Docstoc

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Document Sample
Pengelolaan Barang Milik Daerah Powered By Docstoc
					                                                              www.dadangsolihin.com   2




                          Materi
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
•   Apa Tujuan Pembangunan?
•   Pembangunan Daerah
•   Pergeseran Paradigma: From Government to Governance
•   Perwakilan Rakyat
•   Pengelolaan Asset Daerah




                          www.dadangsolihin.com           3
                Apa Itu Pembangunan?                                                                              How?
   Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih                      1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
   baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.                                        antar daerah
                                                                                              antar sub daerah
                                                                                                                                     keadilan).
                                                                                              antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
          A Tujuan Pembangunan?
          Apa T j  P b        ?                                                        2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
             (Todaro: the three objectives of development)                             3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
   1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik                  4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
      pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan,                          5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
      pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.                                               agar bermanfaat bagi g
                                                                                           g                                   g     generasi masa
                                                                                                             g generasi sekarang dan g
   2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya                             datang (berkelanjutan).
      rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
   3.                                                 orang.
   3 Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang

                                      www.dadangsolihin.com                      5                               www.dadangsolihin.com                      6




     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                                              Pembangunan Daerah (1)
                                                              • Mengurangi 
                                Sarana dan 
                                                                ketimpangan
                              Prasarana yang 
                               memadai dan                    • Memberdayakan            Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana
                                berkualitas                     masyarakat               untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga
                                                              • Mengentaskan             tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
                                                                kemiskinan.
                                                              • Menambah lapangan
                                                                Menambah lapangan 
                                                                                          • memberikan pelayanan kepada masyarakat,
                                                                kerja.                    • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
                                             Dunia usaha yg   • Menjaga kelestarian      Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk
                                                kondusif        SDA
                            Pemanfaatan sumber                                           memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
                               daya secara 
                                berkualitas                                               • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat
                 Koordinasi yang                                                            untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan
                semakin baik antar
                semakin baik antar                                                          tenteram,
                                                                                            tenteram
                  stakeholders
                                                                                          • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi
                                                                                            peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
Peningkatan kapasitas
        SDM
                                      www.dadangsolihin.com                      7                               www.dadangsolihin.com                      8
                                                                                           Pergeseran Paradigma:
         Pembangunan Daerah (2)                                                         From Government to Governance

•   Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi
    daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada
    terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
•   Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat
    dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu:
    pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
•   Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan y
                   ( g                                )           peran
                                             yudikatif) memainkan p
    yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum
                                                                                          Government                                   Governance
    yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
                                                                                  Memberikan hak ekslusif bagi              Persoalan-persoalan publik
•   Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan p
                                        j           p
                                               penciptaan                                                 hal-hal
                                                                                  negara untuk mengatur hal hal             adalah urusan bersama
    lapangan kerja dan pendapatan.                                                publik,                                   pemerintah, civil society dan
•   Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi                Aktor di luarnya hanya dapat              dunia usaha sebagai tiga aktor
    dan politik.
        p                                                                         disertakan sejauh negara
                                                                                                j      g                    utama.
                                                                                  mengijinkannya.

                                www.dadangsolihin.com                       9                                www.dadangsolihin.com                           10




       Pelaku Pembangunan: Paradigma                                             Pelaku Pembangunan: Stakeholders
                Governance
                Governance
    Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                       transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
    yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb                                      STATE                          CITIZENS
                                 Tenaga Kerja                                                                                        organized into:
                                                                                                      Executive
                    Kontrol                         Kontrol                                           Judiciary          Community-based organizations
                                                                                                     Legislature         Non governmental
                                                                                                                         Non-governmental organizations
                                                                                                                            Professional Associations
                                                                                                    Public service
                                                                                                                                Religious groups
         Dunia Usaha                                                                                   Military                 Women’s groups
                                Pemerintah                     Masyarakat                               Police
           Swasta                                                                                                                     Media


                        Nilai                    Redistibusi
                                                                                                                    BUSINESS
                  Pertumbuhan                Melalui Pelayanan
                                             Melalui Pelayanan                                            Small / medium / large enterprises
                                     Pasar                                                                   Multinational Corporations
                                                                                                                 Financial institutions
                                                                                                                    Stock exchange
            sendi sendi          dipenuhi,
    Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan
    Good.
                                www.dadangsolihin.com                       11                               www.dadangsolihin.com                           12
                                         Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
       Troika                              Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                                                                        y



                                           Masyarakat,
                                           Bangsa,
                                           Bangsa dan
                                             Negara                                Masyarakat

                                                                                                VISI
                                                                             Pemerintah

                                         Good Governance         Dunia Usaha
                                                                 D i U h




       www.dadangsolihin.com        13                     www.dadangsolihin.com                       14




Perumusan Visi Daerah                      Perumusan Visi Daerah
                     Stakeholders                                        Stakeholders




      PEMDA                                                PEMDA




       www.dadangsolihin.com        15                     www.dadangsolihin.com                       16
 Permasalahan Pembangunan Daerah (1)                                    Permasalahan Pembangunan Daerah (2)

1. Pembangunan Ekonomi                                                 3. Pembangunan Prasarana Wilayah
     Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan                               Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
     Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk                         intra wilayah.
     mengembangkan sektor riil
         g        g                                                         Menurunnya kapasitas p
                                                                                       y     p                                pengaturan
                                                                                                      pemerintah daerah dalam p g
     Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara                    dan pengelolaan infrastruktur.
     nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang                 Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
     cukup tinggi antarwilayah
          p gg             y                                                listrik.
2. Pembangunan Sosial                                                       Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
     Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-                       Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
                             (pendidikan,             gizi).
     pelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi)                             infrastruktur
                                                                            pelayanan infrastruktur.




