Peran dan Fungsi DPRD dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, serta APBD by DadangSolihin

VIEWS: 3,272 PAGES: 30

More Info
									                                                     www.dadangsolihin.com   2




                          Materi
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
•   Perwakilan Daerah
•   Perencanaan Pembangunan Daerah
•   Kegagalan Perencanaan
•   Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal
•   Penyusunan RPJPD
•   Penyusunan RPJMD
•   Penyusunan APBD




                         www.dadangsolihin.com   3
                Apa Itu Pembangunan?                                                                               How?
   Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih                      1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
   baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.                                        antar daerah
                                                                                              antar sub daerah
                                                                                                                                     keadilan).
                                                                                              antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
          A Tujuan Pembangunan?
          Apa T j  P b        ?                                                        2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
             (Todaro: the three objectives of development)                             3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
   1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik                  4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
      pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan,                          5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
      pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.                                               agar bermanfaat bagi g
                                                                                           g                                   g     generasi masa
                                                                                                             g generasi sekarang dan g
   2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya                             datang (berkelanjutan).
      rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
                                                      orang.
   3 Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang
   3.
                                    www.dadangsolihin.com                       5                                www.dadangsolihin.com                      6




     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                                              Pembangunan Daerah (1)
                                                               • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                       ketimpangan
                             memadai dan                       • Memberdayakan           Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana
                              berkualitas                        masyarakat              untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga
                                                               • Mengentaskan            tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
                                                                 kemiskinan.
                                                               • Menambah lapangan
                                                                                          • memberikan pelayanan kepada masyarakat,
                                                                 kerja.                   • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
                                              Dunia usaha yg   • Menjaga kelestarian     Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk
                                                 kondusif        SDA
                             Pemanfaatan                                                 memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
                          sumber daya secara
                              berkualitas                                                 • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat
                Koordinasi yang                                                             untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan
               semakin baik antar                                                           tenteram,
                                                                                            tenteram
                 stakeholders
                                                                                          • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi
                                                                                            peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    www.dadangsolihin.com                       7                                www.dadangsolihin.com                      8
                                                                                           Pergeseran Paradigma:
                            (2
         Pembangunan Daerah (2)                                                         From Government to Governance

•   Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi
    daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada
    terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
•   Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat
    dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu:
    pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
•                  ( g                       yudikatif) memainkan p
    Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan y        )           peran
    yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum
                                                                                          Government                                 Governance
    yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
                                                                                  Memberikan hak ekslusif bagi           Persoalan-persoalan publik
•   Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan p
                                        j           p
                                               penciptaan                                                 hal-hal
                                                                                  negara untuk mengatur hal hal          adalah urusan bersama
    lapangan kerja dan pendapatan.                                                publik,                                pemerintah, civil society dan
•   Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi                Aktor di luarnya hanya dapat           dunia usaha sebagai tiga aktor
    dan politik.
        p                                                                         disertakan sejauh negara
                                                                                                j      g                 utama.
                                                                                  mengijinkannya.
                                www.dadangsolihin.com                       9                              www.dadangsolihin.com                          10




       Pelaku Pembangunan: Paradigma                                             Pelaku Pembangunan: Stakeholders
                Governance
                Governance
    Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                       transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
    yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb                                      STATE                        CITIZENS
                                  Tenaga Kerja                                                                                     organized into:
                                                                                                      Executive
                    Kontrol                         Kontrol                                           Judiciary        Community-based organizations
                                                                                                     Legislature       Non governmental
                                                                                                                       Non-governmental organizations
                                                                                                                          Professional Associations
                                                                                                    Public service
                                                                                                                              Religious groups
         Dunia Usaha                                                                                   Military               Women’s groups
                                  Pemerintah                   Masyarakat                               Police
           Swasta                                                                                                                   Media


                        Nilai                    Redistibusi
                                                                                                                    BUSINESS
                  Pertumbuhan                Melalui Pelayanan
                                             Melalui Pelayanan                                            Small / medium / large enterprises
                                     Pasar                                                                   Multinational Corporations
                                                                                                                 Financial institutions
                                                                                                                    Stock exchange
            sendi sendi          dipenuhi,
    Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan
    Good.
                                www.dadangsolihin.com                       11                             www.dadangsolihin.com                          12
                                         Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
        Troika                                                          y
                                           Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



                                           Masyarakat,
                                           Bangsa,
                                           Bangsa dan
                                             Negara                                Masyarakat

                                                                                                VISI
                                                                            Pemerintah

                                         Good Governance          Dunia Usaha
                                                                  D i U h




       www.dadangsolihin.com        13                     www.dadangsolihin.com                       14




Perumusan Visi Daerah                      Perumusan Visi Daerah
                     Stakeholders                                        Stakeholders




      PEMDA                                                PEMDA




       www.dadangsolihin.com        15                     www.dadangsolihin.com                       16
 Permasalahan Pembangunan Daerah (1)                                   Permasalahan Pembangunan Daerah (2)

1. Pembangunan Ekonomi                                                3. Pembangunan Prasarana Wilayah
     Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan                              Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
     Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk                        intra wilayah.
     mengembangkan sektor riil
         g        g                                                        Menurunnya kapasitas p
                                                                                      y     p                                pengaturan
                                                                                                     pemerintah daerah dalam p g
     Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara                   dan pengelolaan infrastruktur.
     nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang                Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
     cukup tinggi antarwilayah
          p gg             y                                               listrik.
2. Pembangunan Sosial                                                      Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
     Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-                      Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
                             (pendidikan,             gizi).
     pelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi)                            infrastruktur
                                                                           pelayanan infrastruktur.




                         www.dadangsolihin.com                   17                            www.dadangsolihin.com                   18




 Permasalahan Pembangunan Daerah (3)                                   Permasalahan Pembangunan Daerah (4)

4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup                   5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
     Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,           Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
     pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).                  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
     Berkurangnya ruang p
              g y                          g
                         g publik dan ruang terbuka hijau (
                                                      j (RTH) di
                                                              )          acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p
                                                                                      p                 g             y pada
     wilayah perkotaan.                                                  Perencanaan.
     Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman      Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
     secara signifikan.
              g                                                          serta meningkatnya DAS kritis.
                                                                                    g    y
                                                                         Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
                                                                         frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
                                                                         terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.
                                                                                  p             yang      g         g




                         www.dadangsolihin.com                   19                            www.dadangsolihin.com                   20
 Permasalahan Pembangunan Daerah (5)

6. Permasalahan Khusus
   Lemahnya daya saing investasi
   Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
   antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
                           p         ,    y      ,
   Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
   masyarakat
   Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
   keamanan di daerah perbatasan negara.




