Gerakan Membumikan Gagasan Hukum
Progresif
Oleh: A L . W I S N U B R O T O
“The live of the law has not been logic;
it has been experience”
(Oliver Wendell Holmes)
Istilah “hukum progresif” barangkali tidak terlalu baru bagi para
pemerhati hukum, namun demikian kehadirannya disikapi secara
berbeda oleh sekalian pengemban profesi hukum di negeri ini. Sebagian
merasa asing dan aneh dengan konsep tradisi berhukum yang ditawarkan
oleh hukum progresif. Sebagian bisa memahami namun merasa pesimis
dan skeptis. Sebagian lagi bahkan menolak dan dengan sinis mengatakan
bahwa gagasan hukum progresif tersebut terlalu idealis dan tidak
realistis.
Namun demikian ada pula yang merespon positif gagasan hukum
progresif tersebut dan secara antusias dengan penuh harapan mencoba
untuk menjadikannya sebagai spirit dalam memperbaiki cara berhukum
di negeri ini yang “mandul” akibat terseret arus tradisi pemikiran
legalistis-positivistik. Salah satu “pendukung” gagasan hukum progresif
ini adalah sekelompok anak muda yang menamakan diri sebagai Serikat
Pekerja Hukum Progresif (SPHP) yang pada tanggal 1-3 Juni yang lalu
mengadakan Kongres Nasional I di Yogyakarta.
Ketidaksengajaan Kesamaan Visi
Sekalipun antara pendirian SPHP oleh para aktivis advokasi
hukum dan pemunculan gagasan penegakan hukum progresif oleh
Profesor Satjipto Rahardjo tidak ada keterkaitannya, namun setelah
keduanya saling mengenal, ternyata terdapat kesamaan visi, yakni: (1)
bertolak dari keprihatinan terhadap penegakan hukum di Indonesia dan
(2) menolak status quo dalam tradisi berhukum dan mengupayakan
berbagai terobosan dalam memaknai hukum dalam mewujudkan
keadilan. Perbedaannya barangkali hanya dalam hal pembahasaannya
saja yang terkait dengan masing-masing ruang gerak yakni ranah aksi
(praktis) bagi SPHP dan ranah ide (akademis) bagi Prof. Tjip.
Terkait dengan perbedaan ranah tersebut maka perlu adanya
konsep pemikiran untuk menjembatani keduanya agar upaya
pengembangannya tetap terjaga dalam visi yang searah.
Pokok-pokok Gagasan Hukum Progresif
Sejak dimunculkannya pada tahun 2002, telah bermunculan banyak
tulisan yang mencoba mengeksplorasi gagasan hukum progresif dalam
aspek keilmuan. Sekalipun ide hukum progresif belum bisa dipandang
Gerakan Membumikan Gagasan Hukum Progresif Al. Wisnubroto – KamusHukum.com 1
sebagai teori yang final (sesuai dengan hakekatnya sebagai law in making
atau on going process), namun dari sedemikian banyak tulisan dan kajian
mengenai hukum progresif dapat ditarik sebuah pokok gagasan. Pertama,
paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia yang
mengandung makna bahwa manusia merupakan sentral dalam cara
berhukum.
Kedua, prinsip-prinsip hukum progresif adalah: Tidak ingin
mempertahankan status quo dalam berhukum; Mengutamakan faktor dan
peran manusia di atas hukum; Membaca peraturan adalah membaca
maknanya bukan teks-nya; Membebaskan dari kelaziman yang keliru dan
menghambat pencapaian tujuan hukum; Mengutamakan modal empati,
rasa-perasaan, dedikasi, kesungguhan, kejujuran dan keberanian; Hukum
bukan mesin namun lebih merupakan jerih payah manusia yang
bernurani.
Dengan demikian hukum progresif merubah cara berhukum dari
sekedar menerapkan hukum positif secara tekstual menjadi cara
berhukum dengan mendayagunakan hukum dengan tujuan, misi dan
dimensi spiritual.
