Docstoc

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Document Sample
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Powered By Docstoc
					BAPPENAS

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembang nan Pembangunan Daerah
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahBappenas Workshop Capacity Building DPRD–Mitra Pembangunan Daerah Jakarta, Jakarta 12 November 2008
www.dadangsolihin.com 2

Materi
• • • • • • • Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi Pengertian Indikator Kinerja Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari d i RPJMN 2004 2009 2004-2009

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus gg g Manajemen Pembangunan
(2) Budgeting

(1) Planning

(3) Implementation

(4) M & E
www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4

Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi

Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan ( (Sekarang dan Akan Datang) g g)
Sekarang Akan Datang
Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara pembangunan komprehensif Depdagri Sistem evaluasi yang b Si t l i baru dih diharapkan k LAN mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah Setneg Memperkenalkan evaluasi y g p yang K/L terkait t k it terintegrasi, sistem top-down dan bottomTidak adanya implikasi/dampak dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran i i i b l j institusi Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari Evaluasi pasif E l i if hasil h il evaluasi l i Adanya Kurangnya penghargaan terhadap www.dadangsolihin.com komunitas evaluator hasil 6 evaluasi

Sederhana dan mudah dikontrol Kapasitas evaluasi yang kuat Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi Adanya penghargaan terhadap kinerja Kejelasan status hasil evaluasi

www.dadangsolihin.com

5

Peraturan Perundang-undangan mengenai PerundangEvaluasi Kinerja Pembangunan

Klasifikasi Laporan berdasarkan Jenis Laporan Laporan
Laporan Pertanggungjawaban

Legal D f L l Draft

58 Laporan Daerah 20 Laporan Pusat (K/L)

Laporan Kinerja

7 UU 13 PP 1 Perpres 2 Inpres 2 Kepmen 4P Permendagri d i
www.dadangsolihin.com Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government 7

Laporan Keuangan

www.dadangsolihin.com

8

Inefisiensi 1 : Tipe & Jumlah Regulasi/Peraturan dan Laporan terkait Evaluasi Kinerja Pembangunan
7 Undang-Undang 11 Peraturan Pemerintah 1 Perpres 1 Inpres 2 Kepmen 4 Permendagri 20 Laporan (Kementerian Lembaga) 58 Laporan (Pemda)

Inefisiensi 2: Biaya Pelaporan
74 Kementerian/Lembaga K i /L b 653 Eselon I 11.240 11 240 Eselon II 33 Provinsi 990 SKPD 441 Kabupaten/Kota 13.230 SKPD Diperkirakan Kebutuhan Kertas mencapai 112.757 rim/tahun (225 ton) Biaya Antar ......? Berapa total Biaya?? ?

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Instansi Penerima Laporan
• • • • • • • • Bappenas = 8 Laporan Depkeu = 11 Laporan Depdagri = 20 Laporan Kementrian PAN = 4 Laporan BPK = 8 Laporan Presiden = 20 Laporan LAN = 1 Laporan KL = 5 Laporan

Penyebab Banyaknya Laporan
Barrier Horizontal
Keterbatasan Akses Ketersediaan D t K t di Data

Dominasi Vertikal
Membangun Legitimasi Penugasan Masih sentralistik

www.dadangsolihin.com

11

www.dadangsolihin.com

12

Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi
• Landasan Hukum Evaluasi Kinerja • Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik blik • Collecting opinions – S i Seminars, W k h Workshops, etc t • Pemetaan peraturan dan opini publik • M b Membangun k kerangka k j (f k kerja (framework) yang b k) baru • Membangun Indikator • Implementasi

Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan ( ( t ) l k (on-going), maupun setelahnya i ) l h (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
13 www.dadangsolihin.com 14

www.dadangsolihin.com

Pengertian Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN 1999:3) (LAN, Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan j j yang p g p tujuan stratejik y g ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena berkarya, karya. itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi gg g y g tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
• • • • •

Pengembangan Indikator Kinerja
Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi). Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan. Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan diimplementasikan dan ditafsirkan diformulasikan, dengan buruk Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa.

