Merevisi KUHAP
“Menyelamatkan” Sistem Peradilan Pidana
(Refleksi seperempat abad diberlakukannya KUHAP)
Al. Wisnubroto
Terselenggaranya sistem peradilan pidana yang adil dalam negara
hukum harus didukung dengan perundang-undangan yang menjamin
pelaksanaan penegakan hukum (pidana) sesuai dengan fungsi dan
wewenang masing-masing aparatur penegak hukum ke arah tegaknya
hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia,
ketertiban serta kepastian hukum. Guna memenuhi kebutuhan tersebut,
maka dua puluh lima tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Desember
1981, Pemerintah Republik Indonesia telah mensahkan Undang-Undang
RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang juga disebut
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
Pada awal dimunculkannya KUHAP, bangsa Indonesia sangat
bangga atas terciptanya karya kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana
nasional tersebut. Terlebih dengan kelebihan-kelebihan yang bersifat
mendasar dibandingkan dengan HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement)
yang berlaku sebelumnya, kehadiran KUHAP telah memberikan harapan
besar bagi terwujudnya penegakan hukum pidana yang lebih efektif, adil
dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga tidak heran
jika pada awal-awal diberlakukannya, KUHAP disebut-sebut dikalangan
pemerhati hukum sebagai “Karya Agung” bangsa Indonesia.
Apapun sebutannya, setelah KUHAP diberlakukan selama kurun
waktu sepempat abad (25 tahun), ternyata semakin menampakkan
Merevisi KUHAP Al. Wisnubroto KamusHukum.com - 1
adanya keterbatasan. Harapan-harapan terhadap KUHAP telah berubah
menjadi pertanyaan-pertanyaan setelah pada kenyataannya masih saja
terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada proses peradilan pidana. Di
sisi lain ternyata KUHAP masih saja menampakkan peluang-peluang
untuk ditafsirkan sekehendak pihak yang berkepentingan sehingga justru
semakin kehilangan aspek kepastian hukumnya. Lobang-lobang
kevakuman ketentuan yang diatur dalam KUHAP sering menimbulkan
persoalan dalam pelaksanaannya.
Berbagai keterbatasan KUHAP
Dari pengalaman praktek peradilan pidana maupun dari kajian
akademis, setidaknya ada tiga kategori persoalan rumusan ketentuan
dalam KUHAP. Pertama, persoalan yang sama sekali belum ada
aturannya dalam KUHAP, seperti masalah alat bukti baru seiring dengan
perkembangan teknologi, masalah perlindungan korban dan saksi,
masalah keberadaan Lembaga Pemantau Peradilan (Court
Monitoring/Judicial Wacht), masalah korporasi senagai subjek hukum
pidana; Kedua, persoalan yang telah diatur dalam KUHAP, namun aturan
tersebut tidak lengkap, rancu, atau tidak singkron dengan aturan yang
lain, seperti masalah Peninjauan Kembali (PK) misalnya tidak jelas
apakah selain terpidana atau ahli warisnya boleh mengajukan PK,
masalah Praperadilan misalnya apakah tidaksahnya penyidikan (di luar
Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP) juga merupakan materi
praperadilan, masalah ketidaksingkronan antara Pasal 67 yang
menyatakan putusan perkara cepat tidak dapat dibanding, dengan Pasal
205 (3) KUHAP yang menyatakan putusan perkara cepat yang berupa
Merevisi KUHAP Al. Wisnubroto KamusHukum.com - 2
perampasan kemerdekaan dapat dimintakan banding, dan lain
sebagainya (kategori ini merupakan bagian terbanyak, sekitar 26 pasal
dalam KUHAP perlu direvisi); Ketiga, persoalan yang secara prinsip
maupun aturannya sudah jelas dalam KUHAP namun namun lemah dalam
pelaksanaanya, seperti fenomena yang seringkali nampak pada
pelaksanaan KUHAP dalam kasus-kasus riel seperti sulitnya akses
bantuan hukum pada pemeriksaan pendahuluan, adanya indikasi masih
seringnya terjadi proses pemeriksaan dengan pendekatan kekerasan dan
tekanan psikis maupun fisik, benturan kewenangan antara aparatur
penegak hukum, tindakan penegak hukum tanpa dasar hukum yang jelas
dan berbagai kejanggalan dalam praktek hukum lainnya merupakan bukti
keterbatasan KUHAP. Sebagai subsistem substansi hukum, maka apabila
ketidakpastian, celah-celah maupun kevakuman hukum dalam KUHAP
yang semakin menganga dibiarkan terus, maka cepat atau lambat pasti
akan mempengaruhi bekerjanya Sistem Peradilan pidana, bahkan
bukannya tidak mungkin akan mengarah para kerusakan Sistem Peradilan
Pidana.
