Get documents about "Fungsi dan Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda
Description
Workshop Legal Drafting DPRD Kabupaten Banjarnegara di Golden Flower Hotel-Bandung, 9 Februari 2010
Shared by: DadangSolihin
-
Stats
- views:
- 1422
- posted:
- 2/12/2010
- language:
- Indonesian
- pages:
- 21
Document Sample
www.dadangsolihin.com 2
Materi
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Apa Tujuan Pembangunan?
• Pembangunan Daerah
g
• Pergeseran Paradigma: From
Government to Governance
• Perwakilan Rakyat
• Penyusunan Peraturan Daerah
www.dadangsolihin.com 3
Apa Itu Pembangunan? How?
Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. antar daerah
antar sub daerah
keadilan).
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
A Tujuan Pembangunan?
Apa T j P b ? 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
(Todaro: the three objectives of development) 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. agar bermanfaat bagi g
g g generasi masa
g generasi sekarang dan g
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya datang (berkelanjutan).
rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. orang.
3 Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang
www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah (1)
• Mengurangi
Sarana dan
ketimpangan
Prasarana yang
memadai dan • Memberdayakan Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana
berkualitas masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga
• Mengentaskan tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
kemiskinan.
• Menambah lapangan
Menambah lapangan
• memberikan pelayanan kepada masyarakat,
kerja. • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk
kondusif SDA
Pemanfaatan sumber memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
daya secara
berkualitas • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat
Koordinasi yang untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan
semakin baik antar
semakin baik antar tenteram,
tenteram
stakeholders
• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi
peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
Peningkatan kapasitas
SDM
www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8
Pergeseran Paradigma:
(2
Pembangunan Daerah (2) From Government to Governance
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi
daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat
dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu:
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan y
( g ) peran
yudikatif) memainkan p
yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum
Government Governance
yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
• Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan p
j p
penciptaan hal-hal
negara untuk mengatur hal hal adalah urusan bersama
lapangan kerja dan pendapatan. publik, pemerintah, civil society dan
• Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
dan politik.
p disertakan sejauh negara
j g utama.
mengijinkannya.
www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10
Pelaku Pembangunan: Paradigma Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Governance
Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb STATE CITIZENS
Tenaga Kerja organized into:
Executive
Kontrol Kontrol Judiciary Community-based organizations
Legislature Non governmental
Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Dunia Usaha Military Women’s groups
Pemerintah Masyarakat Police
Swasta Media
Nilai Redistibusi
BUSINESS
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Melalui Pelayanan Small / medium / large enterprises
Pasar Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
sendi sendi dipenuhi,
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan
Good.
www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Troika Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
y
Masyarakat,
Bangsa,
Bangsa dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
D i U h
www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14
Perumusan Visi Daerah Perumusan Visi Daerah
Stakeholders Stakeholders
PEMDA PEMDA
www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16
Permasalahan Pembangunan Daerah (1) Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
1. Pembangunan Ekonomi 3. Pembangunan Prasarana Wilayah
Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk intra wilayah.
mengembangkan sektor riil
g g Menurunnya kapasitas p
y p pengaturan
pemerintah daerah dalam p g
Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara dan pengelolaan infrastruktur.
nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
cukup tinggi antarwilayah
p gg y listrik.
2. Pembangunan Sosial Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan- Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
(pendidikan, gizi).
pelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) infrastruktur
pelayanan infrastruktur.
www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18
Permasalahan Pembangunan Daerah (3) Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
Berkurangnya ruang p
g y g
g publik dan ruang terbuka hijau (
j (RTH) di
) acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p
p g y pada
wilayah perkotaan. Perencanaan.
Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
secara signifikan.
g serta meningkatnya DAS kritis.
g y
Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.
p yang g g
www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20
Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus
Lemahnya daya saing investasi
Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
p , y ,
Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
masyarakat
Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
keamanan di daerah perbatasan negara.
www.dadangsolihin.com 21
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Wadah Perwakilan Rakyat Pemda
Kebijakan dan
DPRD
Produk‐produk
Parpol
Program partai
LSM
Kebijakan dan
Ormas
Agenda lobi dan
Program Fungsi DPRD dan janji program khusus tekanan politik
Pembangunan kampanye LSM
Pemerintah Daerah yang dipimpin Mana yang paling dekat dengan
oleh Kepala Daerah yang dipilih k d i
rakyat dan secara nyata sering Arena Pembangunan
secara langsung oleh rakyat memperjuangkan kepentingan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang sehat Pembuatan keputusan
Organisasi mana yang terkait bagi seluruh warga
bagi seluruh warga pemerataan dan lestari
dan lestari partisipatif
Negara yang b ih k d b j
N berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?
Lembaga Intermediary
Berbagai partai politik yang Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya
yang mempunyai sumberdaya Pemda DPRD Parpol
p LSM Ormas
sipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat KDH, Sekda, SKPD Pimpinan, Komisi, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
didayagunakan untuk secara Fraksi, Kaukus Biro‐biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas
LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi Partai
yang menjadi wadah fungsional atas
y g j g kebutuhan hidup rakyat?
kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Organisasi mana yang mempunyai
Berbagai organisasi kemasyarakatan dasar pijakan kuat dan konkrit di Warga Negara dan Kepentingan‐kepentingannya
yang dibentuk mulai dari tingkat lingkungan rakyat? Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
i
dusun sampai ti k t nasional
d i tingkat l Laki Kaya Tetap Mapan Kelompok
www.dadangsolihin.com 23 Perempuan Miskin Tidak Tetap
www.dadangsolihin.com Rentan Individual 24
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
Fungsi DPRD Fungsi Legislasi
menurut UU 32/2004 • Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
1.
1 Legislasi • Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
menjadi instrumen p
j g g y
perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
2
2. Anggaran
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.
3. g
Pengawasan
www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26
g gg
Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan
• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses • Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
APBD. pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat kerjasama i t
k j i l daerah.
internasional di d h
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, • Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
DPRD dan pemerintah daerah. adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh • Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
satu tahun anggaran. kualitas pelayanan publik.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik • Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa penyediaan pelayanan publik di daerah.
i t h b ti d k”
pemerintah bertindak”.
www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28
(1966-
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan • DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang lalu.
diprakarsai eksekutif. • Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses
masukan dari masyarakat. penganggaran daerah.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan • Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
prioritas konstituen. ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih • Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
anggota DPRD yang loyal pada rezim. lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30
Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali • Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kepercayaan publik.
kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai • Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
k hid h i h i Indonesia.
kehidupan sehari-hari di I d i dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak • DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
t k t k b h k t t l k
atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus kh menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah
sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk
t j i
menyetujuinya.
www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32
Mengapa Hal Ini Terjadi? Kemauan untuk Mereformasi
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi • Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
berpihak pada pemilih dan masyarakat. hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan hari.
dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota • Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
mereka kepada partai. para politisi.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai • DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
pemilihan kembali. transparansi.
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
seringkali melibatkan uang.
www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34
Best Practices (1) Best Practices (2)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
dalam proses pembuatan keputusan. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
p g
kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam
Penggunaan Masa Reses yang Bermakna proses penyusunan peraturan daerah.
• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam p
g p y proses
melakukan konsultasi dengan para konsituennya. pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, mantap dan mudah dilaksanakan.
masing masing.
misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.
www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36
Best Practices (3) Best Practices (4)
Dengar Pendapat Publik Transparansi Anggaran
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
masyarakat melalui dengar pendapat publik. mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
p kepada publik dalam bentuk poster.
konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program
satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. radio untuk membicarakan anggaran daerah.
• Ruang sidang p p
g p p p guna
g paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa g
meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih. • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.
www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
Orientasi Dasar Politik DPRD
2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
1. Agenda politik yang sangat nyata dan Dengan membawa d k
D b litik t dari
dukungan politik nyata d i
langsung memenuhi kebutuhan warga. warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
pijakan mereka dalam proses politik yang
Penanggulangan kemiskinan;
DPRD.
