Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Fungsi dan Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda

Document Sample
Fungsi dan Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda Powered By Docstoc
					                                                     www.dadangsolihin.com   2




                         Materi
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
    Daerah
•   Apa Tujuan Pembangunan?
•   Pembangunan Daerah
            g
•   Pergeseran Paradigma: From
    Government to Governance
•   Perwakilan Rakyat
•   Penyusunan Peraturan Daerah




                         www.dadangsolihin.com   3
                Apa Itu Pembangunan?                                                                              How?
   Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih                      1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
   baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.                                        antar daerah
                                                                                              antar sub daerah
                                                                                                                                     keadilan).
                                                                                              antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
          A Tujuan Pembangunan?
          Apa T j  P b        ?                                                        2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
             (Todaro: the three objectives of development)                             3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
   1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik                  4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
      pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan,                          5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
      pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.                                               agar bermanfaat bagi g
                                                                                           g                                   g     generasi masa
                                                                                                             g generasi sekarang dan g
   2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya                             datang (berkelanjutan).
      rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
   3.                                                 orang.
   3 Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang

                                      www.dadangsolihin.com                      5                               www.dadangsolihin.com                      6




     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                                              Pembangunan Daerah (1)
                                                              • Mengurangi 
                                Sarana dan 
                                                                ketimpangan
                              Prasarana yang 
                               memadai dan                    • Memberdayakan            Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana
                                berkualitas                     masyarakat               untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga
                                                              • Mengentaskan             tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
                                                                kemiskinan.
                                                              • Menambah lapangan
                                                                Menambah lapangan 
                                                                                          • memberikan pelayanan kepada masyarakat,
                                                                kerja.                    • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
                                             Dunia usaha yg   • Menjaga kelestarian      Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk
                                                kondusif        SDA
                            Pemanfaatan sumber                                           memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
                               daya secara 
                                berkualitas                                               • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat
                 Koordinasi yang                                                            untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan
                semakin baik antar
                semakin baik antar                                                          tenteram,
                                                                                            tenteram
                  stakeholders
                                                                                          • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi
                                                                                            peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
Peningkatan kapasitas
        SDM
                                      www.dadangsolihin.com                      7                               www.dadangsolihin.com                      8
                                                                                           Pergeseran Paradigma:
                            (2
         Pembangunan Daerah (2)                                                         From Government to Governance

•   Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi
    daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada
    terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
•   Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat
    dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu:
    pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
•   Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan y
                   ( g                                )           peran
                                             yudikatif) memainkan p
    yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum
                                                                                          Government                                   Governance
    yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
                                                                                  Memberikan hak ekslusif bagi              Persoalan-persoalan publik
•   Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan p
                                        j           p
                                               penciptaan                                                 hal-hal
                                                                                  negara untuk mengatur hal hal             adalah urusan bersama
    lapangan kerja dan pendapatan.                                                publik,                                   pemerintah, civil society dan
•   Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi                Aktor di luarnya hanya dapat              dunia usaha sebagai tiga aktor
    dan politik.
        p                                                                         disertakan sejauh negara
                                                                                                j      g                    utama.
                                                                                  mengijinkannya.

                                www.dadangsolihin.com                       9                                www.dadangsolihin.com                           10




       Pelaku Pembangunan: Paradigma                                             Pelaku Pembangunan: Stakeholders
                Governance
                Governance
    Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                       transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
    yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb                                      STATE                          CITIZENS
                                 Tenaga Kerja                                                                                        organized into:
                                                                                                      Executive
                    Kontrol                         Kontrol                                           Judiciary          Community-based organizations
                                                                                                     Legislature         Non governmental
                                                                                                                         Non-governmental organizations
                                                                                                                            Professional Associations
                                                                                                    Public service
                                                                                                                                Religious groups
         Dunia Usaha                                                                                   Military                 Women’s groups
                                Pemerintah                     Masyarakat                               Police
           Swasta                                                                                                                     Media


                        Nilai                    Redistibusi
                                                                                                                    BUSINESS
                  Pertumbuhan                Melalui Pelayanan
                                             Melalui Pelayanan                                            Small / medium / large enterprises
                                     Pasar                                                                   Multinational Corporations
                                                                                                                 Financial institutions
                                                                                                                    Stock exchange
            sendi sendi          dipenuhi,
    Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan
    Good.
                                www.dadangsolihin.com                       11                               www.dadangsolihin.com                           12
                                         Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
       Troika                              Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                                                                        y



                                           Masyarakat,
                                           Bangsa,
                                           Bangsa dan
                                             Negara                                Masyarakat

