BAPPENAS
Perencanaan Strategis Pemerintah Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD
Drs. H. Dadang Solihin, MA Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah‐ Bappenas Workshop Capacity Building DPRD–Mitra Pembangunan Daerah Jakarta, 12 November 2008 k b
www.dadangsolihin.com 2
Materi Workshop Materi Workshop
Tujuan Pembangunan Daerah Tujuan Pembangunan Daerah Wadah Perwakilan Rakyat • Analisis Potensi Pendapatan Daerah a s s o e s e dapa a ae a Daya Tarik Investasi Daerah – Keamanan, Politik dan Sosial Budaya – Ek Ekonomi Daerah iD h – Kelembagaan – Tenaga Kerja g j – Infrastruktur Fisik Kriteria Perda yang Kondusif terhadap Iklim Usaha dan Investasi Strategi Daerah dalam Menarik Investasi Strategi Daerah dalam Menarik Investasi
Tujuan Pembangunan Daerah Tujuan Pembangunan Daerah
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. d h 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
• •
www.dadangsolihin.com
3
www.dadangsolihin.com
4
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Wadah Perwakilan Rakyat Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
www.dadangsolihin.com
Pemda
Kebijakan dan Program Pembangunan g
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM
Produk‐produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye p y Kebijakan dan program khusus LSM
Ormas
Agenda lobi dan tekanan politik
Mana yang paling dekat dengan M li d k d rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan y rakyat? Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
Sosial
Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga
Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan
Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari
Kelembagaan
Pembuatan keputusan partisipatif
Pemda
KDH, Sekda, SKPD
DPRD
Lembaga Intermediary Parpol
Pimpinan Partai, Biro‐biro dalam Bi bi d l Partai
LSM
Ormas
Berbagai bentuk dan jenis Ormas d j i O
Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus F ki K k
Berbagai bentuk dan jenis LSM d j i LSM
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan‐kepentingannya
Gender
Laki
Ekonomi
Kaya Miskin
Domisili
Tetap
www.dadangsolihin.com Tidak Tetap
Keamanan
Mapan Rentan
Organisasi
Kelompok Individual
6
5
Perempuan
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
Kelompok Median
Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. l k l k k b h Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena p g p mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah. Mereka juga bisa menjadi penunggang bebas Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan p g kepentingan mereka. Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual. lingkungan intelektual.
www.dadangsolihin.com 7
Pendukung Pemilu Pendukung Pemilu
Pada umumnya mereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap k h d kelompok median ini.
www.dadangsolihin.com 8
Fungsi DPRD menurut UU Fungsi DPRD menurut UU
1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga e ba as da e ye uju / e o a ape da ya g d usu a o e e se u membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan b h APBD di j k l hk l d h d menerapkan Perda tentang APBD. g g p g p Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Sumber: UU 32/2004
Orientasi Dasar Politik DPRD Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan k k bl d kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. reformasi birokrasi.
2.
3.
www.dadangsolihin.com
9
www.dadangsolihin.com
10
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. sangat mendasar dan tidak klise Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. sidang DPRD Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, dalam proses pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD dan pengawasan politik.
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. b ik Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dit t t t k b iki itif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan g p ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. politik pendukungnya
www.dadangsolihin.com 12
www.dadangsolihin.com
11
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. b lik d f k if Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan litik d t l l l k k up‐date terhadap informasi dan program kerjanya. program kerjanya. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara gg j g terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. partai politik yang mengambang
www.dadangsolihin.com 13
DPRD sebagai Lembaga Perwakilan DPRD sebagai Lembaga Perwakilan
Rakyat telah memilih secara langsung calon anggota Rakyat telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Proses tersebut memperkuat bahwa rakyat telah memberikan mandat politik, berupa kekuasaan perwakilan yang bersifat sementara, kepada para anggota DPR, DPRD Propinsi dan sementara kepada para anggota DPR DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
www.dadangsolihin.com
14
Siklus Representasi Wakil Rakyat p y
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak‐haknya untuk diwakili oleh k h b k b h kh k kd kl l h anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk R k t ih d t k h k l t k mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut p p y g oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. d l iti i di t blik
www.dadangsolihin.com 15
Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT PEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan)
Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi)
DPRD
Fungsi Legislasi
MEMBUAT MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK
Fungsi Anggaran
Fungsi Pengawasan
Perlindungan hak‐ hak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP
Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat
www.dadangsolihin.com
16
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat Dalam pelaksanaan mandat rakyat dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi‐fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap k kl h k kl k b k dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok‐kelompok dalam diartikulasikan melalui peran kelompok‐kelompok dalam masyarakat maupun individu‐invidu warga negara.
