dan pemanfaatan Bantuan Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri untuk 185
Langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri kelurahan di Sumbar
untuk 185 kelurahan di Sumbar
TARGET H-100: H-100: 0%
100 %, Terlaksananya pelaksanaan fisik
rehabilitasi dan rekonstruksi rumah untuk
185 kelurahan di Sumbar
[P31] Pengembangan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
[P31A1] Melanjutkan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan, Tersalurkannya dana TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Dana sebesar Rp222.946.276.450 adalah 74.49% dari
PKH bagi 726.000 RTSM Kementerian Agama, PKH tahap III TA Tersalurkannya dana PKH Menyalurkan dana PKH sebesar dana tahap III sebesar Rp.299.296.921.000
dan identifikasi 90.000 Kementerian Pendidikan 2009 kepada RTSM Tahap III TA 2009 sebesar Rp222.946.276.450
calon peserta baru PKH Nasional, Pemda, di 13 provinsi Rp.299.296.921.000 melalui
di 5 propinsi (Kepri, Bali, Kementerian Negara PT Pos Indonesia kepada
Kalteng, Sulteng dan Sulsel) Perencanaan Pembangunan 726,000 RTSM di 13 provinsi
dengan penambahan Nasional BAPPENAS, PT. POS,
anggaran Rp. 200 M (Total Kementerian Komunikasi dan
Rp. 1.3 T pada thn. 2010) Informatika
TARGET H-50: H-50: 100% 100% Dana Tahap III sebesar Rp 919.368.000.000
Menyalurkan dana PKH sebesar telah tersalurkan
Rp76.350.644.550 (seluruh PKH (Catatan: Pembayaran Bantuan untuk RTSM
tersalurkan) Peserta PKH dilaksanakan dalam 3 tahap:
Tahap I sebesar Rp 246.798.920.000; Tahap II
sebesar Rp 373.272.159.000; Tahap III sebesar Rp
299.296.921.000. Total keseluruhan Bantuan sebesar
Rp 919.368.000.000 dengan target sasaran sebanyak
726.000 RTSM di 13 Provinsi, 70 Kabupaten, 779
Kecamatan.)
TARGET H-75: - H-75: 100% Kegiatan selesai di H-50
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 93
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: - H-100: 100% Kegiatan selesai di H-50
Terselesaikannya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% 100% identifikasi 90,000 RTSM di 5 provinsi baru
identifikasi RTSM Teridentifikasinya data Teridentifikasinya data RTSM sebanyak telah selesai (18 kab 175 kec)
PKH TA 2010 di 5 RTSM sebanyak 90.000 90.000 RTSM berdasarkan by name by
provinsi baru RTSM berdasarkan by name address di 5 prov. baru (18 kab 175 kec)
by address di 5 prov. baru
(18 kab 175 kec)
TARGET H-50: - H-50: 100% Kegiatan selesai di H-30
TARGET H-75: - H-75: 100% Kegiatan selesai di H-30
TARGET H-100: - H-100: 100% Kegiatan selesai di H-30
[P31A2] Penerbitan Kementerian Sekretariat Wakil Presiden Penerbitan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Peraturan Presiden Koordinator Peraturan Presiden Peraturan Presiden 1) Penyusunan rancangan Perpres tentang
tentang Percepatan Kesejahteraan tentang Percepatan tentang Percepatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan Rakyat Penanggulangan Penanggulangan 2) Pembahasan rancangan Perpres di
Kemiskinan sebagai Kemiskinan Kemiskinan Setkab bersama dengan kementerian/
penyempurnaan dari lembaga terkait
Perpres No. 13/2009
tentang Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
TARGET H-50: H-50: 100%
Penyempurnaan rancangan Perpres
berdasarkan hasil pembahasan di Setkab
TARGET H-75: H-75: 100% Draft Perpres pengganti Perpres 13/2009 telah
Finalisasi rancangan Perpres hasil dikirim oleh Setwapres ke Setkab dengan Surat
penyempurnaan di Setkab pengantar No.B.09/Setwapres/01/2010, tanggal 5
Januari 2010 untuk difinalkan oleh pihak Setkab
dan kemudian untuk dimintakan persetujuan dari
Presiden.
TARGET H-100: H-100: 0%
Penerbitan Peraturan Presiden tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 94
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P32] Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja
[P32A1] Melakukan Kementerian Kementerian Tenaga Kerja Efektivitas konsep TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
koordinasi antara Tenaga Kerja dan dan Transmigrasi pengembangan Konsep pengembangan 1) Inventarisasi Unit Pelaksana Teknis
pemerintah pusat dan Transmigrasi Lembaga Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Daerah (UPT-D) yang siap melakukan
pemerintah daerah Kerja (LPK) berbasis (LPK) selesai 13 Desember pelatihan berbasis kompetensi;
untuk mengembangkan kompetensi di 2009; Implementasi dimulai 2) Pendistribusian modul dan Standar
Lembaga Pelatihan Kerja daerah 1 Februari 2010 Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(LPK) berbasis kompetensi (SKKNI)
di daerah. 3) Koordinasi regional wilayah Timur dan
Tengah Indonesia.
TARGET H-50: H-50: 80% Kondisi saat ini sudah 100%:
1) Melakukan koordinasi regional wilayah 1) Finalisasi Konsep Pengembangan LPK Berbasis
Barat Indonesia; Kompetensi.
2) Koordinasi Nasional dan penetapan 2) Koordinasi nasional dilaksanakan 14-15 Desember
komitmen UPTD secara Nasional 2009.
3) Penyusunan konsep pengembangan
LPK;
4) Penyerahan konsep pengembangan LPK
berbasis kompetensi (selesai 13 Desember
2009)
TARGET H-75: H-75: 100%
1) Penyusunan rencana aksi
pengembangan lembaga pelatihan
berbasis kompetensi di daerah.
2) Penyusunan lokus dan fokus
implementasi terkait pengembangan
infrastruktur, manajemen pengelolaan,
instruktur dan tenaga pelatihan, provinsi.
TARGET H-100: H-100: 0%
1) Konsolidasi pelaksanaan sesuai dengan
rencana aksi;
2) Implementasi (dimulai 1 Februari 2010)
[P32A2] Penguatan Kementerian BNSP 1) Konsep TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
kelembagaan kelembagaan Tenaga Kerja dan optimalisasi BNSP Tersusunnya konsep Penyusunan konsep optimalisasi BNSP.
Badan Nasional Sertifikasi Transmigrasi sebagai lembaga optimalisasi BNSP sebagai
Profesi (BNSP) sebagai yang mandiri dan lembaga yang mandiri
lembaga yang mandiri dan independen; dan independen ; Terisinya
independen 2) Terisinya keanggotaan BNSP yang
keanggotaan lowong.
BNSP yang lowong
(pensiun dan
mengundurkan diri)
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 95
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100%
Penyusunan kriteria pengisian
keanggotaan BNSP.
TARGET H-75: H-75: 100%
1) Koordinasi dengan instansi terkait, dan
2) Finalisasi konsep optimalisasi BNSP
TARGET H-100: H-100: 0%
1) Evaluasi dan penetapan keanggotaan
BNSP;
2) Penyerahan konsep optimalisasi BNSP.
[P33] Peningkatan fasilitasi dan perlindungan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja
[P33A1] Identifikasi Kementerian Pemda Kelengkapan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
peraturan yang Tenaga Kerja dan identifikasi Peraturan terevaluasi 1) Identifikasi Permenakertrans No. 07/
menghambat perpindahan Transmigrasi peraturan yang MEN/IV/2008 tentang Penempatan
dan perjalanan penduduk menghambat Tenaga Kerja, dan SK Dirjen Binapenta No.
untuk melakukan kegiatan perpindahan 258/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan
ekonomi ke suatu daerah dan perjalanan Penempatan AKAD yang Menghambat
khususnya dalam mencari penduduk untuk Perpindahan Penduduk;
pekerjaan. melakukan kegiatan 2) Identifikasi Perda Ketenagakerjaan yang
ekonomi ke suatu menghambat perpindahan penduduk; dan
daerah khususnya 3) Melakukan koordinasi dengan Instansi
dalam mencari terkait.
pekerjaan
TARGET H-50: H-50: 80% 1) Telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan
1) Rapat koordinasi dengan Prov. Papua Gubernur Papua pada tanggal 20 Nopember 2009;
tentang Antar Kerja Lokal; 2) Telah dilakukan koordinasi dengan Ditjen
2) Melakukan koordinasi dengan Ditjen Otonomi Daerah Depdagri;
Otonomi Daerah Depdagri; 3) Telah dilakukan Sosialisasi tingkat Regional di
3) Sosialisasi dan Bimtek ke seluruh Kab/ Denpasar, Yogyakarta, dan Makasar yang diikuti oleh
Kota mengenai peraturan Pelaksanaan : 360 peserta dari Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
a) Kepmenakertrans No. 258/2008 tentang 4) Ada beberapa kegiatan Bimtek yang akan
pelaksanaan Antar Kerja Antar Daerah dilaksanakan pada H 75.
(AKAD); Catatan: target telah tercapai 100% saat ini.
b) Kepmenakertrans No. 251/2008 tentang
Pelaksanaan Antar Kerja Lokal (AKL);
c) Kepmenakertrans No. 99/2009 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Job Fair bagi
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Swasta (LPTKIS), Perusahaan,
Bursa Kerja Khusus (BKK) dan
d) Kepmenakertrans No. 100/2009 tentang
Sanksi Yang Tidak Membuat Laporan Bagi
LPTKIS/Perusahaan.
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 96
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100%
1) Melanjutkan Sosialisasi dan Bimtek ke
seluruh Kab/Kota mengenai peraturan
pelaksanaan:
a) Permenaker-trans No. 258/2008 tentang
pelaksanaan AKAD;
b) Kepmenakertrans No. 251/2008 tentang
Pelaksanaan AKL;
c) Kepmenakertrans No. 99/2009 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Job Fair bagi LPTKIS,
Perusahaan, BKK.
d) Kepmenakertrans No. 100/2009 tentang
Sanksi Yang Tidak Membuat Laporan Bagi
LPTKS/Perusahaan.
2) Merumuskan rekomendasi hasil evaluasi.
3) Peraturan terevaluasi
TARGET H-100: - H-100: 100% Rencana aksi selesai di H75
[P33A2] Kajian terhadap Kementerian Kementerian Tenaga Kejelasan keputusan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
ratifikasi konvensi buruh Tenaga Kerja dan Kerja dan Transmigrasi, ratifikasi konvensi Keputusan untuk 1) Rakor Rencana Aksi Nasional (RAN)
migran dan keluarganya Transmigrasi Kementerian Luar Negeri, buruh migran dan meratifikasi (atau tidak) -HAM di Cisarua tanggal 3-4 April 2009;
Kementerian Negara keluarganya konvensi buruh migran dan 2) Rapat Interdep tanggal 9 Juli 2009;
Pemberdayaan Perempuan keluarganya 3) Koordinasi dengan Badan Pembinaan
dan Perlindungan Anak Hukum Nasional tanggal 4-8-2009;
4) Pembahasan antardep di Setneg tanggal
19-8-2009, dan
5) Rapat inter Departemen, mengkaji hasil
yang lalu dan langkah ke depan.
