ANALISIS PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI BPPNFI REGIONAL IV SURABAYA SUATU PENDEKATAN KESIAPAN INSTITUSI PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM TURUT SERTA MEREALISASIKAN MASYARAKAT INFORMASI IND
The Indonesian government planned that the year of 2015 as the year of the Indonesia Information Society, where ICT will become the effective tool in the implementation of government, business sector and public and also the social stratum communication or ICT for all. In order to achieve this aim during 2010, it is hoped that the achievement of ICT development reach 70% of the targets of the Information Society, increase national competitiveness, carry out bureaucracy reformation, and achieve technopreneurship. Indonesian government has recognized that education is the key factor in order to reach the goal of Indonesian Information Society. It needs an enormous effort to create breakthroughs and policies about ICT that can lead nonformal education to take important role in the realization of Indonesian Information Society. This paper is an analysis of ICT implementation at BPPNFI Region IV Surabaya. Which is as a nonformal education institution, BPPNFI Region IV should take an important role as leading institution in the realization of Indonesian Information Society 2015.

Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
ANALISIS PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI BPPNFI REGIONAL IV SURABAYA
SUATU PENDEKATAN KESIAPAN INSTITUSI PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM TURUT
SERTA MEREALISASIKAN MASYARAKAT INFORMASI INDONESIA 2015
Putu Ashintya Widhiartha
(Pamong Belajar BPPNFI Regional IV Surabaya)
The Indonesian government planned that the year of 2015 as the year of the
Indonesia Information Society, where ICT will become the effective tool in the
implementation of government, business sector and public and also the social stratum
communication or ICT for all. In order to achieve this aim during 2010, it is hoped that
the achievement of ICT development reach 70% of the targets of the Information Society,
increase national competitiveness, carry out bureaucracy reformation, and achieve
technopreneurship.
Indonesian government has recognized that education is the key factor in order to
reach the goal of Indonesian Information Society. It needs an enormous effort to create
breakthroughs and policies about ICT that can lead nonformal education to take
important role in the realization of Indonesian Information Society. This paper is an
analysis of ICT implementation at BPPNFI Region IV Surabaya. Which is as a
nonformal education institution, BPPNFI Region IV should take an important role as
leading institution in the realization of Indonesian Information Society 2015.
Kata kunci: Masyarakat Informasi Indonesia, Kebijakan TIK, TIK dalam pendidikan
A. Latar Belakang
Sejak Indonesia meratifikasi keputusan World Conference of Information Society
(WSIS) tahun 2003 yang menargetkan pembentukan Masyarakat Informasi Dunia pada
tahun 2015 maka secara resmi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi
salah satu aspek penting dari peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.
Salah satu target dari pemerintah Indonesia berkaitan dengan WSIS adalah
mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia (MII) 2015. Hal ini nantinya akan ditandai
http://widhiartha2.blogspot.com 1
Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
dengan penerapan TIK secara menyeluruh di sektor publik, swasta, pemerintahan dan
sosial kemasyarakatan. Target lain pemerintah adalah dengan pencapaian MII maka
Indonesia akan menjadi negara terdepan dalam penerapan TIK di Asia Tenggara pada
tahun 2015.