                          www.dadangsolihin.com                   17                             www.dadangsolihin.com                  18




 Permasalahan Pembangunan Daerah (3)                                    Permasalahan Pembangunan Daerah (4)

4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup                    5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
     Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,            Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
     pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).                   Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
     Berkurangnya ruang p
              g y                          g
                         g publik dan ruang terbuka hijau (
                                                      j (RTH) di
                                                              )           acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p
                                                                                       p                 g             y pada
     wilayah perkotaan.                                                   Perencanaan.
     Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman       Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
     secara signifikan.
              g                                                           serta meningkatnya DAS kritis.
                                                                                     g    y
                                                                          Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
                                                                          frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
                                                                          terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.
                                                                                   p             yang      g         g




                          www.dadangsolihin.com                   19                             www.dadangsolihin.com                  20
 Permasalahan Pembangunan Daerah (5)

6. Permasalahan Khusus
   Lemahnya daya saing investasi
   Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
   antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
                           p         ,    y      ,
   Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
   masyarakat
   Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
   keamanan di daerah perbatasan negara.




                                 www.dadangsolihin.com                                   21




                                                                                              Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
                                                                                                                              Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
       Wadah Perwakilan Rakyat                                                                          Pemda
                                                                                                     Kebijakan dan 
                                                                                                                                DPRD
                                                                                                                            Produk‐produk 
                                                                                                                                                Parpol
                                                                                                                                                 Program partai 
                                                                                                                                                                LSM
                                                                                                                                                                        Kebijakan dan 
                                                                                                                                                                                               Ormas
                                                                                                                                                                                           Agenda lobi dan 
                                                                                                       Program               Fungsi DPRD            dan janji          program khusus      tekanan politik
                                                                                                     Pembangunan                                   kampanye                  LSM
       Pemerintah Daerah yang dipimpin                   Mana yang paling dekat dengan 
       oleh Kepala Daerah yang dipilih                     k d                      i
                                                         rakyat dan secara nyata sering                                                     Arena Pembangunan
       secara langsung oleh rakyat                       memperjuangkan kepentingan 
                                                                                                            Sosial                      Ekonomi          Lingkungan                       Kelembagaan
                                                         rakyat? 
       DPRD sebagai organisasi politik                                                              Kesejahteraan sosial           Pertumbuhan dan        Lingkungan yang sehat      Pembuatan keputusan 
                                                         Organisasi mana yang terkait                bagi seluruh warga
                                                                                                     bagi seluruh warga               pemerataan                dan lestari
                                                                                                                                                                dan lestari              partisipatif
       Negara yang b ih k d b j
       N            berpihak dan berjuang                langsung memperjuangkan 
       untuk kepentingan rakyat                          kepentingan rakyat? 
                                                                                                                                            Lembaga Intermediary
       Berbagai partai politik yang                      Lembaga dan organisasi mana 
       seharusnya menjadi organisasi politik             yang mempunyai sumberdaya
                                                         yang mempunyai sumberdaya                      Pemda                   DPRD              Parpol
                                                                                                                                                      p                     LSM                Ormas
       sipil tertinggi dari rakyat                       pembangunan yang dapat                    KDH, Sekda, SKPD       Pimpinan, Komisi,     Pimpinan Partai,       Berbagai bentuk     Berbagai bentuk 
                                                         didayagunakan untuk secara                                         Fraksi, Kaukus      Biro‐biro dalam         dan jenis LSM      dan jenis Ormas
       LSM dan berbagai bentuk asosiasi                  nyata dan cepat memenuhi                                                                    Partai
       yang menjadi wadah fungsional atas
       y g      j            g                           kebutuhan hidup rakyat? 
                                                         kebutuhan hidup rakyat?
       perjuangan kepentingan tertentu                                                                            Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
                                                         Organisasi mana yang mempunyai 
       Berbagai organisasi kemasyarakatan                dasar pijakan kuat dan konkrit di                                      Warga Negara dan Kepentingan‐kepentingannya
       yang dibentuk mulai dari tingkat                  lingkungan rakyat?                             Gender                Ekonomi               Domisili             Keamanan            Organisasi
                                  i
       dusun sampai ti k t nasional
       d            i tingkat         l                                                                    Laki                  Kaya                 Tetap                Mapan              Kelompok