TARGET H-50: H-50: 150% Kegiatan H 75 (Evaluasi hasil workshop oleh Tim
1) Workshop ratifikasi konvensi buruh Teknis) telah disampaikan kepada Menakertrans
migran dan keluarganya yang dihadiri telah dilaksanakan pada H 50.
lembaga pemerintah, DPR-RI, SP/SB,
APINDO serta LSM, dan
2) Pembahasan hasil workshop
TARGET H-75: H-75: 100%
1) Evaluasi hasil workshop oleh Tim Teknis
dan
2) Penyusunan rekomendasi
TARGET H-100: H-100: 0%
Keputusan untuk meratifikasi (atau tidak)
konvensi buruh migran dan keluarganya
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 97
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P33A3] Penyelesaian Kementerian Kementerian Tenaga Penyempurnaan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
pemulangan pekerja Tenaga Kerja dan Kerja dan Transmigrasi, sistem penanganan Penyempurnaan kebijakan 1) Penyusunan konsep penyempurnaan
migran bermasalah. Transmigrasi Kementerian Sosial, pekerja migran; sistem penanganan Kebijakan Sistem Penanganan Pekerja
Kementerian Luar Negeri, Jumlah pekerja pekerja migran selesai 1 Migran;
BNP2TKI migran bermasalah Februari 2009; 1.298 pekerja 2) Pemulangan TKI bermasalah dari: Kuwait
yang dipulangkan migran (100%) bermasalah 326. orang, tgl. 11-11-09 dan Jedah 86
dipulangkan orang, tgl.11-11-09
3) Pengumpulan data sisa kepulangan TKI
melalui 5 Atase Ketenagakerjaan
TARGET H-50: H-50: 297% 1) Jumlah TKI yang telah dipulangkan melebihi target
1) Jumlah TKI yang dipulangkan, Kuwait : dengan rincian : Kuwait : 434 orang, Malaysia : 1.567 orang,
434 orang, Malaysia : 228 orang, Yordania : Yordania : 86 orang, Arab Saudi : 79 orang, Suriah : 11 orang,
UEA: 60 orang, Singapura : 221 orang; Jumlah : 2.458 orang;
86 orang, Arab Saudi : 68 orang, Suriah : 11
2) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 4 dan
orang Jumlah : 827 orang; 7 Desember 2009, akan dilanjutkan tanggal 11 Desember
2) Rapat koordinasi dengan Deplu, 2009, sekaligus akan membuat SK Satgas Penempatan
Asuransi, Asosiasi PPTKIS dan Pemda dari dan Pemulangan TKI yang anggotanya terdiri dari
daerah asal; Depnakertrans, Deplu, Asosiasi PPTKIS, Asuransi, Imigrasi,
3) Merangkum data-data TKI oleh Atase Polri, Depsos, Depkes, Meneg PP dan BNP2TKI.
Ketenagakerjaan. 3) Telah dilakukan pengumpulan data-data TKI dari atase
ketenagakerjaan
TARGET H-75: H-75: 100% Jumlah TKI yang dipulangkan:
1) Pembahasan akhir penyempurnaan Kuwait 450 orang
kebijakan penanganan pekerja migran; Malaysia 1.574 orang
2) Pemulangan Pekerja Migran yang Yordania 108 orang
bermasalah di Negara Penempatan Arab Saudi 253 orang
sebanyak 218 orang; Suriah 35 orang
3) Mengumpulkan data pekerja migran Singapore 221 orang
bermasalah yang belum dipulangkan dari UEA 123 orang
negara penempatan. Beirut 1 orang
Total 2.786 orang
TARGET H-100: H-100: 0%
1) Tersusunnya kebijakan sistem
penanganan pekerja migran;
2) Terselesaikannya pemulangan TKI
bermasalah di negara penempatan
sebanyak 1.298 pekerja migran;
3) Tersusunnya analisis terhadap TKI
yang bermasalah di luar negeri dari
data yang dikumpulkan melalui Atase
ketenagakerjaan.
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 98
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P34] Penyempurnaan kerangka kebijakan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif
[P34A1] Penyempurnaan Kementerian Kementerian Koordinator Penyelesaian review TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Penanggung jawab dialihkan dari Menko
kebijakan ketenaga kerjaan Tenaga Kerja dan Bidang Perekonomian, dari peraturan Hasil review UU No.13 1) Pertemuan dan pembahasan internal di Perekonomian ke Depnakertrans, tanggal 1
secara tripartit antara Transmigrasi Kementerian Perindustrian, perundangan yang Tahun 2003 tentang Depnakertrans; Desember 2009;
pemerintah, asosiasi Kementerian Perdagangan, terkait dengan Ketenagakerjaan mengenai 2) Penyusunan rumusan rencana review
pengusaha dan serikat Badan Koordinasi Penanaman penciptaan isu krusial meliputi: peraturan perundang-undangan.
pekerja. Modal, Kementerian lapangan kerja a. Hubungan Kerja (PKWT &
Koordinator POLHUKAM, produktif dan Outsorcing)
Kepolisian Republik perbaikan (dan/ b. Pengupahan (Upah
Indonesia atau) perbaikan minimum, KHL, Upah
kebijakan selama scorsing)
ketenagakerjaan c. Mogok Kerja
d. Kompensasi PHK
(uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja,
dan uang penggantian hak)
TARGET H-50: H-50: 100%
1) Pertemuan dan pembahasan internal di
Depnakertrans;
2) Pelaksanaan review atas hasil kajian
yang ada terhadap peraturan perundang-
undangan yang telah dilaksanakan
sebelumnya;
3) Hasil review sebagai bahan pembahasan
antar departemen
TARGET H-75: H-75: 100% Tanggal 31 Desember 2009 Rapat Review Peraturan
Pertemuan koordinasi dengan Tim Perundangan tentang Ketenagakerjaan bersama
Kajian Akademis Independent terhadap Tim Kajian Akademis Independen terhadap
Undang-Undang Ketenagakerjaan dari 5 penyempurnaan UU Ketenagakerjaan
(lima) Universitas yang akan memaparkan
hasil kajian UU Ketenagakerjaan sekaligus
memberikan tanggapan atas hasil
pertemuan antar Departemen
TARGET H-100: H-100: 0%
Review UU Ketenagakerjaan selesai, revisi
UU No. 13 setelah Januari 2010.
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 99
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P35] Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat
[P35A1] Peningkatan Kementerian Kementerian Koordinator Peningkatan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
pelayanan pada 76,4 juta Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, jangkauan dan 1.Masuknya penghuni lapas, - Koord Lintas Sektor dg Pemda daerah
penduduk miskin dalam Kementerian Sosial, cakupan pelayanan panti, dan korban pasca bencana
sistem jaminan kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, sistem jaminan bencana menjadi peserta - Penyusunan rancangan petunjuk teknis
dengan anggaran sebesar Kementerian Hukum dan kesehatan jamkesmas sehingga pelayanan program Jamkesmas bagi
4,6 triliun. HAM menuju tercapainya 76,4 Penghuni Panti Sosial
juta penduduk miskin - Koordinasi dengan pihak terkait (Depsos,
2.Memantapkan pelayanan Depdagri) (telah dilakukan Rakor dg
Jamkesmas di semua RS Depdagri dan sektor terkait, dan ditinjut
Pemerintah oleh depdagri dengan Pemda daerah
bencana)
- Analisis ketersediaan dan kecukupan
anggaran pelayanan tahun 2009
- Koordinasi lintas program internal
Depkes
TARGET H-50: H-50: 125% 1). Rancangan sudah disusun namun sedang
1) Penyusunan rancangan SE Menkes menunggu data dari DEPSOS mengenai data
kepada Gubernur/Bupati/Walikota tentang penghuni panti dan korban bencana yang miskin
kepesertaan Jamkesmas bagi penghuni 2). Jelas
Panti Sosial, Korban bencana dan 3). Disepakati bahwa sebelum kartu dibagikan
penghuni Lapas; penghuni lapas, panti, dan gepeng dapat berobat
2)Pengesahan Petunjuk Teknis (Juknis) berdasarkan surat pengantar dari ketua lapas/ panti
pelayanan program Jamkesmas bagi 4). Telah dilakukan
Penghuni Panti Sosial dengan SK Menkes; 5). Jelas
3) Penyusunan Rancangan procedure dan *) Telah dilakukan seminar atau lokakarya dengan
tatalaksana pelayanan kesehatan bagi melibatkan pakar (target H 75)
gepeng dan orang terlantar (Pengantar
atau rekomendasi Dinsos setempat pada
setiap pelayanan);
4) Pertemuan / masukkan para Pakar;
Penugasan Tim pelaksana INA-DRG dr
RS Pengampu ke RS yang belum dpt
melaksanakan klaim dengan INA-DRG;
5) Koordinasi dengan Depdagri
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 100
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 140% 1. Peningkatan akses:
1) Pembuatan data base, cetak kartu dan - Penandatangan MOU pada tgl 17 Des 2009
distribusi kartu peserta; denganDepdagri, Depsos, Dephukham terkait
2) Masukan dari pakar-Seminar atau kepesertaan penghuni lapas, penghuni panti,
lokakarya gepeng dan korban bencana yang miskin
- pembuatan data base, cetak kartu, dan distribusi
kartu berdasarkan data keluarga miskin akibat
bencana paska tanggap darurat yang ditetapkan dg
SK Pemda daerah bencana sedang dalam proses
- Seluruh maskin akibat bencana paska tanggap
darurat, panti sosial, dan lapas telah mendapat
pelayananan jamkesmas(target H100)
2. Pemantapan Jamkesmas:
- Seminar atau lokakarya NSPK Jamkesmas dalam
upaya Peningkatan Manajemen
- Seluruh RS sudah dapat melakukan klaim dengan
INA-DRGs; 100% klaim RS sesuai manlak (pedoman
pelaksnaan) telah dibayar
- Penyusunan Roadmap UC:Penyempurnaan
rancangan konsep implementasi jaminan kesehatan
bagi seluruh Indonesia
TARGET H-100: H-100: 0%
1.Masuknya penghuni lapas, panti, dan
korban pasca bencana menjadi peserta
jamkesmas sehingga menuju tercapainya
76,4 juta penduduk miskin
2.Memantapkan pelayanan Jamkesmas di
semua RS Pemerintah
[P36] Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs
[P36A1] Meningkatkan Kementerian BKKBN, Kementerian
kesehatan masyarakat Kesehatan Pendidikan Nasional,
pedesaan melalui Kementerian Agama,
pemantapan Puskesmas, Kementerian Dalam Negeri,
Posyandu, Bidan Desa, dan Pemda, PT.POS
KB-Kesehatan Reproduksi,
dengan:
Melanjutkan pendataan Cakupan desa yang TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
ibu hamil dan penyediaan melaksanakan Terlaksananya pendataan 1. Pertemuan Koordinasi Kabupaten
Buku Kesehatan Ibu dan pendataan ibu hamil ibu hamil di 60.000 desa dengan PKM dalam rangka
Anak (KIA) bagi ibu hamil dan penyediaan dan tersedianya buku menindaklanjuti surat edaran Dirjen
baru di 60.000 desa. Buku Kesehatan Ibu KIA bagi ibu hamil di tentang pelaksanaan Pendataan Bumil di
dan Anak (KIA) bagi Kabupaten/Kota desa/kelurahan
ibu hamil 2. Diseminasi Hasil POA 100 hari tentang
pelaksanaan pendataan Bum
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 101
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 124% - telah dilakukan pendataan di 22.855 desa (190%)
1. Pelaksanaan Pendataan Bumil di tingkat dengan jumlah bumil sebanyak 1.232.945 orang
desa/kelurahan di 20% dari 60.000 desa . - sudah dikirim 150 buku untuk 6 Kab/Kota (60%) di
2. Laporan hasil pelaksanaan pendataan wilayah DKI
dari tingkat desa/kelurahan di 20% dari (adanya keterlambatan dalam pengadaan sehingga
60.000 Desa (12.000 desa) distribusi baru dimulai pada minggu ini)
3. Pengiriman Buku KIA ke 10% dari 105
Kab/Kota di Pulau Jawa, Bali dan dari
daerah tersebut
TARGET H-75: H-75: 200% 1. Jumlah desa yang melaksanakan Pendataan Ibu
1. Pelaksanaan Pendataan Bumil di tingkat Hamil adalah 60.389 Desa dengan Jumlah Ibu Hamil
desa/kelurahan di 65 % dari 60.000 Desa : 3.035.490 bumil, berarti telah terealisasi 100% desa
2. Lanjutan Updating Data Laporan hasil dari 60.000 desa
pelaksanaan pendataan dari tingkat desa/ 2. Hasil Sudah 100% Buku dikirim ke 105 Kab/Kota di
kelurahan di 65 % dari 60.000 Desa jawa dan Bali.