Dalam menentukan keberhasilan dari WSIS 2015, (International Telecomunication
Union (ITU) telah merumuskan indikator sebagai berikut ini (Kelly, 2005):
Koneksi seluruh desa dengan TIK
Koneksi seluruh institusi pendidikan dengan TIK
Koneksi seluruh pusat penelitian ilmiah dengan TIK
Koneksi seluruh perpustakaan dan museum dengan TIK
Koneksi seluruh rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dengan TIK
Koneksi seluruh institusi pemerintahan dengan TIK
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang mengakomodasi TIK
Akses radio dan televisi untuk seluruh penduduk
Meningkatkan pengembangan konten internet
Menjamin akses TIK pada separuh penduduk dunia
Sedangkan indikator MII 2015 adalah tercapainya 70% indikator WSIS di atas
ditambah beberapa target tambahan dari pemerintah Indonesia sendiri yaitu
dipenuhinya beberapa hasil sebagai berikut : penetrasi PC sebanyak 25 juta, pengguna
Internet mencapai hingga 40 juta, penggunaan telepon tetap menjadi 37,5 juta, serta
penggunaan telepon seluler hingga 125 Juta. E-Industri juga dikembangkan dengan
dibentuknya pusat sertifikasi opensource yang mendukung program Indonesia Go
OpenSource (IGOS), modal ventura, kampanye software legal, dan penegakan HaKI
untuk melindungi hasil ide para peneliti dari pembajakan hasil karya mereka, sehingga
http://widhiartha2.blogspot.com 2
Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih inovatif dan banyak mengeluarkan karya
yang baru tanpa perlu khawatir akan perlakuan pembajakan hasil karya mereka (Rusadi,
2008).
Dalam jangka pendek pemerintah Indonesia juga menargetkan 70% dari indikator
terwujudnya MII di atas harus sudah tercapai pada tahun 2010. Dalam mencapai
berbagai target jangka pendek dan menengah tersebut pemerintah juga menekankan
bahwa pendidikan adalah ujung tombak dalam usaha meraihnya. Hal ini tercermin
dalam visi pengembangan sumberdaya manusia di sektor TIK yang
berbunyi ”Implement Longlife Learning Paradigm”. Melalui visi ini pemerintah telah
secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa pendidikan menjadi unsur utama
terwujudnya MII. Pendidikan dipandang sebagai salah satu pilar utama dari pencapaian
MII selain Pemerintah, Industri, dan Komunitas masyarakat seperti ditampakkan pada
ICT Golden Triangle berikut ini:
Gambar 1
Golden Triangle dalam Pencapaian MII 2015 (sumbe : DEPKOMINFO)
http://widhiartha2.blogspot.com 3
Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
Dibandingkan dengan jalur pendidikan formal, peran pendidikan nonformal pada
pencapaian MII 2015 dapat dianggap minim. Kebijakan pendidikan nonformal masih
disibukkan dengan pencapaian-pencapaian program konvensional semacam
pengentasan buta aksara, wajib belajar pendidikan dasar, dan pembinaan-pembinaan
kelembagaan semacam kursus dan PKBM. Hal ini patut disayangkan, bila mencermati
indikator-indikator terwujudnya Masyarakat Informasi Indonesia 2015 akan terlihat
dengan jelas bagaimana pendidikan nonformal dapat berperan penting dalam
pencapaiannya. Secara alamiah seharusnya pendidikan nonformal memiliki akses luas
ke berbagai komunitas masyarakat, fleksibilitas, dan birokrasi yang tidak berbelit.
Kebijakan-kebijakan dalam penerapan TIK pada berbagai tingkatan institusi
pendidikan nonformal, baik pusat maupun daerah selama ini masih lebih dimaknai
sebagai pengadaan sarana dan prasarana TIK. Pada tingkat pemanfaatan pun,
penerapan TIK masih terbatas pada penyediaan data dan informasi. Pada implemetasi
untuk program pendidikan, TIK bahkan sering dipahami tidak lebih sebagai kursus
komputer saja. Sebagai sebuah lembaga yang melakukan berbagai kegiatan penelitian
dalam pengembangan model BPPNFI Regional IV Surabaya pun seharusnya memiliki
tanggungjawab dan berani mengambil peran membuat berbagai breakthrough dalam
menjadikan pendidikan nonformal sebagai unsur penting pencapaian MII 2015. Tulisan
berikut ini adalah sebuah analisis kualitatif berdasarkan pengalaman dan pengamatan
penulis tentang kesiapan BPPNFI Regional IV Surabaya mengambil peran sebagai
institusi terdepan dalam menjadikan pendidikan nonformal berperan besar dalam
pencapaian MII 2015.