                                 www.dadangsolihin.com                                   23           Perempuan                 Miskin            Tidak Tetap
                                                                                                                                               www.dadangsolihin.com       Rentan             Individual      24
                                                                                                   Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
               Fungsi DPRD                                                                Fungsi Legislasi
             menurut UU 32/2004                                           •   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
                                                                              Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
                                                                              Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
                                                                              Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
            1.
            1           Legislasi                                         •   Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
                                                                          •   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
                                                                              menjadi instrumen p
                                                                                  j                      g           g     y
                                                                                                perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
            2
            2.          Anggaran
                                                                          •   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

            3.             g
                        Pengawasan




                            www.dadangsolihin.com                    25                               www.dadangsolihin.com                     26




                    g     gg
                 Fungsi Anggaran                                                      Fungsi Pengawasan
•   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses                     •   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD                 pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang            pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    APBD.                                                                     pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat                 kerjasama i t
                                                                              k j                i   l daerah.
                                                                                         internasional di d  h
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,   •   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
    DPRD dan pemerintah daerah.                                               adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh               •   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam            daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    satu tahun anggaran.                                                      kualitas pelayanan publik.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik          •   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada                    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa                 penyediaan pelayanan publik di daerah.
           i t h b ti d k”
    pemerintah bertindak”.

                            www.dadangsolihin.com                    27                               www.dadangsolihin.com                     28
                      (1966-
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)                                             Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
•   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan           •   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
    kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang                  lalu.
    diprakarsai eksekutif.                                                •   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
•   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk         daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
    melakukan analisa secara independen atau untuk meminta                    pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses
    masukan dari masyarakat.                                                  penganggaran daerah.
•   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan                •   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
    kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,                          keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
    pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan              aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
    prioritas konstituen.                                                     ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
•   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih                •   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
    anggota DPRD yang loyal pada rezim.                                       lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
                                                                              memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                            www.dadangsolihin.com                    29                                www.dadangsolihin.com                      30




    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)                                      Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)

•   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali      •   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
    terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri           terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
    sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita                kepercayaan publik.
    kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai                  •   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
    k hid         h i h i Indonesia.
    kehidupan sehari-hari di I d      i                                       dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
•   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan                     penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
    merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak      •   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
      t                  k t      k b h k          t t      l k
    atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus   kh        menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
    dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.                       merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah
                                                                              sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk
                                                                                     t j i
                                                                              menyetujuinya.




                            www.dadangsolihin.com                    31                                www.dadangsolihin.com                      32
         Mengapa Hal Ini Terjadi?                                           Kemauan untuk Mereformasi
•   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi          •   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada        sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    berpihak pada pemilih dan masyarakat.                                  hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
•   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan           hari.
    dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota     •   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji              permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    mereka kepada partai.                                                  para politisi.
•   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai        •   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye               memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    pemilihan kembali.                                                     transparansi.
•   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
    tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
    seringkali melibatkan uang.


                           www.dadangsolihin.com                  33                               www.dadangsolihin.com                     34




                Best Practices (1)                                                      Best Practices (2)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi                  Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan           • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
  memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya            dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
  dalam proses pembuatan keputusan.                                    • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
                                                                                       p                             g
                                                                         kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam
Penggunaan Masa Reses yang Bermakna                                      proses penyusunan peraturan daerah.
• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk               • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam p
                                                                              g       p                 y                         proses
  melakukan konsultasi dengan para konsituennya.                         pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik,          mantap dan mudah dilaksanakan.
                                                   masing masing.
  misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.




                           www.dadangsolihin.com                  35                               www.dadangsolihin.com                     36
               Best Practices (3)                                                          Best Practices (4)
Dengar Pendapat Publik                                                      Transparansi Anggaran
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan                  • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
  masyarakat melalui dengar pendapat publik.                                   mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
         p                                                                     kepada publik dalam bentuk poster.
  konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi          • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program
  satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.                    radio untuk membicarakan anggaran daerah.
• Ruang sidang p p
       g                               p       p             p guna
                g paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa g
  meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini          Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
  pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.                          • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
                                                                              Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
                                                                              Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.




                           www.dadangsolihin.com                       37                             www.dadangsolihin.com                     38




                                                                                      Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
    Orientasi Dasar Politik DPRD
                                                                                             2.   Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
                                                                                                  mendasar dan tidak klise.
                          1. Agenda politik yang sangat nyata dan                                    Dengan membawa d k
                                                                                                     D            b                litik    t dari
                                                                                                                        dukungan politik nyata d i
                             langsung memenuhi kebutuhan warga.                                      warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
                                                                                                     pijakan mereka dalam proses politik yang
                                       Penanggulangan kemiskinan;
                                                                                                                                         DPRD.
                                                                                                     berlangsung dalam berbagai sidang DPRD
                                       Peningkatan aksesibilitas dan
                                                                                                     Dengan informasi dan pengetahuan yang
                                       kualitas pendidikan dan
                                                                                                     langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
                                       kesehatan;
                                                                                                     anggota DPRD akan mampu membawakan
                                       Pemberantasan korupsi dan                                     semua kepentingan warga ke dalam proses
                                       reformasi birokrasi.                                          pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
                                                                                                                      politik
                                                                                                     dan pengawasan politik.