                               www.dadangsolihin.com                             21




                                                                                      Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                                                                                                              Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
       Wadah Perwakilan Rakyat                                                                 Pemda
                                                                                            Kebijakan dan
                                                                                                                  DPRD
                                                                                                               Produk-produk
                                                                                                                                 Parpol       LSM
                                                                                                                                    Program partai       Kebijakan dan
                                                                                                                                                                               Ormas
                                                                                                                                                                           Agenda lobi dan
                                                                                              Program          Fungsi DPRD             dan janji        program khusus      tekanan politik
                                                                                            Pembangunan                               kampanye                LSM
       Pemerintah Daerah yang dipimpin                 Mana yang paling dekat
       oleh Kepala Daerah yang dipilih                 dengan rakyat d secara
                                                       d         k t dan                                                    Arena Pembangunan
       secara langsung oleh rakyat                     nyata sering memperjuangkan
                                                                                                  Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
                                                       kepentingan rakyat?
       DPRD sebagai organisasi politik                                                     Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang          Pembuatan
                                                          g            yang
                                                       Organisasi mana y g terkait          bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari    keputusan partisipatif
       Negara yang b ih k d b j
       N            berpihak dan berjuang              langsung memperjuangkan
       untuk kepentingan rakyat                        kepentingan rakyat?
                                                                                                                             Lembaga Intermediary
       Berbagai partai politik yang                    Lembaga dan organisasi mana
       seharusnya menjadi organisasi politik           yang mempunyai sumberdaya               Pemda               DPRD                p
                                                                                                                                   Parpol                     LSM              Ormas
       sipil tertinggi dari rakyat                     pembangunan yang dapat                KDH, Sekda,         Pimpinan,          Pimpinan Partai,    Berbagai bentuk    Berbagai bentuk
                                                       didayagunakan untuk secara              SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
       LSM dan berbagai bentuk asosiasi                nyata dan cepat memenuhi                                   Kaukus                 Partai
       y g      j            g
       yang menjadi wadah fungsional atas              kebutuhan hidup rakyat?
       perjuangan kepentingan tertentu                                                             Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
                                                       Organisasi mana yang
       Berbagai organisasi kemasyarakatan              mempunyai dasar pijakan kuat                             Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
       yang dibentuk mulai dari tingkat                dan konkrit di lingkungan               Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan           Organisasi
       dusun sampai ti k t nasional
       d            i tingkat     i   l                rakyat?
                                                                                                 Laki               Kaya                 Tetap               Mapan            Kelompok

                               www.dadangsolihin.com                             23                                              www.dadangsolihin.com                                         24
                                                                                             Perempuan              Miskin           Tidak Tetap             Rentan           Individual
                                                                                           Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
               Fungsi DPRD                                                                Fungsi Legislasi
             menurut UU 32/2004                                           •   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
                                                                              Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
                                                                              Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
                                                                              Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
           1.
           1             Legislasi                                        •   Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
                                                                          •   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
                                                                              menjadi instrumen p
                                                                                  j                      g           g     y
                                                                                                perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
            2
            2.           Anggaran
                                                                          •   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

            3.              g
                         Pengawasan




                           www.dadangsolihin.com                     25                              www.dadangsolihin.com                      26




                    g     gg
                 Fungsi Anggaran                                                      Fungsi Pengawasan
•   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses                     •   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan                      pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda               pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    tentang APBD.                                                             pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat                 kerjasama i t
                                                                              k j                i   l daerah.
                                                                                         internasional di d  h
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,   •   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
    DPRD dan pemerintah daerah.                                               adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh               •   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam            daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    satu tahun anggaran.                                                      kualitas pelayanan publik.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik          •   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada                    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa                 penyediaan pelayanan publik di daerah.
           i t h b ti d k”
    pemerintah bertindak”.
                           www.dadangsolihin.com                     27                              www.dadangsolihin.com                      28
                      (1966-
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)                                             Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
•   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan           •   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
    kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang                  lalu.
    diprakarsai eksekutif.                                                •   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
•   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk         daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
    melakukan analisa secara independen atau untuk meminta                    pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses
    masukan dari masyarakat.                                                  penganggaran daerah.
•   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan                •   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
    kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,                          keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
    pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan              aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
    prioritas konstituen.                                                     ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
•   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih                •   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
    anggota DPRD yang loyal pada rezim.                                       lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
                                                                              memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                           www.dadangsolihin.com                     29                              www.dadangsolihin.com                        30




    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)                                      Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)

•   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali      •   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
    terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri           terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
    sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita                kepercayaan publik.
    kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai                  •   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
    k hid         h i h i Indonesia.
    kehidupan sehari-hari di I d      i                                       dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
•   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan                     penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
    merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak      •   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
      t                  k t      k b h k          t t      l k
    atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus   kh        menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
    dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.                       merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah
                                                                              sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk
                                                                                     t j i
                                                                              menyetujuinya.




                           www.dadangsolihin.com                     31                              www.dadangsolihin.com                        32
         Mengapa Hal Ini Terjadi?                                           Kemauan untuk Mereformasi
•   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi          •   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada        sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    berpihak pada pemilih dan masyarakat.                                  hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
•   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan           hari.
    dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota     •   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji              permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    mereka kepada partai.                                                  para politisi.
•   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai        •   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye               memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    pemilihan kembali.                                                     transparansi.
•   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
    tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
    seringkali melibatkan uang.


                          www.dadangsolihin.com                   33                              www.dadangsolihin.com                      34




                Best Practices (1)                                                      Best Practices (2)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi                  Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan           • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
  memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya            dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
  dalam proses pembuatan keputusan.                                    • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
                                                                                       p                             g
                                                                         kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam
Penggunaan Masa Reses yang Bermakna                                      proses penyusunan peraturan daerah.
• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk               • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam p
                                                                              g       p                 y                         proses
  melakukan konsultasi dengan para konsituennya.                         pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik,          mantap dan mudah dilaksanakan.
                                                   masing masing.
  misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.




                          www.dadangsolihin.com                   35                              www.dadangsolihin.com                      36
               Best Practices (3)                                                        Best Practices (4)
Dengar Pendapat Publik                                                    Transparansi Anggaran
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan                • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
  masyarakat melalui dengar pendapat publik.                                 mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
         p                                                                   kepada publik dalam bentuk poster.
  konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi        • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program
  satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.                  radio untuk membicarakan anggaran daerah.
• Ruang sidang p p
       g                               p       p             p guna
                g paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa g
  meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini        Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
  pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.                        • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
                                                                            Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
                                                                            Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.



                         www.dadangsolihin.com                       37                            www.dadangsolihin.com                      38




                                                                                    Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
    Orientasi Dasar Politik DPRD
                                                                                           2.   Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
                                                                                                mendasar dan tidak klise.
                          1. Agenda politik yang sangat nyata dan                                  Dengan membawa d k
                                                                                                   D            b                litik    t dari
                                                                                                                      dukungan politik nyata d i
                             langsung memenuhi kebutuhan warga.                                    warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
                                                                                                   pijakan mereka dalam proses politik yang
                                     Penanggulangan kemiskinan;
                                                                                                                                       DPRD.
                                                                                                   berlangsung dalam berbagai sidang DPRD
                                     Peningkatan aksesibilitas dan
                                                                                                   Dengan informasi dan pengetahuan yang
                                     kualitas pendidikan dan
                                                                                                   langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
                                     kesehatan;
                                                                                                   anggota DPRD akan mampu membawakan
                                     Pemberantasan korupsi dan                                     semua kepentingan warga ke dalam proses
                                     reformasi birokrasi.                                          pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
                                                                                                                    politik
                                                                                                   dan pengawasan politik.