3. Pengiriman Buku KIA Ke Kab/Kota ke
Provinsi di Pulau Jawa, Bali dan 105 Kab/
Kota di Provinsi Tersebut, terlaksana 40%
dari total daerah tersebut diatas.
TARGET H-100: H-100: 0%
1. Terlaksananya pendataan ibu hamil di
60.000 desa, terealisasi 100% dari 60.000
Desa target
2. Tersedianya buku KIA bagi ibu hamil
di Provinsi Pulau Jawa, Bali dan 105
kabupaten/kota, terealisasi 100 %
Pembuatan buku saku Pembuatan buku TARGET : TARGET H-30: Penyusunan draft buku H-30: 100%
tentang penyamaan saku tentang Tersedianya buku saku
persepsi gizi bagi penyamaan persepsi tentang penyamaan
pengambil keputusan dan gizi bagi pengambil persepsi gizi di Kabupaten/
masyarakat luas keputusan dan Kota dan Penyebaran
masyarakat luas 2000 buku saku kepada:
33 Kadinkes Propinsi,
579 Kadinkes Kab/Kota,
579 Bupati/Walikota, 50
anggota DPR,
TARGET H-50: H-50: 100%
Finalisasi Buku saku tentang persamaan
persepsi gizi
TARGET H-75: H-75: 100% Buku saku sebanyak 4.000 buku telah dicetak dan
Pencetakan dan pendistribusian buku saku sedang didistribusikan kepada para pemangku
kepada: 33 Kadinkes Propinsi, 579 Kadinkes keputusan (Ka.Dinkes Prov, Kab/Kota, anggota DPR
Kab/Kota, 579 Bupati/Walikota, 50 anggota dan Puskesmas)
DPR, dan puskesmas
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 102
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
Tersedianya 2000 buku saku tentang
penyamaan persepsi gizi di sebarkan
kepada: 33 Kadinkes Propinsi, 579 Kadinkes
Kab/Kota, 579 Bupati/Walikota, 50 anggota
DPR, dan puskesmas
Pemberian biaya Jumlah Posyandu TARGET : 240.000 posyandu TARGET H-30: H-30: 100% Target H-30 berdasarkan laporan checkpoint H-50
operasional 240.000 yang menerima menerima biaya operasional 1.Pengiriman biaya operasional posyandu adalah:
Posyandu untuk Nov & Des biaya operasional dari Kab/Kota ke posyandu melalui - Pengiriman Juknis biaya operasional posyandu ke-
2009 Nov & Des 2009 Puskesmas 33 provinsi untuk didistribusikan ke Kab/Kota
2. Penggunaan biaya operasional - Pengiriman biaya operasional ke Kab/Kota melalui
posyandu PT. Pos Indonesia
- Pengiriman surat permintaan laporan penerimaan
dana kegiatan operasional posyandu ke 33
provinsi dan 467 Kab/Kota di seluruh Indonesia.
- 180.000 posyandu (452 Kab/Kota) sudah menerima
posyandu.
Berdasarkan target H-30 diatas capaian H-30
berdasarkan laporan checkpoint H-50 adalah 130%
TARGET H-50: H-50: 107% Sebanyak 238.317 posyandu telah menerima biaya
- Lanjutan pengiriman biaya operasional ke operasional posyandu
Kab/Kota melalui PT POS Indonesia
- 223.200 posyandu (459 Kab/Kota) sudah
menerima dana posyandu
TARGET H-75: H-75: 100% Sebanyak 241.700 posyandu (467 Kab/Kota) telah
- Lanjutan pengiriman biaya operasional ke menerima biaya operasional posyandu.
Kab/Kota melalui PT POS Indonesia
- 240.000 posyandu (467 Kab/Kota) sudah
menerima dana posyandu
TARGET H-100: H-100: 100% Kegiatan (renaksi) sudah selesai di H-75
240.000 posyandu menerima biaya
operasional
Pencanangan Kartu Menuju Terselenggaranya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Target H-30 yang dilaporakan pada checkpoint H-50
Sehat (KMS) pencanangan KMS KMS Balita Laki-laki dan 1.Koordinasi dgn pihak Istana (10%) adalah:
Balita laki-laki dan perempuan dicanangkan 2.Penyiapan Lapangan oleh Pemda DKI - Penetapan posyandu Cilincing Jakut sebagai lokasi
perempuan di (10%) pencanangan
tingkat Pusat 3.Penyiapan KMS Baru (Balita Laki-laki dan - Penyediaan KMS baru (laki-laki dan perempuan)
Perempuan) oleh Depkes untuk 1000 balita oleh DepKes untuk 1000 balita laki-laki dan 1000
laki-laki dan 1000 Balita Perempuan (10%) balita perempuan
- Sosialisasi penggunaan KMS baru kepada para
dosen Poltekes dan universitas, serta pengelola
gizi provinsi dan kab/kota
- Penyiapan lapangan oleh Pemda DKI Jakarta dan
DepKes.
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 103
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 110% Telah dilakukan Soft launching KMS Baru di NTT dan
- Sosialisasi penggunaan KMS Baru kepada NTB
Lintas sektor terkait (Depdagri, Depdiknas)
dan Organisasi
- Penyiapan lapangan oleh Pemda DKI
Jakarta dan Depkes telah selesai
- Koordinasi dengan pihak Istana terkait
pencanangan Nasional oleh Ibu Ani
Yudhono
- Pengecekan lapangan untuk Gladi kotor
TARGET H-75: H-75: 200% Sudah dicanangkan KMS balita laki2 dan
- Sosialisasi penggunaan KMS Baru kepada perempuan oleh Ibu Ani SBY pd tgl 29 Des 2009 di
para Ibu Gubernur dan Bupati Jakarta Timur.
- Koordinasi dengan pihak Istana selesai
- Pelaksanaan Gladi kotor
TARGET H-100: H-100: 100% Kegiatan telah selesai di H-75
Pelaksanaan pencanangan oleh Ibu Ani
SBY didampingi Menkes
Penanganan kasus gizi Jumlah kasus TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
buruk oleh kader Posyandu, gizi buruk yang Ditemukannya 6000 kasus Surat permintaan laporan kasus gizi buruk
dimulai dengan 6.000 ditemukan oleh gizi buruk oleh kader yang ditemukan melalui pencarian aktif
kasus, kader Posyandu dan dan dirujuk ke fasilitas pada November 2009 s.d Januari 2010
dirujuk ke fasilitas kesehatan melalui Kab/Kota
kesehatan
TARGET H-50: H-50: 22% *) Revisi tentang pernyataan ukuran keberhasilan
Pelaksanaan pencarian kasus gizi buruk dari “Tersedianya biaya untuk penemuan“ menjadi
dengan “Ditemukannya 6.000 kasus gibur”
jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan - Pembentukan tim pemantauan Internal
dan ditangani 3.060 kasus - Baru ditemukan 663 kasus gibur karena
penggerakan masyarakat di daerah pada bulan
Desember dikaitkan dengan liburan agak sulit
- Kemungkinan kasus gizi buruk menurun
Laporan checkpoint H-75 menyatakan bahwa rata-
rata capaian H-50 menjadi 114%
TARGET H-75: H-75: 158% Ditemukan 6.351 kasus gibur di 21 provinsi
Lanjutan pelaksanaan pencarian kasus gizi
buruk dengan
jumlah Kasus gizi buruk yang ditemukan
dan ditangani 4.020 kasus
TARGET H-100: H-100: 0%
Penemuan 6000 kasus gizi buruk oleh
kader dan dirujuk ke fasilitas kesehatan
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 104
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengembangan model Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
registrasi kematian. pengembangan 1. Kesepakatan pelaksanaan Konsinyasi persiapan materi workshop
model registrasi Model Sistem Registrasi
kematian Kematian di 8 Propinsi
2. Draft SKB antara Menkes
Depkes dan Depdagri
untuk kerjasama dalam
pelaksanaan Sistem
Registrasi Kematian di
Indonesia
TARGET H-50: H-50: 100% Hasil workshop masih disusun
Workshop Model Sistem Registrasi
Kematian di 8 propinsi (DKI, Jateng,
Lampung, Kalbar, Gorontalo, Papua, Bali,
NTT)
TARGET H-75: H-75: 100% Draft SKB antara Depkes dan Mendagri) sudah
Tersusunnya draft SKB antara Depkes disusun, SKB diubah menjadi “Peraturan Bersama
dan Depdagri untuk kerjasama dalam Menteri”
pelaksanaan Sistem Registrasi Kematian di
Indonesia
TARGET H-100: H-100: 0%
1. Kesepakatan pelaksanaan Model Sistem
Registrasi Kematian di 8 Propinsi
2. Draft SKB antara Menkes Depkes
dan Depdagri untuk kerjasama dalam
pelaksanaan Sistem Registrasi Kematian di
Indonesia
Upaya kesehatan sekolah Cakupan sekolah TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Monitoring terhadap hasil sosialisasi tentang
dari Puskesmas untuk yang mendapat 10.000 Sekolah yang dibina Monitoring dan Evaluasi pembianaan UKS kepada LS/LP dan penanggung
meningkatkan kesehatan pembinaan Upaya UKS jawab UKS di daerah
anak Kesehatan Sekolah
dari Puskesmas
TARGET H-50: H-50: 114% 5.700 UKS telah dibina oleh Puskesmas
1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 5.000
UKS di Oleh Puskesmas
2. Monitoring dan Evaluasi
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 105
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 200% Sebanyak 31.328 UKS (Sekolah Dasar dan MI) di
1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di 21 provinsi telah dibina oleh Puskesmas berupa
7.500 UKS Oleh Puskesmas penyuluhan CTPS, kes gigi, PHBS, dan keg.bebas
2. Monitoring dan Evaluasi jentik nyamuk.
TARGET H-100: H-100: 100% Kegiatan sudah selesai di H-75
10.000 Sekolah yang dibina UKS
[P36A2] Penetapan Kementerian Badan Pengawasan Obat 1. Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Penetapan SK MenKes mengenai tim evaluasi HET
Pembatasan Harga Eceran Kesehatan dan Makanan, Kementerian penetapan 1. Penetapan HET OGB Penetapan SK Menkes tentang Harga essensial generik (INN)
Tertinggi (HET) dan Obat Kesehatan pembatasan HET 2. Penetapan maksimum Eceran Tertinggi (HET) obat esensial
Generik Berlogo (OGB) OGB rasio HET Obat Branded - generik (INN)
2. Penyelesaian Generik
kebijakan
maksimum rasio
HET Obat Branded -
Generik
TARGET H-50: H-50: 100%
Pengkajian Kepmenkes No.302/2008 ttg
HET oleh Tim evaluasi harga obat
TARGET H-75: H-75: 100% Sudah dilakukan evaluasi/kajian thdp SK Menkes
Evaluasi SK Menkes No. 696/2007 ttg harga No.302/2008 dan 696/2007, sedang proses finalisasii
obat generik bernama dagang atau braded
generik pada sarana yankes pemerintah
oleh tim evaluasi obat generik bersama
GP Farmasi
TARGET H-100: H-100: 0%
1. Penetapan HET OGB
2. Penetapan maksimum rasio HET Obat
Branded - Generik
[P36A3] Revitalisasi Kementerian Kementerian Kesehatan, Ketegasan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Kajian Revitalisasi penggunaan obat generik.