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD
Peningkatan aksesibilitas dan
Dengan informasi dan pengetahuan yang
kualitas pendidikan dan
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
kesehatan;
anggota DPRD akan mampu membawakan
Pemberantasan korupsi dan semua kepentingan warga ke dalam proses
reformasi birokrasi. pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
politik
dan pengawasan politik.
www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40
Orientasi Dasar Politik DPRD . . . Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya 4. Membangun dan memperkokoh sistem
perbaikan. umpanbalik yang cepat dan efektif.
Anggota DPRD akan selalu dituntut Para anggota DPRD dan partai
untuk berpikir positif dan politiknya dapat selalu melakukan up-
konstruktif dalam melaksanakan date terhadap informasi dan program
tugas dan f
t i
d fungsinya. kerjanya.
k j
Sering tanpa disadari kebiasaan ini Partai politik yang diwakili oleh anggota
justru meningkatkan kapasitas DPRD tersebut juga secara terus
d l li ik
modal politik yang memang l i diri
menerus mengevaluasi di i apakah k h
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan mereka mempunyai akar yang kuat di
struktur politik pendukungnya. tingkat akar rumput atau justru
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.
www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42
Siklus Representasi Wakil Rakyat
Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT
PEMILU
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa Representasi Rakyat
(k t kil )
(keterwakilan)
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
Hubungan dengan DPRD
Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk Pemilih
Fungsi Legislasi
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat kepentingan
p g POLITIK
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang. Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang dan informasi)
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
Perlindungan hak‐
delegitimasi di mata publik. hak Individu dan
Peningkatan Kesejahteraan
Individu dan Masyarakat
Individu dan Masyarakat
masyarakat
Sumber: NDI,
www.dadangsolihin.com 43 LGSP www.dadangsolihin.com 44
d ato e a sa aa a dat yang a (1)
Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( ) d ato e a sa aa a dat yang a (2)
Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( )
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat Secara substansial
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak perlindungan hak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
anggaran dan pengawasan.
Secara prosedural
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan. mengikuti prosedur hukum yang benar
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
i di id i id warga negara.
individu-invidu mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah Produk Hukum, seperti:
• Perda tentang RPJPD • Perda tentang Pajak Daerah
• Perda tentang RPJMD • Perda tentang Retribusi
• Perda tentang APBD
P d t t Daerah,
Daerah
• Dll
www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48
Tata Urutan Hukum p Hukum?
Apa itu Hukum?
(UU 10/2004 ttg Pembentukan Peraturan PerUU)
No Produk Hukum Penetapan Oleh Fungsi Hukum adalah keseluruhan dari alat yang mengatur kehidupan Negara
dan Warga Negara termasuk seluruh peraturan dan kebijakan
1. UUD 1945 MPR Sumber hukum Tertinggi dari segala
pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis dan penegakan hukum
hukum
oleh aparat penegak hukum
2. UU DPR dan Pelaksana konstitusi (UUD 1945)
ditandatangani oleh
Presiden
3. Peraturan Presiden Setingkat dengan undang-undang
Pemerintah Selanjutnya harus diserahkan
Undang-
Pengganti Undang nt k atau
kepada DPR untuk ditetapkan ata
Undang (PERPU) ditolak menjadi undang-undang Hukum juga bisa
Hukum bisa menjadi alat
menjelma dalam
4. Peraturan Presiden setelah Pelaksanaan undang-undang sah suatu rezim yang
menciptakan keadilan di
Pemerintah disetujui oleh otoriter untuk mengatur
Menteri masyarakat dan
masyarakat dan
masyarakat secara
membatasi penguasa
5. Peraturan Daerah DPRD Penyelesaian tugas, kewajiban dan semena‐mena dan tidak
agar tidak semena‐
hak pemerintah daerah adil.
mena.
www.dadangsolihin.com 49 www.dadangsolihin.com 50
Asas Pembentukan
Bentuk Hukum Peraturan Perundang-undangan
Perundang-
Hukum Tertulis (hukum formil)
• Salah t i i dari konsepsi h k
S l h satu ciri d i k i hukum 1 Asas Kejelasan Tujuan:
1.
modern yang harus mengatur serta Harus mempunyai tujuan yang jelas dan yang hendak dicapai.
melayani kehidupan modern.