                                                                                                VISI
                                                                             Pemerintah

                                         Good Governance         Dunia Usaha
                                                                 D i U h




       www.dadangsolihin.com        13                     www.dadangsolihin.com                       14




Perumusan Visi Daerah                      Perumusan Visi Daerah
                     Stakeholders                                        Stakeholders




      PEMDA                                                PEMDA




       www.dadangsolihin.com        15                     www.dadangsolihin.com                       16
 Permasalahan Pembangunan Daerah (1)                                    Permasalahan Pembangunan Daerah (2)

1. Pembangunan Ekonomi                                                 3. Pembangunan Prasarana Wilayah
     Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan                               Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
     Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk                         intra wilayah.
     mengembangkan sektor riil
         g        g                                                         Menurunnya kapasitas p
                                                                                       y     p                                pengaturan
                                                                                                      pemerintah daerah dalam p g
     Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara                    dan pengelolaan infrastruktur.
     nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang                 Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
     cukup tinggi antarwilayah
          p gg             y                                                listrik.
2. Pembangunan Sosial                                                       Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
     Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-                       Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
                             (pendidikan,             gizi).
     pelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi)                             infrastruktur
                                                                            pelayanan infrastruktur.




                          www.dadangsolihin.com                   17                             www.dadangsolihin.com                  18




 Permasalahan Pembangunan Daerah (3)                                    Permasalahan Pembangunan Daerah (4)

4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup                    5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
     Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,            Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
     pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).                   Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
     Berkurangnya ruang p
              g y                          g
                         g publik dan ruang terbuka hijau (
                                                      j (RTH) di
                                                              )           acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p
                                                                                       p                 g             y pada
     wilayah perkotaan.                                                   Perencanaan.
     Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman       Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
     secara signifikan.
              g                                                           serta meningkatnya DAS kritis.
                                                                                     g    y
                                                                          Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
                                                                          frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
                                                                          terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.
                                                                                   p             yang      g         g




                          www.dadangsolihin.com                   19                             www.dadangsolihin.com                  20
 Permasalahan Pembangunan Daerah (5)

6. Permasalahan Khusus
   Lemahnya daya saing investasi
   Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
   antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
                           p         ,    y      ,
   Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
   masyarakat
   Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
   keamanan di daerah perbatasan negara.




                                 www.dadangsolihin.com                                   21




                                                                                              Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
                                                                                                                              Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
       Wadah Perwakilan Rakyat                                                                          Pemda
                                                                                                     Kebijakan dan 
                                                                                                                                DPRD
                                                                                                                            Produk‐produk 
                                                                                                                                                Parpol
                                                                                                                                                 Program partai 
                                                                                                                                                                LSM
                                                                                                                                                                        Kebijakan dan 
                                                                                                                                                                                               Ormas
                                                                                                                                                                                           Agenda lobi dan 
                                                                                                       Program               Fungsi DPRD            dan janji          program khusus      tekanan politik
                                                                                                     Pembangunan                                   kampanye                  LSM
       Pemerintah Daerah yang dipimpin                   Mana yang paling dekat dengan 
       oleh Kepala Daerah yang dipilih                     k d                      i
                                                         rakyat dan secara nyata sering                                                     Arena Pembangunan
       secara langsung oleh rakyat                       memperjuangkan kepentingan 
                                                                                                            Sosial                      Ekonomi          Lingkungan                       Kelembagaan
                                                         rakyat? 
       DPRD sebagai organisasi politik                                                              Kesejahteraan sosial           Pertumbuhan dan        Lingkungan yang sehat      Pembuatan keputusan 
                                                         Organisasi mana yang terkait                bagi seluruh warga
                                                                                                     bagi seluruh warga               pemerataan                dan lestari
                                                                                                                                                                dan lestari              partisipatif
       Negara yang b ih k d b j
       N            berpihak dan berjuang                langsung memperjuangkan 
       untuk kepentingan rakyat                          kepentingan rakyat? 
                                                                                                                                            Lembaga Intermediary
       Berbagai partai politik yang                      Lembaga dan organisasi mana 
       seharusnya menjadi organisasi politik             yang mempunyai sumberdaya
                                                         yang mempunyai sumberdaya                      Pemda                   DPRD              Parpol
                                                                                                                                                      p                     LSM                Ormas
       sipil tertinggi dari rakyat                       pembangunan yang dapat                    KDH, Sekda, SKPD       Pimpinan, Komisi,     Pimpinan Partai,       Berbagai bentuk     Berbagai bentuk 
                                                         didayagunakan untuk secara                                         Fraksi, Kaukus      Biro‐biro dalam         dan jenis LSM      dan jenis Ormas
       LSM dan berbagai bentuk asosiasi                  nyata dan cepat memenuhi                                                                    Partai
       yang menjadi wadah fungsional atas
       y g      j            g                           kebutuhan hidup rakyat? 
                                                         kebutuhan hidup rakyat?
       perjuangan kepentingan tertentu                                                                            Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
                                                         Organisasi mana yang mempunyai 
       Berbagai organisasi kemasyarakatan                dasar pijakan kuat dan konkrit di                                      Warga Negara dan Kepentingan‐kepentingannya
       yang dibentuk mulai dari tingkat                  lingkungan rakyat?                             Gender                Ekonomi               Domisili             Keamanan            Organisasi
                                  i
       dusun sampai ti k t nasional
       d            i tingkat         l                                                                    Laki                  Kaya                 Tetap                Mapan              Kelompok