Permenkes tentang Kesehatan Badan Pengawasan Obat dan enforcement Sistem enforcement Penetapan Revisi SK Menkes tentang Keterangan ini dimasukkan pada laporan checkpoint
kewajiban menuliskan Makanan Permenkes implementasi Permenkes penggunaan obat generik di pelayanan H-75
resep dan penggunaan mengenai kewajiban berjalan secara penuh kesehatan pemerintah
obat generik di sarana menuliskan resep
pelayanan kesehatan dan penggunaan
pemerintah obat generik di
sarana pelayanan
kesehatan
pemerintah secara
penuh
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 106
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100% kampanye dengan media cetak sudah dilakukan
1. Seminar hasil kajian revitalisasi
penggunaan obar generik di Yankes
pemerintah;
2. Penggalakan kampanye penggunaan
obat generik melalui media cetak dan
elektronik
TARGET H-75: Pencanangan penggunaan H-75: 60% - SK Menkes sedang proses verbal
obat generik di seluruh sarana yankes - Sudah dilakukan soft launching melalui media
pemerntah dan anjuran untuk pelayanan elektronik
kesehatan swasta. - pengiriman media promosi penggunaan obat
generik sudah ke RS se-Jabodetabek
TARGET H-100: Sistem enforcement H-100: 0%
implementasi Permenkes berjalan secara
penuh
[P37] Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana
[P37A1] Penanggulangan Kementerian Kementerian Dalam Negeri,
Human Immunodeficiency Kesehatan Pemda
Virus (HIV) dan Acquired
Immune Deficiency
Syndrome (AIDS):
Pengamanan dan Ketersediaan Anti TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
penyediaan Anti Retro Viral Retro Viral (ARV) Tersedianya ARV untuk Pengadaan sudah selesai, obat dalam
(ARV) untuk 16.000 Orang untuk 16.000 Orang 16.000 orang proses distribusi (hanya tinggal Didanosine
Dengan HIV dan AIDS dengan HIV dan yang belum datang). Catatan: Stock
(ODHA), AIDS (ODHA) Didanosine tinggal 80 botol, Unicef sudah
siap kirimkan 1400 botol awal Desember
2009
TARGET H-50: H-50: 240% Sudah terkirim ke 120 RS rujukan ARV sesuai dengan
Pengiriman ARV ke 50 RS dari 155 RS permintaan RS
rujukan ARV sesuai dengan permintaan RS
TARGET H-75: H-75: 161% Jumlah RS yang telah mendapatkan ARV adalah 161
Lanjutan pengiriman ARV ke 100 RS RS dengan jumlah ODHA yang terjangkau adalah
dari 155 RS rujukan ARV sesuai dengan 15.447 orang
permintaan RS
TARGET H-100: H-100: 0%
Tersedianya ARV untuk 16.000 orang
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 107
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan reagent Ketersediaan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
HIV untuk pengamanan reagent HIV untuk Tersedianya 950.000 Kontrak sudah selesai dibuat dan
darah (950.000 tes), pengamanan darah, tes pengamanan darah, pengiriman tahap awal adalah pada
survailans (200.000 tes) dan survailans dan 100.000 tes survailans tanggal 20 November ke PMI dengan
diagnostik (1.000.000 tes), diagnostik (strategi 2 dengan jumlah total pengiriman sebanyak
menggunakan 2 macam 1.200.000 test dengan rincian sbb:
tes), dan 341.000 tes - Standard Diagnostic (20.000 test),
diagnostik (strategi 3 - One step anti HIV (60.000 test),
dengan menggunakan 3 - Oncophrobe HIV (230,000 test),
macam tes) - Elisa Abbot Murex HIV (355,000 test),
- Biomereux Vironostica (355.000),
-Dade Behring Enzygnos anti HIV (180.000
test)
- Pemeriksaan dan penerimaan reagen
TARGET H-50: H-50: 100%
Pemeriksaan reagen surveilens dan
diagnostik yang masuk ke gudang PP-PL
dan UTD PMI
TARGET H-75: H-75: 200% 24 provinsi telah menerima diagnostik tes
Distribusi reagen HIV 9tes diagnostic) ke
8 provinsi
TARGET H-100: H-100: 0%
Tersedianya 950.000 tes pengamanan
darah, 100.000 tes survailans (strategi 2
dengan menggunakan 2 macam tes), dan
341.000 tes diagnostik (strategi 3 dengan
menggunakan 3 macam tes)
Pusat pengobatan Keberadaan pusat TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Tuberculosis (TB) HIV di pengobatan Terbangunnya pusat Persiapan penyelenggaraan pelatihan TB
Provinsi Papua. Tuberculosis (TB) pengobatan Tuberculosis bagi petugas HIV di UPK dengan layanan
dan HIV di Provinsi (TB) dan HIV di Jayapura VCT dengan jadwal sbb:
Papua tanggal 29 November - 4 Desember di
Kota Jayapura, Biak Numfor dan Mimika.
Dan tanggal 6-11 Desember di Kabupaten
Merauke, Jayapura dan Nabire.
- Validasi dan tabel analisa
- Pencetakan dokumen
TARGET H-50: H-50: 100% Telah dilaksanakan pelatihan TB bagi petugas HIV di
Pengiriman dokumen ke daerah UPK dengan layanan VCT untuk Kota Jayapura, Biak
Terlaksananya pelatihan TB HIV di RS Numfor, Mimika, Merauke, Jayapura dan Nabire
TARGET H-75: H-75: 80% Pembahasan draft SK tim TB-HIV di RS Dok2
Terbentuknya tim TB HIV di RS
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 108
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
Terbangunnya pusat pengobatan
Tuberculosis (TB) dan HIV di Jayapura
Penanggulangan TB : Jumlah OAT yang TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Berdasarkan laporan checkpoint H-50 capaian H-30
1. Terjaminnya tersedia di fasilitas 26.500 OAT yang tersedia Distribusi 20.658 OAT adalah 142%. Sudah terdisitribusi 29.347 paket
Ketersediaan obat Anti TB kesehatan (RS OAT di 21 Provinsi yaitu DKI Jakarta, NAD, Sumut,
(OAT) di fasilitas kesehatan dan Puskesmas) Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu,
pemerintah pemerintah Lampung, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng,
Sulbar, Sulsel, Sultra, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut,
Papua, Papua Barat
TARGET H-50: H-50: 137% Sudah terdistribusi 36.234 paket OAT di 25 propinsi
Distribusi 26.500 OAT yaitu NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi,
Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Kalsel, Kaltim,
Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Bali,
NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat
TARGET H-75: H-75: 100% Sub rencana aksi selesai pada H-50. Berdasarkan
26.500 OAT yang tersedia (selesai) laporan checkpoint H-75, sebanyak 102.000 paket
OAT FDC 1 telah diterima di 33 propinsi dan seluruh
kabupaten/kota
TARGET H-100: H-100: 100% Sub rencana aksi selesai pada H-50
2. Tersedianya Pusat Jumlah suspek TB TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% - Sekitar Jakarta Timur dan Kota Surabaya
Pelayanan TB Multi Drug MDR - 150 suspek TB MDR yang 112 suspek TB MDR yang terjaring - Mendapatkan pengobatan di Pusat Pelayanan
Resisten (MDR) di Rumah Jumlah pasien TB terjaring 24 pasien TB MDR yang Positif TB MDR yaitu RS. Persahabatan, Jakarta dan RS.
Sakit Persahabatan Jakarta MDR positif - 30 pasien TB MDR yang 14 pasien TB MDR yang diobati Sutomo, Surabaya.
dan RS Dr. Soetomo Jumlah pasien TB positif
Surabaya MDR diobati - 30 pasien TB MDR yang
diobati
TARGET H-50: H-50: 95% - 117 suspek TB MDR yang terjaring (90%)
- 130 suspek TB MDR yang terjaring - 33 pasien TB MDR yang Positif (127%)
- 26 pasien TB MDR yang Positif - 17 pasien TB MDR yang diobati (68%)
- 25 pasien TB MDR yang diobati
TARGET H-75: H-75: 116% - terjaring 147 suspek TB MDR (103%)
- 142 suspek TB MDR yang terjaring - sebanyak 45 pasien positif TB MDR (160%)
- 28 pasien TB MDR yang Positif - sebanyak 26 pasien positif TB MDR telah
- 28pasien TB MDR yang diobati mendapatkan pengobatan di Pusat Pelayanan
TB MDR yaitu RS Persahabatan, Jakarta dan RS dr.
Soetomo Jatim (87%)
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 109
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: H-100: 0%
-150 suspek TB MDR yang terjaring
- 30 pasien TB MDR yang positif
- 30 pasien TB MDR yang diobati
[P37A2] Penanggulangan Kementerian Kementerian Dalam Negeri,
Malaria: Kesehatan Pemda
Penemuan dan Jumlah penderita TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
pengobatan 300.000 Malaria yang 300.000 penderita Malaria penderita Malaria diobati 150.000 pasien
penderita malaria; ditemukan dan diobati
ketersediaan
pengobatannya
TARGET H-50: H-50: 84% Penderita malaria diobati 167.000 pasien. Diberikan
penderita Malaria diobati 200.000 pasien pengobatan malaria kepada penderita malaria yang
didapat di unit pelayanan kesehatan (pusk & rumah
sakit) maupun dari kegiatan pencarian penderita
secara aktif ke masyarakat. Secara intensif kegiatan
ini dilakukan di 16 Provinsi yaitu Papua, Papua
Barat, NTT, Maluku, MAluku Utara, NTB, NAD, Sumut,
Sumbar, Sumsel, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi,
Bangka Belitung, Lampung.
Pencapaian < 100 % karena Belum semua laporan
masuk dari Kab/Kota
TARGET H-75: H-75: 75% 225.000 penderita malaria diobati
penderita Malaria diobati 300.000 pasien
TARGET H-100: H-100: 0%
300.000 penderita malaria diobati
Distribusi 500.000 kelambu Cakupan distribusi TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
(impragnated bed net) 500.000 kelambu 500.000 kelambu 250.000 kelambu terdistribusi
(impregnated bed (impregnated bed net)
net) terdistribusi
TARGET H-50: H-50: 93% Kelambu terdistribusi 280.000. Distribusi melalui
300.000 kelambu terdistribusi kegiatan integrasi dimana setiap ibu hamil dan
balita dan penduduk berisiko di wilayah endemis
malaria di Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, MAluku
Utara, NTB, NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Kep.
Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung.
Sasaran jumlah kelambu yang didistribusi berbeda-
beda tergantung dari sasaran penduduk resiko di
masing-masing kab/kota atau provinsi.
Pencapaian < 100% karena di beberapa Kab/Kota
kelambu masih dalam perjalanan proses pengiriman
dari Kab/Kota ke UPK.
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 110
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 80% 400.000 kelambu sudah didistribusi (proses
500.000 kelambu terdistribusi pelaporan lambat)
TARGET H-100: H-100: 0%
500.000 kelambu (impragnated bed net)
terdistribusi
Screening 450.000 ibu Cakupan screening TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
hamil untuk perlindungan ibu hamil untuk 450.000 ibu hamil ter- 55.000 ibu hamil ter-screening
terhadap malaria. perlindungan screening. Pada Checkpoint
Pada checkpoint H-75 terhadap malaria H-75, ukuran dirubah
dilaporkan bahwa target menjadi 110.000 bumil
screening ibu hami l ter-screen
menjadi 110.000 ibu hamil
karena target awal 450.000
ibu hamil sebenarnya
merupakan target 1 tahun
TARGET H-50: H-50: 103% Skrining bumil 68.000 orang terscreening. Ibu hamil
66.000 Ibu hamil ter-screening yang datang pada pelayanan kehamilan dilakukan
pengambilan sediaan darah/ skrining di wilayah
endemis malaria di Papua, Papua Barat, NTT, Maluku,
MAluku Utara, NTB, NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel,
Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung,
Lampung
TARGET H-75: H-75: 68% 75.000 bumil terscreening. Pada check point
110.000 Ibu hamil ter-screening H-75, target H-75 dirubah menjadi 80.000 bumil.
Berdasarkan target 80.000 bumil tsb, capaian H-75
menjadi 94%
TARGET H-100: H-100: 0% Berdasarkan laporan checkpoint H-75, target H-100
450.000 ibu hamil ter-screening dirubah dari 450.000 bumil menjadi 110.000 bumil
Pos malaria terintegrasi Integrasi Pos Malaria TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
dengan Desa Siaga dengan Desa Siaga 1.317 Pos Malaria 250 Posmaldes terintegrasi dengan desa
terintegrasi dengan Desa siaga
Siaga
TARGET H-50: H-50: 167% 500 Posmaldes sudah terintegrasi dengan Desa Siaga
300 Posmaldes terintegrasi dengan desa selesai. Saat ini terdapat di Provinsi NTB ( Kota
siaga Mataram = 30 Posmaldes; Kota Bima = 25 Posmaldes;
Kab. Bima = 112 Posmaldes; Kab. Dompu = 64
Posmaldes; Kab. Sumbawa =40 Posmaldes; Kab.
Lombok Tengah = 140 Posmaldes; Kab. Lombok
Timur=89 Posmaldes
TARGET H-75: - H-75: 100% sub rencana aksi selesai pada H-50
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 111
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: - H-100: 100% sub rencana aksi selesai pada H-50
[P37A3] Peningkatan Kementerian Kementerian Kesehatan Cakupan program TARGET : TARGET H-30: H-30: 100% Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Universal Child Kesehatan peningkatan Universal Child Pemantauan pelaksanaan terhadap 2.080
Immunization (UCI) di Universal Child Immunization lengkap di desa
5 provinsi Jawa (Jatim, Immunization 2.080 desa (46 Kab/Kota)
Jateng, Jabar, Banten, DKI di 5 Propinsi Jawa (Jatim,
Jakarta) Jateng, Jabar, Banten, DKI
Jakarta)
TARGET H-50: H-50: 145% Cakupan rata2 UCI 82.4%
Pemantauan dan Pelaksanaan UCI
Tercapainya cakupan imunisasi 60% di 5
provinsi yang melaksanakan akselerasi
TARGET H-75: H-75: Cakupan rata2 UCI 88.57%, dengan rincian:
Lanjutan Pemantauan dan Pelaksanaan UCI 126,5% BCG = 88.3%; DPT/HB3 = 89.7%; Polio4 = 88.4%;
Tercapainya cakupan imunisasi 70% di 5 Campak = 87.9% di 2.080 desa yang melakukan
provinsi yang melaksanakan akselerasi akselerasi
TARGET H-100: H-100: 0%
Universal Child Immunization lengkap di
2.080 desa (46 Kab/Kota) di 5 Propinsi Jawa
(Jatim, Jateng, Jabar, Banten, DKI Jakarta)
[P37A4] Pengawasan obat Kementerian Kementerian Pendidikan Jumlah laboratorium TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Kesehatan Nasional, Kementerian berjalan dan - 22 laboratorium berjalan - Penyusunan TOR dan SOP
Agama, Kementerian persentase makanan di 13 Provinsi - Persiapan penggalangan kerja lintas
Perindustrian, Kementerian jajanan anak sekolah - Persentase makanan sektor
Perdagangan, Pemda yang mengandung jajanan anak sekolah
bahan berbahaya yang mengandung bahan
(BB) berbahaya (BB) di seluruh
ibu kota provinsi pulau jawa
menurun sebanyak 50%
TARGET H-50: H-50: 125% Telah beroperasionalnya lab berjalan dan dilakukan
Finalisasi TOR dan SOP sampling di 10 SD di Kota Surabaya dan 24 SD di
Kota Yogyakarta dan KIE di sekolah (target H 75)
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 112
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% 1. Laboratorium berjalan sudah beroperasi
Teroperasionalisasinya laboratorium 2. Jumlah total SD yang disampling 154 SD, dengan
berjalan jumlah total sampel 683 sampel, dgn rincian sbb:
- 30 SD di Jakarta; jumlah sampel 70
- 31 SD di Serang; jumlah sampel 174
- 26 SD di Bandung; jumlah sampel 132
- 10 SD di Semarang; jumlah sampel 60
- 24 SD di Yogyakarta; jumlah sampel 130
- 33 SD di Surabaya; jumlah sampel 117
3. Dilakukan koordinasi LS dgn Kep.Sekolah, Dinkes
dan Diknas oleh BB/BPOM setempat dlm rangka
pembinaan terkait hasil pengawasan
TARGET H-100: H-100: 0%
- 22 laboratorium berjalan di 13 Provinsi
- Persentase makanan jajanan anak sekolah
yang mengandung bahan berbahaya (BB)
dan formalin borax di seluruh ibukota
provinsi puau Jawa menurun sebanyak
50%
[P37A5] Operasionalisasi Kementerian Kementerian Agama Tingkat TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Balai Pengobatan Haji Kesehatan operasionalisasi BPHI baru di Makkah BPHI baru di Makkah beroperasi penuh
Indonesia (BPHI) baru di BPHI baru di Makkah beroperasi penuh
Makkah Arab Saudi
TARGET H-50: H-50: 100% Pada hari ke 50, target H-100 telah selesai
BPHI baru di Makkah beroperasi penuh dilaksanakan
TARGET H-75: - H-75: 100% Sub rencana aksi selesai pada H50
TARGET H-100: - H-100: 100% Sub rencana aksi selesai pada H50
[P37A6] Penanggulangan Kementerian Kementerian Dalam Negeri,
bencana: Kesehatan Pemda,
Screening balita risiko gizi Terselenggaranya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
buruk pasca bencana screening balita 100% screening thd balita Persiapan pelaksanaan skrining 5 Kab di
risiko gizi buruk di gizi buruk pasca bencana Jabar dan 5 Kab/Kota Sumbar
daerah bencana
TARGET H-50: H-50: 120% Skrining di:
- Pelaksanaan skrining balita risiko gizi - Prov. Sumbar: Kab. Agam, Padang, Pariaman,
buruk di 6 kab/kota. Padang Pariaman, Pesisir Selatan. Jumlah balita yang
- Pertemuan verifikasi data di 3 kab di prov discreening 120.936 dengan hasil jumlah gizi buruk
Jabar 510 (0,42%), gizi kurang 3.501 (2,89%).
- Prov. Jambi: Kab. Kerinci. Jumlah balita discreening
2.352 balita, dengan hasil jumlah gizi kurang 156
(6,6%) dan gizi buruk tidak ditemukan.
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 113
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 90% Skrining di :
Pelaksanaan skrining 5 Kab di Jabar dan 5 - Prov. Sumbar dan Jambi: Kab. Agam, Padang
Kab/Kota Sumbar Pariaman, Padang, Pariaman, Pesisir Selatan, dan
Kerinci. Jumlah balita discreening 102.595, gibur 784
dan gikur 6.099
- Hasil screening Prov. Jabar: Bandung, Tasikmalaya
dan Garut dalam proses verifikasi
TARGET H-100: H-100: 0%
100% screening thd balita gizi buruk pasca
bencana
Pemulihan pelayanan Cakupan program TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
kesehatan Puskesmas pemulihan Program telah berfungsi A. Koordinasi penyediaan sumber daya
pelayanan kembali untuk memberikan B. Bimbingan Teknis Perencanaan
kesehatan pelayanan kesehatan
puskesmas puskesmas yang
menyeluruh
TARGET H-50: H-50: 100% Disepakati bahwa akan revitalisasi hingga 6 fungsi
Rencana rehabilitasi Fisik: pelayanan (promkes, pengobatan, KIA/KB, Gizi,
- Koordinasi perencanaan pemulihan imunisasi, kesling) bisa berjalan
pelayanan kesehatan dasar Pusat dan
Daerah serta donatur.
- adanya penentuan donasi
TARGET H-75: H-75: 100% Pelayanan kesehatan dasar Puskesmas (6 fungsi)
Rehabilitasi Fisik ( Implementasi pemulihan sudah berjalan
pelayanan kesehatan dasar Puskesmas )
TARGET H-100: H-100: 0%
Program berfungsi kembali untuk
memberikan pelayanan kesehatan
puskesmas yang menyeluruh ( Optimalisasi
fungsi pelayanan kesehatan dasar di
Puskesmas )
Percepatan rehabilitasi Direhabilitasinya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
sarana medik di daerah sarana medis di 1. Identifikasi kerusakan Rapat perencanaan Rehabilitasi
bencana Sumbar dan Jabar daerah bencana sarana medik sejumlah: Anggaran sedang diproses ke Menkeu,
Sumbar dan Jabar 30 RS, 123 Puskesmas, 144 proses revisi belum selesai
Pustu, 146 Poskesdes, 135
rumah dinas dokter dan
paramedis
2. Rehabilitasi sarana medik
sesuai butir 1
3. Semua sarana medis yang
rusak dapat beroperasi di
daerah bencana Sumbar
dan Jabar
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 114
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100% akan dilaksanakan Donors meeting (16 Des 09)
Tersedianya data sarana medik di Prov dalam rangka pengumpulan sumber daya
Sumbar dan Jabar yang rusak
TARGET H-75: H-75: 80% Rehabilitasi sarana medik (alat medis yang
Pelaksanaan rehabilitasi menunjang pelayanan kesehatan) di Sumbar dan
Jabar telah selesai
TARGET H-100: H-100: 0%
1. Rehabilitasi sarana medik di 30 RS, 123
Puskesmas, 144 Pustu, 146 Poskesdes, 135
rumah dinas dokter dan paramedis.