                         www.dadangsolihin.com                       39                            www.dadangsolihin.com                      40
              Orientasi Dasar Politik DPRD . . .                                         Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya                                                                        4.     Membangun dan memperkokoh sistem
   perbaikan.                                                                                                        umpanbalik yang cepat dan efektif.
        Anggota DPRD akan selalu dituntut                                                                                Para anggota DPRD dan partai
        untuk berpikir positif dan                                                                                       politiknya dapat selalu melakukan up-
        konstruktif dalam melaksanakan                                                                                   date terhadap informasi dan program
        tugas dan f
        t               i
              d fungsinya.                                                                                               kerjanya.
                                                                                                                         k j
        Sering tanpa disadari kebiasaan ini                                                                              Partai politik yang diwakili oleh anggota
        justru meningkatkan kapasitas                                                                                    DPRD tersebut juga secara terus
           d l li ik
        modal politik yang memang                                                                                                            l   i diri
                                                                                                                         menerus mengevaluasi di i apakah  k h
        dibutuhkan oleh anggota DPRD dan                                                                                 mereka mempunyai akar yang kuat di
        struktur politik pendukungnya.                                                                                   tingkat akar rumput atau justru
                                                                                                                         berkembang menjadi partai politik yang
                                                                                                                         mengambang.



                             www.dadangsolihin.com                     41                                      www.dadangsolihin.com                            42




                                                                                 Siklus Representasi Wakil Rakyat
      Siklus Representasi Wakil Rakyat                                                                               RAKYAT

                                                                                                                      PEMILU

      Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa                                             Representasi Rakyat
      rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh                                            (k t    kil )
                                                                                                                 (keterwakilan)

      anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
                                                                                 Hubungan dengan                       DPRD
      Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk                    Pemilih
                                                                                                                                            Fungsi Legislasi
      mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
      Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan                Hubungan dengan                    MEMBUAT
                                                                                media dan kelompok                 KEPUTUSAN                Fungsi Anggaran
      mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat                  kepentingan
                                                                                      p     g                        POLITIK
      dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
      yang akan datang.                                                            Sumber daya
                                                                                (anggaran, staf, riset                                      Fungsi Pengawasan
      Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang               dan informasi)
      wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
      maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
                                                                                                   Perlindungan                Peningkatan
      delegitimasi di mata publik.                                                                hak-hak Individu         Kesejahteraan Individu
                                                                                                                               j
                                                                                                  dan masyarakat              dan Masyarakat
                                                                            Sumber: NDI,
                             www.dadangsolihin.com                     43                                      www.dadangsolihin.com                            44
                                                                            LGSP
  d ato e a sa aa      a dat yang a (1)
Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( )                                       d ato e a sa aa      a dat yang a (2)
                                                                               Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( )

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat                        Secara substansial
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak                   perlindungan hak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
                                                                                  peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
anggaran dan pengawasan.
                                                                               Secara prosedural
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.                                                                       mengikuti prosedur hukum yang benar
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah                               melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap                  Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan              Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun                        Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
i di id i id warga negara.
individu-invidu                                                                mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                         www.dadangsolihin.com                          45                                www.dadangsolihin.com                         46




                                                                                       Definisi Perencanaan
                                                                                                      p
                                                                             Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
                                                                             tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian
                                                                             pilihan-pilihan.

                                                                              Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
                                                                              Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
                                                                              Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
                                                                              Pilihan-pilihan :
                                                                              1.
                                                                              1 Pemilihan tujuan dan kriteria
                                                                              2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi
                                                                                 dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
                                                                              3. Arahan tindakan mengenai tujuan y g telah ditentukan
                                                                                                       g        j     yang

                                                                                                          www.dadangsolihin.com                         48
            y
           Syarat Perencanaan                                                            g
                                                                                      Fungsi/Manfaat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:                                  •   Sebagai penuntun arah
1. Tujuan       ang dikehendaki.
1 T j an akhir yang dikehendaki                                                   •   Minimalisasi ketidakpastian
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang                        •   Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).                              •   Penetapan standar dan pengawasan kualitas
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
   pelaksanaannya
                          www.dadangsolihin.com                              49                                      www.dadangsolihin.com                                        50




              Proses Perencanaan                                                  Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
               Pendekatan Politik:                                                                   NASIONAL                                       DAERAH
               Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana                         Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
               pembangunan hasil proses politik (public choice theory of              R       P b
                                                                                      Rencana Pembangunan             UU          R
                                                                                                                                  Rencana Pembangunan
                                                                                                                                          P b                       Perda
                                                                                                                                                                    P d
               planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.            Jangka Panjang Nasional                     Jangka Panjang Daerah
                                                                                                                (Ps. 13 Ayat 1)                                (Ps. 13 Ayat 2)
                                                                                      (RPJP-Nasional)                             (RPJP-Daerah)
               Proses Teknokratik:
                                                                                      Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
               Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh                   Jangka Menengah           (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah       (Ps. 19 Ayat 3)
               lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional                       Nasional                                    (RPJM-Daerah)
               bertugas untuk itu.                                                    (RPJM-Nasional)

               Partisipatif:                                                          R t Kementerian /
                                                                                      Renstra K    t i            P t
                                                                                                                  Peraturan       R t Satuan Kerja
                                                                                                                                  Renstra S t   K j               P t
                                                                                                                                                                  Peraturan
                                                                                      Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
               Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,                                             (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
               antara lain melalui Musrenbang.
                                                                                      Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
                                                                                      Pemerintah (RKP)          (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)                (Ps. 26 Ayat 2)
               Proses top-down dan bottom-up:
                                                                                      Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
               Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.                             Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
                                                                                      (Renja KL)                (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                        ( Ps. 21 Ayat 3)
                          www.dadangsolihin.com                              51                                      www.dadangsolihin.com                                        52
                                                                                 Kegagalan Perencanaan (1)
                                                                                   g g                 ( )
                                                                        1. Penyusunan perencanaan
                                                                           tidak tepat, mungkin karena:
                                                                              informasinya kurang
                                                                              lengkap,
                                                                              metodologinya belum
                                                                              dikuasai,
                                                                              perencanaannya tidak
                                                                              realistis sehingga tidak
                                                                              mungkin pernah bisa
                                                                              terlaksana
                                                                                                                      pertimbangan-
                                                                              pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan
                                                                              pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.



                                                                                                    www.dadangsolihin.com             54




        Kegagalan Perencanaan (2)                                                 g g                 ( )
                                                                                Kegagalan Perencanaan (3)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak
   seperti seharusnya.                                                  3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak
       kegagalan t j di k
       k      l terjadi karena tid k b k it
                               tidak berkaitnya perencanaan d
                                                            dengan         sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak
                                                                           dapat mengatasi masalah mendasar negara
       pelaksanaannya.                                                     berkembang.
       aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
                                                                             Misalnya, orientasi
       masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga             semata-mata pada
       tidak mendukungnya.                                                   pertumbuhan yang
                                                                             menyebabkan makin
                                                                                 y
                                                                             melebarnya kesenjangan.
                                                                             Dengan demikian, yang
                                                                             keliru bukan semata-mata
                                                                             perencanaannya, tetapi
                                                                             falsafah atau konsep di
                                                                             balik perencanaan itu.

                          www.dadangsolihin.com                    55                               www.dadangsolihin.com             56
         Kegagalan Perencanaan (4)                                                              y g
                                                                             Sistem Perencanaan yang Berhasil

          p                         g pengaturan total
4. Karena perencanaan diartikan sebagai p g
   kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.                 •   Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya
         Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan                     mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
         berkembangnya p                      pengembangan
                    g y prakarsa individu dan p g         g              •   Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan
         kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.                    menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di
         Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan                  bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya
         permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.                     adalah masyarakat dan usaha swasta.
                                                                                        y
         Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem
         perencanaan terpusat (centrally planned system).