http://widhiartha2.blogspot.com 4
Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
B. Kondisi Terkini Penerapan TIK di BPPNFI Regional IV Surabaya
Salah satu ciri institusi pendidikan modern dewasa ini adalah dilibatkannya
teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Telah banyak
ditemukan di mana-mana lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak
hingga perguruan tinggi yang berlomba-lomba memanfaatkan teknologi ini dalam
rangka meningkatkan kinerja belajar mengajar yang dilakukan. Terlepas dari berbagai
spektrum pemanfaatan teknologi informasi pada sistem pendidikan – yang menurut
teori paling tidak terdiri dari tujuh peranan utama dan sejumlah fungsi pendukung –
kunci utama keberhasilannya terletak pada kesiapan para pemegang kepentingan
(stakeholder) terkait.(Indrajit, 2006)
Sebagai institusi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan nonformal
BPPNFI Regional IV Surabaya saat ini secara aktif turut menerapkan TIK pada
berbagai sistem kerjanya. Pada beberapa hal di bidang TIK, BPPNFI Regional IV
Surabaya bahkan termasuk pionir di lingkungan Ditjen PNFI. Pembuatan perangkat
lunak edukasi, portal e-learning, pelatihan online, dan pemberdayaan masyarakat
melalui komunitas TIK adalah contoh-contoh terobosan kebijakan di BPPNFI Regional
IV Surabaya. Walaupun demikian patut disayangkan, terobosan-terobosan berani
tersebut jarang mendapat publikasi dan tindak lanjut yang memadai disebabkan
ketatnya aturan birokrasi sebagai sebuah lembaga pemerintah.
Dari sisi sumberdaya manusia para karyawan BPPNFI Regional IV Surabaya telah
memiliki kesadaran akan penggunaan TIK baik untuk tugas sehari-hari maupun aktifitas
lain. Lebih dari 50% karyawan memiliki alamat email dan tidak kurang dari 40% aktif
menggunakannya pada aktifitas sehari-hari. Situs jaringan sosial semacam friendsterTM
http://widhiartha2.blogspot.com 5
Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
dan facebookTM pun sudah menjadi sesuatu yang akrab bagi para karyawan BPPNFI
Regional IV Surabaya. Pencarian artikel dan tulisan ilmiah juga sudah dilakukan oleh
para pamong belajar pada saat menyusun berbagai naskah model dan kajian. Tingkat
kepemilikan komputer jinjing pun cukup tinggi di lembaga ini (lebih dari 50% untuk
seluruh staf, dan lebih dari 80% untuk pamong belajar). Hal ini menadakan kesadaran
akan penggunaan TIK sudah tidak lagi dianggap asing di lembaga ini.
Berikut ini adalah penerapan TIK di BPPNFI Regional IV Surabaya dalam berbagai
aspek kerja di institusi ini:
Pengembangan Model
BPPNFI Regional IV Surabaya adalah satu-satunya UPT Direktorat Jenderal PNFI
yang memiliki kelompok studi yang mengkhususkan pada pengembangan model
TIK pada berbagai program pendidikan nonformal. Selama ini kebijakan-kebijakan
di Ditjen PNFI dan UPT-nya harus mengacu kepada keempat direktorat yang ada
(Dikmas, Kursus dan Kelembagaan, PAUD, dan Pendidikan Kesetaraan).
Keberadaan kelompok studi pamong belajar yang dikhususkan mengembangkan
model TIK seringkali mengundang kontroversi karena dianggap tidak sejalan
dengan kebijakan-kebijakan konvensional. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi,
sebaliknya pemikiran-pemikran baru dah jauh ke depan tersebut seharusnya
dihargai sebagai sebuah keberanian dalam menjadikan BPPNFI Regional IV
Surabaya sebagai leading-institution dalam kebijakan-kebijakan penerapan TIK di
dunia pendidikan nonformal.