2. Semua sarana medis yang rusak dapat
beroperasi di daerah bencana Sumbar
dan Jabar di daerah bencana Sumbar dan
Jabar
Penguatan SDM di 100 RS Terlatihnya SDM di TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
untuk penanggulangan Rumah Sakit dalam Peningkatan kapasitas Modul pelatihan siap
bencana penanggulangan SDM 100 RS terkait
bencana penanggulangan bencana
TARGET H-50: H-50: 200% Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan di wilayah II
Rapat perencanaan di masing-masing (Target H 75) selesai.
wilayah
TARGET H-75: H-75: 100% Target H75 telah dilakukan pada H50. Saat ini sedang
Pelaksanaan kegiatan di wilayah II (Wilayah dipersiapkan pelaksanaan TOT di 9 regional Pusat
Tengah) Krisis (target H100)
TARGET H-100: H-100: 0%
Peningkatan kapasitas SDM di 100 RS
terkait penanggulangan bencana
Penguatan 9 pusat Terpenuhinya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
regional dan 2 sub regional kebutuhan logistik 9 pusat regional dan 2 sub 9 regional dan 1 sub regional sudah
penanggulangan bencana di 9 regional dan 2 regional menerima kiriman MP-ASI, 1 sub regional
sub regional (MP- sedang dalam proses pengiriman
ASI, Tanda Pengenal,
Kantong Mayat,,
Tanda Identitas
Petugas)
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 115
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 120% sudah selesai
Pengiriman kantong mayat & pengiriman
tanda identitas petugas ke 9 pusat regional
dan 2 sub regional.
TARGET H-75: pengiriman logistik ke 9 H-75: 100% Target H-100 telah selesai pada H-75
pusat regional dan 2 sub regional selesai.
TARGET H-100: - H-100: 100% Target H-100 telah selesai pada H-75
[P38] Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)
[P38A1] Disusunnya Kementerian Kementerian Keuangan, Ditetapkan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Permenkes tentang Praktek Kesehatan Kementerian Negara Permenkes tentang 1.Selesainya kedua - Pembahasan Rancangan di Lingkungan
tenaga kesehatan (perawat Pembangunan Daerah praktik tenaga Permenkes tentang praktik BPPSDMK
dan bidan) di DTPK dan Tertinggal, Kementerian kesehatan (perawat tenaga kesehatan (perawat - Pembahasan Rancangan dengan
Peraturan Menkes tentang Dalam Negeri dan bidan) di DPTK dan bidan) di DTPK lintas program / organisasi rofesi
pemberian insentif 2.Selesainya Permenkes - Penyempurnaan materi
bagi tenaga kesehatan tentang insentif nakes di
strategis (dokter, perawat, DTPK
bidan, sarjana kesehatan
masyarakat, sanitarian, ahli
gizi, asisten apoteker dan
analis) di DTPK
TARGET H-50: H-50: 100% Draft permenkes sudah dikirim ke Biro Hukor Depkes
- Penyusunan materi rancangan.
- Penyusunan rancangan Permenkes.
- Pemaparan hasil perbaikan rancangan.
- Menerima masukan dari pusat-pusat di
lingkungan BPPSDMK.
- Perbaikan Rancangan dari usulan di
lingkungann BPPSDMK.
- Pengiriman ke Biro Hukor Depkes.
TARGET H-75: H-75: 95% Telah dilakukan:
- Penyusunan perbaikan materi rancangan. - Penyusunan perbaikan materi Rancangan
- Pembahasan rancangan lintas program. - Pembahasan rancangan lintas program
- Pembahasan Rancangan lintas sektor/OP. - Pembahasan Rancangan lintas sektor/OP
- Perbaikan rancangan. - Perbaikan rancangan
- Finalisasi Rancangan. - semi-finalisasi Rancangan (perlu dilakukan
pertemuan 1x lagi)
TARGET H-100: H-100: 0%
- Selesainya kedua Permenkes tentang
praktik tenaga kesehatan (perawat dan
bidan) di DTPK.
- Selesainya Permenkes tentang insentif
di DTPK
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 116
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P38A2] Terpenuhinya Kementerian Kementerian Dalam Negeri, Ketersediaan tenaga TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
kebutuhan tenaga Kesehatan Pemda kesehatan strategis Pemenuhan kebutuhan Monev dan supervisi
kesehatan strategis di Puskesmas di tenaga kesehatan strategis
(perawat, bidan, sanitarian, DTPK sebanyak 131 orang di 35
ahli gizi, analis kesehatan, Puskesmas di DPTK
asisten apoteker) sebanyak
131 orang di 35 Puskesmas,
dari 101 Puskesmas di DTPK
TARGET H-50: H-50: 100% Sebanyak 5 nakes mengundurkan diri, shg total
Penempatan 135 nakes Monev dan dilapangan 130
supervisi. Seminar evaluasi
TARGET H-75: H-75: 99,2% Capaian H-75 adalah 99.2%, karena tenaga
Monev dan supervisi. kesehatan yang tersedia baru mencapai 130 orang.
-Perpanjangan kontrak bagi yg berminat Berdasarkan laporan checkpoint H-75, target H-75
melanjutkan dirubah hanya menjadi monev dan supervisi, tidak
-Program 100 H selesai, perencanaan 2010 ada rincian kegiatan
Selain itu, dalam kotak keterangan dinyatakan
bahwa program selesai, perpanjangan kontrak bagi
yang berminat melanjutkan perencanaan 2010.
TARGET H-100: H-100: 0% Program 100 hari selesai di H75 (laporan checkpoint
Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan H-50). Berdasarkan laporan checkpoint H-75, tidak
strategis sebanyak 131 orang di 35 ada lagi target H-100
Puskesmas
[P39] Peningkatan pelayanan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan terjangkau
[P39A1] Penyediaan Kementerian Kementerian Negara Ketersediaan TARGET : TARGET H-30: 60%, H-30:
Internet bagi pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olahraga, jaringan internet Penyediaan jaringan 11.330 jaringan internet 102,2%
dasar 9 tahun di 17.500 Nasional Asosiasi Profesi, Kementerian bagi SD dan SMP internet bagi 17.500 SD
sekolah. Budaya dan Pariwisata, dan SMP
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Kementerian Kehutanan ,
Kementerian Pendidikan
Nasional, Dunia Usaha,
Kementerian Agama
TARGET H-50: 75%, H-50: 14.572 jaringan internet, yang terdiri dari 7.319 SD,
13.080 jaringan internet 111,4% 5.050 SMP, 750 MI, dan 1.453 MTs
TARGET H-75: 85%, H-75: 118% 17.666 jaringan internet selesai, terdiri dari 9.513 SD,
14.875 jaringan internet 5.443 SMP, 1038 MI, dan 1.672 Mts
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 117
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-100: 100%, H-100: 0%
17.500 jaringan internet
[P39A2] Penguatan Kementerian Kementerian Negara Pemuda Cakupan TARGET : TARGET H-30: 30%, H-30: 100%
kemampuan bagi Pendidikan dan Olahraga, Kementerian peningkatan Penguatan kemampuan terdiri dari Penyusunan dan penyediaan
30.000 kepala sekolah Nasional , Budaya dan Pariwisata, kemampuan bagi 30.000 kepala sekolah anggaran
dan pengawas sekolah Kementerian Dalam Negeri, kepala sekolah dan dan pengawas sekolah pada
pada pendidikan dasar 9 Kementerian Negara pengawas kepala pendidikan dasar 9 tahun
tahun dalam paradigma Pemberdayaan Perempuan sekolah
pembelajaran yang dan Perlindungan Anak,
aktif, kreatif, efektif, Asosiasi Profesi, Kementerian
entrepreneurial, dan Agama, Dunia Usaha,
menyenangkan. Kementerian Pendidikan
Nasional
TARGET H-50: 55%, H-50: 100%
terdiri dari
1) Penyusunan Kebutuhan Kemampuan
2) Penyusunan Materi Pelatihan
TARGET H-75: 67%, H-75: 105% Telah diberikan penguatan kemampuan kepala
terdiri dari Penyiapan Tenaga Pelatihan sekolah dan pengawas sekolah kepada:
- 19.133 orang (era Mendiknas lama bulan Januari-
Oktober 2009)
- 8.653 orang (era Mendiknas baru bulan November-
Desember 2009)
TARGET H-100: 100%, H-100: 0%
terdiri dari
1) Penyusunan Mekanisme Evaluasi dan
Monitoring
2) Penentuan Kriteria dan lokasi Pilot
Project
[P40] Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru
[P40A1] Tersusunnya Kementerian Kementerian Pendidikan Penyelesaian TARGET : TARGET H-30: 15%, H-30: 100%
Permendiknas tentang Pendidikan Nasional, Kementerian Permendiknas Konsep Permendiknas terdiri dari
guru yang bertugas di Nasional Agama, Kementerian Negara tentang guru yang tentang guru yang 1) Workshop dengan dinas Prov., Kab., dan
daerah terdepan dan Pemberdayaan Perempuan bertugas di daerah bertugas di daerah LPMP
terpencil. dan Perlindungan Anak, terdepan dan terdepan dan terpencil 2) Analisis Data Guru
Pemda, Asosiasi Profesi, terpencil selesai 13 Desember 2009;
Perguruan Tinggi Permendiknas tentang
guru yang bertugas di
daerah terdepan dan
terpencil selesai 30 Januari
2009 dan siap implementasi
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 118
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: 50%, H-50: 100%
terdiri dari
1) Rumusan Permen Diknas tentang Guru
bertugas di daerah Terdepan/Terpencil/
Terluar (Tim PMPTK dan Biro Humor)
2) Perhitungan Kebutuhan Guru
TARGET H-75: 60%, H-75: 100%
terdiri dari
1) Koordinasi dengan P4TK dan LPMP
2) Koordinasi dengan kementrian Negera
PDT
TARGET H-100: 100%, H-100: 0%
terdiri dari
1) Sosialisasi Permen, Diknas dengan Dinas
provinsi, Kab., dan LPMP
2) Rencana Implementasi Kebijakan
Terobosan penanganan Guru Daerah
terdepan/terpencil/ terluar
[P41] Penguatan relevansi antara pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pendidikan keterampilan dengan kebutuhan ketersediaan
tenaga kerja dalam mendukung ekonomi, termasuk ekonomi kreatif
[P41A1] Pengembangan Kementerian Kementerian Pendidikan Akomodasi TARGET : TARGET H-30: 15%, H-30: 100%
pendidikan kewirausahaan Pendidikan Nasional, Kementerian pendidikan konsep pendidikan terdiri dari
Nasional Agama kewirausahaan kewirausahaan selesai 1 1)Penyusunan dan Penyediaan Anggaran
dalam kurikulum Februari 2009 2)Penyusunan Kompetemsi Kelulusan
sekolah
TARGET H-50: 50%, H-50: 100%
terdiri dari Pengembangan Strategi
Pembelajaran melalui kurikulum, ko-
kurikuler, dan ekstra kurikuler
TARGET H-75: 70%, H-75: 125% Pusat Kewirausahaan telah dikembangkan di 345
Pembentukan Pusat Kewirausahaan SMK
Pusat kewirausahaan telah terbentuk di 76 PTN dan
189 PTS
TARGET H-100: 100%, Penyusunan H-100: 0%
mekanisme Evaluasi dan Monitoring
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 119
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P41A2] Pengembangan Kementerian Kementerian Negara Cakupan pola TARGET : TARGET H-30: 20%, H-30: 100%
pola kemitraan antara Pendidikan Pemberdayaan Perempuan kemitraan antara Penguatan intermediasi, 1) identifikasi sektor-sektor penyerap
pendidikan kejuruan, Nasional dan Perlindungan Anak, pendidikan peningkatan kesempatan tenaga kerja dominan
pendidikan tinggi vokasi, Kementerian Negara Pemuda kejuruan, pemagangan, dan 2) identifikasi rencana pengembangan
dan pelatihan keterampilan dan Olahraga, Kementerian pendidikan kesesuaian pendidikan/ sektor dan daerah
dengan dunia industri, Negara Koperasi dan tinggi vokasi, pelatihan dengan dunia
termasuk industri kreatif, UKM, Kementerian Tenaga dan pendidikan kerja
dalam rangka memperkuat Kerja dan Transmigrasi, ketrampilan dengan
intermediasi dan Kementerian Perindustrian, dunia industri
mempunyai kesempatan Kementerian Pertanian, termasuk industri
pemagangan serta Pemda, Dunia Usaha kreatif
kesesuaian pendidikan/
pelatihan dengan dunia
kerja.