                           www.dadangsolihin.com                    57                          www.dadangsolihin.com                 58




         Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
                                             prosesnya.
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
                      terus-menerus          kesejahteraan,
    adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan dan
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    keutuhan konsep secara keseluruhan.
•   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


                           www.dadangsolihin.com                    59                          www.dadangsolihin.com                 60
Step by Step Penyusunan RPJPD (1)                                              Step by Step Penyusunan RPJPD (2)
Tahap Persiapan                                                               Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah
1. Orientasi perencanaan daerah                                               1. Pengumpulan data dan informasi
2.
2 Pembentukan tim penyusun RPJPD                                              2 Pen s nan profil daerah dan prediksi masa depan
                                                                              2. Penyusunan
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD
                                                                              3. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
4. Identifikasi stakeholder
                                                                              4. Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota
5 Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD
5.
6. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
                                                                              5. Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi
    RPJPD                                                                     6. Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
7. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen
           p                y                        y                        7. FGDs Profil Daerah, Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka
    RPJPD                                                                        Panjang
8. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh         8. Penetapan isu strategis dan draft visi-misi
    stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJPD
                                                                              9 Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang
                                                                              9.
9. Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD
                                                                              10.FGDs Visi-Misi dan Arah Pembangunan Daerah jangka panjang
10. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
    RPJPD                                                                     11.Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD


                          www.dadangsolihin.com                       61                                                www.dadangsolihin.com                                        62




Step by Step Penyusunan RPJPD (3)
                                                                                                 y
                                                                                    Tata Cara Penyusunan RPJPD
Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah
• Musrenbang RPJPD
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah                                                                               Saran,                     Rumusan
                                                                                                      Rancangan
                                                                                                                         tanggapan,                     hasil
                                                                                                      Visi & Misi
• Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD                                                                              Rekomendasi
                                                                                                                        stakeholders
                                                                                                                                                     kesepakatan
                                                                                                                                                     & komitmen
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPD
Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah                        Prediksi Kondisi
                                                                                                                                                                 Rancangan
                                                                                                                                                                Akhir RPJPD
• Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati cq         Umum Daerah            Rancangan RPJP                                              - Visi
     pp         p
   Bappeda Kabupaten                                                                           Merumuskan
                                                                                                                         S i li    i
                                                                                                                         Sosialisasi,
                                                                                                                                                               - Misi            Penetapan
                                                                                                                                                                                       p
                                                                           - Geomorfologi &    gambaran awal                            Musrenbang                                Perda ttg
                                                                                                                         Konsultasi                            - Arah
• Konsultasi dan Diskusi dgn lampirannya kepada Bupati cq Bappeda            lingkungan        - Visi                    Publik, dan      Jangka
                                                                                                                                                                   Pembangunan
                                                                                                                                                                                   RPJPD
                                                                                               - Misi                                    Panjang
   Kabupaten                                                               - Ekonomi & SDA
                                                                                               - Arah Pembangunan
                                                                                                                           jaring
                                                                                                                          asmara          Daerah                   ▪ Arahan
                                                                                                                                                                                  Peraturan
                                                                                                                                                                                  Daerah ttg
                                                                           - Demografi                                                                              Umum         RPJP Daerah
• Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD             - Prasarana dan                                                                         ▪ Fungsi &
                                                                             sarana                                                                                 peran sub
• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD                                                                                                                            wilayah/
                                                                           - dll.                                                                                   kawasan
• Penetapan Ranperda menjadi PERDA                                                                  Rancangan Arah
                                                                                                     Pembangunan
                    y g           y
• Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan                                                              Rencana tata ruang



                          www.dadangsolihin.com                       63                                                www.dadangsolihin.com                                        64
                   Outline RPJPD                                          Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (1)
1. Pendahuluan;                                                           Bab I PENDAHULUAN
2. Gambaran Umum K di i D
2 G b       U    Kondisi Daerah;
                              h                                                 1.1
                                                                                1 1 Latar Belakang
3. Analisis Isu-isu Strategis;                                                  1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD
                                                                                1.3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan RPJPD
4. Visi dan Misi Daerah;                                                            · UU No 25/2004
5. Arah Kebijakan;                                                                  · UU No 32/2004
6. Kaidah Pelaksanaan.                                                              · SE Mendagri No 050/2020/SJ
                                                    Pasal 40 PP 8/2008
                                                                8/              1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen
                                                                                           g                 g
                                                                                    Perencanaan Lainnya
                                                                                    · RPJP Nasional
                                                                                    · RPJP Provinsi
                                                                                    · RTRW Nasional
                                                                                    · RTRW Provinsi
                                                                                1.5 Sistematika Penulisan

                            www.dadangsolihin.com                    65                         www.dadangsolihin.com                      66




Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (2)                                      Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (3)
  Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM                         2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah
         DAERAH                                                                   2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
         2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah Masa                       2.2.2
                                                                                  2 2 2 Demografi
                                                                                  2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
             Kini
                                                                                  2.2.4 Sosial Budaya dan Politik
             2.1.1 Pelayanan umum
                                                                                  2.2.5 Prasarana dan Sarana
             2.1.2
             2 1 2 Ketertiban dan keamanan                                        2.2.6 Pemerintahan
             2.1.3 Ekonomi                                                    2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa
             2.1.4 Lingkungan hidup                                               Depan
             2.1.5
             2 1 5 Perumahan dan fasilitas umum                                   2 3 1 Pelayanan umum
                                                                                  2.3.1
             2.1.6 Kesehatan                                                      2.3.2 Ketertiban dan keamanan
             2.1.7 Pariwisata dan budaya                                          2.3.3 Ekonomi
             2.1.8 Pendidikan
                  8 e dd a                                                        2.3.4 Lingkungan hidup
                                                                                  2.3.5 Perumahan dan fasilitas umum
             2.1.9 Perlindungan sosial
                                                                                  2.3.6 Kesehatan
                                                                                  2.3.7 Pariwisata dan budaya
                                                                                  2 3 8 Pendidikan
                                                                                  2.3.8
                                                                                  2.3.9 Perlindungan sosial
                            www.dadangsolihin.com                    67                         www.dadangsolihin.com                      68
 Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (4)                                                  RPJP
                                                                            Checklist: RPJPD yang Berkualitas (1)

Bab III   VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH                         1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
          3 1 Vi i
          3.1 Visi                                                           pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan
          3.2 Misi                                                           daerah
          3.3 Arah dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Panjang
                                                                          2. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis
               3 3 1 Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Panjang
               3.3.1
                                                                             pembangunan daerah masa kini
               3.3.2 Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah
                                                                          3. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada
Bab IV    PENUTUP                                                            kinerja p       g
                                                                                  j pembangunan daerah saat ini
                                                                          4. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan
Lampiran                                                                     faktor- faktor eksternal di masa depan




                           www.dadangsolihin.com                     69                             www.dadangsolihin.com                     70




              RPJP
   Checklist: RPJPD yang Berkualitas (2)