                           www.dadangsolihin.com                       39                             www.dadangsolihin.com                     40
              Orientasi Dasar Politik DPRD . . .                                         Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya                                                                          4.      Membangun dan memperkokoh sistem
   perbaikan.                                                                                                           umpanbalik yang cepat dan efektif.
        Anggota DPRD akan selalu dituntut                                                                                    Para anggota DPRD dan partai
        untuk berpikir positif dan                                                                                           politiknya dapat selalu melakukan up-
        konstruktif dalam melaksanakan                                                                                       date terhadap informasi dan program
        tugas dan f
        t               i
              d fungsinya.                                                                                                   kerjanya.
                                                                                                                             k j
        Sering tanpa disadari kebiasaan ini                                                                                  Partai politik yang diwakili oleh anggota
        justru meningkatkan kapasitas                                                                                        DPRD tersebut juga secara terus
           d l li ik
        modal politik yang memang                                                                                                                l   i diri
                                                                                                                             menerus mengevaluasi di i apakah  k h
        dibutuhkan oleh anggota DPRD dan                                                                                     mereka mempunyai akar yang kuat di
        struktur politik pendukungnya.                                                                                       tingkat akar rumput atau justru
                                                                                                                             berkembang menjadi partai politik yang
                                                                                                                             mengambang.




                              www.dadangsolihin.com                    41                                            www.dadangsolihin.com                            42




                                                                                 Siklus Representasi Wakil Rakyat
      Siklus Representasi Wakil Rakyat                                                                                 RAKYAT

                                                                                                                         PEMILU

      Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa                                               Representasi Rakyat
                                                                                                                   (k t    kil )
                                                                                                                   (keterwakilan)
      rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
      anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
                                                                                 Hubungan dengan                           DPRD
      Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk                    Pemilih
                                                                                                                                                   Fungsi Legislasi
      mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
      Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan                Hubungan dengan                      MEMBUAT
                                                                                media dan kelompok                   KEPUTUSAN                     Fungsi Anggaran
      mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat                  kepentingan
                                                                                      p     g                          POLITIK
      dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
      yang akan datang.                                                            Sumber daya
                                                                                (anggaran, staf, riset                                           Fungsi Pengawasan
      Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang               dan informasi)
      wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
      maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
                                                                                                  Perlindungan hak‐
      delegitimasi di mata publik.                                                                 hak Individu dan 
                                                                                                                              Peningkatan Kesejahteraan 
                                                                                                                               Individu dan Masyarakat
                                                                                                                               Individu dan Masyarakat
                                                                                                     masyarakat
                                                                            Sumber: NDI,
                              www.dadangsolihin.com                    43   LGSP                                     www.dadangsolihin.com                            44
  d ato e a sa aa      a dat yang a (1)
Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( )                                     d ato e a sa aa      a dat yang a (2)
                                                                             Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( )

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat                      Secara substansial
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak                  perlindungan hak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
                                                                                 peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
anggaran dan pengawasan.
                                                                             Secara prosedural
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.                                                                      mengikuti prosedur hukum yang benar
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah                              melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap                Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan            Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun                      Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
i di id i id warga negara.
individu-invidu                                                              mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                          www.dadangsolihin.com                         45                            www.dadangsolihin.com              46




                                                                                            Ruang Lingkup
                                                                             •   Dasar Hukum Pengelolaan BMD
                                                                             •   Manfaat Pengelolaan BMD
                                                                             •   Pengertian Aset dan Barang Milik Daerah
                                                                             •   Pengelolaan Barang Milik Daerah
                                                                             •   Penatausahaan:
                                                                                 • pembukuan,
                                                                                 • inventarisasi, dan
                                                                                 • pelaporan




                          www.dadangsolihin.com                         47                            www.dadangsolihin.com              48
                 Latar Belakang
•   Reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang
    pengelolaan barang milik/kekayaan negara (UU 1/2004 tentang
    perbendaharaan negara)
•   Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD
                                   jumlah, nilai,
    Belum lengkapnya data mengenai jumlah nilai kondisi dan
    status kepemilikannya
    Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka
                       Pemerintah.
    penyusunan Neraca Pemerintah
    Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah
    Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan
    BMN/D




                          www.dadangsolihin.com                    49                               www.dadangsolihin.com                  50




Dasar Hukum Pengelolaan BMD                                                 Mengapa Diperlukan Pengelolaan BMD?