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Komunikasi dan hubungan dengan konstituen media serikat Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain‐lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
www.dadangsolihin.com
17
www.dadangsolihin.com
18
Analisis Potensi Pendapatan Daerah Analisis Potensi Pendapatan Daerah
1. Apa saja yang merupakan sumber Pendapatan Daerah?
Dana Transfer DAU Dana Transfer DAU Apakah Daerah berpotensi memiliki DAK Apakah memiliki SDA yang dapat dibagihasilkan Apakah memiliki Pajak Apakah memiliki Pajak Penghasilan yang signifikan Jenis‐Jenis PAD
Analisis Potensi Pendapatan Daerah Analisis Potensi Pendapatan Daerah . . .
2. Bagaimana memperkirakan Potensinya? 2 B i ki k P t i ?
DAU dan DAK: Potensi PAD: 1) Kenali setiap jenis Pajak Daerah Kenali setiap jenis Pajak Daerah 2) Kenali Setiap Jenis Retribusi Daerah ) y g p g j 3) Kenali indikator utama yang mempengaruhi Jenis Pajak Daerah tersebut 4) Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis retribusi ( g p y p y g ) daerah (Kaitkan dengan pelayanan publik yang diberikan) 5) Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan Formula berdasarkan potensi dan formula berdasarkan potensi dan formula Bagi Hasil SDA dan Pajak: Bagi Hasil SDA dan Pajak:
www.dadangsolihin.com
19
www.dadangsolihin.com
20
Daya Tarik Investasi Daerah Daya Tarik Investasi Daerah
Keamanan, Politik dan Sosial Budaya (27,4%) Keamanan Politik dan Sosial Budaya (27 4%)
Keamanan Kemanan Usaha Keamanan Masyarakat Dampak Unjuk Rasa Dampak Unjuk Rasa Politik Hubungan Eksekutif‐Legislatif Hubungan Antar Partai Politik
15%
Sumber: KPPOD, 2005 ,
27,4%
22,6%
18,3%
13%
Sosial Budaya Keterbukaan Masyarakat thd. Dunia Usaha Keterbukaan Masyarakat thd. Tenaga Kerja dari Luar Daerah Keterbukaan Masyarakat thd Tenaga Kerja dari Luar Daerah Etos Kerja Masyarakat Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah Potensi Konflik di Masyarakat Potensi Konflik di Masyarakat
21 www.dadangsolihin.com 22
www.dadangsolihin.com
Ekonomi Daerah (22,6%) Ekonomi Daerah (22 6%)
Potensi Ekonomi PDRB Perkapita PDRB Perkapita Pertumbuhan Ekonomi Indeks Kemahalan Konstruksi
Kelembagaan (15%) Kelembagaan (15%)
Kepastian Hukum Konsistensi Peraturan Penegakan Keputusan Peradilan g p Kecepatan Aparat Keamanan Pungutan Liar di Luar Birokrasi Aparatur dan Pelayanan Respon Pemda thd. Permasalahan Dunia Usaha Birokrasi Pelayanan Dunia Usaha Informasi Potensi Ekonomi Daerah Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat
Struktur Ekonomi Pertumbuhan Sektor Primer Pertumbuhan Sektor Sekunder Pertumbuhan Sektor Tersier
Kepemimpinan Lokal Kepemimpinan Kepala Daerah Inisiatif Kepala Daerah Hubungan Kepala Daerah dengan Pengusaha
Kebijakan Daerah dan Perda Kejelasan Tarif Kejelasan Prosedur Proses Perumusan Perda Kebijakan Ketenagakerjaan
www.dadangsolihin.com
23
www.dadangsolihin.com
24
Tenaga Kerja (18,3%) Tenaga Kerja (18 3%)
Kualitas Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan Tenaga Kerja
Infrastruktur Fisik (13%) Infrastruktur Fisik (13%)
Ketersediaan Infrastruktur Fisik di f k i ik Ketersediaan Jalan Darat Ketersediaan Pelabuhan Laut Ketersediaan Pelabuhan Udara K t di P l b h Ud Ketersediaan Sambungan Telepon Ketersediaan Supplay Listrik
Ketersediaan Tenaga Kerja Ketersediaan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Usia Produktif Tenaga Kerja Pencari Kerja Biaya Tenaga Kerja Biaya Tenaga Kerja Formal Biaya Tenaga Kerja Aktual
www.dadangsolihin.com 25
Kualitas Infrastruktur Fisik Kualitas Jalan Darat Kualitas Pelabuhan Laut Kualitas Pelabuhan Laut Kualitas Pelabuhan Udara Kualitas Sambungan Telepon g g Kualitas Tegangan Listrik
www.dadangsolihin.com 26
What are problems in Indonesia for foreign investors?