TARGET H-50: 50%, H-50: 100%
terdiri dari 1)Identifikasi kebutuhan jumlah
dan kualifikasi tenaga kerja 2) Identifikasi
kebutuhan pendidikan
TARGET H-75: 70%, H-75: 100%
Identifikasi kebutuhan pelatihan
TARGET H-100: 100%, H-100: 0%
Penyusunan rencana program integrasi
pendidikan-dunia kerja
[P42] Peningkatan daya saing pendidikan tinggi
[P42A1] Pengembangan Kementerian Kementerian Pendidikan Cakupan TARGET : TARGET H-30: 15%, terdiri dari H-30: 100% Target H-30 berdasarkan laporan checkpoint H-50
kewirausahaan, termasuk Pendidikan Nasional, Kementerian kewirausahaan, konsep kewirausahaan 1) MOU Dikti- Kadin dan Sosialisasi Sinergi adalah 15%, terdiri dari:
technopreneur bagi dosen Nasional Agama, Kementerian termasuk selesai 1 Februari 2009 BIG 1. Penyusunan dan penyediaan anggaran
dan mahasiswa melalui Riset dan Teknologi, technopreneur, 2) Match-making dan Portal hasil Penelitian 2. Penyusunan kompetensi kelulusan
kerjasama antara institusi Kementerian Negara bagi dosen dan dan PPM dengan dunia Industri
pendidikan dan dunia Pemberdayaan Perempuan mahasiswa melalui
usaha dan Perlindungan Anak, kerjasama antara
Kementerian Negara Koperasi institusi pendidikan
dan UKM, Kementerian dan dunia usaha
Negara Pemuda dan
Olahraga, Kementerian
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian
Perindustrian, Kementerian
Pertanian, Pemda, Lembaga
Penelitian K/L, Dunia Usaha
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 120
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: 50%, H-50: 100% Target H-50 berdasarkan laporan checkpoint H-50
terdiri dari workshop kewirausahaan adalah 50%, terdiri dari pengembangan Strategi
Mahasiswa di 6 Kampus pembelajaran melalui kurikulum, ko-kurikuler, dan
ekstra kurikuler
TARGET H-75: 70%, H-75: 128% Target H-75 berdasarkan laporan checkpoint
terdiri dari TOT Dosen kewirausahaan di 6 H-50 adalah 70%, terdiri dari Pembentukan pusat
Kampus (UPI, UII, ITS, USU, UNHAS, UI) kewiraushaan
TARGET H-100: 100%, H-100: 0% Target H-100 berdasarkan laporan checkpoint H-50
terdiri dari FGD penyusunan Road Map adalah 100%, terdiri dari Penyusunan mekanisme
Sinergi BIG 2009-2014 evaluasi dan monitoring
[P42A2] Program beasiswa Kementerian Kementerian Pendidikan Ketersediaan TARGET : TARGET H-30: 20% H-30: 100%
Perguruan Tinggi Negeri Pendidikan Nasional, Kementerian program beasiswa 20.000 siswa SMA/ 1. Penyusunan dan penyediaan anggaran
(PTN) untuk 20.000 siswa Nasional Agama, Kementerian Riset Perguruan Tinggi SMK yang berprestasi 2. Penyusunan kriteria beasiswa
SMA/SMK berprestasi dan dan Teknologi, Kementerian Negeri (PTN) untuk dan kurang mampu
kurang mampu. Negara Pemuda dan siswa SMA/SMK memperoleh beasiswa PTN
Olahraga, Kementerian berprestasi dan
Negara Pemberdayaan kurang mampu.
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Kementerian
Negara Koperasi dan UKM,
Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian
Pertanian, Kementerian
Perindustrian, Pemda, Dunia
Usaha, Lembaga Penelitian
K/L
TARGET H-50: 50%, H-50: 100% Pada laporan checkpoint H-75 Diknas dinyatakan
Penentuan distribusi beasiswa (PTN, bahwa capaian H-50 adalah 200%, sementara
Jurusan, Daya Tampung) capaian H-50 berdasarkan laporan checkpoint H-50
adalah 100%
TARGET H-75: 70%, H-75: 143%
Kontrak Kerja dengan PTN
TARGET H-100: 100%, H-100: 0%
Pengumuman
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 121
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P43] Penguatan posisi Indonesia pada Konferensi PBB ke-15 untuk Perubahan Iklim di Copenhagen, Denmark, 7-18 Desember 2009
[P43A1] Koordinasi Dewan Nasional Kementerian Kehutanan, Tersusunnya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
dengan para pemangku Perubahan Kementerian Pertanian, dokumen Posisi Dokumen Posisi Indonesia 50% penyelesaian Dokumen Posisi
kepentingan. Iklim (DNPI), Kementerian Energi Sumber Indonesia untuk untuk COP-15 UNFCCC di Indonesia untuk COP-15 UNFCCC di
Kementerian Daya Mineral, Kementerian COP-15 UNFCCC Copenhagen, Denmark Copenhagen, Denmark
Negara Lingkungan Kelautan dan Perikanan, di Copenhagen, - Draft Dokumen Posisi Indonesia untuk
Hidup Kementerian Perhubungan, Denmark COP-15 UNFCCC di Copenhagen, Denmark
Kementerian Keuangan,
BMKG, Kementerian
Perdagangan, Kementerian
Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional
BAPPENAS, Kementerian
Koordinator Kesejahteraan
Rakyat
TARGET H-50: H-50: 100%
Dokumen Posisi Indonesia untuk COP-15
UNFCCC di Copenhagen, Denmark
- Dokumen Final Posisi Indonesia untuk
COP-15 UNFCCC di Copenhagen, Denmark
TARGET H-75: - H-75: 100% Rencana aksi telah selesai pada H-50
TARGET H-100: - H-100: 100% Rencana aksi telah selesai pada H-50
[P43A2] Mengusulkan Dewan Nasional Kementerian Negara
untuk disepakatinya Perubahan Perencanaan Pembangunan
metodologi dan Iklim (DNPI), Nasional BAPPENAS,
pembiayaan REDD melalui Kementerian Kementerian Koordinator
kombinasi market dan Negara Lingkungan Kesejahteraan Rakyat,
fund base (opsi Hybrid) Hidup Kementerian Kehutanan,
dan mengusulkan Kementerian Pertanian,
dimasukkannya isu Kementerian Energi Sumber
Manado Ocean Declaration Daya Mineral, Kementerian
(MOD) di UNFCCC: Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Perhubungan,
BMKG, Kementerian Luar
Negeri
Mengusulkan untuk Tersusunnya usulan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
disepakatinya metodologi Indonesia untuk Dokumen usulan 50% penyelesaian dokumen usulan
dan pembiayaan REDD menyepakati Indonesia untuk Indonesia untuk menyepakati metodologi
melalui kombinasi market metodologi dan menyepakati metodologi dan pembiayaan REDD disampaikan di
dan fund base (opsi Hybrid) pembiayaan REDD dan pembiayaan REDD COP-15 UNFCCC
di UNFCCC disampaikan di COP- disampaikan di COP-15 - Draft dokumen usulan Indonesia untuk
15 UNFCCC UNFCCC menyepakati metodologi dan pembiayaan
REDD disampaikan di COP-15 UNFCCC
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 122
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100%
Dokumen Posisi Indonesia untuk
menyepakati metodologi dan
pembiayaan REDD disampaikan di COP-15
UNFCCCCOP-15 UNFCCC di Copenhagen,
Denmark
- Final Dokumen Posisi Indonesia untuk
menyepakati metodologi dan pembiayaan
REDD disampaikan di COP-15 UNFCCC di
Copenhagen, Denmark
TARGET H-75: - H-75: 100% Rencana aksi telah selesai pada H-50
TARGET H-100: - H-100: 100% Rencana aksi telah selesai pada H-50
Mengusulkan untuk Tersusunnya usulan TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
memasukkan isu Manado Indonesia untuk Dokumen usulan Indonesia 50% penyelesaian Dokumen Indonesia
Ocean Declaration (MOD) memasukkan Isu untuk memasukkan Isu untuk memasukkan Isu Manado Ocean
dalam dokumen COP-15 Manado Ocean Manado Ocean Declaration Declaration dalam dokumen COP-15
UNFCCC dan IPCC Declaration dalam dalam dokumen COP-15 UNFCCC dan IPCC
dokumen COP-15 UNFCCC dan IPCC - Draft dokumen Indonesia untuk
UNFCCC dan IPCC memasukkan Isu Manado Ocean
Declaration dalam dokumen COP-15
UNCCC dan IPCC
TARGET H-50: Dokumen Indonesia H-50: 100%
untuk memasukkan Isu Manado Ocean
Declaration dalam dokumen COP-15
UNFCCC dan IPCC
- Final Dokumen Indonesia untuk
memasukkan Isu Manado Ocean
Declaration dalam dokumen COP-15
UNFCCC dan IPC
TARGET H-75: - H-75: 100% Rencana aksi telah selesai pada H-50
TARGET H-100: - H-100: 100% Rencana aksi telah selesai pada H-50
[P44] Pencegahan kebakaran hutan dan peningkatan kualitas pengelolaan bencana
[P44A1] Pengkajian dan Kementerian Kementerian Kehutanan Tersusunnya kajian TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
penetapan mekanisme Negara Lingkungan tentang mekanisme Ditetapkannya mekanisme 50% penyelesaian penyusunan mekanisme
pencegahan kebakaran Hidup pencegahan pencegahan kebakaran pencegahan kebakaran hutan yang
hutan di Riau, Jambi, kebakaran hutan hutan yang komprehensif komprehensif
Sumatera Utara, Sumatera - Melakukan pertemuan dengan instansi
Selatan, Kalimantan Tengah terkait di pusat untuk menghimpun dan
dan Kalimantan Barat. mensinergikan aturan-aturan yg terkait
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 123
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100%
65% penyelesaian penyusunan mekanisme
pencegahan kebakaran hutan yang
komprehensif
- terselesaikannya draft penyusunan
mekanisme pencegahan kebakaran hutan
di 8 propinsi
TARGET H-75: H-75: 100% Tersusunnya Dokumen Mekanisme Pencegahan
80% penyelesaian penyusunan mekanisme Kebakaran Hutan, menjadi satu kesatuan
pencegahan kebakaran hutan yang dengan Rancangan Peraturan Pemerintah
komprehensif tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau
- pembahasan draft mekanisme Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan
pencegahan kebakaran hutan dengan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, sudah
instansi daerah dari 8 propinsi disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM
TARGET H-100: H-100: 0%
Ditetapkannya mekanisme pencegahan
kebakaran hutan yang komprehensif
[P44A2] Revitalisasi Kementerian Kepolisian Republik Terbentuknya TARGET : TARGET H-30: H-30: 100%