•   UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara                             •    Kejelasan status kepemilikan BMD
•       No
    PP No. 24/2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan                   •    Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD
•   PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah                      •    Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan
•   PP No. 6 /2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah               PAD
•   PP No. 38/2008 ttg Perubahan atas PP No. 6/2006                     •    Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik
•   Keppres 80/2003 ttg Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan           •    Pengamanan barang daerah
    Jasa                                                                •    Dasar penyusunan neraca
•   Kepmendagri 12/ 2003 ttg Pedoman Penilaian Barang Daerah            •    Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala
•   Kepmendagri 153/2004 ttg Pedoman Pengelolaan Barang
    Daerah Yang Dipisahkan; dan
•   Permendagri 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan
    Daerah.
•   Permendagri 17/2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
              g           g                      g             g
    Milik Daerah
                          www.dadangsolihin.com                    51                               www.dadangsolihin.com                  52
                                                                                                 Pengelolaan Aset

      Keuntungan Pengelolaan BMD                                           Sda & Financial
                                                                                                         Aset

                                                                                                                                     Barang Daerah
                                                                                                                                          g

                                                                                                       Tingkat
                                                                            Potensial Aset                                           Kebutuhan Aset
•   Meningkatkan Pengurusan dan Akuntabilitas                                                         Pelayanan

•   Meningkatkan manajemen layanan
                                                                                                    Perencanaan
•   Meningkatkan manajemen resiko                                                                  Manajemen Aset

•   Meningkatkan efesiensi keuangan
                                                                            Identifikasi &                                             Identifikasi &
                                                                            Inventarisasi                                              Inventarisasi

                                                                              Analisis                                                   Analisis
                                                                           Pengembangan                                                 Kebutuhan


                                                                              Prioritas            Pengadaan        Pemeliharaan   Pemanfaatan       Penghapusan &
                                                                                                                     & Perbaikan                    Pemindahtanganan


                                                                              Investasi           Belanja Modal      Belanja       Pendapatan           Lain-lain
                                                                                                                    Operasional


                                                                                                     Penganggaran


                                                                                              Pelaksanaan & Penatausahaan

                          www.dadangsolihin.com                   53                                www.dadangsolihin.com                                           54
                                                                                               Pelaporan & Pengevaluasian




                  Apa itu Aset?                                                              Aset Daerah
                                                                       •   Aset lancar                    •           Aset Lainnya
•   Sumber daya ekonomi yang dimiliki dari kegiatan ekonomi di
    masa lalu                                                               – Uang kas                                 – Aset tak berwujud
•   Memberi manfaat ekonomi atau keuntungan sosial yang akan                – Uang di bank                             – Tagihan penjualan
    diperoleh di masa datang                                                – Piutang                                    angsuran
•   Mempunyai nilai uang                                                    – Persediaan                                           g      g
                                                                                                                       – Tuntutan ganti rugi
•   Termasuk sumber non keuangan yang diperlukan untuk                 •   Investasi                                   – Kemitraan dengan pihak
    pelayanan publik                                                   •   Aset tetap                                    ketiga
•   sumber yang dipertahankan atau dipelihara sehubungan dengan               Tanah
                                                                            – T     h                                         lain lain
                                                                                                                       – Aset lain-lain
    nilai sejarah atau budaya                                               – Mesin dan Peralatan
                                                                            – Gedung dan Bangunan
                                                                            – Jalan, Irigasi dan Jaringan
                                                                            – Aset Tetap lainnya
                                                                            – Konstruksi dalam pengerjaan

                          www.dadangsolihin.com                   55                                www.dadangsolihin.com                                           56
              Pengertian Barang Daerah                                      Pengelolaan Barang Milik Daerah
•   BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang                                • perencanaan kebutuhan
    berwujud.                                                                              dan penganggaran                 berpedoman pada
                                                                       Pengelolaan
•   BMD t     k dalam aset l
         tercakup d l    t lancar d aset t t
                                  dan    t tetap                      barang daerah      • Pengadaan                      peraturan perundangan
                                                                                         • Penerimaan, penyimpanan
                                                                                           dan penyaluran
Barang milik Daerah meliputi:
                                                                                         • Penggunaan
• barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan                Rangkaian        • penatausahaan
• barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;                 Kegiatan dan      • pemanfaatan
                                                                        Tindakan                                           ditetapkan dengan
   – barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;                       • Pengamanan dan
                                                                         terhadap          pemeliharaan
                                                                                                                                 t    daerah
                                                                                                                            peraturan d    h
   – barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/       Barang Daerah
                                                                                         • penilaian
     kontrak;
                                                                                         • penghapusan
   – barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
                                                                                         • pemindahtanganan
     atau
                                                                                         • Pembinaan, pengawasan
   – barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang                             dan pengendalian
                                         tetap.
     telah memperoleh kekuatan hukum tetap                                                    bi
                                                                                         • pembiayaan
                                                (Pasal 3 PM17/2007)                      • Tuntutan Ganti Rugi
                          www.dadangsolihin.com                 57




       Pejabat Pengelolaan BMD                                                Sistem Akutansi Keuangan dan
                                                                                 Sistem Akuntansi Barang
                                                                        •   Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan
                                   SEKRETARIS DAERAH
                                                                            Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan akuntansi keuangan.
                                      PENGELOLA
                                                                        •   Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan
                                                                            Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah.
                                    KEPALA BIRO/BAG PERLENGKAPAN
                                    Pembantu P l l B
                                    P b t Pengelola Barang              •   Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang
PEMEGANG                                                                    dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan
KEKUASAAN                                                                   pertanggungjawaban.
                                    KEPALA SKPD > KEPALA UPTD           •                                           pertanggungjawaban
                                                                            SIM BMD selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban,
                                                                            juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan
                                         Pengguna >Kuasa Pengguna
                                                                            barang.
    DIBANTU
                                                                        •   Keluaran SIM BMD juga memberikan manfaat kepada Penguna
                                     PEYIMPAN BARANG
                                                                            Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas
                                     Menerima, Menyimpan dan
                                     Menyalurkan BMD                        manajerialnya.