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Fungsi Indikator Kinerja
• memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • membangun dasar pengukuran, analisis, dan • evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif

Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 18

Jenis Indikator Kinerja
Input Proses Output Outcomes

Terminologi Setiap Tingkatan
DAMPAK
Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional

MANFAAT

Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran

Indikator Kinerja

Benefit

HASIL

Impact

OUTPUT

Sesuatu yang langsung diperoleh/ p pelaksanaan kegiatan g dicapai dari p Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg www.dadangsolihin.com diharapkan

INPUT
www.dadangsolihin.com 19

20

Indikator Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana) (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau di t ib i sumberdaya d D i j distribusi b d dapat di t dianalisis apakah li i k h alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
•

Indikator Kinerja OUTPUT
Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan g g p g instansi. Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – – – – • – – – –
21

•

•

Contoh: • Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi Jumlah permohonan yang diselesaikan Jumlah l tih J l h pelatihan / peserta pelatihan t l tih Jumlah jam latihan dalam sebulan Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah gedung /jembatan yg dibangun meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 22

Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan

Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan

www.dadangsolihin.com

Indikator Kinerja OUTCOME
• P Pengukuran indikator H il seringkali rancu d k i dik t Hasil i k li dengan pengukuran indikator Keluaran. output. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui p yang p p apakah hasil y g telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
www.dadangsolihin.com 23

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung h l h l yang negatif P l hal-hal tif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg
www.dadangsolihin.com 24

•

•

Indikator Kinerja BENEFIT
• • • Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, lokasi dana dll) Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang – % Kenaikan Lapangan kerja – Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat • Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang – Penurunan Tingkat Penyakit TBC – Penurunan Tingkat Kriminalitas – Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas
www.dadangsolihin.com 25

Indikator Kinerja DAMPAK j
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh d i h il k i f di l h dari hasil kegiatan. S Seperti h l i halnya i dik indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara , g sektoral, regional dan nasional. Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 26

Contoh: •

Contoh: •

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured ( What
gets managed”)

Sumber Pembuktian (Means of Verification)
• How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, collected analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected?

• ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and TTAINABLE-dapat
appropriate collection method)

• RELEVANT (i f (information needs of the people who will i d f h l h ill
use the data)

• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadangsolihin.com 27

www.dadangsolihin.com

28

Target Kinerja
• • Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai. Target Kinerja harus: T t Ki j h 1. Berupa angka numerik 2. 2 Dapat diperbandingkan 3. Cukup spesifik. Contoh: Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Jabar 2005-2025
Aspek SDM Sasaran Terwujudnya masyarakat y g yang ... Parameter Peningkatan kualitas manusia
www.dadangsolihin.com

Realisasi/Capaian Kinerja
• Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang p y g dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu. • Realisasi/capaian kinerja harus: p j 1. Berupa angka numerik 2. berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya

•

Indikator Target 2025 IPM ?

29

www.dadangsolihin.com

30

LangkahLangkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja
1. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) 2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. – Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. 3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh b b h besar terhadap k b h il pelaksanaan h d keberhasilan l k kebijaksanaan/program/kegiatan.

Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 2004Dapat diimplemen ntasikan secara op s perasiona al

VISI STRATEGI MISI AGENDA SASARAN
Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

www.dadangsolihin.com

31

www.dadangsolihin.com

Fo okus pada tujuan pembangu a p unan
32

Nomenklatur RPJMN 2005-2009
Visi: Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi: 1. Mewujudkan 1 Me j dkan Indonesia yang Aman dan Damai ang 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Agenda: Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai (Agenda I) Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis (Agenda II) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Agenda III) Agenda II
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara 1. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. 2. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Strategi: g 1. Strategi Penataan Kembali Indonesia 2. Strategi Pembangunan Indonesia

Bab-bab dalam Buku RPJMN 2005 2009 2005-2009

Bab Khusus Yang Tidak Termasuk Dalam g salah satu Agenda

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara 1. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. 2. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Peng rangan Bencana Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Agenda I

Agenda III

Sasaran Agenda I

3 Sasaran

Sasaran Agenda II

5 Sasaran

Sasaran Agenda III

5 Sasaran Agenda I Sasaran Agenda I 3 Sasaran 7 Prioritas = 7 Bab Agenda II Agenda III

Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya t i d i ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan li t b t l d lintas batas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatankegiatan yang ingin memisahkan diri g y y g dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, prioritas pembangunan diletakkan pada Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan

Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak anak. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada d i k t b d daerah-daerah t b l k hd h terbelakang d t ti dan tertinggal; l meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara y y g g menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Secara lebih rinci, sasaran meliputi: •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh .... •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh ... •Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai ... y p penduduk dan meningkatnya keluarga kecil g y g •Terkendalinya pertumbuhan p berkualitas yang ditandai ... •Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber d b daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan ( i t l h d t (mainstreaming) i ) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

Sasaran Agenda II 5 Sasaran 7 Prioritas = 7 Bab

Sasaran Agenda III 5 Sasaran 18 Prioritas = 18 Bab

Prioritas untuk Sasaran 1 1. Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat Bab 2 2. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur Bab 3 3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Bab 4