                                 www.dadangsolihin.com                                   23           Perempuan                 Miskin            Tidak Tetap
                                                                                                                                               www.dadangsolihin.com       Rentan             Individual      24
                                                                                                   Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
               Fungsi DPRD                                                                Fungsi Legislasi
             menurut UU 32/2004                                           •   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
                                                                              Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
                                                                              Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
                                                                              Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
            1.
            1           Legislasi                                         •   Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
                                                                          •   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
                                                                              menjadi instrumen p
                                                                                  j                      g           g     y
                                                                                                perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
            2
            2.          Anggaran
                                                                          •   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

            3.             g
                        Pengawasan




                            www.dadangsolihin.com                    25                               www.dadangsolihin.com                     26




                    g     gg
                 Fungsi Anggaran                                                      Fungsi Pengawasan
•   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses                     •   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD                 pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang            pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    APBD.                                                                     pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat                 kerjasama i t
                                                                              k j                i   l daerah.
                                                                                         internasional di d  h
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,   •   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
    DPRD dan pemerintah daerah.                                               adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh               •   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam            daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    satu tahun anggaran.                                                      kualitas pelayanan publik.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik          •   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada                    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa                 penyediaan pelayanan publik di daerah.
           i t h b ti d k”
    pemerintah bertindak”.

                            www.dadangsolihin.com                    27                               www.dadangsolihin.com                     28
                      (1966-
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)                                             Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
•   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan           •   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
    kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang                  lalu.
    diprakarsai eksekutif.                                                •   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
•   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk         daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
    melakukan analisa secara independen atau untuk meminta                    pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses
    masukan dari masyarakat.                                                  penganggaran daerah.
•   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan                •   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
    kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,                          keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
    pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan              aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
    prioritas konstituen.                                                     ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
•   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih                •   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
    anggota DPRD yang loyal pada rezim.                                       lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
                                                                              memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                            www.dadangsolihin.com                    29                                www.dadangsolihin.com                      30




    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)                                      Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)

•   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali      •   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
    terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri           terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
    sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita                kepercayaan publik.
    kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai                  •   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
    k hid         h i h i Indonesia.
    kehidupan sehari-hari di I d      i                                       dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
•   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan                     penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
    merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak      •   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
      t                  k t      k b h k          t t      l k
    atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus   kh        menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
    dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.                       merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah
                                                                              sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk
                                                                                     t j i
                                                                              menyetujuinya.




                            www.dadangsolihin.com                    31                                www.dadangsolihin.com                      32
         Mengapa Hal Ini Terjadi?                                           Kemauan untuk Mereformasi
•   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi          •   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada        sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    berpihak pada pemilih dan masyarakat.                                  hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
•   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan           hari.
    dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota     •   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji              permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    mereka kepada partai.                                                  para politisi.
•   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai        •   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye               memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    pemilihan kembali.                                                     transparansi.
•   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
    tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
    seringkali melibatkan uang.


                           www.dadangsolihin.com                  33                               www.dadangsolihin.com                     34




                Best Practices (1)                                                      Best Practices (2)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi                  Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan           • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
  memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya            dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
  dalam proses pembuatan keputusan.                                    • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
                                                                                       p                             g
                                                                         kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam
Penggunaan Masa Reses yang Bermakna                                      proses penyusunan peraturan daerah.
• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk               • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam p
                                                                              g       p                 y                         proses
  melakukan konsultasi dengan para konsituennya.                         pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik,          mantap dan mudah dilaksanakan.
                                                   masing masing.
  misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.