5. Ada identifikasi tantangan dan peluang utama pembangunan
   daerah
6. Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan
   pembangunan daerah yang merespon tantangan dan
   mengoptimasikan peluang masa depan
7. Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal, perempuan,
   lembaga p                perguruan tinggi dalam semua tahapan
        g penelitian, dan p g            gg                   p
   proses penyusunan RPJPD
8. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang terarah oleh
   fasilitator yang kompeten dalam dalam j
               y g     p                      g p
                                         jaring aspirasi isu dan
   harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang
   RPJPD


                           www.dadangsolihin.com                     71                             www.dadangsolihin.com                     72
                  Apa itu RPJMD                                                Landasan Hukum RPJMD
•   RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang                1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam                 (SPPN)
    jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala             2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
    Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.                              3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
                                                                                              g
•   Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya           4. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
    Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian             Pusat dan Pemerintah Daerah
    penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
    tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala
    t t       diik ti d           t         l    i d      i   b k l       5 PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
                                                                          5.
    atas implementasinya.                                                 6. PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
•   RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: (1) kemana daerah akan             Pelayanan Minimal
    diarahkan           b
    di hk pengembangannya d apa yang h d k di
                                  dan            hendak dicapai d l
                                                               i dalam    7.
                                                                          7 Permendagri 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
    lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3)                 Penetapan Standar Pelayanan Minimal
    langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
    tercapai
    tercapai.
                           www.dadangsolihin.com                     73                             www.dadangsolihin.com                     74




                                                                                                  RPJM
                                                                          Step by Step Penyusunan RPJMD (1)
      Landasan Hukum RPJMD
                                                                          Tahap Persiapan
                                                                          1. Orientasi Perencanaan Daerah
8. SE Mendagri 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk                    2 Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
                                                                          2.
    Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah                        3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
    Kabupaten/Kota
                                                                          4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
9. SEB MenPPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri                    5.
                                                                          5 Orientasi Renstra SKPD
    0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis
                                                                          6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
    Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
                                                                          7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
10. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan              8.
                                                                          8 Identifikasi Stakeholder
    Daerah
                                                                          9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
11. PP 8/2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan              10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
    Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah                                       RPJMD
                                                                          11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen
                                                                              RPJMD
                                                                                               p      p                   p          p
                                                                          12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
                                                                              stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
                           www.dadangsolihin.com                     75                             www.dadangsolihin.com                     76
                        RPJM
Step by Step Penyusunan RPJMD (2)                                                                    RPJM
                                                                             Step by Step Penyusunan RPJMD (3)
Tahap Persiapan                                                              Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD                             10. FGDs untuk setiap Topik
14 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi FGD dan Musrenbang
14.                                        Aspirasi, FGD,                    11 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
                                                                             11.
    RPJMD                                                                    12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah                                     RPJMD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
        g p                                 y     gg                         Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD
                                                                                  p      y                g
    5 tahunan                                                                1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan RPJMD
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan                          2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Kajian terhadap RPJMD                                                           p
                                                                             3. Tupoksi RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih   4. Perumusan Visi dan Misi RPJMDM
5. Analisis keuangan daerah                                                  5. Evaluasi Renstra RPJMD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Kajian RTRW-D                                                             6. Review Renstra K/L dan Renstra RPJMD Provinsi
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional                                        7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat                               8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
                            g
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD                                       9. Pembahasan Forum RPJMD

                            www.dadangsolihin.com                       77                             www.dadangsolihin.com                      78




                        RPJM
Step by Step Penyusunan RPJMD (4)                                                                    RPJM
                                                                             Step by Step Penyusunan RPJMD (5)
Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD                                Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum RPJMD                               1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
11.
11 Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra RPJMD                                       p
                                                                                Kabupaten
12. Musrenbang RPJMD                                                         2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD                                3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
                                                                                                          g    p
                                                                             4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra RPJMD                5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah                            6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
2 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
2.                                                                                                              y
                                                                             7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD




                            www.dadangsolihin.com                       79                             www.dadangsolihin.com                      80
   Langkah Penyusunan RPJMD                                                                                                    Outline RPJMD
                           (1)         Visi, Misi, Program
Indikator                             Kepala Daerah Terpilih
                                                                                                          1. Pendahuluan
           Bappeda menyusun                            (2)
            Rancangan Awal                                        SKPD Menyusun Renstra SKPD              2 G b            k di i daerah
                                                                                                          2. Gambaran umum kondisi d   h
                                                       (3)
                RPJMD                                          Program SKPD                               3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
  a)   Visi,Misi Kepala Daerah                                                                               pendanaan
  b)   Strategi Pembangunan Daerah
  c)   Kebijakan Umum                                                                                     4. Analisis isu-isu strategis;
  d)   Kerangka Ekonomi Daerah                         (4)         Bappeda menyelenggarakan
                                                                     MUSRENBANG RPJMD                     5. Visi, misi, tujuan dan sasaran
  e) Program SKPD
                                                                                                          6.
                                                                                                          6 Strategi dan arah kebijakan
                                                       (5)
                                                                                                          7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah
           Bappeda menyusun                                                    Penetapan RPJMD
         Rancangan Akhir RPJMD                                                                            8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
  a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                       (7)
                                                                                                             pendanaan
  b)   Strategi Pembangunan Daerah                     (6)                                                9. Penetapan indikator kinerja daerah
  c)   Kebijakan Umum                                                          Digunakan sebagai
  d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                pedoman penyusunan          10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
  e)
   )   P
       Program SKPD                                                             Rancangan RKPD
                                                                                                                                                                             8/
                                                                                                                                                                 Pasal 40 PP 8/2008
                                     www.dadangsolihin.com                                         81                                   www.dadangsolihin.com                          82




Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (1)                                                                      Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (2)
                                                                                                        Bab II   Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah
                                                                                                                 Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja
Bab I Pendahuluan                                                                                                capaian,
                                                                                                                 capaian serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam
                                                                                                                 penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh
            1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
            1.2.
            12   Landasan Hukum                                                                                  2.1
                                                                                                                 21     Kondisi Geografis Daerah
            1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup                                                               2.2    Pelayanan Umum
            1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan                                                      2.3    Ketertiban dan Ketentraman
                                                                                                                 2.4    Ekonomi
                 lainnya
                      y
                                                                                                                 2.5
                                                                                                                 25     Li k        Hid
                                                                                                                        Lingkungan Hidup
            1.5. Sistematika Penulisan
                                                                                                                 2.6    Perumahan dan Fasilitas Umum
                                                                                                                 2.7    Kesehatan
                                                                                                                 2.8    Pendidikan
                                                                                                                 2.9    Pariwisata dan Budaya
                                                                                                                 2.10   Pendidikan
                                                                                                                 2.11   Perlindungan sosial
                                                                                                                 2 12
                                                                                                                 2.12   Keuangan Daerah
                                                                                                                 2.13   Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah
                                     www.dadangsolihin.com                                         83                                   www.dadangsolihin.com                          84
Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (3)                                     Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (4)
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait
        3.1 RPJM Nasional                                                Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
        3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM                        Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih
            Provinsi)                                                          dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
        3.3 RPJM Provinsi                                                      kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi
        3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota(untuk RPJM                                 daerah.
                                                                               pembangunan daerah
            Kabupaten/ Kota)
                                                                               5.1    Tujuan
Bab    Visi, Mi i d A     d P b              D
B b IV Vi i Misi dan Agenda Pembangunan Daerah     h                           5.2
                                                                               52     St t i
                                                                                      Strategi
       Mengemukakan secara jelas visi, misi dan agenda (program)               5.3    Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan
       Kepala Daerah Terplih                                                          daerah)
       4.1 Visi
       4 1 Vi i                                                                5.4
                                                                               54     Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka
       4.2 Misi                                                                       Pendanaan
       4.3 Agenda (apabila ada)