Prioritas untuk Sasaran 1 1. Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum Bab 9 2. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk Bab 10 3. Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia Bab 11 Prioritas untuk Sasaran 2 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Bab 12

Prioritas untuk Sasaran 1 1. Penanggulangan Kemiskinan Bab 16 2. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas Bab 17 3. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Bab 18 4. Revitalisasi Pertanian Bab 19 5. Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bab 20 6. Peningkatan Pengelolaan BUMN Bab 21 7. 7 Peningkatan Kemampuan IPTEK Bab 22 8. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Bab 23 9. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Bab 24 Prioritas untuk Sasaran 2 1. Pembangunan Perdesaan Bab 25 2. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Prioritas untuk Sasaran 2 1. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Bab 5 2. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Bab 6 3. 3 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Bab 7

Prioritas untuk Sasaran 3 p 1. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah Bab 13 Prioritas untuk Sasaran 4 1. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa Bab 14

Bab 26

Prioritas untuk Sasaran 3 1. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional --> Bab 8

Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis jujur demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi.

Prioritas untuk Sasaran 3 Pi i kS 1. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas Bab 27 2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas Bab 28 3. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bab 29 4. Pembangunan Kependudukan, & Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda & Olahraga Bab 30 5. Peningkatan Sasaran 4 Bab 31 Prioritas untukKualitas Kehidupan Beragama 1. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup 32 Prioritas untuk Sasaran 5 1. Percepatan pembangunan infrastruktur Bab 33 Bab

www.dadangsolihin.com

33

Prioritas untuk Sasaran 5 1. Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh 15

Bab

www.dadangsolihin.com

34

Contoh Visualisasi Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009 2004Agenda III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat SASARAN 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga
No 1. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Indikator Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 RKP 2005 Kegiatan Pokok Berkurangnya jumlah penduduk miskin Realisasi Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebanyak 35,1 juta; atau 15,97 persen RKP 2006 RKP 2006 Jumlah penduduk miskin diharapkan turun menjadi 13,3 persen Realisasi Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 39,3 juta; atau 17,75 persen RKP 2007 RKP 2007 Berkurangnya penduduk miskin hingga mencapai 14,4 persen pada akhir tahun 2007 Realisasi Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 37,17 juta; atau 16,58 persen

Prosedur Pelaksanaan Evaluasi

www.dadangsolihin.com

35

Penyusunan Indikator
1. 1 Indikator masukan (input) Cantumkan jumlah dana untuk setiap jenis masukan Tentukan unit kegiatan (investasi) yang dilakukan dalam satu ruang lingkup kegiatan yang rinci. Identifikasikan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan k i t d l l k kegiatan. Tentukan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan g kegiatan. 2. Indikator keluaran (output) Tentukan jenis dan jumlah keluaran fisik dalam satuan fisiknya seperti kil i kilometer j l jalan, h k tanah, ton pupuk, j l h orang hektar h k jumlah yang dilatih dan lainnya.

Penetapan Indikator
1. 1 Indikator hasil (outcome) Tentukan ukuran kuantitatif yang menunjukkan fungsi lansung keluaran setelah kegiatan selesai, misalnya pembangunan jalan sepanjang 15 Km, Pelatihan tenaga pelaksana perencanaan 50 orang. Tentukan ukuran kualitatif yang menunjukkan langsung keluaran keluaran, misalnya ; biaya yang dikeluarkan 80 % dibawah pagu. Uraikan dengan singkat fungsi langsung yang diharapkan dari keluaran

www.dadangsolihin.com

37

www.dadangsolihin.com

38

Penetapan Indikator . . .
2. Indikator Manfaat Tentukan hasil positif/negatif dari kegiatan yang sesuai dengan sasaran lingkungan secara regional, misalnya perekonomian tumbuh melalui munculnya central bisnis disekitar pembangunan jalan tersebut. Sebutkan manfaat yang dicapai dan dapat berfungsi secara optimal 3. Indikator dampak Tentukan hasil positif/negatif kegiatan yang sesuai dengan sasaran regional/nasional y peningkatan p g pendapatan masyarakat dari sektor p y Misalnya p transportasi yang lancar, yang memudahkan arus barang dari satu tempat ketempat lain (diperlukan analisis dan rentang waktu).
www.dadangsolihin.com 39