                                     PENGURUS BARANG
                                     Mengurus BMD dlm pemakaian59
                          www.dadangsolihin.com                                                   www.dadangsolihin.com                     60
                                     Identifikasi Aset

                                                                                                                    Pengadaan
                                                                                                   Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan
                                                                                                        terbuka bersaing,
                                                                                                   dan terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif dan akuntabel
                                                                                                   Dilaksanakan oleh pejabat pengelola barang
                                                                                                   Pengadaan BMD dapat dipenuhi dengan cara
                                                                                                   • pengadaan/pemborongan pekerjaan;
                                                                                                   • membuat sendiri (swakelola);
                                                                                                   • penerimaan (
                                                                                                      p                                          g
                                                                                                                  (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban j
                                                                                                      Pihak Ketiga);
                                                                                                   • tukar menukar; dan
                                                                                                   • guna susun (peningkatan kualitas dan kapasitas BMD).




                                       www.dadangsolihin.com                                61                           www.dadangsolihin.com                     62




                    Proses Pengadaaan
               dan Penggunaan Barang Daerah
   Analisis Kebutuhan
                                                               (Pengelola Barang)




                                                    USULAN
 RKBU           USULAN            PENGADAAN
                                                  PENGUNAAN
              PENGADAAN            BARANG/                       PENETAPAN            DIGUNAKAN
PEMDA                                               BARANG       KEPALA              SKPD/Publik
                 SKPD                JASA         OLEH SKPD      DAERAH



                 RKA
                 SKPD

                                                                (Pengelola Barang)
              Kinerja SKPD
          (Permendagri 13/2006)




                                   INVENTA-
        Evaluasi RKBU                RISASI                                 feed back
                                                                            f db k



                                       www.dadangsolihin.com                                63                           www.dadangsolihin.com                     64
                                                                        Konsepsi Penggunaan Barang Milik Daerah
                 Penggunaan
                                                                       S K P D Selaku            Sekda Selaku                        Pihak Lain
                                                                      Pengguna Barang          Pengelola Barang
 Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada                         Perolehan
 masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai
 masing masing                                  hal hal                          BMD               Proses Penetapan
                                                                                                                               Pemanfaatan:
 berikut:                                                                                                                    •Sewa
                                                                            Penyelesaian                                     •KSP
 • jumlah personil/pegawai pada SKPD;                                      Dok. Kepemilikan                                  •BSG/BGS
                                                                                                  SK penetapan               •Pinjam pakai
 • standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain                                               t t
                                                                                                     status
                                                                                                   penggunaan
   tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas                  Usul penetapan
                                                                             status
   pokok dan fungsi SKPD;                                                 penggunaan
 • beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan                                                                                   Pemindahtanganan:
 • jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk                  Penggunaan            Tanah / bangunan
                                                                                                                             •Jual
                                                                                                                             •Tukar menukar
   nilainya                                                                Sesuai Tupoksi        yg telah diserahkan
                                                                                                                             •Hibah
                                                                                                                             •PMD

                                                                      Barang Milik Daerah:
                                                                                               Tindak Lanjut:
                                                                      •Tidak sesuai Tupoksi
                                                                                               • Pengalihan Status
                                                                      •Berlebih
                                                                                                 Penggunaan
                                                                                               • Pemanfaatan
                                                                                               • Pemindahtanganan
                                                                           Tanah/bangunan
                                                                            diserahkan kpd
                        www.dadangsolihin.com                    65        Pengelola Barang       www.dadangsolihin.com                           66




                Penatausahaan                                                                 Pemanfaatan
Pembukuan
Mencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur dan                                                                 Sewa
menyimpan bukti kepemilikannya
Inventarisasi
• Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD 5 th sekali, yang                                                            Pinjam Pakai
 hasilnya di
 h il            ik kepada P
          disampaikan k        l l Barang;
                        d Pengelola B
• Persediaan dan Konstruksi dalam Pengerjaan dilaksanakan             Bentuk Pemanfaatan
 inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran;
                                                                                                                            Kerjasama
• Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pengelola
                                                                                                                           Pemanfaatan
 Barang.
    p
Pelaporan
• Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kepada
 Pengelola Barang;                                                                                                     •Bangun Guna Serah (BGS)
• Pengelola Barang menyusun Laporan BMD untuk Neraca                                                                       g              (BSG)
                                                                                                                       •Bangun Serah Guna (   )
 Daerah.
                        www.dadangsolihin.com                    67                               www.dadangsolihin.com                           68
   Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemanfaatan                                                                       e ga a a
                                                                                                                  Pengamanan BMD
Ketentuan   Sewa Menyewa          Pinjam Pakai                   KSP              BGS/BSG
                          Belum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu
Pokok
                       Mendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara
              Semua Subyek                                                       Semua Badan
Mitra                               Pemerintah         Semua Badan Hukum
                 Hukum                                                             Hukum
Jangka           5 tahun              2 tahun                  30 tahun
                                                                                    30 tahun
Waktu       Dapat diperpanjang   Dapat diperpanjang        Dapat diperpanjang
                                                       • Kontribusi tetap
                                                                                • Kontribusi
                                                       • Pembagian
                                   Tidak dipungut                                 tetap
Besaran       Formula tarif                              keuntungan
                                       biaya                                    • Mendirikan
                                                       • kontribusi barang
                                                                                  bangunan
                                                         (optional)
                                                       Tender                   Tender
Penetapan       Penetapan            Penetapan
                                                       minimal 5 peserta/       minimal 5
Mitra           Pengelola            Pengelola
                                                       peminat                  peserta/ peminat