Menghadapi Perkembangan Masyarakat
Sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar bagi
aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum
pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, KUHAP tidak terlepas
dari aspek sosial yang menyangkut perkembangan masyarakat. Dalam
masyarakat yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek), maka kehadiran media baru (media
penyimpanan magnetik/elektrik, virtualcommunication, based on
Merevisi KUHAP Al. Wisnubroto KamusHukum.com - 3
computerize system) telah menyebabkan kewenangan aparatur penegak
hukum dan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP (yang based on
conventional medium) dirasakan sebagai kendala utama bagi
penyelesaian kasus-kasus kejahatan inkonvesional yang terjadi.
Perubahan mendasar sosial politik pasca reformasi yang sebagian
dampaknya mempengaruhi pada restrukturisasi badan-badan kepolisian
negara dan badan-badan kehakiman dalam rangka meningkatkan
profesionalisme aparatur penegak hukum serta meletakkan kedudukan
kekuasaan kehakiman sebagaimana mestinya, tentu membawa
konsekuensi pada keharusan penyesuaian pada KUHAP. Disamping itu
bergesernya kultur pemerintahan otoriter yang cenderung secara represif
membatasi produk hukum yang mengedepankan perlindungan hak asasi
manusia, maka pertama-tama harus dikaji apakah asas-asas dalam
KUHAP telah memberikan perlindungan hak asasi manusia tanpa kecuali,
kedua apakah asas-asas tersebut telah dijabarkan secara sempurna
dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal KUHAP. Dalam
hal ini seiring dengan semakin terbukanya sistem di era globalisasi ini,
tidak menutup kemungkinan penyesuaian the spirit of rule dalam KUHAP
dengan trend perlindungan hak asasi manusia di dunia internasional (yang
berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan) tanpa menanggalkan aspek
falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Tergantung pada political will
Salah satu keterbatasan model hukum positif adalah keterikatannya
pada ruang dan waktu. Oleh sebab itu KUHAP yang pada tanggal 31
Desember 2006 telah diberlakukan selama seperempat abad lamanya,
Merevisi KUHAP Al. Wisnubroto KamusHukum.com - 4
perlu diperbaharui dalam rangka mengantisipasi persoalan yang muncul
akibat keterbatasan pengaturan KUHAP dan ketertinggalan aspek-aspek
yang diatur dalam KUHAP seiring dengan perkembangan masyarakat.
Pembaharuan KUHAP tersebut perlu diawali dengan kajian mendalam
terhadap KUHAP, dan selanjutnya melakukan langkah-langkah merevisi
KUHAP berdasarkan hasil kajian tersebut.
Persoalan yang mendasar sebenarnya terletak pada political will
pemerintah dalam menetapkan arah politik hukum dalam merancang
perundang-undangan hukum acara pidana dalam rangka membangun
Sistem Peradilan Pidana yang handal. Hal tersebut perlu dipertanyakan
mengingat sudah seperempat abad sejak diberlakukan dan terbukti
selama diberlakukan banyak menimbulkan permasalahan seperti
ketidakpastian atau penerapan berdasarkan interpretasi yang
kontroversial, namun KUHAP tetap saja masih “perawan” atau dengan
kata lain belum nampak kesungguhan pemerintah untuk merevisi.
Sekalipun sejak beberapa tahun silam telah dipersiapkan draft KUHAP
“baru” (revisi UU. No. 8 Tahun 1981) oleh sebuah tim yang dipimpin oleh
Prof. Andi Hamzah, namun nampaknya pembahasan RUU KUHAP
tersebut kurang memperoleh prioritas dan bahkan kini gaungnyapun
semakin tak terdengar.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam negara hukum modern,
substansi hukum yang berupa perangkat peraturan perundang-undangan
merupakan subsistem yang penting. Subtansi hukum yang beresensikan
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum secara sistemik akan
mempengaruhi subsistem struktur hukum baik secara kelembagaan
Merevisi KUHAP Al. Wisnubroto KamusHukum.com - 5
maupun personalnya untuk menyesuaikan diri yang pada akhirnya akan
merombak subsistem kultur hukum yang harmonis dan kondisif bagi
terciptanya ketertiban masyarakat. Semua itu artinya merevisi KUHAP
sebagai sumber kodifikasi dan payung peraturan hukum acara pidana di
Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
beresensikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta
mencerminkan perlindungan HAM secara sistemik akan “menyelamatkan”
Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang belakangan ini nampak semakin
“terpuruk” diterpa berbagai kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan
hukum acara pidana yang semakin “kedodoran”. Memasuki tahun ke
duapuluh enam di tahun 2007 siapa yang mau peduli?
*) Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum.,
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP
Merevisi KUHAP Al. Wisnubroto KamusHukum.com - 6