Proses Penggunaan Indikator
1. 1 Tentukan Indikator kualitatif (sumber daya yang digunakan) digunakan), Bandingkan estimasi pengerahan sumber daya dengan sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil. Misalnya: Estimasi pengerahan sumber daya (100% ) : sumber daya yg digunakan (80%), maka terjadi effisiensi penggunaan sumber daya 20 % 2. Tentukan Indikator Kuantitatif ( hasil fisik dan Non fisik) Bandingkan rencana y g diharapkan dengan hasil setelah g yang p g pelaksanaan kegiatan selesai (apakah sesuai dengan spesifikasi, standar ) Bagaimana dampaknya, apakah berdampak positif/negatif dampaknya Bagaimana manfaatnya, apakah positif/negatif ?

www.dadangsolihin.com

40

Dari RPJP sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman

Langkah Penyusunan RPJPD
Pemerin ntah Pusat

Tahunan Renja R j KL
Pedoman

RKA-KL

Rincian Ri i APBN

Diacu Dijabar kan Pedoman

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Rancangan  R RPJPD

Musrenbang  M b RPJPD

Penyusunan  y Rancangan  Akhir

Penetapan  Rancangan R RPJPD  menjadi Perda

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

APBD

Pedoman

Diacu Pedoman

Proses Teknokratik  Proses Teknokratik oleh Bappeda

Renstra SKPD

Renja j SKPD

Pedoman

Bahan  Rancangan RPJP Rancangan RPJP Melibatkan  Masyarakat

Pe emerintah h Daerah

Oleh Bappeda

Oleh DPRD

RKA SKPD

Rincian APBD

UU SPPN
www.dadangsolihin.com

UU KN
41 www.dadangsolihin.com 42

Outline RPJPD
Pasal 5 UU 25/2004
• • memuat visi, misi dan arah visi misi, pembangunan Daerah mengacu pada RPJP Nasional. N i l

Langkah Penyusunan RPJMD
(1)

Indikator

Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)

Pasal 40 PP 8/2008
1. 1 Pendahuluan; 2. Gambaran umum kondisi daerah; 3. Analisis isu-isu strategis; 4. Visi dan misi daerah; 5. 5 Arah kebijakan; dan 6. Kaidah pelaksanaan.
a) b) c) d)

Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah

SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) b) c) d) e) Visi, Visi Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD

(5)

Penetapan RPJMD (7)

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 44

www.dadangsolihin.com

43

www.dadangsolihin.com

Outline RPJMD
Pasal 5 UU 25/2004
• • • • • • • penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah berpedoman pada RPJP Daerah memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, program kewilayahan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 1. 2. 3. 3

Langkah Penyusunan RKPD
(8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) Rancangan Akhir RKPD a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD www.dadangsolihin.com
Mei

(9) (10)

SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD

Pasal 40 PP 8/2008
Pendahuluan; Gambaran umum kondisi daerah; Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi misi tujuan dan sasaran; 5 Visi, misi, 6. Strategi dan arah kebijakan; 7. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah; 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; 9. Penetapan indikator kinerja daerah; dan 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
45

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP 46
April April Maret

• •

www.dadangsolihin.com

Outline RKPD
Pasal 5 UU 25/2004 P l
• • • • penjabaran dari RPJM Daerah mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Outline Renstra SKPD
Pasal 7 UU 25/2004 P l
• visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang g g disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 40 PP 8/2008 P l
1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3. 3 Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4. Prioritas dan sasaran pembangunan; dan 5. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 40 PP 8/2008 P l
1. pendahuluan; 2. gambaran pelayanan SKPD; 3. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 4. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; 5. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan 6. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
48

www.dadangsolihin.com

47

www.dadangsolihin.com

Outline Renja SKPD
Pasal 7 UU 25/2004 P l
• kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 40 PP 8/2008 P l
1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan renja S SKPD tahun lalu; 3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; 4. Indikator kinerja dan kelompok sasaran 4 I dik t ki j d k l k yang menggambarkan pencapaian renstra SKPD; 5. 5 Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; 6. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan 7. Penutup.

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com

49

50

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development  Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development  Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from  y , p p y University of Colorado, USA. His previous post is Director for System  and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas.  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies,  g , Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University  of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Shanghai International Program  He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building  Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced  g g gy g , International Training Programme of Information Technology Management, at  Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management,  Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur,  Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002).  Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and  Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He  published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile  www.dadangsolihin.com 51 at +62812 932 2202


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: evaluasi
Stats:
views:2280
posted:11/12/2008
language:Indonesian
pages:13
Description: Workshop Capacity Building DPRD–Mitra Pembangunan Daerah; Jakarta, 12 November 2008