Business‐unfriendly labor B i f i dl l b disputes Relatively bad socio‐political y p image Sharp increase of wages in the past years with labor the past years with labor productivity kept low. Rampant KKN including non‐ transparent legal/ judicial transparent legal/ judicial system Confusion related to the ‘decentralization’ policies Deteriorating social infrastructure
Sumber: Prof. Kinoshita (2004)
www.dadangsolihin.com 27
Why more FDI in China and other Asian nations and less in Indonesia?
• B Better Socio‐Economic Situation and Less Labor Disputes S i E i Si i dL L b Di China, Thailand, Malaysia • Bigger Market Potential by entrance to WTO China Bigger Market Potential by entrance to WTO • Good Social Infrastructure Singapore, Malaysia, China, Thailand • Better Rule of Law Singapore, Malaysia, Thailand • Quickly Expanding Industrial Clusters China Thailand Quickly Expanding Industrial Clusters China, Thailand (esp. auto‐related industries), Malaysia • Qualified Human Capital China India Singapore Qualified Human Capital China, India, Singapore, Vietnam
www.dadangsolihin.com
28
All measures should be done at the same time
• To call for Indonesian people to change mindset to really welcome FDI. • To improve labor issues and taxation. • To improve social security • To strengthen law and order including judicial reform. • To avoid illegal taxation/ charges taken by many provinces • To improve and set up social infrastructure i d i li f • To make ministers a good single team • Most important thing Political leadership or a strong will of Most important thing: Political leadership or a strong will of the government to realize the above
Ketidakpastian Investasi di Daerah Ketidakpastian Investasi di Daerah
• D Daerah dengan potensi PAD rendah cenderung menerapkan hd t i PAD d h d k Perda distortif • Penyusunan Perda tidak partisipatif y p p • Ketidakpastian pengelolaan daerah otorita, dan kawasan industri • Perebutan aset usaha di daerah Perebutan aset usaha di daerah • Perbedaan mencolok kebijakan antar daerah • Konflik pada usaha berbasis lahan luas p • Kebimbangan tentang level pemerintahan yang harus diikuti dalam pengelolaan aktivitas perekonomian (ketenagakerjaan, perijinan, pungutan, dll.) perijinan pungutan dll ) • Dll.
www.dadangsolihin.com
29
www.dadangsolihin.com
30
Kriteria Perda yang Kondusif terhadap Iklim Usaha dan Investasi
1)
Kriteria Perda yang Kondusif terhadap Iklim Usaha dan Investasi . . .
5)
2)
3)
4)
Memiliki kesesuaian dengan Peraturan‐Peraturan yang lebih tinggi yang berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll) tinggi yang berlaku (UU PP Kepres Kepmen dll) Tidak mengakibatkan hambatan lalu‐lintas distribusi barang dan atau jasa yang bersifat tarif maupun non tarif (tidak dan atau jasa yang bersifat tarif maupun non tarif (tidak bertentangan dengan free internal trade principle). Tidak mengakibatkan pungutan berganda (Double Taxation) Tidak mengakibatkan pungutan berganda (Double Taxation) dengan Pajak Pusat (PPh, PPN, PBB, dll)) atau dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya. Besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
www.dadangsolihin.com 31
6)
7)
Tidak diskriminatif. Perda yang tidak mengakibatkan penguasaan ekonomi pada kelompok‐kelompok orang (tidak berpotensi menciptakan struktur pasar yang monopolis dan oligopolis). Menjamin kepastian standar pelayanan (Perda‐Perda yang Menjamin kepastian standar pelayanan (Perda‐Perda yang berkaitan dengan perizinan), meliputi: kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan, tarif, dan institusi yang berwenang. Tidak mengharuskan atau mewajibkan investor untuk menjalin kemitraan dengan mitra lokal dari daerah yang menjalin kemitraan dengan mitra lokal dari daerah yang bersangkutan.