                                   www.dadangsolihin.com                                  69                                  www.dadangsolihin.com                     70




                 Pemeliharaan BMD                                                                                        Penilaian
                                                                                                    •   Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan
                                                                                                        penyusunan neraca daerah, pencatatan, inventarisasi,
                                                                                                        pemanfaatan dan pemindahtanganan
                                                                                                    •   Penilaian BMD berpedoman pada SAP
                                                                                                    •   Kegiatan p
                                                                                                           g                                   g    g        yang
                                                                                                                   penilaian BMD harus didukung dengan data y g
                                                                                                        akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang
                                                                                                        tercatat dalam daftar inventarisasi BMD
                                                                                                    •   Penilaian tanah dan bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah
                                                                                                                                 g           p           p
                                                                                                        melalui tim dan dapat melibatkan lembaga independen
                                                                                                        bersertifikat
                                                                                                    •   Penilaian BMD selain tanah dan bangunan oleh tim y g
                                                                                                                                             g             yang
                                                                                                        ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan lembaga
                                                                                                        independen bersertifikat



                                   www.dadangsolihin.com                                       71                             www.dadangsolihin.com                     72
                    Penghapusan
                       g p                                                                    Alasan Penghapusan Barang
    Dalam hal barang sudah tidak berada pada pengguna atau kuasa
    pengguna barang, beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan,                            Barang Tidak                                             Barang
    atau sebab sebab lainnya                                                                  Bergerak                                              Bergerak
                                                                                                                                                    B      k

    Pemusnahan barang dilakukan oleh pengguna barang
    sepengetahuan pengelola barang setelah mendapat persetujuan
    dari kepala daerah                                                                                                             1 P ti b        teknis
                                                                                                                                   1. Pertimbangan t k i
                                                                                                                                         •   Rusak, tidak ekonomis
    Penghapusan barang milik Daerah :                                              • Rusak berat, terkena bencana                        •   Modernisasi
                                                                                   • tidak dapat digunakan secara
                                                                                             p     g                                     •   Perubahan dasar spesifikasi
    • barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan
                                                                                     optimal                                             •   Selisih kurang akibat penggunaan/
      ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat                                                                             susut akibat penyimpanan
                                                                                   • Terkena planologi kota
      persetujuan DPRD                                                                                                             2. Pertimbangan ekonomis
                                                                                   • Kebutuhan organisasi
    • barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau
      barang barang                                                                • Penyatuan lokasi dengan                                p
                                                                                                                                         • Optimalisasi BMD idle
                                                                                                                                         • Dihapus secara ekonomis
      bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar                      alasan efisiensi
                                                                                   • Pertimbangan strategi                         3. Karena hilang/kekurangan/
      rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan
                                                                                     hankam                                           kerugian
      Kepala Daerah.
         p                                                                                                                                           penyimpan/pengurus
                                                                                                                                         • Kesalahan pen impan/peng r s
                                                                                                                                         • Mati (hewan/ternak, tanaman)
                                                                                                                                         • Force majeure
                            www.dadangsolihin.com                            73                                  www.dadangsolihin.com                                    74




               Ketentuan Penghapusan
                                                                                                   Proses Penghapusan
                                                    Pengalihan status penggunaan
                   DARI DAFTAR BARANG
                        PENGGUNA                         Pemindahtanganan                                                     Panitia
                                                                                      SKPD                 KDH                                            Berita acara
                                                                                                                            penghapusan
                                                                                                                            p g p
                  Sudah tid k b d d l
                  S d h tidak berada dalam
                   penguasaan pengguna              Penyerahan kepada pengelola
                           Barang
                                                                                                                                                        SK Penghapusan
                                                           Pemusnahan
                                                           P      h