                          www.dadangsolihin.com                     85                             www.dadangsolihin.com                  86




Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (5)                                     Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (6)
Bab VI Program Pembangunan Daerah                                         Bab VII    Kaidah Pelaksanaan
       Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama
             masing masing                                                           Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung
       program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan                    yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan
       pagu indikatif                                                                RPJMD secara efektif

        6.1 Program Pembangunan                                                      7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan
            6.1.1 Program SKPD                                                           Renja SKPD dengan RPJMD
            6 1 2 Program Lintas SKPD
            6.1.2                                                                    7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja p   p     program
                                                                                                                      j pencapaian p g
            6.1.3 Program Lintas Kewilayahan                                             RPJMD
        6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi                           7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk
            Daerah
              ae a                                                                       memantau dan mengevaluasi RPJMD
                                                                                     7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non
                                                                                         Government Stakeholders untuk memantau dan
                                                                                         mengevaluasi implementasi RPJMD

                          www.dadangsolihin.com                     87                             www.dadangsolihin.com                  88
Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (7)                                  Checklist: RPJMD yang Berkualitas (1)
Lampiran                                                              1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
                                                                         pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan
Tabel-Tabel Penting (                 )
                     (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:
                                                                         daerah
1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan
   masing-masing fungsi pemerintahan daerah                           2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan
2 Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang
2.                                                                       daerah
   RPJMD                                                              3. Ada kesesuaian antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih dengan
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu      usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan
   Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah
                     fungsi fungsi                                       internal pembangunan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan   4. Ada kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan
   Belanja)                                                              usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan
5. Proyeksi Fiskal Daerah
       y                                                                 eksternal pe ba gu a dae a
                                                                         e ste a pembangunan daerah
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah




                         www.dadangsolihin.com                   89                            www.dadangsolihin.com                      90




Checklist: RPJMD yang Berkualitas (2)                                 Checklist: RPJMD yang Berkualitas (3)
5. Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan       9. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam
   pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan                pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
   dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah                    dan arah kebijakan keuangan daerah
6. Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan        10. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah
   pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan             dengan kendala fiskal daerah
   mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah                   11. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan
7. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan         daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
   agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan            nasional
   kebijakan pembangunan daerah                                       12. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam
8. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tujuan, strategi dan         keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD
   kebijakan ke da a rumusan p o tas p og a pe ba gu a
    eb ja a e dalam u usa prioritas program pembangunan
   daerah



                         www.dadangsolihin.com                   91                            www.dadangsolihin.com                      92
                                                                   Azas Umum Penyusunan RAPBD
                                                        No                 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan                                          Sumber Dana
                                                        1       Kewenangan Daerah.                                                                            APBD
     Penyusunan APBD                                    2       Kewenangan pemerintah di Daerah.                                                              APBN
                                                        3       Pemerintahan Provinsi yang penugasannya                                                 APBD Provinsi
                                                                dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
                                                        4       Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya                                               APBD
                                                                dilimpahkan kepada Desa.                                                                Kabupaten/Kota
                                                        5       Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan                                               APBD
                                                                daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
                                                        6       Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar
                                                                hukum penganggaran.
                                                        7       Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban
                                                                pemerintahan daerah.



                 www.dadangsolihin.com             93                                                   www.dadangsolihin.com                                          94




   Hati-hati…Ada Sanksi Pidana
   Hati-                                                                      Alur Penyusunan RAPBD
                                                                                                                                                            Minggu 1
              Pasal 34 UU 17/2003                                                            Juni                                                           Oktober
                                                                                                       pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni
                                                                  Minggu 1          RKUA
                                                                  Juli                                                                                   DPRD
                                                                                                                        Mei
          /                 /       /
1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati//                                                   Rancangan
   Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan             KUA
                                                                                                Kebijakan Umum
                                                                                                                 RKPD
                                                                                                APBD
   kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-                            Kebijakan Umum
   undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang                             APBD

   APBD diancam dengan pidana penjara dan denda                      Minggu 2                                    R       Kerja
                                                                                                                 Rencana K j
   sesuai dengan ketentuan undang-undang.                            Juli                                        Pemda

2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/                                      Nota                          Pedoman
   Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang                 PPAS                  Kesepakatan                   Penyusunan
   terbukti melakukan penyimpangan kegiatan                                         KDH DPRD
                                                                                    KDH-DPRD                      RKA-SKPD
                                                                                                                  RKA SKPD
   anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-                                                                          Awal
   undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang
                                                                   Prioritas dan Plafon                                                  Raperda         Sosialisasi
                                                                   Anggaran Sementara                                    Agustus                         Raperda
                                                                                                                                         APBD
   APBD diancam dengan pidana penjara dan denda                     Akhir Juli
   sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai                                                                    RKA
                                                                                                                  RKA-
   dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai              PPA                                                 SKPD
                                                                                                                                         Raperkada
   negeri serta pihak-pihak lain yang tidak                                                                      Rencana Kerja dan       Penjabaran
   memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan              Prioritas dan Plafon                                Anggaran Satuan Kerja
                                                             Anggaran                                            Perangkat Daerah
                                                                                                                                         APBD
         undang-undang ini
   dalam undang undang ini.

                 www.dadangsolihin.com             95                                                   www.dadangsolihin.com                                          96
                                   Langkah Penyusunan APBD
     1          2           3                 4           5                   6                  7                8                   9                           RKPD        Rencana Kerja Pemerintah Daerah
                                                                                  SE-KDH
                            Nota                              Nota
         RKP                                                                      Pedoman            Pembahasan       Perbaikan           Rancangan
                 KUA        Kesepakatan           PPAS        Kesepakatan
         D                                                                        Penyusunan         RKA-SKPD         RKA-SKPD            APBD
                            KUA                               PPA
                                                                                  RKA-SKPD                                                                      • Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari
                                                                                                                                                                  Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu
     Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)                            Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)                                            kepada RKP.
10              11                12                13                 14                       15                      16                      17
                                                                                                                                                                • Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun
                                                                                                Pembahasan
                                                                                                                        SK Pimpinan
                                                                                                                                                Penetapan         anggaran berkenaan.
                                  P
                                  Penyusunan        E l    i
                                                    Evaluasi                                                            DPRD
                Persetujuan                                            SK Mendagri              Pimpinan DPRD Hasil                             Perda dan
Pembahasan                        Rancangan         Raperda APBD                                                        Penyempurnaan
Rancangan
                DPRD
                                  Per-KDH           dan Raper KDH
                                                                       Evaluasi Raperda         Evaluasi Mendagri
                                                                                                                        Raperda dan
                                                                                                                                                Per-KDH         Isi:
                Raperda                                                dan Raper KDH            Raperda dan Raper                               Penjabaran
APBD                              Penjabaran        Penjabaran                                                          Raper KDH
                APBD                                                   Penjabaran APBD          KDH Penjabaran                                  APBD oleh
                                  APBD              APBD
                                                                                                APBD
                                                                                                                        Penjabaran
                                                                                                                                                KDH
                                                                                                                                                                       Prioritas Pembangunan Daerah
                                                                                                                        APBD
                                                                                                                                                                       Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
TAPD                              PPKD
                                                                                                                                                                       Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  18                 19                20            21                22                23               24             25                26
                                                                                                                                                                       Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas
                                                                                                                                               y
                                                                                                                                           Penyusunan
  Penyusunan         Verifikasi                                                                           Penyusunan     Penyusunan        Laporan                     kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
                                       Pengesahan    Persetujuan       Pendistribusian Pelaksanaan
  Rancangan          Rancangan                                                                            Laporan        Laporan           Keterangan
  DPA-SKPD           DPA-SKPD
                                       DPA-SKPD      DPA-SKPD          DPA-SKPD        DPA-SKPD
                                                                                                          Keuangan       Kinerja           Pertanggung                    Kerangka Regulasi
                                                                                                                                           jawaban
                                                                                                                                                                          Kerangka Anggaran
  SKPD               TAPD              PPKD          Sekda             PPKD              SKPD             PPKD           Bappeda