                           www.dadangsolihin.com                  35                               www.dadangsolihin.com                     36
               Best Practices (3)                                                          Best Practices (4)
Dengar Pendapat Publik                                                      Transparansi Anggaran
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan                  • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
  masyarakat melalui dengar pendapat publik.                                   mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
         p                                                                     kepada publik dalam bentuk poster.
  konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi          • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program
  satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.                    radio untuk membicarakan anggaran daerah.
• Ruang sidang p p
       g                               p       p             p guna
                g paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa g
  meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini          Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
  pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.                          • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
                                                                              Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
                                                                              Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.




                           www.dadangsolihin.com                       37                             www.dadangsolihin.com                     38




                                                                                      Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
    Orientasi Dasar Politik DPRD
                                                                                             2.   Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
                                                                                                  mendasar dan tidak klise.
                          1. Agenda politik yang sangat nyata dan                                    Dengan membawa d k
                                                                                                     D            b                litik    t dari
                                                                                                                        dukungan politik nyata d i
                             langsung memenuhi kebutuhan warga.                                      warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
                                                                                                     pijakan mereka dalam proses politik yang
                                       Penanggulangan kemiskinan;
                                                                                                                                         DPRD.
                                                                                                     berlangsung dalam berbagai sidang DPRD
                                       Peningkatan aksesibilitas dan
                                                                                                     Dengan informasi dan pengetahuan yang
                                       kualitas pendidikan dan
                                                                                                     langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
                                       kesehatan;
                                                                                                     anggota DPRD akan mampu membawakan
                                       Pemberantasan korupsi dan                                     semua kepentingan warga ke dalam proses
                                       reformasi birokrasi.                                          pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
                                                                                                                      politik
                                                                                                     dan pengawasan politik.




                           www.dadangsolihin.com                       39                             www.dadangsolihin.com                     40
              Orientasi Dasar Politik DPRD . . .                                         Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya                                                                          4.      Membangun dan memperkokoh sistem
   perbaikan.                                                                                                           umpanbalik yang cepat dan efektif.
        Anggota DPRD akan selalu dituntut                                                                                    Para anggota DPRD dan partai
        untuk berpikir positif dan                                                                                           politiknya dapat selalu melakukan up-
        konstruktif dalam melaksanakan                                                                                       date terhadap informasi dan program
        tugas dan f
        t               i
              d fungsinya.                                                                                                   kerjanya.
                                                                                                                             k j
        Sering tanpa disadari kebiasaan ini                                                                                  Partai politik yang diwakili oleh anggota
        justru meningkatkan kapasitas                                                                                        DPRD tersebut juga secara terus
           d l li ik
        modal politik yang memang                                                                                                                l   i diri
                                                                                                                             menerus mengevaluasi di i apakah  k h
        dibutuhkan oleh anggota DPRD dan                                                                                     mereka mempunyai akar yang kuat di
        struktur politik pendukungnya.                                                                                       tingkat akar rumput atau justru
                                                                                                                             berkembang menjadi partai politik yang
                                                                                                                             mengambang.




                              www.dadangsolihin.com                    41                                            www.dadangsolihin.com                            42




                                                                                 Siklus Representasi Wakil Rakyat
      Siklus Representasi Wakil Rakyat                                                                                 RAKYAT

                                                                                                                         PEMILU

      Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa                                               Representasi Rakyat
                                                                                                                   (k t    kil )
                                                                                                                   (keterwakilan)
      rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
      anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
                                                                                 Hubungan dengan                           DPRD
      Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk                    Pemilih
                                                                                                                                                   Fungsi Legislasi
      mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
      Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan                Hubungan dengan                      MEMBUAT
                                                                                media dan kelompok                   KEPUTUSAN                     Fungsi Anggaran
      mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat                  kepentingan
                                                                                      p     g                          POLITIK
      dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
      yang akan datang.                                                            Sumber daya
                                                                                (anggaran, staf, riset                                           Fungsi Pengawasan
      Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang               dan informasi)
      wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
      maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
                                                                                                  Perlindungan hak‐
      delegitimasi di mata publik.                                                                 hak Individu dan 
                                                                                                                              Peningkatan Kesejahteraan 
                                                                                                                               Individu dan Masyarakat
                                                                                                                               Individu dan Masyarakat
                                                                                                     masyarakat
                                                                            Sumber: NDI,
                              www.dadangsolihin.com                    43   LGSP                                     www.dadangsolihin.com                            44
  d ato e a sa aa      a dat yang a (1)
Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( )                                         d ato e a sa aa      a dat yang a (2)
                                                                                 Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( )