Pada periode 2004-2008, BPPNFI Regional IV Surabaya adalah satu-satunya
institusi di lingkungan Ditjen PNFI yang mengembangkan perangkat lunak edukasi
bagi berbagai program pendidikan nonformal. Tidak kurang dari 20 judul perangkat
http://widhiartha2.blogspot.com 6
Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
lunak edukasi telah dikembangkan, bahkan salah satu di antaranya telah
dinominasikan meraih Indonesia ICT Award yang merupakan penghargaan
tertinggi tingkat nasional di bidang TIK pada tahun 2008. Berbagai perangkat lunak
edukasi tersebut tidak didistribusikan secara luas karena minimnya kebijakan
pendukung. Perangkat-perangkat lunak tersebut hanya didistribusikan secara
terbatas di lingkungan BPPNFI Regional IV Surabaya dan lembaga-lembaga
binaannya saja.
Pelayanan Publik
BPPNFI Regional IV Surabaya seringkali mendapat tanggungjawab tambahan dari
Ditjen PNFI untuk melakukan seleksi dan pendampingan bagi lembaga-lembaga
pendidikan nonformal yang mendapatkan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Program (BOP). Sebagai sebuah kegiatan yang langsung
menyalurkan dana ke masyarakat, program semacam ini menuntut akuntabilitas
dan transparansi dalam setiap prosesnya. BPPNFI Regional IV Surabaya
sebenarnya memiliki peluang untuk menggunakan TIK sebagai sarana
menegakkan transparansi dan akuntabilitas tersebut. Misalnya dengan
menggunakan situs resmi sebagai sarana mengumumkan proses seleksi dan hasil
seleksi ke masyarakat luas.
Penyediaan data dan informasi tentang pendidikan nonformal merupakan
salah satu tugas utama BPPNFI Regional IV Surabaya. Beragam proses
pendataan telah dilakukan dengan melibatkan stake-holder. Penggunaan TIK pada
kegiatan ini telah berhasil diterapkan melalui proses entri data secara online dan
visualisasi data melalui situs resmi BPPNFI Regional IV Surabaya.
http://widhiartha2.blogspot.com 7
Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
Administrasi dan Ketatausahaan
BPPNFI Regional IV Surabaya adalah salah satu lembaga di lingkungan Ditjen
PNFI yang menggunakan perangkat lunak administrasi untuk urusan kepegawaian
dan persuratan. Perangkat lunak tersebut sangat membantu dalam proses
penyimpanan dan pencarian arsip surat menyurat dan urusan kepegawaian. Pada
urusan keuangan, BPPNFI Regional IV Surabaya pun telah memiliki tenaga teknis
yang mampu mengoperasikan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan baik.
Peningkatan Kualitas PTK PNF
Saat ini BPPNFI Regional IV Surabaya memiliki portal e-learning
(http://bppnfi4.web.id) yang digunakan untuk menampung berbagai referensi
pendidikan nonformal. Hal ini didorong kebutuhan untuk melakukan publikasi
terhadap berbagai sumber belajar pendidikan nonformal melalui internet. Apabila
dimungkinkan dari sisi aturan situs tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan
pelatihan online seperti yang dilakukan pada pengembangan model tahun 2008.
Pada kegiatan tersebut 10 orang pamong belajar SKB mengikuti pelatihan secara
online dan hasilnya dibandingkan dengan pelatihan tatap muka. Setelah
dibandingkan pelatihan dengan cara online ini memberikan efisiensi cukup besar
dari segi waktu dan biaya serta tingkat kompetensi yang tidak terlalu jauh dari
pelatihan tatap muka (Setiyono, 2008). Hal ini membuktikan peningkatan mutu PTK
PNF dapat dilakukan dengan cara online apabila telah ada kebijakan yang
mengaturnya.
http://widhiartha2.blogspot.com 8
Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
C. Peluang
Melihat berbagai kondisi terkini di atas, maka dalam jangka waktu beberapa tahun
ke depan BPPNFI Regional IV Surabaya memiliki beberapa peluang untuk turut serta
dalam pencapaian MII 2015, antara lain:
Menjadikan model pembelajaran berbasis TIK sebagai sebuah standar bagi
pendidikan nonformal.