2. Asas K l b
2 A t Organ Pembentuk yang tepat:
Kelembagaan atau O P b t k t t
Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan
Hukum Tidak Tertulis (hukum materiil)
( ) perundang-undangan yang berwenang.
• Perkembangan budaya dan masyarakat. Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
• Saat ini tradisi, kebiasaan, kepercayaan
lagi.
atau budaya tidak dapat diandalkan lagi
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:
Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
dengan j
g jenis p perundang-undangannya.
peraturan p g g y
www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52
4. Asas Dapat Dilaksanakan: 7. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex
Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
benar benar superior derogate lex inferiori:
p g
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
5.
5 Asas Kejelasan Rumusan: tinggi.
gg
Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan
perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau 8. Asas lex specialis derogate lex generalis:
terminologi,
terminologi P t d d lebih khusus
Peraturan perundang-undangan yang l bih kh
Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam umum.
pelaksanaannya.
pelaksanaannya
9. Asas lex posterior derogate lex priori:
6. Asas Keterbukaan:
Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian
D l i
Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, d dan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir
pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-
yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan undangan tersebut sama.
perundang-undangan.
dalam proses pembuatan peraturan perundang undangan
www.dadangsolihin.com 53 www.dadangsolihin.com 54
13. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:
10.
10 Asas Keadilan:
Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan
keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. mengutamakan kepentingan umum.
14. Asas Kenusantaraan:
11. Asas kepastian hukum:
Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari
Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin
sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia
kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam
atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-
masyarakat.
undangan.
12. Asas pengayoman: 15. Asas Kebhinekatunggalikaan:
Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi Materi muatan peraturan perundang-undangan harus
memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan h tik keragaman penduduk, agama, suku d
memperhatikan k d d k k dan
ketentraman masyarakat. golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah
khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif
masyarakat.
dalam kehidupan masyarakat
www.dadangsolihin.com 55 www.dadangsolihin.com 56
Prinsip Dasar
y y
Syarat Penyusunan Perda
Proses Penyusunan Perda (1)
1. Hindari pemberian kewenangan yang
berlebihan;
1. Transparansi/keterbukaan.
1 T i/k t b k
2. Hindari pengaturan dan persyaratan
Informasi tentang akan
yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit
ditetapkannya suatu kebijakan,
diterapkan;
Peluang bagi masyarakat
3. Akomodasi ketetapan yang bersifat
untuk memberikan masukan
transparan, akuntabel, dan melewati
dan melakukan pengawasan
proses pengambilan keputusan yang
terhadap pemerintah.
benar;
4. Libatkan tokoh masyarakat setempat;
5.
5 Gunakan proses pelibatan publik
yang luas;
6. Tingkatkan efektivitas mekanisme
hukum.
penegakan h k m
www.dadangsolihin.com 57 www.dadangsolihin.com 58
Prinsip Dasar Prinsip Dasar
Proses Penyusunan Perda (2) P P P d
Proses Penyusunan Perda (3)
2. Partisipasi: 3 Koordinasi dan Keterpaduan.
3. Keterpaduan
Mendorong terciptanya komunikasi publik untuk Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam
pengambilan keputusan pemerintah, pemerintah
pemerintah.
Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam
baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam pengambilan keputusan secara utuh.
p
memperluas p p p
pemahaman komprehensif terhadap suatu
isu. K t d l k kombinasi yang h
Keterpaduan memerlukan k bi i i t
harmonis antara
wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi
Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam ketidakefektifan, dan yang terpenting membatasi jumlah
menerapkan suatu keputusan dan mendukung p
p p p
g penerapan hukum.
produk hukum
akuntabilitas.
www.dadangsolihin.com 59 www.dadangsolihin.com 60
Prinsip Dasar Perumusan Substansi (1) Prinsip Dasar Perumusan Substansi (2)
1. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi. 2. Pendanaan Berkelanjutan.