www.dadangsolihin.com
32
Strategi Daerah dalam Menarik Investasi Strategi Daerah dalam Menarik Investasi
1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Identifikasi potensi ekonomi daerah Identifikasi potensi ekonomi daerah Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah Pelayanan investasi satu atap Pengembangan situs potensi daerah b d h Keikutsertaan dalam pameran investasi Studi banding pelayanan investasi Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan Menggali peluang dan menetapkan unggulan daerah y g p g j Menyinergikan peluang dan kebijakan antar daerah Membangun prasarana dasar dan SDM Mengefektifkan promosi, pelayanan dan bimbingan pelaksanaan p penanaman modal 12. Menyinkronisasikan kebijakan antara Pusat dan Daerah 13. Kesediaan meninjau ulang Perda yang bermasalah
Pendapatan Daerah dan PAD (1) Pendapatan Daerah dan PAD (1)
• Pendapatan (“income”) Daerah tidak sama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Income” Daerah adalah total dari PAD dan Pendapatan Masyarakat PAD dan Pendapatan Masyarakat. • Peningkatan pendapatan masyarakat jauh lebih penting daripada hanya sekedar peningkatan PAD dalam jangka d d h k d k d l k pendek. • Peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang pada akhirnya akan meningkatkan PAD secara otomatis.
www.dadangsolihin.com
33
www.dadangsolihin.com
34
Pendapatan Daerah dan PAD (2) Pendapatan Daerah dan PAD (2)
• Peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah. kemandirian daerah • Desentralisasi dan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga kapasitas meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga kapasitas masyarakat akan meningkat pada gilirannya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memiliki kontribusi dalam meningkatkan kemandirian daerah.
Meningkatkan Pendapatan Daerah (1) Meningkatkan Pendapatan Daerah (1)
A. KERANGKA ANGGARAN (1) 1. Fokus untuk penyediaan fasilitas pelayanan publik dan menyediakan barang publik yang mampu meningkatkan di k b blik i k tk kapasitas masyarakat (daya saing) urusan wajib. 2. Fokus untuk membiayai sektor/bidang/komoditas yang 2 Fokus untuk membiayai sektor/bidang/komoditas yang menjadi andalan untuk menggerakkan perekonomian daerah yang bisa mendorong dan memfasilitasi kebutuhan y g g masyarakat (termasuk dunia usaha) untuk dapat lebih berpartisipasi urusan pilihan.
www.dadangsolihin.com
35
www.dadangsolihin.com
36
Meningkatkan Pendapatan Daerah (2) Meningkatkan Pendapatan Daerah (2)
A. KERANGKA ANGGARAN (2) 3. Fokus untuk pengembangan kelembagaan dan perbaikan mekanisme/prosedur pengelolaan pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan mendorong kompetisi, partisipasi, b d k kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. 4. Proporsi alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan publik dan penyediaan barang publik harus lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan operasional aparat dib di k d bi i l t pemda dan DPRD.
www.dadangsolihin.com 37
Meningkatkan Pendapatan Daerah (3) Meningkatkan Pendapatan Daerah (3)
B. KERANGKA REGULASI 1. Fokus untuk menghasilkan berbagai peraturan daerah yang mampu memberikan insentif b i l k k b ik i tif bagi pelaku ekonomi i (masyarakat lokal dan investor luar) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah. kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah 2. Fokus untuk menghasilkan berbagai peraturan daerah y g yang mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif p p y g dan jaminan perlindungan dunia usaha.
www.dadangsolihin.com
38
Tantangan ke Depan (1) Tantangan ke Depan (1)
Kepentingan peningkatan pengelolaan perencanaan (dan pembangunan) harus dikedepankan Tantangan ke depan semakin berat dengan globalisasi; k d ki b d l b li i Dukungan informasi awal perencanaan sangat penting. Bagi daerah, kepastian ketersediaan semua sumber pendanaan juga harus ditingkatkan; Integritas perencanaan dan penganggaran perlu dirumuskan dalam kerangka yang lebih dari panjang dari satu tahun anggaran (MTEF dan ABK);
Tantangan ke Depan (2) Tantangan ke Depan (2)
Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan dunia usaha secara konstruktif dan saling menguntungkan; dan saling menguntungkan; Meningkatkan kualitas proses penyusunan kebijakan dan perencanaan yang melibatkan seluruh stakeholder. perencanaan yang melibatkan seluruh stakeholder – Penerapan partisipasi secara benar melahirkan hal‐hal y g yang luar biasa yang tadinya dianggap mustahil. y g y gg p Proses monitoring dan evaluasi perlu diinternalisasi di dalam proses perencanaan.
www.dadangsolihin.com
39
www.dadangsolihin.com
40
Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from y , p p y University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas.
TERIMA KASIH
www.dadangsolihin.com
41
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies, g , Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Shanghai International Program He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced g g gy g , International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 42