Mengaktualisasikan dalam sebuah gerakan
Sekalipun sistem hukum (termasuk cara berhukum) di Indonesia
saat ini masih bertumpu pada hukum modern yang sangat dominan
dengan tradisi legal-positivistic-nya, namun gagasan hukum progresif
bukan merupakan sesuatu yang mengada-ada. Dalam catatan sejarah
penegakan hukum di Indonesia setidaknya kita pernah mengenal
beberapa nama penegak hukum yang pernah melakukan terobosan
progresif dalam mengatasi kebuntuan hukum positif, sebut saja misalnya:
Bismar Siregar, Adi Andoyo Sutjipto, Asikin Kusumaatmadja (Hakim);
Baharudin Lopa (Jaksa); Hoegeng (Kepolisian) dll. Belum lagi menurut
hasil studi Bank Dunia (2005) dalam laporannya yang berjudul:
“Menciptakan Peluang Keadilan” terdapat temuan mengenai “terobosan
dalam Penegakan Hukum di tingkat lokal” yang dilakukan oleh “penegak
hukum mandiri” baik di lingkungan pengadilan, kejaksaan maupun
pengadilan. Di luar itu masih lagi bisa di temukan sejumlah advokat dari
sejumlah lembaga bantuan hukum atau kantor hukum yang berorientasi
non-profit, yang berani melawan “kelaziman yang keliru” dalam praktek
peradilan.
Itu artinya bahwa sekalipun ada secercah harapan mewujudkan
cara berhukum yang lain ditengah hegemoni model hukum
modern/positif. Langkah konkrit yang bisa ditawarkan dalam
“membumikan” gagasan hukum progresif agar tidak dipandang sebagai
sesuatu yang berada di “awang-awang” (sebatas perenungan intelektual
semata) adalah dengan menjadikannya sebagai gerakan hukum progresif.
Dalam aras aksi (praktis) gerakan hukum progresif dapat
dikonsentrasikan pada advokasi perubahan perilaku bagi para
pengemban profesi hukum, khususnya bagi aparatur penegak hukum
Gerakan Membumikan Gagasan Hukum Progresif Al. Wisnubroto – KamusHukum.com 2
yang berwenang menyusun kebijakan dan keputusan. Sebagaimana
diketahui bahwa dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat
“extra-ordinary” tidak lagi bisa dilakukan dengan cara berhukum yang
lazim berdasarkan peraturan maupun kebiasaan praktek, sehingga
memperlukan pembebasan dari tradisi berhukum tersebut. Dalam hal
demikian diperlukan orang-orang yang luar biasa pula dalam arti mampu
melakukan optimalisasi hukum secara bernurani. Jadi konsep gerakan
hukum progresif pada dasarnya adalah merubah tradisi cara berhukum.
Sekalipun terminologi “gerakan” berkonotasi pada aksi namun
pengembangan hukum progresif dalam aras ide (akademis) juga harus
dilakukan terus-penerus. Dalam hal ini diperlukan studi-studi untuk
menghimpun dan menyiapkan teori-teori yang mendukung hukum
progresif. Jadi dengan demikian ruang lingkup dan sasaran hukum
progresif sebenarnya amat luas meliputi seluruh pengemban profesi
hukum baik akademisi maupun praktisi termasuk yang berkarya dalam
birokrasi formal.
Mengingat sedemikian luasnya penyebaran sasaran hukum
progresif dan sedemikian kompleks dan rumitnya persoalan yang
mempengaruhi perilaku pengemban profesi hukum, maka gerakan
hukum progresif dapat diawali dengan melakukan rekam jejak perilaku
para pengemban profesi hukum di berbagai lingkungan kerjanya dan
membentuk jaringan sebagai wahana untuk saling menjaga komitmen,
saling memberi dukungan dan saling memberikan inspirasi bagi
pengembangan cara berhukum yang progresif.
Melalui media jaringan diharapkan “virus” hukum progresif dapat
efektif menyebar dan mempengaruhi perubahan tradisi dan perilaku
sistem bekerjanya hukum di negeri ini dalam upaya mengatasi krisis
hukum yang dialami oleh bangsa Indonesia. Semoga.
AL. WISNUBROTO,
Anggota Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) dan
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
Tinggal di Yogyakarta.
Gerakan Membumikan Gagasan Hukum Progresif Al. Wisnubroto – KamusHukum.com 3