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat                          Secara substansial
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak                     perlindungan hak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
                                                                                    peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
anggaran dan pengawasan.
                                                                                 Secara prosedural
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.                                                                         mengikuti prosedur hukum yang benar
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah                                 melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap                    Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan                Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun                          Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
i di id i id warga negara.
individu-invidu                                                                  mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                          www.dadangsolihin.com                         45                              www.dadangsolihin.com                         46




                                                                                            Peraturan Daerah
                                                                             Peraturan Daerah adalah Produk Hukum, seperti:

                                                                             •   Perda tentang RPJPD                •    Perda tentang Pajak Daerah
                                                                             •   Perda tentang RPJMD                •    Perda tentang Retribusi
                                                                             •   Perda tentang APBD
                                                                                 P d t t                                 Daerah,
                                                                                                                         Daerah
                                                                                                                    •    Dll




                          www.dadangsolihin.com                         47                              www.dadangsolihin.com                         48
                      Tata Urutan Hukum                                                                            p      Hukum?
                                                                                                                  Apa itu Hukum?
                  (UU 10/2004 ttg Pembentukan Peraturan PerUU)

No        Produk Hukum       Penetapan Oleh                           Fungsi                         Hukum adalah keseluruhan dari alat yang mengatur kehidupan Negara
                                                                                                        dan Warga Negara termasuk seluruh peraturan dan kebijakan
1.       UUD 1945            MPR                       Sumber hukum Tertinggi dari segala
                                                                                                      pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis dan penegakan hukum
                                                       hukum
                                                                                                                          oleh aparat penegak hukum
2.       UU                  DPR dan                   Pelaksana konstitusi (UUD 1945)
                             ditandatangani oleh
                             Presiden
3.       Peraturan           Presiden                      Setingkat dengan undang-undang
         Pemerintah                                        Selanjutnya harus diserahkan
                   Undang-
         Pengganti Undang                                                nt k           atau
                                                           kepada DPR untuk ditetapkan ata
         Undang (PERPU)                                    ditolak menjadi undang-undang                                                                  Hukum juga bisa 
                                                                                               Hukum bisa menjadi alat 
                                                                                                                                                          menjelma dalam 
4.       Peraturan           Presiden setelah          Pelaksanaan undang-undang                 sah suatu rezim yang 
                                                                                                                                                       menciptakan keadilan di 
         Pemerintah          disetujui oleh                                                    otoriter untuk mengatur 
                             Menteri                                                                                                                      masyarakat dan
                                                                                                                                                          masyarakat dan 
                                                                                                  masyarakat secara 
                                                                                                                                                        membatasi penguasa 
5.       Peraturan Daerah    DPRD                      Penyelesaian tugas, kewajiban dan       semena‐mena dan tidak 
                                                                                                                                                         agar tidak semena‐
                                                       hak pemerintah daerah                             adil. 
                                                                                                                                                                mena.


                                   www.dadangsolihin.com                                 49                                  www.dadangsolihin.com                         50




                                                                                                                   Asas Pembentukan
                        Bentuk Hukum                                                                         Peraturan Perundang-undangan
                                                                                                                       Perundang-
     Hukum Tertulis (hukum formil)
     •    Salah t i i dari konsepsi h k
          S l h satu ciri d i k   i hukum                                                         1 Asas Kejelasan Tujuan:
                                                                                                  1.
          modern yang harus mengatur serta                                                            Harus mempunyai tujuan yang jelas dan yang hendak dicapai.
          melayani kehidupan modern.
                                                                                                  2. Asas K l b
                                                                                                  2 A                  t Organ Pembentuk yang tepat:
                                                                                                          Kelembagaan atau O   P b t k        t   t
                                                                                                          Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan
     Hukum Tidak Tertulis (hukum materiil)
                          (              )                                                                perundang-undangan yang berwenang.
     •    Perkembangan budaya dan masyarakat.                                                             Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
                                                                                                          lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
     •    Saat ini tradisi, kebiasaan, kepercayaan
                                               lagi.
          atau budaya tidak dapat diandalkan lagi
                                                                                                  3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:
                                                                                                      Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
                                                                                                      dengan j
                                                                                                         g jenis p          perundang-undangannya.
                                                                                                                  peraturan p       g      g    y