                  DARI DAFTAR BARANG
                                                                                    Unsur teknis terkait:
PENGHAPUSAN                                              Sebab-sebab lain
                     MILIK DAERAH                                                   • Asisten
    BMD                                                                                                                                       • Lelang umum
                                                                                    • Biro/bagian
                                                                                                                                              • Lelang terbatas (panitia
                      Sudah beralih                                                   perlengkapan
                                                        Pemindahtanganan                                                                        lelang)
                       kepemilikan                                                  • Biro/bagian keuangan
                                                                                                                                              • disumbangkan
                                                                                    • Biro/bagian hukum
                                                                                                                                                Hibah
                                                                                                                                              • Hib h
                       Pemusnahan                     Keputusan pengadilan          • Kepala SKPD terkait
                                                        berkekuatan tetap                                                                     • Dimusnahkan
                                                                                    • Kabag terkait
                                                                                                                                              • Berita acara
                                                                                    • Pemakai barang
                     Sebab-sebab lain                   Hilang, pencurian,
                                                          terbakar, susut
                            www.dadangsolihin.com                            75                                  www.dadangsolihin.com                                    76
                    Pemindahtanganan
                               g                                                                             Bentuk Pemindahtanganan
          Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan
                                                                                                                                                            j
                                                                                                                                                         Penjualan
          P i d ht
          Pemindahtanganan t     h dan bangunan serta selain t
                             tanah d b               t           h dan
                                                         l i tanah d
          bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan
          DPRD yang diajukan oleh kepala daerah
          Pemindahtanganan t
          P i d ht         tanah d b          tanpa persetujuan
                               h dan bangunan t          t j
                                                                                                                                                       Tukar menukar
                                                                                                                                                       Tukar-menukar
          DPRD jika;
                                                                                                              Bentuk
          • Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya
                                                                                                         Pemindahtanganan
          • Anggaran pengganti telah tersedia                                                                                                              Hibah
          • Diperuntukkan bagi pegawai negeri
          • Diperuntukkan untuk kepentingan umum
          • Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan
                                                                                                                                                      Penyertaan Modal
            berkekuatan hukum
                                                                                                                                                          Daerah

                                       www.dadangsolihin.com                                      77                          www.dadangsolihin.com                      78




         Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemindahtanganan                                                      Pembinaan, Pengawasan, dan
  Ketentuan        Penjualan
                                       Tukar
                                       T k
                                      menukar
                                                               PMD                   Hibah                         Pengendalian
                 Tidak sesuai dengan tata ruang/        Dari awal pengadaan telah ditetapkan dalam
                          penataan kota                              dokumen anggaran
Pertimbangan
P ti b                                                     Pendirian/
                                                                                                                               usaha atau kegiatan melalui pemberian
                                                                               Kepentingan sosial,      Pembinaan
                    Tidak mengganggu tupoksi
                                                          pengembangan
                                                                                  keagamaan,
                                                                                                                            pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi
                                                           BUMN/D, BH
                                                                                 kemanusiaan
                                                             lainnya
                                                     • tanah dan/atau bangunan                                                   h t k i t          t k        t h id
                                                                                                                             usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan
               • tanah dan/atau bangunan               - yg ada di pengelola
Obyek
               • Selain tanah dan/atau bangunan        - dari awal pengadaannya telah ditetapkan                            menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai
                                                     • Selain tanah dan/atau bangunan                  Pengawasan           pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah
               • T
                 Tanah ditentukan oleh perhitungan
                       h dit t k     l h    hit
                                                                            •Realisasi pelaksanaan
                                                                                                                                      dilakukan sesuai peraturan
Nilai/           nilai wajar (estimasi terendah      • Realisasi
Harga            menggunakan NJOP)                     pelaksanaan
                                                                            anggaran                                                     perundang-undangan
               • Dapat melibatkan penilai              anggaran
                 independen
                      p
               • Lelang            •Lelang                                                                                     usaha atau kegiatan untuk menjamin dan
               • Tanpa lelang      •Tanpa lelang                                                                                  mengarahkan agar pekerjaan yang
Calon Mitra       - Peraturan        - Peraturan           Penetapan               Penetapan           Pengendalian
                    PerUUan            PerUUan          Pengelola Barang        Pengelola Barang                            dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana
                  - Penetapan        - Penetapan                                                                                        yang telah ditetapkan
                    Pengelola          Pengelola
                                       www.dadangsolihin.com                                 79                               www.dadangsolihin.com                      80
                    Pembiayaan                                                        Tuntutan Ganti Rugi
•   Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik        •   Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/
    daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran                 pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah
    Pendapatan dan Belanja Daerah.                                            diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan
                                                                              peraturan perundang-undangan.
•   Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik
    daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah,            •   Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat
    diberikan insentif.                                                       dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai
                                                                              dengan peraturan perundang-undangan.
•   Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan
    tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan          •   Untuk pengamanan dan p y
                                                                                    p g                                 g
                                                                                                     penyelamatan barang milik daerah,
    dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan                    dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
    Keputusan Kepala Daerah.                                                  sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/
                                                                              kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang
                                                                              berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya
                                                                              merugikan daerah



                            www.dadangsolihin.com                    81                              www.dadangsolihin.com                   82




                    Terima Kasih




                            www.dadangsolihin.com                    83                              www.dadangsolihin.com                   84

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:7785
posted:2/13/2010
language:Indonesian
pages:21
Description: Capacity Building DPRD Kota Padang Panjang di Golden Butik Hotel-Jakarta, 10 Februari 2010