Lembaga Penanganan Koordinator Indonesia, Kementerian Satuan Reaksi Cepat Selesainya cetak biru (1) Selesainya cetak biru SRC-PB
Bencana Kesejahteraan Kesehatan, Kementerian Penanggulangan SRC-PB; (2) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi
Rakyat , Sosial, Kementerian Bencana (SRC-PB). Gelar awal, Gladi Kotor, pada tanggal 11 dan 13 November 2009
Pekerjaan Umum, Uji coba lapangan dan Gladi Bersih SRC-PB di (3) Telah dilaksanakan Gelar awal SRC-PB
Kementerian Komunikasi dan SRC-PB Halim Perdana Kusuma dan pada tanggal 18 Nopember 2009 di Halim
Informatika, Kementerian Abdul Rahman Saleh Perdana Kusuma, Jakarta dan tanggal 20
Energi Sumber Daya Mineral, Nopember 2009 di Abdul Rahman Saleh,
Kementerian Pertahanan, Malang
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Perhubungan,
Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Keuangan,
Kementerian Hukum dan
HAM, BAKOSURTANAL,
Kementerian Negara
Badan Usaha Milik Negara,
Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Kementerian Negara
Lingkungan Hidup,
Kementerian Negara Pemuda
dan Olahraga, Perguruan
Tinggi, Kementerian
Kehutanan , BMKG, BNPB,
Tentara Nasional Indonesia
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 124
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100%
(1) Telah dilaksanakan Gladi Kotor SRC-PB
pada tanggal 2 Desember 2009 di Halim
Perdana Kusuma, Jakarta dan tanggal 3
Desember di Abdul Rahman Saleh, Malang
(2) Telah dilaksanakan Gladi Bersih SRC-PB
pada tanggal 4 Desember 2009 di Halim
Perdana Kusuma Jakarta
(3) Telah dikeluarkannya Surat Keputusan
Ka BNPB tentang Pembentukan SRC-PB,
pada tanggal 7 Desember 2009 yang
dilanjutkan dengan pelantikan Komandan
SRC-PB Wilayah Barat dan Timur
(4) Demo, Gelar dan Peresmian SRC-
PB oleh Menko Kesra pada tanggal 7
Desember 2009 di Halim Perdana Kusuma
Jakarta
(5) Evaluasi Demo dan Gelar SRC-PB di
Halim Perdana Kusuma.Jakarta
(6) Terlaksananya Uji Coba SRC-PB, 10 Des
2009 di Bengkulu
TARGET H-75: Tersedianya peralatan SRC- H-75: 100%
PB di Halim Perdana Kusuma dan Abd. R
Saleh
TARGET H-100: SRC-PB di Halim Perdana H-100: 0%
Kusuma dan Abd. R Saleh beroperasi
penuh
[P45] Penyelenggaraan ibadah haji
[P45A1] Peningkatan Kementerian Kementerian Kesehatan, Tingkat mutu yang TARGET : Peningkatan mutu TARGET H-30: H-30: 100% 100% untuk masing-masing point dalam TARGET
mutu penyelenggaraan Agama Kementerian Perhubungan, lebih baik pada penyelenggaraan ibadah 1.pemberangkatan jemaah haji (478 kloter H30. Untuk yang berkaitan dengan pelaksanaan
ibadah haji, meliputi Kementerian Luar Negeri penyelenggaraan haji, meliputi pelayanan dari 208.494 jemaah) ibadah haji, seluruhnya sudah selesai dikerjakan
pelayanan akomodasi, ibadah haji, akomodasi, transportasi, 2.jemaah mendapat vaksin pada tahap persiapan, tinggal menunggu
transportasi, dan kesehatan sejak dari dan kesehatan bagi 208.494 3.jemaah mendapat pemondokan yang operasional terhadap jemaah dalam pelaksanaan
bagi 208.494 jemaah pemberangkatan, jemaah haji Indonesia sesuai dengan standar ibadah haji. Sedang untuk draft Perpres saat ini
haji Indonesia tahun pelaksanaan dan tahun 1430H/2009M 4.jemaah mendapat pelayanan dalam tahap pembahasan internal
1430H/2009M. pemulangan jemaah transportasi dari dan ke pemondokan -
haji Indonesia Masjidil Haram
tahun 1430 5.jemaah memperoleh pelayanan
H/2009 M, yang kesehatan
meliputi pelayanan 6.penyusunan draft final Perpres
akomodasi, tentang Tata Cara Pengangkatan dan
transportasi, dan Pemberhentian Komisi Pengawas Haji
kesehatan
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 125
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-50: H-50: 100% Prosentase capaian point 1 s/d 6 masing-masing
1. pemulangan jemaah sebanyak 178 sebesar 100%. Rata-rata adalah 100%. Sampai 14
kloter, 72.796 jemaah Desember 2009 pukul 08.00 jemaah yang tiba di
2. jemaah mendapat pemondokan yang tanah air sejumlah 184 kloter dan 74.845 jemaah.
sesuai dengan standar
3. jemaah mendapat pelayanan
transportasi dari dan ke pemondokan-
Masjidil Haram
4. jemaah memperoleh layanan katering
5. jemaah memperoleh pelayanan
kesehatan
6. pembahasan Rancangan Perpres
tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Komisi Pengawas Haji
Indonesia (KPHI)
TARGET H-75: H-75: 100% Prosentase capaian point 1 dan 2 masing-masing
1. pemulangan jemaah haji sebanyak 478 sebesar 100%. Rata-rata adalah 100%.
kloter, 208.494 jemaah
2. finalisasi Rancangan Perpres
tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Komisi Pengawas Haji
Indonesia
TARGET H-100: draft final Rancangan H-100: 0%
Perpres tentang Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Komisi Pengawas Haji
Indonesia
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 126
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P45A2] Peningkatan Kementerian Kementerian Pendidikan Cakupan kualitas TARGET : TARGET H-30: H-30: 86% 100% untuk point 1 s/d 5, 50% untuk point 6 dan 7.
kualitas pendidikan di Agama Nasional, Kementerian Dalam pendidikan Penyiapan kebijakan 1.draft awal PMA ttg Syarat dan Prosedur Seluruh draft awal PMA telah selesai, saat ini pada
pesantren dan Madrasah Negeri pesantren dan pengelolaan pendidikan di Pendirian Pondok Pesantren dan tahap pembahasan antar unit dan stakeholders.
sebagai bagian dari sistem madrasah yang pesantren dan madrasah, Pendidikan Diniyah
pendidikan nasional. ditandai dengan yang mencakup 5 draft 2.draft awal PMA ttg Standardisasi Pondok
tersedianya final Peraturan Menteri Pesantren dan Pendidikan Diniyah
peraturan Agama (PMA) ttg syarat 3.draft awal PMA ttg Penyelenggaraan
terkait dengan dan prosedur pendirian Madrasah
peningkatan pondok pesantren & 4.draft awal PMA ttg Penyelenggaraan
kualitas pendidikan pendidikan diniyah, Madrasah Bertaraf Internasional
pesantren dan standardisasi pondok 5.draft awal PMA ttg Pendidikan Agama
madrasah. pesantren & pendidikan pada Sekolah
diniyah, penyelenggara- 6.draft awal PBM ttg Pengelolaan
an madrasah, Pendidikan Pondok Pesantren dan
penyelenggaraan madrasah Madrasah
bertaraf internasional dan 7.draft awal PBM ttg Pengelolaan
pendidikan agama pada Pendidikan Agama pada Sekolah
sekolah, dan 2 draft final
Peraturan Bersama Menag,
Mendiknas dan Mendagri
(PBM) tentang pengelolaan
pendidikan pondok
pesantren dan madrasah,
serta pengelolaan
pendidikan agama pada
sekolah
TARGET H-50: H-50: 78% Prosentase capaian point 1 s/d 9 masing-masing
1. pembahasan antar unit draft PMA ttg Syarat adalah 75%, 65%, 65%, 75%, 80%, 100%, 65%, 100%,
dan Prosedur Pendirian Pondok Pesantren dan 80%. Rata-rata prosentase capaian adalah 78%.
Pendidikan Diniyah
2. pembahasan antar unit draft PMA ttg
Standardisasi Pondok Pesantren dan
Pendidikan Diniyah
3. pembahasan antar unit draft PMA ttg
Penyelenggaraan Madrasah
4. pembahasan antar unit draft PMA ttg
Penyelenggaraan Madrasah Bertaraf
Internasional
5.pembahasan antar unit draft PMA ttg
Pendidikan Agama pada Sekolah
6. penyelesaian draft awal PBM ttg Pengelolaan
Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah
7. pembahasan antar kementerian draft PBM
ttg Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren
dan Madrasah
8. penyelesaian draft awal PBM ttg Pengelolaan
Pendidikan Agama pada Sekolah
9. pembahasan antar kementerian draft PBM
ttg Pengelolaan Pendidikan Agama pada
Sekolah
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 127
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN H30, %
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT KETERANGAN STATUS
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN H50, H75, DAN H100 CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET H-75: H-75: 100% Capaian masing-masing poin adalah 100%. Rata-rata
1. finalisasi draft RPMA ttg Syarat dan 100%. Finalisasi draft terdiri dari 1) pembahasan
Prosedur Pendirian Pondok Pesantren dan yang terkait dengan penyelesaian target H-50
Pendidikan Diniyah yang belum tercapai (hanya 78% pada H-50) 2)
2. finalisasi draft RPMA ttg Standardisasi pembahasan lanjutan
Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah
3. finalisasi draft RPMA ttg
Penyelenggaraan Madrasah
4.finalisasi draft RPMA ttg Penyelenggaraan
Madrasah Bertaraf Internasional
5. finalisasi draft RPMA ttg Pendidikan
Agama pada Sekolah
6. finalisasi draft RPBM ttg Pengelolaan
Pendidikan Pondok Pesantren dan
Madrasah
7.finalisasi draft RPBM ttg Pengelolaan
Pendidikan Agama pada Sekolah
TARGET H-100: H-100: 0%
1. draft final Rancangan PMA (RPMA) ttg
Syarat dan Prosedur Pendirian Pondok
Pesantren dan Pendidikan Diniyah
2. draft final RPMA ttg Standardisasi
Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah
3. draft final RPMA ttg Penyelenggaraan
Madrasah
4. draft final RPMA ttg Penyelenggaraan
Madrasah Bertaraf Internasional
5. draft final RPMA ttg Pendidikan Agama
pada Sekolah
6. draft final Rancangan PBM (RPBM) ttg
Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren
dan Madrasah
7. draft final RPBM ttg Pengelolaan
Pendidikan Agama pada Sekolah
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 128
Related docs