S ti peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian
Setiap t h d k di b d k k ji Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk
Di l k d k d k t k
keilmuan di dalamnya. mengimplementasikan suatu peraturan.
Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan
juga h
j i k isu dan
harus mencerminkan i d permasalahan l h administrasi d operasional, d h
d i i t i dan i l dan hanya sebagian k il
b i kecil
sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan yang digunakan untuk pelaksanaan program dan
masyarakat. pembangunan.
Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan
para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan
terhadap peraturan yang tengah dirancang atau ditetapkan hukum di Indonesia.
dilakukan, ilmiah,
perlu dilakukan dengan menekankan pertimbangan ilmiah
sosial, dan ekonomi di dalamnya.
www.dadangsolihin.com 61 www.dadangsolihin.com 62
Prinsip Dasar Perumusan Substansi (3) p p ( )
Prinsip dalam Penerapan Hukum (1)
3. Kejelasan. 1. Akuntabilitas
P t
Peraturan dapat diterima untuk kemudian dil k
d t dit i t kk di dilaksanakan
k Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
dengan baik hanya apabila memiliki kejelasan dan dapat prosedur pelaksanaan;
dipahami oleh masyarakat. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian
Kejelasan mengacu pada b
K j l d bagaimana suatu peraturan
i t t dalam pelaksanaan kegiatan;
dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang Adanya output dan outcome yang terukur.
terdapat di dalamnya. 2. Kepastian Hukum
Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan
konsisten;
Adanya penegakan hukum y g adil dan tidak diskriminatif;
y p g yang ;
Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.
www.dadangsolihin.com 63 www.dadangsolihin.com 64
Prinsip dalam Penerapan Hukum (2)
p p ( ) Tahapan Penyusunan Perda
3. Keleluasaan Aministratif
2 3
Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi 1 Identifikasi legal baseline atau Penyusunan
semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan. Identifikasi landasan hukum, dan bagaimana Naskah
isu & masalah Perda baru dapat memecahkan Akademik
Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit masalah
peraturan.
dalam suatu peraturan
4. Keadilan
5
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan 6 Penyelenggaraan Konsultasi Publik: 4
hukum dan berhak mendapatkan keadilan. b h
Pembahasan di
d Revisi Rancangan Perda;
R i iR P d l
Penulisan
DPRD Apabila diperlukan, melakukan Raperda
Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan konsultasi publik tambahan
ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi
tegaknya keadilan.
7
Keadilan harus didukung oleh keberadaan institusi hukum dan Penetapan Perda
aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak
terpengaruh oleh golongan manapun.
www.dadangsolihin.com 65 www.dadangsolihin.com 66
1. Identifikasi isu & masalah Metode M4E
M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment
1. Identikasi isu dan masalah.
Men (manusia)
2. Identikasi siapa yang terkait dengan masalah.
Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek
3. Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai.
3 G k t d h l h i hukum) melaksanakan atau bertindak sehingga timbul
4. Identikasi dampak pemecahan masalah. masalah;
5. Pembuatan skala prioritas masalah y g akan diatasi.
p yang y( g gg )
Money (uang/anggaran)
Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana
kedudukan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehingga
menimbulkan masalah; ;
www.dadangsolihin.com 67 www.dadangsolihin.com 68
Managerial 2. Identifikasi legal baseline (1)
Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari
sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak
terhadap aturan-aturan yang ada. 1. Identikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada
Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai
yang baru. dengan peraturan perundang-undangan terbawah.
Method (metode) 2. Identikasi instansi pelaksana.
Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan 3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
obyek hukum, dengan mempertimbangkan penulisannya:
Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam a.
a Kejelasan pasal dan ayat; dan
sebuah metode. b. Kepastian preskripsi hukum.
Environment (lingkungan)
Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya persoalan
yang terjadi.
Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).
www.dadangsolihin.com 69 www.dadangsolihin.com 70
2. Identifikasi legal baseline (2) 3. Penyusunan Naskah Akademik (1)
4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, 1. Bentuk tim p y
penyusun secara resmi.
dengan mempertimbangkan pelaksanaannya: a. Keanggotaan tidak terlalu besar
a. Ketersediaan dana pelaksanaan; b. Masukkan wakil-wakil stakeholders
b. Kapasitas administrasi; dan Penuhi k b t h wakil-wakil
c. P hi kebutuhan kil kil
c. Penegakan hukum. d. Identifikasi staf pendukung
5. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi e. Formalkan dengan Surat Keputusan
masalah
untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya
ditingkatkan atau dibuat revisi. 2. Komitmen tim penyusun.
6. Identikasi macam-macam instrumen hukum yang mungkin dapat a. Komitmen waktu memadai
memecahkan masalah
masalah. b.
b Ruangan – satu ruangan pertemuan
c. Anggaran – jasa-jasa pendukung
3. Aturan prosedural tim penyusun.
www.dadangsolihin.com 71 www.dadangsolihin.com 72
3. Penyusunan Naskah Akademik (2) 3. Penyusunan Naskah Akademik (3)
pengarah.
4. Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah
4 7. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk
7
a. Identifikasi pakar membahas draft dan memperoleh masukan:
b. Identifikasi stakeholders a. Kirim salinan (copy) draft sebelum pertemuan
c. Tentukan cara komunikasi teratur b. Sediakan data d k b l t
b S di k d t pendukung sebelum pertemuan
5. Susun jadwal penyelesaian pekerjaan. 8. Revisi dan finalisasi.
6.
6 Mulai penyusunan (drafting)
a. Identifikasi isu dan masalah
b. Buat sistematika, tulis teks
c. Perbaiki terus
d. Buat notulensi setiap pertemuan
www.dadangsolihin.com 73 www.dadangsolihin.com 74
4. Penulisan Raperda 2. Frase/Klausul Permanen
Contoh:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1
1. Penamaan (Judul) BUPATI BEKASI,
BUPATI BEKASI
– jenis peraturan;
– teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara, daerah, desa dsb); 3. Pembukaan
– nomor peraturan;
terdiri atas konsiderans atau dasar pemikiran, dasar hukum
– tahun pembuatan;
pembentukannya dan judul.
– nama peraturan.
4. Batang Tubuh
g
Contoh: 1. Ketentuan Umum
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 2. Ketentuan Substansi
NOMOR 17 TAHUN 2007 3.
3 Ketentuan Sanksi
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 5. Penutup
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
6. Lampiran/Penjelasan
DAERAH KABUPATEN GIANYAR
www.dadangsolihin.com 75 www.dadangsolihin.com 76
5. Penyelenggaraan Konsultasi Publik 6. Pembahasan di DPRD
• Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur,
dan harus diintegrasikan ke dalam proses penulisan • Pembahasan di DPRD merupakan salah satu bentuk dari
rancangan Perda. dilaksanakannya konsultasi publik.
• Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling • semata,
Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata
mengisi dan mempengaruhi. melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang
diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
g g
www.dadangsolihin.com 77 www.dadangsolihin.com 78
7. Penetapan Perda
• Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah
Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai
transisinya
diberlakukannya Perda baru.
• Sebuah Perda baru sebaiknya ada tenggang waktu antara
disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai
diberlakukannya. Terima Kasih
• Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait
persiapan-persiapan
dan masyarakat dapat melakukan persiapan persiapan yang
memadai untuk pelaksanaan secara efektif.
• Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan kesadaran
ketentuan-ketentuan baru,
masyarakat tentang ketentuan ketentuan hukum yang baru
serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi instansi
pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-
tersebut.
ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut
www.dadangsolihin.com 79 www.dadangsolihin.com 80
www.dadangsolihin.com 81
Related docs
Other docs by DadangSolihin
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah - Download as PDF - PDF
Views: 1322 | Downloads: 194
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Views: 3120 | Downloads: 357
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan - Download as PDF
Views: 3100 | Downloads: 610
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik
Views: 6172 | Downloads: 422