Pembelajaran dengan TIK akan menjadi pemicu munculnya kultur TIK di
masyarakat. Peserta didik yang terbiasa menggunakan berbagai sarana dan
prasarana TIK semacam email, perangkat lunak edukasi, e-learning dan
sebagainya akan membawa efek kepada orang-orang di sekitarnya. Kepercayaan
diri yang meningkat sebagai seorang yang melek TIK dapat menghilangkan
perasaan minder dan terbelakang yang sering muncul pada peserta didik
pendidikan nonformal.
Menggunakan TIK di BPPNFI Regional IV Surabaya sebagai media
mengembangkan sistem birokrasi yang akuntabel
Sebagai lembaga pemerintah, saat ini tuntutan masyarakat akan sistem
birokrasi yang bersih dan akuntabel semakin meningkat. Dengan TIK hal ini dapat
dicapai secara lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh situs resmi balai adalah
media melakukan publikasi terhadap berbagai kegiatan BPPNFI Regional IV
kepada masyarakat. Masyarakat dapat menilai kualitas lembaga ini dengan
mengakses ke situs tersebut.
http://widhiartha2.blogspot.com 9
Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
Memperluas penerapan TIK di masyarakat melalui kegiatan pendidikan nonformal
Sebagai jalur pendidikan dengan sasaran yang luas dan fleksibel disertai
akses ke masyarakat pada level grassroot, pendidikan nonformal memiliki
tanggungjawab untuk mensosialisasikan penerapan TIK pada masyarakat. Sebagai
lembaga yang memiliki pengaruh kuat pada berbagai program pendidikan
nonformal, BPPNFI Regional IV Surabaya harus menyadari tanggungjawab untuk
memberikan kemudahan akses mempelajari TIK seluas-luasnya kepada peserta
didik pendidikan nonformal. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan
semacam pembentukan komunitas TIK di lingkungan pendidikan nonformal atau
mensyaratkan penerapan TIK untuk para penerima BOP.
D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari berbagai pengamatan dan pengalaman di atas, penulis mengambil kesimpulan
bahwa BPPNFI Regional IV Surabaya memiliki sumberdaya manusia dan sarana serta
prasarana yang memadai untuk menjadikan pendidikan nonformal berperan penting
dalam mewujudkan MII 2015. Permasalahan yang mendasar justru pada sisi birokrasi
dan kebijakan yang seringkali masih sebatas pada mengejar target pada berbagai
program tradisional pendidikan nonformal dan kurangnya inisiatif untuk melakukan
berbagai terobosan dalam menerapkan TIK pada pendidikan nonformal. Berikut adalah
beberapa rekomendasi penulis dalam sudut pandang analisis ilmiah:
Merumuskan Kebijakan yang Berfokus pada TIK
Sebagai sebuah institusi pemerintah BPPNFI Regional IV menerapkan aturan
birokrasi yang ketat dalam pengambilan setiap kebijakan. Penerapan TIK hanya
http://widhiartha2.blogspot.com 10
Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
dapat optimal apabila para pengambil kebijakan di organisasi memahami maksud
dan tujuan dari TIK serta dukungan untuk pencapaiannya. Dengan pemahaman
tersebut dapat dirumuskan kebijakan yang sesuai dan kondusif bagi optimalnya TIK
di BPPNFI Regional IV Surabaya. Para pengambil kebijakan juga harus memiliki
inisiatif dalam memberikan masukan bagi lembaga vertikal yang membawahi
BPPNFI Regional IV Surabaya agar semakin aktif dalam memberikan fokus pada
TIK dalam rangka mengambil peran untuk mensukseskan tercapainya MII 2015.
Meningkatkan ICT Habit
Sumberdaya manusia adalah kunci utama penerapan TIK di sebuah organisasi.
Sarana dan prasarana saja tidak cukup tanpa adanya suatu kultur lembaga
terhadap penggunaan TIK. Kebiasaan akan penggunaan TIK dan tidak
menganggapnya sebagai sebuah momok akan membuat karyawan terbiasa
terhadap penggunaan TIK. Lembaga bisa menumbuhkan hal ini dengan
menggunakan TIK pada proses kerja di BPPNFI Regional IV Surabaya. Sebagai
contoh memberikan pengumuman melalui email, atau memberikan peluang
berdiskusi antara karyawan dengan pimpinan melalui email, menumbuhkan kultur
menulis blog bagi karyawan dan berbagai kegiatan lainnya. Semuanya dilakukan
dengan tujuan memicu munculnya kultur TIK di institusi.
Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Lebih Baik
Kecepatan akses internet saat ini masih menjadi isu utama di hampir semua
institusi di Indonesia. Dalam jangka panjang memang hal ini tampak tidak akan
menjadi masalah. Sebab dengan berbagai proyek peningkatan kapasitas
http://widhiartha2.blogspot.com 11
Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
bandwidth internet semacam Palapa Ring, diharapkan akses internet pada tahun
2010 tidak lagi menjadi kendala di negara ini. Dalam jangka pendek BPPNFI
Regional IV Surabaya harus mencari dan memanfaatkan biaya operasional internet
yang saat ini dimiliki untuk memilih penyedia jasa terbaik dan mampu menyediakan
akses yang terjamin kecepatan dan reliabilitasnya. Untuk sarana dan prasarana
yang lain, sebenarnya kualitas yang dimiliki oleh BPPNFI Regional IV Surabaya
saat ini dapat dianggap sangat memadai. Fasilitas yang dimiliki BPPNFI Regional
IV antara lain adalah komputer dan notebook lebih dari 50 unit (lebih dari 10 unit
adalah generasi terbaru), selain itu terdapat 3 buah laboratorium dan berbagai
fasilitas pendukung lainnya.
Berhati-hati pada Kegagalan Sistem
Sistem TIK yang baik adalah sistem yang bekerja secara efektif dan efisien.
Sebaiknyaberbagai sistem TIK di BPPNFI Regional IV Surabaya dikembangkan
secara hati-hati dan teruji. Bila perlu menggunakan tenaga auditor TIK independen.
Sistem semacam pendataan online dan manajemen jaringan komputer masih
sangat rentan pada kegagalan dan bisa menghamburkan biaya yang tinggi.
Dengan kehati-hatian pada perencanaan dan penerapan sistem dapat
memperkecil kemungkinan kegagalan.
REFERENSI
--- (2006), Kebijakan & Rencana Pemerintah Indonesia di dalam Pemanfaatan &
Penerapan Teknologi Informasi, Jakarta, DEPKOMINFO
Haddad, W. (2007), ICTs for Education : A Reference Handbook, Part 1: Decision
http://widhiartha2.blogspot.com 12
Naskah ini termuat di Jurnal Pendidikan Nonformal BPPNFI Regional IV Surabaya
Edisi I/2009
Makers Essentials, Bangkok, UNESCO Bangkok
Indrajit, R. E. (2006), Mengukur Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Untuk Institusi Pendidikan Suatu Pendekatan Kesiapan Pemegang Kepentingan
(Stakeholder), Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi
untuk Indonesia, Bandung, ITB
Kelly, T. ( 2005), Indicators for implementing the WSIS Plan of Action, WSIS Thematic
Meeting on ICT Indicators, Tunisia
Marshall, S., Taylor , W., & Yu, X. (Eds.) (2003), Closing the Digital Divide: Transforming
Regional Economies and Communities with Information Technology . Greenwood
Publishing, Westport CT, USA .
Rusadi, U. (2008) The Development Strategy Of Information And Communication
Technology (ICT) Human Resources In Indonesia, The Third Session of the
APCICT Governing Council
Setiyono, D. dkk (2008), Laporan Pengembangan Model eLearning untuk Pendidikan
Nonformal, Surabaya, BPPNFI Regional IV
Toure, K. (2008). Introduction: ICT and Changing Mindsets in Education. In K. Toure,
T.M.S. Tchombe, & T. Karsenti (Eds.), ICT and Changing Mindsets in Education.
Bamenda, Cameroon: Langaa; Bamako, Mali: ERNWACA / ROCARE.
http://widhiartha2.blogspot.com 13
Get documents about "