                                   www.dadangsolihin.com                                 51                                  www.dadangsolihin.com                         52
4. Asas Dapat Dilaksanakan:                                           7.   Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex
   Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
          benar benar                                                      superior derogate lex inferiori:
                                                                             p          g
   kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.                      Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
                                                                           bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
5.
5 Asas Kejelasan Rumusan:                                                  tinggi.
                                                                              gg
      Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan
      perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau           8.   Asas lex specialis derogate lex generalis:
      terminologi,
      terminologi                                                          P t            d      d           lebih khusus
                                                                           Peraturan perundang-undangan yang l bih kh
      Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak            mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih
      menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam                        umum.
      pelaksanaannya.
      pelaksanaannya
                                                                      9.   Asas lex posterior derogate lex priori:
6. Asas Keterbukaan:
                                                                           Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian
   D l                           i
   Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, d dan                  mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir
   pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan           terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-
   yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan             undangan tersebut sama.
                                    perundang-undangan.
   dalam proses pembuatan peraturan perundang undangan

                        www.dadangsolihin.com                    53                              www.dadangsolihin.com                    54




                                                                      13. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:
10.
10 Asas Keadilan:
                                                                           Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
   Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan                  keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan
   keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.                     mengutamakan kepentingan umum.

                                                                      14. Asas Kenusantaraan:
11. Asas kepastian hukum:
                                                                           Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari
   Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin
                                                                           sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia
   kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam
                                                                           atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-
   masyarakat.
                                                                           undangan.

12. Asas pengayoman:                                                  15. Asas Kebhinekatunggalikaan:
   Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi                     Materi muatan peraturan perundang-undangan harus
   memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan                                h tik keragaman penduduk, agama, suku d
                                                                           memperhatikan k               d d k              k dan
   ketentraman masyarakat.                                                 golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah
                                                                           khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif
                                                                                            masyarakat.
                                                                           dalam kehidupan masyarakat

                        www.dadangsolihin.com                    55                              www.dadangsolihin.com                    56
                                                                                    Prinsip Dasar
     y        y
    Syarat Penyusunan Perda
                                                                             Proses Penyusunan Perda (1)
1. Hindari pemberian kewenangan yang
   berlebihan;
                                                                        1. Transparansi/keterbukaan.
                                                                        1 T           i/k t b k
2. Hindari pengaturan dan persyaratan
                                                                            Informasi tentang akan
   yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit
                                                                            ditetapkannya suatu kebijakan,
   diterapkan;
                                                                            Peluang bagi masyarakat
3. Akomodasi ketetapan yang bersifat
                                                                            untuk memberikan masukan
   transparan, akuntabel, dan melewati
                                                                            dan melakukan pengawasan
   proses pengambilan keputusan yang
                                                                            terhadap pemerintah.
   benar;
4. Libatkan tokoh masyarakat setempat;
5.
5 Gunakan proses pelibatan publik
   yang luas;
6. Tingkatkan efektivitas mekanisme
              hukum.
   penegakan h k m

                           www.dadangsolihin.com                  57                            www.dadangsolihin.com                    58




            Prinsip Dasar                                                            Prinsip Dasar
     Proses Penyusunan Perda (2)                                              P      P           P d
                                                                              Proses Penyusunan Perda (3)
2. Partisipasi:                                                        3 Koordinasi dan Keterpaduan.
                                                                       3.               Keterpaduan
         Mendorong terciptanya komunikasi publik untuk                        Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan
         meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses                    hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam
         pengambilan keputusan pemerintah,                                    pemerintah
                                                                              pemerintah.
         Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih                Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam
         baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam                   pengambilan keputusan secara utuh.
              p
         memperluas p                p               p
                      pemahaman komprehensif terhadap suatu
         isu.                                                                 K t     d            l k kombinasi yang h
                                                                              Keterpaduan memerlukan k bi          i            i   t
                                                                                                                       harmonis antara
                                                                              wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi
         Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam                      ketidakefektifan, dan yang terpenting membatasi jumlah
         menerapkan suatu keputusan dan mendukung p
                p           p                               p
                                                    g penerapan                      hukum.
                                                                              produk hukum
         akuntabilitas.




                           www.dadangsolihin.com                  59                            www.dadangsolihin.com                    60
Prinsip Dasar Perumusan Substansi (1)                                    Prinsip Dasar Perumusan Substansi (2)

1. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi.                       2. Pendanaan Berkelanjutan.
      S ti peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian
      Setiap     t     h d k   di      b d     k k ji                           Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk
                                                                                Di l k d k             d             k     t k
      keilmuan di dalamnya.                                                     mengimplementasikan suatu peraturan.
      Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan                 Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan
      juga h
      j                   i k isu dan
           harus mencerminkan i d permasalahan   l h                            administrasi d operasional, d h
                                                                                 d i i t i dan        i   l dan hanya sebagian k il
                                                                                                                        b i kecil
      sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan                    yang digunakan untuk pelaksanaan program dan
      masyarakat.                                                               pembangunan.
      Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari                     Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan
      para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis                          merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan
      terhadap peraturan yang tengah dirancang atau ditetapkan                  hukum di Indonesia.
            dilakukan,                                   ilmiah,
      perlu dilakukan dengan menekankan pertimbangan ilmiah
      sosial, dan ekonomi di dalamnya.