                                                                www.dadangsolihin.com                                                                 97                                  www.dadangsolihin.com                     98




                            KUA                   Kebijakan Umum APBD                                                                                             PPAS       Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
         1. Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun
            Rancangan KUA berdasarkan RKPD.                                                                                                                  1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah
         2. RKUA memuat:                                                                                                                                            y          g         ,y g               g       p
                                                                                                                                                                menyusun rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan:
               1 T      t         i ki j         terukur dari
               1. Target pencapaian kinerja yang t k d i program-program yang akan  k
                  dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah                                                                    1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
                  yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah,                                                                                               2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
               2. Alokasi belanja daerah,                                                                                                                        3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
               3 Sumber dan penggunaan pembiayaan,
               3.                          pembiayaan                                                                                                        2 Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah
                                                                                                                                                             2.
               4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang                                                                   disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua
                  ditetapkan oleh pemerintah).
                                                                                                                                                                bulan Juli tahun anggaran berjalan.
         5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator
            pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, p
            p g            g              p      p           , paling lambat p
                                                                    g        pada awal                                                                       3. Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD
            bulan Juni.                                                                                                                                         b             iti         DPRD.
                                                                                                                                                                bersama panitia anggaran DPRD
         6. RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat                                                                                         4. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati
            pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam                                                                                  menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran
            pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.                                                                                               j
                                                                                                                                                                berjalan.
         7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia                                                                                     5. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke
            anggaran DPRD.                                                                                                                                      dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara
         8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat                                                                            kepala daerah dengan pimpinan DPRD.
            minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

                                                                www.dadangsolihin.com                                                                 99                                  www.dadangsolihin.com                    100
            Penyusunan RKA-SKPD
                       RKA-                                                                      Penyiapan Raperda APBD
                                                                                    1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada
                                                                                       PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
1. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat                    2. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian
   edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD
                                                   RKA-SKPD                                                         KUA, PPA,
                                                                                       antara RKA-SKPD dengan KUA PPA prakiraan maju yang telah
   sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang                             disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan
   mencakup:                                                                           lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran
   a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana                  kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar
      pendapatan dan pembiayaan;
          d     t d          bi                                                                    minimal,
                                                                                       pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar
   b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD                 SKPD.
      berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;            3. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian,
   c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;                                    kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
   d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait            4 RKA SKPD yang t l h di
                                                                                    4. RKA-SKPD                             k     l h kepala SKPD
                                                                                                         telah disempurnakan oleh k       l
      dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan       disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda
      akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi               tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD.
      kerja; dan
                                                                                          p            g                         p        p
                                                                                    5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD
      dokumen sebagai l
   e. d k          b            i    li ti KUA, PPA, kode k i APBD,
                        i lampiran meliputi KUA PPA k d rekening APBD                  disosialisasikan kepada masyarakat.
      format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
                                                                                    6. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD
2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-                          dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan
   SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran                                daerah.
                                                                                       keuangan daerah
   berjalan.
   b j l
                             www.dadangsolihin.com                           101                              www.dadangsolihin.com                   102




                                                                                   lanjutan
        Penyampaian dan Pembahasan
           Raperda tentang APBD
           R    d t t
                                                                                    7.    Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya
1. Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya                                   p              p                j
                                                                                          diperkenankan apabila ada kebijakan p pemerintah untuk kenaikan
   kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober                            gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas
   tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk                           program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi
   mendapatkan persetujuan bersama.                                                       hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam
2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah                                          g
                                                                                          undang-undang. g
   terhadap Raperda dil k k paling l
   t h d R                                   t bulan b l
                   d dilakukan li lama satu b l sebelum t h   tahun                 8.    Rencana pengeluaran disusun dalam Raperkada.
   anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
                                                                                    9.    Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan
3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan                               dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
      p                g penjabaran APBD.
   Raperkada tentang p j
                                                                                    10
                                                                                    10.   P
                                                                                          Penyampaian R
                                                                                                     i Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling
                                                                                                               k d      t k         l h         h     li
4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan.                                     lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan
5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang                                  keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.
   telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.                      11.     p                                   j         g g
                                                                                          Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak
6 A bil DPRD sampai b t waktu paling l
6. Apabila                 i batas   kt            t bulan tidak
                                         li lama satu b l tid k                           mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan
   menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap                           Raperkada dimaksud menjadi Perkada.
   Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-
   tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk
        bi
   membiayai k       l        ti bulan.
              i keperluan setiap b l
                             www.dadangsolihin.com                           103                              www.dadangsolihin.com                   104
                                                                      lanjutan
   Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota
                                                                        6. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada                  Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
   sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja         perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama
   disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.                            DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja
2. Evaluasi bertujuan nt k tercapainya
2 E al asi bert j an untuk tercapain a keserasian antara kebijakan          terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
   daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan         7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan
   publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana         DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan
   APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan                Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan
   umum peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah
   umum,                                                                    Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya
   lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.                pagu APBD tahun sebelumnya.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat               8. Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu
   mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang                 APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan gubernur.
   terkait.                                                             9. Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan                   memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD
   disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja             bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
   te tu g sejak d te a ya a ca ga dimaksud.
   terhitung seja diterimanya rancangan d a sud                          0 e cabuta        e da tersebut dilakukan dengan peraturan daerah
                                                                        10. Pencabutan Perda te sebut d a u a de ga pe atu a dae a
5. Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai                 tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.
   dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan             11. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya
   yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud         ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
                        Perkada.
   menjadi Perda dan Perkada

                         www.dadangsolihin.com                  105                                www.dadangsolihin.com                      106




        Penetapan Perda tentang APBD dan
        Perkada tentang Penjabaran APBD                                                P   b h
                                                                                       Perubahan APBD
1 Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh
1.
   kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang
   penjabaran APBD.
2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31
                                sebelumnya.
   Desember tahun anggaran sebelumnya
3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang
   ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku
   penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda
   dan Perkada
   d P k d .
4. Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada
   Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling
                   j               p
   lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.