                        www.dadangsolihin.com                      61                             www.dadangsolihin.com                     62




Prinsip Dasar Perumusan Substansi (3)                                          p             p         ( )
                                                                         Prinsip dalam Penerapan Hukum (1)
3. Kejelasan.                                                           1. Akuntabilitas
      P t
      Peraturan dapat diterima untuk kemudian dil k
                d   t dit i      t kk     di dilaksanakan
                                                       k                      Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
      dengan baik hanya apabila memiliki kejelasan dan dapat                  prosedur pelaksanaan;
      dipahami oleh masyarakat.                                               Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian
      Kejelasan mengacu pada b
      K j l                 d bagaimana suatu peraturan
                                  i         t     t                           dalam pelaksanaan kegiatan;
      dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang                  Adanya output dan outcome yang terukur.
      terdapat di dalamnya.                                             2. Kepastian Hukum
                                                                              Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan
                                                                              konsisten;
                                                                              Adanya penegakan hukum y g adil dan tidak diskriminatif;
                                                                                  y p    g           yang                            ;
                                                                              Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
                                                                              Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.


                        www.dadangsolihin.com                      63                             www.dadangsolihin.com                     64
 Prinsip dalam Penerapan Hukum (2)
       p             p         ( )                                         Tahapan Penyusunan Perda
3. Keleluasaan Aministratif
                                                                                                               2                       3
       Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi               1             Identifikasi legal baseline atau    Penyusunan 
       semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan.                  Identifikasi     landasan hukum, dan bagaimana           Naskah 
                                                                          isu & masalah       Perda baru dapat memecahkan           Akademik
       Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit                                          masalah
                   peraturan.
       dalam suatu peraturan
4. Keadilan
                                                                                                             5
       Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan               6            Penyelenggaraan Konsultasi Publik:          4
       hukum dan berhak mendapatkan keadilan.                                b h
                                                                          Pembahasan di 
                                                                                     d         Revisi Rancangan Perda;
                                                                                               R i iR             P d                    l
                                                                                                                                    Penulisan 
                                                                             DPRD              Apabila diperlukan, melakukan         Raperda
       Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan                                 konsultasi publik tambahan
       ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi
       tegaknya keadilan.
                                                                                                            7
       Keadilan harus didukung oleh keberadaan institusi hukum dan                                   Penetapan Perda
       aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak
       terpengaruh oleh golongan manapun.

                            www.dadangsolihin.com                    65                            www.dadangsolihin.com                         66




  1.                      Identifikasi isu & masalah                                       Metode M4E
                                                                              M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment

1. Identikasi isu dan masalah.
                                                                           Men (manusia)
2. Identikasi siapa yang terkait dengan masalah.
                                                                                Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek
3. Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai.
3 G    k     t d        h       l h           i                                 hukum) melaksanakan atau bertindak sehingga timbul
4. Identikasi dampak pemecahan masalah.                                         masalah;
5. Pembuatan skala prioritas masalah y g akan diatasi.
                   p                 yang                                      y(    g gg      )
                                                                           Money (uang/anggaran)
                                                                                Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana
                                                                                kedudukan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehingga
                                                                                menimbulkan masalah; ;




                            www.dadangsolihin.com                    67                            www.dadangsolihin.com                         68
Managerial                                                                  2.                       Identifikasi legal baseline (1)
     Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari
     sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak
     terhadap aturan-aturan yang ada.                                       1. Identikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada
     Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan                 terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai
     yang baru.                                                                dengan peraturan perundang-undangan terbawah.
Method (metode)                                                             2. Identikasi instansi pelaksana.
     Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan            3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
     obyek hukum,                                                              dengan mempertimbangkan penulisannya:
     Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam                         a.
                                                                                 a Kejelasan pasal dan ayat; dan
     sebuah metode.                                                              b. Kepastian preskripsi hukum.
Environment (lingkungan)
     Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya persoalan
     yang terjadi.
     Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).


                           www.dadangsolihin.com                     69                                www.dadangsolihin.com                 70




2.                       Identifikasi legal baseline (2)                   3.             Penyusunan Naskah Akademik (1)

4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,            1. Bentuk tim p y
                                                                                        penyusun secara resmi.
   dengan mempertimbangkan pelaksanaannya:                                    a. Keanggotaan tidak terlalu besar
     a. Ketersediaan dana pelaksanaan;                                        b. Masukkan wakil-wakil stakeholders
     b. Kapasitas administrasi; dan                                              Penuhi k b t h wakil-wakil
                                                                              c. P   hi kebutuhan kil   kil
     c. Penegakan hukum.                                                      d. Identifikasi staf pendukung
5. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi             e. Formalkan dengan Surat Keputusan
                              masalah
   untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya
   ditingkatkan atau dibuat revisi.                                       2. Komitmen tim penyusun.
6. Identikasi macam-macam instrumen hukum yang mungkin dapat                  a. Komitmen waktu memadai
   memecahkan masalah
                 masalah.                                                     b.
                                                                              b Ruangan – satu ruangan pertemuan
                                                                              c. Anggaran – jasa-jasa pendukung
                                                                          3. Aturan prosedural tim penyusun.


                           www.dadangsolihin.com                     71                                www.dadangsolihin.com                 72
 3.            Penyusunan Naskah Akademik (2)                                 3.              Penyusunan Naskah Akademik (3)

                                    pengarah.
4. Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah
4                                                                            7. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk
                                                                             7
   a. Identifikasi pakar                                                        membahas draft dan memperoleh masukan:
   b. Identifikasi stakeholders                                                  a. Kirim salinan (copy) draft sebelum pertemuan
   c. Tentukan cara komunikasi teratur                                           b. Sediakan data d k     b l      t
                                                                                 b S di k d t pendukung sebelum pertemuan
5. Susun jadwal penyelesaian pekerjaan.                                      8. Revisi dan finalisasi.
6.
6 Mulai penyusunan (drafting)
   a. Identifikasi isu dan masalah
   b. Buat sistematika, tulis teks
   c. Perbaiki terus
   d. Buat notulensi setiap pertemuan



                             www.dadangsolihin.com                      73                               www.dadangsolihin.com                74




 4.                                      Penulisan Raperda                   2. Frase/Klausul Permanen
                                                                                 Contoh:
                                                                                                 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1
1. Penamaan (Judul)                                                                                        BUPATI BEKASI,
                                                                                                           BUPATI BEKASI
   –   jenis peraturan;
   –   teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara, daerah, desa dsb);        3. Pembukaan
   –   nomor peraturan;
                                                                                 terdiri atas konsiderans atau dasar pemikiran, dasar hukum
   –   tahun pembuatan;
                                                                                 pembentukannya dan judul.
   –   nama peraturan.
                                                                             4. Batang Tubuh
                                                                                     g
   Contoh:                                                                         1. Ketentuan Umum
                 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR                                2. Ketentuan Substansi
                         NOMOR 17 TAHUN 2007                                       3.
                                                                                   3 Ketentuan Sanksi
                                TENTANG
       PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR              5. Penutup
          NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
         KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                                                                             6. Lampiran/Penjelasan
                        DAERAH KABUPATEN GIANYAR
                             www.dadangsolihin.com                      75                               www.dadangsolihin.com                76
5.              Penyelenggaraan Konsultasi Publik                               6.                       Pembahasan di DPRD

    • Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur,
      dan harus diintegrasikan ke dalam proses penulisan                    •   Pembahasan di DPRD merupakan salah satu bentuk dari
      rancangan Perda.                                                          dilaksanakannya konsultasi publik.
    •    Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling        •                                                  semata,
                                                                                Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata
         mengisi dan mempengaruhi.                                              melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang
                                                                                diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
                                                                                Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
                                                                                                               g       g




                               www.dadangsolihin.com                   77                              www.dadangsolihin.com                    78




7.                                                Penetapan Perda
•       Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah
        Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai
                                  transisinya
        diberlakukannya Perda baru.
•       Sebuah Perda baru sebaiknya ada tenggang waktu antara
        disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai
        diberlakukannya.                                                                        Terima Kasih
•       Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait
                                        persiapan-persiapan
        dan masyarakat dapat melakukan persiapan persiapan yang
        memadai untuk pelaksanaan secara efektif.
•       Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan kesadaran
                            ketentuan-ketentuan             baru,
        masyarakat tentang ketentuan ketentuan hukum yang baru
        serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi instansi
        pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-
                                                tersebut.
        ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut

                               www.dadangsolihin.com                   79                              www.dadangsolihin.com                    80
www.dadangsolihin.com   81

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:1463
posted:2/13/2010
language:Indonesian
pages:21
Description: Workshop Legal Drafting DPRD Kabupaten Banjarnegara di Golden Flower Hotel-Bandung, 9 Februari 2010