                                                                            Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu
                                                                            tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

                         www.dadangsolihin.com                  107                                www.dadangsolihin.com                      108
                           Dasar Perubahan APBD
1   Asumsi KUA sudah
    tidak sesuai lagi
                                   • terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
                                     daerah dan alokasi belanja daerah
                                                                daerah,
                                                                                                                                   y
                                                                                                                           Alur Penyusunan RAPBD Perubahan
                                   • sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam
                                     KUA.
2   Pergeseran anggaran            • antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek            Rancangan
                                                                                                                            j
                                                                                                                        Kebijakan Umum
                                     belanja antar rincian obyek belanja
                                     belanja,                      belanja.                                             APBD
                                                                                                                                                                  KUA
3   Saldo anggaran Iebih           •   membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah;                                                                   Perubahan
    tahun sebelumnya               •   melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;                                RKUA
    harus digunakan                                                                                                     Perubahan
                                   •   mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS;
    dalam tahun berjalan
                                   •   mendanai kegiatan lanjutan;                                                                                                Nota
                                                                                                                                                                                           Pedoman
                                   •   mendanai program dan kegiatan baru; dan                                                   Minggu 1                         Kesepakatan
                                                                                                                                                                                           Penyusunan
                                   •   mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
                                                                                                                                 Agustus      DPRD     Minggu 2   KDH-DPRD      Minggu 3   RKA-SKPD
                                                                                                                                                       Agustus                  Agustus
                                       ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD
                                       t h anggaran b j l
                                       tahun            berjalan.
4   Keadaan darurat                • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah                                                              PPA
                                                                                                                        PPAS
                                     dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;                                                                                     Perubaha
                                                                                                                        Perubaha                                                           RKA-
                                   • tidak diharapkan terjadi secara berulang;                                          n                                          n
                                                                                                                                                                                           SKPD
                                   • berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
                                                                                                                       Prioritas dan Plafon
                                   • memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka                    Anggaran Sementara
                                                                                                                                                                                       Rencana Kerja dan
                                                                                                                                                                                       Anggaran Satuan Kerja
                                     pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.                                                                                                   Perangkat Daerah
5   Keadaan luar biasa             keadaan yang menyebabkan estimasi p
                                           y g     y                                     pengeluaran
                                                                     penerimaan dan/atau p g
                                   dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

                                              www.dadangsolihin.com                                         109                                      www.dadangsolihin.com                                     110




           Penyiapan Raperda Perubahan APBD                                                                              Raperda tentang Perubahan APBD
        Raperda                                                                                                    d Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD
                                                                                                                   dan R  k d t t      P j b      P   b h
        tentang
                             Raperkada                                                        Sesuai
                             tentang
        perubahan            penjabaran
        APBD                 perubahan
                             APBD
                                                                                                                  1.   Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat
                                                                                                                       pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami
      Satuan Kerja
      Perangkat          Pejabat Pengelola                                                                             perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
      Daerah                   g
                         Keuangan Daerah                                 gg
                                                                   Tim Anggaran Pemda
                                                                                                                  2
                                                                                                                  2.   Raperda yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada
        SKPD              PPKD                                           TAPD                                          kepala daerah.
                                                 •   menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-                3.   Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD
       RKA-
                                                     SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta                   disosialisasikan kepada masyarakat.
                                                     PPA perubahan APBD,
       SKPD                                      •   prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah             4.   Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak
                        DPPA-
                                                     disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya,                        dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam
     Rencana Kerja
     dan Anggaran       SKPD
                                                 •   capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis              pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang
                                                     belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan
     Satuan Kerja
                                                     minimal
                                                     minimal.
                                                                                                                       direncanakan.
     P     k tD     h
     Perangkat Daerah
                        Dokumen Pelaksanaan                                                                       5.   Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
                        Perubahan Anggaran                                                                             APBD dilaksanakan oleh Sekda.
      Disempurnakan lagi                                                                Tidak Sesuai


                                              www.dadangsolihin.com                                         111                                      www.dadangsolihin.com                                     112
                 Lampiran Raperda                          Lampiran Raperkada                     Raperda Perubahan APBD
1 Ringkasan perubahan APBD;
1.                                                         1.
                                                           1 Ringkasan penjabaran
2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan                    perubahan anggaran                        • Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang
                                                              pendapatan daerah,
                                                                                      1 Penyampaian
   pemerintahan daerah dan organisasi;                                                                    perubahan APBD beserta Iampirannya kepada DPRD
3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan         belanja daerah dan
                                                              pembiayaan daerah;                          paling lambat minggu kedua bulan September tahun
   daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan                                                            anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan
   pembahyaan;                                                dan
                                                           2. Penjabaran perubahan                        bersama.
4. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan
   p
   pemerintahan daerah, organisasi, p g
                        , g                        g
                                   , program dan kegiatan;
                                                         ;    APBD menurut                              • Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan
                                                                     i  i
                                                              organisasi, program,                        perubahan APBD.
5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk                kegiatan, kelompok,
   keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan            jenis, obyek, rincian   2 Pembahasan      DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda.
   daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan               obyek pendapatan,
   keuangan negara;                                                                   3 Penetapan
                                                                                              p                           p         p
                                                                                                        • Pembahasan Raperda berpedoman p               j
                                                                                                                                              pada kebijakan
                                                              belanja dan
                                                              b l j d
6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per                                                   umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD
                                                              pembiayaan.
   jabatan;                                                                                               yang telah disepakati antara kepala daerah dan
7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah                                                          pimpinan DPRD.
   dit t k dengan peraturan daerah;
   ditetapkan d           t     d     h                                                                 • P
                                                                                                          Pengambilan k     t
                                                                                                                   bil keputusan DPRD untuk menyetujui
                                                                                                                                            t k       t j i
8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya                                                     Raperda tentang perubahan APBD paling lambat 3
   yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam                                                  bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
   tahun anggaran ini;                                                                                    berakhir.
9. Daftar pinjaman daerah.
                               www.dadangsolihin.com                            113                            www.dadangsolihin.com                       114




  Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan                                                Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
    Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota

1. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan                             1. PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan
   Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan                                 ditetapkan
                                                                                         APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD
                                                                                         agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan
   perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama                         kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.
   DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja                              2. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan
   t hit       j k diterimanya h il evaluasi.
   terhitung sejak dit i        hasil    l    i                                          seluruhnya h
                                                                                            l h            disalin kembali ke dalam D k
                                                                                                     harus di li k b li k d l                Pelaksanaan
                                                                                                                                    Dokumen P l k
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan                 Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-
                                                                                         SKPD).
   DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan                                                             p
                                                                                      3. Dalam DPPA-SKPD terhadap rincian obyek p         p     ,     j
                                                                                                                                  y pendapatan, belanja
   Raperkada menjadi P d d P k d gubernur membatalkan
   R      k d       j di Perda dan Perkada, b                b t lk                      atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan
   Perda dan Perkada dimaksud, sekaligus menyatakan tidak                                atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang
   diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku                              perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan
                           berjalan.
   APBD tahun anggaran berjalan                                                              p
                                                                                         maupun setelah dilakukan p  perubahan.
                                                                                      4. DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan
3. Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya                              disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekda.
   APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur.


                               www.dadangsolihin.com                            115                            www.dadangsolihin.com                       116
Terima Kasih




  www.dadangsolihin.com   117   www.dadangsolihin.com   118

								
To top